,"{I^ I t + L'',,..qn+ !/_ ''t f{
IAWI ITIIGAII ilotil|on 4 rAHUlr 2009
PTBATURAII DAERAH PROUIIISI
TTIITA]IG
B
E
II
GAIIA PTM BIII
]IAII IAII G KA M TT t il GAI t RPfillt I PROUI]ISI IAWAITIIGAH 2008 - 2013 GU
DOKUMENTASI
&
ARSIP
BAPPENAg ,Acc. No.
craqs
, cg.??/", , "-...;....'/.f YS....u. -. ;:...... :' t"./t"'
checked,'.'.:?.;..11-:::.3.!;:.
PtIh TRITIIH PROUI IISI IAWA
TTil8[II
DAT RAH
PEMTURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
4
TAHUN 2OO9
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2OOB.2O13 DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah
sesuai dengan visi, misi Gubernur, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waKu 5 (lima) tahun mendatang; untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
b. bahwa
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Gubernur yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013;
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
tentang
z
Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
2. Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42BG); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3|;
t7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor
3
B.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57B);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6Lfl; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a55fl; 14, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Penruakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
4
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46%);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB7)l
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor a697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Petaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009; 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Pelaksanaan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan
\ (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor L, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
-
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAIfiAT DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH
dan GUBERNUR JAWA TENGAH
MEMUTUSIGN
Menetapkan
:
:
PERATURAN DAEMH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008.2013.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimakud dengan
1. 2.
:
Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah'
3.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya d'singkat RPJPD adatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adatah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013'
4.
5.
6.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun setiaP tahun sekali.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemUangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tanun ZOtl aan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pasal 3
Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : Pendahuluan; a. BAB I Kondisi Umum; II b. BAB Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang; BAB III c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; d. BAB IV Indikator Makro dan Pentahapan Pembangunan; e. BAB V Pengelolaan Keuangan Daerah; f. BAB VI Program Pembangunan Daerah; 9. BAB VII Penutup. h. BAB VIII Pasal 4
RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'
1 T
Pasal 5
RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 2009.
-
Pasal 6
Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi
:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melakanakan kegiatan pembangunan selama kurun waKu 2008
- 2013.
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pasal
7
.
RPJMD wajib ditaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyetenggaraan
pembangunan di Daerah. BAB
III
KETENTUAN PEMLIHAN Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 20L3, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2014 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 20L3 2018 yang memuat visi dan misi Gubemur terpilih.
-
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
I Pasal 10
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratufn Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7 Februari 2009
|uhir=*con
rang
NOMOR 4 LEMBARAN DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2OO9
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR4TAHUN 2oos
I
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008.2013
I.
UMUM.
Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waKu 5 tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM-Nasional, memuat arah dan keb'rjakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga
10
dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-
20t3. II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal
1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 7
Dokumen RPJMD Tahun 2008-2013 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebelum RPJMD Tahun 2013-2018 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10 CukuP jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 21
DAFTAR
ISI
PERATURAN DAEMH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG ............".. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAEMH......
Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...... B. Tujuan C. Landasan Hukum
i
........'.."
Daftar
.."....'." '.....'..'.........".'
ii 1 1
.'..'..'.........'.' 2 .....'.'..........'.'..'.3
D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....'...'......."......' 5 E.
BAB
II
Sistimatika
.........'.""
UMUM Kewilayahan. Perekonomian
6
.......'."'.7
KONDISI A. Kondisi B. Kondisi C. Capaian Hasil Pembangunan Jawa D. Kondisi Penyelenggaraan Urusan E. Analisis Lingkungan
Tengah..'..... Pemerintahan Strategis
'..'."-......,.'.'.-7 ........'........'.8 ..'.....'......'.... 13
'..'.."'..'..,"....77
:..'... 63 BAB iII PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEMH RENCANA JANGKA PAN]ANG .............." 73 .........................81 BAB ry VISI, MISI, TUJUAN DAN SASAMN.................
Visi.......... B. Misi.......... C" Tujuan D. Strategi E. Sasaran
."...........' 81 ..'.....'..'..' 81 .......'...'...,...82 .'............".83
A.
BAB V INDIIGTOR MAKRO DAN PENTAHAPAN
."'.....'..'.". PEMBANGUNAN ..........'"
A. Target Agregatif Pembangunan Jawa Tengah B. Pentahapan
2008-2013
Pembangunan BAB VI PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH....... A. Pengelolaan Keuangan Daerah...."..' B. Penerimaan Daerah......... C. Belanja Daerah D. Pembiayaan Daerah...... E. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah BAB VIi PROGMM PEMBANGUNAN DAEMH A. Kewenangan Urusan Wajib.........'. B. Kewenangan Urusan Pilihan.....'..'.
84 89
....'.' 89
'...'...'.92 ..."....,.."97 ...'.'..'-'-...'97 '......"'..99 ...... .....-......
101 103
....'.'....
105
.......''".'"..107 ......."'.'..... 107 .....'.......'.'. 210
C. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.......'...'..'.".'... 233 ...-.....".'....'.234 D. Pelaksanaan Tugas Umum
Pemerintahan'.'......
BAB
VIII
PENUTUP
....'....-...'237
MATRIK PERINCIAN PERMASALAHAN, PROGMM, SASAMN DAN INDIIGTOR CAPAIAN
BAB
I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang
laya( memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan
dan
keinginan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik. Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat Jawa Tengah tidak dapat dimanfaatkan, dipecahkan sefta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan
dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyusun peren@naan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencrnaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk jangka waldu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waKu
l
tahun.
Terkait dengan ama.nat tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD tahun 2005
-
2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2008. Selanjutnya RPJPD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang penyusunannya berpedoman pada
RPJPD
dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, keb$akan umum dan program Satuan Kefa Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD,
dan program kgwilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif yang
dimaksudkan adalah bahwa informasi, baik sumberdaya. yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJMD hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Ketentuan ini termuat dalam
5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang No, 32 tahun
pasal
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 ayat (2) mengatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
kepala daerah
dilantik.
Sementara
itu
dalam pasal 150 ayat
(3) huruf c
Undang No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini
undang
-
pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakanaan Rencana pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam daerah Negeri, dan jangka waKu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala dilantik.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut
di atas, dan
dengan telah ditetapkannya hasil
pilkada propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2008, serta telah dilantiknya Pasangan 2008, Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008 - 2013 pada tanggal 23 Agustus ini akan menjadi maka disusunlah RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. RPJMD
pedoman bagi sKPD dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) dan sebagai
acuan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Propinsi Jawa kegiatan pembangunan selama kurun waKu 2008 - 2013. RPJMD Tengah 2008
-
2013 ini selain menjabarkan visi, misi, dan Program Kepala Daerah
Pusat. terpilih juga menjabarkan program gubernur sebagai wakil Pemerintah
B. Tujuan periode RPJMD adalah dokumen perenclnaan pembangunan daerah
5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, ditetapkan dengan tujuan pelaku memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan
2
nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan,
dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.
Landasan Hukum
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah T'ingkat
II
Kabupaten Batang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 6. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa
Tengah;
8.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 10. Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Kabupaten Batang; 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 12. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 13, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara; 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
Nomor
17. Undang-Undang
25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 18. Undang-Undang
Nomor
32 Tahun
2OO4
tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; 19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem laminan Sosial Nasional 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panas Bumi; 23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil; 26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Mineral dan Batubara; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Dati
II
II
Pekalongan, Kabupaten Dati
II
Pekalongan dan Kabupaten Dati
Batang;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
31. Peraturan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 32. peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang StruKur Organisasi dan Tata Kerja Pemngkat Daerah; 33. Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan
Pendidikan Keagamaan; 34.
Peraturan Pemerintah Nomor
6
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
tahun 2008' tentang Pedoman Evaluasi
35. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 36. Peraturan Pemerintah Nomor
B tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan, Pengendalian dan EvaluaSi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 38. Prakarsa Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 39. Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka
Menengah Nasional Tahun 2005
-
Panjang
2009;
40. peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008; 41. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Tengah; 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Can Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 tentang
-2025; Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif
provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Penturan
Gubernur No. 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009; 46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2008 tentang Renena Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RADPRB) ProvinsiJawa Tengah.
D. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD provinsi Jawa Tengah merupakan satp sub sistem dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
5
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 2005
-
-
20t3 disusun mengacu pada
RPJP Nasional Tahun
2025 dan RPJM Nasional Tahun 2OO4 - 2009. Dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun
.
2008-2013
juga
mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 -2025.
Agar dalam pelaksanaan pembangunan
di Jawa Tengah Tahun
2008-2013 tidak
bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/seKor,
penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (MD-PRB), Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD),
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan (RIPP), dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata'
RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra SKPD. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
- 2013 juga menjadi acuan bagi pemerintah
kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota'
E. Sastematika RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai
berikut.
