HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTHAFA AL-SIBA I. Skripsi. Diajukan untuk Memenuhi Pensyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTHAFA AL-SIBA’I Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Pensyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh

NOR NAJIHAH BINTI ISMAIL NIM: 109045200011

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JA K A R TA 1432 H / 2011M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yaang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 13 Juli 2011

Nor Najihah binti Ismail

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA ALSIBA'I" telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 20 Juni 201 1. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Prograrn Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar'iyyah). Jakada, 20 Juni 201

1

Mengesahkan, Itas Syariah dan Hukum

ip:

195505051982031012

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1.

Ketua

Dr. Asmawi. M.Ag NIP: 197210101 99703 1 008

2.

Sekretaris

Afivan Faizin. MA NIP: 19721 0262003121 00i

3. Pembimbing

I

4.

II Sri Hidayati" M.Ag

Pembimbing

Dr. Euis Nurlaelawati. MA NIP: 1 97007 04199682402

NIP:

5.

Penguji I

6.

Penguji

II

1

971

0215199182402

Afwan Faizin. MA NIP: 19721 0262003121 001 Fahmi Muhammad Ahmadi. MSi NIP: 1 9741 2132003121002

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan hidayah dan pembuka ilmu pengetahuan dengan agama Islam. Skripsi yang berjudul “HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTHAFA AL-SIBA’I” penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.sy), jurusan Siyasah Syari’yyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan

i

kewenangan yang

dimiliki telah memberikan kepercayaan kepada penulisan untuk menyusun skripsi ini. 2. Dr. Asmawi, M.Ag dan Afwan Faizin, MA selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Sya’iyyah Fakultas Syariah dan Hukum. 3. Dr. Euis Nurlaelawati, MA dan Sri Hidayati, M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam memberi masukan dan saran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diajarkan mendapat balasan dari Allah SWT. 4. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama, dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, akademik Pusat, dan Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Teristimewa buat tatapan Ibunnda Mariam Taib yang telah mendidik dan tidak putus-putus memberi semangat kepada penulis, dan tidak lupa juga kepada kekandaku Faris, adik-adikku wafi, rafid, najibah, dan hanif yang disayangi serta seluruh keluarga tercinta. Terima kasih atas segala doa dan kesabarannya atas jerih payah dan pengorbanan yang tak terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga anakanda dapat menyelesaikan pengajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang dapat dipersembahkan sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan. 6. Warga Kudqi yang telah memberikan tempat belajar terutama Dato Tuan Guru Haji Harun Taib, Rektor Ust. Mahmood Sulaiman, Ust Soud Said, Ust. Nik

ii

Mohd Nor, YB. Ust. Mohd Nor Hamzah, Ust. Rizki Ilyas, Ustadzah Zaitun, Ust. Kamaruzaman, Ust. Sya’ri Zulkarnain, Ust. Asmadi, Ust. Khalil, Ustadzah Asma’, Ustadzah ‘Atikah dan seluruh juga pelajar Kudqi yang tidak dapat penulis sebutkan disini. 7. Teman-teman sahabat seperjuangan, saudari Syazwani, k.dah, k.aminah, k.su, k.ain, an, ijah, k.azi, k.faizah, k.alfiah, hajar, baiyah, k.ngah, u.azhari, kasyah, ridhuan, zailani, muaz, ramadhan, syamil, syukri, munir, najmi, ridhuan hamid, farid, dan juga mantan presiden MCUJ sabri aljirani. Serta senior dan junior k.suhaida, k.ummu, k.aisyah, k.mayah, zu, dan jannah. Juga tidak dilupakan teman-teman lain dari Malaysia angkatan 2009/2010 dan angkatan 2010/2011 yang tidak tersebut namanya. Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis khususnya kepada semua pihak pada umumnya. Penulis menyampaikan harapan yang begitu besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian. Dan semoga Allah menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu amalan yang baik di sisi-Nya.

Jakarta,

10 JUNI 2011 M 08 Rajab1432 H

Penulis

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………………..i DAFTAR ISI……………………………………………………………………...…iv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………………..1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………………………...8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan …………………………………………9 D. Tinjauan Pustaka Terdahulu…….………………………………………9 E. Metode Penelitian..…………………………………………………..11 F. Sistematika Penulisan…….………………………………………….13

BAB II PROFIL DAN KARYA-KARYA MUSTHAFA AL-SIBA’I A. Riwayat Hidup Musthafa As-Siba’i….………………………………..15 B. Karya- Karya Musthafa As-Siba’i……...………………..…………….24 1. Karya-karya Musthafa As-Siba’i Secara Umum...………….……..24 2. Karya Musthafa As-Siba’i Tentang Pemikiran Politik….………....27 BAB III HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT ISLAM A. Hak-Hak Perempuan dalam Islam……………………………………..30 B. Hak-Hak Politik Perempuan Menurut Islam…………………………..37 1. Pengertian Hak Politik……………………………………………….37 iv

2. Hak-Hak Politik Perempuan………………………………………....41 BAB IV HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA AL-SIBA’I A. Hak Politik dan Permasalahannya………………………………….…50 B. Pemikiran Musthafa As-Siba’i Tentang Posisi Wanita dalam Berpolitik……………………………………………………………..51 1. Hak Wanita Menjadi Kepala Negara……...................................51 2. Hak Memilih Wakil-Wakil Rakyat…………………………......56 3. Hak Dipilih sebagai Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…………...........................................................................58 4. Hak untuk Menjadi Pegawai Negeri………………………….…64 5. Hak Wanita dalam Memberi Kesaksian………………………...67 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………………70 B. Saran…………………………………………………………………..71 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..73

v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang masalah Allah telah menciptakan manusia dua jenis, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama dari sisi insaniahnya, yakni berupa potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan jasmani).1 Baik perempuan maupun pria memiliki sebuah tanggungjawab terhadap masyarakat, tempat mereka hidup. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi.2 Sebagaimana laki-laki mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama. Al-Quran menyatakan :                                Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

1

Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan ( Bogor: Cv Idea Pustaka

Utama, 2003 ), Cet. Pertama, h. 149. 2

Ali Husain Al-Hakim, Membela Perempuan ( Jakarta: Al-Huda, 2005 ), Cet. Pertama, h. 42.

1

2

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. an-Nisa‟ 4:1). Manusia seluruhnya berasal dari sumber yang sama, dengan demikian, tidak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengklaim superioritas atas yang lain di alam ini. Islam telah menggariskan hak-hak wanita yang selalu dipersoalkan corak perjuangannya dalam seminar-seminar dan diskusi, konferensi-konferensi local dan internasional, buku-buku majalah, dan lain sebagainya. Hak-hak wanita yang digariskan dalam Al-Quran di antaranya adalah, perempuan pasangan kepada lakilaki begitu juga laki-laki merupakan pasangan perempuan, iman seorang perempuan dan laki-laki dinilai sama tanpa perbedaan, sama mendapat imbalan yang sesuai dengan pandangan dan sikap serta amal kebaikannya, memiliki hak yang sama dalam usaha memperoleh dan memiliki harta, mempunyai hak dalam memperoleh warisan. Dalam beberapa hal menurut hukum Islam sebagaimana fiqih, hak dan kewajiban perempuan

serta laki-laki

berbeda. Kelebihan laki-laki dalam hak

kepimpinan, poligami, harta warisan, dan sebagainya, diimbangi dengan kewajiban melindungi dan menafkahi keluarga. Kelebihan perempuan pula dalam hak memperoleh nafkah dari laki-laki dan bukan sebaliknya, diimbangi pula oleh kewajiban tertentu, seperti merawat dan membimbing anaknya.3

3

h. 89.

Ibn Musthafa, Wanita Menjelang Tahun 2000 ( Bandung: Al-Bayan, 1995 ) Cet. Keempat,

3

Begitulah pula dalam hal politik, keduanya diciptakan oleh Allah tidak lain untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan urusan dan permasalahan bersama di antara mereka, sebagaimana firman-Nya :         ﴿ ﴾   Orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan,sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintah kemakrufan dan mencegah kemungkaran. (Q.S. At-Taubah 9: 71).

Ayat ini menjelaskan secara lebih spesifik dengan penyebutan laki-laki Mukmin dan perempuan Mukmin untuk melakukan salah satu bentuk aktivitas politik, yaitu amar makruf nahi mungkar. Ayat ini lebih mempertegaskan lagi bahwa sebagai bagian dari masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk berpolitik. Tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus dipahami oleh seluruh kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa keduanya menjadi bagian dari masyarakat atau umat yang memiliki tanggungjawab yang sama untuk ikut menentukan arah, warna, dan pola generasi kini dan masa depan. Oleh karena itu, boleh dikatakan picik jika orang berpandangan bahwa dunia perempuan dibentengi oleh tirai domestik (kehidupan keluarga); cukuplah perempuan pintar di antara kamar dan dapur, tak usahlah peduli dengan deru kehidupan dibalik

4

jendela. Disadari atau tidak, hal ini bisa membawa pada penindasan hak-hak perempuan dalam kehidupan umum (diluar rumah). Semua ini tidak akan terjadi apabila hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan umum dijamin dan dilindungi oleh masyarakat maupun penguasa.4 Sejarah telah mencatat beratus-ratus nama tokoh pejuang wanita Islam. Sejarah dan penulisan mengenai mereka begitu luas. Semuanya ditinggalkan kepada pengkaji-pengkaji modern bagi menjelaskan kesadaran politik di kalangan wanita. Dr. Abdul Rahman ibn Khalifah menulis dalam bukunya Fil „Ilmi al-Siasah alIslami, bahwa “Sejarah politik Islam tidak hanya berkisar tentang pejuang laki-laki Islam, bahkan ia juga menceritakan penglibatan kaum wanita yang bebas bersuara dan sangat aktif berpartisipasi dalam politik.” 5 Politikus yang terkenal dalam sejarah Islam yaitu Ummu Salamah perlu disebutkan dalam konteks ini. Nama asli dari Umuu Salamah ialah Hindun bintu Umaiyah. Ia merupakan salah seorang Ummu Mu’minin, istri Rasulullah dan ahli rombongan Islam pertama yang berpindah ke Habshah, kemudian ke Madinah. Ummu Salamah terkenal dengan ide-ide yang bernas dalam hal politik dan bijak menyusun strategi kepimpinan.6

4

Ibid, h.150.

5

Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama. h. 21. 6

Ibid., h.21.

5

Ummu Salamah pernah melalui pengalaman politik bersama Rasulullah ketika peristiwa Hudaibiyah. Ketika itu, Rasulullah berjanji dengan sahabat-sahabatnya bagi memasuki Kota Makkah dan mengerjakan umrah. Tetapi, mereka dihalang oleh orang Quraisy di Hudaibiyah. Dalam rundingan itu, satu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah terbentuk. Perjanjian itu menyatakan orang Madinah tidak boleh memasuki Kota Makkah pada tahun itu dan boleh menunaikannya pada tahun berikutnya. Keputusan Rasulullah menandatangani perjanjian ini tidak disetujui oleh para sahabat. Rasulullah mengarahkan para sahabat bertahalul yaitu menggunting beberapa helai rambut dan menyembelih hewan korban bagi membatalkan umrah. Malangnya, para sahabat enggan melaksanakan perintah Rasulullah itu. Rasulullah masuk ke dalam kemah dalam keadaan sedih karena takut Allah SWT murka ke atas kaum Muslimin. Dalam kondisi itu, Ummu Salamah memberi nasehat agar beliau terlebih dahulu mengganti pakaian ihram yang dipakai, bertahalul dan menyembelih hewan korban. Justru itu Rasulullah keluar lalu bertahalul, menyembelih hewan korban dan menukarkan pakaian ihram. Perbuatan Rasulullah diperhatikan para sahabat lalu mereka pun turut melakukan perkara yang sama.7 Sejarah ini mencatatkan keupayaan politik seorang wanita menandingi keupayaan beribu-ribu orang pemimpin dan prajurit laki-laki. Banyak lagi kisah lain yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad merujuk kepada wanita dalam

7

Ibid., h. 22.

6

urusan politik seperti peristiwa baiah yaitu janji setia bersama Nabi muhammad. Wanita juga berhak berbai‟ah seperti laki-laki. Hal ini sama halnya dengan hak mereka dalam perkawinan, penceraian, jual beli, dan pelbagai aspek sosial yang lain yang diberikan sama dalam Islam.8 Yang dimaksudkan oleh penulis dengan hak politik, yaitu hak-hak yang dicari oleh seseorang dengan menjadi anggota partai-partai politik dalam negara. Gejalagejala kegiatan politik dalam konteks masa kini adalah partisipasi nyata dalam memilih penguasa, ikut serta dalam memilih wakil-wakil rakyat di dewan-dewan legislatif. Dewan-dewan legislaif melakukan dua cabang tugas, yang pertama membuat undang-undang dan yang kedua mengawasi tugas dewan eksekutif. Kegiatan-kegiatan politik yang lain adalah mengemukan pendapat, pro atau kontra, terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan dewan eksekutif dan legislatif melalui pidato, tulisan, demokrasi, pemogokan, atau mengajukan petisi. Ikut serta dalam kegiatan partai-partai dan kekuatan-kekuatan nasional dan juga dicalonkan menjadi anggota DPR dan dewan legislative merupakan hak-hak politik lain dari wanita.9 Menurut ringkasan dari keterangan Muhammad Ali Kuthub dalam bukunya “Bai‟atun –Nisaa‟” dapat disimpulkan, bahwa wanita dalam Islam mempunyai kesempatan untuk terjun dalam lapangan politik dan menduduki jabatan-jabatan politik, baik itu sebagai hak kaum wanita atau sebagai kewajiban mereka. Dalam hal 8

9

Ibid., h. 23.

