FOLLOW UP PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT BERKOMPETENSI

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT Jl. Salemba Tengah II No. 1 Jakarta Pusat Telp. (021) 3107879/3908237, Fax : (021) 3147975 Website : www.bpsdm.dephub.go.id/www.pusbangsdm.net Email : [email protected] dan Facebook : infopusbangdarat

FOLLOW UP PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT BERKOMPETENSI

ANTON S. TAMPUBOLON

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat

Pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

[email protected]

YOGYAKARTA 15/10/2014

Contents

1

PENDAHULUAN

2

TANTANGAN PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

3

PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

P P

S D M P D

I. PENDAHULUAN

Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2014, dari 184 negara, peringkat daya saing Indonesia berada di peringkat 38 dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (Peringkat 24), dan Thailand (peringkat 37). Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke 121 dari 187 negara. Kita berada jauh dibawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 18), Malaysia (Peringkat 64), Thailand (peringkat 103) dan Filipina (peringkat 114).

27 MARET 2014 “Kualitas SDM Lokal Masih Rendah”

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas “Armida Alisjahbana”

KONDISI SDM PERHUBUNGAN DARAT... 14 JUNI 2012

KONDISI SDM PERHUBUNGAN DARAT... JEMBATAN TIMBANG BATANG-JAWA TENGAH (28 APRIL 2014)

VIDEO

KONDISI SDM PERHUBUNGAN DARAT... 24 JULI 2014 49 STAF PKB KEDAUNG ANGKE DICOPOT DARI JABATANNYA

VIDEO

(Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan pada Kompas Selasa, 23 April 2013)

SDM SEBAGAI FAKTOR KUNCI DAN UTAMA...!!!

PERKUAT KAPASITAS SDM..!!!

P P

S D M P D

II. TANTANGAN PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

SEBARAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2010-2014

DAERAH TERTINGGAL DAERAH MAJU

• •

N % penduduk menghuni 65 % wilayah Daerah Tertinggal 19 0 2000 Kilometers 81% penduduk1000 menghuni 35 % wilayah yang masuk1000 kategori daerah maju

W

E

SUMBER : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PDT)

S

TANTANGAN TRANSPORTASI INDONESIA

Ekonomi

• • • •

Kependudukan

Urbanisasi

Privatisasi

Defisit Infrastruktur

Diperlukan perubahan eksponensial Pendekatan inkonvensional, out-of-the-box, dan profesional Doing business as usual is simply obsolete. Investasi pemerintah harus ditingkatkan dan investasi swasta harus difasilitasi sebaik-baiknya sebagai mitra kerja pembangunan.

Kesenjangan Wilayah

Energi & Lingkungan

Koridor Ekonomi

KEK

Pengangguran & Kemiskinan

TANTANGAN GLOBAL ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

5 ASPEK : 1.PASAR BEBAS BARANG 2.PASAR BEBAS PELAYANAN 3.PASAR BEBAS INVESTASI 4.PASAR BEBAS TENAGA BERKOMPETENSI 5.PASAR BEBAS MODAL

2015

TANTANGAN : SISTEM TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI, KOMPETENSI SDM YANG MUMPUNI, PENILAIAN KINERJA TRANSPORTASI YANG SESUAI DENGAN STANDAR NEGARA – NEGARA ASEAN YANG LAINNYA

Visi Indonesia 2025

100 tahun kemerdekaan

~ 9 Negara Besar

Oleh: Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP ~ 10 Negara Besar (Wakil Ketua Tim Pelaksana 2011-2014: 6,4 – 7,5 %/tahun 2015-2025: 7,5 – 9 %/tahun Penyusunan Acara Seminar Sehari: “Peran Infrastruktur Transportasi dalam Mendukung Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia dan MP3EI) “Roadmap” Pembangunan Ekonomi Indonesia”

Slide 15

PENDEKATAN DASAR ... Menciptakan produk bernilai tambah tinggi Mendorong inovasi  SDM berkualitas

Integrasi pendekatan sektor dan wilayah  KEK, klaster industri dsb

Demand driven, costumized incentives, strategic initiative Solution oriented app., Not business as usual

Oleh: Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP (Wakil Ketua Tim Pelaksana Penyusunan MP3EI) Slide 16

