PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 2OO3 TENTANG ADVOKAT
Jakarta,T jldei2015 Kepada Yth.
:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 101 10
Hal :
Permohonan Pihak Terkait Pemohon Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan perubahan I-IV) Dalam Perkara Nomor : 32lPUU-XIlll20ls
Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :
1.
Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile ("AAI") yang diwakili oleh : Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., selaku Ketua Umum AAI dan Johnson Sotarduga Panjaitan, S.H., selaku Sekretaris Jenderal AAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan AAI Nomor : 210, tertanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H., yang beralamat di Dr. Soesilo IV/D9 Grogol 11450, dari dan oleh karenanya berhak dan berwewenang bertindak untuk atas nama AAI.
untuk selanjutnya disebut sebagai
2.
----------PEMOHON TERKAIT I; dan
Para advokat Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia
berikut:
i. Sholeh Ali, S.H., NIA. 07.10747 ii. Timotius Tumbur Simbolon, S.H., NIA. 93.10183 iii.
Sabar Simanjuntak, S.H.,
iv.
John Girsang, S.H.,
NIA. 99.10740
NIA. 02.10926 v. Robert Napitupulu, S.H., NIA. 08.10520 vi. Luciana Lovinda, S.H., NIA. 00.11378 vii. P. S. Jemrny lvlokolensang, S.H., NIA. 02.10910 viii Astro Girsang, S.H., NIA. 07.01216 ix. Defrizal Djamaris, S.H., NIA. 02.10243 x. Johanes Raharjo, S.H., M.H., NIA. 02.12154 xi. Timbul Sahala Hutapea, S.H., M.H., NIA. 99.10741
("PERADI") di bawah ini
sebagai
xii. Jou Hasyim Waimahing, S.H., NIA. 94.10163 xiii. Adhika Wisnu Prabowo, S.H.,l'{IA.08. 10630 xiv. Darwin Aritonang, S.H., M.H., NIA. 98.10889 PEMOHON TERKAIT II.
untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON TERKAIT I dan PEMOHON TERKAIT sebagai "PARA PEMOHON TERKAIT".
II secara bersama-sama dapat disebut
PARA PEMOHON TERKAIT memilih domisili hukum di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat AAl,Plaza Ganie Djemat Lantai 5, Jl. Imam Bonjol Kav.76-78, Menteng, Jakarta 10310.
PARA PEMOHON TERKAIT dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan perubahan I-I[), selanjutnya disebut "UUD NRI 1945".
I.
PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN
1.
Bahwa perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimanatertuang dalam Pasal 7 B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat(2), sertaPasal 24 C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 5266), selanjutnya disebut "UU MK".
2.
Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal24 C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang D0s0r ...."
3.
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU
MK menyatakan
sebagai berikut
:
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
" Mahkomah
2
a. menguii undang-undang terhadap Undang-(lndang Dasar Negara Republik ' Indonesia Talnm 1945,...." 4.
Bahwa berdasarkan Pasal2g ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "IJLI KK", menyatakan sebagai berikut
:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili poda tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap lJndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945." 5.
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya b ersifot final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-[Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945."
6.
Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut : "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. "
7.
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Permohonan Uji Materiil Pasal 18 Ayat (2) atas UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana Permohoruan a-quo.
B
OBJEK PERMOHONAN
8.
Bahwa Pengujian Materiil UU 18/2003 terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 yang menyatakan sebagai berikut :
*(.2) Orgoni,so,ri Adt,okot mertrpakon rahr-.rohn4'o trodoh
si
Adrokor yong Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga."
profe
9.
Bahwa Pengujian Materil Pasal tersebut di atas tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi dalan perkara Nourot . 32iPUU-XilI12015, yang diajukarr atas rama Ikhwan Fahl-rjih, S.H.,
Aris Budi Cahyono, S.H., dan Muadzim Bisri, S.H., ("PARA PEMOHON"), karenanya dalam perkara a-quo permohonan diajukan oleh pihak PARA PEMOHON TERKAIT atau dengan kata lain baik PARA PEMOHON TERKAIT maupun dengan PARA PEMOHON perkara No. 32/PUU-XIIU20L5 a-quo mempunyai kepentingan yang sama.
10. Bahwa Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara ini serta telah menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tidak pasti melanggengkan KKN dan status quo serta anti demokrasi yang berakibat merugikan hak konstitusi PARA PEMOHON TERKAIT yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana:
a.
Pasal 28 D ayat (1) UUD
NRI
1945 yang berbunyi
:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
b.
Pasal 28
c.
Pasal 28
E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
| ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat dislcriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat dislcriminatif itu. "
Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 telah bertentangan dengan Pasal
28 huruf
I
UUD NRI 1945, sehingga tepat untuk dilakukan uji materiil dan diajukan
ke
Mahkamah Konstitusi. C
KBDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDINq PARA PEMOHON TERKAIT
a.
KEDUDUKAN HUKUM QEGAL STANDING) PARA PEMOHON TERKAIT I 11. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT I selaku Ketua Umum AAI dan Sekretaris Jenderal AAI berdasarkan Akta Notaris Perubahan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nomor :210, tertanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H., yang beralamat di Dr. Soesilo lYlD9, Grogol 11450, dari dan oleh karenanya berhak dan berwewenang bertindak untuk atas nama AAI.
12. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Perubahan AAI Pasal 2 tentang Susunan Kepengurusan Asosiasi Advokat Indonesia periode Tahun 2014 s.d. periode Tahun 2019, Akta Perubahan AAI Nomor :210, tertanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapan NotarislPPAT Stephany ir'laria Lilianti, S.ll., selta S.l(. Ivl[N.KEfl & HAIvI R.I NO. C-864.H'I.03.02 2002, tertanggal 19 Juli telah mencantumkan susunan Pengurus sebagaimana terdapat pada Pasal 2 yang dimana Ketua Umum dijabat oleh Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Johnson Sotarduga Panjaitan, S.H. selaku Pemohon Terkait II.
