IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 358/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

[1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 817/K-G1/PSI/KI-JBR/VII/2014 yang diajukan oleh:

Nama NIK TTL

: : :

Sahala Simatupang 32 75023011720013 Sidikalang, 30-11-1972

Pekerjaan

:

Wartawan

Alamat

:

Jl. Lapangan 1 No. 60 RT/RW 04/01 Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi

Yang bersangkutan merupakan Pemohon Perseorangan/Individu selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap

Nama

Alamat

: :

Badan Publik SDN Sumber Jaya 03 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jl. Raya Tambun Tambelang Ds. Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Yang dalam persidangan, Kepala Sekolah SDN Sumber Jaya 03 Kabupaten Bekasi, Mursidi, S.Pd, MM, memberikan kuasa kepada Drs. Ahadi Yuliasmono, MS.i, (Koordinator Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan NIP : 196607171990031002 melalui Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh pemberi kuasa di atas materai, selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2]

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 9 Juli 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepanitreaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2014 dengan Registrasi Sengketa nomor 817/K-G1/PSI/KI-JBR/VII/2014.

Kronologi

[2.2]

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 15 April 2014 dan ada pun informasi dimohonkan tersebut adalah:

[2.3]

Pada tanggal 16 Mei 2014 Pemohon mengajukan Keberatan Kepala UPTD Tambun Selatan Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. Bekasi selaku atasan Kepala Sekolah Termohon karena tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan Informasinya;

[2.4] [2.5]

Salinan Dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS (RKS, Laporan Surat Pertanggungjawaban SPJ beserta kwitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013;

Pada tanggal 9 Juli 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Jawa Barat;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal, dan pada tanggal 25 Agustus 2014 dilaksanakan proses mediasi yang hanya dihadiri Pemohon sehingga Mediasi Gagal, Pemohon menarik diri dari proses perundingan dikarenakan menilai Termohon tidak menunjukan itikad baik dengan ketidakhadirannya;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7]

Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon;

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi

[2.8]

Peran serta masyarakat;

Petitum

[2.9]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

B. Alat bukti

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-1

Salinan surat permohonan informasi publik yang diajukan Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 2 dari 14

Bukti P-2 Bukti P-3 Bukti P-4

Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 April 2014. Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Termohon yakni Kepala UPTD Tambun Selatan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 16 Mei 2014. Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada tanggal 9 Juli 2014. Salinan Foto copy KTP Nomor 32 75023011720013atas nama Sahala Simatupang.

Keterangan Pemohon

[2.11]

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohonkan bukan informasi publik yang dikecualikan sehingga Termohon wajib memberikannya sesuai permohonan Pemohon. 2. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohon tetap sesuai permohonan awal.

Surat Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk melengkapi dokumen pembuktian dan memperkuat dalil-dalilnya, Para Termohon tidak mengajukan surat atau dokumen tertulis, Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 16 Oktober 2014 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi yang dimohonkan adalah adanya kecurigaan terhadap Pemohon memiliki kepentingan selain kebutuhan akan informasi; 2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa kepentingan Pemohon adalah agar buku atau LKS (Lembar Kerja Siswa) yang ditawarkan oleh Pemohon dapat diperjualbelikan di Badan Publik Termohon; 3. Bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi terbuka namun untuk materi Kuitansi dan bukti pendukung lainnya Termohon mempertanyakan tujuan dan kepentingan Pemohon atas materi informasi tersebut; [2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Para Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kesimpulan Pemohon

[3.1]

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 3 dari 14

1. Tetap pada pokok permohonan dan meminta Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan mengabulkan keseluruhan permohonan. [3.2]

2. Majelis memerintahkan termohon untuk menyerahkan seluruh informasi yang diminta.

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan di atas dan bukti bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan Termohon

[3.3] [3.4]

[4.1]

[4.2]

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta kepada Majelis Komisioner untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan di atas dan bukti bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5; 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) junto Pasal 5 huruf a; Pasal 13 huruf b; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; 3. Pokok Permohonan; Terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3]

