GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: a. bahwa wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil perlu dikelola dengan baik melalui penyusunan Rencana Strategis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K); b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir secara bedaya guna, berhasil guna, lestari dan berkelanjutan perlu adanya penyusunan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau Kecil perlu melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Bali;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2005 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BALI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Bali. 5. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Pengelolaan Pesisir adalah Rencana Pengelolaan Pesisir Provinsi Bali yang menggambarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Provinsi Bali dalam pengelolaan wilayah pesisir. BAB II SISTEMATIKA Pasal 2 Sistematika Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bali adalah sebagai berikut: BAB BAB BAB BAB BAB
I II III IV V
: : : : :
PENDAHULUAN; GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI; KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS; KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN; dan PENUTUP. Pasal 3
Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III PENUTUP Pasal 4 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Januari 2013 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar. pada tanggal 14 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 4
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