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Chairul Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani , 1997 ), Cet. Pertama, h. 527.

7

menduduki jabatan politik ada suatu pengecualian bagi kaum wanita, yaitu tidak bolehnya kaum wanita menduduki jabatan “Imamah Kubra”, yaitu pejabat tertinggi negara yang berkuasa, seperti misalnya kepala negara, raja, perdana menteri, dan lain-lain predikat yang dipakainya, pokoknya yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.10 Berkenaan dengan hal ini, seorang pemikir Islam, Dr. Musthafa al-Siba’i berkata: “ Setelah berdiskusi dan bertukar pendapat, kami berkesimpulan bahwa Islam tidak melarang wanita menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-uandang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan. Di situ dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Di dalam Islam, perempuan tidak dilarang menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat..” 11

Sebagai seorang tokoh, Musthafa As-Siba’i merupakan sosok yang menarik untuk dianalisis mengenai pemikiran tentang hak politik perempuan. Ini karena ia menjelaskan bahwa perempuan itu telah diberikan hak dalam politik oleh Islam, hak memilih dalam pemilu dan hak untuk dipilih menjadi wakil rakyat, akan tetapi di akhir kesimpulannya ia berpendapat kaum wanita itu tidak perlu menggunakan hak 10

Achmad Masruch Nasucha, Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam ( Semarang : CV Toha Putra, 1984 ) Cet. Pertama, h. 166. 11

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h, 222.

8

ini karena beberapa faktor yang berkaitan dengan masalah sosial. Hal ini adalah merupakan pandangannya berkaitan dengan penilaiannya terhadap kondisi msyarakat Suriah ketika itu. Dengan demikian, dalam meneliti hak-hak perempuan dalam berpartisipasi politik, penulis berminat membahas dari sudut pandang Dr. Musthafa al-Siba’i. Ia merupakan seorang ulama’ kontemporer yang kuat motivasinya dalam membela akidah dan prinsip. Ia memiliki pengaruh yang besar dan peran yang nyata dalam melayani problematika Islam dan Arab. Maka dengan ini, penulis terdorong untuk menganalisa lebih mendalam melalui penelitian skripsi dengan judul, “Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Musthafa Al-Siba’i .”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar tidak terjadi kesimpang siuran dan keluar dari pembahasan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup mengenai hak perempuan dalam berpolitik menurut syariat yang telah ditetapkan, dan juga apa saja pemikiran Dr. Musthafa al-siba’I yang berkaitan dengan hak wanita dalam berpartisipasi politik. 2. Perumusan Masalah Agar pembahasan ini bersifat komprehensif dan terfokus, maka akan dirumuskan dalam pokok masalah berbentuk pertanyaan yaitu : 1. Bagaimana pemikiran Musthafa As-Siba’i tentang politik perempuan ?

9

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikiran politiknya ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukan di atas, maka yang menjadi tujuan utama ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui pemikiran atau pandangan Dr. Musthafa al-Siba’I tentang hak-hak perempuan dalam politik.

2.

Untuk mengetahui secara jelas apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Musthafa As-Siba’i.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 1.

Secara akedemis untuk mendapat jawaban-jawaban terhadap pelbagai persoalan mengenai sejauhmana perempuan itu dibenarkan aktif dalam berpolitik.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan khususnya dibidang ketatanegaran Islam. D. Tinjauan Pustaka Terdahulu Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang politik Islam telah dilakukan, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dengan bahasan penelitian ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut baik yang berupa buku maupun skripsi.

10

Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Shayuthy Abdul Manas yang berjudul “ Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik”.12 Buku ini menjelaskan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi dalam politik dan batasbatas mereka dalam dunia politik, juga memaparkan tokoh politik perempuan yang mempunyai peran-peran yang tersendiri dalam sejarah Islam. Sekaligus menyadarkan kaum perempuan, tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam kancah politik. Penelitian lain tentang isu ini dilakukan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya yang berjudul “Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah”.13 Buku ini secara umum menguraikan tentang peranan wanita muslimah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik. Secara jelasnya ia cuba menyahuti sejumlah problematika kewanitaan (muslimah) seperti contoh, etika peran wanita Muslimah dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan laki-laki, keterlibatan dalam bidang profesi dan syari’atnya, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Selain dari dua penelitian yang tersebut di atas terdapat juga penelitian lain yang dilakukan oleh Sufian Harun yang berjudul “ Gerakan Politik Wanita Muslimah di Negara bagian Kelantan “.14 Penelitian ini membahaskan tentang gerakan politik wanita Muslimah di negara bagian Kelantan dalam menfokuskan peran dan

12

Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik (Selangor : Pts Publication dan Distribution, 2008) Cet. Pertama 13

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah ( Kuwait: Darul Qalam, 1990 ), Cet. Pertama. 14

Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” , (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

11

partisipasi wanita dalam gerakan dewan Muslimah di Kelantan. Beliau juga menjelaskan secara ringkas tentang hak dan kedudukan perempuan dalam Islam, dan kewajiban partisipasi politik mereka menurut Al-Quran.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Recearch). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada studi pustaka. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif di sini dimaksudkan dengan membuat deskripsi secara sistematis dengan melihat dan menganalisis data-data secara kualitatif. 2. Obyek Penelitian Yang menjadi obyek dalam penelitian adalah pemikiran-pemikiran Musthafa al-Siba’i tentang politik perempuan yang berkaitan dengan hak-hak mereka dalam kiprah politik zaman modern, dan sejauhmana mereka ini dibenarkan menjabat jabatan dalam bidang eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. 3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi

12

dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder. 4. Sumber Data Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpul data, yakni sumber primer dan kedua sumber sekunder. Adapun rincian masingmasing sumber adalah data primer dan sekunder. a. Data Primer Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber yang pertama dan obyek penelitian, yaitu buku karangan Dr. Musthafa al-Siba’i yang berjudul Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan,15 yang membicarakan perihal hukum-hukum perempuan dalam Islam dan juga kiprah mereka dalam politik. b. Data Sekunder Sedangkan data sekunder adalah data yang di perolehi dari sumber kedua atau sumber pendukung dari data yang diperolehi dari data yang kita butuhkan. Data ini akan di dapatkan dalam bentuk buku-buku, dokumen, literatur-literatur serta website, dan juga kamus, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. 5. Metode Perbahasan Data yang terkumpul, baik data primer atau sekunder yang didapatkan oleh penulis, diproses dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Di

15

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama.

13

mana data-data yang terkumpul bersifat pengamatan dari awal hingga akhir yang menampilkan fakta melalui tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelasuran literature atau buku-buku rujukan serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

6. Teknik Penulisan Skripsi Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut : Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II akan membahas tentang riwayat hidup, perjalanan intelektual, serta karya-karya tokoh Dr. Musthafa al-Siba’i secara umum dan tentang pemikiran politiknya.

14

Bab III akan menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam islam dan hak-hak perempuan dalam politik, sejauhmana perempuan dibenarkan berpolitik dalam Islam. Bab IV akan mengemukan pemikiran-pemikiran Dr. Musthafa al-Siba’i tentang hak-hak perempuan dalam berpartisipasi politik. Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan refleksi dari uraian sebelumnya.

BAB II PROFIL DAN KARYA-KARYA MUSTHAFA AS-SIBA’I A. Riwayat Hidup Musthafa As-Siba’i Musthafa Husni As-Siba‟i lahir di Kota Himsh, Suriah, tahun 1915. Ia besar di lingkungan keluarga ilmuwan terpandang, terkenal dengan keluasan ilmu, dan melahirkan ulama sejak ratusan silam. Ayah dan kakeknya penanggung jawab khutbah di Masjid Jami‟ megah di Himsh, dari generasi. Ia terpengaruh dengan ayahnya, ulama mujahid, dan khatib memukau, Syaikh Husni Al-Siba‟i. Ia mengukir sikap-sikap kepahlawanan mengagumkan melawan kaum penjajah. Ia melawan mereka dengan jiwa, tenaga, dan harta. Musthafa As-Siba‟i menemani ayahnya di majelis-majelis ilmu yang dihadiri ulama-ulama Himsh, seperti Thahir Ar-Raes, Said Al-Maluhi, Fariq Al-Atasi, dan Raghib Al-Wafa‟i. Ketika ia meminang seorang gadis, keluarga yang mengiringinya mengatakan kepada pihak keluarga putri bahwa Musthafa As-Siba‟i orang yang mneyibukkan sebagian besar waktunya untuk menangani tugas dakwah Islam. Ini agar mereka tahu hal ini tidak timbul masalah di kemudian hari. Mereka menerima pinangannya.1

1

Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi ( Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya Umat 2010) Cet. 1, h. 485.

15

16

Ia berpartisipasi dalam perlawanan terhadap penjajah Prancis Suriah. Ia membagi-bagikan selebaran, berpidato, dan memimpin demonstrasi di Himsh ketika usia enam belas tahun. Ia ditangkap orang-orang Prancis untuk pertama kalinya tahun 1931, dengan tuduhan membagi-bagikan selebaran anti politik Prancis di Himsh. Ia ditangkap kedua kalinya oleh orang-orang Prancis disebabkan pidato-pidato agitatif yang ia sampaikan untuk menentang politik dan kolonialisme Prancis. Pidato terakhirnya ialah khutbah Jumat di Masjid Jami‟ terbesar di Himsh, dan melepaskan tembakan ke arah orang-orang Prancis sebagai pembalasan atas kejahatan mereka. Tahun 1933, Musthafa As-Siba‟i pergi ke Mesir untuk kuliah di Al-Azhar. Di sana, ia berperan aktif bersama Ikhwan Muslimin Mesir di berbagai demonstrasi menentang penjajahan Inggris tahun 1941. Ia ikut mendukung revolusi Rasyid AliKailani di Irak melawan Inggris. Ia ditahan pemerintah Mesir, atas instruksi Inggris, bersama sejumlah rekan mahasiswa, yaitu Masyhur Adh-Dhamin, Ibrahim AlQathan, Hasyim Al-Khazandar, Faris Hamdani, Ali Ad-Duwaik, dan Yusuf AlMasyari. Mereka mendekam di rumah tahanan kurang lebih selama tiga bulan, kemudian dipindah ke penjara Sharfanda di Palestina dan mendekam di sana selama empat bulan. Setelah itu, mereka dibebaskan dengan jaminan.2 1. Keterlibatan Musthafa As-Siba‟i dalam Ikhwanul Muslimin Ketika kuliah, Syaikh Musthafa As-Siba‟i berkenalan dengan As-Syahid Hasan Al-Banna, Musyid „Am Ikhwanul Muslimin Mesir. Hubungan keduanya 2

Ibid, h. 486-487.

17

terjalin dengan baik, bahkan setelah kepulangannya ke Suriah. Para ulama, dai, dan tokoh-tokoh lembaga-lembaga Islam dari berbagai provinsi di Suriah berkumpul dan memutuskan menyatukan barisan mereka dan berjuang di satu jamaah. Lalu, berdirilah jamaah Ikhwanul Muslimin untuk seluruh wilayah negara Suriah. Delegasi Mesir yang hadir di pertemuan tahun 1942 ini ialah Ustadz Said Ramadhan. Tiga tahun setelah peristiwa itu, yakni tahun1945. Semua peserta pertemuan memilih Ustadz Musthafa As-Siba‟i sebagai Muraqib ‘Am Ikhwanul Muslimin Suriah.3 Musthafa As-Siba‟i kembali ke Suriah untuk memasuki perang baru melawan kerusakan di internal masyarakat, membina umat untuk mengikuti manhaj Islam yang benar, dan manhaj Ikhwanul Muslimin yang kompeten dengan pembinaan pribadi, keluarga, dan masyarakat Muslim, agar membuah hasil, yaitu tegaknya pemerintahan Islam yang memberlakukan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum-Nya, memelihara kemaslahatan negara dan bangsa. As-Siba‟i dan rekan-rekan berupaya memasukkan materi-materi tarbiyah Islamiyah di kurikulum pendidikan. Ia berusaha membuka Fakultas Syariah di Universitas Suriah tahun 1955 dan menjadi dekan untuk pertama kalinya. Ia mulai merintis penyusunan ensiklopedia fiqih Islam yang melibatkan ulama dari penjuru dunia Islam untuk menyajikan fiqih Islam dengan format baru, yang mampu menerapi problematika zaman dan memecahkan permasalahannya berdasarkan AlQuran, Sunnah, fiqih Ulama Salaf, dan ijtihad ulama kotemporer yang memiliki 3

Ibid, h. 487.

