WORK CENTERED ANALYSIS PADA PELAYANAN ONLINE PERIZINAN USAHA INDUSTRI KABUPATEN BOGOR, TANGERANG, DAN BEKASI
HERLY NURRAHMI
SEKOLAH PASCARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Work Centered Analysis pada Pelayanan Online Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Bogor, Juli 2012
Herly Nurrahmi NIM G651100241
© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
WORK CENTERED ANALYSIS PADA PELAYANAN ONLINE PERIZINAN USAHA INDUSTRI KABUPATEN BOGOR, TANGERANG, DAN BEKASI
HERLY NURRAHMI Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Rindang Karyadin S.T, M. Kom
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor pokok
: Work Centered Analysis pada Pelayanan Online Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi : Herly Nurrahmi : G651100241
Disetujui, Komisi Pembimbing
Dr. Yani Nurhadryani S.Si, M.T. Anggota
Ir. Meuthia Rachmaniah, M.Sc. Ketua
Diketahui,
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komputer
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr.Yani Nurhadryani S.Si, M.T.
Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.
Tanggal Ujian: 25 Mei 2012
Tanggal Lulus:
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Februari 1987, dari pasangan Bapak Drs. R. Joko Harianto M.Si dan Ibu Osmaili sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 28 Rawang, Padang lulus tahun 1998, pendidikan menengah pertama di MTSN Parak Lawas lulus tahun 2001, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Padang lulus tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur masuk Ujian Seleksi Masuk UGM (USM) pada Program Studi Fisika. penulis memperoleh gelar sarjana pada tahun 2010. Selama mengikuti program S1, penulis menjadi anggota Komunitas Fisika (KF) Gadjah Mada (Gama).
PRAKATA Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Work Centered Analysis Pada Pelayanan Online Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi” dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ir. Meuthia Rachmaniah M.Sc dan Dr. Yani Nurhadryani S.Si, M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada suami, ibunda, ayah, herly nurrahma, butsainah fadhilah, rekan-rekan S2 Ilkom angkatan 12, serta seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki tesis ini. Atas perhatian penulis ucapkan terima kasih.
Bogor, Juli 2012
Herly Nurrahmi
ABSTRACT HERLY NURRAHMI. Work Centered Analysis of Online Services Development Industrial Business License at Bogor, Tangerang, and Bekasi Regency. Supervised by MEUTHIA RACHMANIAH, and YANI NURHADRYANI. The development of information and communication technologies has delivered a model of public services through e-Government. The aims of this study was to analyse business process of industrial business license at Regency of Bogor, Tangerang, and Bekasi, and to develop business process formula by using application template in general. The background of this study was because of the difficulties encountered for businesses to apply for industries licensing. Those difficulties for example the application process was not effective, efficient and transparent. The method of work centered analysis was used to analyse the business process of industrial business licensing service. Meanwhile, the waterfall method was used to develop application template. By using work analysis framework, it can be observed the part of system in industrial business license system that can be computerized by online application template. The proposed business process of industrial business license consists of six parts: information, administrative verification, document validation, technical verification, processing, and validation. Improvement process were done by eliminating the process of taking registration form, creating invitation letter to the technical team, creating agency notes, discussion of results from field visit, correction license format, elimination of approval sign, and elimination recording. The application template that has been developed based on e-Government was expected to improve business license services performance efectively, efficiently, and transparantly that accordance with the objectives of good governance. application template of Industrial business license can be used as registration and disposition facilities.
Keywords: e-Government, Industrial business license, Business process, Template application
xi
RINGKASAN HERLY NURRAHMI. Work Centered Analysis pada Pelayanan Online Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dibimbing oleh MEUTHIA RACHMANIAH, dan YANI NURHADRYANI. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-Government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan eGovernment menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. e-Government menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam, kapanpun dan dari manapun pengguna berada. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha industri, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi yaitu dengan menganalisis proses bisnis pelayanan perizinan usaha khususnya perizinan usaha industri serta mengembangkan template aplikasi. Analisis proses bisnis dilakukan dengan menggunakan metode work centered analysis (WCA), sedangkan pengembangan template aplikasi menggunakan metode Waterfall. Analisis proses bisnis menggunakan enam komponen kerangka work centered analysis (WCA) yakni, konsumen, produk, proses bisnis, pelaku, informasi, dan teknologi. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode work centered analysis (WCA) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi masing-masing terdapat perbedaan antara tiap komponen yang pada dasarnya mempunyai fungsi kerja yang sama. Pada sistem perizinan usaha industri manual terdapat proses validasi dan pengecekan lapangan pendaftaran yang. Pada sistem perizinan usaha industri yang terotomatisasi berupa adanya pendaftaran online, disposisi online, upload dokumen permohonan, pengiriman status proses permohonan secara online, dan integrasi proses pendaftaran sampai keluarnya izin, Formulasi proses bisnis yang diusulkan dilakukan berdasarkan hasil analisis proses bisnis keseluruhan. Usulan formulasi proses bisnis pada izin usaha industri dapat dibagi menjadi enam bagian yakni, informasi, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, validasi data, pengolahan, dan pengesahan. Perbaikan proses dilakukan dengan menghilangkan proses pengambilan formulir pendaftaran, pembuatan surat undangan kepada tim teknis, pembuatan nota dinas, pembahasan hasil kunjungan lapangan, pemeriksaan format izin, penghapusan paraf, dan penghapusan pencatatan. Template aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman Hypertext Markup Language (PHP). Template aplikasi perizinan usaha industri dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pendaftaran dan disposisi. Template aplikasi juga dapat link pada website Badan Pelayanan Perizinan dengan menginstal pada web server. Diharapkan adanya fitur khusus untuk memungkinkan adanya interaksi yang lebih luas dengan pemohon perizinan usaha industri dan sistem
xii
keamanan. Dari segi legalitas diharapkan adanya fitur tanda terima untuk proses pendaftaran dan disposisi untuk melegalkan proses yang telah dilakukan. Kata kunci: perizinan usaha industri, e-Government, work centered analysis.
