WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY

Trak/at WIPO Mengenai Petunjukan dan Rekaman Suara

BAGIAN KETUJUH

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY 1996 1

WPPT adalah traktat khusus yang mengatur perlindungan atas hak-hak Pelaku/ dan Produser Rekaman Suara". Pembentukan traktat ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh yang kuat dari perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukkan dan karya rekaman suara serta keinginan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para Pelaku dan kepentingan para Produser Rekaman Suara serta kepentingan umum yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses

1

Selanjutnya akan disingkat menjadi "WPPT".

Pelaku adalah aktor, penyanyi , pemu sik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendekla masikan , atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklor. WPPT., Pasal 2 huruf a.

2

Produser Rekaman Suara adal ah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekam an bunyi lainnya. Ibid., Pasal 2 huruf d.

3

Keppres No. 74 Tehun 2004

353

Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Oiratifikasi Indonesia

terhadap intormasi." Meski sebelum lahirnya WPPT telah terdapat perJjndungan bagi para Pelaku dan Produser Rekaman Suara serta lembaga-Iembaga penyiaran'', atau dikenal dengan Konvensi Roma, namun Pasal 1 WPPT mensyaratkan negara-negara anggotnya untuk tidak mengurangi hak dan kewajiban dalam perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra yang disyaratkan oleh Konvensi konvensi lainnya, sehingga tidak ada ketentuan dalam WPPT yang dapat ditafsirkan merugikan perlindungan tersebut." Perlindungan yang diberikan oleh WPPT ditujukan bagi Pelaku dan Produser Rekaman Suara yang berasal dari negara peserta lain, ·dimana warga Negara peserta Jain tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri", terkait dengan hak-hak eksklusif yang diberikan secara khusus oleh WPPT dan hak atas pembayaran yang wajar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 WPPT, kecuali Negara peserta lainnya tersebut mengadakan reservasi yang diperbolehkan oleh Pasal 15 (3) WPPT. 8 Sesuai dengan tujuannya untuk melindungi hak-hak para Pelaku dan dan Produser Rekaman Suara, WPPT menjabarkan secara rinci hak-hak masing-masing pihak dalam bab-bab tersendiri:

4

Paragraf Pembuka WPPT.

International Convention for the Protection of Performers. Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations ("Konvensi Roman) tanggal 26 Oktober 1961.

5

6

Ibid., Pasal1.

7

Dikenal juga sebagai asas "national treatment".

8

Ibid., Pasal 3 - 4.

354

WIPO Performances And Phonograms Treaty 1996

r

Traktat WfPO Mengenai Petunjukan dan Rekaman Suara

1.

2

3.

Hak Moral: hak pelaku untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukkannya secara langsung maupun pertunjukkannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya tersebut tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitas Pelaku, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pernotonqan atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertun-jukkannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya." (PasaI5)

Hak Reproduksi: eksklusif untuk rnenqlzlnkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun.

Hak Ekonomi Dalam Pertun jukkan yang Tidak Direkam: hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain sehu bungan dengan .pertu~ukkan mereka, untuk melakukan (i) penyiaran dan penyampaian kepada rnasyarakat atas karya pertunjukkan yang tidak direkam, kecuali pertunjukkan tersebut merupakan siaran pertunjukkan; (ii) perekaman atas pertunjukkan yang tidak direkam. (Pasal 6)

Hak Distribusi; eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat melalui penjualan dan bentuk pengalihan kepemilikkan lainnya.

Hak Reproduksi: hak ekslusif untuk meng-izinkan atau melarang pihak lain untuk mereproduksi atau menggandakan secara langsung maupun tidak langsung atas karya

Hak Penyewaan : eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau sallnannya, meski rekaman tersebut

(PasaI11)

(Pasal 12)

9

Hak Moral adalah hak yang terpisah dari hak ekonomi, Hak Moral tetap berlangsung meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah beralih atau dialihkan. Dalam hal Pelaku meninggal dunia, hak ini berlangsung minimal hingga berakhirnya hak ekonomi yang pelaksanaannya bergantung pada hukum nasional Negara peserta. Ibid., Pasal 5.

Keppres No. 74 Tahun 2004

355

Kompilasi Konv ensi Intemasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia

, :'" .Produser RekamanSuara

NO

4.

5,

6.

356

pertunjukkannya yang direkam dalam rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun. (Pasal 7)

telah diedarkan oleh atau dengan persetujuan si produser. (Pasal 13)

Hak Distribusi: hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk melakukan penyediaan rekaman asf atau salinan atas karya . pertunjukkannya yang direkam dalarn rekaman suara . kepada masyarakat umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemillkan lainnya. (Pasal 8)

Hak Untuk Menyediakan Reka man Suara: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak Jain untuk menyediakan rekaman nya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa atau tanpa kabel, sehingga masya rakat dapat.menikmatLpertunjukkan tersebut 'dari tempat dan waktu yang mereka pilih . (Pasal 14)

Hak Penyewaan: ekslusit untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untukmenyewakan secara komersial rekaman asli atau sal inan pertunjukkannya yang direkam da/am rekaman suara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum nasiona l Negara peserta , meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau denga n persetujuannya. (PasaI9) Hak Menyediakan Rekaman Pertunjukkan : ekslusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman pertunjukkannya kepada masyara kat dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat menikmati pertunjukkan tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih. (Pasa J10)

WIPO Perform ances And Phonogram s Treaty 1996

Traktat WIPO Mengenai Petunjukan dan Rekaman Suara

Selain hak-hak khusus terse but di atas, WPPT juga memberikan Hak kepada negara peserta untuk menentukan ketentuan dalam hukum nasionalnya masing-masing sehubungan dengan remunerasi yang wajar dengan mengakui keberadaan Hak Remunerasi bagi Pelaku dan Prod user Rekaman Suara.'" Ad2PUri jangka waktu perlindungan yang diatur oleh Pasal 17 WPPT untuk Pelaku berlangsung minimal 50 tahun terhitung sejak akhir tahun pertunjukkan tersebut direkam dalam suatu rekaman suara, demikian pula untuk Produser Rekaman Suara perlindungan tersebut berlangsunguntuk jangka waktu 50 tahun terhitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diumumkanatau 50 tahun terhitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diwujudkan dalam bentuk yang tetap ("fiksasi") 11. Guna menjamin efektifitas perlindungan hak Pelaku dan Produser Rekaman Suara, Pasal 18 WPPT mewajibkan pesertanya untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai beserta sanksi hukum yang efektif terhadap tindakan pengabaian atau pengelakan atas tindakan teknologi yang efektif yang digunakan oleh Pelaku dan Produser Rekaman Suara , terkait dengan pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan traktat ini, serta tindakan-tindakan pembatasan yang berkaitan dengan karya pertunjukkan atau , rekaman suara tersebut, yang dilakukan tanpa persetujuan mereka sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional negara peserta tersebut. Selain itu Negara peserta juga wajib untuk menyiapkan