13. Bahwa Badan Hukum yang dipimpin PARA PEMOHON TERKAIT I yang bernama AAI, sebagairnana Akta Pernyataan Pendirian AAI Nomor 96 tanggal 29 lvIei 2013, yalg dibuat dihadapan Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H. berdasarkan S.K. MEN.KEH & HAM R.I NO. C-864. HT. 03. 02 - 2002, tanggal t9 Juli 2002 sebagaimana tujuannya yang diantaranya berbunyi : "1. Tujuan AAI adalah meningkatkan kualitas profesi Advokat, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Menegakan hukum, kebenaran, dan keodilan serta meningkatkan kesadaran hukum Anggita dan masyarakat Indonesia. b. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan, persatuan, dan kesatuan diantara Anggota. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan Anggota dalam melakukan c. tugas profesinya. d. Menegakan harkat dan martabat profesi Advokat. e. Menegakan dan melalaanakan anggoran daser, peraturan rumah tangga dan Kode Etik. 2. Kegiatan AAI adalah : a. Menghimpun dan mempersatukan Advokat menjadi Anggota AAL b. Menjaga dan mengawasi setiap Anggota supayo menjunjung tinggi martabat kehormatan profesi sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik. c. Mengusahakan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalom bidang hukum. d. Meningkatkan Profesionalisme Anggota. e. Memberiknn Bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada mereka yan tidak mampu membayar honor arium. f Memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum dengan organisasi-organisasi profesi/badan-badan/leinbaga-lembaga/instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. g. Melakukan usoha-usaha dan kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalankan tugas profesinya. "
14. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT I dalam perkara ini selaku Dewan Pimpinan Pusat AAI sebagaimana Akta Pernyataan Pendirian AAI, Nomor 96, Tanggal 29 Mei 2013, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Stephany Maria Lilianti, S.H. berdasarkan S.K. MEN.KEH & HAM R.I NO. C-864. HT. 03. 02 - 2002, Tanggal 19 Juli 2002 sebagaimana Pasal 9 telah mengamanatkan berbunyi : ooTugas dan Wewenang DPP: 1. DPP mempunyai kewajiban melal<sanakan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga serta program kerjayang ditetapkan oleh MUNAS. 2. DPP secara berkala mempunyqi kewajiban mengadakan MUNAS sekali dalam 5 (ima) tahun dan RAKER sekali dalam 1 (satu) tahun. DPP div,okili oleh Ketua Umum atau lllokil Ketrro Umunt ceabilo Kehm Lrtnun -?. berhalanqan, bersama-sama dengan Selcretaris Jenderal atau Wakil Selnetaris J e nder ol ap ab il a S elcr e t ar i s Jender al b erhal angan.
4. ' 5. 6. 7. 8.
Dalam hal Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum berhalangan me4ialankan tugctstugasn);,t, nruka Ketuct Utuum atau ll'akil Ketua (Jntum dapat nrcnfierik"tit nt"t;i,lut kepada seorang atau lebih dari anggota pengurus DPP. Dalam hal jabotan Ketua umum dan Wakil ketua umum DPP menjadi lowong disebabkan karena sesuatu hal secara bersqmaan, maka harus diadakan MUNASLUB untuk itu oleh DPP. Ketua lJmum DPP bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala hal yang dikerjakan selqma masa jabatannya kepada seluruh Anggota didalam Munas. Ketua umum DPP mengangkat l|takil Ketua Umum dan pengurus DPP, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Munas. Ketua Umum DPP berwenang untuk memberhentikan pengurus DPP. "
15. Bahwa persamaan kepentingan antara PARA PEMOHON TERKAIT I dan PARA PEMOIION dalam perkara Nomor : 32lPUU-XilIl2}l5 adalah pihak yang dirugikan atas berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 1812003 tentang Advokat dalam hal Pemilihan Pengurus PERADI dengan "One Man One Vote" yang tidak tertuang di dalam Pasal tersebut, ditafsirkan dengan salah, sehingga menimbulkan gejolak dan permasalahan serta menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap para anggota PERADI yang juga tergabung AAI yang terdiri dari lebih dari 8.000 anggota dan lebih dari 105 DPC serta 8 DPD yang dipimpin oleh PARA PEMOHON TERKAIT I. 16. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT I dalam perkara a-quo adalah subyek hukum berprofesi advokat dengan kata lain berprofesi sama dengan PARA PEMOHON sebagaimana perkara yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor :32lPUU-XllIlz}lS dan mempunyai kepentingan yang sama telah dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya pasa berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 yang diajukan permohonan Uji Materiil.
b.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDINq PARA PEMOHON TERKAIT
II
17. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT II adalah subyek hukum in casu para advokat yang tergabung dalam satu wadah tunggal advokat yaitu PERADI ("Perhinpunan Advokat Indonesia") dalam menjalankan profesinya telah diatur di dalam UU 18/2003 yang dimohonkan uji materiil o-quo. 18. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT'II selaku advokat yang telah memenuhi syarat UU 18/2003 juga merupakan anggota PERADI yang masing-masing memegang kartu Keanggotaan Advokat dengan KTPA dengan nomor urut masing-masing yang dikelualkan dari organisasi PER{DI dalam rnenjalaulan tugas profesinya yaiig bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindrmgi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sebagaimana yang
telah diatur secara khusus di dalam
UU 18/2003 yang diajukan Permohonan uji materiil a-
quo.
19.
Bahwa persamaan kepentingan xfiara PARA PEMOHON TERKAIT II dan PARA PEMOHON dalam perkara Nomor : 32IPUU-XIII|2015 adalah sesame berprofesi advokat selaku pihak yang dirugikan atas berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 tentang Advokat dalam hal Pemilihan Pengurus Peradi dengan "One Man One Vote" yang tidak tertuang di dalam Pasal tersebut, dan ditafsirkan salah, sehingga menimbulkan gejolak dan permasalahan serta menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap para anggota PERADI tak terkecuali menimbulkan kerugian hak konstitusional PARA
PEMOHON TERKAIT II. 20. Bahwa kedudukan fuikum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan sebagai berikut :
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : o. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang ; c. budan hukum publik atau privut; atau d.
lembaga negara.
"
'
MK adalah sebagai berikut : "Yang dimalaud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU
5l
ayat (1) UU MK, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON TERKAIT memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam perkara pengujian undang-undang yaitu : (i) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan (ii) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan
2t. Berdasarkan ketentuan Pasal
..
berlakunya suatu undang-undang.