xiii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 4 Ruang Lingkup Penelitian .............................................................................. 4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 4 TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................................... 7 Penelitian Sebelumnya ................................................................................... 7 Definisi, Konsep, Manfaat dan Model Tahap e-Government ........................ 7 Pelayanan publik .......................................................................................... 12 Perizinan....................................................................................................... 13 Kebijakan e-Government di Indonesia ......................................................... 14 Kajian Perkembangan Perizinan di Indonesia.............................................. 15 Perkembangan e-Government di Indonesia ................................................. 16 Proses Bisnis ................................................................................................ 17 Metode Pengembangan Sistem .................................................................... 19 Kerangka Penelitian ..................................................................................... 21 Pengumpulan Data dan Informasi ................................................................ 21 Analisis Sistem ............................................................................................. 22 Formulasi Proses Bisnis ............................................................................... 23 Rekomendasi Template ................................................................................ 23 HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 25 Data dan Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi ................................................................................. 25 Analisis Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi ........................................................................................................... 32 Rekomendasi Template Perizinan Usaha Industri........................................ 46 Analisis Template Usulan ............................................................................ 46 Desain Template Usaha Industri .................................................................. 50 Pembuatan sistem (code) Template Perizinan Usaha Industri ..................... 53 Uji Coba Template Perizinan Usaha Industri ............................................... 53 Penggunaan dan Pemeliharaan Sistem ......................................................... 54
xiv
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................59 LAMPIRAN ...........................................................................................................65
DAFTAR TABEL Halaman 1 Tahapan e-Government World Bank ................................................................. 11 2 Tahapan e-Government Gartner Group .............................................................. 12 3 Tahapan e-Government United Nations ............................................................. 12 4 Perbandingan Komponen Work Centered Analysis pada Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi .............................................. 39 5 Usulan Sistem Otomatisasi dan Sistem Manual................................................. 46 6 Identifikasi fungsi-fungsi yang diuji .................................................................. 54
xiv
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Elemen dalam Work Centered Analysis (Alter, 1996) ...................................... 19 2 Model Waterfall (Pressman, 2005) .................................................................... 19 3 Alur Proses Penelitian ........................................................................................ 21 4 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor .................................................................................................. 25 5 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor .................. 26 6 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ........................................................................................... 27 7 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang (Perbup, 2010) ....................................................................................................... 28 8 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.................................................................................................. 30 9 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi ... 31 10 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor ..................................................................................................................... 34 11 Usulan Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Tangerang.............................................................................................................. 35 12 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bekasi .................................................................................................................... 37 13 Analisis Proses Bisnis Sistem Izin Usaha Industri menggunakan Kerangka Work Centered Analysis (WCA) .......................................................................... 48 14 Diagram Konteks Sistem Izin Usaha Industri ................................................. 50 15 Desain user interface halaman Utama .............................................................. 52 16 Struktur Menu Admin ...................................................................................... 52 17 Struktur Menu Pemohon .................................................................................. 52 18 Entity Relation Diagram (ERD) ...................................................................... 53 19 Halaman Administrator .................................................................................... 56
xv
xv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 Gambar Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi... 67 2 Standard Operation Procedure (SOP) ............................................................... 68 3 Formulir Pendaftaran Perizinan Usaha Industri ................................................. 71 4 Data flow Diagram Level 1................................................................................. 90 5 Data Flow Diagram Level 2 ............................................................................... 91 6 Usulan Flowmap Perizinan Usaha Industri ....................................................... 92 7 Tampilan Menu Template Perizinan Usaha Industri .......................................... 93 8 Tabel Rancangan Database ................................................................................ 99 9 Panduan Template Perizinan Usaha Industri .................................................... 102
