5 II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Lanskap Sejarah Lanskap merupakan bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia, dimana karakter lanskap tersebut menyatu secara harmoni dan alami yang dapat memperkuat karakter lanskapnya (Simonds 1983). Eckbo (1964) menyatakan bahwa lanskap adalah ruang di sekeliling manusia yang mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan dan merupakan pengalaman yang berkelanjutan sepanjang waktu dan dalam seluruh kehidupan manusia. Pada konteks lanskap sejarah, Nurisjah dan Pramukanto (2001) mengemukakan bahwa lanskap sejarah adalah bagian dari suatu lanskap yang memiliki dimensi waktu di dalamnya. Lanskap sejarah ini dapat mempunyai bukti fisik dari keberadaan manusia di atas bumi ini. Waktu yang tertera dalam suatu lanskap sejarah yang membedakan dengan desain lanskap lainnya adalah keterkaitan pembentukan essential character dari lanskap ini pada waktu periode yang lalu yang didasarkan pada sistem periodikal yang khusus (seperti system politik, ekonomi, dan social). Oleh karena itu, lanskap sejarah akan memainkan peranan penting dalam mendasari dan membentuk berbagai tradisi budaya, ideological, dan etnikal dalam satu kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Harris dan Dines (1988) lanskap sejarah merupakan lanskap yang berasal dari masa lampau dimana di dalamnya terdapat bukti-bukti fisik yang menunjukkan keberadaan manusia pada lanskap tersebut. Goodchild (1990) mengatakan bahwa suatu lanskap dinyatakan memiliki nilai historis jika mengandung satu atau beberapa kondisi lanskap berikut ini: a. Merupakan contoh yang menarik dari tipe lanskap sejarah b. Memiliki bukti penting dan menarik untuk dipelajari yang terkait dengan tata guna lahan, lanskap dan taman, atau sikap budaya terhadap lanskap dan taman c. Terkait dengan sikap seseorang, masyarakat, atau peristiwa penting dalam sejarah d. Memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan bangunan, monument, atau tapak yang bersejarah.
6
2.2. Benda Cagar Budaya Lanskap sejarah termasuk ke dalam konteks cultural heritage. Di Indoneia lanskap dan benda-benda bersejarah yang dilindungi diartikan sebagai benda cagar budaya. Berdasarkan Undang-Undang N0. 5 tahun 1992, benda cagar budaya (BCB) adalah suatu benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya, berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Wujud BCB menurut Undang-Undang N0. 5 tahun 1992 pasal 1 (a) terbagi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, contohnya patung, alatalat upacara dan lain sebagainya. Benda tidak bergerak, yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan mempunyai kesatuan dengan situsnya, contoh masjid, rumah, dan lain sebagainya. Peraturan pelaksanaan dari UU tersebut dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang BCB. Dalam peraturan tersebut meliputi peraturan tentang kepemilikan, perlindungan, dam pemeliharaan, serta pembinaan dan pengawasan BCB. Kepemilikan BCB diantaranya dijelaskan dalam Bab 2 Pasal 2 sebagai berikut : 1. Perlindungan dan/atau pelestarian BCB, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan situs yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. 2. Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan terhadap
pemilikan,
pemeliharaan,
pendaftaran,
penemuan,
pencarian,
pengalihan, pemanfaatan,
perlindungan, pengelolaan,
perizinan, dan pengawasan. 3. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya diantaranya dijelaskan dalam Bab 4 Pasal 23 sebagai berikut :
7 1. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran. 2. Kepentingan perlindungan cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. 3. Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan (zoning) yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembang. Sistem pemintakatan (zoning) yang dimaksud adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya yakni lahan situs, mintakat penyangga yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs, dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya. Hal mengenai pembinaan dan pengawasan diantaranya dijelaskan dalam Bab 6 Pasal 41 sebagai berikut : 1. Menteri bertanggung jawab atas pembinanaan terhadap pengelolaan BCB 2. Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a) Pembinaan terhadap pemilik atau yang mengasai BCB berkenaan dengan tata cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya b) Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian 3. Pembinaan dapat dilakukan melalui : a) Bimbingan dan penyuluhan b) Pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya c) Peningkatan peran serta masyarakat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan BCB diatur oleh Menteri.
