GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS PRODUKSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakannya pelatihan berbasis produksi (production training centre) yang berkualitas dan berkesinambungan pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dibentuk pelatihan berbasis produksi (production training centre) yang kejuruannya disesuaikan dengan potensi daerah masing masing; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Produksi pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13/Men/1999 tentang Pengelolaan Production Training Centre Cibitung, Surabaya dan Medan; 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2978/M/SJ/1999 tentang Petunjuk Pengelolaan Pusat Latihan Produksi Cibitung, Surabaya dan Medan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS PRODUKSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR.
Pasal 1 Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Produksi pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Pasal 2
-3-
Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Produksi dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelatihan berbasis produksi (production training centre) di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2) Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk : a. melatih tenaga-tenaga terampil dalam suatu proses produksi, sehingga kesenjangan antara lulusan pelatihan dengan persyaratan keterampilan dan kualifikasi yang diminta pasar kerja dapat dipenuhi; b. mengoptimalkan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja untuk melatih tenaga kerja secara terus menerus tanpa tergantung anggaran pemerintah; c. memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia menjadi komoditi yang laku jual di dalam negeri maupun untuk ekspor, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pelatihan berikutnya (revolving fund); d. mengembangkan kemampuan untuk membiayai seluruh atau sebagian pemeliharaan fasilitas fisik, peralatan dan mesin-mesin pelatihan berbasis produksi (production training centre) dengan menambah kegiatan-kegiatan yang memacu pendapatan (swadana).
Pasal 3 (1) Manajemen pelaksana kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre) bersifat tersendiri dan tidak bercampur dengan manajemen Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2) Kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre) bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
(3) Kegiatan
-4-
(3) Kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kepala di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (4) Kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadikan siswa berkompeten dan mampu menghasilkan produksi yang laku jual, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai proses kegiatan berikutnya secara berulang-ulang (revolving fund).
Pasal 4 (1) Untuk menjadikan siswa berkompeten dan mampu menghasilkan produksi yang laku jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), perlu dibetuk Tim Pengelola Kegiatan Pelatihan Berbasis Produksi (production training centre) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2) Anggota Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : a. pimpinan pengelola; b. staf administrasi; c. instruktur; dan d. asisten instruktur. (3) Pimpinan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Unit Pengelola Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Pasal 5
-5-
Pasal 5 Kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre), dibiayai dari : a. bantuan pihak lain atau bersumber dari anggaran pemerintah (untuk modal awal); b. pendapatan dari penjualan hasil produksi atau jasa; dan c. sumber lain yang tidak mengikat.
Pasal 6 (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis produksi (production training centre) dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, serta pejabat eselon di bawahnya. (2) Pimpinan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Pasal 7 Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan upaya maksimal untuk membiayai operasional kegiatan yang meliputi bahan, listrik, maintenance, honor dan biaya yang terkait lainnya, dan diadministrasikan sesuai aturan yang berlaku, dengan diaudit oleh auditor independen/akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai atasan langsung.
Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Pasal 9
-6-
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
-7-
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 11 Desember 2014 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 82, SERI E.