xvi
PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang tersebut di atas. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam penguasaan Iptek, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam tujuan dan arah Pembangunan Nasional, salah satunya yaitu pada Bidang Iptek. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-Government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan kaku dapat dieliminir melalui pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. eGovernment menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam, kapanpun dan dari manapun pengguna berada. Pemerintahan 24 jam mengacu pada integrasi dari layanan publik pada masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik (Tambouris, 2001). Bisnis dan pemerintah di seluruh dunia memanfaatkan internet untuk teknologi melayani pelanggan. Internet sebagai saluran penyampaian layanan memungkinkan kedua lembaga swasta dan publik untuk memberikan layanan mereka 24 jam, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan mereka (West, 2004). Menyadari akan besarnya manfaat e-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Pemanfaatan teknologi
2
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
transparansi
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-Government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-Government, ternyata baru pada tahap web presence (Sosiawan, 2008). Salah satu departemen yang telah sukses melaksanakan e-Government adalah Departemen Keuangan. Pelaksanaan eGovernment di lingkungan Departemen Keuangan melakukan layanan secara terintegrasi, baik lewat internet maupun lewat jaringan komputer (Juliarta, 2012) Rekonstruksi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca terselenggaranya otonomi daerah. Instrumen desentralisasi turut mengubah pengelolaan sumber daya lokal sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pusat pada daerah otonom untuk lebih mandiri. Pelayanan pendukung dari aktivitas usaha seperti izin usaha, kepastian hukum, dan iklim usaha yang kondusif pun peranannya tidak lagi tersentralisasi pada pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah kini diharapkan menjadi aktor lokal dalam menciptakan sistem perizinan yang mendukung mekanisme kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya daerah bagi kemaslahatan masyarakat lokal. Setelah sebelas tahun kebijakan desentralisasi bergulir sebagai wahana perubahan bagi daerah, gradasi tingkat kesejahteraan dan efektivitas pelayanan di daerah otonomi masih belum merata. Tujuan otonomi daerah yang diharapkan mampu menjadi katalis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal tidak tercipta secara komprehensif, justru cenderung berjalan parsial (tidak sama di setiap tempat). Indikasi ini antara lain terlihat dari ketidaksiapan beberapa pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme pelayanan perizinan usaha sebagai gerbang utama penyelenggaraan kegiatan usaha di daerah.
3
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik dan salah satu dari beberapa persoalan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Secara umum ada tiga persoalan terkait izin untuk kegiatan usaha yaitu prosedur yang berbelit, tingginya biaya, dan ketidakpastian hukum (pudyatmoko, 2008) Proses perizinan, khususnya perizinan usaha industri, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Dampak paling penting dari e-Government pada permohonan izin mengemudi adalah mempercepat proses dan kualitas layanan yang lebih baik dalam hal respon dan reliabilitas tetapi tidak dalam hal akses dan keamanan (Ramessur, 2009). Demikan pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha industri, dan mencari negara lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Di Singapura pelayanan perizinan usaha online (Online Business Licensing Service/OBLS) bertujuan mempersingkat berbagai perizinan yang dikelola oleh berbagai instansi yang diperlukan untuk menjalankan usaha di Singapura (Thomson & Koh 2010). Dari survei lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Janowski et al. pada tahun 2004, pelayanan perizinan yang menonjol di antara beberapa layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah adalah perizinan usaha (Janowski diacu dalam Ojo et al., 2007 ). Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan analisis proses bisnis pelayanan perizinan usaha khususnya usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi
dengan
menggunakan
template
perizinan
usaha
industri
untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, kecepatan, ketepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Analisis proses bisnis akan dilakukan dengan menggunakan work centered analysis (WCA). WCA menyediakan cara yang mudah untuk meringkas sistem kerja (Alter, 2008). Kajian proses bisnis dilakukan oleh Hughes et al. (2007) pada pemerintahan lokal dan pusat yang diubah menjadi terpusat, menghasilkan fungsi pemerintahan yang baik,sedangkan fungsi masyarakat masih kurang. Badan Pelayanan Perizinan dipilih karena
4
memberikan pelayanan dalam bidang usaha industri. Penelitian ini dilakukan dari segi proses bisnis karena berdasarkan pada Permenpan No. 12 tahun 2011 yang menyangkut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi proses bisnis dengan melakukan penyederhanaan proses (streamlining/simplification), penghilangan proses yang tidak perlu (elimination), pembuatan proses yang sama sekali baru, pengotomatisasian proses (automation). Kabupaten Bogor, Bekasi dan Tangerang dipilih sebagai objek penelitian ini karena merupakan penyangga daerah DKI Jakarta (Inpres No. 13 tahun 1976) dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 mengenai Botabek (Bogor Tangerang Bekasi) sebagai Kawasan Strategis Nasional karena wilayah tersebut mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional dari sektor ekonomi. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan, sebagai berikut: 1. Melakukan
analisis
proses
bisnis
perizinan
usaha
industri
dengan
menggunakan work centered analysis (WCA); 2. Membuat formulasi proses bisnis usaha industri dengan mengembangkan template perizinan usaha industri. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut: 1. Penelitian dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi dengan fokus pembahasan dari segi aspek proses bisnis pada perizinan usaha industri; 2. Work Centered Analysis (WCA) sebagai metode analisis proses bisnis pada perizinan usaha industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat, sebagai berikut: 1. Hasil analisis yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal proses e-Government penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha industri secara online;
5
2. Usulan proses bisnis untuk perizinan usaha industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi agar pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan.