10 Hak Remunerasi adalah hak untuk menerima pembayaran atau remunerasi yang wajar atas penggunaan langsung maupun tidka langsung atas rekaman suara 'yang diedarkan untuk tujuan komersil, baik dalam bentuk slaran maupun penyemapaian dalam bentuk lain lainnya kepada masyarakat.lbid., Pasal 15.

Fiksasi adalah pengejawantahan dari bunyi-bunyi, atau perwujudan dari bunyi bunyian , dimana bunyian tersebut dapat dirasakan, dipancarkan kembali atau dikomunikasikan melalui suatu alat. Ibid., Pasal 2 huruf c.

11


357

Kompilasi Konvensi Inlemasional HKI Yang Diralifikasi Indonesia

perangkat hukum yang memadai agar dapat mengatasi tindakan tindakan yang dapat mendorong, memungkinkan menunjang atau mendukung pelanggaran hak-hak yang diatur dalam traktat ini, yang meliputi (i) Kegiatan memindahkan atau mengubah Hak Informasi Manajemen 12 elektronik tanpa izin; (ii) mendistribusikan, mengimpor untuk kemudian mendistribusikan, menyiarkan atau mengumumkan kepada masyarakat, tanpa izin, karya cipta asli ataupun salinan karya tersebut dimana hak informasi manajemen elektronik telah dipindahkan atau diubah tanpa izin. 13 Terkait dengan penegakan hukum, Negara peserta juga diwajibkan untuk membuat prosedur penegakan hukum nasiorral yang efektif untuk mengatasi pelanggaran hak-hak dalam WPPT ini, termasuk langkah-Iangkah preventif serta langkah lain untuk mencegah pelanggaran yang lebih jauh. Sejak tanggal 10 September 2004 Indonesia resmi mengikatkan dirinya sebagai peserta WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. WPPT adalah perjanjian internasional dibidang HKI terakhir . yang diratifikasi Indonesia. Urgensi menjadi peserta WPPT adalah bahwa hak-hak dari Pelaku dan Produser Rekaman Suara yang diatur dalam WPPT sebagai hak yang terkait dengan hak cipta ini (neighbouring rights) juga harus diatur dan rnendapat perlindungan yang layak dan memadai. Sebelum WPPT diratifikasi UUHC 2002 hak-hak Pelaku dan

Hak Informasi Manajemen adalah informasi yang mengidentifikasikan Pelaku, karya pertunjukkan pelaku, Produser Rekaman Suara, rekaman suara, pemilik hak atas pertunjukkan atau rekaman, atau informasi yang menyangkut persyaratan dan kondisi penggunaan karya pertunjukkan atau rekaman, serta nomor dan kode kode lain yang digunakan untuk menunjukkan informasi, baik yang disertakao pada benda/media rekaman maupun yang tampak pada alat yang diguna kan untuk memungkinkan penggunaan karya pertunjukkan atau rekamantersebut oleh masyarakat. Ibid., Pasal 19 ayat 2.

12

13

Ibid., Pasal 19.

358

WIPO Pettotmencee And Phonograms Treaty 1996

Traktat WIPO Mengenai Petunjukan dan Rekaman Suara

produser Rekaman Suara telah diatur tersendiri dalam Bab VII. Pelaku diakui sebaqai pemegang hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mernbuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkannya untuk jangka waktu 50 tahun sejak karya terssbut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audio visual ." Produser Rekaman Suara juga mendapat pengakuan sebagai pemegang hak eks klusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi, untuk jangka waktu 50 tahun sejak karya terse but selesai direkarn." Hal mana perhitungan jangka waktu perlindungan hak yang dipegang oleh Pelaku dan Produser Rekaman Suara berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audio visual atau bagi Produser Rekaman Suara setelah rekaman suara selesai direkarn." Meski hak-hak eksklusif tersebut diatas diakui , namun UUHC 2002 sebagai peraturan induk bagi perlindungan hak terkait ini belum menjabarkan lebih lanjut hak-hak yang diamanatkan oleh WPPT yang dapat dinikmati oleh Pelaku dan Produser Rekaman Suara, mengingat WPPT diratifikasi dua tahun setelah Indonesia mengeluarkan UUHC 2002 . Terkait dengan kewajiban Negara peserta untuk membentuk perangkat hukum yang memadai dengan yang memuat langkah langkah preventif serta langk ah lain untuk mencegah pelanggaran yang lebih jauh serta membuat prose dur penegakan hukum nasional

14

Ibid., Pasal 49 ayat 1 dan 'Pasal 50 ayat 1 huruf-a.

15

Ibid., Pasal 49 ayat2 dan Pasal 50 ayat 1 huruf b.

16

Ibid., Pasal 50.


359


yang efektif, UUHC telah mengakomodir hal tersebut dimana setidaknya telah terdapat sembilan bentuk ancaman pidana dan denda dengan tingkat dan jumlah yang berbeda bergantung pada jenis dan sifat pelanggaran Hak Ciptanya masing-masing. Metode penyelesaian sengketa yang terdapat dalam UUHC 2002 pun telah cukup memadai. Selain penyelesaian sengketa melalui penyelesaian secara pidana, Pengadilan Niaga,17 penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian senqketa ." Namun, perlu disadari bahwa perlindungan hak-hak yang diamanatkan oleh WPPT dan UUHC tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal tanpa dukungan dan saran serta peran aktif yang konstruktif dari Pelaku dan Produser Rekaman Suara itu sendiri kepada pemerintah serta termasuk aparat hukum terkait.