18

sarana dan perangkat untuk berijtihad. Ia dipilih menjadi ketua pertama untuk penyusunan ensiklopedia ini.4 Damaskus memilih Musthafa As-Siba‟i sebagai wakil mereka di Dewan Konstituante tahun 1949, padahal ia orang Himsh. Hanya dalam beberapa tahun saja, sejak domisilinya di Damaskus, kariernya dengan cepat menanjak sebagai anggota parlemen rakyat yang paling menonjol. Karena ia gema hakiki yang mengekspresikan harapan dan penderitaan rakyat, suara menggema yang menyuarakan kebenaran tanpa basa-basi, menentang kebatilan tanpa kompromi, menjauhkan diri dari politik dagang sapi dan mencari keuntungan pribadi tanpa tawar menawar. Semua pandangan tertuju kepadanya dan hati simpati padanya. Ia dipilih sebagai wakil ketua Dewan dan menjadi anggota yang menonjol di komisi perundang-undangan. Ia diberi tawarantawaran menggiurkan untuk masuk ke Departemen pemerintah, namun menolak, karena lebih memprioritaskan perjuangan rakyat dan hidup untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan problematikanya. Ia menjadi anggota komisi perundang-undangan dan salah seorang dari sembilan anggota yang menuliskan rancangan undang-undang.5 Musthafa As-Siba‟i memimpin perang membela Al-Quran di ruang sidang parlemen dan memimpin demonstrasi di Damaskus demi undang-undang. Ia dan

4

Ibid, h. 491.

5

Ibid, h. 492.

19

rekan-rekan berhasil menjauhkan karakter sekular dari undang-undang dan mengukuhkan karakter Islan pada sebagian besar hukum-hukum primer tahun 1950. Pada tahun yang sama (1950 M), Musthafa As-Siba‟i dinobatkan sebagai guru besar Fakultas Hukum Universitas Suriah. Tahun 1951, ia menghadiri muktamar umum Islam di Pakistan dan dihadiri perwakilan dari penjuru dunia Islam. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Makkah guna melaksanakan ibadah haji untuk kedua kalinya. Pada tahun 1952, ia dan rekan-rekan mengajukan tuntutan kepada pemerintah Suriah agar memberi izin kepada mereka untuk berpartisipasi bersama saudara-saudara mereka di Mesir dalam rangka memerangi Inggris di Terusan Suez. Tentu saja tindakan yang dilakukan pemimpin pemerintah Suriah, Adib Asy-Syaisyakali, ialah memerintah pembubaran Jamaah Ikhwanul Muslimin dan penangkapan Musthafa AsSiba‟i dan reka-rekannya serta menjebloskan mereka ke penjara. Dilanjutkan perintah pemecatan Musthafa As-Siba‟i dari Universitas Suriah dan dideportasi ke Libanon.

Pada tahun 1953 diselenggarakan muktamar umum Islam di Al-Quds dan dihadiri wakil Ikhwanul Muslimin dari seluruh negara, lembaga dan wakil negerinegeri Muslim. Pada tahun ini juga, Musthafa As-Siba‟i berkunjung ke Mesir, dan untuk pertama kalinya bersama bertemu Yusuf Al-Qaradhawi, Ahmad Al-Assal, dan Muhammad Ad-Damardasy.6

6

Ibid, h. 493-494.

20

Pada 1954, Musthafa As-Siba‟i menghadiri Muktamar Islam Kristen di Kota Hamdun, Libanon, untuk mengcounter musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis dan orang-orang Kristen. Ia juga menghadiri pertemuan di Libanon atas undangan Ustadz Hasan Al-Hudhaibi, Musyid „Am Kedua Ikhwanul Muslimin di negara-negara Arab. Delegasi Mesir yang mengiringi Ustadz Hasan Al-Hudhaibi adalah Abdul Hakim Abidin, Said Ramadhan, Shalih Abu Raqiq, dan Munir Dallah. Dari Suriah Musthafa As-Siba‟i, dari Yordania Muhammad Abdur Rahman Khalifah. Dari Sudan, Ali Thalibullah. Dari Irak, Muhammad Mahmud Ash- Shawwaf. Dan, dari Kuwait, Abdul Aziz Al-Muthawwi‟.

Setelah kepulangan Hasan Al-Hudhaibi ke Mesir dan penangkapanya bersama Ikhwanul Muslimin yang dilakukan rezim militer yang berkuasa di sana, Ikhwanul Muslimin di seluruh negara Arab membentuk dewan pelaksana yang diketuai Dr.Musthafa As-Siba‟i. Pada tahun 1955, Dr.Musthafa As-Siba‟i pergi bersama dosen dan mahasiswa Universitas Suriah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu ibadah haji ketiga baginya.7

Pada tahun yang sama, bersama rekan-rekannya, Musthafa As-Siba‟i menerbitkan

majalah

mingguan

Asy-Syihab,

yang

bertahan

terbit

hingga

disepakatinya persatuan dengan Mesir tahun 1958. Tahun yang sama (1955), Ia memperoleh izin menerbitkan majalah bulanan Al-Muslimun setelah penerbitannya di Mesir berhenti. Majalah ini terbit di Damaskus sampai tahun 1958 saja, lalu beralih 7

Ibid, h. 494.

21

pada pemiliknya yang asli, Dr.Said Ramadhan di Jenewa Swiss. Sebagai gantinya Musthafa As-Siba‟I menerbitkan majalah bulanan Hadharatul Islam, yang ia kelola hingga meninggal dunia. Setelah itu, pengelolaan majalah diserahkan kepada Adib Ash-Shalih di Damaskus, tapi setelah itu terhenti.

Pada tahun 1956, dilaksanakan Muktamar Islam Di Damaskus. Pada tahun yang sama, Musthafa As-Siba‟i diutus Universitas Suriah melakukan perjalanan ke negara-negara Barat guna mengunjungi universitas-universitas Barat dan melihat kurikulum studi Islam disana. Ia mengunjungi Itali, Inggris, Irlandia, Belgia, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, Jerman, Swiss, dan Prancis. Di sana, ia bertemu kaum orientalis, mendiskusikan karangan mereka tentang Islam, dan menyingkap kesalahan-kesalan mereka, baik secara ilmiah atau historis. Tahun 1957, Musthafa As-siba‟i bersama dekan di berbagai fakultas Universitas Suriah melakukan perjalanan ke Rusia atas undangan Universitas Moskow. Di perjalanan ini, ia mengunjungi sebagian besar universitas Rusia di daerah, bertemu dosen studi ketimuran, sejarah, dan sosial, dan berdiskusi dengan mereka, membantah pendapat mereka, dan mematahkan klaim mereka yang salah tentang Islam dan kaum Muslimin.8

8

Ibid, h. 495.

22

2. Masa-masa produktif Uniknya, masa sakit Musthafa As-Siba‟i yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan justru menjadi masa paling produktif sepanjang hidupnya disisi ilmiah. Sehari sebelum ia wafat, ia ingin menulis tiga buku yaitu Al-Ulama‟ Al-Auliya‟, AlUlama‟ Al-Mujahidun, dan Al-Ulama Asy-Syuhada‟.9 Pada tahun 1964, As-Siba‟i ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji keempat kalinya, waktu itu ia menderita penyakit kronis dan mematikan yang sudah lama ia derita. Selama tujuh tahun As-Siba‟i menderita lumpuh pada sebagian tubuhnya termasuk tangan kirinya, tetapi beliau sabar, pasrah terhadap ketentuan Allah, ridha terhadap hukum-Nya. Walaupun lumpuh sebagian tubuhnya tidak menghalangi beliau untuk berdakwah dan membina umat. Ia tidak hanya pintar dalam menulis, ahli dalam pidato, beliau juga mempraktekkan kewajiban agama dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah, padahal kondisi tubuhnya sudah uzur karena lumpuh dan sakit yang diderita.10

Ada perkataan yang menarik dari Dr. Husni Huwaidi tentang kondisi AsSiba‟i waktu sakit:

9

Ibid., h.479.

10

Ferry Nur, “Syekh As-Siba‟i: Pejuang Palestina dari Suriah”, artikel diakses 07 Disember dari 2010 http://walausetitik.blogspot.com.

23

“Saya melihatnya ketika sakit, bersandar pada tongkat, berjalan di pagi dan petang hari menuju masjid, pada saat orang-orang sihat dan kuat enggan pergi ke masjid. Betapa sedikitnya orang sakit dan lumpuh, namun ia lebih kuat dari pedang terhunus. Kelestariannya dalam jihad, betapapun ia lumpuh, menderita sakit jantung dan hipertensi, tidak lain dalil nyata dan hujjah jelas bahawa karakter orang ini ialah jihad dan tabiatnya perjuangan, nalurinya pengorbanan, fitrahnya keberanian dan patriotisme. Bagaimana mungkin riya‟ mendapatkan peluang menyusup ke hatinya, futur menemukan jalan mengusik jiwanya dan keraguan menemukan lorong merusak tekadnya? Maha suci Allah yang memberi karunia kepadanya lalu ia mensedekahkannya dan menimpakan ujian kepadanya lalu menjadikannya redha pada ujian.”11

3. Pulang ke Rahmatullah

Pada hari Sabtu 20 Jamadil Awal 1384 bersamaan 3 Oktober 1964, beliau telah pergi menemui Tuhannya setelah seluruh hidupnya berjuang untuk meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Setelah berita kematian tersebar di seluruh Suriah, seluruh rakyat datang untuk menziarahinya namun dihalang oleh pihak pemerintah untuk mereka untuk masuk ke Damsyik. Kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi rakyat Suriah dan aktivis pergerakan Islam. Beristirehatlah jasad beliau tapi pemikirannya dan semangat perjangan terus subur di kalangan umat Islam. Antara kata-kata hikmah beliau :"Hidup ini perlu kaya dengan pekerjaanpekerjaan yang agung dan pendek angan-angan."12

11

Husni Huwaidi sebagaimana dikutip oleh Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi ( Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya Umat 2010) Cet. 1, h. 498. 12

Musthafa As-Siba‟i sebagaimana dikutip oleh Abu Ridhwan, “Mengenali kisah hidup perjuangan Musthafa Al-Siba‟iyy (1915-1964)”, artikel diakses pada 10 Oktober 2010 dari http://tarbiyyahpewaris.blogspot.com.

24

Mufti Palestina, Haji Muhamad Amin Husain menyifatkan kematian AsSiba‟i merupakan kehilangan besar karena beliau merupakan seorang yang alim, mujahid, ulamak dan pendakwah yang terkenal dengan ikhlas dan benar serta kuat keazaman. Beliau seorang yang gigih dalam memperjuangkan isu-isu umat Islam dan mempertahankannya termasuk mempertahankan Baitul Maqdis pada tahun 1948. Semasa Abu Hassan al-Nadwi melawat Suriah pada tahun 1951 untuk menyampaikan ceramah kepada Musthafa As-Siba‟i dan beliau mengiringi Al-Nadwi untuk menyampaikan ceramah kepada aktivis-aktivis Ikhwan di Suriah dan melawat tempat-tempat bersejarah di sana.13

B. Karya-Karya Musthafa As-Siba’i Dr. Musthafa As-Siba‟i memiliki pengalaman yang luas di dunia tulis menulis. Ia ulama peneliti dan ahli fiqih mujtahid yang menguasai fiqih Islam dari sumber-sumbernya yang terpercaya, mengkaji permasalahan-permasalahan zaman yang terus bermunculan, dan menganalogikannya dengan hukum-hukum yang ada pijakannya di Al-Quran, Sunnah, dan ijma‟ ulama salaf. 1. Karya-karya Musthafa As-Siba’i Secara Umum Musthafa As-Siba‟i memiliki pengalaman luas di dunia tulis-menulis. Ia ulama peneliti dan ahli fiqih mujtahid yang menguasai fiqih Islam dari sumbersumbernya yang terpercaya, mengkaji permasalahan-permasalahan zaman yang terus 13

Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi, h. 485.

25

bermunculan, dan menganalogikannya dengan hukum-hukum yang ada pijakannya di Al-Quran, Sunnah, dan ijma‟ ulama salaf. Berikut adalah merupakan beberapa karya yang dapat penulis jelaskan secara ringkas. Buku As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam14 yaitu sunnah dan kedudukannya dalam legislasi Islam. Merupakan salah satu bukunya yang menjelaskan kedudukan sunnah nabi terhadap Islam serta menyanggah pendapatpendapat para pendusta sunnah dan pengikut kaum orientalis, terutama Goldziher yang mendapat bagian pertama dari sanggahan-sanggahannya. Buku lain adalah Min rawa’i hadharatina15 yaitu mutiara peradaban kita. Dalam karya ini, As-Siba‟i ingin membuktikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan yang abadi dalam peradaban kita labih kuat dan lebih indah, dan juga beliau ingin menolak fitnah orang-orang yang mendakwakan bahwa peradaban Islam mempunyai keaiban dan kekurangan. Lewat tulisannya ini juga ingin menggagalkan makar orangorang yang berupaya memalingkan perhatian generasi baru kita dari mutiara pusaka kita di bidang peradaban. Selain kedua buku tersebut, terdapat buku lain yaitu buku Syahrul qanunil ahwalis syakhshiyyah16 yaitu penjelasan undang-undang pribadi yang terdiri dari tiga 14

Musthafa As-Siba‟i, As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam ( Beirut : Al-Maktab AlIslam, 1985 ) Ct. Pertama. 15

16

Musthafa As-Siba‟i, Min rawa’i hadharatina ( Beirut : Darul Irsyad, 1968 ), Cet. Pertama.

Musthafa As-Siba‟i, Syahrul Qanunil Ahwalis Syakhshiyyah ( Damsyik: Al-Maktab AlIslami, 1966 ), Cet. Pertama.