6
TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Sebelumnya Penelitian terkait e-Government dilakukan oleh Tambouris (2001) yang melakukan kajian usulan dari sistem platform Governmental Markup Language (GML). GML akan menjadi aplikasi Extensible Markup Language (XML) untuk mendukung life-event dan akan dipromosikan sebagai standar untuk mendukung interoperabilitas antara portal nasional dan instansi pemerintahan lain yang menyediakan konten ke portal. Penelitian pada pelayanan perizinan usaha online (Online Business Licensing Service/OBLS) dilakukan oleh Thomson & Koh pada tahun 2010, yang menghasilkan usulan konseptual tentang multi-agensi pada lembaga terkait perizinan usaha. Penelitian ini menghasilkan kajian keberhasilan pelayanan perizinan usaha online (Online Business Licensing Service/OBLS) dari segi biaya dan kenyamanan. Penelitian lainnya terkait layanan perizinan juga dilakukan oleh Ramessur (2009). Penelitian ini membahas mengenai eGovernance dan Online Public Services dengan studi kasus pemerintahan Mauritania. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Governance telah meningkatkan penyediaan layanan e-service dalam segi informasi yang lebih jelas, kualitas baik, layanan modern dan proses yang cepat tetapi masih kurang dari segi keamanan. Definisi, Konsep, Manfaat dan Model Tahap e-Government Perkembangan teknologi informasi telah membuka cakrawala baru dalam memperbaiki sistem pemerintahan tradisional yang boros biaya, tidak efisien, dan lambat, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman (Yong, 2003). Saat ini pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Transformasi dari government 1.0 ke government 2.0 selain dapat memperbaiki sistem lama juga diharapkan untuk lebih terbuka, transparan, dan demokratis (Lenihan, 2003).
8
Konsep e-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal tersebut dapat di lihat dari berbagai definisi di bawah ini mengenai e-Government dengan sudut pandang berbeda: 1. Bank Dunia (World Bank) 2001, mendefinisikan e-Government sebagai: “E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.” 2. United Nation Development Programme (UNDP) 2002, mendefinisikan e-Government sebagai: “E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.” (UNDPEPA, 2002). 3. Scholl (2003) menyatakan bahwa e-Government adalah semua proses warga negara dalam pemerintahan yang diselenggarakan melalui perantara jaringan komputer. 4. Nurhadryani Governance
(2009)
menyatak
dapat
diartikan
bahwa
e-Governance
sebagai
penggunaan
adalah
e-
Information
Communication Technologies (ICTs) dalam proses governance dimana terdapat banyak sektor yang terlibat (tidak hanya sector publik tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintah) serta terjadi antar level governance yang berbeda (level 1 international, regional 1, nasional, regional 2 dan local). Secara umum, e-Government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer
(G2C),
Government-to-Business
(G2B),
serta
Government-to-Government (G2G). Tujuan penerapan e-Government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Komponen tata pemerintahan yang baik (good governance) yakni responsive, transparent, partisipatory dan accountable (Dwiyanto, 2008).
