,.
I SALINAN
I
F'RESIDEH r,EPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa untuk Pasa!
ketentuan
107 Undang-Undang
Aparatur
Sipil
Pemerintah Kematian Mengingat
me1aksanakan
Nomor
Negara,
tentang
perlu
Jaminan
Pasal 92 ayat (4) dan 5 Tahun
menetapkan
Kccelakaan
bagi Pegawai Aparatur
2.
Tahun
Undang-Undang Sipil
Negara
Tahun
2014
Republik
Peraturan
Kelja dan ,Jaminan
Sipil Negara;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Indonesia
2014 tentang
Dasar
Negara Republik
1945;
Nomor 5 Tahun (Lembaran Nomor
Indonesia
2014 tentang
Negara
6 Tambahan
Aparatur
Republik
Indonesia
Lembaran
Ncgara
Nomor 5494);
MEMUTUSKAN: Menctapkan:
PERATURAN KECELAKAAN
PEMERINTAH TENTANG JAMINAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan
Pemerintah
ini yang dimaksucl
clengan: 1. Pcgawai ...
rJiC<ESIDEN REF'UBLIK II'-lDONESI.'"
-2 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pcgawai ASN adalah pcgawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dcngan peljanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas c1alamsuatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN seeara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan PCljanjian Kelja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memcnuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mclaksanakan tugas pemerin tahan. 4. Jaminan Keeelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko keeelakaan kClja atau penyakit akibat kClja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan eaeat. 5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah pcrlindungan atas risiko kematian bukan akibat keeelakaan kelja berupa santunan kematian. 6. Pemberi Kelja aclalah pcnyclenggara negara yang mempekerjakan Pcgawai ASN pada Pemerintah Pusat dan pemcrintah daerah. 7. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah keeuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kcpolisian Negara Republik Indonesia.
8. luran ...
PR ESIDE t-J REPUBLIK INDONESlf\
-3-
8. luran
adalah
sejumlah
uang
yang
dibayar
seeara
teratur oleh Pemheri Kerja. 9. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Orang
Tua
adalah
ayah
kandung
dan/ atau
ibu
kandung dari Peserta. 12. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diclerita sebagai akibat langsung clari pelaksanaan tugas. 13. Caeat aclalah kelainan fisik clan/atau
mental sebagai
akibat keeelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjacli rintangan
bagi
Peserta
dalam
melakukan
pekerjaan. 14. Pengelola
Program
adalah
baclan
hukum
yang
mengelola Program JKK dan JKlVIbagi Peserta. Pasal2 (1) Program perlindungan yang Pengelola Program tercliri atas: a. JKK; dan
cliselenggarakan
oleh
b. JKlVI. (2) Program perlindungan ayat (1) meliputi: a.
sebagaimana
dimaksud
pada
kepesertaan;
b. manfaat; dan e.
luran. Pasal3
(1) Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan JKK dan JKlVIkepada Peserta.
berupa
(2) Kewajiban ...
F'RESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 -
(2) Kewajiban Pemberi Kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran Peserta dan pembayaran luran.
BAB II
PESERTA DANKEPESERTAAN Pasal4 Peserta JKK dan JKM terdiri atas: a.
Calon PNS;
b. PNS; dan c.
PPPK. Pasal5
Kepesertaan untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak tanggal pengangkatan dan Gajinya dibayarkan. Pasal6 Kepesertaan Peserta:
dalam
a. diberhentikan
JKK
dan
JKM
berakhir
apabila
sebagai PNS; atau
b. diputus hubungan perjanjian kerja scbagai PPPK. Pasal 7
Pescrta scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta
JKK dan
JKM yarig dikclola
oleh
PT Dana
Tabungan dan Asuransi Pcgawai Negcri (Persero).
BAB III ...
F'RESIDCN REPUBLIK II'JDONESIA
-5BAB III JAMINANKECELAKAANKERJA Bagian Kesalu Umum Pasal8 Keeelakaan kerja adalah keeelakaan yang terjadi: a.
dalam menjalankan tugas kewajiban;
b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya din as, sehingga keeclakaan ilu disamakan keeelakaan yang kewajibannya; c. karen a
perbuatan
terjadi anaSlr
dalam yang
menjalankan tidak
menuju
tugas
bertanggung
jawab alaupun sebagai akibat tindakan ana sir itll dalam me1aksanakan tugas; d. dalam perjalanan dari rumah atall sebaliknya; dan/ alau
dengan dengan
terhadap
lempat kerja
e. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kelja. Bagian Kedlla Manfaat JKK Pasal 9 Manfaat JKK melipllti: a.
perawatan;
b. santunan; c.
dan
tunjangan eaeat.