CAPAIAN VS TARGET PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT JUMLAH LULUSAN PELATIHAN TEKNIS s.d. TH 2013

PELATIHAN TEKNIS

TAHUN

STTD

PKTJ

BALI

PALEMBANG

PUSBANG

TOTAL

2009

161

451

313

224

80

1270

2010

161

540

336

222

730

2059

2011

260

540

543

231

1395

3036

2012

240

534

759

268

2618

4474

2013

1227

1239

792

279

3732

7390

TOTAL JUMLAH PEGAWAI YG PERNAH MENGIKUTI DIKLAT

TAHUN

CAPAIAN VS TARGET

TARGET REALISASI

18229

AKUMULASI REALISASI

TARGET (%)

REALISASI (%)

AKUMULASI REALISASI (%)

2007 - 2009

5.362

1.270

1.270

18,49

4,38

4,38

2010

7.352

2.059

3.329

25,35

7,10

11,48

2011 2012

10.837 13.137

3.036 4.474

6.365 10.839

37,37 45,3

10,47 15,43

21,95 37,38

2013

15.437

7.390

18.229

53,23

25,48

62,86

ADA GAP..??? GAP UTAMA NYA ADALAH : VISI DAERAH (DISHUB) UNTUK MEMILIKI SDM TRANSPORTASI DARAT BERKOMPETENSI

BELUM TEPAT

TOKOH PENDORONG KEMAJUAN SDM HINGGA HARI INI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, SUMATERA BARAT

“SAYA TIDAK MEMBANGUN TERLEBIH DAHULU INFRASTRUKTUR MENTAWAI, TAPI YANG SAYA BANGUN ADALAH SDM SAYA DI MENTAWAI”