[4.4]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5; pasal 26 ayat ( 1) huruf a, ayat (3); pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, d dan ayat (3); Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 4 dari 14

[4.5]

huruf c UU KIP, juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI PPSIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.6]

[4.7]

[4.8]

[4.9]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (kemudian disebut Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI PPSIP yang pada Pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada Termohon. Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP yang menyatakan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Salinan Kartu tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum, 3. Surat kuasa dan salinan kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Perseorangan Warga Negara dengan bukti foto copy KTP Nomor 32 75023011720013 atas nama Sahala Simatupang beralamat Jl. Lapangan 1 No. 60 RT/RW 04/01 Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi; (Bukti P-4) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 15 April 2014 (Bukti P-1) dan ada pun informasi dimohonkan tersebut adalah:

Salinan Dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS (RKS, Laporan Surat Pertanggungjawaban SPJ beserta kwitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013;

2. Bahwa PPID Termohon tidak memberikan jawaban hingga pada tanggal 16 Mei 2014 melalui surat Pemohon mengajukan Keberatan atas tidak adanya jawaban dari Termohon kepada Atasan Termohon yakni Kepala UPTD Tambun Selatan Dinas Pendidikan PemKab. Bekasi (Bukti P-2); 3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Bukti P3) dengan alasan Termohon tidak menjawab permohonan dan keberatan dan kemudian diregister pada tanggal 15 Juli 2014 dengan nomor 817/KPutusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 5 dari 14

[4.10]

G2/PSI/KI-JBR/VII/2014.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] hingga [4.9] tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.11]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan:

[4.12]

Menimbang bahwa Termohon adalah Sekolah Dasar Negeri yang ruang lingkup kerjanya adalah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari Badan Publik yang terikat dengan hak dan kewajibannya;

[4.13]

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP.

D. Pendapat Majelis [4.14] [4.15]

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: Menimbang bahwa informasi yakni Salinan Dokumen Dana Anggaran

Pendidikan dan Dana BOS (RKS, Laporan Surat Pertanggungjawaban SPJ beserta kwitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dimaksud adalah:

Salinan Dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS (RKS, Laporan Surat Pertanggungjawaban SPJ beserta kwitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013; 1.

2.

Salinan Dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS adalah salinan otentik laporan lengkap pertanggungjawaban sekolah yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan/atau Instansi atau pejabat berwenang lainnya, terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekolah, termasuk di dalamnya lengkap Rencana Anggaran Kerja Sekolah/RAKS, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Daftar Aset dan perubahannya lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya, termasuk dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan bukti kwitansi serta bukti transaksi keuangan lainnya; Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 adalah Tahun Anggaran Badan Publik Termohon yang laporannya sudah diberikan kepada instansi terkait dan pertanggungjawabannya telah selesai diterima pihak yang berwenang sehingga dinyatakan sebagai dokumen yang sudah Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 6 dari 14

[4.16]

[4.17]

[4.18]

[4.19]

[4.20]

[4.21]

terdokumentasikan atau dikuasai oleh Termohon;

Menimbang keterangan Termohon dalam persidangan pada tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya dugaan kepentingan lain dari Pemohon yakni praktek jual beli Buku Pelajaran dan Lembar kerja Siswa (LKS), Majelis menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki bukti-bukti hukum yang sah untuk mendukung dugaannya sehingga keterangan Termohon dinyatakan tidak relevan;

Menimbang keterangan Termohon pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka namun terdapat keberatan terkait permohonan informasi berupa salinan bukti kwitansi dan dokumen pendukung lainnya yang akan memberatkan Termohon dan tidak memiliki relevansi langsung dengan tujuan Permohonan, Majelis memandang bahwa informasi berupa salinan dokumen kwitansi dan dokumen pendukung lainnya dari laporan pertanggungjawaban anggaran keseluruhan merupakan informasi terbuka namun keadaannya sudah terwakili dengan Buku Kas Umum dan dokumen realisasi anggaran yang menjadi bagian dari dokumen LPJ sehingga tidak lagi relevan dengan tujuan Permohonan dan kepentingan Pemohon;