Paragraf 1 ...
PI~ESIDEN REF'UBLlI<;' INDONESIA
-6 Paragraf 1 Perawatan Pasal 10 (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai kcbutuhan medis yang meliputi: a.
pemeriksaan dasar dan penunjang;
b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan; c. rawat inap kelas I rumah
sakit pemerintah
dan
rumah sakit swasta yang setara; d. perawatan intensif; e.
penunjang diagnostik;
f.
pengobatan;
g. pelayanan khusus; h. alat kesehatan dan implant; 1.
jasa dokter I medis;
J.
operasi;
k. transfusi darah; dan I atau I.
rehabilitasi medik.
(2) Perawatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberikan sampai dengan Peserta sembuh. Pasal 11 (1) Perawatan sebagairnana dimaksud clalam Pasal 10 dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rurnah sakit swasta, atau fasilitas perawatan tcrclekat. (2) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan
pada
rumah
sakit
lain
dalam
wilayah
Negara Republik Indonesia. (3) Dalam ...
I"RESIDEN REPUBLIK II"-IDONESIA
-7 (3) Dalam hal perawatan ayat (2) tidak dapat
sebagaimana dipenuhi
dimaksud
oleh rumah
pada
sakit
di
dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri. (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokLer. Pasal 12 (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan petjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbt.d dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat seb8gai PPPK.
Paragraf :2 Santunan Pasal 13
Santunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,
meliputi: a.
penggantian
biaya
pengangkutan
Peserta
yang
mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit danl atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pad a kecelakaan; b. santunan
...
F'I~ESIDEN i<EPUBLIK INDONESIA
-8b. santunan sementara akibat keeelakaan kerja; e.
santunan
eaeat
sebagian
anatomis,
eaeat
sebagian
fungsi, dan eaeat total tetap; d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (o/,these) danl atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat keeelakaan kerja; e.
penggantian biaya gigi tiruan;
f.
santunan kematian kerja;
g. uang duka tewas; h. biaya pemakaman; dan/atau 1.
bantuan beasiswa. Pasal 14
Besaran manfaat santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai' dengan huruf e diberikan sebagaimana tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 15 Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kcpada ahli waris dari Pcserta yang tcwas scbesar 60°/<, (enam puluh pcrsen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan
1 (satu)
kali. Pasal 16 (1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas. (2) Uang ...
I"RESIDEN REPUBLIK INDONESI"\
-9 (2) Uang duka tewas sebagaimana diberikan
sebesar
dibayarkan
dimaksud
6 (enam)
kali
pada ayat (1)
Gaji
terakhir
yang
1 (satu) kali. Pasal 17
(1) Siaya Pasal
pemakaman 13 huruf
sebagaimana
h diberikan
dimaksud
kepada
dalam
ahli waris Peserta
yang tewas. (2) Siaya
pemakaman
(1) ,diperikan
sebagaimana
sf)bagai
melip~ti:'
dimaksud
penggantian,
atas
pada biaya
ayat yang
".,' •. ':,
:'
'.':",J,',\",.,:J;','':;';.','"
a.
peti jenazah
b.
tanah
;':",;;;,.:',:','
.
dari.perlengkapannya; , :
pemakaman
dan
dan
,
biaya
di
tempat
pemakaman; (3) Besaran
biaya
pemakaman
sebagaimana
pacla ayat (2) c1iberikan oleh Pengelola Rp 10.000.000,00 dibayarkan
(sepuluh
c1imaksucl
Program
juta
sebesar
rupiah)
dan
1 (satu) kali. Pasal 18
(1) Tewas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
15, Pasal
16, dan Pasal 17 meliputi: a.
meninggal
dunia
dalam
menjalankan
dunia
clalam
keaclaan
tugas
kewajibannya; b.
meninggal hubungannya itu
clisamakan
menjalankan c.
meninggal tidak
dengan
dengan
sehingga
meninggal
tugas kewajibannya; dunia
bertanggung
tindakan
dinas,
terhadap
karen a jawab anasir
yang
kematiannya clunia
dalam
atau
perbuatan atau
ada
anasir sebagai
itu dalam
yang akibat
menjalankan
tugas kewajibannya. (2) Penetapan
...