2.3. Pelestarian Lanskap Sejarah Menurut Nurisjah dan Pramukanto (2001) Pelestarian lanskap sejarah dapat didefinisikan sebagai usaha manusia untuk memproteksi atau melindungi peninggalan atau sisa-sisa budaya dan sejarah terdahulu yang bernilai dari
8 berbagai perubahan negatif atau merusak keberadaannya atau nilai yang dimilikinya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan aspek-aspek budaya lama, dan melakukan
pencangkokan
berkelanjutan,
serta
juga
program-program merencanakan
yang
menarik
program
dan
kreatif,
partisipasi
dengan
memperhitungkan estimasi ekonomi. Goodchild (1990) mengatakan bahwa lanskap sejarah perlu dilestarikan karena memiliki arti penting sebagai berikut : 1. Menjadi bagian penting dan bagian integral dari warisan budaya (cultural heritage) 2. Menjadi bukti fisik dan arkeologis dari sejarah warisan budaya tersebut 3. Memberi
konstribusi
bagi
keberlanjutan
pembangunan
kehidupan
berbudaya 4. Memberi konstribusi bagi keanekaragaman pengalaman yang ada 5. Memberikan suatu kenyaman publik (public amenity) 6. Memiliki nilai ekonomis dan dapat mendukung pariwisata Pelestarian lanskap sangat penting, menurut Nurisjah dan Pramukanto (2001) tujuan pelestarian lanskap terkait dengan aspek budaya dan sejarah secara lebih spesifik adalah untuk : 1. Mempertahankan warisan budaya/sejarah yang memiliki karakter spesifik suatu kawasan 2. Menjamin terwujudnya ragam kontras yang menarik dari suatu areal atau kawasan tertentu yang relatif modern akan memiliki kesan visual dan sosial yang berbeda 3. Memenuhi kebutuhan psikis manusia, untuk melihat dan merasakan eksistensi dalam alur kesinambungan masa lampau, masa kini, masa depan yang tercermin dalam obyek/karya taman/lanskap untuk selanjutnya dikaitkan dengan harga diri, percaya diri, dan sebagai identitas diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu 4. Menjadikan motivasi ekonomi, peninggalan budaya dan sejarah memiliki nilai yang tinggi apabila dipelihara dengan baik, terutama dapat mendukung perekonomian kota/daerah bila dikembangkan sebagai kawasan tujuan wisata (cultural and historical type of tourism)
9 5. Menciptakan simbolisme sebagai manifestasi fisik dan identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu Secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan lanskap, Harris dan Dines (1988) mengajukan empat hal utama tujuan tindakan preservasi untuk pelestarian lanskap sejarah ini, yaitu : 1. Menyelamatkan karakter estetik dari suatu areal, wilayah, atau property 2. Mengkonservasi sumberdaya 3. Memfasilitasi pendidikan lingkungan 4. Mengakomodasi perubahan-perubahan keutuhan akan hunian, baik yang terdapat dalam kawasan perkotaan, di tepi kota, maupun di kawasan pedesaan. Selanjutnya Nurisjah dan Pramukanto (2001) juga mengemukakan beberapa pilihan bentuk tindakan teknis yang umumnya dilakukan dalam upaya pengelolaan lanskap bersejarah, yaitu sebagai berikut : 1. Adaptive use (penggunaan adaptif) Mempertahankan dan memperkuat lanskap dengan mengakomodasi berbagai penggunaan, kebutuhan, dan kondisi masa kini. Kegiatan model ini memerlukan pengakjian yang cermat dan teliti terhadap sejarah, penggunaan, pengelolaan dan faktor lain yang turut berperan dalam pembentukan lanskap tersebut. Pendekatan ini akan memperkuat arti sejarah dan mempertahankan warisan sejarah yang terdapat pada lanskap itu dan mengintegrasikannya dengan kepentingan, penggunaan, dan kondisi sekarang yang relevan. 2. Rekonstruksi Pembangunan ulang suatu bentuk lanskap, baik secara keseluruhan atau sebagian dari tapak asli, yang dilakukan pada kondisi : •