Menimbang keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon siap untuk menanggung seluruh biaya atas salinan dokumen dalam bentuk cetak (hardcopy) sebagaimana dimohonkan, Majelis menyatakan bahwa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 22 UU KIP Juncto Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP Nomor 1 Tahun 2010) yang pada pokoknya menyatakan bahwa biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karenanya Pemohon wajib membayar biaya salinan informasi yang diputuskan untuk diberikan oleh Termohon. Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi;

Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 7 dari 14

[4.22]

Menimbang Paragraf [4.13] sampai Paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi mengenai Salinan Dokumen Dana Anggaran

[4.23]

Menimbang Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Seluruh dana satuan pendidikan yang

[4.24]

[4.25]

[4.26]

[4.27] [4.28]

Pendidikan dan Dana BOS (RKS, Laporan Surat Pertanggungjawaban SPJ beserta kwitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013, merupakan informasi yang terbuka; diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

Menimbang Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Dana pendidikan pada satuan

pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Menimbang Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Penggunaan dana pendidikan oleh

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Realisasi penerimaan dan pengeluaran

dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang Pasal 72 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Realisasi penerimaan dan pengeluaran

dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan. Menimbang Pasal 76 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan,

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.29]

Menimbang Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan Dana pendidikan pada satuan

[4.30]

Menimbang Bab II huruf B Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada

[4.31]

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menimbang Bab II huruf F Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa sekolah harus menyusun rencana kerja tahunan (RKT)

dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dimana dana BOS Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 8 dari 14

[4.32]

[4.33]

merupakan bagian integral di dalam RKAS tersebut.

Menimbang Bab III Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan, bahwa tugas dan tanggung jawab sekolah adalah:

a. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan tersebut ke rekening Tim Menejemen BOS Prov dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota. b. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran. c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan. d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dan BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah. e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS-K1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolahm Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. f. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11 B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. g. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11 B dan BOS-K2) tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan. h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah. i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. j. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota. k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (Format BOS14).

Menimbang Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan, bahwa tugas dan tanggung jawab sekolah adalah:

a. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. Melaporkan perubahan data jumlah jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada; d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan; e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah (Format BOS-02); f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-K1); g. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Format BOS-03); h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah; i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota; k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 9 dari 14

[4.34]

[4.35]

[4.36]

[4.37] [4.38]

(Format BOS-04);

Menimbang Bab VII Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan/atau didokumentasikan oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

(1) Nama-nama siswa miskin yang digratiskan sesuai dengan Format BOS-08. (2) Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana. (3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran (Format BOS-09) (4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BOS-10).

Menimbang Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan bahwa hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan/atau didokumentasikan oleh Sekolah meliputi berkasberkas sebagai berikut:

(1) Nama-nama siswa miskin yang digratiskan sesuai dengan Format BOS-06 (khusus untuk sekolah swasta dan RSBI/SBI). (2) Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana (BOS K-2). (3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran (Format BOS-07) (4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BOS-08).

Menimbang Bagian Dua Bab III Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Format BOS K-2 adalah format laporan keuangan

terintegrasi dan singkat/padat (condensed) dan merupakan satu-satunya laporan yang disampaikan kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota. Format ini adalah format multi sumber dana, sehingga harus memuat laporan penerimaan dan penggunaan uang dari semua sumber dana di sekolah. Menimbang Bagian Dua Bab III Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Menimbang Bagian Dua Bab III Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: • •

[4.39]

Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. • Laporan penggunaan dana BOS dari Penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/kota cukup format BOS K-2, sedangkan Format BOS K-3, Format BOS K-4, Format BOS K-5 dan Format BOS K-6 beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di sekolah.

Menimbang Lampiran 36 Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Format BOS K-2 merupakan tabel Realisasi Penggunaan Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 10 dari 14

Dana Tiap Jenis Anggaran yang memuat informasi mengenai:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [4.40]

8.