Yudas Sabaggalet

BUPATI BANYUWANGI, JAWA TIMUR

20

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 29 JANUARI 2014

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, STTD 11 APRIL 2014

FAK – FAK 16 SEPTEMBER 2014

WALIKOTA BAU – BAU, DENPASAR 9 OKTOBER 2014

DISHUB KABUPATEN SRAGEN (2010) PROV. JAWA TENGAH

GEDUNG PENGUJIAN

UJI EMISI GAS BUANG

KENDARAAN ANTRI MASUK GEDUNG UJI

UJI INTENSITAS LAMPU UTAMA

Sumber : Pusbang SDM Perhubungan Darat

UJI REM DAN PENIMBANGAN

UJI SPEEDOMETER

DISHUB KABUPATEN SRAGEN (2010) PROV. JAWA TENGAH

UJI EMISI GAS BUANG

UJI SPEEDOMETER

UJI SIKAP RODA DEPAN

JENJANG PENGUJI

UJI LAMPU BESAR

UJI SUSPENSI & PEMERIKSAAN BAG. BAWAH


JMLH

PEMULA

2 Org

PELAKSANA

1 Org

PELAKSANA LANJUTAN

2 Org

PENYELIA

2 Org DATA : SEPTEMBER 2013

DISHUB DKI (UJUNG MENTENG) (2013) PROV. DKI JAKARTA

JENJANG PENGUJI PEMULA

JMLH 6 Org

PELAKSANA

12 Org

PELAKSANA LANJUTAN

21 Org

PENYELIA

3 Org DATA : DESEMBER 2012


DISHUB KOTA SOLO (2012) PROV. JAWA TENGAH


JMLH -

PELAKSANA

1 Org

PELAKSANA LANJUTAN

2 Org

PENYELIA



DISHUB KOTA SURABAYA (2012) PROV. JAWA TENGAH


JMLH 6 Org

PELAKSANA

15 Org

PELAKSANA LANJUTAN

27 Org

PENYELIA



DISHUB KABUPATEN TABALONG (2012) PROV. KALIMANTAN SELATAN


JMLH -

PELAKSANA

3 Org

PELAKSANA LANJUTAN

1 Org

PENYELIA



DISHUB KOTA MAGELANG (2012) PROV. JAWA TENGAH

JENJANG PENGUJI

PEMULA

JMLH

-

PELAKSANA

4 Org

PELAKSANA LANJUTAN

2 Org

PENYELIA



DISHUB KAB. GUNUNG KIDUL (2013) PROV. DIY


-

PELAKSANA

2 Org

PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA

JMLH

1 Org

DATA : SEPTEMBER 2013


DISHUB KAB. BOYOLALI (2013) PROV. JAWA TENGAH


JMLH -

PELAKSANA

2 Org

PELAKSANA LANJUTAN

1 Org

PENYELIA



DISHUB KAB. BOGOR (2013) PROV. JAWA BARAT


3 Org

PELAKSANA

2 Org

PELAKSANA LANJUTAN

7 Org

PENYELIA

4 Org

DATA : APRIL 2013


JMLH

DISHUB KOTA YOGYAKARTA (2013) PROV. DIY

JENJANG PENGUJI

JMLH

PEMULA

2 Org

PELAKSANA

1 Org

PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA

5 Org

DATA : SEPTEMBER 2013


KUNJUNGAN TIM KOTSA KOREA KE UPT PKB KOTA YOGYAKARTA, 24 SEPT 2014

PROFIL SDM TRANSPORTASI DARAT YANG MERUBAH TANTANGAN MENJADI KEBERHASILAN

PROFIL SDM TRANSPORTASI DARAT YANG MERUBAH TANTANGAN MENJADI KEBERHASILAN

P P

S D M P D

III. PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT BERKOMPETENSI

TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN • • • •

Menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Darat Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas Merencanakan dan mengelola angkutan umum Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian LLAJ, LLASDP dan Kereta Api • Mengelola keselamatan LLAJ, LLASDP dan Kereta Api • Melakukan penilaian kinerja LLAJ, LLASDP dan Kereta Api • Melakukan penyuluhan terhadap operator dan masyarakat KOMITMEN YANG KUAT

SECARA TEORI DAPAT TERLAKSANA

SDM

ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN

PILIHAN DI TANGAN KITA

DIKELOLA DENGAN BAIK

+

TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK

• Pelayanan Angk. Umum bagus dan terintegrasi • Tingkat keselamatan tinggi • Infrastruktur memadai • Lalu lintas lancar • SDM kompeten

• Pelayanan Angk. Umum buruk • Angka kecelakaan tinggi • Infrastruktur buruk • Macet dan polusi udara • SDM tidak kompeten

MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI

MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI

KINERJA TRANSPORTASI DARAT PADA SUATU WILAYAH PROV/KAB/KOTA YANG BAIK 1. MEMILIKI SDM BERKOMPETENSI DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT DALAM JUMLAH YANG MEMADAI 2. MEMPUNYAI VISI DAN MISI TRANSPORTASI 3. MEMILIKI DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI 4. MEMILIKI REGULASI (PERDA TERKAIT BIDANG TRANSPORTASI DARAT) 5. TERSEDIA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM (JARINGAN PRASARANA DAN JARINGAN PELAYANAN) 6. MEMILIKI SIMPUL TRANSPORTASI DARAT (TERMINAL, PELABUHAN) YANG DIKELOLA DENGAN BAIK 7. PENGELOLAAN YANG BAIK DI BIDANG LALU LINTAS 8. MEMILIKI PERLENGKAPAN JALAN YANG MEMADAI (RAMBU, MARKA, APILL, DLL) 9. BIDANG PKB TERLAKSANA DENGAN BAIK (SDM, PERALATAN DAN SISDUR) 10. PENGELOLAAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DILAKUKAN DENGAN BAIK TRANSPORTASI DARAT ADALAH KESEIMBANGAN UNSUR TEKNIS, SOSIAL, POLITIK DAN MANAJEMEN

KEBUTUHAN SDM DINAS PERHUBUNGAN

FAKTOR PENDORONG SDM HARUS BERKOMPETENSI DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT • UNDANG

–

UNDANG

TRANSPORTASI

(UU

NO

23

TAHUN

2007

TENTANG

PERKERETAAPIAN, UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ); • PP 51 TAHUN 2012 TENTANG SDM DIBIDANG TRANSPORTASI;

• PERMENHUB 81 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ; BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTA; • UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN); • PERMENHUB NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KOMPETENSI SDM DI BIDANG LLAJ DAN LLASDP.

PP 51 TAHUN 2012 TENTANG SDM DIBIDANG TRANSPORTASI KOMPETENSI PP 51/2012

SDM

PERANAN PP 51 TAHUN 2012 ADALAH MEMPERCEPAT PROSES TERCAPAINYA KOMPETENSI APARATUR PERHUBUNGAN

ESENSI DARI PP 51 TAHUN 2012 1. Setiap aparatur Perhubungan harus memiliki kompetensi di bidang transportasi; 2. Kompetensi bidang transportasi diperoleh setelah mengikuti Diklat Transportasi; 3. Setiap Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun Man Power Planning di bidang transportasi; 4. Setiap pembangunan prasarana transportasi wajib disusun kebutuhan kompetensi aparaturnya.