I BAB II BAB III BAB
BAB
IV
BAB V
6
Pendahuluan
Kondisi Umum; Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
Indikator Makro dan Pentahapan Pembangunan;
BAB
VI
Pengelolaan Keuangan Daerah;
BAB
VII
Program Pembangunan Daerah;
BAB
VIII
Penutup.
BAB
II
KONDISI UMUM
A.
KondisiKewilayahan Provinsi lawa Tengah terletak pada 5o40' dan 8"30' dan 111o30' Bujur Timur, selain daratan Jawa Tengah juga memiliki wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76
km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Secara adminstratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten
dan 6 kota dan terdiri dari 568 kecamatan yang meliputi 8.573 desa/kelurahan. Luas
wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25
juta heKar atau sekitar
25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia), terdiri dari 992
ribu heftar (30,50 persen) lahan sawah, dan 2,26 juta heftar (69,5 persen) lahan bukan sawah.
Secara umum kondisi suhu udara berkisar antara24,4o C dan 28,50 C. Tempat-tempat
yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata beruariasi, dari73 persen sampai 86 persen. Curah
hujan tertinggi tercatat
di
Sempor Kebumen sebesar 3.068 mm, dan hari hujan
terbanyak tercatat di Kabupaten Cilacap sebesar 179 hari. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi berkepadatan penduduk sangat
tinggi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 mencapai 32.380.279 jiwa, dengan
rata-rata kepadatan penduduk sebesar 989 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga dengan penduduk terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara proporsional jumlah penduduk
terbesar adalah penduduk usia produKif atau kelompok umur anglctan kerja (15-64
tahun), dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah pencari ke{a,
angka
pengangguran dan kebutuhan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pendidikan
dan latihan kerja juga cukup tinggi. Apabila dilihat dari jenis pekerjaan penduduk, jumlah pekerja pada lapangan usaha di bidang peftanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan seKor-seKor yang lain, yaitu sebesar 6.147.989 orang pada tahun 2007.
Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Angkatan kerja pada tahun 2007 sebanyak 17.664.277 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja yang
bekerja 16.304.058 jiwa. Dengan demikian terdapat penganguran terbuka 1.360.219
jiwa atau 7,70
o/o
darijumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka tersebut
secara proporsional lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 8,02oh. persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tersebut masih di bawah angka nasional yang tercatat sebesar 9,75o/o.
B.
KondisiPerekonomian Total produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Jawa Tengah atas dasar harga berlaku
pada tahun 2oo7 sebesar Rp 372.428.807.090.000,-. Jumlah
ini
meningkat
dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar Rp 281.996.709'110.000,-. PDRB tahun 2007 menurut harga konstan 2000 sebesar Rp. 159.110.253.770.000,-, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 150.682.654.740'000,-. PDRB Jawa Tengah baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000 dirinci menurut seKor
terfihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Brutto atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 fiuta Rupiah)
:
I
BPS Provinsi Jawa Tengah (2007)
Tabel2.2 produk Domestik Regional Brutto atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2002-2006
: BPS Provinsi Jawa Tengah (2007)
pDRB per kapita pada tahun 2006 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 8.763.722'89, harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 4.682.824,26. Jumlah ini
sedangkan menurut
meningkat dibandingkan tahun 2005. PDRB per kapita pada tahun 2005 berdasarkan 2000 harga berlaku sebesar Rp 7.349.965,06, sedangkan berdasarkan harga konstan per kapita selama lima PDRB per kapita sebesar Rp 4.484.910,42. Perkembangan PDRB tahun terakhir tercantum pada tabel 2.3' Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Brutto Perkapita di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 Tahun
No l.
2002
2.
2003 2004 2005 2006 2007
?
4. 5.
:
FDRB Perkapita ADH Berlaku
PDRB Perkapita ADH konstan
2000 3.882.338,17
4.795.199,68 5.362,453,91 5.970.697,s9 7.123.777.44
4.029.797,75 4.L9t.377,78 4.346.891,91
8.763J4p_ 9.648.737,34
4.682.824,26 4.913.801,20
BPS Provinsi Jawa
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam
lima tahun terakhir
menunjukkan
pertumbuhan yang positif, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi seftor-sektor terhadap PDRB. Meskipun ada seKor yang mengalami penurunan, namun
ekonomi
secara umum sektor-sektor pendukung utama perekonomian Jawa Tengah menunjukkan peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel 2'4
Tabel2.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 (%) No 1
r.
2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. o
Sektor Pertahian Pertambanqan dan Penggalian IndusUi Penqolahan Listrik, Gas dan Air Minum Banounan Perdaoanoan- Hotel dan Restoran Penoanokutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
lasa-iasa
PRDB Tota| Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2007)
2042
408
2003
2005
2004
-7.O5
5.33
3.13 5.46
5.51
2.73
11.83
0.45
10.56
t2,92
1,85
5,24
5.30 2,35
5.91 2,8c
-6,0s 3.55
$,4e
q4q
4.98
6,41 8.65 7,84 2,45 4.67
2006
4.61 9,28, 4.BC
10.78 6.88
3,78 5.58 5.1
3.6C
1q 41
4.52 6,49
6.05
5.1C 5_aI
7.34 5,00
6.3 6,55
4,75
7.89
q?q
5,JJ
5
tahun terakhir (2002-2006), seKor industri pengolahan masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini
Dalam kurun
ditandai oleh besarnya sumbangan seKor ini terhadap total PRDB Jawa Tengah pada
yaitu di atas 30 persen, tertinggi dibanding dengan sektor lain. Seftor yang memberikan sumbangan cukuP besr adalah seKor perdagangan, hotel dan
tahun 2006 lain
restoran sefta seftor pertanian, yaitu masing-masing sebesar 21,1L dan terhadap PDRB. Sementara
20,57o/o
itu, seftor listrik, gas dan air minum memberikan
sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,830/0. Perkembangan kontribusi sektorsektor perekonomian terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 tercantum pada tabel 2.5. Tabel 2.5
Distribusi Produk Domestik Regional Brutto atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 (o/o) SeKor
No
Pertanian Pertambanqan dan Penggalian Industri Penqolahan Listrik- Gas dan Air Minum Banounan Perdaoanoan. Hotel dan Restoran Penqanqkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa
2. 5. 4. 5. 6. 7. R
20CI2
22.53
2003
4.77
21,03 1.0c 32.01 0.7e 5.35 2L.42 4,82
3,6€
3,6C
1,0c 31.85 0.79
4"9i
2r.3i
zoo4 21.o7 0.98 32,44 0.78 5,49 20.87
2005 20.92
r.02 32.23
0.82 5.57 21.01
4.79 3,55
4.89 3,54
10.06 100.00
10.01 100,0c
2006 20.s7 1.11 31.98 0.83 5.61 2L,LL 4.95
3,58
Pen lqahaan
q
Jasa-iasa
9,03
10.02
PRDB Tota|
100.0(
100.0c
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2007)
10
L0.25 100,00
seKor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Sektor industri dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu : industri besar, industri dan sedang, industri kecil, industri rumah tangga. Jumlah perusahaan industri besar perusahaan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3.476 unit
yang menyerap 555.230 tenaga kerja.
Perkembangan perekonomian daerah
tidak lepas dari peranan investasi
yang
- 2006 ditanamkan di Jawa Tengah. Realisasi investasi selama kurun waktu tahun 2003 berfluktuatif. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2006 4,558 berdasarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) yang telah disetujui sebesar Rp triliun, dan tenaga kerja yang akan diserap sebanyak lebih dari 18 ribu orang'
realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan SPT yang dikeluarkan adalah sebesar 579,23t juta dolar Amerika' Investasi PMA tersebut Sementara
itu,
diharapkan akan menyerap tenaga kerja sebesar kurang lebih 8 ribu orang' Memasuki tahun 2007, perekonomian Jawa Tengah telah berhasil melewati berbagai yang terjadi tekanan berat akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dua kali sejak tahun 2005. Dampak kenaikan BBM tersebut secara bertahap dapat
diatasi dengan baik, sehingga secara umum kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukan arah yang semakin baik pula' perkembangan harga-harga menunjukan arah yang makin stabil. Hal ini tercermin dari
laju inflasi Jawa Tengah yang pada tahun 2007 dapat bertahan pada level satu digit (6,240/o), sedangkan pada tahun 2006 sebesar 6,500/o' Angka tersebut relatif rendah, mengingat pada beberapa bulan terakhir harga minyak goreng sempat naik, sebagai dampak kenaikan harga Oude Palm Oit (CPO) di pasar internasional yang cukup tinggi.
Tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali tersebut mengindilcsikan bahwa berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti BBM, beras, gula, minyak dan yang lainnya terjaga pasokan dan distribusinya selama tahun 2007' Seiring dengan perkembangan harga-harga yang makin stabil, pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomiJawa Tengah mencapai 5,59ol0. Angka tersebut lebih tinggi diba4dingkan dengan laju pertumbuhan 2006, yang sebesar 5,33o/o.
11
Dari sisi produksi, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan relatif
tinggi, antara lain seKor pertanian meningkat 2,78o/oi seKor peftambangan dan penggalian 6,230/o; bangunan/konstruksi 7,21o/o; seKor perdaqanqan, hotet dan restoran 6,540/o; pengangkutan dan komunikasiS,0To/o. Sementara itu setctor industri pengolahan tumbuh 5,560/o, bank dan lembaga keuangan 6,810/o dan jasa-jasa 6,710/o.
Ditinjau dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah antara
lain
digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, yang tumbuh sebesar 5,13o/o, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 sebesar 4,80o/o. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat pada tahun 2007 telah meningkat dibandingkan tahun 2006 yang sempat
mengalami penurunan, sebagai dampak kenaikan BBM pada akhir tahun 2005. Sementara itu, konsumsi pemerintah pada tahun 2007 tumbuh sebesar 12,260/o dan
pembentukan modal tetap bruto 5,670/o. Pada tahun 2006 konsumsi pemerintah tumbuh sebesar l2,Sto/o dan pembentukan modal tetap bruto sebesar !2,90o/o. Indikator-indikator ekonomi makro Jawa Tengah tahun 2007 yang meliputi PDRB, PDRB perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB), Investasi, Ekspor dan Impor, terinci pada tabel 2.6. Indikator-indikator
tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, perlu diwaspadai adanya penurunan realisasi investasi baik PMDN maupun PMAyang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Tabel 2.6 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Jawa Tengah Tahun 2006 dan2007 Tahun 2006
Indikator
No
3.
PDRB: Atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah) Atas dasar haroa konstan 2000 (Milvar Rupiah) PDRB/kapita Atas harga berlaku (Juta RuPiah) Atas Dasar Harqa Konstan 2000 (Juta RpJ Laiu Pertumbuhan Ekonomi (o/o)
4.
Inflasi (%)
1.
2
q
Pembentukan Modal
281.996,7L 1 50 6R? 55
9,65
46q 5.33 5.50
4.91 5,59 6.24
48,52
55,16
3.820,00 14) ?q
1.190,00
5.070,31 385.79 3,11 6.27
348,93 106.53
tetap Bruto (PMTB)
Perkembangan Persetujuan Investasi
a. PMDN (Milyar Rupiah)
h 7.
8.
PMA
llrta llS {l
Perkembangan Realisasi Investasi a. PMDN (Milyar Rupiah)
b. PMA (luta US $) Ekspor (US $ milyar) Imoor (US $ milvar)
:
3t7.r7
:
9. engah (2007) dan BPM Provinsi Jawa Tengah Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
12
3L2.428,8L 159.110.25
8,78
lTrilvrtn Rn'l 6.
Tahun 2007
2,& 5.27
Pertumbuhan sektor PDRB di lawa Tengah tahun 2006 dan 2007 dapat
tabel 2.7. Tabel
ini menunjukkan
dilihat
pada
bahwa rata-rata setiap sektor mengalami
pertumbuhan positif kecuali pada sektor peftanian, pertambangan dan penggalian, dan jasa-jasa.
Tabel2.7 Pertumbuhan SeKor PDRB Jawa Tengah Tahun 2006-2007 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (persen) No
Sektor
I
Pertanian Pertambanqan dan Penqqalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum 4 Banqunan 5 Perdaqanqan, Hotel & Restoran 6. 7. Penoanqkutan dan Komunikasi 6. Keuanoan, Persewaan & Jasa Perusahaan o Jasa-iasa Pertumbuhan ekonomi seluruh seKor
z
Pertumbuhan 2005 2007
3.60 t5.47 4.52
2,78 6.23
6.49 6,10 5.85 6.63 5.55 7.89 5.33
6.72 7,2L
5,56
6.54 8,07 6.81
6,7r 5.59
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2008)
C.
Capaian Hasil Pembangunan Jawa Tengah Capaian hasil pembangunan Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2003 sampai dengan
tahun 2007 dapat digambarkan dalam beberapa indikator agregat, meliputi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini, Indeks Williamson, Nilai Tukar Petani (NTP),
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat inflasi.
IndeK Pembangunan Manusia
(IPM)
mengukur capaian pembanguan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar
IPM ini dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu capaian umur panjang dan sehat (Usia Harapan Hidup - UHH); angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli terhadap kualitas hidup.
kebutuhan pokok yang dilihat
dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan.
IPM Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar 70,3 mengalami kenaikan yang cukup berarti jika dibandingkan tahun sebelumnya (2005) sebesar 69,8. Capaian IPM pada tahun 2006 ini berhasil memperbaiki peringkat dari 16 ke 15 (dari 33 provinsi). IPM yang berhasil dicapai oleh Jawa Tengah pada tahun 2006 tersebut sama dengan
13
Jawa Barat (70,3) dan lebih tinggijika dibandingkan dengan Jawa Timur 69,2 namun lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY yaitu sebesar 73,7 (peringkat 4).
Jika dilihat dari komponen pembentuknya indeks masing-masing komponen yang dicapai pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : AHH sebesar 70,8 tahun
lama sekolah 6,8 tahun; angka melek huruf 88,2
o/o
;
rata-rata
dan pengeluaran per kapita
Rp. 621.700,00.
Tabel 2.8 Capaian IPM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 Rata-rata No
I
anun
UHH
(Tahun)
Angka Melek
Lama Sekolah
Huruf (%)
Pengeluaran RiiUKapita (Rp)
IPM
(Tahrrn) I
2003
2
2004
3
200s 2006 2007
4 5
67.3 69,7 70,6 70,8 7L.L
6.4
tad
6,s
86.7 87.4 88,2 92,3
6,8 6.8
tad 618.700 621.400
62L.700 622.800
66,3 58.9 69,8 70,3 7L,2
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Tolok ukur untuk melihat keberhasilan peningkatan kesetaraan laki-laki perempuan adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks Pembangunan Gender memiliki indikator komposit yang sama dengan
IPM. Perbedaannya adalah IPG telah dipilah berdasarkan jenis kelamin' IPG Jawa Tengah menunjukkan angka rendah (tabel 2.9). Hal itu menunjukkan masih adanya kesenjangan gender (antara peremPuan dan laki-laki) yang cukup besar pada indikator yang sama (melek huruf, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pendapatan). Dibandingkan dengan angka nasional, IPG dan IDG Jawa Tengah dari tahun ke tahun
masih berada di .bawah angka nasional. Pada tahun 2006, IPG dan IDG Indonesia berada pada peringkat 11 dari 33 provinsi di Indonesia. Tabel 2.9 Capaian IPG dan IDG Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 Indeks
1
2003
2
2004
3
2005 2006 2007
4 5 Sumber:
14
Pembangunan
Tahun
No
BPS
Gender (IPG) 58,9 59.8 60,8 63.7 64,3 (2008)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 56,2 56,5 56.9 59,3
59,7
Keberhasilan pembangunan pada aspek pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dinilai dengan
Indek Gini dan Indek Williamson.
Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar 0,27 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005 (0,28). Data tersebut menggambarkan bahwa
tingkat pemerataan pendapatan
di
Jawa Tengah relatif baik. Indeks Gini berkisar
antara 0-1, dimana semakin mendekati nol semakin merata. Dengan demikian perbedaan antar kelompok pendapatan di Jawa Tengah tidak terlalu besar.
Indeks Williamson Jawa Tengah pada tahun 2006 menunjukkan angka sebesar 0,73, sedikit turun dibandingkan tahun 2005 (0,75). Data tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2005 kesenjangan pembangunan antar wilayah masih cukup tinggi. Artinya
ada kabupaten/kota teftentu yang memiliki PDRB tinggi (misalnya Kota Semarang dan Kota Surakarta) namun terdapat wilayah Kabupaten Kota yang memilik PDRB rendah
(misalnya Brebes
dan
Wonosobo). Tingginya kesenjangan antara kelompok
kabupaten/kota ber-PDRB tinggi dan ber-PDRB rendah mengakibatkan nilai Indeks Williamson Jawa Tengah tinggi (tabel 2.10). Tabel 2.10 Capaian Indeks Gini dan Indeks Williamson Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 Tahun
indeks Gini (IG)
Indeks Williamson
1
2003
0,25
0,70
2
2004
0,25
0,72
3
2005
0,28
0,75
4
2006
0,27
0,73
2007
0,25
0,74
No
5 Sumber:
BPS
(IW)
Jakarta (2008)
Dari sisi ekonomi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang stabil. Demikian pula dengan perkembangan inflasi, kecuali pada tahun
2005 terjadi inflasi yang cukup tinggi (L6,46o/o) yang antara lain disebabkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.11.