Melalui Pengadilan Niaga, pihak yang dirugikan dapat meminta penetapan sementara (interlocutoir injuction) untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran atau untuk menc egah kerugian lebih besar.

17

18 . Ibid. ,

360

Pasal 65.

WIPO Performances And Phonograms Treaty 1996

Keppres 15/1997

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2004

Tenlang

PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY 1996

(TRAKTAT WIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA, 1996)

Presiden Republik Indonesia Menimbang:

Mengingal:

a,

bahwa di Jenewa, Swiss pada langgal 20 Desember 1996 telah disetujui WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traklat WIPO mengenai Perlunjukan dan Rekaman Suara 1996)" sebagai hasil Konferensi Dip'ornatlk.:

b.

bahwa snnubunqan dengan itu, dipandang perl;u untuk mengesahkan Treaty tersebut dengan Keputusan Presiden;

1. 2,

Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No, 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tarnbahan Lembaran .Negara Nomor 4012); MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN WIPO PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY 1996 (TRAKTAT WIPO MENGENAI PERTUNJUKAN DAI'J REKAMAN SUARA, 1996)

Pasal1 Mengesahkan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO rnengenai Pertunjukan dan Rekarnan Suara,' 1996) yang telah disetujui di Jenewa, Swiss pada tanggal 20 Desernber 1996, sebaqai hasil Konferensi Diplornatik yang salinan naskah

361


aslinya dalam bahsa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal2 Apabila terjadi perbedaan penfsiran antara naskah terjemahan Treatydaam bahasa Indonesia denagn salinan naskah aslinya dalamj bahasa Inggris sebaqaimana dimaksud dalam Pasal1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. Pasal3 Keputusan Presiden ini mulai berl aku pada tangg al ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta pada tanggal10 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta

pada tanggal10 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLI K 1t\IDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NO. 93

362

Traktat WIPO Pertunjukan dan Rekaman Suara

Performances and Phonograms

WIPO Performances and Phonograms

Treaty lWPPTJ 1996

(Geneva on December 20, 1996)

Traktat

Orqanisasi Dunia Kekayaan Intelektual

Mengenai

Pertunjukan dan Rekaman Suara

WIPO Performances and Phonograms Treaty

(WPPT) (1996)

(Genewa, 20 Desember1996)

Preamble

Mukadimah

Th e Con tracting Petties, Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers and producers of phonograms in a manner as effective and uniform as possible,

Para Negara Peserta Konvensi, yang berkeinginan untuk mengembangkan dan rnempertahankan perlindungan atas hak-hak pelaku dan prosedur rekaman .suara dalam suatu cara yang seefektif dan seseragam mungkin,

Recognizing the .need to introduce new intemational rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments,

yang rnemperhalikan kebutuhan untuk memperkenalkan aturan-aturan inter nasional baru dalam rangka menyediakan solusi-solusi yang cukup atas pertanyaan pemyataan yang timbul dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi,

Recognizing the profound impact of the and convergence of development information and communication technologies on the production and use of performances and phonograms,

yang memperhatikan pengaruh yang kuat dari perl<embangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembualan dan pengg unaan karya pertunjukan dan karya rekaman suara,

Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers and producers of phonograms and the larger public interest, particularly education, research and access to information, Have agreed as follows:

yang memperhatikan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepen tingan para pelaku dan kepentingan para prosedur rekaman suara dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi, telah menyepakati hal-hal sebagaiberikut:

Tractat

World Intellectual Property Organization

with

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation to Other Conventions


BABI

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Keterkaitan dengan Konvensi

363


konvensi Lain (1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under .ll1elntemational Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organi-zations done in Rome, October 26, 1961 (hereinafter the ''Rome Convention").

(1)

'.

Tidak satupun ketentuan dalam Trek-tat ini yang mengurangi kewajiban-kewajiban Negara-negara Peserta yang telah ada sebelumnya menurut Konvensi InlemasionaJ unluk Perlindungan para Pelaku, Prosedur Rekaman Suara dan Lembaga-Iembaga Penyiaran yang dilakukan di Roma 26 Oktober 1961 (selanjutnya disebut "Konvensi Roma").

(2) Protection granted under this Treaty shall (2) leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Treaty may be interpreted as prejudicing such protectlon.i

Perlindungan yang diberikan menurut Traktat ini bersifat utuh dan tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra. Dengan demikian, tidak ada ketentuan da/am Traktat in; yang dapat ditafsirkan merugikan perlindungan tersebut.

(3) This Treaty shall not have any connection with, nor shall it prejudice any rights and obligations under, any other treaties.

Traklal ini lidak mempunyai hubungan dengan atau tidak merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut traklat traktatlainnya.

(3)

Pasal2 · Pengertian

Article 2' Definitions

Untuk tujuan-tujuan Traklat ini: For the purposes of this Treaty: (a) "performers" are actors, singers, (a) "pelaku" adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, dan mereka yang menampilkan, musicians, dancers, and other persons memperagakan, mempertunjuk-kan, who act, sing, deliver, declaim, play in, menyanyikan, menyampaikan, men interpret, or otherwise perform literary deklamasikan, atau memainkan karya seni or artistic works or expressions of atau sastra, atau ekspresi folklor; folklore; (b) "phonogram" means the fixation of the (b) "rekaman suara" adalah fiksasi (rekaman) bunyi-bunyian dari suatu pertunjukan atau sounds of a performance or of other dari bunyi-bunyian lain, atau suatu sounds, or of a representation of sounds, pefVvUjuU811 dari bUl"yi-bunyian, selain dari other than in the form of a fixation bunyi-bunyian dalam bentuk tlKsasl incorporated in a cinematographic or other (rekaman) yang lermasuk dalam suatu audiovisual work;! karya sinematografi atau karya audiovisual lainnya; (c) "fixation" means the embodiment of sounds,

364

(c)

"tiksasi" (perekaman)"

adalah

pengej-

WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996


awantahan dari bunyi-bunyian, . atau perwujudan dan bunyi-bunyian; di mana bunyi-bunyian tersebut dapat dirasakan, dipancarkan kembali atau dikomuni kasikan melalui suatu alat;

or of the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device;

(d)

"prosedur rekaman suara" adalah orang atau badan hukum yang pertama kali dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertuniukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya;