26

bagian dan buku-buku lain mengenai topik ihwal pribadi, seperti syar’iyyatul Irtsi wa Ahkamuhu ( legalitas warisan dan hukum-hukumnya), Ahkamuz Zawaji wa Inhilalihi ( hukum-hukum perkawinan dan pemutusannya ), Ahkamul Ahliyyah wa Washiyyah ( hukum-hukum keluarga dan wasiatnya ), dan Al-Washaya wal Faraidh ( wasiatwasiat dan pembagian warisan ). Buku lain lagi adalah buku Al-Istisyraq wal Mustsyriqun yaitu membongkar kepalsuan orientalis17. Lewat buku ini, Musthafa As-Siba‟i berusaha memberi gambaran tentang langkah-langkah yang diambil oleh para orientalis dalam menghancurkan Islam serta sarana-sarana yang dipakai untuk merialisasikan tujuan tersebut. Kandungan buku ini terdiri dari dasar-dasar kajian orientalis, juga memaparkan para orientalis masa kini yang berbahaya dan karya-karyanya. Karya ilmiah Musthafa As-Siba‟i masih banyak, antara lain adalah seperti Udhma’una fit Tarikh, Al-Qalaid min Faraidil Fawaid, Durus fi Da’watil Ikhwanil Muslimin, Ahkamush Shiyam wa Falsafatuh, Ad-Din wa Daulah fil Islam, Nidhamus Silmi wa Harbi fil Islam, Hadza Huwal Islam, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun, AlMurunah wat Tathawwur fit Tasyri’ Al-Islami, Manhajuna fil Islah, Al-Alaqat bainal Muslimin wal Masihiyyin fit Tarikh, At-Takaful Al-Ijtima’i fil Islam, Jihadunal fi Filisthin, Masyru’iyyatul Irtsi wa Ahkamuh, Alam wa Amal, Ash-Shira’ bainal Qalbi

17

Musthafa As-Siba‟i, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun. Penerjemah Ibnu Burdah, Membongkar Kepalsuan Orientalisme ( Jakarta: Mitra Pustaka 1997 ), Cet. Pertama.

27

wal Aqli, Ashdaqul Ittijahatil Fikriyyah fisy Syarqil Arabi, dan Muqqadimaat Hadharatil Islam.18 2. Karya Musthafa As-Siba’i Tentang Pemikiran Politik Buku pertama adalah Isytirakiyyatul Islam yaitu kehidupan sosial menurut Islam (sosialisme Islam).19 Buku ini merupakan usaha ia dalam memberi gambaran perbaikan pada seluruh masyarakat Islam dalam membentuk sebuah negara atau sebuah masyarakat yang lebih maju dari segi ekonomi, politik, dan juga sosial masyarakatnya yang berlandaskan syari‟at Islam. Sosialisme Islam merupakan sebuah sistem yang lebih menjamin masyarakat Islam yang lebih terdepan lagi. Lewat tulisan ini ia telah memberi kupasan yang sangat mendalam, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia tentang hak-hak asasi bagi setiap warga negara, undang-undang yang menjamin berlakunya hak-hak itu serta penertiban jalannya, undang-undang yang menjamin terwujudnya perlindungan masyarakat, dan pengokoh-pengokoh yang dapat

menegakkan

terlaksananya

undang-undang

dan

peraturan-peraturan

sebagaimana yang telah digariskan. As-Siba‟i menyatakan bahwa kehidupan sosial menurut Islam menghendaki supaya rakyat bekerjasama dengan pemerintah untuk merialisasikan perlindungan masyarakat, misalnya dalam peraturan nafkah keluarga dan lain-lain. Oleh sebab itu 18

19

Abdullah Al-„Aqil, Mereka Yang Telah Pergi, h. 496.

Musthafa As-Siba‟i Isytirakiyyatul Islam. Penerjemah M. Abdai Ratomy Kehidupan Sosial Menurut Islam ( Bandung: C.V. Diponegoro 1993 ), Cet. Keempat.

28

keuntungannya adalah amat banyaknya, seperti meringankan beban negara dalam neraca keuangannya, mengekalkan rasa ikatan yang didasarkan kepada kecintaan dan kemesraan, juga untuk mempererat tali kekeluargaan antara seluruh umat. Islam juga menetapkan bahwa pemerintah, negara serta seluruh alat-alatnya dan golongangolongan yang sedang berkuasa wajib tunduk kepada kehendak rakyat. Jadi ianya berbeda dengan sosialisme ala komunis, yang mengharuskan rakyat supaya tunduk dan patuh selalu kepada kemauan golongan kecil yang berkuasa.20 Buku yang kedua adalah Al-Marah bainal Fiqhi walQanun21 yaitu wanita di antara fiqih dan undang-undang. Yang mana buku ini menerangkan bahwa toleransi Islam dalam sikapnya terhadap wanita dan hak-hak yang ditetapkan baginya termasuk hal-hal yang sesuai dengan tabiatnya. Musthafa As-Siba‟i menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang telah diproklamirkan oleh Islam dan dikumandangkan oleh Rasulullah s.a.w. mengenai wanita, yang mana Islam telah menempatkan wanita itu pada tempat yang sesuai untuk dirinya dalam tiga bidang pokok yaitu bidang kemanusiaan, bidang sosial, dan bidang hak milik. Jelas ia lagi, terdapatnya beberapa perbedaan antara laki-laki dan wanita, seperti dalam status sebagai saksi, dalam masalah warisan, masalah tebusan wanita, dan hal menjadi kepala negara.

20

21

Ibid, h. 315.

Musthafa As-Siba‟i, Al-Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun ( Damsyik: Al-Maktab Al-Islami, 1984 ), Cet. Keempat.

29

Dalam bahagian kedua buku ini, As-Siba‟i membahas tentang hukum keluarga, yaitu dalam soal perkawinan, masalah poligami,dan masalah thalaq. Ia juga mengupas soal hak wanita dalam bidang politik, dan juga membicarakan tentang bidang sosial, yaitu hak belajar, masalah wanita yang bekerja, dan bagaimana pergaulan wanita itu ketika bekerja.

BAB III HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT ISLAM

A. Hak-Hak Perempuan dalam Islam Di dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Namun wanita itu dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan wanita, baik sebagai individu hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, di mana fungsi dan tugas utama mereka itu sama-sama penting dan semua dibutuhkan, karena saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.1 Sesungguhnya standar kemuliaan dan ketinggian yang dicapai oleh wanita adalah sejauh mana ia menikmati kedudukan dan hak-hak yang dapat menjaganya, memuliakannya, melindunginya, dan menghargainya. Islam telah memberikan hakhak kepada wanita yang secara umum meliputi tiga hak yaitu hak-hak kemanusiaan, hak ekonomi, dan hak-hak sosial.

1

Huzaemah Tahido, Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999), Cet. Ke-2, h. 77.

30

31

1. Hak-hak Kemanusiaan. Hak-hak yang terrkait dengan kemanusiaan adalah pertama hak yang hidup; sebagaimana firman Allah SWT:                                 “Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya denga (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (Q.S : Al- Nahl 16: 5859). Sehubungan dengan ayat tersebut, maka kelahiran bayi perempuan seharusnya disambut dengan hati senang, tidak dibunuh. Pada masa jahiliyyah sebagian bangsa Arab sangat membenci bayi perempuan, bahkan mereka tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup kendati ia berasal dari darah dagingnya, karena rumor kesusahan dan kesengsaraan yang akan muncul dari anak perempuan. Dan ayat tersebut menunujukkan bahwa membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan merupakan tindakan yang dilarang Islam. Hal ini tersirat dengan adanya pemberian hak untuk hidup bagi perempuan di dunia ini. Hak yang kedua adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat; dalam melaksanakan ajaran

32

agama serta balasan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Menurut „Abbas Kararah dalam bukunya Ad-din wa Al-Mar’ah mengatakan, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, bahkan menyamakan kepada semua kaum muslimin yang bermacam jenis dan warna kulit untuk menjalankan kewajiban agama, hak-hak serta balasannya.2 Sebagaimana maksud firman Allah SWT:                  

“maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…”(Q.S: Ali Imran 3: 195). Hak yang ketiga terkait dengan hak kemanusiaan adalah hak dalam mengemukakan pendapat dan musyawarah: menurut syariat, perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan umum. Bahkan masalah ini sampai suatu batas terpenting dalam syariat Islam. Seperti kasus yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab merupakan bukti yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai hak mengungkapkan pendapatnya. Jadi walaupun berbeda, selama ia memiliki argumentasi terhadap apa yang dikatakannya, 2

„Abbas Kararah sebagaimana dikutip oleh Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi ( Jakarta: Teraju 2004 ) Cet. Pertama. h, 89.

33

pendapat tersebut perlu didengar. Pada suatu hari Umar berkhutbah di depan umum. Di antara khutbahnya bahwa ia menyebutkan mahar perempuan itu tidak boleh lebih dari empat puluh ons. Jika ada yang meminta lebih, maka kelebihannya untuk Baitul Mal. Maka seorang perempuan berdiri dan berkata “Apakah itu pendapatmu?” Khalifah balik bertanya, “Mengapa?” perempuan itu berkata, karena Allah SWT, berfirman yang bermaksud:                    “…sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka jamganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S: An-Nisaa‟ 4: 20 ). Di sini Umar mengakui kesalahanya dan mencabut keputusannya. Ia berkata, “perempuan ini benar dan Umar salah.”3

2. Hak Ekonomi Syari‟at Islam telah memberikan karunia kepada wanita dengan memberikan hak-hak kepemilikannya secara utuh. Islam telah memberikan kepada wanita kebebasan penuh untuk mengelola dan mengatur urusannya, baik yang berkait 3

Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah, 2008 ), Cet. Kedua, h. 25.

34

dengan harta, kepemilikan, pardagangan atau lainnya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebebasan penuh untuk menggunakan maharnya, bila ia telah bersuami. Ia juga mempunyai wewenang untuk melakukan akad jual beli, persewaan, serikat, pegadaian, dan lain sebagainya.4 Terkait mahar ini Allah SWT berfirman: ...             ..

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerah kepada kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(Q.S. An-Nisa’ 4: 24). Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, perempuan dalam pernikahan berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya, karena jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. Begitu pula halnya dengan bekerja, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugas yang mampu dikerjakannya dan sesuai dengan kodratnya. Al-Quran membebankan tugas bekerja kepada laki-laki dan perempuan sekaligus.5

4

Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” , (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 34. 5

Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah, 2008 ), Cet. Kedua, h. 19.

35

…       … “..dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu…"(QS At-Taubah (9): 105)

3. Hak-hak Sosial Hak-hak Sosial yang terkait dengan mental yaitu hak menuntut ilmu. Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar. Masing-masing memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan, berupa bebagai jenis pengetahuan, sastra, dan budaya. Rasulullah saw, bersabda : ٙ‫ قال عاير انشعب‬:‫اٌ قال‬ٛ‫ حذثُا صانح بٍ ح‬:‫ قال‬ٙ‫"اخبرَا يحًذ ْٕ ابٍ سالو قال حذثُا انًحارب‬ ‫ رجم يٍ أْم‬:ٌ‫ّ ٔسالو ثالثت نٓى أجرا‬ٛ‫ قال رسٕل اهلل صهٗ اهلل عه‬:‫ّ قال‬ٛ‫ عٍ أبٗ بردة عٍ أب‬:‫حذثُا‬ ‫ّ ٔرجم‬ٛ‫ّ ٔسالو ٔانعبذ انًًهٕك ارا ادٖ حق اهلل ٔحق يٕان‬ٛ‫ّ ٔآيٍ بًحًذ صهٗ اهلل عه‬ٛ‫انكتاب آيٍ بُب‬ )٘‫ًٓا اعتقٓا فتجٕزْا فهّ أجرٌ" (رٔاِ انبخار‬ٛ‫بٓا ٔعهًٓا فأحسٍ تعه‬ٚ‫كاَت عُذِ أيت فادبٓا فأحسٍ تأد‬

“Kalau ada laki-laki punya pelayan perempuan, maka ajarilah dia, lalu baguskanlah pengajarannya, didiklah dia, lalu baguskanlah pendidikannya. Kemudian merdekakan dan nikahilah. Maka dia peroleh dua pahala” (HR. Bukhari).6 Prinsip pengajaran perempuan telah diterapakan pada zaman Rasulullah saw. dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan khulafaur Rasyidin. Maka Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berilmu pada masanya. 6

Abdullah Muhammad al-Bukhari, Sohih Abi Abdullah al-Bukhari, ( Beirut: Darul Fikr, 1994 ), Jilid Satu. h. 38.

36

Oleh karena itu, Urwah bin Zubayr berkata tentang Aisyah, “saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu-ilmu fikih, kedokteran, dan syair selain Aisyah.” Demikianlah pula Hafshah binti Umar bin Al-Khattab selalu mendalami ilmu hingga telah menikah dengan Rasulullah saw.7 Mengenai hal ini, perlu saya kemukakan firman Allah SWT:                       “Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Ali Imran: 3: 18).

Ayat di atas jelas telah mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, dan terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban belajar. Memperoleh ilmu pengetahuan itu merupakan elemen esensial untuk peningkatan martabat perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, kemudian dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya.

7

Ibid, h. 18.

37

Hak-hak sosial yang terkait dengan harta, yaitu hak mendapatkan nafkah, sebagaimana firman Allah SWT, dan hak untuk menyusui anak dan mendapatkan nafkah atas hal tersebut.

