Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
FUNGSI KOMITE SEKOLAH DALAM PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH DI SD NEGERI 19 KOTA BANDA ACEH Hasmiana Hasan (Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Unsyiah) ABSTRAK Penelitian yang berjudul ”Fungsi Komite Sekolah dalam Pengembangan dan Implementasi Program Sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh” ini mengangkat masalah bagaimana fungsi Komite Sekolah dalam pengembangan dan Implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Komite Sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah pengurus komite sekolah yang terlibat secara langsung dalam kepengurusan. Adapun jumlah subkek penelitian adalah sebanyak 22 orang. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik non tes dalam bentuk angket dan pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan persentase. Hasil penelitian bahwa komite sekolah kurang berperan dalam menentukan kebijakan sekolah. Peran komite sekolah hanya sebatas menerima laporan dari kepala sekolah. Komite sekolah kurang dilibatkan dalam hal mengambil kebijakan sekolah. Komite sekolah hanya dilibatkan saat pengumpulan dana dari masyarakat. Simpulan dari hasil penelitian adalah fungsi komite sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih kecil. Keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan dan Implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh hanya 36,37%. Komite sekolah akan berfungsi penuh dilibatkan oleh pihak sekolah jika ada kaitannya dengan pendanan sekolah yang memerlukan bantuan dari masyarakat. Kata Kunci: komite sekolah, pengembangan, implementasi, program sekolah
PENDAHULUAN Kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah bisadilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitar sekolah. Sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS) dalam sistem manajemen sekolah, 1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Menurut Hendarmoko dan Samsuddin (2008:32) menyatakan pembentukan komiet sekolah bertujuan: a.
mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program ditingkat pendidikan.
b.
meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
c.
menciptakan kondisi tranparan, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Berdasarkan pendapat jelaslah bahwa kehadirannya tidak hanya sekedar
sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Agar komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula. Harapannya kehadiran komite sekolah dapat membantu pihak sekolah dan orang tua dalam menjembatani hubungan sekolah. Realiatanya komite sekolah belum mampu menjadi penghubung antara sekolah dengan pihak masyarakat Fenomena-fenomena yang muncul antara lain komite yang terbentuk tidak berfungsi (hanya papan nama) atau kehadiran komite sekolah hanya bersifat formalitas semata, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, terjadinya persekongkolan antara kepala sekolah dan komite sekolah, ada anggapan komite sekolah memiliki peran seperti mengumpulkan dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka, ada anggapan lain bahwa komite sekolah dianggap sebagai masalah baru 2
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
oleh orang tua murid karena menjadi aktor utama dibalik mahalnya biaya sekolah. Setelah melihat fenomena-fenomena ini muncul pertanyaan “mengapa komite sekolah tidak/belum berfungsi secara optimal. Komite sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Komite Sekolah telah dibentuk di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk Komite Sekolah. Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tersebut hanya merupakan acuan, bukan merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis). Hal tersebut tesirat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: ”pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini (Depdiknas, 2005:2)”. Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut. a.
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
b.
Meningkatkan
tanggung-jawab
dan
peran
serta
masyarakat
dalampenyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c.
Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Suptapto, 2005:34)”. Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya
komite sekolah sebagai tempat atau wadah masyarakat menyalurkan pendapat terhadap kebijakan yang akan diambil sekolah. Dengan turut sertanya masyarakat dalam pengambilan kebijakan sekolah dapat menciptakan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah. Selain dari pada itu keberadaan komite sekolah akan 3
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
mampu menciptakan sikap transfaransi sekolah, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan. Di mana selama ini sepertinya masyarakat hanya menerima kebijakan yang diambil sekolah tanpa berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Hasil
penelitian
yang
dilakukan
oleh
Hanapiah
Muhi
(2008)
menyimpulkan bahwa: Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan ini tidak serta merta memenuhi fungsinya sebagai lembaga yang mampu memanifestasikan keterwakilan takeholder pendidikan, dalam arti belum mampu mewakili keinginan stakeholder dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Proses pembentukan dan pengisian personil yang menjadi pengurus dan anggota komite sekolah tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Banyak indikasi bahwa lembaga ini lebih dominan dibentuk oleh kepala sekolah dan personil yang terpilih menjadi pengurus dan anggotanya pun lebih didominasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat (dianggap dapat bekerjasama) dengan kepala sekolah atau orang-orang yang secara spesifik tidak (belum tentu) memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang seluk beluk dunia pendidikan. Ditambah lagi sikap anggota komite sekolah yang terpilih bersifat acuh dengan persoalan yang muncul dan berkembang sekitar persekolahan. Sikap acuh ini disinyalir merupakan gambaran rendahnya kapasitas anggota komite dan sekaligus juga gambaran dari kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di tanah air, terutama di tingkat sekolah. Kasus di atas merupakan segelintir kasus yang terdapat di sekolah antara orang tua dan sekolah Menurut Depdiknas (2006:5) fungsi dari komite sekolah adalah:. a.
Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b.
Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dengan usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
c.
Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d.
Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana 4
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan. e.
Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
f.
Menggalang dana dari masyarakat dalam rangka pembiayaan dari penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g.
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyeleng-garaan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Berdasarkan fungsi komite sekolah yang dipaparkan di atas, jelas bahwa
pada prinsipnya fungsi komite sekolah adalah mitra kerja dari sekolah yang berfungsi membantu mengembangkan keperluan sekolah, baik yang menyangkut dana, penyusunan kerja sekolah dan arah pengembangan sekolah. Kalau ada yang berpendapat bahwa komite sekolah hanya mengusahakan dana untuk sekolah ini merupakan pendapat yang keliru. Tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah dalam melaksanakan program kerja adalah: 1) Identifikasi Masalah Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki maslah yang berbedabeda. Langkah yang perlu dilakukan oleh komite sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalan identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi. 2) Menentukan prioritas Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang. Dengan memproritaskan pemecahan masalah yang penting dan utama, maka perkerjaan komite sekolah akan menjadi lebih mudah dan jelas. 3) Analisis masalah Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topik yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakukan. Menurut Depdiknas (2006:14) 5
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
identifikasi faktor-faktor penyebab masalah dengan (a) membuat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi masing-masing alternatif, (b) memilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama, dan (c) membuat perencanaan untuk pemecahan masalah”. Kemudian komite sekolah membuat perencanaan pemecahan masalah. Pembuatan identifikasi masalah dapat disusun melalu perencanaan program yang akan dilakukan oleh komite sekolah. Contoh dari program identifikasi masalah adalah sebagai berikut: Tabel 1: Perencanaan Program Kerja Komite Sekolah No
Perencanaan
Kegiatan
Sumber
Penanggung
Indicator
dan program
yang dapat
daya yang
jawab
pemecahan dan
mengatasi
di perlukan
permasalahan masalah
1
Peningkatan
Melakukan
a. Dana
Kepala seksi
kualitas
les
(masyara
peringatan
pembelajaran
tambahan
kat +
muu
sekolah)
(anggota
a. Lulus UN
komite sekolah dewan guru) Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dalam sistem manajemen sekolah, komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, 6
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komite sekolah juga merupakan fungsi kontrol dari pada pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Walaupun komite sekolah tidak dapat mengambil tindakan, tetapi minimal komite sekolah dapat memberikan sumbang saran guna perkembangan kemajuan sekolah. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi kualitas subjek bukan jumlah subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah yang berjumlah 22 orang pemilihan subjek di sesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini Adapun jumlah subjek penelitian ini adalah sebagai berikut. Tabel 2: Jumlah Pengurus Komite Sekolah SD Negeri 19 Kota Banda Aceh No 1