(e) "publication" of, a fixed performance or a (e) phonogram means the offering of copies of the fixed performance or the phonogram to the public, with the consen t of the riqhtholder, and provided thal copies are offered to the public in reasonable

"publikasi" dari sebuah pertunjukan yang direkam atau dari suatu rekaman suara adalah penawaran salinan/kopi dari pertunjukan yang direkam atau dari suatu rekaman suara kepada rnasyarakat, lanpa izin dan pemegang hak, dan dengan syarat bahwa salinanlkopi dilawari
(d) "producer of a phonogram" means the person, or the legal entity, who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds, or the representations of sounds;

quanljty:~

(Q "broadcasting" means the transmission by (f) wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satel ite is also "broadcasti ng"; lransm;ssil)n of encrypted signals is "broadcasting" where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent;

(g) "communi cation to the public" of a perforrnance or a phonogram means the transmission to the public by any medium. otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram, For the purposes of Article 15, 'communication to the public" includes making the sounds or representations of


(g)

"penyiaran" adalah transmisi, dengan alat tanpa kabel, bunyi-bunyian atau gambar gambaar dan bunyi-bunyian atau perwujuan dan gambar-gambaratau bunyi bunyian, untuk dlterima oleh masyarakatlumum; transmisi melalui satelit juga merupakan "penyiaran", transmisi dan sinyal-sinyal yang dienkripsikan juga merupakan "penyiar-an", di mana alat untuk mendepkripsikan disediakan untuk masyarakatfumum oleh lembaga penyiaran atau dengan izin lembaga penyiaran; "komunikasi kepada masyarakatl umum" dan suatu pertunjukan atau rekaman suara adalah transmisi bunyi-bunyian dari suatu pertunjukan alau bunyi-bunyian atau perwujudan bunyi-bunyian yang direkam dalam suatu rekaman suara kepada masyarakatlumum dengan media apapun selain dari penyiaran. Untuk tujuan-tujuan Pasal 15, "komuni-kasi kepada

365

Kompilasi Konvensi tnietnesione! HKI Yang Diratifikasi Indonesia

sounds fixed in a phonogr-am audible to the public.

masyarakat/umum mencakup kegiatan membuat bunyi-bunyian atau perwujudan bunyi-bunyian yang direkam dalam suatu rekaman suara dapat didengar oleh masyarakaV umum.

Article 3

Beneficiaries of Protection under

this Treaty

(1) Contracting Parties shall accord the protection provided under this Treaty to the performers and producers of phonograms who are nationals of other Contracting Parties.

Pasal3 Ahli Waris (Beneficiary) Perlindungan Berdasarkan Traktat ini

(1)

Negara-negara peserta harus memberi-kan perlindungan yang ditetapkan menurut Traktat ini kepada pelaku dan prosedur rekaman suara yang merupakan warga negara dari Negara-negara Peserta lainnya.

(2) The natio-ials of other Contracting Parties (2) shall be understood to be those performers or producers of phonograms who would meet the criteria for eligibility for protection provided under the Rome Convention, were all the C:mtracting Parti es to this Treaty Contractirq States of that Convention. In respect l)f these criteria of eligibility, Contracting Parties shall apply the relevant detiniuons in Article 2 of this Treaty.1

Yang dimaksud warga negara dari Negara negara Peserta lainnya adalah pelaku alau produser rekaman suara, yang memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan menurul Konvensi Roma dan merupakan warga negara dari Negara-negara Peserta yang merupakan anggota dari Kanvensi tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria kriteria pemenuhan persyaratan, Negara negara peserta kriteria-kriteria pemenuhan persyaralan, Negara-negara Peserta harus menerapkan definisi-definisi yang rei evan dalam Pasal 2 Traktat ini.

(3) Any Contracting Party availing itself of the (3) possib'llfies provided in Article 5(3) of the Rome Convention or, for the purposes of Article 5 of thesame Convention, Article 17 thereof .shall make a notification as foreseen in those provisions to the Director General of the World Intellectual Property Organizalion (WIPOP

Negara Peserta yang mengambil man-teat dan kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan dalam Pasal 5(3) Konvensi Roma, atau untuk lujuan-tujuan Pasal 5 Konvensi Rama dan Pasal 17 harus menyampaikan nolifikasi sebagai-mana diketahui dalam ketentuan-ketentuan tersebut, kepada Direktur Jenderal WIPO. Pasal4 Perlakuan Warga Negara

Article 4 National Treatment

(1)

Each Contracting Party shall accord to (1) nationals of other Contracting Parties, as defined in Miele 3(2), the treatment it

366

Masing-masing Negara Peserta harus rnerroerikan perlakuan kepada warga Negara-negara Peserta lainnya seperti



accords to its own nationals with regard to the exclusive rights specifically granted in this Treaty, a:ld to the right to equitable remuneration provided for in Article 15 of this Treaty.

perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri, sebagaimana dijelas kan dalam Pasal 3(2), berl
(2) The obligation provided for in paragraph (1) (2) does not apply to the extent that another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 15(3) of this Treaty.

Kewaj iban-kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Negara Peserta lainnya memanfaatkan reservasi-reservasi yang diperbolehkan oleh Pasal 15(3) Traktat ini.

CHAPTER II RIGHTS OF PERFORMERS

BASil HAK-HAK PELAKU

Article 5 Moral Rights of Performers

Pasal5 Hak-hak Moral Pelaku

(1). Independently of a performer's economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation .

(1)

Terpisah dan hak ekonomi pelaku, dan meskipun hak ekonomi tersebut telah beratihldialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas 'pertunjukkannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekan dalam rekaman suara, kecuali bila caralsifat penggunaan karya yang pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakari keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya .

(2) The rights granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at themoment of

(2)

Hak-hak pelaku diberikan kepada se-orang pelaku berdasaran ayat (1) berlangsung, setelah pelaku meninggal dunia, sekurang kurangnya sampai berakhimya hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang berwewenanq untuk itu menurut peraturan perundang undangan Negara Peserta di mana perlindungan tersebut diajukan, namun


367

Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Oiratifikasi Indon esia

their ratification of or accession to this Treaty, does not provide forprotection after the death of the performer of all rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights will, after hisdeath, cease to be maintained.