B. Hak-Hak Politik Perempuan Menurut Islam 1.

Pengertian Hak Politik Hak berarti kebenaran atau yang benar, baik dalam arti teoritis maupun dalam

praktis. Dalam lapangan teoritis, term hak dapat mengacu kepada ide, keterangan, berita, atau pernyataan tentang sesuatu yang benar, yakni yang sesuai dengan kenyataan. Istilah hak dapat pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan pengertian bahwa ia benar atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara, baik ada di masa lalu, atau ada di masa sekarang. Dalam lapangan praktis, istilah hak mengacu kepada yang utama, apa yang baik, dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian hak itu banyak sekali, ada yang sangat mendesak, yang tidak dapat tidak harus dinikmati atau diterima oleh setiap manusia, demi menjaga kelangsungan hidupnya, seperti udara, air, makanan, kemampuan untuk menolak atau menghindari bahaya, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan primer atau hak primer yang tidak dapat tidak harus diterima oleh setiap manusia. Selain itu ada pula hak yang perlu diterima atau dinikmati oleh setiap manusia, agar ia menjadi manusia, yang utama seperti

38

pendidikan yang baik, pengetahuan yang banyak, penghargaan, perlakuan yang adil, perlindungan, keamanan, dan sebagainya.8 Perkataan politik berasal daripada bahasa Yunani, yaitu politikus dari kata akar polis yaitu Negara kota dan dari bahasa Latin yaitu politica yang telah digunakan sejak abad ke-5 S.M. lagi.9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan politik sebagai ilmu pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah negara-negara terhadap negara lain dan kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.10 Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, kumpulan penekan, dan hubungan-hubungan internasional serta tata pemerintahan.11 Menurut Prof. Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuantujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini, menurutnya lagi, politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (public 8

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia ( Jakarta: D Jambatan, 1992 ), Cet. Pertama, h. 281-282. 9

Musthafa Haji Daud, Pengantar Politik Islam ( Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1997 ), Cet. Pertama, h. 1. 10

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998 ), Cet. Pertama, h. 694. 11

2739.

Ensiklopedia Indonesia, ( Edisi Khusus ) ( Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980 ), h.

39

goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula, politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok, termasuk partai politik, dan kegiatan orang-seorang (individu).12 Dalam konteks Islam, secara bahasa (lughah), politik (as-siyasah) sebenarnya berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Secara lebih jelas Syaikh Hasan al-Banna menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat, bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaran pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem bersih dan berkeadilan, di mana mekanisme kontrol berperan besar.13 Senada dengan al-Banna, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya, AlAfkar as-Siyasah, mendefinisikan bahwa politik atau as-siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi, melakukan muhasabah terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.14 Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggungjawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan, maka dalam konteks 12

Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta: Gramedia, 2007 ), Cet. Ketigapuluh, h. 8. 13

Hassan al-Banna sebagaimana dikutip Oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik Perempuan ( Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003 ) Cet. Pertama, h. 134. 14

Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar As-Siyasi ( Beirut: Dar al-Ummah ), h. 14.

40

Islam tidak terlihat di dalamnya unsur perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi, hak politik itu boleh didefinisikan sebagai hakhak yang diingini oleh individu dalam negara atau tanah kelahirannya. Menurut Muhammad Ali Quthub dalam bukunya “Baithun Nisa’ li al-Nabiyy”, hak politik boleh diuraikan sebagai hak masyarakat atau rakyat menyertai urusan-urusan negara secara langsung seperti urusan kepala negara dan menteri, atau secara tidak langsungnya sebagai contoh menjadi rektor pejabat, wakil rakyat, atau anggota di jabatan-jabatan tertentu.15 Dalam konteks masa kini, hak berpolitik adalah hak memilih dan hak mencalonkan wakil serta hak untuk menjadi calon dalam pemilu. Selain itu, ia juga meliputi hak melantik pegawai-pegawai dalam jabatan pemerintah tanpa mengira perempuan atau laki-laki selepas mengiklankan prinsip persamaan hak dalam undang-undang. Ia merujuk kepada iklan internasional mengenai hak-hak asasi manusia yang lahir daripada resolusi Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu pada 20 Disember (Kanun 1) pada tahun 1952.16 Dr. Muhammad Anis Qasim dalam bukunya Al-Huquq al-Siyasiyyah li alMar’ah fi Islam wa al-fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’ashir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undangundang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara, artinya hak15

Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikuitip Oleh Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama. h. 8. 16 Shayuthy Abdul Manas, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts Publication dan Distribution, 2008 ) Cet. Pertama. h. 9.

41

hak politik itu hanya berlaku bagi warga negara setempat dan tidak berlaku bagi warga negara asing.17 Dengan demikian jelas bahwa hak politik itu adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dengan menjadi ahli dalam mana-mana badan politik dalam negara seperti contoh melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu, hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya lagi hak-hak yang terkait rapat dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan.

2. Hak-Hak Politik Perempuan Islam mengakui pentingnya peran wanita dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya pada kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum wanita telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam.18 Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hak Partisipasi dalam Memilih Pemimpin (Bai‟at) Secara bahasa, kata baiat berarti mubaaya‟ah atau melakukan janji setia dan ketaatan. Ibnu Manzhur mengatakan, “bai’at adalah ungkapan yang menggambarkan tentang transaksi dan perjanjian, seakan masing-masing dari kedua belah pihak menjual apa yang dimilikinya, memberikan ketulusan hati, ketaatan, dan urusan peribadinya.” 17

Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah 2008 ), Cet. Kedua, h. 34. 18

Fatimah Umar Nasir, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Jakarta: CV. Cendekla Sentra Muslim, 2003), Cet. Pertama, h. 167.

42

Secara terminologi, Ibnu Khaldun mengatakan, “bai’at merupakan kontrak dan perjanjian untuk taat. Misalnya, seorang yang menyampaikan sumpah setia, membuat perjanjian dengan amirnya, kurang lebih dengan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan pengawasan atas urusannya sendiri dan kaum Muslimin kepadanya dan bahwa dia tidak akan menandingi kekuasaannya dan bahwa dia akan mentaatinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya, baik dia senangi maupun tidak.”19 Abdul Majid az-Zindani dalam bukunya Hak-hak Politik Wanita dalam Islam menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, “Selama sepuluh tahun Rasulullah mendakwahi orang-orang di rumah-rumah mereka, di musim-musim haji di Mina dan sebagainya. Beliau mengatakan, “siapa yang memberiku tempat berlindung, siapa yang mau menolongku sehingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku dan ia mendapat surga.” Demikianlah, hingga Allah mengirimkan kami kepadanya diri Yastrib lalu kami pun membenarkannya lalu ia menyebut hadis itu, hingga ia mengatakan, “Maka, berangkatlah tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua wanita. Kami janjikan kepadanya untuk melakukan bai’at Aqabah. Kami tanyakan kepada Beliau, “Untuk apa kami membai‟atmu?” Beliau menjawab, “Untuk patuh dan taat dalam keadaan giat maupun malas, untuk berinfak dalam keadaan susah maupun lapang, untuk memerintahkan yang ma‟ruf dan melarang yang mungkar, serta menolongku jika aku nanti datang kalian di Yasrib, sehingga kalian melindungiku 19

Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Ke-5, h. 258.

43

dari hal-hal yang kalian melindungi dari kalian, istri-istri, dan anak-anak kalian sendiri, untuk itu kalian mendapatkan surga.”20 Ini adalah bai‟at yang diikuti oleh wanita sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi SAW menerima bai‟at kaum wanita. Sebenarnya posisi penting yang diduduki kaum wanita dalam Islam terwujud dalam bai‟at dan penegasan atas kelayakannya.

2. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat Wanita

berhak

untuk

mengemukakan

pendapatnya

dan

memberi

pertimbangan kepada pemimpin negara berkenaan dengan berbagai problematika umum umat. Hal ini telah ditunjukkan oleh keumuman firman Allah SWT, yang berbunyi sebagai berikut:           (۳۸ :۴۲/ ٖ‫ … )انشٕر‬

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”… (Q.S: Asy-Syura 42: 38).

20

Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam (Jakarta: al-I‟tishom Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama, h. 152-153.

44

Tidak ada hal yang mengkhususkan ayat ini untuk laki-laki tanpa melibatkan wanita. Ketika peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah SAW mendapat saran dari Ummu Salamah yakni ketika para sahabat RA tidak mau mencukur dan menyembelih budnah (hewan kurban) mereka. Rasulullah SAW masuk ke tanda menemui Ummu Salamah lalu menceritakan tanggapan para sahabatnya. Ummu Salamah berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah baginda menghendaki itu? Keluarlah dan tidak usah bicara dengan seorang pun di antara mereka hingga baginda menyembelih badnah (hewan peliharaan). Lalu panggillah tukang cukur yang akan mencukur rambut baginda.”21 Di antara haknya, seorang wanita mempunyai hak untuk menulis di media massa, seperti contoh menulis artikel-artikel, makalah-makalah, atau disertasi di Koran, majalah, internet, atau juga untuk seminar-seminar, dan juga mengirim surat kepada para pejabat, dan berbagai media lainnya yang dapat digunakan untuk mengemukakan pendapat dan pikiran. 3. Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi) Hal ini ditunjukkan oleh nash, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, yang berbunyi sebagai berikut:           )۱۱۰: ۳ /ٌ‫ … ( ال عًرا‬  

21

Asma‟ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h. 157.

45

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menusia, menyuruh kepda yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah”… (Q.S: Ali „Imran 3: 110)

Dan firman-Nya, yang berbunyi sebagai berikut:           ( ٧۱:۹ /‫ …( انتٕبت‬ “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf mencegah dari yang munkar”… (Q.S: At-Taubah 9: 71)

Nash-nash ini bersifat umum bagi laki-laki dan wanita. Bahkan ayat ini mengandung aspek politik dalam pengawasan terhadap pemerintah, evaluasi, dan meminta pertanggungjawabannya. Berkenaan dengan ini, senantiasa melekat dalam ingatan kita bagaimana Fatimah binti Al-Khattab beramar ma‟ruf nahi mungkar kepada saudara kandungnya, Umar bin Al-Khattab, dengan penuh keberanian dan ketegaran. Setelah mencela apa yang menjadi sesembahan Umar dan peribadatan kepadanya, Fatimah mengenalkan dan menyampaikan Islam kepada Umar dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surah Thaha. Akhirnya Umar pun masuk Islam sekaligus menjadi pembela Islam.22

22

Najmah Sa‟idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan ( Bogor: Cv Idea Pustaka Utama, 2003 ), Cet. Pertama, h. 153.

46

4. Hak Menuntut Penguasa Jika Zalim Hak ini adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh syari‟at bagi lakilaki maupun wanita. Hal tersebut secara umum tersurat dalam firman-Nya:                              ) ۵۹:۴ /‫ )انُساء‬ “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama

(bagimu)

dan

lebih

baik

akibatnya.”(Q.S:An-Nisa‟4:59)

Kembali kepada Allah dan Rasul, yaitu mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepda hukum Allah dan hukum Rasul-Nya SAW.

5. Hak Untuk Ikut Berjihad Dalam keadaan negara aman jihad merupakan fardhu kifayah yang hanya diwajibkan ke atas laki-laki yang tertentu saja. Kaum wanita tidak diwajibkan melibatkan diri dalam perjuangan ini. Walau bagaimana pun Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka daripada turut serta dalam kerja-kerja bantuan seperti merawat tentara yang cedera serta keperluan lain.

47

Namun, ketika musuh menyerang sebuah negeri Muslim, maka seluruh penduduk negeri tersebut harus pergi berperang melawan musuh. Dalam situasi seperti ini, haram bagi siapa pun untuk menolak berperang. Mengomentari hal ini, Syeikh Mahmud Syalthut berkata: “Ketika orang-orang kafir menyerang negeri muslim, maka setiap muslim harus memerangi dan memukul mundur mereka. Dalam situasi ini, maka boleh wanita berperang tanpa seizin suaminya, anak tanpa izin ayahnya, dan budak tanpa seizin majikannya.” Dalam situasi-situasi seperti ini, di mana jiwa dan harta manusia terancam, Islam mengajak laki-laki

dan

wanita

untuk

bekerjasama

memperbaiki

perdamaian

dan

keharmonisan.23 Sayyid Quthub menulis: “Allah SWT tidak menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban bagi wanita. Pada saat yang sama, Allah SWT tidak melarang mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran pada masa Nabi SAW. Namun, kejadian seperti itu jarang dan merupakan kekecualian karena Allah SWT tidak mewajibkan jihad bagi wanita sebagaimana diwajibkan kepada lakilaki.”24

23

Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1970), Cet. Ke2, h. 228. 24

Sayyid Quthub, Fi Dzilalil Al-Qur’an (Beirut: Dar al-Syuruq, 1978), Cet. Ke-2, h. 644.

48

6. Hak Untuk Memberikan Perlindungan Dalam Islam, wanita dan juga laki-laki berhak untuk menawarkan perlindungan dan keamanan kepada siapa pun, sekalipun kepada seorang musyrik atau musuh perang. Suaka dapat diberikan oleh seorang laki-laki atau seorang wanita, muslim merdeka atau budak. Suaka tersebut dengan segera dan secara otomatis sah tetapi harus dibuat resmi melalui persetujuan penguasa atau komandan pasukan.25 Islam telah memberikan kepada wanita hak untuk memberikan suaka dan perlindungan kepada musuhnya. Ummu Hani, anak perempuan Abu Thalib meriwayatkan dalam sebuah hadis shahih, “Aku mendatangi Rasulullah SAW pada hari penaklukan Mekah dan berkata, „Ya Rasulullah! Kakak laki-lakiku Ali telah menyatakan bahwa dia akan membunuh seorang laki-laki yang telah aku beri perlindungan. Laki-laki itu adalah si anu bin Hubaira.‟ Rasulullah SAW berkata, „Ya Ummi Hani! Kami akan memberikan suaka kepada orang yang telah kamu beri perlindungan.”26

7. Wanita dan Jabatan Penguasa Menduduki jabatan penguasa (kepala pemerintahan) berarti memikul tanggungjawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur,

25

26

Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2, h. 694.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: al-Maktab alIslam, Dar al-Soader, t.t.), Jilid 6, h. 195.