Nama sekolah, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi Nomor urut Nomor Kode Uraian kegiatan yang terdiri dari Penerimaan (BOS Pusat/ Provinsi/kabupaten/kota, bantuan lain, Pendapatan asli sekolah) Uraian kegiatan yang terdiri dari jenis pengeluaran/belanja Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran/belanja Rutin Penggunaan dana per sumber dana (BOS Pusat/Provinsi/kabupaten/kota, bantuan lain, Pendapatan asli sekolah)

Menimbang Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan bahwa Format BOS K-2 merupakan tabel Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran yang memuat informasi mengenai:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

[4.41]

[4.42] [4.43]

[4.44] [4.45]

9.

Tahun Ajaran dan Periode (triwulan) Nama sekolah, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi Nomor urut Nomor Kode Uraian kegiatan yang terdiri dari Penerimaan (BOS Pusat/Provinsi/kabupaten/kota, bantuan lain, Pendapatan asli sekolah) Uraian kegiatan yang terdiri dari jenis pengeluaran/belanja Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran/belanja Rutin Penggunaan dana per sumber dana (BOS, bantuan lain, Pendapatan asli sekolah)

Menimbang Bab VIII Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan program BOS meliputi

pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, serta pemeriksaan BPK.

Menimbang Bab VIII Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS. Menimbang Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Menimbang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 11 dari 14

[4.46]

[4.47]

[4.51]

[4.52]

[4.53]

[4.54] [4.55] [4.56] [4.57] [4.58]

kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Menimbang Bab VIII Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Untuk Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2010 yang menyatakan Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS program ini

juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lemaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. Menimbang Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Kepala satuan

kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas (g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Menimbang Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Laporan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menimbang Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Menimbang Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Menimbang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Menimbang telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 16 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 PERKI tentang SLIP.

Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 12 dari 14

[4.59] [4.60]

Menimbang Pasal 46 PERKI tentang PPSIP.

Menimbang Pasal 52 ayat (1) huruf b PERKI tentang PPSIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] [5.2] [5.3]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Pemohon selaku Pemohon Perseorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Termohon memiliki kedududkan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1]

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.3]

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan otentik berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ Badan Publik Termohon, termasuk di dalamnya dokumen lengkap Rencana Anggaran Kerja Sekolah/RAKS, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Daftar Aset dan perubahannya untuk Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan Tahun Anggaran 2013 apabila hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Kabupaten Bekasi Tahun 2014 telah diserahkan BPK kepada DPRD Kota Bekasi, sebelum atau pada saat- permintaan informasi diajukan;

[6.2]

[6.4]

[6.5]

Menyatakan bahwa informasi berupa: Seluruh dokumen (Rencana Anggaran Kerja Sekolah/RAKS; Laporan atau Surat Pertanggungjawaban/LPJ atau SPJ; beserta Kuitansinya dan dokumen pendukung lainya) Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 merupakan informasi yang terbuka, setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Kabupaten Bekasi Tahun 2014 untuk dokumen LPJ Tahun Anggaran 2013, diserahkan BPK kepada DPRD Kota Bekasi sebelum atau pada saat- permintaan informasi diajukan;

Memerintahkan Kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dinyatakan pada paragraf [6.3] di atas tanpa penyertaan salinan bukti kwitansi dan dokumen pedukung lainya, dalam bentuk cetak (hardcopy) dan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [6.3] di atas dibebankan kepada Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 13 dari 14

pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Budi Yoga Permana selaku Ketua merangkap Anggota, Mahi M. Hikmat dan Anne Firday Safaria, masing masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 11 Desember2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut, dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas kepaniteraan serta dihadiri oleh Petugas Kepaniteraan. Ketua Majelis Ttd

Anggota Majelis

(Budi Yoga Permana)

Ttd

(Mahi M. Hikmat)

Anggota Majelis Ttd

Petugas Kepaniteraan

(Anne Friday Safaria)

Ttd

(Hernadi Natawidjaja) Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung, 11 Desember 2014 Panitera Pengganti

(Adi Setiadi Ramdhani)

Putusan 358/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 14 dari 14