9
Menurut Indrajit (2002) konsep e-Government berkembang didasarkan atas tiga kecenderungan: 1. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu (non-stop); 2. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional (konvensional) maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; 3. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya pemerintah akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut. Sementara itu pada sisi lain menurut Indrajit (2002) e-Government dianggap sebagai internet-based government (pemerintahan online yang berbasis internet). Namun, terdapat juga teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, seperti; telepon, faksimil, personal digital assistant (PDA), short message service (SMS), multimedia messaging service (MMS), jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, closed circuit television (CCTV), sistem penjejak (tracking systems), Radio Frequency Identification (RFID), indentifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi near field communication (NFC) lainnya, teknologi polling station, penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV (Television) dan radio, e-letter, fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing list, chat online, serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah sub-kategori dari e-Government spesifik seperti mobile government (m-government), ubiquitous government (u-government), dan aplikasi GIS/GPS untuk eGovernment (g-government). Oleh karena itu, maka konsep e-Government
10
sebenarnya tidak berhenti pada pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi berupa internet saja tetapi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi lain atau terpadu yang ikut mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menuju pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Efisiensi terdiri atas dua elemen yaitu waktu dan biaya (Tjahjono, 2009). Efisiensi waktu sebagai proses peningkatan kecepatan melalui standarisaasi, digitalisasi dan otomasi disamping pemrosesan informasi yang lebih cepat dimana meningkatan efisiensi waktu. Efisiensi biaya terdiri dari biaya yang sulit untuk diukur (intangible cost) dan biaya yang bisa diukur (tangible cost). Dampak teknologi informasi komunikasi (TIK) terhadap biaya yang sulit diukur berupa berkurangnya sosialisasi, penurunan moral dari dampak penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan internet. Tangible cost contohnya adalah biaya hardware, software, dan layanan telekomunikasi. Disamping biaya, teknologi informasi komunikasi (TIK) juga berdampak pada manfaat (benefit), baik berupa manfaat yang mudah dihitung (tangible benefit) maupun manfaat yang sulit dihitung (intangible benefit). Dengan demikian maka dapat diperoleh suatu karakteristik konsep e-Government sebagai berikut (Indrajit, 2002): 1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); 2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); 3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan. Dari konsep yang komprehensif di atas maka diketahui beberapa manfaat dari pelaksanaan e-Government antara lain (Indrajit, 2002): 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN); 3. Mengurangi secara signifikan biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
11
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumbersumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Proses menuju e-Government adalah proses evolusi yang terdiri atas beberapa tahap atau fase-fase pengembangan. Beberapa tulisan analitik telah dilakukan oleh Gartner Group, World Bank maupun United Nations (PBB). Masing-masing lembaga ini menyusun suatu konsep model tahapan e Government. Ketiga model tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Model World Bank Tahapan yang didefinisikan oleh World Bank merupakan model yang paling sederhana. Model ini mengukur derajat interaksi yang diciptakan dari sistem (situs web) yang dimiliki oleh pemerintah. Bentuk-bentuk keterlibatan ini seragam dengan model tahapan klasik yang banyak dikutip tentang evolusi situs web di dunia komersial. Tiga tahap tersebut adalah (a) Publish, (b) Interact, (c) Transact (Andersen & Henriksen, 2006). Tabel 1 Tahapan e-Government World Bank Tahap 1 Publish Publikasi informasi
Tahap 2 Interact Komunikasi dua arah (email)
Tahap 3 Transact Transaksi pelayanan online
2. Model Gartner Group Model Gartner menambah tahap keempat sebagai suatu tahapan akhir yang mentransformasikan
birokrasi pemerintahan
untuk menghasilkan
kualitas
pelayanan publik yang lebih baik. Tiga tahap awal model Gartner selaras dengan tiga tahap pada model World Bank. Empat tahapan tersebut adalah: (a) Presence, (b) Interaction, (c) Transaction, (d) Transformation (Baum & Di Maio, 2000)
12
Tabel 2 Tahapan e-Government Gartner Group Tahap 1 Presence Keberadaan situs web
Tahap 2 Interaction Kemampuan melakukan navigasi dengan bantuan fasilitas search engine
Tahap 3 Transaction Layanan secara online
Tahap 4 Transformation Pelayanan satu pintu
3. Model United Nations (PBB) Model ini merupakan model yang dipakai oleh Badan Administrasi Pemerintahan PBB, (Division for Public Administration and Development Management, UNPAN) untuk mengklasifikasikan tahapan e-Government dari negara-negara yang disurvei dalam laporan tahunannya tentang “E-Government Readiness Report”. Dalam model ini tahapan awal dipecah menjadi dua tahap yaitu: tahapan “Presence A” yang masih sangat sederhana (disebut sebagai tahap Emerging) dan tahapan “Presence B” dengan fitur-fitur tambahan yang lebih kompleks (disebut sebagai tahap Enhanced). Secara keseluruhan tahapan dalam model PBB ini dibagi menjadi lima tahapan yaitu: (a) Emerging, (b) Enhanced, (c) Interaction, (d) Transactional, (e) Seamless (Andersen & Henriksen, 2006). Tabel 3 Tahapan e-Government United Nations Tahap 1 Emerging Situs web
Tahap 2 Tahap 3 Enhance Interactive Kemunculan Interaksi dua situs web arah semakin meluas
Tahap 4 Transactional Pelayanan online
Tahap 5 Seamless Layanan yang terintegrasi
Pelayanan publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenpan, 2003). Sedangkan menurut Ojo et al. (2007) pelayanan publik merupakan layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada customer (masyarakat) dan stakeholder. Pelayanan publik dapat diberikan pada tingkat maturity