PEMOHON TERKAIT menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a-qlto, dalam kapasitasnya selaku pengurus AAI dan para anggota PERADI yang kesemuanya berprofesi adr,kat l,ang telah merasa dirugilian hali lionstitusionahrf i'L atas bcrlakunla atas Pasal l8 Ayat (2) atas UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana permohonan
22. Bahvra oleh karena itu, PARA
a- quo.
23. Kerugian hak Konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara a-quo telah dilandasi parameter kerugian konstitusional berdasarkan putusan NIK terdahulu setidaknya sebagai mengandung kerugian sebagai berikut
a. b. c. d. e.
:
Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
PARA PEMOHON TERKAIT adalah warga negara Indonesia, yang memiliki profesi sebagai Advokat selaku Para Pengurus AAI, dan Para Advokat yang dalam menjalankan tugasnya selaku advokat mempunyai kepentingan langsung terhadap berlakunya Pasal 18 Ayat (2) atas UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana
24. Bahwa
permohonan a-quo.
25. Bahwa UU 18/2003 pada Ketentuan Umum menyatakan
:
"(l) Advokot adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang
ini."
26. Bahwa Pasal23 Ayat (1) UU 18/2003 menyatakan
:
"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuoi dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkntkan profesi Advokat" yang telah dikuatknn dengan putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 yang saat ini PERADI adalah satu-satunya organisasi sebagai wadah tunggal advokat yang sah."
21. Bahwa dengan demikian PARA PEMOHON TERKAIT di atas adalah subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Uji lvlateriil memiliki kepentingan langsung dengan beriakunya ketentuan Pasal 28 ayat (2,) UU 18/2003 dan mempunyai kepentingan sama dengan PARA PEMOHON dalam perkara Nomor : 32|PUU-XIIV2015 oleh sebab itu Permohoan o-quo layak untuk diterima seluruhnya.
D
1,812003
28. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia termasuk terhadap PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara ini karena hal tersebut bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau'dirampas oleh siapapun dan tidak boleh dibatasi dengan cara apapun termasuk oleh undang-undang sekalipun.
29. Bahwajika terjadi pembatasan di dalam isi UU NRI 1945 yang berakibat dan atau berdampak dan atau berpotensi mengganggu dan atau melanggar hak dasar seseorang disitulah telah terjadi perampasan dan pengekangan terhadap hak seseorang yang bersifat konstitusional, maka Negara Indonesia melalui MK harus menghapus dan atau menyatakan tidak berlaku pasal atau undang-undang tersebut didasarkan pada UU MK, agar hak dasar tersebut terlindungi dan terpenuhi sebagaimana amanat UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM").
30. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT mengajukan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 telah merugikan para pemohon adalah terkait mekanisme pemilihan ketua Umum PERADI dengan system "One Man One Vote" dalam arti satu orang advokat anggota PBRADI mempunyai hak satu suara tidak diatur dengan jelas sehingga pasal tersebut multi tafsir dan ditafsirkan dengan salah dan menimbulkan dana atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara ini.
31. Bahwa hak seseorang termasuk hak PARA PEMOHON TERKAIT i.n casu hak memilih dan hak dipilih dan persamaaan hak dalam melakukan pemungutan suara dalam suatu pemilihan ketua in casu ketua umum PERADI adalah hak, karenanya tidak boleh dibatasi oleh aturan apapun ataupun di batasi karena isi pasal yang tidak jelas serta multi tafsir seperti Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 yang diajukan pengujian ini melanggar atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT.
32. Bahwahak konstitusional
tersebut telah dijamin dalam Pasal43 UU
HAM berbunyi
:
"1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persomoan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Setiap worga negara berhak turut serta dalom pemerintahan
.
dengan langsung atau dengun perunluruun wukil yung dipilihnyu dengun bebus, menurul curu yung ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."
JJ. Bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT juga telah dijamin oleh
:
a.
Pasal28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. "
b.
Pasal23 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "
c.
Pasal28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat dislcriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat dislcriminatif itu. "
34. Bahwa dengan berlakunya Fasal 28 ayat (2) UU 18/2003 yang berbunyi
:
'oOrganisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang Ketentuan mengenai susunqn Organisasi Advoknt ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga." 35.
Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 menimbulkan tafsir yang menyimpang dari ketentuan hukum dan berakibat pada ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kekacauan serta berdampak anti demokrasi dan pemaksaan kehendak dan otoritarian di masyarakat khususnya dikalangan para advokat yang tergabung dalam wadah tunggal PERADI, karena merugikan secara konstitusional terhadap PARA PEMOHON
TERKAIT, maka
sudah seharusnya pasal tersebut dibatalkan.
36. Bahwa demokrasi di Negara Indonesia telah terbuka, begitu pula dalam hal pemilihan seorang pemimpin agar aspirasi yang ada khususnya anggota PERADI dapat tersalurkan tanpa ada hambatan, sehingga hak berkumpul, hak berpendapat, serta hak
dipilih dan hak
memilihnya dapat dimiliki oleh semua anggota, dengan kata lain hak konstitusi seseorang tidak terbatasi dan tidak terbelenggu oleh sebuah aturan perundang-undangan khususnya Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Hal ini berdampak pemaksaan kehendak, otoriter dan kental dengan money politic dan KKN dalam proses pemilihan. Selain itu juga berdampak terhadap lembaga PERADI yang tertutup, laporan keuangan yang tidak jelas karena Ketua merasa memiliki dan di atas segalanya tanpa mempedulikan hak anggota, padahal kewajiban anggota adalah sama. tentu seharusnya diimbangi densan hak yang sama, namun yang terjadi adalah ketimpangan karena penafsiran pasal yang multi tafsir. 37. Bahwa oleh karena itu, pemilihan ketua PERADI secara langsung atau "One Man One 10
Vote" adalah cara yang demokratis, dimana semua anggota punya hak yang sama dalam lial peitiililian I(etua PERADI, dengan dcmikiair gcjolak yang tcrjadi saat ini karcna penafsiran pasal yang didasari emosi dan dengan kehendaknya sendiri dapat dihindari
dengan memperjelas isi pasal sebagai mekanisme pemilihan yaitu pemilihan secara langsung oleh anggota dengan istilah "One Man One Vote".