49

komandan pasukan dan lain-lain. Berdasarkan prinsip “pembagian tugas dan tanggungjawab,” jabatan penguasa seperti itu hanya dapat dipikul oleh laki-laki.27 Meskipun demikian, perempuan dapat menduduki jabatan eksekutif yang tidak begitu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiah dan utama mereka sebagai ibu dan istri. Umar RA Khalifah kedua, menunjuk Asy-Syafa‟ binti Abdullah al-Adawiyyah sebagai pengelola pasar. Umar RA mau mendengarkan sarannya. Umar menjaganya dan kadang-kadang menyerahkan sebagian urusan pasar kepadanya. Hal ini telah diriwayatkan oleh dua cucu laki-laki Asy-Syafa‟, Abu Bakar dan Usman, anak Ibn Abi Hutsmah.28 Umar RA menyerahkan tanggungjawab seperti itu kepadanya karena dia pandai menulis, mempunyai pengetahuan yang luas dan seorang wanita yang shalihah. Dengan demikian Islam telah mengangkat martabat dan kehormatan wanita dengan memberikan dan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam berbagai aspek dunia bangsa mereka.

27

Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan” , (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 42. 28

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 4, h. 341.

BAB IV

HAK PEREMPUAN MENURUT MUSTHAFA AS-SIBA’I

A. Hak Politik dan Permasalahannya Wanita Islam, pada awal lahirnya agama Islam, tidak begitu mementingkan masalah-masalah politik, walaupun agama Islam sudah memberikan hak-hak penuh sama dengan laki-laki kepada mereka. Tidak ada berita, bahwa ada wanita yang ikut berkumpul bersama-sama sahabat di Balai Pertemuan Bani Sa’idah setelah wafatnya Rasulullah, untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan diangkat sebagai khalifah menjadi pengganti beliau dalam mengurus kepentingan kaum Muslimin. Kita tidak pernah mendengar berita bahwa kaum wanita bersama-sama dengan kaum pria dalam menangani urusan pengangkatan Khalifah itu. Demikian juga, tidak kita dengar berita bahwa, Khalifah-Khalifah yang empat pernah mengumpul kaum wanita secara khusus dalam merundingkan sesuatu masalah dengan mereka, seperti yang diperbuat oleh Khalifah-Khalifah itu dengan kaum pria untuk membicarakan masalah-masalah Negara. Kita juga tidak mengetahui dalam sejarah Islam seluruhnya, tentang adanya barisan kaum wanita yang ikut aktif bersama-sama dengan kaum pria mengatur Negara dan merundingkan masalah-masalah politik, dan memimpin tentera ke medan perang.1

1

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h, 216.

50

51

Musthafa

As-Siba’i

menjelaskan

mengenai

fenomena

ini

dengan

mengkaitkannya dengan pemikiran barat. Menurutnya, jika negara-negara barat dan para penganut aliran-alirannya mulai menerapkan pemikiran barat dalam masalah kaum wanita, mereka mulai terpengaruh. Mereka kemudian mengajukan tuntutan agar supaya wanita itu diberi hak yang sama dengan hak laki-laki di bidang politik. Akhirnya muncullah di beberapa Negara istilah hak memilih dan hak dipilih untuk ikut serta duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hubungan ini AsSiba’i mencoba untuk mengetengahkan, bahwa sebenarnya wanita itu mencapai hak memilih dan dipilih ini bukanlah dengan kemauan yang murni dari suatu bangsa yang merdeka. Sebenarnya kaum wanita mencapai hak-haknya dalam suasana mendungnya kehidupan di Dewan Perwakilan itu dan terjadinya perubahan besar-besaran dalam bidang ketenteraan, dan mungkin juga berasal dari ketentuan seseorang yang memerintah secara diktator. Namun bagaimanapun juga wanita sekarang ini sudah berhak memilih dan berhak dipilih.2

B. Pemikiran Musthafa As-Siba’i Tentang Posisi Wanita dalam Berpolitik 1. Hak Menjadi Kepala Negara Islam mewajibkan supaya pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan seorang laki-laki. Dalam masalah ini, Rasulullah s.a.w. bersabda :

2

Ibid, h. 221.

52

‫او انجًم نًا بهغ رسٕل‬ٚ‫ اهلل بكهًت أ‬ُٙ‫ اهلل عُّ قال نقد َفع‬ٙ‫ى عٕف انحسٍ عٍ أبٗ بكرة رض‬ٛ‫حدثُا عثًاٌ انٓث‬ ِ‫فهح قٕو ٔنٕ أيرْى ايرأة (رٔا‬ٚ ٍ‫ ن‬:‫ٓى بُت كسرٖ قال‬ٛ‫ّ ٔسهى أٌ أْم فارس قد يهكٕا عه‬ٛ‫اهلل صهٗ اهلل عه‬ .)٘‫انبخار‬ “Dari Abu Bakrah radhiallahuanhu katanya: ketika sampai kabar kepada Rasulullah S.A.W. bahwa penduduk persi telah mengangkat anak perempuan Kisra menjadi Raja mereka. Lalu Beliau bersabda: Tidaklah akan beruntung suatu bangsa, yang menyerahkan pimpinan negaranya kepada seorang wanita.” (H.R. Bukhari).3

Mengomentari hadits di atas, Musthafa As-Siba’i mengatakan, yang dimaksud kepimpinan dalam hadits tersebut adalah khusus kepimpinan tertinggi karena hadits itu disampaikan berkenaan dengan berita penyerahan kepimpinan negara kepada salah satu anak perempuan Kisra oleh bangsa Persia. Secara umum, ijma’ ulama tidak melarang kepimpinan ini bagi perempuan berdasarkan adanya kesepakatan seluruh ulama atas dibolehkannya perempuan menjadi wali bagi anak-anak dan orang-orang yang

mengalami

keterbelakangan

kapabilitas,

mewakili

suatu

organisasi

kemasyarakatan dalam mengelola kekayaan umat, atau menjadi saksi.4 Menurut Musthafa As-Siba’i memang jelas bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi kepala negara. Tidak bolehnya wanita itu menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, itu juga tidaklah ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan wanita itu. Namun, hal itu berhubungan dengan 3

Muhammad al-Bukhari, Abdullah, Sohih Abi Abdullah al Bukhari, Beirut, Darul Fikr, Juzu’9, h.70. 4

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h, 62.

53

kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum wanitanya, dan tugasnya dikalangan masyarakat. Menurut penulis As-siba’i memahami hadis ini secara kontekstual, yang mana hadits ini dikaitkan dengan asbabul wurudnya, yakni diucapkan Nabi ketika Putri Kisra Raja Persia menggangtikan ayahnya menjadi pemimpim tertinggi. Kisra tidak memiliki anak laki-laki akibat perang saudara di negeri itu. Bisa dibayangkan, dalam kondisi kerajaan yang penuh dengan perang saudara, naiknya putri Kisra tentu tidak akan membawa kerajaan menuju kejayaan. Apalagi hadits ini juga berkaitan dengan terkabulnya doa Nabi agar Allah S.W.T menghancurkan kerajaan Persia lantaran Kisra menyobek surat beliau. Dengan memperhatikan konteksnya, hadits ini berlaku secara khusus dan bukan menyatakan bahwa tidak akan ada negeri yang makmur jika dipimpin perempuan. Nabi membaca surah al-Naml di Makkah dan menceritakan pada orang ramai kisah Ratu Balqis yaitu Ratu Kerjaan Saba yang memimpin kaumnya ke arah iman dan kejayaan dengan pintar. Mustahil beliau menguruskan kerajaannya sebagaimana yang dikatakan dalam hadits dengan cara bertentangan dengan wahyu yang diturunkan. Ratu Balqis mempunyai kerajaan yang luas sepertimana hud-hud menceritakan, sebagaimana Firman Allah:             

54

“sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgahsana yang besar”(QS. AlNaml: (27) 23). Berkaitan dengan hal ini Syeikh Al-Ghazali, pemikir kotemporer Mesir mengatakan apabila diteliti hadits yang dikemukakan oleh As-Siba’i merupakan hadits ahad (tidak mutawatir ), menurutnya kenapa hanya berkutat dengan hadits ini dan tidak melihat kepada Al-Quran ketika berbicara mengenai kepemimpinan perempuan.5 As-Siba’i menyatakannya lagi, kepala negara dalam Islam bukanlah hanya suatu jabatan formaliatas saja, sebagai lambang yang hanya bertugas menandatangani surat-surat. Kepala negara adalah pemimpin rakyat, merupakan otaknya yang berpikir, wajahnya yang menonjol, lidahnya yang berbicara, dan harus mempunyai keistimewaan yang luas dan besar pengaruh serta akibatnya. Di antaranya adalah, kepala negara itulah yang memproklamirkan perang dengan negara lain, langsuang memimpin tentera ke medan perang, menetapkan perdamaian dan perletakan senjata itu pantas atau menetapkan perang itu diteruskan, jika kesejahteraan negara menghendakinya.6 As-Siba’i mengemukan alasan bahwa segala apa yang dikemukakan itu tidak lebih kurang dari fakta yang memang nampak, dan kalau ditemukan dalam sejarah, 5

Al-Ghazali, Al-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadits, h. 50.

6

Ibidh., h. 63.

55

ada wanita-wanita yang sanggup memimpin negara tentera dan menyelami pertempuran-pertempuran, maka hal itu jarang sekali ditemukan. Jika, hal-hal yang jarang itu lalu ditonjolkan untuk menutupi dan melupakan tabiat yang nampak pada sebahagian besar kaum wanita dari masa ke masa sepanjang sejarah dan dikalangan semua bangsa-bangsa. Dan sampai sekarang ini, belum melihat negara-negara yang maju lalu bertindak latah mengerahkan kaum wanita ketengah-tengah segala macam lapangan hidup. Umpamanya belum ada negara yang menyetujui wanitanya menjadi menteri pertahanan, atau menjadi Panglima Perang mengepalai keseluruhan tenteranya, atau memimpin sesuatu satuan tentera umtuk menggempur sesuatu daerah, atau memimpin sesuatu pleton saja umpamanya. Hal itu tidaklah menyebabkan wanita itu menjadi rendah, karena kehidupan ini tidaklah seluruhnya berjalan di atas satu rel saja yang merupakan kekerasan, kekuatan, kekejaman, dan ketegasan. Jika kehidupan ini demikian coraknya, tentulah dunia ini akan menjadi neraka yang tidak dapat ditanggungkan panasnya.7 Fakta sejarah ternyata bebicara, tidak seperti yang diasumsikan oleh As-Siba’i perempuan dalam Islam banyak yang mampu menjadi kepala negara. Dalam berbagai catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah dikenal sebagai kepala negara dan nama mereka disebut-sebut dalam khutbah Jum’at, begitu juga nama mereka tertera pada uang logam. Seperti di New Delhi ada Razia Sultan (634 H), di Mesir ada Syajarat ad-Durr, di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681H) dan ramai lagi yang tidak tersebut. 7

Ibid., h. 65.

56

Kesimpulannya hadits yang dijadikan dalil oleh As-Siba’i adalah sahih yang disebut dalam kitab hadits paling sahih, yaitu sahih Bukhari. Adalah tidak pantas membiarkannya tanpa menyebarkan apa-apa kebaikan darinya. Hasilnya masih diragukan pada suatu yang sahih. Bolehkah kita bina satu hukum syara’ yang umum yaitu haram melantik wanita sebagai kepala negara berdasarkan bukti yang diragui atau Zhonni al-Thubut dan hadits ahad. Pada pandangan penulis, penulis tidak mengatakan wanita boleh menjabat jabatan kepemimpinan tertinggi negara, akan tetapi sebaliknya bukti yang melarang wanita memimpin belum mencukupi.

2. Hak memilih wakil-wakil rakyat Dalam hal memilih wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain hak memilih dalam pemilu. Menurut pendapat As-Siba’i yang juga sebenarnya merupakan pendapat sejumlah pakar dalam bidang syariat ketika berdialog antara mereka tentang sejauhmana agama menetapkan atau mengakui hak pilih dan pencalonan kaum wanita. Dan setelah diadakan pembicaraan dan penelitian tentang arah dari beberapa arah pemikiran, akhirnya ditetapkan bahwa Islam tidak melarang pemberian hak memilih itu kepada wanita. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan, disitu dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dan dalam Islam, wanita itu tidak dilarang

57

menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat. Ini berikutan negara Suriah ketika itu untuk pertama kalinya hak memilih diberikan kepada wanita pada tahun 1950 M. Pada masa itu ditetapkan undang-undang pemilihan yang baru, yang mana di dalamnya diberikan hak penuh untuk memilih kepada kaum wanita, dan undang-undang ini diwajibkan kepada seluruh bangsa. Pada tahun itu juga dibentuk Dewan Konstituante, dan terus langsung mulai menyusun undang-undang dasar.8 Namun, menurutnya lagi dalam membenarkan wanita untuk turut memilih wanita itu dilarang bercampur aduk dengan kaum pria pada waktu mengadakan pemungutan suara dan mengajukan calon, yang akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Seperti bercampur gaulnya laki-laki dan wanita, dan mempamerkan kaum wanita itu dihadapan orang ramai, dan membuka wajah-wajah mereka yang sebenarnya diperintahkan ditutup. Dan untuk menghindarkan hal-hal yang terlarang ini sudah ditetapkan bahwa wanita datang ke tempat pemilihan dan setelah melaksanakan tugasnya mereka harus langsung kembali ke rumah tanpa bercampur dengan laki-laki dan tanpa terjadi hal-hal terlarang.9 Jelaslah di sini penulis bersetuju dengan As-Siba’i dalam masalah hak pilih tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dalam masyarakat yang masih tertutup, yang di dalamnya kaum wanita tidak bebas bergerak, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan, serta dikucilkan secara total dari 8

Ibid., h. 222.