15
Tabel 2.11 Peftumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Tahun
No
(o/"\
6,07 5.98
I
2003
4.98
2
2004
3
2005 2006 2007
5,13 5,35 J,JJ 5,59
4
5 Sumber: BPS Jakarta (2008)
Tingkat Inflasi
(o/o\
L6.46 O.JU
6.24
Keberhasilan pembangunan juga diukur seberapa jauh kegiatan pembangunan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Secara nominal jumlah penduduk miskin sulit
untuk dikurangi, namun secara proporsional penduduk miskin dapat berkurang. persentase penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 20,43 o/o. Persentase tersebut
jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2006. Persentase penganggur dari tahun 2003 o/o pada tahun sampai tahun 2007 rata-rata mengalami peningkatan/ yaitu dari 5,66 2003, meningkat tahun 2004 sebesar 7,72 o/o, meningkat tahun 2005 8,51
tahun 2006 sebesar 8,20
o/o
dan turun lagi menjadi 7,77
o/o
turun
pada tahun 2007 hal ini
dapat dilihat pada tabel 2.12
Tabel2.t2 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin serta Jumfah Penganggur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 -2007 Penganggur
Penduduk Miskin No
Tahun
1
2003
2
20M
J 4
2005 2006
5
zQ07
Sumber:
Jumlah
Persentase
6.980.000 6.843.800 6.s33.s00 7.100.600 6.667.200
2I.78 2L.LI
o/o o/o
20,49 0/o 22.19 9o 20.43 o/o
Jumlah
Persentase
912.513
5,66 7.72 8,51 8,20 7,77
t.299.220 t.446.404 1.356.909 1.360.219
BPS Provinsi Jawa Tengah 2008
Nifai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 103,12o/o, jauh lebih
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan
peftanian secara makro berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan petani sampai tahun 2007 belum dapat kembali seperti pada tahun 2003 (tabel 2.13).
16
Tabel 2.13 Perkembangan Nilai Tukar Petani Di Jawa Tengah tahun 2003 -2007 No
Tahun
Nilai Tukar Petani (o/o)
L24,05 9L,42 91.89 96.65
1
2003
2
2004
3
2005 2006 2007
4
5 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2008)
L03,LZ
D. Kondisi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a.
Kependudukan dan Keluarga Berencana Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2003 sebanyak 32.052.840 jiwa, tahun 2004 sebanyak 32.397.431jiwa, tahun 2005 sebanyak 32.908.850 jiwa, tahun 2006 sebanyak 32.177.730
jiwa dan pada tahun 2007 meningkat
menjadi
32.380.279 jiwa (catatan perhitungan sampai bulan Juni 2007) yang terdiri dari
perempuan sebanyak 16.316.157 76.064.122
jiwa (50,38 o/o) dan lakFlaki sebanyak
jiwa (49,62 %). Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah
pada
kurun waktu tahun 2003-2007 sebesar 0,8 %o per tahun, angka tersebut lebih rendah dibanding laju pertumbuhan pada kurun waktu tahun 1990-2000 yang tercatat sebesar 0,84o/o per tahun.
Pada
tahun 2007 di Jawa Tengah terdapat 8.048.000 rumah tangga dengan rata-
rata anggota rumah tangga 3,8 orang. Jika diperbandingkan dengan tahun 2003,
jumlah tersebut meningkat 5,9ol0, r]tlffittl'l jika dilihat berdasarkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga terjadi penurunan, pada tahun 2003 rata-rata anggota rumah tangga 4 orang dan menurun menjadi 3,8 pada tahun 2006. Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia produKif Jawa Tengah (15-
64 tahun) sebesar 21.535.031 orang atau 66,920/o sedangkan penduduk non produKif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 70.642.699 orang atau 33,07o/o. Berdasarkan data jumlah penduduk usia produKif dan non produKif
tersebut dapat ketahui bahwa angka beban tanggungan atau
rasio
ketergantungan (dependency ratio) sebesar 49,42o/o. Artinya, bahwa setiap 100
orang penduduk usia produKif di Jawa Tengah harus menanggung 49 orang
17
penduduk non produktif. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2005 yang tercatat sebesar 51,15. Sementara itu Tingkat Paftisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Jawa Tengah tahun 2004 mencapai 77,04 o/o, tahun 2005 menjadi 71,L8 olo, tahun 2006 turun menjadi 68,60
70,16
o/o.
o/o
dan tahun 2007 meningkat menjadi
Jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 7,72 o/o, tahun
2005 menjadi 8,51 menjadi 7,70
o/o
, tahun 2006 turun menjadi 8,2o/o dan tahun 2007 turun
o/o.
Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB),
terjadi peningkatan peserta KB aktif. Pada tahun 2001 jumlah pesefta KB aktif mencapai 4.447.887 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 4.779.940. Jumlah pesefta KB dengan sistem non hormonal sebanyak 940.927 (14,680/o) dan hormonal sebanyak 3.839.013 (80,32o/o). Sementara itu, peserta KB aktif mandiri juga mengalami peningkatan, yaitu dari 2.338.351 pada tahun
2001 meningkat sebanyak L0,22o/o menjadi 2.577.340 pada tahun 2007. Tingkat partisipasi KB kaum pria relatif masih rendah, hal ini karena adanya keterbatasan
pelayanan KB bagi kaum pria serta masih adanya anggapan bahwa KB adalah urusan yang lebih banyak berhubungan dengan kaum wanita. Pencapaian ini belum optimal karena masih banyak penduduk Usia Subur Wajib KB yang belum mengikuti KB serta tingginya unmet need (pasangan usia subur yang wajib KB namun belum terlayani) sebesar 752.706 (12%) dan angka drop
out
KB sebesar
687.386 atau 11 %.
b. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2002 sebanyak t5'735.322
orang, mengalami peningkatan sampai tahun 2007 menjadi 17'664.277 orang. Berdasarkan jumlah angkatan kefa tersebut, yang bekefla tercatat sebanyak 16.304.058 orang (92,70olo) dan mencari pekerjaan (penganggur) sebanyak 1.360.219 orang (7,29o/o). Jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2007 tercatat sebanyak 7.513.895 orang, terdiri atas 1.899.719 orang sedang
sekolah, 4.156.073 orang mengurus rumah tangga, dan lainnya sebanyak 1.458.895 orang. Jika diperbandingkan dari tahun ke tahun selama kurun waftu tahun 2002-2006,
jumlah penganggur nampak fluktuatif, yaitu sebanyak 984.234 orang (2002),
18
912.513 orang (2003), 1.299.220 orang (2004), t'422.256 orang (2005) dan
1.296,000 (2006). Jumlah penduduk yang termasuk kelompok setengah penganggur (bekerja
< 35 jam per minggu)
cenderung mengalami penurunan
walaupun pernah meningkat pada tahun 2004, yaitu 5.350.413 orang (2002), 5.238.231 orang (2003), 5.394.865 orang (2004), 5.185.409 orang (2005) dan 5.062.062 orang (2006).
SeKor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah seKor pertanian. Pada tahun 2006 terdapat 5.562.775 orang bekerja di seKor pertanian, angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,32% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 5.875.292 orang. SeKor terbesar berikutnya adalah perdagangan. Pada
tahun 2006 terdapat 3.t24.282 orang bekerja disektor perdagangan, dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005 yang tercatat sebanyak 3.429.845 orang atau menurun 8,91o/o.
Jumlah transmigran Jawa Tengah selama kurun waKu 2002-2007 cenderung mengafami penurunan. Pada tahun 2003 dari target 7.249 KK dapat terealisasi
1.087 KK dengan jumlah jiwa 3.989 orang/ sementara pada tahun 2007 dari target 856 KK dapat terealisasi 581 KK dengan jumlah jiwa 2'158 orang' Jika dilihat berdasarkan daerah tujuan transmigrasi, Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah yang paling banyak dituju, berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah. Provinsi lain sebagai daerah tujuan transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo.
Pendidikan Salah satu modal dasar pembangunan di lawa Tengah adalah tersedianya sumber
daya manusia pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya strategis yang ditempuh diantaranya adalah melalui pembangunan pendidikan dengan
tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
tujuai tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan insan Jawa Tengah yang berakhlak mulia, bertanggungjawab. Sejalan dengan
19
kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal
(TIVM, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat kursus dan kelembagaan) yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta memperhatikan keaditan dan kesetaraan gender.
