SIARAN PERS Pusat HUMAS Kementerian Perdagangan Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Telp: 021-23528446/Fax: 021-23528456 www.depdag.go.id
Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendag: Mendag Luncurkan Layanan Online INATRADE Jakarta, 10 Agustus 2010 – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik serta mengimplementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, hari ini meluncurkan program unggulan (quick wins) layanan online INATRADE untuk proses Perijinan Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Dalam Negeri. “Sebagai salah satu pendukung sistem Indonesia National Single Window (INSW), INATRADE diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern. Selain itu, dengan dibukanya layanan online INATRADE, diharapkan dapat menghilangkan resiko data yang tidak akurat dalam layanan publik,” kata Mendag Mari Pangestu. Sesuai dengan mottonya “hadir melayani anda, cepat, tepat, mudah”, layanan online INATRADE memang dihadirkan untuk mempercepat, memudahkan dibarengi dengan ketepatan dalam proses perijinan perdagangan. Cepat karena pendaftaran dapat dilakukan secara online, waktu layanan menjadi lebih cepat dibandingkan secara manual, seperti tercantum dalam Service Level Arrangement (SLA) yang telah ditetapkan. Tepat karena seluruh informasi tersedia dengan benar dan akurat pada web INATRADE sehingga pelaku usaha dapat secara tepat mengajukan permohonan yang diperlukan. Mudah, karena layanan secara online dengan koneksi internet memberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran dimana dan kapan saja. Dengan disediakannya tracking dokumen, maka pelaku usaha dapat mengetahui apakah perijinan yang diajukan telah selesai atau sedang diproses. Hingga saat ini, terdapat 26 perijinan impor di sektor Perdagangan Luar Negeri dari 93 perijinan ekspor dan impor, serta 12 perijinan di sektor Perdagangan Dalam Negeri yang dapat diajukan secara online melalui INATRADE. Tahun 2010, ijin impor yang dapat dilakukan secara online akan bertambah menjadi 40 perijinan dan secara bertahap seluruh layanan perijinan dan non perijinan pada Kementerian Perdagangan dapat dilakukan secara online. “Diharapkan hingga tahun 2014, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan, seluruh perijinan yang diterbitkan oleh Kemendag sudah dapat dilakukan secara online dan paperless, sehingga diharapkan tidak ada lagi tatap muka antara pelaku usaha dengan pemroses perijinan,” tambah Mendag.
Bersamaan dengan peluncuran ini juga dilakukan percepatan pelayanan perijinan/persetujuan perdagangan Komoditi Berjangka dan Sistem Resi Gudang yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Percepatan pelayanan yang sebelumnya dibutuhkan waktu 45 hari untuk pemeriksaan fisik dan fit and proper terhadap pengurus perusahaan secara spesifik, kini dipersingkat menjadi 32 hari. Dan pada tahun 2014 diharapkan dapat lebih cepat lagi menjadi 20 hari. INATRADE dapat diakses melalui Web Kementerian Perdagangan http://www.depdag.go.id dan Web INATRADE : http://inatrade.depdag.go.id Melalui peluncuran layanan online INATRADE ini diharapkan dapat menghemat biaya dan waktu sehingga menaikan daya saing nasional dan fasilitasi perdagangan dalam menghadapi persaingan global. “Kami juga berharap layanan online INATRADE ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia seperti halnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE),” kata Mendag. --selesai-Informasi lebih lanjut hubungi: Robert James Bintaryo Kepala Pusat Humas Kementerian Perdagangan Telp/Fax: 021-23528446/021-23528456 Email:
[email protected] Syahrul R. Sampurnajaya Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Telp/Fax: 021-23528561/021-23528571 Email:
[email protected]
2