38. Bahwa mekanisme pemilihan ketua "One Man One Vote" sebenarnya bukan suatu hal yang baru karena mekanisme ini telah disetujui oleh peserta Musyawarah Nasional dalam Musyawarah Nasional PERADI I Qtertama) sebagai rapat tertinggi di PERADI yang diadakan di Pontianak 1 Mei 2010 ("MUNAS PERADI I"), sebagaimana keputusan Sidang Komisi A pada MUNAS PERADI tersebut diantaranya memutuskan hal-hal sebagai berikut : "1. Mengukuhkan keberlakuan Anggaran Dasar Peradi sebagaimano dimaksud Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 80 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawang, SE., SH., MH. 2. Memberikan mandat kepada DPN Pe.radi masa jabatan 2010-2015 untuk sesegera mungkin menyusun/menunjuk tim perumus rancangon perubahan Anggaran Dasar/Peraturan Rumaah Tangga Peradi yang harus selesai dalam wahu selambotlambatnya 2 tahun setelah keputusan ini dan melaporkannya dalam Rakernas Peradi. Dengan poin-poin rekomendasi antara lain sebagai berikut : Sistem pemilihan Ketua Umum agar dapat diterapkan sistim one man one vote (pasul l6). Masa menjabat Ketua Umum DPI{ Peradi maksimal 2 Periode (belum diatur) Masa jabatan pengurus DPN dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Persyaratan pembentukan suatu Ca.bang Peradi dirubah dari minimal 100 Advokat menjadi 30 Advoknt (Pasal 3 ayat 2). Perlu desentralisasi kewenangan DPN ke DPC berkaitan dengan pelaksanaan magang dan PKPA. Anggota DKD Pusat dipilih dan diangkat oleh Munas Anggota Kehormatan dihapus (pasal l0 ayat 3 Jo. Pasal I butir 4) Struktur kepengurusan DPN diperbanyak (pasal l l) Apakah perlu Dewan Kehormatan Proaktif (Pasal 24) Pengaturan cuti terhadap Advokat yang menjadi Pejabat Negara Masa berlaku KTPA Peradi disesuaikan dengan masa jabatan DPN Peradi selama 5 tahun."
39. Bahwa , Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003, tersebut telah menimbulkan tafsir yang menyimpang dari ketentuan hukum dan berakibat ketidakpastian hukum dan bahkan menimbulkan kekacauan dan bardampak anti demokrasi dan pemaksaan kehendak dan otoritarian di masyarakat khusu,snva dikalansan fara :l,lvn\11 ,r'ang tergabung dalanr wadah tunggal PERADI, karenanya merugikan secara konstitusional terhadap PARA PEMOHON TERKAIT. maka harus dibatalkan.
11
40.
Bahwa demokrasi di Negara Indonesia telah terbuka apalagi dalam hal pemilihan seorang pernirnpin agar aspilasi warga khususnya tuigguta advokat yang tergabung PERADI tersalurkan tanpa ada hambatan, sehingga hak berkumpul dan hak berpendapat serta hak dipilih dan hak memilihnya dapat dimiliki oleh semua anggota dengan kata lain hak konstitusi seseorang tidak terbatasi dan tidak terbelenggu oleh sebuah aturan perundang-undangan khususnya pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 karena multi tafsir dan tidak jelas yang berdampak pemaksaan kehendak, otoriter dan kental dengan money politic dan KKN dalam proses pemilihan. Selain itu juga berdampak terhadap lembaga PERADI yang terlutup, laporan keuangan yang tidak jelas karena Ketua merasa memiliki dan di atas segalanya tanpa mempedulikan hak anggota, padahal kewajiban anggota adalah sama, tentu seharusnya diimbangi dengan hak yang s€una, namun yang terjadi adalah ketimpangan, karena penafsiran pasal yang tidak jelas.
4t. Bahwa oleh karena itu, maka pemilih hak Ketua secara langsung atant "One Man One Vote" adalah catayalg demokratis, semua punya hak yang sama dalam hal pemilihan pengurus PERADI, dengan demikian gejolak yang terjadi saat ini karena penafsiran pasal yang didasari emosi dan dengan kehendaknya sendiri dapat dihindari dengan memperjelas isi pasal sebagai mekanisme pemilihan yaitu pemilihan langsung oleh anggota dengan isitilah "One Man One Vote" yang diartikan 1 (satu) anggota PERADI mempunyai hak I (satu) suara.
Man One Vote" ini hasil representasi dari dari anggota mengingat pemilihan keterwakilan oleh Pengurus DPD PERADI tidak demokratis dan berpotensi terjadi penyelewengan dan sarat dengan money politic apalagi mekanisme "One Man One Vote" ini juga telah diterapkan untuk pelaksanaan pemilihan Ketua Cabang di seluruh Indonesia.
42. Bahwa mekanisme pemilihan ketua "One
43. Bahwa mekanisme pemilihan ketua "One Man One Vote" telah disepakati dalam MUNAS PERADI sebagai rapat tertinggi di PERADI yang diadakan di Pontianak 1 Mei 2010, sebagaimana keputusan Sidang Komisi A pada MUNAS PERAD I di Pontianak yang dipimpin oleh SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H., selaku Ketua JHON SE. PANGGABEAN, S.H., selaku Sekretaris dan H. ADARYAM ACHYAR, S.H., selaku Anggota tersebut di antaranya memutuskan hal-hal sebagainama dikutip berikut : "1. Mengukuhkan keberlakuan Anggaran Dasar Peradi sebagaimana dimaksud Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 80 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawang, SE., SH., MH. 2. Memberikan mandat kepada DPN Peradi masq jabatan 2010-2015 untuk sesegera mungkin menyusun/menunjuk tim perumus rancangon perubahan Anggaran Do,gor/Peraturan Rumooh Tongqa Peradi yang harus sele.sai dalam v,oktu selambatlambatnya 2 tahun setelah keputusan ini dan melaporkannya dalam Rakernas Peradi. Dengan poin-poin rekomendasi antara lain sebagai berikut :
12
Sistem pemilihun Ketua Umum agur dapat diterapkan sistim one man one vote (pasal 16). Masa menjabat Ketua Umum DPN Peradi maksimal 2 Periode (belum diatur) Masa jabatan pengurus DPN dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Persyaratan pembentukan suatu Cabang Peradi dirubah dari minimal 100 Advokat menjodi 30 Advokat (Pasal 3 ayat 2). Perlu desentralisasi kewenangan DPN ke DPC berkaitan dengan pelaksanaan magang dan PKPA. Anggota DKD Pusat dipilih dan diangkat oleh Munas Anggota Kehormatan dihapus (pasal l0 ayat 3 Jo. Pasal I butir 4) Struktur kepengurusan DPI{ diperbanyak (pasal 1l) Apaknh perlu Dewan Kehormatan Proaktif (Pasal 24) Pengaturan cuti terhadap Advokat yang meniadi Pejabat Negara Masa berlaku KTPA Peradi disesuaikan dengan mosa jabatan DPN Peradi selama 5 tahun."