9

Ibid., h. 222.

58

kaum laki-laki. Kondisi masyarakat seperti itu membutuhkan penanganan yang pelahan-lahan dan beransur-ansur. Di dalam masyarakat yang sudah terbuka yang di dalamnya kaum wanita dapat mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak perlu lagi ada cara beransur-ansur. Bahkan, tindakan konkret akan membuat berbagai macam unsurnya saling berinteraksi dan menghasilkan berbagai perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, baik terhadap pola pikir wanita buta aksara yang hanya mengikuti pendapat ayah dan suaminya, atau pola pikir masyarakat awam yang tunduk pada sikap keluarga atau mengikuti sikap orang-orang kaya dan berkuasa, atau juga terhadap pola pikir calon-calon kalangan tradisional untuk mewakili rakyat. Di lapangan akan terlihat sosok-sosok dan partai-partai yang membawa prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran baru. Mereka sudah pasti menjalankan peran tertentu dalam memberikan penyuluhan terhadap kaum laki-laki dan wanita. Melakukan tindakan konkret dengan tirk-trik baru kan menarik simpati kaum laki-laki dan wanita meskipun dia buta huruf serta akan mampu menumbuhkan kesadaran yang terus berkembang sejalan dengan perputaran waktu sehingga mereka memiliki aspirasi yang bebas dan pendapat yang mandiri serta bersumber dari keyakinan dan kepentingannya.

3. Hak dipilih sebagai ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaidah ushul mengatakan bahwa yang asal dalam semua perkara adalah boleh. Mengingat tidak adanya pelarangan agama terhadap hak wanita untuk dicalonkan, jadi pencalonan wanita pada dasarnya boleh-boleh saja. Adapun soal

59

penerapannya secara konkret, kita ambil segala sesuatu yang diperbolehkan agama, sesuai dengan situasi dan kondisi, serta bermanfaat bagi kita semua. 10 Terkait dengan ini, Musthafa As-Siba’i menyatakan pendapatnya bahwa, jika prinsip Islam tidak melarang wanita menjadi pemilih, apakah dia dilarang menjadi wakil? Untuk menjawab pertanyaan ini, ia terlebih dulu menjelaskan tabiat dan sifat dewan perwakilan rakyat yang harus kita memahaminya. Jabatan ini tidak terlepas dari dua tugas pokok, yaitu membuat undang-undang dan peraturan, serta melakukan pengwasan terhadap langkah-langkah dan kebijakan dewan eksekutif.11 Mengenai tugas menetapkan undang-undang sebenarnya dalam Islam tidak ada suatu ajaran yang mencegah kaum perempuan untuk menjadi pembuat undangundang. Ini karena membuat undang-undang itu pada dasarnya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas, serta mendalami kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan halhal yang sangat mendesak bagi masyarakat, yang kira-kira tidak dapat ditangguhkan lagi. Dan Islam sudah memberikan hak belajar, menuntut ilmu kepada laki-laki dan perempuan sama saja. Dalam sejarah Islam kita penuh memuat nama-nama kaum wanita yang menonjol dalam ilmu Hadits, Fiqih, dan kesusasteraan Arab, dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang lain-lain. Di samping itu, tugas mengawasi kekuasaan eksekutif, maka sebenarnya tugas itu tidak lain dari perbuatan menyuruhkan berbuat

10

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama, h. 537. 11

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h, 223.

60

baik dan melarang berbuat buruk (Amar ma’ruf Nahi mungkar).12 Sedang kaum pria dan kaum wanita itu sama dalam pandangan Islam, seperti firman Allah: surah attaubah ayat 71:           

             

   “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat dari Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 9: 71)

Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa dalam ajaran-ajaran Islam tidak ada larangan yang menyebabkan wanita kehilangan haknya untuk menjadi wakil rakyat, baik untuk membuat undang-undang ataupun mengawasi pelaksananya. Namun, menurut As-Siba’i kalau ditinjau dari segi lain, maka akan ditemukan bahwa prinsip dan peraturan umum dalam Islam membendung kaum wanita untuk mempergunakan haknya ini. Bukan karena kurangnya kecakapannya tetapi karena terdapatnya faktor-faktor yang bersangkutan dengan kesejahteraan keluarga,

12

Ibid., h. 224.

61

kesejahteraan

masyarakat,

karena

memelihara

kesejahteraan

rumah

tangga

umpamanya, menyebabkan wanita harus menumpahkan seluruh perhatiannya kepada rumah tangganya dan jangan sibuk mengerjakan sesuatu yang lain. Demikian juga, pergaulan wanita dan laki-laki yang bukan muhrimnya dengan bebas, hukumnya haram dalam Islam, terutama sekali dua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya itu. Demikian juga wanita membukakan bahagian badannya, selain muka dan tapak tangannya, hukumnya haram dalam islam. Dan juga kepergian wanita ke luar negeri tanpa disertai oleh muhrimnya juga haram hukumnya.13 Inilah tinjauan dari segi kedudukan wanita itu sebagai wakil rakyat. Dan dari segi lain dilihat pula bahwa Islam menitik beratkan kesejahteraan umum sebagai landasan utama dalam undang-undangnya, mana yang dibutuhkan oleh kesejahteraan umum itu dibolehkan dalam Islam sedang dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kesejahteraan umum itu maka Islam melarang dan mencegahnya. Dan kalau didiskusikan kedudukan wanita sebagai wakil rakyat, ternyata bahwa bahayanya lebih banyak dari manfaatnya.14 Ia mengemukakan bukti, dengan kejadian yang berlaku dalam pemilihan umum pada tahun 1957 M, yang mana di tempat-tempat perhimpunan kaum wanita di Damaskus, bahwa di sana perasaan tegang antara satu sama lain sudah memuncak dan sebagian ibu-ibu kaum bangsawan sampai melontarkan tuduhan yang tidak enak didengar oleh teliga siapa saja kepada teman-teman wanitanya yang nampaknya 13

Ibid., h. 225.

14

Ibid., h. 226.

62

mendukung salah seorang calon. Bahwa ketegangan itu itu kemudian meledak dalam bentuk pertengkaran sampai terjadi serang-menyerang, dan pukul-pukulan dengan sandal antara sesama wanita, sehingga polisi perlu turun tangan. Justru dari peristiwa itu, mereka yang tadinya mendukung pencalonan wanita untuk menjadi wakil rakyat itu merasa menyesal terhadap sikap mereka.15 As-Siba’i juga membuat penyelidikan dengan mengunjungi dunia Eropah sebanyak empat kali, menetap di sana beberapa bulan. Selama penyelidikan itu, ia tidak merasakan pengaruh ikut sertanya wanita barat itu aktif di bidang politik secara umum, sebagai anggota DPR secara khususnya. Ini karena ketika As-Siba’i mengunjungi Kantor DPR di Britania, dan turut menghadiri salah satu sidangnya yang cukup lama, kaum wanita yang menjadi anggota DPR semuanya tidak hadir.16 Menurut penulis dengan menganalisa kedua aspek itu akan jelas bagi syariat mengacu pada apa yang dikenal dalam terminologi Islam sebagai amar ma’ruf nahi mungkar dan memberikan nasihat tentang agama. Artinya, tugas ini wajib hukumnya bagi umat Islam, baik sebagai pemimpin ataupaun rakyat umum. Melaksanakan amar ma’ruf, nahi mungkar, dan menyampaikan nasihat dituntut dari semua kaum laki-laki dan wanita. Al-Quran dengan tegas menyatakan:

15

Ibid., h. 226-227.

16

Ibid., h. 230.

63

                            “Dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi Penolong bagi setengahnya Yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. AtTaubah 9: 71) Selama wanita berhak memberikan nasihat, mengemukakan mana pendapat yang benar menurutnya, melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dengan mengatakan, ini benar dan ini salah, maka tidak ada alasan melarang keanggotaannya di DPR guna melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya, masalah tradisi dan pergaulan boleh-boleh saja selama tidak ada larangan dari nash yang sahih dan tegas. 17 Hal ini terkait dengan asumsi bahwa dengan menyatakan wanita boleh duduk menjadi anggota DPR, tidak berarti bahwa wanita boleh bercampur baur dengan lakilaki yang bukan mahramnya tanpa batasan dan syarat, atau kegiatannya tersebut misalnya merugikan kepentingan suami, rumahtangga dan anak-anaknya, atau juga keanggotaannya di DPR membuatnya melanggar norma-norma Islam menyangkut pakaian, gerak-geri, dan pembicaraan. Tapi justru sebaliknya, semua harus dijaga dan diperhatikan sepenuhnya tanpa kecuali. 17

Abdul Halim Abu Syuqqah, Tahrirul Mar‟ah fi „Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama, h. 541.

64

Mengenai konsep kesejahteraan umum yang telah disebutkan sebelum ini, menurut penulis ini merupakan pertimbangan interpretatif As-Siba’i yang dianut tradisi masyarakat Suriah pada saat itu. Padahal, konsep kesejahteraan umum bisa berubah dari masa ke masa dan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Demikian juga berbeda cara-cara mengapresiasikannya.

4.

Hak menjadi pengawai negeri Sebelum ini telah diterangkan bahwa Islam dengan tegas melarang kaum

wanita untuk dijadikan sebagai kepala negara dan sudah dijelaskan apa hikmah larangan itu. Selain itu, As-Siba’i menambahkan pula bahwa jabatan yang disamakan dengan menjadi kepala negara itu segala jabatan yang menyebabkan wanita itu mengemban pertanggungan jawab berat. Sebelum penulis lanjutkan perbahasan ini, apa yang dapat penulis paham tentang hak menjadi pengawai negeri adalah hak untuk bekerja di kantor-kantor pemerintah. Musthafa As-Siba’i menjelaskan bahwa dari segi sosialnya sudah jelas bahwa memberikan tugas kepergawaian kepada kaum wanita berarti wanita akan mendesak kaum pria dalam lapangan kerja mereka yang wajar. Dan kita sudah menyaksikan bahwa saat-saat wanita membanjir memenuhi kantor-kantor pemerintah, di saat-saat itu terlihat di pihak lain, pemuda-pemuda yang sudah menggondol ijazah yang tinggitinggi berkeliaran di jalan-jalan raya, mencari pekerjaan ke sana ke mari, atau dudukduduk sepanjang hari di warung-warung kopi, karena mereka tidak mendapatkan lowongan di kantor-kantor pemerintah. Menurutnya, benarlah bahwa mengangkat

65

wanita sebagai pengawai negeri dan mengerjakan tugas yang sebaiknya dikerjakan oleh laki-laki, sebenarnya tidak dinilai baik oleh kesejahteraan umum. Maka kalau misalnya banyak orang mengeluh karena sedikitnya laki-laki yang cakap untuk mengisi jabatan-jabatan di dalam negara, bolehlah dikatakan bahwa suasana itu memang mendorong untuk mengangkat wanita sebagai pengawai negeri. Tetapi kalau membolehkan wanita keluar dari tugas rumahtangganya dan lalu didudukkan dia di kantor-kantor pemerintahan, kemudian menolak pemuda-pemuda untuk memangku jabatanya yang wajar di kantor itu, dan menyuruh mereka pulang ke rumah atau berkeliaran hilir-midik di jalan-jalan raya adalah merupakan hal atau perbuatan menjungkir-balikkan dunia ini. Selanjutnya, hal itu dapat merusak susunan atau system masyarakat, dan menjalankan lokomotif negara ini menuju anarkhi dan kehancuran.18 Apa yang menyebabkan As-Siba’i berpendapat sedemikian adalah menurut penulis faktor sosial yang berlaku di negara Suriah ketika itu, yang mana di kantorkantor pemerintah diisi oleh pegawai-pegawai yang mayoritasnya terdiri dari kaum wanita. Menurut As-Siba’i sudah jelas bahwa wanita dalam melaksanakan tugasnya itu hampir tidak dapat melaksanakan separuh dari pekerjaan laki-laki, dan hal ini sudah disiarkan oleh Kepala Bahagian Kepergawaian Mesir pada tahun 1961. Sebagai bukti, ia tambahkan bahwa seorang karyawati jika berkumpul dengan temannya

18

Musthafa As-Siba’i, Al-Mar‟ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. h, 234.