Lampiran: JUMLAH JENIS PERIJINAN: 1. PERDAGANGAN LUAR NEGERI (26 IJIN) 2. PERDAGANGAN DALAM NEGERI (12 IJIN) 3. BAPPEBTI (8 IJIN) DAFTAR PEMILIK HAK AKSES PENGAJUAN INTRADE ONLINE = 469 PERUSAHAAN TARGET 2010 = 1500 PERUSAHAAN Pengajuan Perijinan Impor Secara Online No 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Perijinan NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) UNTUK KOMODITI: a. BERAS b. GULA c. KEDELAI d. JAGUNG e. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) f. ELEKTRONIKA DAN KOMPONENNYA g. SEPATU DAN PERALATAN KAKI LAINNYA h. MAINAN ANAK-ANAK PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) CAKRAM OPTIK PERSETUJUAN IMPOR CAKRAM OPTIK PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA BERACUN (IPL-NON B3) PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BAHAN BERBAHAYA (IP-B2) PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) PLASTIK PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) GULA KRISTAL RAFINASI (REFINED SUGAR) PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) GARAM NON IODISASI (UNTUK INDUSTRI) PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) PELUMAS PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) 4 CHLORO 3, 5 DIMETHYLPHENOL (PCMX) PERSETUJUAN IMPOR MESIN MULTI FUNGSI, MESIN FOTO COPY BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA PERSETUJUAN IMPOR INTAN KASAR PERSETUJUAN IMPOR PUPUK BERSUBSIDI PERSETUJUAN IMPOR TABUNG GAS 3 KG PERSETUJUAN IMPOR ELPIJI PERSETUJUAN IMPOR ELPIJI DAN TABUNG GAS 3 KG PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) TEKSTIL PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) GARAM IODISASI PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) ETILENA 3
20 21 22 23 24 25 26
PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BAHAN PERUSAK OZON (BPO) NON METIL BROMIDA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BAHAN PERUSAK OZON (BPO) METIL BROMIDA PERSETUJUAN IMPOR CENGKEH PERSETUJUAN IMPOR SACHARIN DAN GARAMNYA PERSETUJUAN IMPOR SIKLAMAT PERSETUJUAN IMPOR GARAM INDUSTRI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BERBAHAYA (B2)
Sasaran Perbaikan Layanan Perijinan Sektor Perdagangan Luar Negeri Tahun 2011 2012
2009
2010
26
40
55
8
4
3
Jumlah Perijinan Online Waktu Pelayanan (hari)
2013
2014
70
81
93
2
1
1
Sumber : Renstra Kementerian Perdagangan Periode 2010 - 2014
PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR TOTAL PERIJINAN
93
Eksportir Terdaftar (ET)
6
Persetujuan Ekspor (PE)
14
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
1
Importir Terdaftar (IT)
19
Importir Produsen (IP)
18
Persetujuan Impor (PI)
32
Surat Pendaftaran Barang (SPB)
1
Nomor Registrasi Produk (NRP)
1
Tanda Pengenal Produsen (TPP)
1
*) Dianggap 1 perijinan
4
12 Jenis Perijinan Perdagangan Dalam Negeri yang Telah Online 2010
Jenis Perijinan/Non Perijinan
No.
Online PERIJINAN 1
Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS)
√
2
Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4)
√
3
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
√
4
Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) (baru)
√
5
Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar PGAPT (Perpanjangan)
√
6
Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau SPPGRAP (baru)
√
7
Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau SPPGRAP (Perpanjangan)
√
8
Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau SPPGAP (Baru)
√
9
Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau SPPGAP (Perpanjangan)
√
10
Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol - SIUP MB (Distributor)
√
11
Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol - SIUP MB (Sub Distributor)
√
12
Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya SIUP B2 (Distributor)
√
Sasaran Perbaikan Layanan Perijinan Sektor Perdagangan Dalam Negeri Sasaran
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jumlah Perijinan Online
9
12
15
17
19
21
Waktu Pelayanan (hari)
7
6
6
5
4
2
5
Sumber : Renstra Kementerian Perdagangan Periode 2010 - 2014
PERIJINAN YANG TERDAPAT DI UNIT BAPPEBTI 1.