44. Bahvta Keputusan Sidang Komisi A sebagaimana dikutip di atas telah dijadikan lampiran dalam Keputusan MUNAS PERADI I dan telah tertuang di dalam Keputusan No. 7/Munas/Perudil2}l} yang ditandatangani oleh Ketua MUNAS PERADI I dan sekretaris MUNAS PERADI I yaitu LEONARD. P. SIMORANGKIR, SH, selaku Kerua MUNAS PERADI I dan DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H, M.H., selaku Sekretaris serta H. AMIRUDDIN, S.H., M.H., dan THOMAS TAMPUBOLON, S.H., M.H., M. TAMSIL SJOEKOER, S.H., M.H., masing-masing selaku anggota.
45. Bahwa isi pengesahan Kesimpulan Munas Sidang Pleno IIi dan dikutip di bawah ini berbunyi sebagai berikut
:
,,MEMUTUSKAN
Menetapkan
PeTtama : (1) (2) (3)
MENENMA DAN MENGESAHKAN KESIMPULAN KOMISI DALAM
SIDANG KOMISIyaitu: Laporan Komisi A Tentang Kesimpulan Komisi A tentang Organisasi dan Anggaran Dasar; Laporan Komisi B Tentang Kesimpulan Komisi B tentang Program Kerja Umum,' Laporan Komisi C Tentang Kesimpulan Komisi C tentang Hal-Hal Khusus/Rekomendasi.
Sebagaimana dalam Laporan Komisi yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua
:
MENYATAKAN SAH MASING-MASING KESIMPULAN KOMISI A, B, DAN C MENJADI KEPUTUSAN DALAM SIDANG PLENO III DAN MENJADI KEPUTUSAN M(]NAS I PERADI.
KeIiga
:
MENUGASKAN KEPADA DEWAN PIMPINAN NASIONAL FEMDI {NTUK MENJALANKAN DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSANKEP UTUSAN TERSEB UT WTUK KEP ENTINGAN ORGANISASI
Keempal
:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Di
: Pontianak
PadaTanggal : I Mei 2010. 13
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL PERADI Ketua, Leonard. P. Simorangkir, S.H.
I
Sekretaris DR. HJ. Elza S:tarie-f, 5.H.. M.H.
Anggota: H. Amiruddin, S.H. M.H.
Thomas
Tampubolon
Tamsil S.joekoer, 5.H., M.H."
46. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT I telah mengingatkan kepada Ex-Ketua PERADI periode 2010-2015, Rekan Otto Hasibuan, S.H., M.H., agar pelaksanaan Munas Peradi
II di Makassar menjalankan
sistem "One Man One Vote" dalam pemilihan Ketua Umum PERADI periode 2015-2020 dengan alasan karena hal tersebut adalah mandat dari keputusan Munas PERADI I di Pontianak dengan tujuan agar MUNAS PERADI II di Makassar tidak melanggar hukum dan menjadi tidak sah.
PARA PEMOHON TERKAIT I telah secara terbuka menyampaikan nasehat melalui Somasi Terbuka di surat kabar yaitu : (i) di surat kabar Tribun Timur, tertanggal 26Maret2)l5, halaman 2: dan (ii) di surat kabar harian Fajar tertanggal 26Maret2)l|, halaman 2 denganjudul masing-masing berbunyi "SOMASI TERBUKA", namun karena
47. Bahwa
tidak taatnyapada putusannya sendiri oleh Ex-Ketua PERADI periode 2010-2015, Rekan Otto Hasibuan, S.H., M.H. (keputusan MUNAS PERADI I di Pontianak) dan kesalahan tafsir Pasal2S ayat (1) UU 1812003, toh akhimya sistem "One Man One Vote" ditolak oleh Ex-Ketua PERADI periode 2010-2015, Rekan Otto Hasibuan, S.H., M.H. dengan meninggalkan ruangan MUNAS PERADI II di Makassar. 48. Bahwa
di bawah ini akan dikutip kembali peringatan yang dimuat di 2 (dua) surat kabar
tersebut berbunyi
:
,,SOMASI
TERBUKA
Kepada Yth:
l. 2. 3. 4. 5.
Pengurus Dewan Pimpinan l{asional ("DPN") Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI")
Dewan Kehormatan DPN PERADI Komisi Pengawas DPIV PERADI Panitia Pengarah (Steering Committee) MUNAS PERADI II tanggal 26 - 28 Maret 2015 di Hotel Grqnd Clarion Makassar Panitia Pelaksana (Organizing Committee) MUNAS PERADI II tanggal 26-28 Mctret 2015 di Hotel Grqnd Clarion Makassar
Sehubungan dengan Keputusan Sidang Komisi A yang telah disahkan pada sidang PLENO MUNAS
PERADI
I
tanggal
3l April - l Mei 2010 dan menjadi
keputusan MUNAS PERADI
I
No.
7/Munas/Peradi/2010 tentang: PENGESAHAN KESIMPULAN SIDANG KOMISI MENJADI KEPTJTUSAN MUNAS DALAM SIDANG PLEI{O III di Pontianak yang menetapkan bahwa Pemilihan Ketua PERADI harus menggunakan sistem one man one vote, maka kami meminta agar MUNAS PERADI II tanggal 2628 Maret 2015 harus menggunakan sistem one mon one vole sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut.