PI~ESIOEI~ r~EPUr3L11'\ INOONESll,
- 10 -
(2) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch pejabat pembina kcpcgawaian scsuai dengan kriteria yang ditcntukan. (3) Ketcntuan !cbiil lanjut mcngenai kriteria penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraluran Kepala Badan Kepcgawaian Negara. Pasal 19 (1) Pemberian santunan
kcmatian
kerja dan uang duka
tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan dengan ketentuan: a.
Pescrta yang tewas dan meninggalkan
istri yang
sah atau suaml yang sah, ailli waris yang mencrima adalah islri yang sah atau suami yang sail dari Pescrta; b. Pcserta yang tewas dan tidak meninggalkan
istri
yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima aclalah Anak; atau c.
Pcserta yang tewas dan tidak meninggalkall
istri
yang sail, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang mcnerima adalail Orang Tua. (2) Pemberian biaya pemakaman kcpada ahli wans sebagaimana dirnaksud da1am Pasal 17 diberikan dengan kctentuan: a.
Peserta yang tcwas dan meninggalkan sah
atau
suarnl
yang
sah,
ahli
istri yang waris
yang
menerima aclalah istri yang sail atau suami yang sah dari Peserta; b. Peserta yang tewas clan tidak mcninggalkan istri yang sail atau suami yang sah, ahli waris yang mencrima adalah Anak; c. Pcscrta ...
PRESIDEN I'<EPUBLIK INDONESIA
- 11 -
c.
Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; alau
d. Peserta yang tewas tidak mcninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketenluan peraluran perundangundangan. Pasal20 (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan: a. bagi Anak dari Peserla yang masih duduk di sckolah lingkat dasar cliberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,OO (empal puluh lima juta rupiah); b. bagi Anak dari Peserta yang masih clucluk di sekolah lanjulan lingkal pcrlama diberikan bantuan beasiswa sebcsar Rp35.000.000,OO (tiga puluh lima juta rupiah); c.
bagi Anak clari Pcserta yang masih ducluk cli sckolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,OO (clua puluh lima jula rupiah); atau
cI. bagi Anak dari Peserla yang masih cluduk di pencliclikan tingkal cliploma, sarjana, alau setingkat diberikan bantuan beasiswa scbesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketcntuan: a.
masih sekolah/kuliah;
b. berusia paling tinggi 25 (clua puluh lima) tahun; c.
belum pernah menikah; clan
d. belum bekerja. Paragraf 3 ...
r:'RESIDEN REI"UBLIK INDONESr.l\
- 12 Paragraf 3 Tunjangan
Caeat
Pasa! 21 (1) Tunjangan
eaeat
sebagaimana
9 huruf e diberikan a.
mengalami
b.
diberhentikan
kepada
dengan
ayat (1) diberikan
(3) Tunjangan diberikan hormat
(4) I~ineian
hormat
peljanjian
berdasarkan
Pasal
ketentuan:
sebagai kerja
PNS atau
sebagai
PPPK
dimaksud
pada
persentase
tertentu
hilangnya
fungsi
eaeat sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1)
sejak
keputusan
pemberhentian
PNS
pemutusan
berkurangnya
sebagai
peljanjian dengan
Peserta dengan
tUI1jangan eaeat sebagaimana
Gaji atas tubuh.
dalam
Caeat; dan
diputus hubungan karena CaeaL (2) Besaran
dimaksud
kerja
atau
sebagai
Peserta meninggal be saran
atau
PPPK karena
dari organ
dengan hubungan
Caeat
sampai
dunia.
persentase
tunjangan
cae'll.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidal< terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Bagian Ketiga luran JKK Pasal22 (1) luran JKK ditanggung (2) Besarnya
oleh Pemberi Kerja.
luran JKK sebagaimana
dimaksud
pada ayat
(1) adalah sebesar 0,24% (no! kama dua puluh persen) dari Gaji Peserta setiap bulan.
em pat
(3) luran
...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
(3) luran JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) luran ,JKK bagi Peserta yang Gajinya dibayar mclalui Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah.