13
(kematangan) yang berbeda, dari mulai informasi prosedur layanan, adanya dukungan online untuk download dan upload formulir dan dokumen pendukung serta untuk layanan transaksi. Pelayanan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok (Kemdagri, 2008) yaitu : 1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik; 2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik; 3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dihasilkan publik. Pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan pola-pola sebagai berikut : 1. Fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; 2. Terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
pelayanan
berdasarkan
pelimpahan
wewenang
dari
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan; 3. Terpadu Satu Atap, merupakan penyelenggaraan layanan oleh beberapa Kantor/Dinas/Badan yang membuka loket secara bersama-sama; 4. Terpadu Satu Pintu, merupakan penyelenggaraan terpadu yang seluruh prosesnya dilakukan dalam satu lokasi dan dikoordinasi oleh satu Kantor/Dinas/Badan; 5. Gugus Tugas, yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi layanan tertentu. Perizinan Menurut Kemdagri Nomor 20 Tahun 2008, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi lain perizinan
14
menurut Ojo et al. (2007) adalah layanan yang memberikan berbagai macam hak akses pemerintahan kepada warga negara, bisnis, dan asosiasi. Perizinan memungkinkan suatu penggunaan layanan yang lebih luas dari sarana untuk merancang strategi bisnis dan relasi (Gangadharan & Andrea, 2011). Kebijakan e-Government di Indonesia Kebijakan Pengembangan dan Strategi e-Government terdapat pada Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment yang berisi: “Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun tingkatan e-Government menurut Inpres nomor 3 Tahun 2003, yakni : 1. Tingkat 1: Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya warnet dan lain-lain; 2. Tingkat 2: Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; 3. Tingkat 3: Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain; 4. Tingkat 4: Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat interagency relationship (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C ) yang terintegrasi. Menurut panduan dari Kominfo (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah (pemda) mencakup: 1. Selayang Pandang.
15
Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan pemerintahan daerah (pemda) bersangkutan (sejarah, moto, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi, dan misi). 2. Pemerintahan Daerah Menjelaskan struktur organisasi yang ada di pemda bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. 3. Geografi Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numerik atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya. 4. Peta Wilayah dan Sumberdaya Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna. 5. Peraturan/Kebijakan Daerah Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas. 6. Buku Tamu Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemda bersangkutan. Kajian Perkembangan Perizinan di Indonesia Salah satu jenis pelayanan publik yang memiliki indikasi buruk dalam penyelengaraannya adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan selama ini dianggap
sebagai
salah
satu
faktor
penghambat
masuknya
investasi
(Kurniasih&Anwaruddin, 2007). Hal tersebut tercermin dari banyaknya jumlah
16
tahapan untuk memulai bisnis di Indonesia yaitu mencapai 12 tahapan. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis mencapai 151 hari atau yang terlama kedua di Asia. Buruknya kinerja pelayanan perizinan oleh birokrasi bukan saja terjadi di tingkat nasional tapi yang paling krusial justru di tingkat daerah. Seiring dengan otonomi daerah, bentuk kebijakan yang paling popular di tingkat daerah adalah perizinan. Perizinan di satu sisi merupakan wujud nyata kewenangan daerah dan di sisi lain merupakan sumber pendapatan daerah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik,namun sampai pada tataran pemerintahan daerah masih belumdirespons secara optimal. Perkembangan e-Government di Indonesia Dinamika
pemerintahan
di
Indonesia
sangat
berpengaruh
dalam
perkembangan e-Government Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi eGovernment, data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), menunjukkan bahwa Indonesia baru memiliki: 1. 6.788 domain go.id (Pandi, 2012); 2. 399 website pemerintah daerah (pemda) Kabupaten (Kemdagri, 2010); 3. 98 website pemerintahan daerah (pemda) Kota (Kemdagri, 2010) Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-Government untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-Government seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, dan Pemkab Malang. Sementara itu jumlah pelanggan dan pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia. Hingga akhir 2007 berbagai data yang dikompilasi Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan jumlah pelanggan internet masih pada kisaran 25 juta. Rendahnya penetrasi internet ini jelas bukan suatu kondisi yang baik untuk mengurangi
17
lebarnya kesenjangan digital (digital divide) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan Internasional. Banyak orang menganggap apabila suatu Kota atau Kabupaten berhasil melakukan Pelayanan Publiknya berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), maka untuk Kota/Kabupaten lain bahkan pelayanan pemerintahan lainnya pasti berhasil. Kenyataan tidak sesederhana itu karena karakteristik Kabupaten-Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota yg lain berbeda. Otonomi daerah ada plus minus nya bagi jalannya pemerintahan. Demikian pula dampaknya terhadap pembangunan e-Government didaerah maupun dipusat. Tidak mudah untuk mengintegrasikan Sistem aplikasi sebagaimana blue print sistem aplikasi eGovernment yang sudah dibuat 2004 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Adanya
Dewan
Teknologi
Informasi
Komunikasi
Nasional
(DeTIKNas) yang sudah dibentuk satu setengah tahun yang lalu, belum terasa kiprahnya bagi pembangunan e-Government di daerah-daerah (Provinsi maupun pemerintah
kabupaten/Kota).