Apabila dalam MUNAS PERADI II tanggal 26 - 28 Maret 2015 di Hotel Grang Clarion Makassar 2015. tidak menggunakan sistem one mon one vote, maka semua hasil MUNAS PERADI II tersebut diduga akan menjadi tidak sah, dan untuk itu kami akan melakukan tindakan hukum. 14
Demikian Somasi Terbuka ini disampaikan tmtuk diketahui dan dilaksanakan. Hormat Kami, Dewan Pimpinan Pusqt Asosiasi Advokat Indonesia (Selaku salah satu organisasi pendiri PERADI)"
49. Bahwa Musyawarah Nasional PERADI yang dilaksanakan di Makasar tanggal 26-28 Maret 2015 ("MUNAS PERADI II") tidak berlangsung dengan baik bahkan gagal karena walaupun di dalam Keputusan MUNAS PERADI I di Pontianak sudah menugaskan secara eksplisit kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI untuk
menjalankan dan melaksanakan keputusan tersebut yang diantaralya agar merivisi atau menambah Anggaran Dasar yang lama dengan memasukkan ketentuan mengenai "One Man One Vote" dalam perbaikan Anggaran Dasar tersebut. 50.
Akan tetapi Pengurus Dewan Pimpinan Nasional PERADI tidak menjalankan amanat MUNAS PERADI I tersebut, bahkan menolak dilaksanakan pemilihan ketua umum secara langsung "One Man One Vote" tersebut hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau dengan kata lain mempertahankan status quo, bahkan Ex-Ketua PERADI Rekan Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H, M.H., meninggalkan luangan MUNAS PERADI secara sepihak. Melalui pemberitaan media bahkan telah memutuskan sendiri akan mengundur pelaksanaan MUNAS PERADI II hingga batas waktu yang tidak ditentukan merupakan sikap yang tidak terpuji, tidak demokratis dan arogan serta anti terhadap pemilihan langsung "One Man One Vote" tersebut.
PERADI yang menimbulkan kecurigaan bahkan berdampak perpecahan di tubuh internal PERADI tersebut adalah akibat langsung atas penolakan oleh Ketua PERADI untuk menerapkan "One Man One Vote" dalam pemilihan Ketua Umum PERADI yang sudah dimandatkan melalui putusan pada MUNAS PERADI I sebelumnya yaitu keputusan MUNAS PERADI I di Pontianak 1 Mei 2010 yang telah mengamanatkan pemilihan langsung dengan sistem "One Man One Vote" yang memang lahir dari aspirasi anggota yang menginginkan PERADI menjadi lembaga yang bersih dari KKN, independen, mandiri
51. Bahwa karena akibat demokrasi yang tertutup di proses pemilihan Ketua
dan terbuka.
52. Bahwa pemilihan Ketua Umum PERADI yang sistemnya muncul dari anggota PERADI yakni "One Man One Vote" yang dirasakan lebih elegan dan demokratis telah
diimplementasikan di dalam PUTUSAN MUNAS PERADI I di Pontianak, namun Pengurus PERADI saat itu menolak mandat MUNAS PERADI I tersebut, sehingga muricul gejolak yaitg sudair rnerlatii l-akta notoir sual KaDar nasional uretnberitakan proses MUNAS PERADI II di Makassar yang berakibat batal, karena akibat arogansi Ex-Ketua PERADI Rekan Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H, M.H., yang meninggalkan MUNAS PERADI II sebelum pelaksanaan, fakta ini maka pemilihan perwakilan dalam l5
pemilihan PERADI banyak mudaratnya, dan menghilangkan hak konstitusi anggota PERADI termasuk hak konstitusinal PARA PENIOHON TERKAI'f dalam perkara rni.
53. Bahwa 2 (dua) berita di bawah ini adalah contoh peristiwa prosesi MUNAS PERADI II di Makasar bagian dari akibat pemaksaan pemilihan dengan sistim keterwakilan dan atau akibat dari penolakan sistem "One Man One Vote" yang terjadi di Makassar : a. Judul berita "One Man One Vote atat Ada Munas PERADI "Tandingan" Kutipan-kutipan : " Advokat senior Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Denny Koilimang mendesak agar Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADD 2015 diselenggarakan dengan sistem "one man one vote" (satu advokat, satu suara), bukan dengan sistem perwakilan." " Denny mengatakan keputusan sistem "one mon one vote" ini sudah disepakati pada Munas 2010 lalu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawasan PERADI ini mengaku sudah mengirim surat ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI untuk memberikan berita acara hasil munas Pontianak itu." " Humphrey tak mau buru-buru menyetujui Munas PERADI 'tandingan' itu. Ia menegaskon AAI akan berusaha terlebih dahulu untuk memastikan hasil keputusan Munas Pontianak 2010 bahwa pada 2015, Munas PERADI akan diselenggarakan dengan sistem 'one man one vote'. "Itlt sudah diputuskan di Munas Pontianak. Kenapa sekarang nggak dilaksanakan? Semua jadi salcsi, " ujarnya" . " Humphrey mengaku mengetahui bahwa dokumen atau notulensi Munas Pontianak itu dipegang oleh Leonard Simorangkir (pengurus PERADI). "Kita aknn coba tanyakan ini, " tegasnya." " Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan mengatakan Munas PERADI harus berjalan dengan lancar. Ia menyampaikqn hal ini pada pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta Timur, Kamis (5/2). "Tidak ada Munas tandingan. Kalau ada, kita lawan," pungkasnya." (www. hukumonline. c om, S ELASA, I 0 P E B RUA RI 2 0 I 5)
b. Judul berita "Munas
II
Peradi
di Makassar Ricuh, Pimpinan Sidang Dikejar
Peserta''
MAKASSAR, KOMPAS,com- Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang digelar dibalkoomPhinisi Hotel Grand Clarion, Makassar, berlangsung ricuh, Jumat (27/3/2015) malam. Pimpinan sidang, Otto Hasibuan, yang merupakan Ketua Umum DPN Peradi, dikejar puluhan peserta munas.
Otto dikeiar saat memutuskan Munas II Peradi ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lambat enam bulan. Alasan Otto menunda Munas II Peradi tersebut ialah karena berdasarkan surat permohonanyang diajukan 48 DPC di seluruh Indonesia. Seusai mengetok palu, Otto langsung meninggalkan ponggung pimpinan sidang. Saat iLuluit, pL,riuitutt pebet'tct riciuttg bet'ciiri ciun nengejut' Otto yung berusuhu keiuur melalui pintu khusus. Sebagian lagi peserta memegang botol plastik air mineral yang
siap untuk dilempar. Beruntung, puluhan personel kepolisian yang pengamanqn berusaha mengamankan Otto dan mengahalau peserta munas. 16
melakukan
'
Keributan ini terjadi sejak Jumat pagi Terdapat perbedaan pendapat soal sistem peailihun keluu urtutn DPli Ferucli, yukni sebugiun pesertu munus menunlut sisrcm pemilihan ketua umum dengan cara one man one vote, sementora peserto lainnya mendukung pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan dari masing-masing DPC.
