I.
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Permasalahan utama dalam pemenuhan kebutuhan bangan pangan adalah berkurangnya luas lahan karena adanya alih fungsi lahan sawah ke non sawah. Konversi lahan pertanian pangan ke nonpertanian, secara umum disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan akibat dari pertumbuhan kebutuhan lahan untuk keperluan nonpertanian akibat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta perpajakan lahan (PBB) yang mengakibatkan pergeseran penggunaan lahan dari fungsi pertanian menjadi fungsi nonpertanian, karena dinilai lebih menguntungkan. Faktor internal adalah kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan petani ini adalah kepemilikan lahan yang sempit (Alimoeso, 2008). Rata-rata penguasaan lahan yang sangat sempit berakibat terjadinya persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan nonpertanian. Buruknya kondisi sosial ekonomi memicu petani menjual lahan pertaniannya, karena merasa tidak mendapat keuntungan ekonomis dari lahan itu. Dua faktor tersebut berakibat pada kurangnya kemampuan menaikkan kapasitas produksi, dan secara psikologis semakin memojokkan citra produktivitas petani dan sektor pertanian pangan (Departemen Pertanian, 2006).
1
Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan peraturan mengenai lahan pertanian abadi. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penerbitan Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian sawah. Apabila laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya. Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 berupa peraturan terkait seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri ataupun peraturan daerah saat ini masih dalam proses penyusunan. Peraturan yang baru saja disahkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini antara lain berisi mengenai kriteria dan persyaratan serta tata cara penetapan ketiga komponen Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Adanya perencanaan dan penetapan ketiga komponen PLP2B dalam suatu wilayah akan mempermudah pemerintah dalam pembuatan rencana, kebijakan, dan program. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan
2
Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten. Penetapan LP2B dan LCP2B merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selaras dengan tujuan penataan ruang tersebut, di mana Kabupaten Purworejo dari total luas tanah di Kabupaten Purworejo 103.481,75 ha terbagi menjadi 2 kelompok yaitu tanah sawah mencapai 30.626,97 ha dan lahan kering serta hutan seluas 72.854,78 ha, sangat perlu dipetakan secara rinci untuk memberikan kepastian kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian secara berlebihan sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo dapat tercapai. Untuk memetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di perlukan parameter yang mempengaruhi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang perlu dilindungi berdasarkan peraturan ini masih perlu diterjemahkan secara operasional khususnya pada saat menetapkan lahan pangan yang perlu diproteksi. Berbagai kriteria fisik seperti kesesuaian lahan, sarana irigasi, dan kriteria sosial dan ekonomi, yang semuanya terkait dengan isu strategis, dapat diimplementasikan untuk mendukung implementasi dalam peraturan tersebut. Dari kriteria tersebut diharapkan mampu menjadi parameter yang dapat digunakan dalam penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
3
1.2. Permasalahan a. Parameter untuk memetakan LP2B dan LCP2B belum jelas b. Dasar perhitungan untuk menentukan hubungan antar parameter masih perlu dikaji lebih lanjut c. Kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan menjadi LP2B dan LCB2B belum jelas d. Kabupaten Purworejo belum memiliki peta lahan LP2B dan LCP2B untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat
1.3. Keaslian Penelitian Lahan yang perlu dilindungi berdasarkan peraturan ini masih perlu diterjemahkan secara operasional khususnya pada saat menetapkan lahan pangan yang perlu diproteksi. Parameter untuk memetakan LP2B dan LCP2B belum jelas sehingga yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan hubungan antar parameter juga belum dapat dibakukan. Hal ini juga berimbas pada kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan menjadi LP2B dan LCB2B. Beberapa penelitian memang pernah dilakukan terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan
namun parameter yang baku untuk
menentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum baku seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.1. Pada penelitian ini diharapkan dapat menentukan parameter baku yang
dapat
gunakan
untuk
menentukan
Lahan
Pertanian
Pangan
4
Berkelanjutan sekaligus memberikan kriteria pengelompokan lahan yang dapat digunakan untuk membuat peta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Parameter yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
jumlah
penduduk, produksi lahan sawah, luas tanam, luas panen, laju alih fungsi dan neraca bahan makanan.