Jabatan Penasehat
Nama personil 1. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Timur 2. Kepala Desa Rukoh 3. Kepala Dusun
2
Pembina
1. Kepala SD Negeri 19 Kota Banda Aceh
3
Ketua
1. Drs. Arius Abdul Kadir
Wakil Ketua
2. Munawir
4 5 6
7
Sekretaris
Wakil 1. Drs. Yusrizal Yubhar
Sekretaris
2. Darkasyi A.Ma
Bendahara
1. Fathullah, S.H
Wakil Bendahara
2. Mariani A.Ma
Seksi Keamanan
Hamdani
Ketua
1. Abdullah
Anggota
2. M.Syahrial
Anggota Pengurus
1. Mailida 2. Hj. Nurhayati S.Pd 3. Hj. Nurahmi 7
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
4. Jamilah 5. Herawati S.Pd 6. Hernita 7. Marjuita 8. Darmawati 8
Nara sumber
1. Drs. Tgk. Ilham Bintara 2. Drs. Nurdin Ali
Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data. Data yang diperoleh akan menjadi informasi yang dapat diolah untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian Teknik 24 yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Penjelasan dari teknik pengumpulan data penelitian ini adalah: 1) Angket Pertanyaan yang diajukan pada angket penelitian terdiri dari 43 pertanyaan. Angket nomor 1,2,3,23,25,26, tentang visi sekolah, angket nomor 4,5,6 tentang tujuan sekolah, angket nomor 7,8,9,10 tentang rencana kerja sekolah, angket nomor 11,12,13,14,15,16,17,18, tentang penyusunan peraturan sekolah, angket nomor 19,30,31,33 tentang sarana prasana, angket nomor 34,37,38 pembinaan siswa, angket nomor 20,21,35,36 kualitas guru, angket nomor 24,28 keuangan sekolah, angket nomor 29 kerja sama dengan instansi, angket nomor 22,27,32,39,40,41,42, dan 43 tentang evaluasi dan pengawasan. 2) Wawancara Wawancara dilakukan adalah secara terbuka tetapi terstruktur. Artinya terstruktur, wawancaradilakukan dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tetapi adakalanya pertanyaan muncul kembali dari jawaban responden.
8
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik persentase. Adapun persentase yang dihitung adalah jawaban responden terhadap angket penelitian. Rumus persentase yang digunakan adalah sebagai berikut. P=
x 100%
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dalam pengembangan program sekolah, fungsi komite sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jawaban responden dari angket penelitian yang disebarkan. Pada perumusan, penetapan, sosialisasi visi dan misi sekolah, keterlibatan komite hanya 36,37%. Fungsi komite sekolah dalam merumuskan, menetapkan, mensosialisasikan tujuan sekolah hanya 36,37%.. Fungsi komite dalam menetapkan rencana kerja sekolah juga masih kecil, komite sekolah hanya 36,37%. Ini menunjukkan bahwa fungsi komite yang ditetapkan oleh Depdiknas (2006:5) yang menyatakan komite sekolah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan”. Di dalam menyusun rencana anggaran sekolah keterlibatan komite sekolah juga masih kurang, di mana fungsi keterlibatan komite sekolah hanya 36,37%. Keterlibatan komite sekolah dalam manajemen organisasi sekolah juga kurang dilibatkan, di mana keterlibatan kimite sekolah hanya 13,63%. Keterlibatan komite sekolah penentuan peraturan sekolah, tata tertib sekolah, dan pengembangan budaya sekolah masih kurang. Di mana keterlibatan komite sekolah hanya 36,37%. Keterlibatan dalam pengawasan program sekolah 36,37%. Keterlibatan
terhadap
arah
kebijakan
sekolah
13,63%.