PERKUATAN KOMPETENSI SDM PERHUBUNGAN DARAT DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (pasal 6 dan 7); 2. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut (pasal 3): a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; g. profesionalitas jabatan. 3. Hak dan Kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengembangan kompetensi (pasal 21 dan 22); 4. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural) melalui (pasal 69 dan 70) : a. Pendidikan; b. Pelatihan; c. Seminar; d. Kursus; e. Penataran.

JENIS KOMPETENSI SDM PERHUBUNGAN PERMENHUB NOMOR 8 TAHUN 2014 1. PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS;

DARAT

DALAM

BIDANG LLAJ (19 KOMPETENSI)

2. PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS; 3. MANAJEMEN DAN SURVEY LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

4. PENGELOLAAN PARKIR; 5. PENGELOLAAN TERMINAL; 6. PENGELOLAAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

TERKOORDINASI (ATCS); 7. PERENCANAAN SIMPUL DAN JARINGAN TRANSPORTASI JALAN; 8. MANAJEMEN ANGKUTAN UMUM;

9. PERENCANAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM; 10.PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR;

JENIS KOMPETENSI SDM PERHUBUNGAN PERMENHUB NOMOR 8 TAHUN 2014

DARAT

DALAM

BIDANG LLAJ (19 KOMPETENSI)

11.AUDIT KESELAMATAN JALAN; 12.INSPEKSI KESELAMATAN JALAN; 13.PEMANTAUAN KESELAMATAN JALAN; 14.ANALISIS DATA KECELAKAAN JALAN;

15.PENGAWASAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 16.MANAJEMEN KAMPANYE KESELAMATAN; 17.PENGELOLAAN PERLENGKAPAN JALAN; 18.MANAJEMEN

OPERASIONAL

UNIT

PELAKSANA

PENIMBANGAN; 19.PENGAWAKAN ANGKUTAN UMUM UNTUK PENUMPANG DAN

BARANG;

JENIS KOMPETENSI SDM PERHUBUNGAN PERMENHUB NOMOR 8 TAHUN 2014

DARAT

DALAM

BIDANG LLASDP (5 KOMPETENSI)

1. INSPEKSI SUNGAI DAN DANAU;

2. PENGELOLAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU; 3. MANAJEMEN TRANSPORTASI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN

PENYEBERANGAN (ASDP); 4. OPERASIONAL

JEMBATAN

BERGERAK

PELABUHAN

PENYEBERANGAN; 5. PENILAIAN

PELAYANAN

PENYEBERANGAN.

PELABUHAN

DAN

ANGKUTAN

KOMPETENSI SDM PERKERETAAPIAN NO 1 2 3 4

KOMPETENSI REGULATOR Perencana Induk Transportasi Perkeretaapian Penguji Prasarana Penguji Sarana Rancang Bangun dan Rekayasa Perkeretaapian

KETERANGAN Pasal 7 UU 23 Pasal 68 UU 23 Pasal 98 UU 23 Pasal 118 UU 23

5

Penyusun Pedoman Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 151 UU 23

6 7 8 9 10

Penyusun Pedoman Tarif Angkutan Barang Pemeriksa dan Penelitian Kecelakaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Inspektur Prasarana/Pengawas Inspektur Sarana/Pengawas Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian Auditor

Pasal 151 UU 23 Pasal 175 UU 23 Pasal 186 UU 23 Pasal 168 PP 56 Pasal 238 PP 56

11 12

Pasal 244 PP 56 Pasal 248 PP 56

KOMPETENSI SDM PERKERETAAPIAN NO 1 2 3 4

KOMPETENSI PENYELENGGARA Pengoperasi Prasarana Perawat Prasarana Pembangun Prasarana Pengusahaan Prasarana

KETERANGAN Pasal 18 UU 23 Pasal 18 UU 23 Pasal 18 UU 23 Pasal 18 UU 23

5

Pengoperasi Sarana (Awak Sarana)

Pasal 25 UU 23

6 7 8 9 10

Perawat Sarana Pengadaan Sarana Pengusahaan Sarana Pemeriksa Prasarana Pemeriksa Sarana

Pasal 25 UU 23 Pasal 25 UU 23 Pasal 25 UU 23 Pasal 68 UU 23 Pasal 98 UU 23

11

Penyusun GAPEKA (Pemilik Prasarana)

