Etika Jurnalistik dan UU Pers 1
KHOLID A.HARRAS
Kontrol 2
Hukum Formal: KUHP, UU Pers, UU Penyiaran
Tidak Formal: Kode Etik Wartawan Indonesia
Kode Etik Jurnalistik 3
Kode Etik Jurnalistik dikembangkan sebagai
panduan yang disepakati secara kolektif mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dijalankan oleh para jurnalistik profesional Bila ditegakkan, harus ada kemauan kolektif di kalangan profesional Semacam self-regulation
UU Pers 1999 4
Pasal 4 (ayat 2,3) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pidana 2 tahun, Denda Rp. 500 jt
UU Pers 5
Pasal 5 Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani Hak Jawab. Pers wajib melayani Hak Koreksi. (Pidana Denda Maksimal Rp 500 juta)
Hak Tolak 6
Pasal 4: ‘’Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak’’ Wartawan dapat
melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan
UU Pers 7
Pasal 13 Larangan iklan yang: Berakibat merendahkan martabat suatu agama, … serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat Minuman keras, . . . zat adiktif lainnya .. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok Ancaman: denda maksimal Rp 500 juta
UU Pers 8
Ps 9: setiap perusahaan pers harus berbentuk badan
hukum Indonesia Ps 12: Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan… Pidana: denda maksimal Rp 100 juta
Dewan Pers 9
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (UU Pers, Ps 15) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
Masalah dengan Dewan Pers 10
Keputusan-keputusannya tidak memiliki Kekuatan
Hukum yang mengikat Lebih dipatuhi oleh media cetak besar Anggaran
Kode Etik Jurnalistik 2006 11
Independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk Menempuh cara-cara profesional Menguji infromasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menajdi pelaku kejahatan
Kode Etik Jurnalistik 12
Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap Memiliki hak tolak. . ., menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan off the record Tidak menulis . . . berdasarkan prasangka atau diskriminasi . . . atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik Mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa Melayani hak jawab dan hak koreksi
Sejumlah Persoalan 13
Mekanisme penegakan Kode Etik Kabur
Ketidakprofesionalan wartawan Asosiasi wartawan tidak berfungsi Media dikelola oleh mereka yang sebenarnya
bukan wartawan karier Pemilik media melihat media sebagai lahan bisnis Dewan Pers hanya didengar oleh media besar
Sebenarnya . . . 14
UU itu sebenarnya menempatkan itu sebagai ‘hak’ – yang dapat
digunakan ataupun tidak Kewajiban menggunakan hak jawab sebelum penggugat menuntut adalah interpretasi hakim Dukungan politik: Presiden SBY pada Januari 2005, meminta siapa pun menggunakan hak jawab atau jalur Dewan Pers dulu jika dirugikan pemberitaan media massa. Jika tetap tak memuaskan, baru ke jalur hukum. Pertanyaan besarnya: dapatkah setelah menggunakan hak jawab, penggugat tetap mengajukan tuntutan? Hinca Panjaitan: ‘’Dengan digunakannya hak jawab, seharusnya tak ada lagi hak menggugat’’.
Masalah dengan UU Pers 15
UU ini sebenarnya tidak secara eksplisit memuat
perlindungan terhadap narasumber yang dirugikan Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa pers yang tidak ‘’memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah’’ dapat dipidana denda paling banyak Rp. 500 juta – namun pasal ini tidak pernah digunakan. Yang difokuskan: penggunaan hak jawab, dengan ancaman pidana Rp. 500 juta
Mekanisme Pemberian Hak Jawab (1) 16
Langsung menggunakan hak jawab dan hak koreksi kepada
redaksi, dengan memberikan data dan fakta sebagai bukti sanggahan dan bantahan bahwa berita yang disampaikan perusahaan tersebut tidak benar. Dalam hal ini redaksi wajib melayani permintaan ini. Bila memang terbukti terdapat kekeliruan, redaksi seharusnya segera meralat pemberitaan yang keliru disertai permintaan maaf dan klarifikasi. Ralat harus ditempatkan pada halaman yang sama dimana informasi yang salah itu dimuat.
Catatan: ketentuan tentang permintaan maaf dan penempatan di halaman yang sama tidak termuat dalam UU Pers
Atau ke Dewan Pers (2) 17
Mengadukan persoalan kepada Dewan Pers, yang
diamanatkan oleh UU sebagai lembaga mediator persoalan pers yang akan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian. Dewan pers dalam menyelesaikan persoalan ini lazim meminta perusahaan pers memenuhi hak jawab dan hak koreksi atas kerugian yang diakibatkan pemberitaan.
Kode Etik Jurnalistik (2006) 18
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