(3) The means of redress for safeguarding righ ts granted under this Article shall governed by the legislation of Contracting Party where protection claimed.

the the is

Article 6

Economic Rights of Performers i0th ~jr .Unfix ed

Performances

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing, as regards their performances: (i)

(ii)

(3)

be

the broadcasting and commu nication to the public of their unfixed performances except where the performance is already a broadcast performance; and the fixation of their unfixed performances.

Pasal 6 Hak Ekonomi Pelaku dalam Pertunjukan yang Tidak Direkam Para pelaku mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain, berkenaan dengan pertunjukan mereka, untuk melakukan: (1) Penyiaran dan penyampaian kepada masyarakal/umum alas karya pertun jukannya yang lidak direkam, kecuali pertunjukan tersebut sudah merupakan siaran pertunjukan. (2) Perekaman atas pertunjukan mereka yang tidak direkam.

Pasal7

Article 7

Right (jf Reproduction

Hak Reproduksi atau Penggandaan

Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in phonograms, in any manner orlorrn.s

Para pelaku mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk mereproduksilmelakukan penggandaan baik secara langsung atau tidak langsung atas karya pertunjukannya yang direkam dalarn rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Pasal8

Article 8

Right of Distribution

Hak Distribusi atau Pengedaran

(1) Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their

368

demikian, Negara-negara Peserta yang pada saat peratifikasian atau tergabung ke dalam Traktat ini tidak memberikan perlin dungan alas semua hak-hak yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dapat menentukan bahwa, setel ah si pelaku meninggal dunia, sebagian hak-hak tersebut tidak lagi lagi dipertahankan. Tata cara ganti rugi untuk melindungi atas hak-hak diberikan dalam Pasal ini akan diaturoleh peraluran perundang-undangan Negara Peserta di mana perlindungan diajukan.

(1)

Para pelaku mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli


Traktal WIPO Pertunjukan dan Rekaman Suara

atau salinan atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara kepada masyarakat/ umum melarui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lainnya.

performances fixed in phonograms through saleor other transferof ownership.

(2) Nothing in this Treaty shaJJ affect thefreedom of Contracting Parti es to determine' the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copyof the fixed performance with the authorization of the pertormer.r .

(2)

Article 9 Right of Rental

I idak ada satupun ketentuan da/am Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara Peserta untuk menentukan syarat-syarat, jika ada, berakhimya hak yang tersebut dalam ayat (1) didasarkan atas apakah berlaku dengan dilakukannya penjualan pertama kali atau dengan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya dari reka man asli atau salinan karya pertunjukannya dengan persetujuan si pelaku. Pasal 9 Hak Penyewaan

(1) Performers shall enjoy the exclusive rightof authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms as determined in the national law of Contracting Parties, even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer.

(1)

Para pelaku mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum nasional Negara negara Peserta, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh, atau dengan persetujuan pelaku.

(2)

(2)

Meskipun ketentuan dalam ayat (1) demikian, Negara Peserta yang pada tanggal15 April 1994 telah mempunyai dan masih menerapkan sistem pembagianhasil (remunerasi) yang wajar bagi pelaku untuk menyewakan secara komersial rekaman asli alau salinan karya pertunjukannya, dapat tetap melarijutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak ekslusif pelaku untuk menggandakan rekaman karya pertunjukannya.

Notwithstanding the provisions of paragraph (1 ), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of pertormers for therental of copi es of their performances fixed in phonograms, may maintain that system provided that the cornmercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right of reproduction of pertormers.s


369

Kompifasi Konvensi Intemasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia

Article 10

Right of Making Available of Fixed

Performances

Pasal 10 Hak untuk Menyediakan Rekaman Karya Pertunjukan

Periormers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their perlormances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

Para pelaku mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk menyediakan rekaman karya per1unjukannya kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel, dengan sedemikian rupa sehingga anggita masyarakat dapat menikmati pertunjukan tersebut dari . tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

CHAPTER III

.Riqhts of Producers of Phoncqrams

BAB 11\ HAK·HAK PRODUSER REKAMAN SUARA

Article 11

Right of Reproduction

Pasal11

Hak Reproduksi atau Penggandaan

Producers of phonograms shall enjoy the Para produser rekaman suara mempunyai hak exclusive right of authorizing thedirect orindirect ekslusif untuk memberi ijin atau melarang orang reproduction of their phonograms, in any manner lain untuk, baik secara (angsung atau tidak langsung, melakukan penggandaan rekaman ortorm.s mereka, dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pasal 12

Hak Distribusi atau Pengedaran

Article 12

Right of Distribution

(1) Producers of phonograms shall enjoy the (1) exclusive right of authorizing the making available to ihe public of the original and copies of their phonograms through sale or other transfer of ownership.

Para Produser rekaman suara mempunyai hak ekslusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakaUumum melalui penjualan ata-u bentuk pengalihan kepemilikan lainnya.

(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original ora copy of the phonogram with the authorization of the producer of the phonogram..19

Tidak ada satupun ketentuan dalam Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara-negara Peserta untuk menentukan syarat-syarat, jika ada, ber-akhirnya hak tersebut dalam ayat (1) didasarkan atas apakah ber1aku dengan dilakukannya penjualan pertama kali atau dengan bentuk pengalihan kepe-milikan lainnya dan rekaman asli atau salinannya dengan

370

(2)


Traktat WIP O Pertunjukan dan Rekaman Suara

persetujuan produserrekaman suara. Pasal 13 Hak Penyewaan

Article 13 Right of Rental (1) Producers of phonograms shall enjoy the (1 ) exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their phonograms, even after distribution of them, by or pursuantto, authorization by the producer.

(2)

Para produser rekaman suara mempunyai hak ekslusil untuk memberikan ijin atau emlarang orang lain untuk menyewakan seca ra komersial rekaman asli atau salinannya, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuan si produser.

