DPM tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/16/DPM 31 Mei 2005

MDC

No. 7/16/DPM

Jakarta, 31 Mei 2005

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum --------------------------------------------------------------------------------Sehubungan dengan diperlukannya perpanjangan masa peralihan yang lebih memadai dari sistem Pusat Informasi Pasar Uang ke sistem Laporan Harian Bank Umum maka Surat Edaran Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 tentang Laporan Harian Bank Umum, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005 tanggal 31 Mei 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499), perlu dilakukan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan butir V.E.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank Pelapor dilakukan setiap Hari Kerja. 2. Ketentuan angka VI.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4. Untuk penambahan setiap user id, Bank Pelapor dikenakan biaya yang terdiri dari biaya lisensi sistem LHBU dan biaya pemeliharaan sistem LHBU yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBU dan biaya PIPU. 3. Ketentuan angka VI ditambah 1 angka, yakni angka 5 yang berbunyi sebagai berikut: 5. Dalam hal Bank Pelapor menambah fasilitas user id sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia cq. Satuan kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10110. 4. Lampiran ...

2

4. Lampiran 4 sebagaimana dimaksud pada butir VII.1.d diubah sehingga menjadi sebagaimana contoh terlampir. 5. Ketentuan angka VII.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. a. Dalam rangka perolehan informasi hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelanggan PIPU dikenakan biaya PIPU yang dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan PIPU. b. Biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari biaya lisensi sistem LHBU, biaya pemeliharaan sistem LHBU dan biaya perolehan informasi hasil olahan LHBU yang masing-masing besarnya ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBU dan biaya PIPU. 6. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka sejak tanggal 26 Agustus 2005 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 Lampiran 4

CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN PUSAT INFORMASI PASAR UANG ANTARA BANK INDONESIA DENGAN .……

Pada hari ini ............ tanggal .....................…….………........... yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ....................................: Direktur Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.l/8/KEP.GUB/ INTERN/1999 tanggal 30 November 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

.....................................: ....... bertempat tinggal di

.............. dalam hal

ini

bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas atas nama .............. yang berkedudukan di .......... dan dengan demikian mewakili............. yang berkedudukan di ....... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan terlebih dahulu menerangkan: a. bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk berlangganan Pusat Informasi Pasar Uang dengan surat No........ tanggal..........; b. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA untuk 1

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 menjadi Pelanggan PIPU dengan surat No..... tanggal........; berhubung dengan itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Pusat Informasi Pasar Uang antara Bank Indonesia dengan ......... yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan : 1. Hari, Bulan dan Tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender. 2. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah bagian dari keluaran Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi dari sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan. 3. Biaya PIPU adalah biaya yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari: a. Biaya lisensi sistem LHBU dan biaya pemeliharaaan sistem LHBU atas penggunaan lisensi untuk setiap 1 (satu) user id; dan b. Biaya perolehan informasi hasil olahan LHBU.

PENYEDIAAN INFORMASI Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyediakan hasil olahan LHBU berupa informasi PIPU dalam bentuk agregat kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima informasi dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 3 PIHAK PERTAMA menyediakan informasi PIPU dalam bentuk agregat kepada PIHAK KEDUA yang meliputi: a. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB); 2

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 b. Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS); c. Transaksi Devisa; d. Transaksi Pasar Sekunder; e. Suku Bunga Dasar Kredit dan Suku Bunga Kredit; f. Suku Bunga Deposito Berjangka; g. Suku Bunga Tabungan; h. Diskonto Sertifikat Deposito; i. Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah; j. Jakarta Interbank Offered Rates (JIBOR); k. Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR); l. Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Kurs Uang Kertas Asing Bank Indonesia; m. Kurs Pajak; n. Agregat Moneter; o. Pengumuman Bank Indonesia; p. Informasi lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 4 (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu… terhitung sejak ... sampai dengan……... (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

BIAYA Pasal 5 (1) PIHAK KEDUA diwajibkan membayar biaya PIPU dengan rincian : a. Biaya lisensi sistem LHBU sebesar Rp…… (………..) untuk setiap user id selama menjadi Pelanggan PIPU yang dibayarkan satu kali diawal Perjanjian; b. Biaya pemeliharaan sistem LHBU sebesar Rp…… (………..) untuk setiap user id yang diperhitungkan setiap tahun dan dibayarkan diawal Perjanjian; 3

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 c. Biaya perolehan informasi PIPU sebesar Rp……… (……...) yang diperhitungkan dan dibayar setiap awal bulan. (2) Besarnya Biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk bea meterai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (3) Besarnya Biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah dan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

CARA PEMBAYARAN Pasal 6 (1) Pembayaran Biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara mentransfer kepada Bank Indonesia cq satuan kerja yang membidangi Manajemen Informasi dengan nomor rekening.…. sandi satuan kerja…..

paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan yang

bersangkutan. (2) Dalam hal tanggal 5(lima) pada bulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada Hari Kerja sebelumnya.

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN Pasal 7 (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyampaikan teguran tertulis yang berisi kewajiban membayar biaya perolehan informasi PIPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c serta sanksi tambahan kewajiban membayar sebesar 1 % (satu perseratus) dari biaya perolehan informasi PIPU untuk setiap hari keterlambatan; (2) Perhitungan tambahan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 6 (enam) pada bulan yang bersangkutan. (3) Apabila biaya perolehan informasi PIPU dan tambahan biaya sebagaimana 4

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 dimaksud dalam ayat (1) belum dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pengenaan tambahan biaya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

KEADAAN MEMAKSA Pasal 8 Yang dimaksud keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya antara lain bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, gangguan jaringan telekomunikasi, gangguan penyediaan daya listrik dan atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi penyediaan informasi PIPU.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9 (1) Dalam hal timbul pcrselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI). (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak dan dengan dikeluarkannya keputusan dari BANI maka para pihak tidak akan mencari penyelesaian melalui cara lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan sistem peradilan.

LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam 5

Lampiran SE Bank Indonesia No.7/16/DPM tanggal 31 Mei 2005 Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini; (2) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis; (3) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

UNIT KHUSUS MANAJEMEN INFORMASI BANK

INDONESIA,

JL.M.H.THAMRIN

NO.2, JAKARTA 10110 PIHAK KEDUA

: ...

PENUTUP Pasal 11 Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta dan mulai bcrlaku pada tanggal .... dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

..., ...... (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

6