Sedangkan kriteria yang akan digunakan adalah
topografi, jenis tanaman, sistem irigasi, produktivitas lahan, indeks pertanaman (IP) dan potensi kerusakan lahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan ditampilkan pada Tabel 1.1 dibawah ini.
5
Tabel 1.1. Beberapa penelitian tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan yang telah dilakukan No 1.
Peneliti Judul Tujuan Untuk mengkaji implementasi dan MF. Anita Widhy Implementasi faktor – faktor yang mempengaruhi H, 2012 Kebijakan Perlindungan Lahan serta srategi pencapaiannya Pertanaian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang
2.
B. Barus, D.R. Pemetaan Potensi Panuju1,et.al., Konversi Lahan 2010 Sawah dalam Kaitan Lahan Pertanian Berkelanjutan dengan Analisis Spasial
untuk menghitung potensi konversi lahan dalam upaya menentukan keputusan penentuan lahan pangan yang perlu dilindungi di Kabupaten Garut
Hasil Peneltian Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Magelang sampai pada tahap identifikasi lokasi. Hal ini menyebabkan variabel dan indikator penelitian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan - Hasil penelitian menunjukkan pentingnya Pemerintah Daerah dalam mengamati perkembangan dinamika lahan sawah mengingat konversi lahan sawah yang ditengarai cukup signifikan. - Hasil analisis juga mengindikasikan kecepatan pencetakan sawah baru yang masih timpang dan lebih rendah dari laju konversinya.
6
3.
Parlaungan Adil Strategi komunikasi Rangkuti, 2009 membangun Kemandirian pangan
Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat sebagai bentuk kesadaran untuk membangun usaha tani modern dengan didukung strategi komunikasi yang efektif dan efisien
Sistem informasi komunikasi berbasis koperasi dan modal sosial dengan pendekatan kemitraan dari semua stakeholders (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sosial kemasyarakatan dan sebagainya) akan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan daerah
4.
Dwi Ratnawati Identifikasi lahan Christina 2009 potensial untuk mendukung usulan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Menganalisis proyeksi kebutuhan lahan sawah di tingkat provinsi dan kabupaten, 2) Melakukan identifikasi lahan pertanian pangan potensial untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten, dan 3) Menetapkan lokasi-lokasi potensial untuk diusulkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi kebutuhan lahan sangat dipengaruhi RTRW dan lokasi potensial untuk lahan pangan berkelanjutan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung
7
5.
6.
Fahmuddin Agus Agricultural land and Irawan, 2008 conversion as a threat to food security and environmental Quality Wan Isa, 2005 Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian
Lahan pertanian berproduktivitas tinggi mutlak harus dilestarikan melalui perbaikan peraturan dan pemberian insentif kepada Petani
Kriteria penetuan luas sawah yang dimungkinkan untuk dikonfersi berdasarkan kriteria dari hasil produksi yg tinggi karena aplikasi teknologi dan penggantian areal sawah baru Melakukan pengendalian lahan sawah Pengendalian alih fungsi lahan yang beririgasi teknis dengan dasar sawah beririgasi teknis yang terintegrasi didukung dengan regulasi yang terkait dengan insentif dan disinsentif dan pengalokasian dana desentralisasi
8
1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan a.
Mendapatkan
parameter
yang dapat dijadikan dasar untuk
memetakan LP2B dan LCP2B b.
Mendapatkan dasar perhitungan LP2B dan LCP2B
c.
Didapatkannya kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan sebagai LP2B dan LCP2B dan Peta LP2B dan LCP2B yang ada di Kabupaten Purworejo
1.4.2. Bagi Pembangunan Daerah a. Sebagai dasar dalam pembanguan pertanian yang berbasis pada kemandirian dan kedaulatan pangan b. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan 1.5. Tujuan penelitian : 1. Menentukan parameter dan dasar perhitungan untuk menilai antar parameter untuk memetakan LP2B dan LCP2B 2. Menentukan kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan sebagai LP2B dan LCP2B 3. Memetakan LP2B dan LCP2B Kabupaten Purworejo 1.6. Keluaran yang diharapkan 1. Parameter untuk memetakan LP2B dan LCP2B 2. Kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan sebagai LP2B dan LCP2B 3. Peta LP2B dan LCP2B Kabupaten Purworejo
9