Pasal 121 UU 23

12 13 14 15 16 17

Pengatur Perjalanan Kereta Api Pengendali Perjalanan Kereta Api Penjaga Perlintasan Kereta Api Pengendali Distribusi Listrik Masinis Asisten Masinis

Pasal 277 PP 56 Pasal 277 PP 56 Pasal 277 PP 56 Pasal 277 PP 56 Pasal 290 PP 56 Pasal 290 PP 56

18

Awak Sarana Terampil selain Masinis dan Asistennya (Memiliki Pengetahuan Keselamatan dan Keamanan Kereta Api)

Pasal 303 PP 56

SASARAN KITA…

WAJIB KOMPETEN

SDM APARATUR ± 30.000 (1000 PUSAT, 29.000 DAERAH)

OPERATOR + 2.387.298

MASYARAKAT PENGGUNA TRANSPORTASI

PEMBENTUKAN SDM PERHUBUNGAN DARAT MELALUI 2 JALUR JALUR PENDIDIKAN TINGGI JALUR PELATIHAN TEKNIS

CATCHMENT AREA DIKLAT/PETA DISTRIBUSI PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN PENYULUHAN TRANSPORTASI DARAT PADA UPT DIKLAT DARAT INDONESIA 2016 BPPTD MEMPAWAH/ASDP (2015) MELAYANI 13 PROV, 193 KAB/KOTA

BPPTD MANOKWARI (2016) MELAYANI 2 PROV, 42 KAB/KOTA

BPPTD SUMATERA UTARA (2016) MELAYANI 10 PROV, 153 KAB/KOTA BPPTD PALEMBANG POLITEKNIK ASDP PALEMBANG

STTD BEKASI PKTJ TEGAL

AKADEMI PERKERETAAPIAN MADIUN

PESERTA DIKLAT : 1. APARATUR (PNS DISHUB) ± 29.000; 2. OPERATOR BIDANG TRANSDAR.

BPPTD BALI MELAYANI 14 PROV, 186 KAB/KOTA

KRITERIA CALON PESERTA DIKLAT : 1.WILAYAH PELAYANAN; 2.JENIS MODA/FUNGSI DIKLAT.

BPPTD MAKASSAR (2015) MELAYANI 8 PROV, 95 KAB/KOTA

KETERANGAN BEBAN UPT : BERAT

SEDANG

RINGAN

JURUSAN TRANSPORTASI DARAT

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT BEKASI

PROGRAM STUDI : - D IV TRANSPORTASI DARAT - D III LLAJ - D III PERKERETAAPIAN JURUSAN PERKERETAAPIAN JURUSAN LLAJ

LUAS LAHAN STTD : 12 HA

GEDUNG KELAS

POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN TEGAL

PROGRAM STUDI : - D

IV

MANAJEMEN

KESELAMATAN

TRANSPORTASI JALAN.

- D IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF. - D III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. LUAS LAHAN : 6,25 HA GEDUNG ASRAMA

AULA PUSPITA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT - PALEMBANG

PROGRAM STUDI :

D III LLASDP LUAS LAHAN : 22 HA

CATATAN : KHUSUS MODA LLASDP

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT - BALI

PROGRAM DIKLAT TEKNIS

LUAS LAHAN : 1,7 HA

AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA, MADIUN PROGRAM STUDI : - D III TEKNIK MEKANIKA PERKERETAAPIAN - D III TEKNIK ELEKTRO PERKERETAAPIAN - D III BANGUNAN DAN JALUR PERKERETAAPIAN - D III MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN LUAS LAHAN : 18 HA

POLA PEMBIBITAN SDM PUTERA/I DAERAH DALAM SISTEM PENERIMAAN TARUNA/I STTD

DASAR PENYELENGGARAAN • Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2014 Nomor B/1518/M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putera/i Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/i STTD.

MAKSUD DAN TUJUAN POLA PEMBIBITAN

• Memenuhi kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. • Menyelaraskan antara kebutuhan SDM profesional bidang transportasi darat pada masing masing instansi/daerah dengan penyerapan lulusan STTD

KEKHUSUSAN POLA PEMBIBITAN PADA PENERIMAAN CALON TARUNA/I STTD

• Pelaksanaan pola pembibitan berdasarkan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah; • Peserta seleksi adalah putera/i daerah yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD); • Selain melaksanakan seleksi Test Potensi Akademik (TPA), Kesehatan, Kesemaptaan, Wawancara dan Psikotest; para peserta mengikuti Test Kompetensi Dasar (TKD) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); •

STTD akan menyerahkan kembali lulusan pola pembibitan ke Pemerintah Daerah.