Munas II Peradi ini rencananya akan digelar dari 26 hingga 28 Maret 2015. Terdapat tujuh calon ketua umum DPN Peradi, yalcni Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba, dan Fauzie Yusuf Hasibuan.
Munas II tidak dihadiri seluruh anggota Peradi. Hanya 15.489 yang lolos verifikasi dari total 16.257 advokat. Dari total itu, hanya 785 pemilih dari 65 DPC Peradi yang hadir. Mekanisme perwakilan pemilihan ketua ini sempat menjadi pro dan kontra di kalangan anggota Peradi. (kompas.com, 27 Maret 2015) 54. Bahwa dalam hal Pemilihan Ketua Umum organisasi tunggal advokat (PERADI) dengan "One Man One Vote" yang tidak tertuang dengan jelas di dalam Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 telah menimbulkan gejolak dan permasalahan serta menimbulkan kerugian hak
konstitusional terhadap para PARA PEMOHON TERKAIT.
28 ayat (2) UU 1812003, multi tafsir dan tidak jelas, telah berdampak negatif secara langsung maupn tidak langsung terhadap
55. Bahwa karena bunyi pasal yang terdapat pada Pasal
organisasi PERADI dan Pengurus PERADI yang arogan, melanggengkan status quo, menimbulkan otoritarian pada watak kepengurusan PERADI, berpotensi besar KKN dan
politic dalam pemilihan ketua umum PERADI, dan telah menjadikan oragnisasi PERADI yang tertutup dan tidak terbuka terhadap anggota PERADI dalam hal laporan money
kegiatan maupun keuangan organisasi yang nilainya puluhan milyar.
hal tersebut diatas pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 telah menimbulkan kerugian konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dalam hal pemilihan ketua umum PERADI, karena telah menghilangkan hak pilih anggota advokat; berpotensi mengilangkan hak untuk dipilih; terbelenggunya hak berpendapat dengan bebas; dan terbatasinya hak berekpresi; dan terbelenggunya hak berpikir atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 dalam hal jaminan kesamaan di hadapan hukum, hilangnya hak untuk dipilih, hak pengakuan, hak mengeluarkan pendapat dan telah mernperlakukan diskriminatif terkait pemberlakuan pasal tersebut terhadap PARA PEMOHON TERKAIT.
56. Bahwa dikaitkan dengan
57.
Bahwa bunyi pasal yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 bertentarigan dengan norrna
:
a.
Pasal2SD ayat (1) UUD NRI 1945 ",\ation oreng herhok ota,\ pengohron, -iourintn. perlindtmgon, don keportion htirtrnt yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
b.
Pasal 288 ayat (3) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasqn berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.') t7
c..
Pasal 281 ayat (2) I-[II) NRI 1945 "Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifut dislrriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat
dislviminatif itu."
58. Bahwa oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 wajib dinyatakan tidak berlaku mengikat yaitu sepanjang frasa'odalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga" dan berlaku mengikat bersyarat sepanjang dimaknai "Pemilihan Ketua (Jmum Organisasi Advokot (PERADD dipilih secara langsung oleh anggota advokat dengan cara "One Man One Vote" yang berarti satu anggota advokat ntendapatkan hak satu suar0." s9. Bahwa persamaan kepentingan arratara PARA PEMOHON TERKAIT dengan PARA PEMOHON dalam perkara Nomor : 321PUU-XIIV2015 a-quo adalah pihak yang dirugikan hak konstitusonalnya atas berlakukanya Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 yang berbunyi: *(2) Organisasi Advokat merupakon satu-satunya wadah profesi Advokat yang Ketentuan mengenai susunon Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga" tersebut telah merugikan Para Pemohon Terkait sepanjang frasa "dalom Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga", layak dinyatakan tidak berlaku karena merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dan dapat diberlakukan mengikat bersyarat sepanjang dimaknai "Pemilihan Ketua tJmum Organisasi Advokat (PERADD dipilih secara langsung oleh anggota advokat dengan caro "One Man One Vote" yang berarti satu anggota advokat mendapatkan hak satLt suara."
oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU f 8/2003 telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT dan anggotanya dari organisasi advokat AAI, maka harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, karenanya Pasal 28 ayat (2) UU 1812003 wajib dinyatakan berlaku mengikat bersyarat yaitu sepanjang frasa "dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tongga" dimaknai Pemilihan Ketua Umum Organisasi Advokat (PERADD dipilih secaro langsung oleh anggota advokat dengan cara "One Man One Vote" yang berarti satu anggoto advokat mendapatkan hak satu suara."
60. Bahwa
61. tsahwa oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU f8/2003 telah merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON TERKAIT, maka untuk menghindari pelanggaran hak konstitusi lebih lanjut kepada PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara ini memohon kepadi 18
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani, mengadili dan memutuskan perkara a-quo agar menjatuhkan putusan provisi.
62. Bahwa pelaksanaan MUNAS PERADI II di Makassar tanggal 26-28 Maret 2015 digagalkan oleh Ketua Umum PERADI periode 2010-20l5,Otto Hasibuan, S.H, M.H, dengan cara meninggalkan nmngan kongres lari terbirit-birit dan sangat terkesan mengaku bersalah kepada anggota PERADI berlangsung 3 (tiga) kali penundaan oleh Ex-Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 Rekan Otto Hasibuan, S.H, M.H. dengan penjelasan sebagai berikut
a.
:
Pada tanggal 27 Maret 2015 Pukul 10.00 WITA oleh Ex-Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 Rekan Otto Hasibuan, S.H, M.H. menunda pelaksaan hingga Pukul 14.00 WITA;
b. Pada pukul 14.00 WITA oleh Ex-Ketua Umum
PERADI periode 2010-2015 Rekan Otto Hasibuan, S.H, M.H. menunda kembali hingga Pukul 20.00 WITA; dan
c.
WITA itulah Ex-Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 Rekan Otto Hasibuan, S.H, M.H. meninggalkan Ruangan Kongres dengan lari terbirit-birit dari tempat pelaksanaan MUNAS PERADI II seperti dikejar bayangan, padahal dikawal oleh keamanan.