BABrv JAMINAN KEMATIAN Bagian Kcsatu Manfaat JKM Pasal23 (I) Manfaat JKM diberikan bagi Pescrta yang wafat. (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berupa santunan kcmatian yang terdiri atas: a.
santunan
sckaligus;
b. uang duka wafat; c.
biaya pcmakaman; dan
d. bantuan bcasiswa. (3) Santunan kcmatian dibcrikan dari Pcserta yang wafat.
kcpada
ahli wans
Pasal24 Santunan sckaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli wans Pcserta yang wafat sebcsar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan I (satu) kali. Pasal 25 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Pasal25 Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali. Pasal26 (3) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi: c.
peti jenazah dan perlengkapannya;
d. tanah pemakaman pemakaman.
dan
dan
biaya
di
tempat
(4) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,OO (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pasal27 Wafat sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 adalah meninggal clunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana climaksud dalarn Pasal 18 ayat (1). Pasal28 (2) Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaill1ana climaksucl clalall1 Pasal 24 dan Pasal 25 cliberikan dcngan ketentuan: b. Peserta yang wafat dan ll1eninggalkan istri yang sah atau suarni yang sah, ahli wans yang menerirna adalah istri yang sah atau suami yang sah clari Pescrta;
b. Pcserta ...
PFIESIDEN REIJU8LII~ II'-JDONESIA
- 14 -
c.
Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
d. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang mcnerima adalah.Orang Tua. (3) Pcmbcrian biaya pemakaman kepada ahli wans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dengan ketcntuan: a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang mcncrima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta; b. Peserta yang wafat dan ticlak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerirna aclalah Anak; c.
Peserta yang wafat dan ticlak rneninggalkan istri yang sah, suarni yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerirna adalah Orang Tua; atau
d. Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima aclalah ahli waris lain yang sesuai clengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal29 (1) Bantuan beasiswa sebagaimana climaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf cl diberikan secara sekaligus sebesar RpI5.000.000,OO (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali . . (2) Bantuan beasiswa scbagaimana climaksud pad a ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta yang wafat dengan ketentuan: a.
masih sckolah atau kuliah;
b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; c.
bclum pernah mcnikah; dan
d. bclum bckclja. (3) Bantuan ...
F'I~ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
(3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.
Bagian Kedua luran JKM Pasal30 (I) luran JKM ditanggung oleh Pcmberi Kerja. (2) Besarnya luran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji Peserta per bulan. (3) luran JKM bagi Peserta yang Gajinya dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Ncgara. (4) luran JKM bagi Peserta yang Gajinya c1ibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Dacrah. BAB V PENYEDIAANANGGARAN,PEMBAYARANlURAN, PENGAJUAN KLAIM,DAN PELAPORANPROGRAM Bagian Kesatu Penyediaan Anggaran Pasal31 (1) Pemberi Kerja wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran luran JKK dan JKM scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 30 dalam Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. (2) Tata cara ...
PI~ESIDEN r~EPLJ8LIK INDOI,ESli\
- 17 -
(2) Tata cara pengalokasian anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua. Pembayaran luran Pasal32 (1) Pemberi Kelja melakukan pembayaran luran JKK dan JKM kepada Pengclola Program paling lambat tanggal 10 (sepuillh) setiap bulan. (2) Dalam hal tanggal 10 (sepulllh) jatllh pada hari libur, pembayaran berikutnya.
luran
dilakukan
pad a
hari
kClja
Pasal 33' (1) Ketentllan
mengenai
pcrtanggungjawaban
penycdiaan,
pencairan,
dan
luran' JKK dan JKM yang berasal
dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara diatur
dengan pcraturan menteri yang menyelenggarakan llrusan perncrintahan di bidang keuangan. (2) Ketentuan
mengenai
penyediaan,
pencairan,
dan
pertanggungjawaban luran JKK dan JKM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan
di bidang dalam negcri.
Bagian ...
PI'?ESIDEN R EPUBL IK 11,10ONESIA
- 18 -
Bagian Keliga Pengajuan Klaim Pasal 34 (1) Peserla alau ahli wans mengajukan pembayaran klaim manfaat JKK alau Pengelola Program.
permohonan JKM kepacla
(2) Pengelola Program membayar manfaat JKK alau JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan c1iterima seeara lengkap clan benar. (3) Tata eara pengajuan pennohonan pembayaran klaim manfaat clan pembayaran manfaat sebagaimana c1imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalarn Peraturan Pengelola Program setelah berkoordinasi c1engan instansi terkait. Pasal 35 Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dun) tahun terhitung sejak tanggal keeelakaan kerja terjadi. Bagian Keempat Pelaporan Program Pasal 36 (1) Pengelola Program wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan JKK dan JKM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri seeara berkala. (2) Ketentunn ...