Semula
Komunitas
Teknologi
Informasi
Komunikasi (TIK) sangat berharap keberadaan DeTIKNas akan menjadi Akselerator pembangunan e-Government di Indonesia. Ternyata belum..Beberapa contoh dalam hal ini Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Single Identity Number (SIN) yang sejak 2004 sudah dicanangkan. Hal ini juga terungkap pada evaluasi 1 tahun DeTIKNas. Kalaupun ada pemerintah kabupaten/Kota yang menonjol e-Government nya. Pemerintah pusat, dalam hal ini departemen departemen terkait tidak bisa banyak berharap, demikian pula pemerintah daerah yang mayoritasnya tidaklah memprioritaskan pembangunan e-Government (Usman, 2008) Proses Bisnis Proses bisnis merupakan suatu langkah ataupun aktivitas yang saling berhubungan dengan menggunakan orang, informasi dan sumber daya lainnya untuk menciptakan nilai/value suatu produk kepada internal/eksternal customer (Alter,
1996).
Pengertian
proses
bisnis
lainnya
menurut
Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) & Reformasi Birokrasi (RB) nomor 12 tahun 2011 adalah tatalaksana (business process) merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang
18
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan menurut Laudon & Laudon (2006) proses bisnis adalah suatu cara unik dalam mengorganisasi aktivitas kerja, informasi, dan pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang bernilai. Proses bisnis merupakan arus kerja konkret dari aktivitas kumpulan pengetahuan, material dan informasi. Proses bisnis pada perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika proses tersebut memungkinkan perusahaan untuk berinovasi secara lebih baik. Proses bisnis dapat juga berarti kewajiban jika didasarkan pada cara kerja yang sudah ketinggalan zaman yang menghalangi kemampuan reaktif dan efisiensi organisasi. Menurut Lindsay et al. (2003) proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang berhubungan dan terstruktur yang dilakukan oleh satu atau lebih organisasi untuk beberapa tujuan tertentu. Dalam sebuah organisasi hasil proses bisnis merupakan hasil dalam penyediaan layanan atau dalam produksi barang, bagi para stakeholder internal atau eksternal. Untuk menggambarkan bisnis proses dapat menggunakan empat perspektif antara lain (Corradini et al. , 2010): 1. Bisnis proses sebagai mesin deterministik; 2. Bisnis proses sebagai sistem dinamis yang kompleks; 3. Bisnis proses interaksi umpan balik; 4. Bisnis proses sebagai konstruksi sosial. Untuk memahami suatu proses bisnis maka dapat digunakan Work Centered Analysis yang melihat proses bisnis merupakan dari sebuah sistem. Work Centered Analysis terdiri atas enam elemen sebagai berikut (Alter, 1996): 1. Konsumen/Pemakai, merupakan konsumen internal maupun eksternal yang memanfaatkan keluaran (output) dari proses bisnis; 2. Produk, merupakan keluaran (output) dari proses bisnis; 3. Proses bisnis, merupakan langkah atau aktivitas yang menggunakan orang, informasi, dan sumber lainnya untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah kepada pengguna atau pemakai baik dari sisi internal maupun eksternal; 4. Participant/ pelaku, merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam sistem; 5. Informasi, merupakan informasi atau data yang ada di dalam sistem;
19
6. Teknologi, didefinisikan sebagai perangkat komputer dan telekomunikasi yang menggunakan proses bisnis. Hubungan antara keenam elemen diatas dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:
Gambar 1 Elemen dalam Work Centered Analysis (Alter, 1996) Metode Pengembangan Sistem Pengembangan sistem yang digunakan adalah pendekatan model waterfall. Waterfall dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada (Pressman, 2005). Di bawah ini adalah representasi model proses waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembangunan sistem informasi.