Pada Pukul 20.00
63. Bahwa tindakan Ex-Ketua Umum PERADI periode 2010-2015 Rekan Otto Hasibuan, S.H, M.H. tersebut karena karena sikapnya yang keberatan dan atau menolak adanya usulan anggota konggres yang meminta pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PERADI dengan sistem "One Man One Vote" yang sudah merupakan mandat dan diputuskan di MUNAS PERADI I di Pontianak di masukkan di anggaran dasar PERADI. 64. Bahwa melalui berita surat kabar ketua umum PERADI, Otto Hasibuan, S.H, M.H
berencana mengadakan Munas Peradi ulang dengan waktu yang tidak ditentukan tersebut Otto Hasibuan S.H, M.H mengatakan MUNAS PERADI II akan dilaksanakan dalarn r,vaktu 3 bulan dan paling larnbat 6 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan penundazur sepihak tanggal 2l Marct 2015 sebagaimana berita tanggal berjudul "Munas Peradi Pecah Menjadi 3 Kubu" detikNews tenggal 2810312015. 65. Bahwa untuk menghindari pelanggaran hak konstitusional terhadap PARA PEMOHON
TERKAIT, . maka sangatlah layak dan tepat agff Mehkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menyatakan MUNAS PERADI II yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini dinyatakan penundaan pelaksanaannya hingga menunggl pq[usanakhir da]Am pefkara ini {iputuskan. 66. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara a-quo telah menyadari bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan
Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan t9
memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya sebagaimana termuat dalam Pasal 180 HIR. 67. Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi "Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelalrsanaan kewenangan yang dipersengketakon sampai
oda putusan Mahkamah Konstitusi".
Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga Negara. 68. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan
Nomor 133/PUU-
yIU2009 telah memberikan putusan dalam provisi yang amarnya berbunyi
-
-
:
"Mengadili Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian; Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelal<sanaan berlakunya Pasal j2 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (j) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdala,rya karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mqhkamah terhadap pokok permohonan a quo; Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya."
59. Bahwa oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional lebih lanjut kepada PARA PEMOHON TERKAIT, maka Mohon kiranya agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a-quo sebelum menjatuhkan putusan akhir, agar menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 sampai diterbitkannya putusan akhir dalam Permohonan a-quo; dan menyatakan menunda pelaksanaan MUNAS PERADI II sampai diterbitkannya putusan akhir dalam Permohonan a-quo.
KESIMPULAN 1. Bahwa Pengajuan Permohonan Uji Materiil atas Pasal 28 ayat (2) UU 1812003 terhadap UUD NRI 1945 a-quo telah memenuhi syarat undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa PARA PEMOHON TERKAIT adalah pihak yang berkapasitas dalam pengajuan Permohonan ini dan sehacai nihak r.Rng di nrsikan hak konstjtllsi6113lyrva ataq nenrherlak,.ran Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 sebagaimana perkara ini. 3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a-quo untuk menghindari pelanggaran konstitusi lebih lanut sebelum menjatuhkan putusan akhir, layak menyatakan 20
menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 28 ayat (2) putusan akhir daiam Permohonan a-quo.
UU 18/2003 sampai diterbitkannya
4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a-quo dalam putusan akhir layak menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 tersebut sepanjang frasa"dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga" bertentangan dengan UUD NRI 1945 karenanya wajib dinyatakan tidak berlaku mengikat dan berlaku mengikat bersyarat yaitu sepanjang frasa "dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga" dimaknai Pemilihan Ketua Umum Organisasi Advokat (PERADD dipilih secaro langsung oleh anggota advokat dengan cara "One Man One Vote" yang berarti satu anggota advokat mendapatkan hak sqh.t sltara." Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON TERKAIT dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan memberi putusan sebegai berikut :
A. DALAM PROVISI 1. Menyatakan menerima
Permohonan putusan dalam Provisi dari PARA PEMOHON
TERKAIT untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 18i2003 sampai diterbitkannya putusan akhir dalam Permohonan a-quo; dan
3. Menyatakan
menunda pelaksanaan MUNAS PERADI
II
sampai diterbitkannya putusan
akhir dalam Permohonan q-quo.
B. DALAM PUTUSAN AKHIR 1. Menyetakan menerima Permohonan Uji Materiil PARA PEMOHON TERKAIT
a-quo
untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan tidak berlaku mengikat Pasal
28 ayat (2) UU 18/2003 sepanjang
frasa
"dalam Anggaran Dasar dan Anggaron Rumah Tangga"be.rtentangan dengan UUD NRI 19451' dan
3. Menyatakan
Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 berlaku mengikat bersyarat yaitu sepanjang
frasa "dalctm Anggaran Dasor dan Anggaran Rumoh Tongga" dimaknai "Pemilihan
Ketua Umum Organisasi Advokat (PERADD dipilih secara langsung oleh anggota advokot dengan cara "One Man One Vote" yang berarti satu onggota advokfrt mendapatkan hak sotu suara." 21
,,\rslrjl.1 rna.lr:lis haki;rr 1",erp*udapat lain PARA PEMOHON arliln3 ir
{
i
t
-
t.te
rS
t.Ut
TERKAIT putusan yang
seadil-
t:l bt:qis}.
I-lormat kami,
PEMOHON TERKAIT
T
AS(}SI"\SI ADVOKA INDONESIA OFFCIUM NOBIL
l{luilirl:rr'.o
it Ii;i:l:r;ri S i 1.. t
otarduga Panjaitan, S.H.
't; PARA PEMOHON TERKAIT
-,::- ----
lon. S.FL
.,{ ;
'
r, l,.f t l-*
"+;-.iJ:::'' \Jhif 5rI -
ang, s.H.
-f-.,,
'{\ ! t, Li I't /YJ' .,'"
\ linLr*rt
Luciaria Lovinda, S.H.
(i< i
--n-'t
{f-*-u ilit* '"'r1t;irr.rlr
estro lGL
1t-:/ ) h-'
\
ru
iM{\,qil-, .ii 1\il Jr'" )jarnar r:," '! ,,
,
t;
,l.i
-r
t,.
Johane
i
;i{.' ".
+'
r{:alr l [utar
Adhika
Jou H
Darwin Ari