PI'<ESIDEH F,EPUBLIK IHDONESIA
- 19 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengcnai lata cara pelaporan dan jenis laporan pcnyclenggaraan JKK dan JKM diatur dalam peraluran menteri yang mcnyclenggarakan urusan pcmcrintahan di bidang keuangan dan mcnteri yang menyelenggarakan urusan pcmerinlahan di bidang dalam negeri. Pasa137 (1) Bcsaran luran dan manfaal dilakukan penyesuaian.
JKK dan
JKM dapat
(2) Pcnyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil cvaluasi secara bcrkala paling lama scliap 2 (dua) tahun. (3) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan oleh mcntcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bersama dengan menteri yang mcnyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang pcndayagunaan aparatur negara dan rcformasi birokrasi dan menteri yang menyclenggarakan urusan pcmerintahan di bidang dalam negeri. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan penyclenggaraan JKK dan JKM dari Pengclola Program scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 36.
BAB VI KETENTUAN
LAIN-LAIN
Pasal38 (1) luran JKK dan JKM dikelola dan dapat dikembangkan olch Pcngelola Program sccara optimal dengan mempcrtimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. (2) Ketcntuan ...
PI~ESIDEI~ REPUBLIK II'lDONESIA
- 20 (2) Ketentuan
mengenai
pengembangan dimaksud
luran
pada
ayat
tata
cara
JI(]{
dan
pengelolaan
,JKM sebagaimana
diatur
(1)
menteri yang menyelenggarakan
dan
dengan
urusan
peraturan
pemerintahan
di bidang keuangan. Pasal39 (1) Oalam
hal Pengelola
kewajibannya
kepada
mengambil
(2) Kebijakan terjadi
khusus
Pemerintah
khusus
sebagaimana
dilakukan krisis
dan
dapat
memenuhi Pusat dapat
untuk
menJamm
JKK dan JKM. dimaksud
aleh Pemerintah
keuangan,
memberatkan fiskal
tidak
Peserta,
kebijakan
kelangsungan
(1) dapat
Program
monetcr
Pusat
kandisi
perekonamian, yang
atau
pad a ayat dalam
tertentu terdapat
hal yang
kebijakan
mempengaruhi
salvabilitas
Pengelola Program. Pasal 40 (1) Biaya dalarn rangka:
a.
angkutan
jenazah
Pcserta
dari tempat
meninggal
dan/ atau
tempat
angkutan
tcwas
atau
clunia ke tempat pemakaman
persia pan pemakaman; b.
yang
wafat
kecliaman
serta
biaya
dan
dan penginapan
bagi isteri yang sah atau
suami yang sah dan Anak dari Peserta
yang tewas
atau wafat, dibebankan
pada
Anggaran
Negara atau Anggaran sesuaJ
clengan
Pendapatan
Pendapatan
ketentuan
clan Belanja
dan Belanja Oaerah
peraturan
pcrunclang-
undangan.
(2) Oalam ...
PRESIDEH REPUBLIK I~~DOHESIA
- 21 (2) Dalam
hal
Peserta
yang
tewas
atau
wafat
tidak
mempunyai istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, biaya angkutan dan penginapan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf banyak untuk 4 (empat) orang.
b ditanggung
paling
BAB VII KETENTUANPERALIHAN Pasal41 Pada saat Peraturan yang digunakan manfaat adalah Pemerintah
Pemerintah
sebagai dasar gaji pokok
NomoI' 7 Tahun
Republik Indonesia Lembaran Negara
ini mulai berlaku, perhitungan berdasarkan 1977
Gaji
luran dan Peraturan
(Lembaran
Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia NomoI' 3098)
sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NomoI' 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomoI' 123), sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai gaji berdasarkan Unclang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal42 (1) Pembayaran Peraturan
luran Pemerintah
JKK
clan
JKM
ini dilakukan
berdasarkan
terhitung
mulai
bulan Juli 2015.
(2) Manfaat ...
PI~ESIDEN I'!EPUBLIK INDOt-JESlf\
- 22 -
.(2) Manfaat
dan
,JKK
Pemerin tah
1111
JKM
diberikan
berdasarkan
terhitung
Peraturan
mulai
tanggal
1
Juli 2015. Pasal43 (1) Pada
saal
semua
Pcraturan peraturan
merupakan Nomor
Pemcrintah
berlaku,
pcrundang-undangan
pelaksanaan
12 Tahun
ini mulai
dari
Peraturan
yang Pemcrintah
1981 ten lang Pcrawatan,
Tunjangan
Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Negara
Republik
Tambahan Nomor
Indonesia
Lembaran 3194),
sepanjang
(2) Pad a saat Peraturan
Peraluran Peraturan
masih
Sipil
Tahun
1981 Nomor
Nomor
dan
bcrlaku
belum
Pemerintah
ini.