TAHAPAN POLA PEMBIBITAN TARUNA

INPUT

MOU dengan STTD - Seleksi Calon Taruna

PROSES

Proses Pendidikan Pelatihan & Kepengasuhan

OUTPUT

1. Tes Kompetensi Dasar (TKD), 2. Pemberkasan CPNS, 3. Dikembalikan ke Daerah

MEKANISME PELAKSANAAN POLA PEMBIBITAN Pemerintah Daerah melakukan kajian kebutuhan SDM di bidang sub. sektor perhubungan darat Melakukan kerja sama pemenuhan kebutuhan SDM Perhubungan Darat dengan STTD melalui pola pembibitan

Pemerintah Daerah (BKD) menerima dan mengusulkan calon peserta sesuai syarat yang telah ditentukan Peserta mengikuti seleksi, TPA (Tahap I), Kesamaptaan, Kesehatan, Wawancara, Psikotest (Tahap II)

Mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dilaksanakan oleh BKN

Masa Pendidikan di STTD

Penugasan Kembali ke Daerah

PROSES SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA STTD TAHUN 2014

JUMLAH PESERTA UJIAN MASUK SELURUH INDONESIA 3.689 SISWA

JUMLAH PESERTA LULUS TAHAP I 645 SISWA

JUMLAH PESERTA LULUS TAHAP II 210 CALON TARUNA

1 : 20

 Seleksi terdiri dari Test Potensi Akademik (TPA), Kesehatan, Kesemaptaan, Wawancara, dan Psikotest, materi dan pedoman mengacu kepada pedoman seleksi yang telah ditentukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan;  Pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Perhubungan

DAERAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN KERJASAMA POLA PEMBIBITAN TAHUN 2014 Kebutuhan Per Jurusan (berdasarkan MOU) No

Provinsi/Kota/Kab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lampung Tengah Aceh Tamiang Tebing Tinggi Bener Meriah Samosir Simalungun Nias Selatan Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kota Pariaman Kab. Solok Selatan Kalimantan Utara NTB Sulawesi Tengah Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Total

DIV Transportasi Darat

DIII LLAJ

5 5 4 10 5 6 10 10 5 5 5 5 12 50 34 40

5 5 4 20 30 15 10 7 10 2 5 5 12 35 35 40

211

240

DIII Perkeretaapian DIII LLASDP 1

2

80 84

Jumlah

1

14 10 10 40 50 37 25 50 30 10 10 13 48 145 136 160 80 868

2 10 2

2 10 5 6 5 28 5 1

12 30 23 40

3 12 30 44 40

141

192

10 10

3

DII PKB

DITAMBAH DENGAN : KOTA BAU – BAU, KAB. LUBUK LINGGAU, KAB. TULANG BAWANG BARAT, KAB. FAK – FAK, KAB. MUSI BANYUASIN

PENANDATANGANAN KERJA SAMA POLA PEMBIBITAN TARUNA/NI STTD DENPASAR 9 OKT 2014

WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BUPATI MUSI BANYUASIN

BUPATI FAK - FAK

WALIKOTA BAU BAU

PROGRAM PUSBANG SDM PHB DARAT DAN UPT DIKLAT TAHUN 2015 Konsep Pola Pikir Materi DiklatDARAT Bidang Angkutan DIKLAT PEMBENTUKAN DI STTD DAN PKTJ

DIKLAT TEKNIS (SENTRALISASI)/ DIKLAT TEKNIS TINGKAT SARJANA DIKLAT DASAR TRANSDAR (DESENTRALISASI/LEVEL PROVINSI) IN-HOUSE TRAINING (DESENTRALISASI/LEVEL KAB/KOTA) DIKLAT TEKNIS BAGI NON APARATUR

PENYULUHAN OPERATOR DIKLAT TEKNIS TRANSDAR BAGI NEGARA KETIGA MONITORING & GUIDING/ KLINIK TRANSPORTASI TRAINING NEED ANALYSIS (TNA) BAGI ORGANISASI DISHUB