Di Jawa Tengah saat ini terdapat 39.991 satuan pendidikan formal, terdiri atas 14.530 TIVRA, 19.850 SD/SDLB, 3.329 SMP/SMPLB, dan 2.242 SMA/SMK. Di samping itu, terdapat pula lembaga pendidikan non formal (3.428 lembaga) dan Perguruan Tinggi (225 lembaga).
Pada kurun waktu tahun 2003-2008, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah
merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan yang dicapai dalam
kurun waKu tersebut merupakan salah satu landasan bagi pembangunan pendidikan tahun 2008-2013.
Keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat diukur
dari
Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Mumi (APM), Angka Transisi (AT), relevansi pendidikan dan aspek tata kelola. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir meningkat cukup tinggi. Pada tahun
2003 APK PAUD sebesar 30,09o/o dan pada tahun 20022008 APK PAUD meningkat menjadi 59,22o/o (melebihi target nasional sebesar 53,9 o/o). Pada jenjang pendidikan dasar, APK SD/MI tahun 200312004 sebesar 106,56 o/o dan pada akhir tahun 20022008 menjadi 107,31 %. Kondisi APK SMP/MTs pada tahun 200312004 sebesar 81,160/o dan terus menunjukkan peningkatan' sehingga pada tahun 2OO7/2OOB mencapai 96,93 o/o. Dengan telah tercapainya APK SMP/MTs sebesar 96,93 o/o melebihi target nasional sebesar 95 o/o pada tahun 200712008, berarti program penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di lawa Tengah
telah dapat diselesaikan ditandai dengan diperolehnya penghargaan WIDYA KMMA dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2008. Pencapaian
APK jenjang SMp/MA/SMK mengalami kenaikan dari 41,79 o/o pada tahun 200312004 menjadi 54,87 o/o pada tahun 200712008 sekalipun masih berada di bawah target nasional sebesar 68,02
20
o/o.
APM SD/MI pada tahun 200312004 sebesar 90,67 o/o dan pada akhir tahun 200712008 menjadi 94,99 o/o. APM pada jenjang SMP/MTs
juga mengalami
kenaikan dari 62,20 o/o pada tahun 200312004 menjadi 75,29 o/o pada tahun 2OO7l2OO8. APM
jenjang SMA/MA juga mengalami kenaikan dari 31,t7
tahun 2003/2004 menjadi 49,19
o/o
o/o pada
pada tahun 2007120A8.
Angka Transisi (AT) jenjang SMP/MTs pada tahun 200312004 sebesar 84,77
dan pada akhir tahun 200712008 sebesar 87,23
o/o.
olo
Angka Transisi (AT) jenjang
SMA/MA pada tahun 200312004 sebesar 36,86 o/o dan pada tahun 20022008 mencapai sebesar 47,79o/o.
Data AT
di atas
menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun APK dan APM
meningkat, namun masih banyak lulusan jenjang SMP/MTs yang belum memperoleh layanan pendidikan menengah. Sehingga pada kurun waKu 2008-
2013 aKes pendidikan menengah perlu mendapatkan prioritas dalam rangka memberikan kesempatan belajar minimal 12 tahun. Bersamaan dengan upaya peningkatan akses pendidikan pada jalur formal, juga dilaksanakan penuntasan buta aksara sebagai salah satu upaya pemerataan akses
pendidikan melalui jalur non formal. Pada tahun 2005 jumlah penduduk buta
aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 2.985.005 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar ke 2 penyumbang buta aksara di Indonesia. Untuk itu
pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad menuntaskan buta akara, melalui
pola reguler yang bekerjasama dengan lembaga dan organisasi
sosial
kemasyarakatan (Aisiyah, NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasan buta aksara, pada tahun 2007 jumlah penduduk buta aKara usia 15
s.d 45 tahun telah dapat dituntaskan. Atas keberhasilan ini pada tahun 2008, Gubernur Jawa Tengah mendapatkan penghargaan ANUGEMH AKSARA TINGKAT UTAMA dari Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada kurun waKu 2008-
2013 akan dilakanakan penuntasan buta aksara tahap pembinaan
dan
pelestarian.
Disamping
itu dalam rangka mengembangkan fungsi
pendidikan non formal
sebagai pengganti, penambah danlatau pelenglop pendidikan formal, perlu terus
21
dikembangkan pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat, kursus dan kelembagaan. Kedua, aspek peningatan mutu diperoleh gambaran sebagai berikut
dan daya saing
: nilai rata-rata
pendidikan
UASBN SD/Mi pada tahun
2007/2008 sebesar 6,76. Nilai rata-rata UN SMP/MTs/SMPLB dari tahun 20A4P005 $mpai dengan tahun 200712008 mengalami fluKuasi dan cenderung mengafami penurunan. Pada Tahun 2OO4J2OO5 nilai rata-rata UN mencapai 6,33
dan mengalami kenaikan menjadi 6,83 pada tahun 2005/2006. Namun demikian tahun 2006/2007 mengalami penurunan menjadi 6,77 dan kembali turun menjadi 6,43 pada tahun 20022008. Sementara itu pada jenjang SMA/SMIVM/a/SMALB juga mengalami kecenderungan
yang sama, yakni pada tahun 200412005 nilai UN sebesar 6,18 naik menjadi 7,01 pada tahun 200512006 dan 7,23 pada tahun 200612007. Namun demikian pada
tahun 200712008 nilai UN menurun menjadi 6.89. Indikasi penurunan rata-rata
nilai UN, antara lain disebabkan karena nilai batas kelulusan dinaikkan
dan
bertambahnya jumlah mata pelajaran yang di ujian nasionalkan.
Sampai dengan tahun 2008 jumlah Guru di Jawa Tengah sebanyak 356.582
orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi kualifikasi minimal guru SUDtzl sejumlah 155.016 (43,5o/o) dengan rincian : guru TK 3.902 (1,09o/o), SD/MI 47.756 (ll,7to/o), SMP/MTs 63.424 (17,78o/o), SMA/MA 26.940 (7,560/o), SMK
18.502 (5,18o/o) dan SLB 492 (0,14o/o). Sehingga guru yang belum S1/D4 sebanyak 201.566 orang (56, 5olo).
Selain aspek kualifikasi, UU Nomor 14 Tahun 2005 juga mensyaratkan upaya
peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi pendidik. Saat
ini dari
155.016 orang guru yang berhak mengikuti sertifikasi di Jawa Tengah, yang telah
mengikuti sertifikasi sebanyak 59.699 orang (38,51olo) dan yang lulus sebanyak 27.583 orang (77,73%). Dengan demikian agar para guru mampu memiliki sertifikasi pendidik sebagai prasyarat profesionalismenya perlu difasilitasi dan didorong secara intensif.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan
bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk
22
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Untuk memenuhi amanat tersebut,
di Jawa Tengah sampai dengan tahun ini
telah
dikembangkan 136 Rintisan Sekolah Bartaraf Internasional (RSBI) yang terdiri dari
5 SD, 41 SMP, 34 SMA dan 56 SMK. Untuk meningkatkan RSBI menjadi Sekolah
Beftaraf Internasional (SBI) diperlukan pembinaan secara intensif memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan.
Salah satu upaya meningkatkan kualitas sisura ditempuh
dengan
mengikutseftakan siswa pada ajang olimpiade sains nasional dan intemasional. Berdasarkan perolehan medali emas pada ajang olimpiade sains nasional sejak
tahun 2003 sampai dengan 2008 prestasi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2003 perolehan medali emas sebanyak 5 medali dan pada tahun 2004 naik menjadi
9 medali.
Namun demikian pada tahun 2005 perolehan medali turun
menjadi 3 medali dan berhasil naik perolehan medali emasnya pada tahun 2006 sebanyak 26 medali. Pada tahun 2007 perolehan medali emas sebanyak 21 medali dan pada tahun 2008 turun menjadi 13 medali. Berdasarkan kondisi
tersebut, maka ke depan diperlukan pola pembinaan yang terprogram dan berkesinambungan.
Upaya peningkatan mutu
di
atas juga ditempuh melalui
akreditasi
sekolah/madrasah. Sampai dengan tahun 2007 jumlah sekolah/madrasah pada
semua satuan pendidikan
di
Jawa Tengah sebanyak 39.991 dan yang telah
terakreditasi sebanyak 23,289 sekolah dengan perincian 4.979 TVRA, 13.465
SD/MI, 2.242 SMP/MTs,327 SLB, 1.264 SMI/MA, dan khususrrya untuk
SMK
akreditasi dilakukan melalui akeditasi program keahlian sebanyak 1.012. Untuk
itu kedepan perlu terus didorong untuk akreditasi secara
berkesinambungan
setap 5 (lima) tahun sekali.