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK) a. Ijin usaha terdiri dari : (1) Bursa dan Kliring Berjangka (2) Pialang Berjangka b. Ijin terdiri dari : (1) Wakil Pialang. c. Sertifikat pendaftaran terdiri dari : (1) Pedagang Berjangka d. Persetujuan terdiri dari : (1) Bank Penyimpan Margin (2) Penyaluran Amanat Luar Negeri (3) Penyelenggara dan peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) e. Penetapan terdiri dari : (1) Kantor Cabang Pialang Berjangka Data tambahan Ijin usaha, ijin, sertifikat pendaftaran, persetujuan dan penetapan yang sudah diberikan untuk PBK mulai tahun 2000 sampai dengan bulan Juni 2010 adalah sebagai berikut: 1. Bursa Berjangka 2 perusahaan 2. Kliring Berjangka 2 perusahaan 3. Pialang Berjangka 80 perusahaan 4. Wakil Pialang Berjangka 2.824 orang 5. Pedagang Berjangka 48 perusahaan 6. Bank Penyimpan Margin 6 bank 7. Kantor Cabang Pialang Berjangka 166 kantor cabang
2.
SISTEM RESI GUDANG (SRG) a. b. c. d.
Persetujuan Gudang dalam Sistem Resi Gudang Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Persetujuan Pusat Registrasi Gudang
Data tambahan Persetujuan Kelembagaan SRG yang telah diberikan mulai Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Gudang dalam Sistem Resi Gudang sejumlah 15 gudang 2. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang 6 Perusahaan 3. Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) a. LPK Inspeksi gudang 3 perusahaan b. LPK Sertifikat Manajemen Mutu 1 perusahaan 6
c. LPL Uji Mutu Komoditi 13 lembaga (5 persetujuan 8 penunjukan) 4. Persetujuan Pusat Registrasi Gudang 1 perusahaan TARGET PERCEPATAN PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PBK DAN SRG KEGIATAN Jumlah hari penyelesaian Perijinan Pelaku Usaha PBK dan SRG
2009 45hari
TARGET WAKTU 2010 2011 2012 2013
2014
32 hari
20 hari
28 hari
25 hari
22 hari
PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIJINAN PBK (Tahun 2009 dan 2010) NO
PROSES / PROSEDUR
1
Penerimaan dokumen
2
Disposisi Kepala Bappebti-Karonia
3
dan
pemeriksaan
LAMA PROSES Penelitian dan penilaian dokumen
PERUBAHAN SOP LAMA BARU 3 HARI 1 HARI 4 HARI
2 HARI
9 HARI
8 HARI
4
Pemberitahuan kelengkapan dokumen dan wawancara calon pengurus
3 HARI
2 HARI
5
Wawancara calon pengurus oleh tim
7 HARI
6 HARI
6
Pemberitahuan pemeriksaan sarana dan prasarana
3 HARI
2 HARI
7
Pemeriksaan sarana dan prasarana dan rekomendasi oleh tim
10 HARI
8 HARI
8
Pembuatan konsep, penandatanganan dan penyampaian SK dan sertifikat ijin
6 HARI
3 HARI
45 HARI
32 HARI
TOTAL
7
PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN KELEMBAGAAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) (Tahun 2009 dan 2010) NO 1
PROSES / PROSEDUR Penerimaan dokumen
dan
pemeriksaan
PERUBAHAN SOP LAMA BARU 3 HARI 1 HARI
2
LAMA Disposisi Kepala Bappebti-Karofisa PROSES kepada tim
6 HARI
5 HARI
3
Penelitian dan penilaian dokumen oleh tim
9 HARI
7 HARI
4
Pemberitahuan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan sarana dan prasarana kepada pemohon
8 HARI
4 HARI
5
Pemeriksaan sarana dan rekomendasi tim
prasarana
11 HARI
9 HARI
6
Pembuatan konsep, penandatanganan dan penyampaian SK dan sertifikat
8 HARI
6 HARI
45 HARI
32 HARI
TOTAL
8