Keterlibatan
penyelenggaraan keuangan sekolah 13,63%. Keterlibatan dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja dan pengawasan program kerja hanya 46 36,37%. Keterlibatan terhadap pengembangan sekolah dan pengadaan sarana belajar hanya 13,63%. Keterlibatan dalam pengembangan budaya sekolah untuk
9
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
membentuk karakter siswa hanya 36,37%. Kenyataan ini tentu saja bertentangan dengan aturan. Menurut Depdiknas (2006:5) menyatakan komite memberikan masukan tentang rencana anggaran pendidikan, kriteria kerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. Fungsi komite yang paling dominan adalah dalam penghimpunan dana dari masyarakat untuk keperluan sekolah. Hal ini mencapai 100%. Ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa komite sekolah sebagai jembatan menyampaikan programprogram sekolah kepada masyarakat khususnya sehubungan dengan pendanaan. Sementara keterlibatan dalam penggunaan dana sekolah, keterlibatan dari komite sekolah masih kurang yaitu 13,63%. Keterlibatan dalam menyusun pertanggung jawaban keuangan sekolah juga masih kecil yaitu 13,63%. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara , bahwa komite sekolah hanya menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak sekolah tanpa dilibatkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada komite untuk diteruskan kepada masyarakat. Sepertinya komite sekolah hanya difungsikan sebagai penyampai informasi dari sekolah kepada masyarakat tanpa diikutsertakan dalam kegiatan sekolah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, jelas fungsi komite sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih belum baik. Di mana ada hal-hal yang memang komite sekolah terkadang tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Sekolah akan melibatkan komite sekolah secara penuh jika ada kaitannya dengan pengumpulan dana dari pihak masyarakat. Sementara dalam implementasi penggunaan dana setelah dikumpulkan tidak banyak yang tahu komite sekolah. Dapat dikatakan bahwa komite sekolah hanya berperan melegalkan semua kegiatan yang dilakukan sekolah. Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan komite sekolah Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah diperoleh keterangan bahwa untuk memotivasi komitmen masyarakat dengan cara memberikan penjelasan tentang peran masyarakat terhadap sekolah melalui sosialiasi dan rapat-rapat kerja. Bagi masyarakat yang kurang peduli terus dilakukan himbauan. Kerja sama komite dengan sekolah berjalan dengan baik. Pihak sekolah berjalan sesuai dengan tupoksinya, sedangkan komite sekolah berjalan dengan tupoksinya. Ada hal-hal yang perlu dibicarakan 10
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
melalui rapat umum tetapi ada juga yang hanya dihadiri oleh anggota komite yang berkompeten. Sebagai komite sekolah, peran komite dalam menjembatani sekolah dan masyarakat sangat penting. Ada hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat terhadap sekolah, maka komite sekolah menyampaikannya, begitu juga sebaliknya. Sebagai komite sekolah berfungsi memberikan masukan kepada pihak sekolah melalui penyampaian saran atau aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat terhadap sekolah. Sebagai komite sekolah, juga ikut serta dalam melakukan pengawasan, tetapi pada tupoksi yang telah disepakati. Komite sekolah juga tidak boleh mencampuri urusan sekolah terlalu jauh semasih berjalan pada aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Komite sekolah yaitu diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan pengawasan tentang kegiatan sekolah yang berhubungan dengan komite sekolah dilakukan melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala sekolah melalui jalur rapart. Biasanya rapat dilakukan pada awal tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Selain dari pada itu, sekretaris komite juga mencatat semua keputusan dalam rapat. Kemudian menjelaskan kepada masyarakat yang masih kurang jelas dalam waktu tertentu. Hal ini penting, karena tidak semua masyarakat menerima apa yang disampaikan oleh pihak sekolah. Hal inilah yang harus dijembatani oleh komite sekolah, khususnya sekretaris komite dalam memberikan pandangan pandangan kontruktif kepada masyarakat. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan bahwa fungsi komite sekolah dalam pengembangan dan implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih kecil. Keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan dan Implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh hanya 36,37%. Komite sekolah akan berfungsi penuh dilibatkan oleh pihak sekolah jika ada kaitannya dengan pendanaan sekolah yang memerlukan bantuan dari masyarakat. Dalam hal ini komite sekolah berada paling depan dalam menjelaskan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaan sekolah, pengelolaan keuangan, penentuan kebijakan sekolah, sepertinya pihak komite sekolah kurang dilibatkan. 11
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala
JURNAL PESONA DASAR Vol. 2 No.3, Oktober 2014, hal 1-12 ISSN: 2337-9227
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan agar pihak sekolah SD Negeri 19 Banda Aceh dapat mengikutsertakan komite sekolah dalam menentukan arah kebijakan sekolah. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh sekolah dan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Kalau komite sekolah difungsikan hanya sebagai pengumpul dana dari masyarakat, maka fungsi komite sekolah berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Depdiknas. 2005. Komite Sekolah dan Pengembangan Sekolah. Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.2006. Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Jakarta Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Pasal 1 ayat (2) tentang Fungsi Komite. Hendarmoko dan Samsuddin. 2008. Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Jurnal Lingkaran Mutu Vol. 1 Desember 2008. Muhi, Hanapiah. 2008. Eksistensi Komite Sekolah. Jakarta: Tidak diterbitkan. Suptapto. 2005. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
12