Ketiga, aspek relevansi pendidikan capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut: pada tahun 2006 rasio siswa SMK dan SMA sebesar 48 : 52. Rasio
ini
mengalami
kenaikan menjadi 52,48 : 47 ,52 pada tahun 2007 dan menjadi 54 : 46 pada tahun 2008. Rasio ini akan terus didorong sehingga terwujud perbandingan sisan SMK dan SMA sebesar 70 : 30 pada tahun 2013.
23
Mewujudkan relevansi pendidikan ditempuh upaya mengenlbangkan SMK tempat
penyelenggam Career Center (CC) sebanyak
18 sekolah, penyelenggara
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) sebanyak 49 sekolah, penyelenggara SMK Kecil dan Kelas Jauh sebanyak 47 sekolah dan SMK penyelenggara Tempat Uji Kompetensi
[IUK) sebanyak 122 sekolah' Semua upaya ini diarahkan untuk
meningkatkan relevansi sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Dengan komitmen Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Memorandum
of
Agreement
(MoA) Jawa Tengah sebagai provinsi vokasi diharapkan perkembangan SMK dapat diwujudkan.
Keempat, aspek penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan di
tingkat satuan pendidikan terus dikembangkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Sampai dengan tahun 2007
telah dikembangkan pelaksanaan MBS di 35 kabupaten/kota yang mencakup 1.640 SD/MI. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs telah dikembangkan MBS di 280
sekolah. Untuk meningkatkan kualitas implementasi MBS, pemerintah juga telah beke4'asama dengan UNICEF/UNESCO, JICA, USAID, AUSAID
dan
Plan
Internasional.
Pada jenjang SMIVSMA telah dikembangkan Sistem Manajemen Mutu
ISo 9001-
2000. Sampai saat ini telah diterapkan ISO di 73 SMK di Jawa Tengah. Guna meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tahun 2008 telah dikembangkan layanan iSO pada salah satu unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2013 diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000.
Perpustakaan Perpustakaan memiliki peranan yang strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni. Jumlah perpustakaan dan koleksi yang dimiliki di ProvinsiJawa
Tengah belum dapat melayani seluruh masyarakat' Banyaknya perpustakaan umum kabupaten/kota di Jawa. Tengah pada tahun 2008 sebanyak 35 unit
artinya semua kabupaten/kota sudah memiliki perpustakaan daerah. Jumlah
24
perpustakaan desa/kelurahan sebanyak L.679
unit, dan taman
bacaan
masyarakat sebanyak 289 unit. Jumlah perpustakaan sekolah SD/MI sebanyak 23.948 unit, SLTP/MTs sebanyak 4.101 unit dan SLTA/MA sebanyak 2.112 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 44 unit yang tersebar 35 kabupaten/kota
di Jawa Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas tersebut masih belum memadai.
Pemuda dan Olah Raga Jumlah pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2005 mencapai 9.331..747 jiwa atau 28,80
o/o
dari total penduduk. Upaya pembinaan terhadap pemuda dilakukan olah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan institusional seperti Pramuka, KNPI dan Karang Taruna, sefta organisasi pemuda lainnya. Jumlah organisasi pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2005 tercatat 279 buah dan tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya-upaya pembinaan yang
telah dilakukan mampu memberikan hasil positif, diantaranya adalah juara I dalam Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Kewirausahaan (Mebelair) pada tahun 2005, dan juara I Kontingen Pramuka Tergiat pada Perkemahan Saka Bayangkara Tingkat Nasional di Jakarta.
Target prestasi Jawa Tengah menjadi 3 besar dalam setiap event Pekan Olah Raga Nasional belum pernah tercapai, walaupun pada beberapa jenis olah raga
prestasi atlet-atlet Jawa Tengah
di tingkat
nasional cukup membanggakan.
Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional dan internasional masih terbatas dan belum dikelola serta dimanfaatkan secara optimal. Jawa Tengah telah memiliki 2 (dua) stadion sepak bola yang besar dapat
dipergunakan untuk menyelenggarakan pertandingan dengan skala nasional maupun internasional yaitu stadion Manahan Solo dan Stadion Jatidiri Semarang Beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh atlet-atlet tingkat nasional maupun
internasional. Dalam Kejuaraan Nasional pada berbagai bidang olah ntga tahun 2004, kontingen Provinsi Jawa Tengah memperoleh 1 perunggu; tahun 2005 memperoleh 6 emas, 3 perak, 2 perunggu; tahun 2006 memperoleh 10 emas, 3 perak, 5 perunggu; , 3 perunggu. Di tingkat internasional, atlet dari Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan SEA Games tahun 2004 memperoleh 1 emas; tahun 2005
25
memperoleh 1 emas, 6 perak,
5 perunggu; tahun 2007
meperoleh
6 emas,
3
perak, 3 perunggu.
Kesehatan
Indikator utama yang dipergunakan untuk melihat kemajuan pembangunan bidang kesehatan di lawa Tengah meliputi 3 hal, yaitu (1) Angka Kematian Bayi (AKB), (2) Angka Kematian lbu (AKI), dan (3) Usia Harapan Hidup (UHH). Selama
kurun waktu 2003-2006 terjadi penurunan walaupun pada tahun 2004 sempat naik. Pada tahun 2003 per 1000 kelahiran tercatat sebesar 31 AKB, pada tahun 2006 berkurang menjadi 25 AKB per 1000 kelahiran, dan pada tahun 2007 telah
turun drastis menjadi 10,89 AKB per 1000 kelahiran, Pada tahun 2003 tercatat 116 AKI per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 menurun menjadi 101,36. Selama kurun waKu tahun 2003-2006 terus menunjukkan peningkatan UHH. Pada tahun 2003 UHH mencapai 67,3 tahun, dan pada tahun 2007 UHH telah meningkat menjadi 71,1 tahun.
Persentase status gizi anak balita dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, sebagai hasil dari belum mantapnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan
bergizi seimbang. Sasaran persentase gizi buruk pada balita ditetapkan dibawah satu persen. Pada tahun 2008 persentase gizi buruk pada balita adalah I,08
dan diharapkan pada tahun 2013 dapat diturunkan menjadi 0,82 %.
o/o;
Upaya
penurunan angka gizi buruk dilakukan secara lebih intensif melalui kegiatan revitalisasi posyandu, rujukan kasus, dan pendampingan kasus gizi buruk. sejalan
dengan hal tersebut secara sinergis dilaksanakan pula upaya pemasaran sosial Keluarga sadar Gizi (Kadazi), sebagai indikator hasil-hasil upaya penanggulangan masalah gizi secara keseluruhan.
Dalam hal penyakit menular, kasus demam berdarah Dengue (DBD) yang terjadi pada tahun 2007 di Jawa Tengah tercatat 20.565 kasus dengan Incidence Rate
(IR) sebesar 6,25 per 10.000 penduduk dan tersebar pada 874 desa endemis. Jumlah kematian karena DB tahun 2007 sebesar 329 orang dengan kasus tertinggi di Kabupaten Jepara. Untuk kasus malaria, pada tahun 2005 tercatat 2.590 kasus dan tersebar pada 28 desa endemis dengan Anual Parasit Index (API) 0,08 per 1000 penduduk. Kondisi ini menurun pada tahun 2007 dimana jumlah kasus malaria menjadi 1.799 yang tersebar di 13 kabupaten.
26
Penderita HIV/AIDS di Jawa Tengah pada tahun 2007 tercatat sebanyak 1.184
orang, terdiri atas HIV sebanyak 921 orang dan AIDS sebanyak 263 orang' Kondisi
ini
mencapai
meningkat pada bulan Desember tahun 2007; kasus HIV/AIDS
I.477
o.fting dengan kasus 1.112 HIV dan 335 AIDS. Selain
itu di Jawa
Tengah juga telah muncul penyakit menular tertentu yang potensial menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu Flu Burung (Avian InfluenzalN)' Sampai dengan
tahun 2007 tercatat kasus positif Flu Burung sebanyak 9 kasus. Peningkatan prevalensi penyakit menular juga diikuti dengan peningkatan prevalensi penyakit
tidak menular antara lain yaitu jantung koroner (0,81 per 1000 penduduk), kencing manis atau diabetes (224.324 penderita yang tidak tergantung insulin dan 18.499 tergantung insulin data tahun 2007) dan penderita neoplasma (2.022 kasus kanker hati, 855 kanker paru, 10.475 kanker payudara, 7.065 kanker serviks data tahun 2007). Pada kasus penyakit TBC paru, pada tahun 2005 penderita penyakit TBC paru
tercatat sebesar 77.524 orang dengan angka CDR (case detection rate) sebesar 50,92o/o, angka tersebut masih dibawah target yaitu sebesar 70olo, lldglufl tingkat kesembuhan penderita TBC paru sudah sangat baik, yaitu mencapai 86,70/o; berarti sudah melampaui angka target nasional sebesar >85%. Kondisi tersebut menurun pada tahun 2007 dimana jumlah kasus TBC paru menjadi 16.485 orang, dengan CDR47,42o/o dan angka kesembuhan 85o/o.