Pcmerinlah
ini mulai
16,
Indonesia
tetap
Nomor 12 Tahun
Tunjangan
Negeri
1981
Republik
bcrlentangan
Pemerinlah
Perawatan,
Ncgara
dinyatakan
tidak
berdasarkan
Tahun
diganti
bcrlaku,
1981 Tentang
Cacad, dan Uang Duka Pegawai
(Lembaran
Negara
Republik
16, Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor
dinyatakan
lidak berlaku.
Indonesia
Lembaran
3194)
Negara
dicabut
dan
PasaI44 Peraluran
Pemerintah
ini mulai
berlaku
pada
tanggal
Juli 2015.
Agar ...
1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI."I
- 23 -
Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
penempatannya
memerintahkan
Pemerintah
1m
dengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 16 September
2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September
2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 212
rundang-undangan,
ad Sapta Murti
I~RESIDEN REPUBLlI~ INDONESIA
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAANKERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARA
I.
UMUM Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang 2014 tentang memberikan
Aparatur
Sipil Ncgara mengamanatkan
perlindungan
Sipil Negara. Perlindungan
Pemerintab
untuk
berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur tersebut
bagi Peserta dalam menjalankan pemerintaban
Nomor 5 Tabun
bertujuan
memberikan
tugas dan fungsinya
perlindungan
menyclenggarakan
umum dan pelayanan publik.
Peraturan
Pemerintab
ini dimaksudkan
sebagai landasan
bukum
yang memadai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mempcroleb hak perlindungannya
dan rna'nfaat yan'g akan dipcrolch
dari JKK dan JKM.
Selain itu, Peraturan Pcmerintah. ini juga menjadi dasar pemberian manfaat bagi pejabat negara scbagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Kcuanganj Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga TertinggijTinggi Ncgara Serta Bekas Pimpinan Lembaga TertinggijTinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Pengaturan memberikan
JKK
dan
JKM
1111
juga
dimaksudkan
dasar hukum dalam besaran pembayaran
untuk
luran clan manfaat
yang akan diperoleh, serla pihak yang berhak menerima jarninan terse but yang
bel urn
undangan
diatur
secara
terperinci
dalarn
pcraturan
perunclang-
sebelumnya.
Se1ain ...
F'FiESIDEt'-J PEPUBLlf\ INDOr,ESIA
-2 Selain itu, penetapan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau PT TASPEN (PERSERO) sebagai Pengelola Program dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar JKK dan ,JKM dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang lebih memadai bagi Peserta, dengan tetap memperhatikan pengelolaan dana yang optimal dan mempertimbangkan solvabilitas, kehati-hatian,
aspek likuiditas,
keamanan dana, dan hasil yang memadai bagi
kepentingan peningkatan manfaat Peserta itu sendiri.
II.
PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 ayat (1) Pemberi Kerja, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, memberikan perlindungan kepada Peserta sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
NornaI' 5
Tahun 2014 Tentang Aparalur Sipil Negara. ayat (2) Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pasal5 Cukup jelas. Pasal6 Cukup jelas. Pasal 7...
F'RESIDEN REPUBLI~, INDONESIA
-3Pasa! 7 Cukup je!as. Pas a! 8 Cukup je!as.
Pasa! 9 Cukup je!as. Pasa! 10 Cukup je!as. Pasa! 11 ayat (1) Cukup je!as. ayat (2) Cukup je!as. ayat (3) Cukup je!as. ayat (4) Yang dokter
dimaksud swasta,
"dokter"
ada!ah
da!am hal pada
dokter daerah
Pcmerintah tersebut
tidak
atau ada
dokter Pemerintah.
Pasa! 12 Cukup je1as.
Pasa! 13 Cukup je!as. Pasa! 14 Cukup je1as. Pasa! 15 Cukup je!as. Pasa! 16 ...