Tapak tidak dapat bertahan lama pada kondisi yang asli atau mulai hancur karena faktor alam
•
Suatu babakan sejarah tertentu yang perlu untuk ditampilkan
•
Lanskap yang hancur sama sekali sehingga tidak terlihat seperti kondisi awalnya
•
Alasan kesejarahan yang harus ditampilkan
Pendekatan ini dapat diterapkan bila memenuhi syarat :
10 •
Tidak terdapat lagi peninggalan bersejarah, baik yang disebabkan karena hilang, hancur, rusak, atau berubah
•
Data sejarah, arkeologi, etnografis, dan lanskap memungkinkan pelestarian dapat dilakukan secara akurat dengan persyaratan minimal
•
Rekonstruksi dilakukan pada lokasi tapak asli (original site)
•
Tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya lain
•
Alternatif kebijakan dan studi kelayakan sudah dipertimbangkan dan pilihan alternatif dilakukan sejauh hanya untuk kepentingan tertentu, yaitu agar dapat memperlihatkan kepada masyarakat akan suatu makna sejarah dan meningkatkan apresiasi terhadap nilai tersebut.
3. Rehabilitasi Merupakan tindakan untuk memperbaiki utilitas, fungsi, atau penampilan suatu lanskap bersejarah. Pada kasus ini, keutuhan lanskap dan struktur/susunannya secara fisik dan visual serta nilai yang terkandung harus dipertahankan. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan terhadap kenyamanan, lingkungan, sumber daya alam, dan segi administratif.
4. Restorasi Merupakan model pelestarian yang paling konservatif, yaitu pengembalian penampilan lanskap pada kondisi aslinya dengan upaya mengembalikan penampilan sejarah dari lanskap ini sehingga apresiasi terhadap karya lanskap ini tetap ada. Tindakan ini dilakukan melalui penggantian atau pengadaan elemen yang hilang atau yang tidak ada, atau menghilangkan elemen tambahan yang mengganggu. Tindakan ini dapat dilakukan secara keseluruhan (murni) atau hanya sebagian. 5. Stabilisasi Merupakan tindakan dalam melestarikan lanskap atau objek yang ada dengan memperkecil pengaruh negatif terhadap tapak.
11 6. Konservasi Merupakan tindakan yang pasif dalam upaya pelestarian untuk melindungi suatu lanskap bersejarah dari kehilangan atau pelanggaran atau pengaruh yang tidak tepat. Tindakan ini bertujuan untuk melestarikan apa yang ada saat ini, mengendalikan tapak sedemikian rupa untuk mencegah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukung serta mengarahkan perkembangan di masa depan, tindakan ini juga bertujuan
untuk
memperkuat
karakter
spesifik
yang
menjiwai
lingkungan/tapak dan menjaga keselarasan antara lingkungan lama dan pembangunan baru mendekati perkembangan aspirasi masyarakat. Dasar tindakan yang dilakukan, umumnya adalah hanya untuk tindakan pemeliharaan. 7. Interpretasi Merupakan usaha pelestarian mendasar untuk mempertahankan lanskap asli/alami secara terpadu dengan usaha yang dapat menampung kebutuhan dan kepentingan baru serta berbagai kondisi yang akan dihadapi masa ini dan yang akan datang. Pendekatan pelestarian dengan tindakan interpretasi ini mecakup pengkajian terhadap tujuan desain dan juga penggunaan lanskap sebelumnya. Desain yang baru haruslah mampu untuk memperkuat integritas nilai historis lanskap ini dan pada saat yang bersamaan juga mengintegrasikannya dengan program kegiatan tapak yang diintroduksikan. 