Perkembangan jumlah Puskesmas dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2002 jumlah Puskesmas sebanyak 845 unit dan mampu meningkat menjadi 854 unit pada tahun 2007. Keberadaan Puskesmas tersebut
juga didukung dengan Puskesmas Rawat Inap yang sampai dengan tahun 2007 tercatat sebanyak 254 unit dan Puskesmas Pembantu yang jumlahnya mencapai
1.g24 unit. Puskesmas pendukung lainnya adalah Puskesmas Keliling yang jumfahnya mencapai 890 unit (2007). Selain itu, mulai tahun 2004 telah dikembangkan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sampai dengan 2008 yang
jumlahnya telah mencapai 4.439 unit. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui PKD antara lain adalah penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, pembinaan kader/ masyankat dan forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, dan pelayanan kesehatan dasar termasuk kbfarmasian sederhana. Kegiatan
27
lain yang dilakukan di PKD adalah deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat.
Perkembangan jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Jawa Tengah sampai dengan
tahun 2007, RSU milik pemerintah sebanyak 46 unit, RSU swasta 103 unit,
RSU
khusus milik pemerintah sebanyak 13 unit dan RSU khusus milik swasta 63 unit. Capaian persentase tersebut telah melebihi target Indonesia Sehat 2010 sebesar 90 o/0. Demikian pula untuk 5 Rumah Sakit Jiwa (RSJ), kesemuanya telah memiliki kemampuan gawat darurat, sehingga target Indonesia Sehat 2010 sebesar 90olo terlampaui.
Dalam era otonomi daerah, penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, utamanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
Sedangkan dana/anggaran untuk pengadaan obat publik kesehatan
di
dan
perbekalan
kabupaten/kota berasal dari berbagai sumber. Namun demikian,
kemampuan kabupaten/kota dalam penyediaan dana/anggaran untuk pengadaan
obat publik dan perbekalan ternyata berbeda-beda, masih banyak kabupaten/kota
yang belum sepenuhya mampu menyediakan dana/anggaran untuk pengadaan obat. Kondisi ini umumnya hanya memenuhi sekitar
600/o
-
80o/o
total kebutuhan
nyata kabupaten/kota. Untuk memenuhi kebutuhan kabupaten/kota yang masih kekurangan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang
optimal, maka Provinsi Jawa Tengah menyediakan Obat Buffer Stok Provinsi yang besarnya sekitar l0o/o
-
20o/o, sedangkan kekurangan lainnya akan dipenuhi
melalui dana/anggaran pusat. Nilai Obat Buffer Stok Provinsi pada tahun 2006
adalah Rp 8.000.000.000,-(12,86%); tahun 2007 nilainya Rp. 5.500.000.000,(9,7o/o) dan tahun 2008 nilainya Rp. 7.000.000.000,- (12,000/o).
Jawa Tengah merupakan pusat industri obat tradisional di Indonesia yang telah menghasilkan berbagai macam produk obat tradisional. Hal ini merupakan potensi
yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Bahwa untuk pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan formal, masyarakat perlu diberikan alternatif dalam
penggunaan obat untuk proses pengobatannya, terutama dalam kondisi krisis mulUdimensi yang menyebabkan daya beli maqyarakat menjadi menurun. Selama
ini, masyarakat sering menggunakan obat modem dalam proses pengobatannya,
yang harganya relatif mahal. Oleh
28
sebab itu penyediaan obat tradisional untuk
pelayanan kesehatan diperlukan sebagai pelayanan komplementer alternatif dalam pengobatan yang terjangkau oleh masyarakat.
Sebagai wujud implementasi hal telsebut, Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyediakan obat tradisional hasil produksi industri obat tradisional
di
Jawa
di Puskesmas Kabupaten/kota dalam bentuk obat tradisional dengan kategori herbal terstandar dan fitofarmaka. Nilai dana/anggaran untuk penyediaan obat tradisional pada tahun 2007 adalah Rp. 2,1 Milyar dengan
Tengah
tingkat pemanfaatan 100%o, sedangkan tahun 2008 nilainya Rp. 2,3 Milyar. Selain itu, sejak otonomi daerah, petugas pengelola obat kabupaten/kota di Jawa
Tengah mengalami perubahan/pergantian, dimana sebelum otonomi daerah,
semua kepala Instalasi Farmasi kabupaten/kota (dulu Gudang Kabupaten/kota
-
Farmasi
GFK) adalah Apoteker dan semua petugas pengelola obat di
Puskesmas adalah Asisten Apoteker atau petugas yang terlatih. Namun setelah
otonomi daerah, tidak semua kepala Instalasi Farmasi kabupaten/kota berlatar belakang pendidikan Apoteker dan tidak semua petugas pengelola obat di
atau petugas yang terlatih. Perubahan tersebut juga mengakibatkan pola pengelolaan obat publik dan Perbekalan Kesehatan (Perbekes) lainnya di kabupaten/kota menjadi bervariasi sesuai Puskesmas adalah Asisten Apoteker
kebutuhan masing-masing, baik mengenai struKur organisasi unit pengelola obat
publik dan perbekes kabupaten/kota, dana/anggaran obat,
tim
perencanaan,
rumus penyusunan kebutuhan obat dan lain-lainnya. Kondisi
ini
dapat
menyebabkan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan menjadi kurang optimal.
Saat ini, unit pengelola obat publik dan perbekes kabupaten/kota terdiri dari: 28
unit sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan 7
unit menjadi bagian dari struftural Dinkes kabupaten/kota. Jumlah industri farmasi di Jawa Tengah adalah 25 buah,jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) adalah 12 buah dan jumlah
Industri
Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah sekitar
250 buah. Adapun jumlah industri kosmetika adalah sekitar 50 buah, jumlah industri alat kesehatan adalah sekitar 25 buah dan jumlah industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRI) adalah sekitar 75 buah. Dari hasil pemeriksaan
dan pengujian Balai Besar POM Semarang pada tahun 2005 didapatkan data
29
sebagai berikut: dari
2L industri farmasi yang diperiKa,
semuanya belum
menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sepenuhnya (100%); dari
66 industri obat tradisional yang diperiksa, 63 industri belum menerapkan
Cara
Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sepenuhnya (1000/o); dari 2 industri PKRT
yang diperiksa, semuanya belum menerapkan Cara Pembuatan
Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) sepenuhnya (100%); dari 93 Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang diperiksa, 90 PBF belum menerapkan cara distribusi obat yang baik sepenuhnya (96%); masih ditemukan produk obat yang
tidak memenuhi syarat (TMS) sebesar l,3olo; masih ditemukan produk obat tradisional yang TMS sebesar 48oloi masih ditemukan produk makanan yang TMS
sebesar 15,5to/o; masih ditemukan produk kosmetik yang TMS sebesar 2,28o/oi masih ditemukan produk PKRT yang TMS sebesar 3,45o/o.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan mengakibatkan peningkatan pembiayaan kesehatan, Beberapa faKor
yang mempengaruhi kenaikan biaya kesehatan antara lain teknologi canggih, pola pembayaran tunai langsung
: akibat penerapan
ke pemberi
pelayanan
kesehatan, pola penyakit kronik dan degeneratif serta inflasi. Kenaikan biaya
pemeliharaan kesehatan
itu
semakin sulit untuk mampu dibiayai dengan
kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat.
Alokasi
pembiayaan kesehatan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Jawa Tengah masih dibawah
standar yang dianjurkan sebesar 15% dari total anggaran. Peningkatan biaya
pelayanan kesehatan
itu
merupakan permasalahan
bagi akes dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan oleh karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan ini. Pemerintah perlu mengalokasikan
anggaran yang terarah untuk kegiatan public heafth seperti pemberantasan
penyakit menular dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan
serta
pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Sedangkan pendanaan masyarakat
harus diefisiensikan dengan pendanaan gotong-royong untuk berbagi risiko gangguan kesehatan, dalam bentuk jaminan kesehatan. Sehingga pengembangan program Pembiayaan Kesehatan merupakan salah satu prognm pokokyang perlu
terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dari sekitar 32 juta penduduk Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 11.715.881 jiwa. (36,70/o) masyarakat miskin telah dijamin kesehatannya oleh Program Jaminan
30
Kesehatan l,lasyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008. Beberapa kabupaten/kota
telah mengembangkan laminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)/ Jaminan Kesehatan Tingkat Daerah (Jamkesda). JPKM telah dt)<embangkan di
di Kota Pekalongan melalui institusi pendidikan. Program lamkesda dikembangkan pula di Kota Surakarta, yang Kabupaten Purbalingga secara mandiri dan
kemudian diikuti oleh Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Pada pelaksanaanya
pengembangan program JPKM[amkesda
ini sangat mendukung
program
Jamkesmas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Kesejahteraan Sosial Permasalahan kesejahteraan sosial
di Jawa Tengah saat ini terus diupayakan
penanganannya oleh pemerintah daerah, namun hasilnya belum mampu menekan
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan
PMKS
yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar' Permasalahan PMKS lainnya yaitu korban bencana alam, korban tindak kekerasan
dan lain-lain.