KOMPETEN, PROFESIONAL, BERETIKA

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM TRANSPORTASI DARAT

DIKLAT DASAR TRANSDAR (DESENTRALISASI LEVEL PROVINSI)

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014

JUMLAH LOKASI 10 15 15 15 15

PESERTA 30 30 30 30 30

JUMLAH PESERTA 300 450 450 450 450

TOTAL

55

-

2100

PELAKSANAAN DIKLAT DASAR TRANSDAR DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


IN HOUSE TRAINING (DESENTRALISASI LEVEL KAB/KOTA)

TAHUN 2011 2012 2013 2014

JUMLAH LOKASI 50 55 55 55

PESERTA 15 20 20 20

JUMLAH PESERTA 750 1100 1100 1100

TOTAL

215

-

4050

IN HOUSE TRAINING KABUPATEN FAK – FAK, PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013


DIKLAT TEKNIS BAGI NON APARATUR (DESENTRALISASI LEVEL KAB/KOTA)

TAHUN 2012 2013 2014

JUMLAH LOKASI 10 10 10

PESERTA 20 20 20

JUMLAH PESERTA 200 200 200

TOTAL

30

-

600

PELAKSANAAN DIKLAT DASAR NON APARATUR DI KOTA MANADO TAHUN 2013


MONITORING & GUIDING

TAHUN

JUMLAH LOKASI

2013

10

Monitoring and Guiding merupakan suatu bentuk pendampingan sebagai tindak lanjut dan pelengkap kegiatan IHT dan Diklat Teknis Transportasi Darat. Monitoring guiding merupakan program akselerasi yang bersifat memecahkan permasalahan (problem solving) transportasi di daerah sehingga dapat mewujudkan transportasi yang ideal dan sesuai dengan visi transportasi darat. Monitoring and guiding diharapkan dapat menciptakan SDM perhubungan darat yang berkompeten dan mampu memecahkan Permasalahan transportasi dengan pendekatan keilmuan dan kemampuan sendiri (SDM dan dana). CONTOH DI KOTA TOMOHON.


KLINIK TRANSPORTASI/PENDAMPINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG LLAJ DAN LLASDP

TAHUN 2012 2013 2014

JUMLAH LOKASI 2 3 8

TOTAL

13

Klinik SDM Transportasi Darat merupakan suatu bentuk pendampingan lulusan diklat teknis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat (PPSDMPD) di daerah dan sarana kolaborasi antara PPSDMPD dan Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten (mengoptimalkan lulusan diklat teknis) untuk bersama-sama memecahkan permasalahan (problem Solving) transportasi di daerah, CONTOH DI KOTA DUMAI.

LANJUTAN KLINIK TRANSPORTASI DARAT...

KLINIK TRANSPORTASI/PENDAMPINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG LLAJ DAN LLASDP

TAHUN 2012 2013 2014

JUMLAH LOKASI 2 3 8

TOTAL

13

NO

TAHAPAN KEGIATAN KLINIK TRANSPORTASI DARAT

1

Previsit dengan melakukan koordinasi, Identifikasi Permasalahan transportasi darat dan membentuk Tim Klinik SDM Transportasi Darat di Kab/Kota

2

Survai dan observasi lapangan (Survai Wawancara Rumah Tangga, Traffic Counting, Statis dan Dinamis Angkutan Umum)

3

Transfer ilmu dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat ke Dishub Kab/Kota + Survai Stated Preference

4

Konsinyering di Jakarta

5

Ekspose dihadapan Bupati/Walikota

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM TRANSPORTASI DARAT BIDANG LLAJ TAHUN 2012

PENYULUHAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN NOMOR : PK.01/BPSDMP-2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYULUHAN SDM DI BIDANG TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BPSDMP.

PENYULUHAN BIDANG LLAJ KAB. MIMIKA, PAPUA TAHUN 2013

JUMLAH LOKASI

PESERTA

JUMLAH PESERTA

10

30

300

2013

20

30

600

2014

15

30

450

TOTAL

45

-

1350

BIDANG LLASDP TAHUN

JUMLAH LOKASI

PESERTA

JUMLAH PESERTA

2012

10

30

300

2013

15

30

450

2014

10

30

300

TOTAL

45

-

1050

PENYULUHAN BIDANG LLASDP KAB. YAPEN WAROPEN, PAPUA TAHUN 2013

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM TRANSPORTASI DARAT BIDANG LLAJ