Notwithstanding the provisrons of (2) Meskipun ketentuan dalam butir (1) demikian, Negara Peserta yang pada paragraph (1), a Contracting Party that, on tanggal15 April 1994 telah mempunyai dan April 15, 1994, had and continues to have masih menerapkan sistempembagian hasil in force a system of equitable remuneration (remunerasi) yang waiar bagi produser of producers of phonograms for the rental rekaman suara untuk menyewakan secara of copies of their phonograms, may komersial rekaman asli atau salinannya, maintain that system provided that the dapat tetap melanjutkan sistem tersebut commercial rental of phonograms is not sepanjang penyewaan tersebut tidak giving rise to the material impairment of the mengganggu hak eksklusif produser unluk exclusive rights of reproduction of menggandakan rekamannya. producers of phonoqrarns .u Article 14 Right of Making Available of Phonograms

Pasal 14 Hak untuk Menyediakan Rekaman Suara

Producers of phonograms shall enjoy the

exclusive right of authorizing the making

. available to the public of their phonograms, by

wire or wireless means, in such a way that

members of the public may access them from a

place and at a time individually chosenby them.

Para produser rekaman suara mempunyai hak ekslusi f untuk memberi kan ijin atau melarang orang lain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakaUumum dengan mengguna kan peralatan kabel atau tanpa kabel , dengan sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat menikmalinya dari lempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

CHAPTER IV

COMMON PROVISIONS

BAS IV

KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT

UMUM

Pasal 15

Hak Remunerasi untuk Penyiaran dan Penyampaian Kepada Masyarakat

Article 15

Rightto Remuneration for Broadcasting and

Communication to the Public

(1) Performers and producers of phonograms .(1 ) Para pelaku dan produser rekaman suara shall enjoy the right to a single equitabl e berhak atas suatu bagian tertentu


371

"


remuneration for the direct orindirect use of phonograms published for commercial purposes for broadcasting or for any communication to the public.

(remunerasl) yang wajar untuk penggu naan baik yang secara langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara yang diedarkanlditerbitkan untuk tujuan ko mersial, baik dalam bentuk siaran maupun dalam segala bentuk penyampaian lainnya kepada masyarakal.

(2) Contracting Parties may establish in their (2) national legislation that the single equitable remuneration shall be claimed from the user by the performer or by the producer of a phonogram or by both. Contracting Parties may enact national legislation that, in the absence of an agreement between the performer and the producer of a phonogram, sets the terms according to which performers and producers of phonograms shall share the single equitable remuneration .

Negara-negara Peserta dapat menetap kan dalam peraturan perundang-undang an nasionalnya bahwa suatu bagian tertentu (remunerasl) yang wajar tersebut harus dimintakan kepada pemakai oleh si pelaku ataupun oleh produser rekam-an suara, atau keduanya. Negara-negara Peserta dapat mengundangkan peraturan perundang-undangan nasianal yang, bila tidak dipe~anjikan sebelumnya, ber-isi syarat-syarat dan ketenluan-ketenluan tentang pembagian remunerasi yang wajar anlara para pelaku dan para produser rekaman suara.

(3) Any Contracting Party may, in a notification (3) deposited with the Director General of WIPO, declare that it will apply the provisions of paragraph (1) only in respect of certain uses, or that it will limit their application in some other way, or that it will not apply these provisions at all.

Seliap Negara Peserta dapat menyalakan, dalam suatu nolifikasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal WIPO, bahwa negara lersebut akan menerapkan ketentuan ayal (1) di atas hanya untuk pemakaian lertentu, atau akan membatasi penerapannya dengan cara lain, atau tidak akan menerapkan sarna sekali ketenluan ketentuan ini

(4) For the purposes of this Article, (4) phonograms made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published far commercial purposes.Jl.Jl

Sejalan dengan tujuan Pasal ini, penger lian bahwa rekarnan suara dianggap tersedia bagi masyarakaUumum baik dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel sedemikian rupa sehingga anggota masyarakal dapat menikmatinya dan tempar dan pada waktu yang mereka pilih sendri adalah jika rekaman tersebut telah dipublikasi-kan sebelumnya untuk tujuan komersial.

372


Traktat WIPO Pertunjukan dan Rekaman Suara Pasal 16

Pembatasan dan Pengecualian

Article 16 Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national (1) legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of .phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works.

Negara-negara Peserta dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau penge cualian yang sama jenisnya sehubungan dengan peelindungan bagi pelaku dan produser rekaman suara sebagaimana ditetapkan bagi perlindungan hak cipta atas karya sastra dan karya seni. .

(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer or of ' the producer of the

Negara-negara Peserta dapat menetap kan pernbatasan-pernbatasan atau pengecualian atas hak-hak yang diatur dalam Traktat ini diterapkan untuk kasus kasus yang bersifat khusus sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar/normal karya pertunjukan atau rekaman suara, dan tidak merugikan kepenlingan yang wajar dari pelaku atau produser rekaman suara.

(2)

phonoqrarn.uu

Pasal17 Jangka Waktu Perlindungan

Article 17

Term of Protection (1) The term of protection to be granted to pertormers under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the performance was fixed in a phonogram. (2) The term of protection to be granted to producers of phonograms under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the phonogram was published, or failing such publication within 50 years from fixation of the phonogram, 50 years froni the end of the year in which the fixation was made. Article 18 Obligations conceming Technological Measures

(1)

Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pelaku menurut Traktat ini berlaku, sekurang-kurangnya, 50 tahun yang dihitung dari akhir tahun pertunjukan tersebut direkam da/am suatu rekaman suara.

(2)

Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman suara menurut Traktat ini berlaku, sekurang-kurangnya, 50 tahun yang dihitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diumumkanl diedarl
Pasal18 Kewajiban-kewajiban yang Berkaltan Dengan Langkah-Iangkah Teknologi

Contracting Parties shall provide adequate legal


373


protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by performers or producers of phonograms in connection with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their performances or phonograms, which are not authorized by the performers or the producers of phonograms concemed orpermitted by law.