PRESIDEH REPUf3LIK INDONESIA
-4 -
Pasa! 16 Cukup je!as. Pasa!17 Cukup je!as. Pasa! 18 Ayat (1) Hurufa Meningga! dunia da!am menja!ankan tugas kewajibannya termasuk juga meningga! dunia yang !angsung diakibatkan o!ch !uka atau cacat menta! atau cacat fisik yang didapat da!am menja!ankan tugas kewajibannya. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup je1as._ Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup je!as. Pasa! 19 Cukup je!as. Pasa!20 Cukup jelas. Pasa! 21 Cukup je1as. Pasa! 22 Cukup je1as_ Pasa! 23 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-5Pasal23 Cukup je1as. Pasal24 Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal27 Cukup je!as. Pasa! 28 Cukup je1as. Pasa! 29 Cukup jelas Pasal30 Cukup jelas. I
Pasa! 31 Cukup jelas. Pasa!32 Cukup jelas. Pasa!33 Cukup je!as. Pasal34 Ayat (1)
Cukup je1as. Ayat (2)...
PF<ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud
dengan
"instansi
terkait"
kementerian yang menyelenggarakan urusan
antara
lain
pemerintahan
di bidang keuangan, kement~rian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. Pasal35 Cukup jelas. Pasal36 Cukup jelas. rasal37 Cukup jelas. Pasal38 Cukup jelas. Pasal39 Kebijakan khusus
dilakukan dengan mempertimbangkan
kondisi
perekonomian dan kemampuan keuangan negara. Pasal40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal42 Cukup jelas.
Pasal 43 ...
F'RESIDEN F'IEPUBLIK IHDONESI/,'
-7 -
Pasa143 Cukup jelas. Pasa144 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5740
PFiESIDEN PEPUl1L1K INDONESI,'"
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
TAHUN
TENTANG JAMINAN
KECELAKAANKERJA
KEMATIAN
BAGI
PEGAWAI
DAN JAMINAN APARATUR
SIPIL
NEGARA
I.
BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KEI~JA
A. Santunan Keeelakaan Kelja 1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Keeelakaan KClja kc rumah sakit danl atau kc rumah pcscrta, tcrmasuk biaya pcrtolongan pcrtama pad a kccclakaan, dcngan kctcntuan apabila mcnggunakan angkutan: a.
darat
atau
sungai
atau
danau
clibcrikan
paling
bcsar
Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); b. laut
diberikan
paling
bcsar
Rpl.950.000,00
(satu juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); c.
udara dibcrikan paling bcsar Rp3.250.000,00
(tiga juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah); atau d. apabila mcnggunakan dibcrikan biaya yang
lcbih dari satu angkutan, maka paling bcsar dari masing-masing
angkutan yang digunakan. 2. Santunan Gaji
semen tara akibat kceelakaan kerja scbcsar
terakhir,
dibcrikan
setiap
bulan
=
sampaJ
100% x dengan
dinyatakan mampu bekerja kcmbali. 3. Santunan a.
eacat:
santunan
eaeat
sebagian
sekaligus (lumpswn)
sebesar
anatomis =
%
dibayarkan
seeara
sesuai Tabel x 80 x Gaji
terakhlr. b. santunan ...
PPESIDEN PEPLJBLlK INDOI--JESIA
-2 b. santunan cacat scbagian fungsi clibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar ; penurunan fungsi x % sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir. c.
santunan
eacat total tetap dibayarkan secara sekaligus clan secant berkala clengan besarnya santunan
(lumpswn)
adalah: 1)
santunan
sekaligus sebesar ; 70% x 80 x Gaji terakhir;
2) santunan berkala sebesar ; Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan. 4. Biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi: a.
pembelian
alat bantu
(orthose)
dan/ atau
alat pengganti
satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang diletapkan oleh Pusal Rehabililasi r~umah Sakit (prothese)
Umum
Pemerinlah
dan
ditambah
40%
(empal
puluh
persen) dari harga tersebul; clan b. biaya
rchabililasi
mcclik
maksirnum
sebesar
Rp2.600.000,00 (cluajuta cnam ralus ribu rupiah). 5. Besarnya Biaya penggantian gigi liruan paling banyak scbesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sCl1lbilan ralus ribu rupiah) unluk setiap kasus.
B. Penyakil yang Timbul Akibal I
terhaclap
Penyakit
Akibat
I<elja clibcrikan
sebesar
keeelakaan kelja sebagaimana climaksud pacla huruf A.
II. TABEL ...
F'I'<ESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACATLAINNYA. % x GAJI
MACAMCACAT*)
44
I.
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah
2.
Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah
3.
Lengan kanan
4.
bawah Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah
33
atas
35
dari atau
dari atas
atau
38,5
siku ke
dari
5.
dari kanan Tangan pergelangan ke bawah
6.
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan
38,5
30,8
ke bawah 7.
Kedua
belah
kaki
dari
pangkal
paha
ke
77
bawah 8.
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
38,5
9.
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
55
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah II.
Kedua belah mata
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan
27,5 77 38,5
dekat 13. Pendengaran
pada kedua belah telinga
44
14. Pendengaran
pada sebelah telinga
22
15. Ibu jari tangan kanan
16,5
16. Ibu jari tangan kiri
13,2
17. Telunjuk tangan kanan
9,9
18. Telunjuk tangan kiri
7,9
19. Salah satu jari lain tangan kanan
4,4
20.
Salah satu jari lain tangan kiri
3,3
21. Ruas ...
I"RESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 % x GAJI
MACAMCACAT*) 2l.
Ruas pertama telunjuk kanan
4,95
22.
Ruas pertama telunjuk kiri
3,85
23.
Ruas pertama jari lain tangan kanan
2,2
24.
Ruas pertama jari lain tangan kiri
1,65
25.
Salah satu ibu jari kaki
5,5
26.
Salah satu jari telunjuk kaki
3,3
27.
Salah satu jari kaki lain
2,2
28.
Terkelupasnya kulit kepala
29.
Impotensi
30.
Kaki memendek sebelah:
1 1-33 33
-
a.
31.
11
kurang dari 5 em
b. 5 em sampai kurang dari 7,5 em
22
e. 7,5 em atau lebih
33
Penurunan
daya dengar kedua belah telinga
setiap 10 desibel daya dengar sebelah 32. Penurunan setiap 10 desibel 33. Kehilangan daun telinga sebelah
tclinga
6,6 3,3 5,5
34.
Kehilangan kedua belah daun telinga
11
35.
Caeat hilangnya euping hidung
33
36.
Perforasi sekat rongga hidung
37.
Kehilangan daya penciuman
38.
Hilangnya kemampuan kerja fisik a.
51%-70%
16,5 11
44
b. 26% - 50%
22
10% - 25%
5,5
c.
39. I-lilangnya...
1"1, E SIDE N PEPUOLIK
l"-IOO!,"E51,\
-5-
~-:
-
._-
--------
MACAMCACAT*)
% x GAJI
39. Hilangnya kema.rnpuan kClja mental tetap
j40.
Kehilangan
--
77
-
sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan
7,7
10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbecla, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi pengliha tan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) -I- ";~) efisiensi pcnglihatan tcrbllruk 41.
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
42.
Kehilangan penglihatan warna
7,7 -
10
43. Setiap kehilangan lapangan pandang 10%
7,7
*)Untuk Peserta clengan kondisi kidal, berlaku sebalilmya.
Ill. PERSENTASE TUNJANGANCACAT
A. Tunjangan cacat tiap bulan sebagai berikllt: 1.
70% (tujuh puluh kehilangan fungsi:
persen)
dari
Gaji
terakhir,
apabila
a.
penglihatan
pacla kedua belah mala;
b.
penclengaran pada kcclua belah telinga; atau
c.
kedua belah kaki dari pangkal paha atau clari lutut kc bawah.
2.
50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kchilangan fungsi: a.
lengan dari scndi bahu ke bawah; atau
b.
kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
3.40% ...
F'I<ESIDEN R EPUBLIK INO ONES 1,\
-63.
4.
5.
40% (empat puluh kehilangan fungsi:
persen)
dari
Gaji
terakhir,
a.
lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau
b.
sebelah kaki dari pangkat paha.
apabila
30% (tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi: a.
penglihatan dari sebelah mata;
b.
pendengaran
c.
tangan dari atau clari atas pergelangan ke bawah; atau
cl.
sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
clari sebelah telinga;
30 % (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) clari Gaji
terakhir
pertimbangan
menurut
tingkat
tim penguji kesehatan
clengan sebagaimana
keaclaan dapat
yang
atas
dipersamakan
dimaksud pacla angka 1 sarnpai dengan
angka 4, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh baclan atau ingatan yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan angka 4. B. Dalam hal terjacli beberapa eacat, maim besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase clari tiap cacat, dengan ketentuan terakhir.
paling tinggi 100% (seratus
persen) dari Gaji
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ltd. JOKO WIDODO