8. Period setting, replikasi dan imitasi Merupakan tindakan penciptaan suatau tipe lanskap pada tapak tertentu yang non original site. Tindakan ini memerlukan adanya data dan dokumentasi yang dikumpulkan dari tapak serta berbagai pengkajian akan sejarah tapaknya sehingga pembangunan lanskap tersebut akan sesuai dengan suatu periode yang telah ditentukan sebelumnya (rencana baru). Penerapannya, umumnya tidak secara luas tetapi hanya untuk situasi atau kasus tertentu. 9. Release Merupakan tindakan pengelolaan yang memperbolehkan adanya suksesi alam yang asli. Misalnya adalah diperbolehkannya vegetasi menghasilkan suatu produk tertentu secara alami pada suatu lanskap sejauh tidak
12 merusak keutuhan atau merusak nilai historisnya. Tetapi tindakan ini memiliki
kekurangan
karena
dapat
memberikan
andil
terhadap
kemungkinan hilang atau terhapusnya arti dan nilai sejarah dari lanskap dalm sistem budaya tersebut. 10. Replacement Merupakan tindakan subtitusi atas suatu komuniti biotik dengan lainnya. Misalnya adalah penggunaan jenis tanaman penutup tanah (ground cover) yang dapat menampilkan bentukan lahan, contoh yang lain adalah subtitusi spesies dengan spesies yang berkarakter sama pada taman-taman barat. Hal yang sama tidak dapat dilakuan pada taman timur karena taman timur memiliki nilai spiritual sehingga tidak dapat disubtitusikan atau digantikan dengan spesies lain. Sedangkan menurut Harvey dan Buggey (1988), beberapa tindakan yang perlu dilakukan terhadap lankap bersejarah adalah : 1. Preservasi, yaitu mempertahankan tapak sebagaimana adanya tanpa memperkenankan adanya tindakan perbaikan dan perusakan pada obyek. Campur tangan rendah. 2. Konservasi, yaitu tindakan pelestarian untuk mencegah kerusakan lebih jauh dengan campur tangan secara aktif 3. Rehabilitasi, yaitu memperbaiki lanskap ke arah standar-standar modern dengan tetap menghargai dan mempertahankan karakter-karakter sejarah 4. Restorasi, yaitu meletakkan kembali seakurat mungkin apa yang semula terdapat pada tapak 5. Rekonstruksi, yaitu menciptakan kembali apa yang dulunya ada tetapi sudah tidak ada lagi pada tapak 6. Meletakkan apa yang sesuai pada suatu periode, skala, penggunaan, dan seterusnya.
2.4. Lanskap Sejarah Sebagai Obyek Wisata Sejarah Upaya pelestarian lanskap/obyek sejarah dapat dilakukan dengan memanfaatkan lanskap sejarah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat namun tetap menjaga karakter sejarahnya. Menurut Goodchild (1990), lanskap sejarah penting untuk dilestarikan karena keberadaan lanskap sejarah dapat dikunjungi, dipelajari, diteliti, dan didiskusikan serta dapat dimanfaatkan sebagai obyek
13 wisata sejarah. Keberadaannya dapat memberikan kesenangan bagi banyak orang. Lanskap sejarah dapat dijadikan tempat untuk bersantai, rileks, rekreasi dan membangkitkan semangat dan dalam kepentingan ekonomi dapat mendorong peningkatan kepariwisataan. Yoeti (1997) menyatakan bahwa obyek wisata berupa monument dan bangunan bersejarah serta tempat-tempat bersejarah dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk berkunjung ke suatu tempat. Selanjutnya Yoeti juga menyatakan bahwa biaya yang besar untuk perbaikan, pemeliharaan, restorasi, dan pengembangn obyek serta atraksi wisata, dapat diperoleh dari kegiatan wisata.