TAHUN JUMLAH LOKASI 2014 10 TOTAL KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) / TRAINING NEED ANALYSIS (TNA)

10

BIDANG LLASDP

TAHUN JUMLAH LOKASI 2014 5 TOTAL TNA KOTA KUPANG TAHUN 2014

5

TNA KOTA TARAKAN TAHUN 2014

Tahapan Kegiatan TNA (LLAJ dan ASDP) 1. PEMAPARAN MENGENAI AKD / TNA (TUJUAN, MAKSUD, ANALISA DIF DAN HASIL ANALISA); 2. SURVEY LAPANGAN KONDISI TRANSPORTASI DARAT; 3. PENGISIAN FORMULIR WAWANCARA DAN FORMULIR URAIAN TUGAS OLEH RESPONDEN KHUSUSNYA DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT; 4. PENGISIAN FORMULIR PRIORITAS MASALAH TRANSPORTASI KEPADA PEJABAT DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT; 5. MELAKUKAN HIPOTESA/ANALISIS AKD / TNA; 6. MEMAPARKAN HASIL HIPOTESA/ANALISA AKD/TNA KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SERTA PEJABAT DILINGKUNGAN DINAS SETEMPAT DAN STAF; 7. MEMBUAT HASIL DAN LAPORAN TNA.

CONTOH TNA KOTA TARAKAN (ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM TEKNIS MELALUI JALUR PELATIHAN)

PETA KOMUNIKASI PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT DENGAN DAERAH TAHUN 2011 - AGUSTUS 2014

- IN HOUSE TRAINING - DIKLAT DASAR TRANSDAR - DIKLAT DASAR TRANSDAR NON APARATUR

- PENYULUHAN OPERATOR LLAJ - MONITORING & GUIDING/KLINIK TRANSPORTASI

Kota Aceh

Kab. Samosir Kab. Bulungan Kab. Tanah Tidung

Kab. Malinau

Kota PekanBaru

Kota Tarakan

Kab. Karimun

Kab. Kutai Barat Kab. Kuburaya Kota Samarinda Kab. Pontianak Kab. Inhil Kab. Berau Kab. Banyuasin Kab. Paser Kab. Pulaung Pisau Kab. Bangka Selatan Kab. Katingan Kab. Lamandau Kab. Barsel Kab. Kapuas

Kab. Talaud

Kab. Bitung

Kab. Sitaro

Kota Tidore

Kab. Kobar Kab. Batola Kota Banjarmasin Kab. Kep. Yapen Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Pangkejene

Kab. Lamongan Kab. Lombok Utara

Kab. Alor

Jumlah Operator Kapal : 1.050 Orang = Penyuluhan LLASDP Tahun 2012 = Penyuluhan LLASDP Tahun 2013 = Penyuluhan LLASDP Tahun 2014

PROSENTASE DALAM SATUAN (%)

TARGET AKUMULASI JUMLAH PESERTA

Catatan : *) Prediksi dengan asumsi jumlah SDM Perhubungan Darat seluruh Indonesia adalah 29.000 org pada Kemenhub, 34 Dishub Prov, 504 Dishub Kab/Kota : 411 Kab dan 93 Kota. *) Desember 2012 adalah 37,38 %. *) Agustus 2014 adalah 71,84 %.

PROGRAM DIKLAT TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT UJI KOMPETENSI DILAKSANAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

UJI KOMPETENSI DILAKSANAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

“IF YOU’RE PLANNING FOR : A YEAR – SOW RICE; A DECADE – PLANT TREES; A LIFETIME – EDUCATE PEOPLE”

85

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT Jl. Salemba Tengah II No. 1 Jakarta Pusat Telp. (021) 3107879/3908237, Fax : (021) 3147975 Website : www.bpsdm.dephub.go.id/www.pusbangsdm.net Email : [email protected] dan Facebook : infopusbangdarat

SEBUAH EVALUASI S/D 2014 1. KETERSEDIAAN SDM VS KINERJA TRANSPORTASI DARAT; 2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VS PERTUMBUHAN TANTANGAN / PERMINTAAN YANG ANOMALIS DAN EKSTRIM;

- SPM - PEMBANGUNAN SDM YANG KURANG AKSELERATIF DAN DAMTEK - PEMETAAN/EFEKTIFITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

FOLLOW UP PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT BERKOMPETENSI

Recommend Documents