66

sesama karyawati, maka mereka lau menghabiskan banyak sekali waktunya untuk mengobrol, membicarakan masalah-masalah yang berhubung dengan emosi masingmasing yang tidak ada hubungannya dengan tugas yang mereka emban, dan juga tidak menguntungkan kesejahteraan negara sedikit pun. Demikian juga Departemen Luar Negeri ketika itu sudah berhenti menempatkan karyawati di kantor-kantornya semenjak terbentuknya Republik Persatuan Arab, setelah mereka meneliti bahwa penempatan kaum wanita di kantor-kantor itu tidak ada faedahnya bagi negara, dan malahan merupakan pemborosan biaya dan menghabiskan waktu dengan sia-sia.19 Apa yang dapat penulis simpulkan di sini, As-Siba’i coba untuk menyatakan seolah-olah kondisi itu melebihkan kaum wanita dari kaum laki-laki, yang menyebabkan laki-laki tidak ada tempat untuk mencari kerja. Menurut hemat penulis As-siba’i hanya menilai dari segi kondisi yang terjadi di tempatnya ketika itu, sedangkan jika meneliti teks-teks Al-Quran dan hadits-hadits Nabi, tidak ada yang melarang wanita menjadi pengawai negeri dengan tetap menghormati nilai-nilai kesusilaan dan aturan syariat. Adapun kenyataan di lapangan sejauhmana besarnya jumlah wanita yang menduduki kantor-kantor pemerintah adalah soal lain, yang mana tergantung kemampuan individual dan kesiapannya untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki.

19

Ibid., h. 236.

67

5.

Hak Wanita dalam Memberi Kesaksian.20 Dalam hal yang terkait dengan peradilan, Musthafa As-Siba’i tidaklah

menjelaskannya secara rinci, akan tetapi ia hanya membicarakan mengenai masalah kesaksian wanita di pengadilan. Islam menetapkan bahwa hak-hak seseorang dapat ditetapkan dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil, atau seorang laki dan dua orang wanita. Hal ini di terangkan dalam ayat yang menerangkan masalah utang-piutang:               

       “dan hendaklah kamu menetapkan dua orang saksi dari kaum pria, kalau dua saksi itu tidak ada, maka diganti dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita, yang kamu setujui sebagai saksi, kalau-kalau lupa salah seorang dari wanita yang dua itu, maka akan diingati oleh temannya yang satu lagi”(Q.S. AlBaqarah: 2: 282). As-Siba’i mengatakan di sini jelas bahwa perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan, dan kecakapan. Jadi wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiaannya. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi, mestinya hal itu disebabkan sesuatu berada diluar kemuliaan dan penghormatan masyarakat kepada wanita itu. Dan kalau diperhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu 20

Ibid., h. 49-52.

68

bertindak bebas mempergunakan hartanya, Nampak bahwa Islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumahtangganya dan memelihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di rumah, biasanya sehari-harian, termasuk jam-jam yang biasa dilaksanakan perbuatan berjual-beli. Jadi kesaksian wanita terhadap sesuatu hak yang berhubungan dengan dilakukannya transaksi di kalangan masyarakat biasanya jarang sekali terjadi. Dan oleh sebab itu, maka adalah suatu hal yang wajar kalau wanita itu tidak begitu mementingkan usaha-usaha untuk mengingat-ingatnya, karena mungkin wanita itu melihat peristiwa itu terjadi hanya secara kebetulan, karena dia sedang lewat di jalan raya untuk suatu keperluannya dan ia tidak merasa perlu untuk memperhatikan kejadian itu. Maka kalau wanita itu dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin sekali ia lupa, atau tersalah dalam mengemukakan fakta, terpengaruh dengan

prasangkanya.

Tetapi

kalau

ada

temannya,

seorang wanita

lagi,

mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka berdua sama-sama lupa. Oleh sebab itu, sebagian ahli-ahli Fiqih menetapkan bahwa kesaksian wanita tidak diterima dalam masalah pidana. Sebabnya adalah seperti yang telah dikemukan di atas, bahwa biasanya wanita itu sibuk dengan urusan rumahtangganya, dan tidaklah mudah untuk

menghadiri

pertengkaran-pertengkaran

yang berakhir dengan

pembunuhan atau yang senada dengan itu. Dan sudah menjadi prinsip hukum Islam, bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan jika terdapatnya keragu-raguan. Maka kesaksian wanita terhadap suatu peristiwa pembunuhan termasuk hal-hal yang diliputi

69

keragu-raguan,

yaitu

keragu-raguan

tentang

tidak

sanggupnya

wanita

itu

mempersaksikan peristiwa itu, sesuai dengan keadaan jasmaniyyahnya pada waktu peristiwa itu terjadi. Jelas As-Siba’i lagi, pengertian ini juga diperhatikan dalam menetapkan wanita itu sebagai saksi dalam hal-hal yang tidak biasa dihadirinya. Sebaliknya, dalam hal-hal yang memang biasa dipersaksikan oleh wanita, maka kesaksiannya diterima, walaupun hanya sendirian saja, terutama dalam hal-hal yang tidak biasa dipersaksikan oleh laki-laki. Sebagai contoh misalnya ahli-ahli Fiqih menetapkan Hukum Islam, bahwa seorang wanita sudah pernah melahirkan, atau sudah janda, atau masih gadis, dan juga dalam masalah adanya cacat jasmani pada anggota vital seoarng wanita. Semua ini berlaku pada masa lalu, karena pada waktu itu tidak ada yang mengurus wanita itu kalau melahirkan, kecuali kaum wanita saja, dan demikian juga merawatnya, dan juga meneliti ada atau tidaknya cacat jasmaninya. Jadi masalahnya bukanlah masalah kemuliaan dan kehinaan, bukan pula masalah ada atau tidaknya kecakapan, tetapi masalah keyakinan dalam menetapkan sesuatu hukum, dan supaya hakim menguasai persoalan yang terjadi. Dan memang hal itu sangat dipentingkan oleh semua Undang-Undang yang adil.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahaskan secara jelas pada bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa perempuan menurut Islam mempunyai hak dalam berpartisipasi politik, atas dasar prinsip persamaan untuk ikut aktif bersama kaum laki-laki, membangun, mengubah dan membebaskan energi-energi dalam masyarakat. Untuk itu suatu upaya yang wajib untuk melibatkan perempuan dalam kehidupan politik. Ini karena dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang melarang perempuan untuk menikmati hak-hak tersebut, sebaiknya sesuai dengan fitrah keperempuanannya dan syariat. 2. Musthafa As-Siba’i dengan jelas mengemukakan bahwa Islam telah memberikan hak politik kepada perempuan, yaitu hak memilih dan dipilih. Namun, menurutnya terdapat posisi yang tidak diperbolehkan untuk di duduki oleh perempuan yaitu perempuan menjadi kepala pemerintah dilarang tegas oleh Islam. Akan tetapi As-siba’i berpandangan bahwa perempuan tidak perlu menggunakan hak yang telah diberikan kepada mereka. Hal itu menurutnya disebabkan karena ia memandang bahwa ketika kaum perempuan tidak menggunakan hak itu, hal ini dapat mendatangkan kebaikan sosial. Namun

69

71

demikian, ini merupakan ijtihad atau pandangannya dalam menilai kebaikan mengikut adat dan ikutan masyarakat. Bahkan pula kebaikan sosial itu boleh berubah dari satu zaman ke satu zaman yang lain, dari sebuah negara ke negara yang lain karena wujudnya perbedaan pandangan dalam menilainya. 3. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Musthafa As-Siba’i tentang partisipasi politik perempuan, secara umumnya adalah faktor sosial yang terjadi ketika itu. Antara faktor-faktor lain lagi, As-Siba’i selaku Muraqib ‘am Ikhwanul Muslimin coba untuk menanggapi problematika yang terjadi pada saat itu, untuk membuat perbaikkan terhadap dalam masyarakat Islam terutamanya masyarakat Suriah ketika hayatnya. Dengan kajian-kajian yang telah dilakukannya di sebagian negara-negara barat, yang mana tidak berjayanya wanita dalam partisipasi politik.

B. Saran 1. Kepada kaum perempuan khususnya, politik dan kenegaraan adalah sebagian dari sistem Islam dan menjadi kewajiban kepada kita untuk sama-sama berpartisipasi demi mengemban amanah sebagai insan Mukallaf yaitu yang dipertanggungan jawab sama seperti laki-laki, dan Islam juga mengharuskan perempuan untuk memiliki kesadaran politik serta membolehkan mereka berkiprah dalam politik tanpa melupakan tabiat aslinya dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkannya.

72

2. Kepada semua masyarakat Islam, khususnya di Indonesia agar mengoptimalkan segala usaha supaya kaum perempuan semuanya sadar dan faham tentang hakhak dan kewajiban mereka yang telah diberikan oleh Islam dan seterusnya menghayati serta melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Quran al-Karim Abu Syuqqah, Abdul Halim, Tahrirul Mar’ah fi ‘Ashrir Risalah. Penerjemah Chairul Majid, Kebebasan Wanita ( Jakarta: Gema Insani 2000 ) Cet. Pertama. „Aqil, al, Abdullah, Mereka Yang Telah Pergi ( Jakarta Timur : Al-I‟Tishom Cahaya Umat 2010) Cet. Pertama. Asqalani, al, Ibnu Hajar, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: al-Maktab al-Islam, Dar al-Soader, t.t.), Jilid 6. Az-Zindani, Abdul Majid, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam (Jakarta: al-I‟tishom Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama. Baltaji, Muhammad, Makanah Al-Mar’ah fi Al-Quran wa As-Sunnah. Penerjemah, Afifuddin Said, Kedudukan Wanita dalam Al-Quran dan As-Sunnah ( Solo : 2007, Media Insani ) Cet. Pertama. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta: Gramedia, 2007 ), Cet. Ketigapuluh. Daud, Musthafa Haji, Pengantar Politik Islam ( Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1997 ), Cet. Pertama. Ensiklopedia Indonesia, ( Edisi Khusus ). Jakarta: PT Lehtiar Baru-van Hoeve, 1980. Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, Fiqh Siyasah Menurut Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ( Kuala Lumpur : Pustaka Syuhada, 2000) Cet. Pertama. Hakim, al, Ali Husain, Membela Perempuan ( Jakarta: Al-Huda, 2005 ), Cet. Pertama. Harun, Mohd Sufian, Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian Kelantan (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi ( Jakarta: Teraju 2004 ) Cet. Pertama.

73

74

Ja‟far, Muhammad Anis Qasim, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. Penerjemah Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Jakarta: Amzah 2008 ), Cet. Kedua. Khaldun, Ibnu, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Kelima. Khatimah, Najmah Sa‟idah dan Husnul, Revisi Politik Perempuan (Bogor : Cv Idea Pustaka Utama, 2003) Cet. Pertama. Manas, Shayuthy Abdul, Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Selangor : Pts Publication & Distributors 2008) Cet. Pertama. Muhammad al-Bukhari, Abdullah, Sohih Abi Abdullah al Bukhari, Beirut, Darul Fikr, Juzu‟ 1&9. Musthafa, Ibn, Wanita Menjelang Tahun 2000 ( Bandung: Al-Bayan, 1995 ) Cet. Keempat. Nasir, Fatimah Umar, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Jakarta: CV. Cendekla Sentra Muslim, 2003), Cet. Pertama. Nasucha, Achmad Masruch, Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam ( Semarang : CV Toha Putra, 1984 ) Cet. Pertama. Quthub, Sayyid, Fi Dzilalil Al-Qur’an (Beirut: Dar al-Syuruq, 1978), Cet. Kedua. Sabiq, Sayyid, Fiqih as-Sunnah (al-Qaherah: Dar al-Rayyan Turats, 1991), Jilid 2. Siba‟i, as, Musthafa, As Sunnah wa makanatuha fit tasyri’il Islam ( Beirut : AlMaktab Al-Islam, 1985 ) Ct. Pertama. Siba‟i, as, Musthafa, Min rawa’i hadharatina ( Beirut : Darul Irsyad, 1968 ), Cet. Pertama. Siba‟i, as, Musthafa, Syahrul Qanunil Ahwalis Syakhshiyyah ( Damsyik: Al-Maktab Al-Islami, 1966 ), Cet. Pertama. Siba‟i, as, Musthafa, Al-Istisyraq wal Mustsyriqun. Penerjemah Ibnu Burdah, Membongkar Kepalsuan Orientalisme ( Jakarta: Mitra Pustaka 1997 ), Cet. Pertama. Siba‟i, as, Musthafa, Isytirakiyyatul Islam. Penerjemah M. Abdai Ratomy Kehidupan Sosial Menurut Islam ( Bandung: C.V. Diponegoro 1993 ), Cet. Keempat.

75

Siba‟i, as, Musthafa, Al-Mar’ah baina Fiqh wa Qanun. Penerjemah Chadidjah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang ( Jakarta: Bulan Bintang 1977 ) Cet. Pertama. Syalthut, Mahmud, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Jeddah, Dar al-Syuruq, 1970), Cet. Kedua. Tahido, Huzaemah, Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita: Tuntunan Islam tentang Kemitrasejajaran Pria dan Wanita (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999), Cet. Kedua. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia ( Jakarta: D Jambatan, 1992 ), Cet. Pertama. Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1998 ), Cet. Pertama. Ziyadah, Asma‟ Muhammad, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama.

Situs Internet: Abu Ridhwan, “Mengenali Kisah Hidup Perjuangan Musthafa Al-Siba‟iyy (19151964)”, artikel diakses pada 10 Oktober 2010 dari http://tarbiyyahpewaris.blogspot.com. Ferry Nur, “Syekh As-Siba‟i: Pejuang Palestina dari Suriah”, artikel diakses 07 Disember dari 2010 http://walausetitik.blogspot.com.