2.5. Wisata Sejarah Wisata sejarah adalah suatu kegiatan wisata di kawasan bersejarah terutama menelusuri benda-benda hasil karya manusia pada masa lalu, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Obyek peninggalan sejarah tidak hanya terbatas pada bentuk fisik tetapi juga termasuk di dalamnya aspek sosial masyarakat yang bersangkutan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tk. I Bali dan Univ. Udayana, 1989, dalam Maryanti 2001). Dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait disebut kepariwisataan dan yang dimaksud obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Pada Bab 3 Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa obyek dan daya tarik wisata yang berkaitan dengan pengembangan wisata sejarah adalah hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, dan peninggalan sejarah. Sedangkan menurut Wiwoho, Pudjiwati, dan Himawati (1990), wisata adalah suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Motivasi dari kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, maupun kepentingan lain yang bersifat sekedar ingin tahu, menambah pengalaman,
14 maupun untuk belajar. MacKinnon et al (1986) dalam Wulandari (2002) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat suatu kawasan menarik bagi pengunjung, yaitu : 1. Letak/jarak kawaan terhadap kota 2. Aksesbilitas ke kawasan tersebut mudah dan nyaman 3. Keaslian, keistimewaan/kekhasan kawasan 4. Atraksi yang menonjol di kawasan tersebut, misalnya atraksi yang berkaitan dengan kegiatan religi dan budaya 5. Daya tarik dan keunikan serta penampilan kawasan 6. Fasilitas, sarana, dan prasarana di lokasi yang mendukung bagi wisatawan. Suatu daerah tujuan wisata yang berkembang baik akan memberikan dampak positif bagi daerah yang bersangkutan, hal ini terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi penduduk di sekitarnya (Yoeti, 1997).
2.6 Perencanaan Lanskap Kawasan Wisata Menurut Nurisjah (2009) perencanaan merupakan proses pemikiran dari suatu ide ke arah suatu bentuk nyata. Perencanaan dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan mengatur dan menyatukan berbagai tata guna lahan dalam suatu proses berdasarkan pengetahuan teknis lahan dan kualitas estetiknya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan, pembuatan, atau penggunaan dari fakta-fakta tersedia dan anggapan-anggapan yang berkenaan dengan pandangan ke masa depan serta perumusan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Gold (1980), proses perencanaan yang baik harus merupakan suatu proses yang dinamis, saling terkait, dan saling menunjang. Untuk itu, dibutuhkan berbagai pendekatan dalam proses perencanaan untuk menghasilkan hal tersebut. Proses perencanaan dan perancangan terdiri atas enam tahap, yaitu persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, perencanaan, dan perancangan. Proses perencanaan lanskap tersebut dapat didekati melalui empat cara yaitu : 1. Pendekatan sumberdaya, yaitu penentuan tipe-tipe serta alternatif aktivitas berdasarkan pertimbangan kondisi dan situasi sumberdaya.
15 2. Pendekatan aktivitas, yaitu penentuan tipe-tipe serta alternatif aktivitas berdasarkan seleksi terhadap aktivitas pada masa lalu untuk memberikan kemungkinan apa yang dapat disediakan pada masa yang akan datang. 3. Pendekatan
ekonomi,
yaitu
penentuan
jumlah,
tipe,
dan
lokasi
kemungkinan-kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan ekonomi. 4. Pendekatan perilaku, yaitu penentuan kemungkinan-kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan perilaku manusia. Perencanaan
kawasan
wisata
adalah
upaya
untuk
menata
dan
mengembangkan suatu areal dan jalur pergerakan pendukung kegiatan wisata sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunannya dapat diminimumkan tetapi pada saat yang bersamaan kepuasan wisatawan dapat terwujudkan (Nurisjah, 2009). Nurisjah dan Pramukanto (2001) mengatakan bahwa perencanaan daerah kawasan bersejarah dan bangunan arsitektural harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bagian-bagian lain dari kota atau lokasi dimana obyek tersebut berada, dan juga permasalahan fisik, ekonomi, dan sosial dari daerah tersebut. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan kawasan bersejarah, yaitu : 1. Mempelajari hubungan antara daerah bersejarah ini dengan daerah dan lingkungan sekitarnya. 2. Memperhatikan
keharmonisan
antar
daerah
dengan
tapak
yang
direncanakan. 3. Menjadi obyek yang menarik. 4. Merencanakan obyek sehingga menghasilkan suatu tapak yang dapat menampilkan masa lalunya. Pengembangan pemanfaatan potensi alam dan budaya serta lokasi wisata akan mempengaruhi kepuasan wisatawan serta pada aspek fisik alami dan visual/estetika lingkungan, dan jika dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi pula aspek ekonomi dan sosial di wilayah tersebut (Nurisjah, 2009).