Negara-negara Peserta beli<ewajiban menye diakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi .hukum yang efektif terhadap tindakan pengabaian/pengelakan atas tindakan-tindakan teknologi yang efeklif yang digunakan oleh para pelaku atau para produser rekaman suara, beli
Article 19 Obligations conceming Rights Management . Information

Pasal19 Kewajiban-kewajiban mengenai Informasi

Manajemen Hak

(1) Contracting Parties shall provide adequate (1) and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty: (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority; (ii) to distribute, import for distribution, broadcast,' communicate or make available to the public, without authority, performances, copies of fixed performances or phonograms knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, "rights management information" means infonnalion which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, the owner of

374

(2)

Negara Peserta beli<ewajiban menyedia kan sanksi hukum yang layak dan memadai untuk mengatasi tindakan tindakan seseorang yang diketahui alau terdapat cukup alasan untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut akan men dorong, memungkinkan, menunjang atau rnendukunq pelanggaran hak-hak yang diatur dalam traktat ini, yang meliputi: (i). lv1emindahkan atau mengganti informasi manajemen hak dengan tanpa ijin atau persetujuan; (ii). Dengan tanpa hak rnengedarkan, mengimpor untuk diedali

Traktat WIPO Pertunjukan dan Rekam an Suara

hak atas pertunjukan atau rekaman, atau informasi yang menyangkut persyaratan dan kondisi penggunaan karya pertunjukan atau rekaman, serta nomor kode-kode lain yang digunakan untuk menunjukan informasi, baik yang disertakan/dilampirkan pada bendai barangimedia rekarnan maupun yang tampak dalam alat yang digunakan untuk memungkinkan penggunaan karya pertunjukan atau rekaman tersebutoleh masyarakaUumum.

anyright in the perfonnance or phonogram , or information about the terms and conditions of use of the perfonnance or phonogram, and any numbers or codes that represent such infonnation, when any of these items of infonnation is attached to a copy of a fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making available of a fixed performance or a phonogram to the puolic.u

Fonnalities

Article 20

Pa sal 20

Formalitas

The enjoyment and exercise of the rights provided for in lhis Treaty shall not be subject to any formality.

Pelaksanaan dan pemanfaatan hak-hak yang ditentukan dalam Traktat ini tidak harus mematuhi persyaratan formal apapun.

Article 21

Pasal 21

Reservasi

Reservations

Subject to the provisions of Article 15(3), no Mematuhi ketentuan-ketentuan dari Pasal 15 (3), reservations to this Treaty shall be pennitted. reservasi terhadap Traktat ini tidak diperbolehkan.

Article 22

Pasal22

Application in Time

Penerapan Waklu Berlaku

(1) Contracting Parti es shall apply the (1) provisions of Article 18 of the Beme Convention, mutatis mutandis, to the rights producers of of perfonners and phonograms provided for in this Treaty.

Negara-negara Peserta haru s menetapkan ketentuan-ketenluan Pasal 18 dari Konvensi Bem, secara mutatis mutandis, terhadap hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara yang ditentukan dalam Traktat ini.

(2) Notwithstanding paragraph (i), a (2) Contracting Party may limit the application of Article 5 of this Treaty to performances which occurred after the entry into force of this Treaty for that Party.

Meskipun ayat (1) demikian, Negara Peserta dapat membatasi penerapan Pasal 5 dari ..Traktat ini terhadap pertunjukan pertunjukan yang berlangsung setelah berlakunya Traktat in; bagi Negara Peserta tersebul.

Article 23

Provisions on Enforcement of

Rights


Pasal 23

Ketentuan-ketentuan mengenai

Penegakan Hukum

375

Kompilasi Konvensi Interna sion al HKI Yang Oira tifikas i Indonesia

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(1)

Peserta melakukan Negara-negara langkah-I angkah yang diperlukan untuk memaslikan penerapan Traktat ini, sesuai dengan sistem hukum negaranya masing masing.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to perrnl t effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including remedies to prevent expeditious infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

(2)

Negara-negara Peserta hams memasUkan bahwa produser penegakan hukum yang tersedia dalam peruncanq-undercan rnereka yang merupakan tindakan efektif untuk mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran hak yang dliindungi oleh Traklat ini, termasuk langkah-I angkahyang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran lebih jauh.

CHAPTER V ADMINISTRATIVE AND FINAL CLAUSES .

BABV KLAUSULAADMINISTRATIF AND KLAUSULA AKHIR

Article 24 Pasal24

Assembly

Majelis (1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly. (1) (b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by altemate delegates, advisors and experts. (b) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask WIPO to grant financial assistance to facili tate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy. (2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and opera tion of thi s

376

(a) (b)

(c)

(2) (a)

Negara-negara peserta memiliki suatu Majelis. SeUap negara anggola diwakili oleh satu delegasi yang dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat, dan para pakar. Biaya setiap delegasi akan ditanggung oleh Negara Peserta yang · menunjuknya. Majelis dapat meminta kepada WI PO untuk memberikan bantuan keuangan untuk memfasilitasi partisipasi dele gasi dari Negara-negara Pc;;;,;, :ci y~ ng te.gclciig negara berkem-bang.

Majelis tersebut mengurusi soal-soal yang berkenaan dengan pengadministrasian dan pengem bangan, serta penerapan dan


Trakta! WIPO Pertunjukan dan Rek aman Suara

Treaty. (b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 26(21 in respect of the admission of certain intergovernmental orga-nizations to become party to thisTreaty. (c) The Assembly shall decide the convoca tion of any diplomatic conference for the revi sion of thi s Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WI PO for the preparation of suc h diplomatic conference.

(c)

operasionalisasi Traklat. Majelis akan melakukan fung si sebagaimana diatur Pasal 26(2) dalam hal apabila ada lembaga lembaga intemasional masuk sebagai anggota. Majelis akan memuluskan pertemuan konferensi diplomatik untuk merevisi . Traktat lni dan memberikan pelunjuk petunjuk penting kepada Direktur Jenderal WIPO untuk persiapan konferensi diplomatik tersebut.

(3) (a)

Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name. (b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may parti cipate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member Stales which are party 10 this Treaty. No such inter-govemmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vole and vice versa.

(3)

(a) Seti ap Peserta yang benupa negara memiliki satu suara dan memilih atas namanya sendiri. (b) Setiap Peserta yang benupa lem baga intemasional dapat berpartisi pasi dalam pemungutan suara, jika dalam hal para Negara-negara anggotanya, dengan sejumlah suara yang ada sebanding dengan jumlah Negara-negara anggota yang tergabung dalam Traktat ini. Tidak ada lembaga infemasional yang dapat mengikuti pemungutan suara jika salah satu Negara Anggotanya menggunakan hak suaranya dan sebal iknya.

(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.

(4)

Majelis akan mengadakan pertemuan dua tahun sekali yang ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO .

(5) The Assembly shall eslablish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subjecl to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

(5)

Majelis menetapkan sendiri aturan prosedur yang berlaku, termasuk menentukan jadwal sidang-sidang khu-sus, syaral-syarat dipenuhinya kuonum dan, yang berkaitan dengan ketenluan ketentuan Traktat ini, jumlah suara mayoritas yang dibutuhkan dalam pengambilan berbagai macam keputusan keputusan.

Keppres No. 74 Tahun 2004 \-

(b)

377

Kompilasi Konvensi Intern asion al HKI Yang Oiratifikasi Indonesia

Article 25 Intemational Bureau

Pasal 25 Biro Internasional

The Intemational Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks conceming the Treaty,

Biro Intemasional WIPO akan melaksanakan tugas-tugas administratif mengenai Traktat ini.

Article 26 Eligibility for Becoming Party to theTrea ty

Pasal 26 Syarat-syarat yang harus Dipenuhi untuk Menjadi Peserta Traktat ini.

(1) Any Member Sta te of W/PO may become party to this Trea ty.

(1)

Semua Negara Anggota WIPO dapat menjadi peserta Traklal ini.

(2) The Assembly may decide to admit any (2) intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Trealy and that it has been duly authorized, in accordance with its intemal procedures, to become party to this Treaty.

Majelis dapat memuluskan untuk mengizinkan organisasi anlar-pemerinlah yang memiliki kornpetensi mengenai hal hal yang tercakup dalam Traktal ini dan mempunyai perangka t hukum sendiri yang mengikat semua Negara Anggotanya, serta telah diberikan kuasa penuh sesuai dengan prosedur internal organisasi tersebut, untuk menjadi peserta Traklal ini.

(3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Trealy, may become party to this Trealy.

Komunitas Eropa, yang telah membuat pemyataan sebagairnana dimaksud dalam ayat sebelumnya, dalam Konferensi Diplomatik yang telah r'nenyetujui Traktat ini, dapat menjadi peserta Traklat inL

(3)

Article 27 Rights andObligations under the Trealy

Pasal27 Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban menurut Traktat

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assumeall of the obligations under this Treaty.

Mematuhi kelentuan-ketentuan khusus yang bertentangan dengan Trakat ini, masing-masing Negara Peserta memiliki semua hak dan memikul kewaj iban-kewajiban menurut Traklal ini.

Article 28 Signature of the Treaty

Pasal 28

Penandatangani Traktat

This Treaty shall be open for signature until December 31 , 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community,

Traktat ini lerbuka unluk penandatangani sampai tanggal 31 Oesember 1997 oleh semua Negara Anggota WIPO dan oleh Komunitas Eropa.

378

WIPO Performanc es and Phonograms Treaty 1996

,"

Traklal WIPO Peltunjukan dan Rekaman Suara

• I

Article 29

Entry into Force of the Treaty

Pasal 29 Pemberlakuan Traklal

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification' or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Traktat ini mulai berlaku liga bulan selelah 30 instrumen ratifikasi atau aksesi disampaikan kepada DireKtur Jenderal WIPO.

Article 30 Effective Date of Becoming Party to the Treaty

Pasal 30

Tanggal Mulai Berlakunya Keanggotaan dalam

Traktat

Traktat in; mengikal: This Treaty shall bind.· (i) the 30 States referred to in Article 29, from (i) 30 negara sebagaimana dimaksud dalam the date on which this Treaty has entered Pasal 29, sejak tanggal mulai berlakunya Traktat ini; into force; (ii) each other State from the expiration of (ii) Masing-masing Neqara, terhitung dan berakhimya waktu 3 (tiga) bulan sejak three months from the date on which the State has deposited its instrumentwith the Negara tersebut menyerahkan/me-nyimpan Director General of WIPO; instrumen notifikasinya kepada Direktur (iii) the European Community, from the Jenderal WIPO; expiration of three months after the deposit (iii) Komunilas Eropa, terhitung dan berakhimya waktu 3 (tiga) bulan sejak of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after penyerahan instrumen ratifikasi atau the entry into force of this Treaty according aksesinya, jika lnsuumen tersebut to Articl e 29, or, three months after the diserahkan selelah berlakunya traktat in; entry into force of this Treaty if such sebagaimana dimaksud Pasal 29, atau, 3 instrument has been deposited before the (tiga) bulan setelah berlakunya lraktat ini entry intoforce of this Treaty; jikainslrumen tersebut diserahkan sebelum (iv) any other intergovemmental organization berlakunya traktat ini; that is admitted to become party to this (iv) Organisasi anlar-pernerintah lain yang disetujui untuk menjadi peserta Traktat ini, Treaty, from the expiration of three months terhilung dan berakhimya waktu 3 (tiga) after the deposit of its instrument of bulan sej ak penyerahanl penyim-panan accession . instrumen notifikasi. Article 31

Denunciation of the Treaty

Pasal31

Pengunduran Din dan Traklat

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date onwhich Ihe Director General of WIPO received the notification.

Negara Peserta dapal mengundurkan din dan Traktat ini dengan menyampaken notifikasi yang dilujukan kepada Direktur Jenderal WIPO. Pengunduran din tersebut berlaku satu tahun sejak tanggal diterirnanya notifikasi oleh Direktur Jenderal WIPO.

Keppre s No. 74 Tahun 2004

"

379

Kompilasi Konv ensi Intern asional HKI Yang Oiralitika si Indonesia

Article 32 Languages of the Treaty

Pasal 32 Bahasa yang DigunakandalamTraktat

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, theversions in all these languages being equally authentic.

(1)

(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be (2) established by the Director General of. WIPO on therequest of an interested party, after consultation with all the interested parties. Forthe purposes of this paraqraph, 'interested party" means any Member State of WIPO whoseofficial language, or one of whose official languages, is involved and the European Community, and any other intergovemmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.

Traktat ini ditandatangani dalam satu naskah asli berbahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia,1 dan Spanyol dalam Versi yang sama.

Naskah resmi dalam bahasa selain yang dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO berdasari
Article 33 Depositary

Pasal 33 Tempat Penyimpanan Traktat

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.

Traktat ini disimpan oleh Direktur Jenderal WIPO.

380


WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION PERFORMANCES AND PHONOGRAMS TREATY

Recommend Documents