Data PMKS pada tahun 2007 antara lain terdiri dari Anak Balita Terlantar sebanyak 40.071 orang, anak terlantar sebanyak L7t.287 orang, anak korban tindak kekerasan sebanyak 2.581 orang, anak nakal t1.324 orang, anak jalanan
9.770 orang, anak cacat 60.465 orang, wanita rawan sosial ekonomi 208.254 orang, Wanita Korban Tindak Kekerasan 4.L46 orang, Lanjut Usia Terlantar
206.392 orang, Penyandang Cacat sebanyak 346.72I orang, Tuna
Susila
5.625 orang, pengemis 3.983 orang, gelandangan 1.751 orang, Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat AdiKif (Napza) 2.257 onng, Keluarga Fakir Miskin sebanyak 1.963.875 KK, Keluarga Berumah Tak Layak Huni sebanyak 339.352 KK, Keluarga Rentan sebanyak 35'599 KK, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 3.529 KK, Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana sebanyak 170.138 KK, Korban Bencana Alam sebanyak 155'910 jiwa dan
Korban Bencana Sosial sebanyak 5.433 jiwa. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi PMKS antara lain dengan didukung oleh 52 panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
7 panti milik Pemerintah
Kabupaten/Kota, 5
panti milik Departemen Sosial, dan 388 panti milik masyirakat.
31
h. Kemiskinan Berdasarkan data SUSENAS, pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin sebanyak
6.980.000 orang, tahun 2004 sebanyak 6.843.800 orang, tahun 2005 sebanyak
6.533.500
orang, tahun 2006
sebanyak 7.100.600 orang dan tahun 2007
6.557.200 orang. Pada tahun 2002 garis kemiskinan penduduk Jawa Tengah mencapai Rp 106.438,00, tahun 2005 sebanyak Rp 130'013,00 tahun 2006 sebanyak Rp 142.337,00 dan tahun garis kemiskinan tahun 2007 sebesar Rp 154.111,00.
Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,84 pada bulan Maret 2007 menjadi 3,39 pada keadaan bulan Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan
(p2) turun dari 1,08 menjadi 0,90 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin, cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Kebudayaan Jawa Tengah merupakan pusat budaya Jawa, karena mayoritas penduduknya adalah Suku Jawa. Sampai saat ini masih terdapat dua istana kerajaan di Jawa Tengah yang keduanya berada
di Kota Surakarta.
Budaya Jawa
ini mewarnai
hampir semua daerah kota atau kabupaten yang adar namun tiap daerah memiliki budaya daerah setempat, sejarah dan peninggalan purbakala sefta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda-beda. selain itu, Jawa Tengah iuga
dianggap sebagai pusat peninggalan sejarah dan sumber sejarah. Peninggalan sejarah di Jawa Tengah sangat banyak berupa candFcandi yang jumlahnya cukup
banyak dan keraton yang berada
di
Surakarta. Peninggalan sejarah sebagai
sumber sejarah terdapat di tokasi peninggalan sejarah maupun di museum. Jawa
Tengah saat ini memiliki 43 museum, 1.800 benda cagar budaya, 59 organisasi penghayat dengan jumlah pengikut 162.000 orang, 189 upaGra tradisional, 641 sanggar kesenian dan 2,930 sanggar kesenian non tradisional yang tersebar di berbagai wilayah dan terus bertambah setiap saat.
32
Budaya kesenian Jawa yang menonjol seda masih menunjukkan eksistensinya adalah kesenian karawitan tradisional, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dan
seni tari Jawa. Upaya mempertahankan budaya
di beberapa daerah
sering
dilakukan dengan pagelaran seni dan budaya secara rutin tahunan. Sementara
itu, budaya gotong royong, tolong menolong dirasakan mengalami pergeseran nilai akibat pengaruh budaya asing dan globalisasi. Aspek budaya Jawa Tengah ini merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal
yang sangat penting dan potensial bagi Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang tanpa harus tercabut dari akar budayanya. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal memiliki
daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduKif dengan nilai-nilai budaya lokal.
t.
Agama Kehidupan umat beragama di Jawa Tengah menunjukkan keadaan yang harmonis
dan tenang dikarenakan toleransi dan sikap saling menghargai antara umat beragama sangat tinggi. Kondusifitas kehidupan beragama ditunjukkan dengan
jumlah sarana peribadatan yang cukup banyak dan beberapa kondisi nampak bahwa tempat peribadatan agama yang berbeda saling berdekatan namun hal ini
tidak menimbulkan konflik antara agama. Pada tahun 2005 jumtah peribadatan diJawa Tengah terdiri dari masjid sebanyak
42.747 unit, mushola 94.305 unit, Gereja Protestan 2.738 unit, Gereja Katolik 179
unit
Kapel 340 unit, Pura 151 unit dan Yihara 607 unit. Sementara jumlah sarana
lainnya seperti pondok pesantren pada tahun 2006 telah mencapai 2.514 unit dengan jumlah Wai sebanyak 7.752 orang, 26.501 orang ustadz dan santri sebanyak 467.404 orang. Perkembangan jumlah jamaah haji Jawa Tengah pada
tahun 2005 memenuhi kuota yaitu sebanyak 19.742 orang dan meningkat menjadi 29.025 orang pada tahun 2006.
k.
Perempuan dan Anak
Jumlah penduduk perempuan
di
Jawa Tengah lebih banyak (50,19 oh)
dibandingkan laki-laki, namun besarnya perbedaan jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kesetaraan dan keadilan gender. Pada beberapa sektor masih
33
terjadi kesenjangan gender pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, media, kekerasan berbasis gender, mekanisme kemajuan perempuan, penanganan konflik dan bencana alam dan kemiskinan.
Meskipun demikian,
Indek
Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah terus
mengalami peningkatan. Tahun 2003, IPG Jawa Tengah mencapai, 58,9; tahun 2004 mencapai 59,8; tahun 2005 menjadi 60,8; tahun 2006 mencapai 63,7, tahun 2007 meningkat menjadi 63,4; tahun 2008 diperkirakan mencapai 65,0 dan pada akhir tahun 2013 diproyekikan akan mencapai 65,9 (perhitungan metode power
fungtions). Sementara indeK Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2003 mencapai 56,2; tahun 2004 mencapai 56,5; tahun 2005 mencapai 56,9 dan
tahun 2006 menjadi 59,3; tahun 2007 meningkat menjadi 59,7 diprediksikan tahun 2008 mencapai 60,4 dan pada tahun 2013 akan mampu mencapai 61,8. Kondisi anak di Jawa Tengah masih perlu mendapat perhatian serius. Pada tahun
2007, gizi buruk mencapai !,78o1o, angka kematian bayi 10,89. Sementara itu masih terdapat 171.308 anak terlantat, 32.149 anak balita terlantar, 2.229 anak korban tindak kekerasan, 11.178 anak nakal, 10.025 anak jalanan, 54.572 anak cacat, dan 1.273 pekerja anak. Anak berkelainan yang memerlukan perhatian
khusus, tunarungu
wiara
1A.778, cacat mental retardasi 10.758, cacat ganda
4.!92, cai'/t tubuh 19.243, cacat netra 6.273 dan cacat mental eks. Psikotik 3.328. Pada tahun 2006 jumlah pekerja anak mencapai 3.422 pekerja anak tersebar dibebera pa sektor pekerjaan.
Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Hak Tumbuh Kembang anak
karena banyak Sarana dan prasarana permukiman dan sarana umum lainnya yang
tidak menyediakan sarana bermain bagi anak, kesempatan anak memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak sefta kesempatan berpartisipasi
dalam pembangunan. Selain itu meskipun Kabupaten/Kota telah menerbitkan Perda tentang Akte Kelahiran namun cakupannya belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upayaupaya untuk menanggulangi hal tersebut dengan berbagai program yang
responsif terhadap kebutuhan anak, serta dukungan berbagai lembaga perlindungan anak yang mendukung upaya perlindungin anak.
34