Gambar 2 Model Waterfall (Pressman, 2005) Pada Gambar diatas terlihat empat tahapan model waterfall yakni, analisis sistem (analysis). Pada tahap analisis dilakukan proses analisis pada sistem, yang dapat berupa analisis terhadap kebutuhan data dan informasi yang harus dipenuhi, analisis terhadap upaya pengembangan, serta alternatif pemecahan masalah untuk proses pada fase-fase berikutnya. Fase selanjutnya desain sistem (design) yakni,
20
tahapan perancangan sistem berfokus pada perancangan perangkat lunak atau program (arsitektur software) dengan menentukan struktur data yang digunakan, detail algoritma prosedural serta perancangan terhadap antarmuka (design interface). Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Pada fase pembuatan sistem (coding) yakni, hasil perancangan harus diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa mesin yang dapat dibaca. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Setelah fase perancangan sistem (design) fase selanjutnya adalah pengujian sistem (testing) yakni pengujian berfokus pada logika internal perangkat lunak dan pada eksternal fungsional, yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang dibutuhkan. Pada tahap ini juga dilakukan pengetesan terhadap pengoperasian yang berujung pada kesiapan untuk diimplementasikan.
21
METODE PENELITIAN Kerangka Penelitian Pada penelitian ini, langkah yang dilakukan berdasarkan kerangka penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini:
Gambar 3 Alur Proses Penelitian Pengumpulan Data dan Informasi Dari kajian studi pustaka, selanjutnya dikumpulkan berbagai data dan informasi yang terkait dengan proses bisnis pelayanan perizinan usaha industri yang berlaku di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi dengan menggunakan metode kualitatif. Penggumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan telaah dokumen.
22
Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan Bidang Data, Pemproresan, dan Informasi untuk menggali data dan informasi mengenai aspek-aspek perizinan usaha. Observasi dilakukan terhadap struktur dan fungsi yang terkait dengan pelayanan perizinan pada struktur organisasi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Telaah dokumen dilakukan untuk penggalian data dan informasi dari berbagai dokumen baik berupa buku dan suratsurat keputusan. Data yang digunakan pada pengujian template adalah data dummy. Analisis Sistem Analisis sistem akan dilakukan dari segi proses bisnis dan pengguna. Analisis proses bisnis akan dilakukan dengan menggunakan WCA (Work Centered Analysis). Pada WCA akan terdapat enam elemen yakni pengguna, produk, proses bisnis, partisipan, informasi dan teknologi (Alter, 1996). 1. Konsumen, terdiri atas konsumen eksternal dan internal. Penguna eksternal dan internal dari sistem kerja adalah orang-orang yang menerima dan menggunakan output dari sistem kerja. Konsumen internal adalah orang yang berada di dalam struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam sistem kerja perizinan usaha industri untuk menciptakan nilai tambah sebelum produk atau jasa dihasilkan organisasi digunakan oleh konsumen eksternal. Konsumen eksternal adalah orang yang menerima dan menggunakan output dari sistem kerja perizinan usaha industri diluar dari struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2. Produk, dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh sistem perizinan usaha industri. Biasanya terdiri atas informasi, benda fisik, dan pelayanan. 3. Partisipan/pelaku, merupakan pelaku dalam sistem kerja perizinan usaha industri yang melakukan pekerjaan. 4. Bisnis proses, merupakan serangkaian langkah atau kegiatan pada perizinan usaha industri yang menggunakan orang, informasi, dan sumber daya lain untuk menciptakan nilai baik bagi konsumen internal maupun eksternal.
23
5. Informasi, digunakan atau dihasilkan dalam sistem kerja perizinan usaha industri. 6. Teknologi, yang digunakan dalam sistem kerja perizinan usaha industri Output dari analisis ini yakni apakah izin usaha industri dapat dilakukan komputerisasi atau tidak. Formulasi Proses Bisnis Dalam tahapan formulasi ini adalah kegiatan menyusun formula untuk dasar proses bisnis perizinan usaha industri. Formulasi proses bisnis pada izin usaha industri mengacu pada peraturan dari Kementrian Perindustrian terkait pemberian izin usaha industri dan hasil analisis proses bisnis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan reformasi birokrasi maka formulasi proses bisnis juga mempertimbangkan perbaikan proses dengan melakukan (Permenpan dan RB, 2011): •
Penyederhanaan proses (streamlining/simplification - S);
•
Penghilangan proses yang tidak perlu (elimination - E);
•
Pembuatan proses yang sama sekali baru (reengineering - R); atau
•
Pengotomatisasian proses (automation - A).
Berdasarkan peraturan terkait pemberian izin usaha industri serta tujuan perbaikan reformasi birokrasi maka formulasi proses bisnis dilakukan dengan melihat beberapa komponen (Inpres, 2003), seperti: a. Efisiensi, dapat mempersingkat waktu pelayanan perizinan usaha industri, b. Efektif, pelayanan perizinan usaha industri yang tepat guna, c. Transparansi, keterbukaan pelayanan perizinan usaha industri. Rekomendasi Template Usulan template dilakukan berdasarkan formulasi proses bisnis dan direpresentasikan dengan menggunakan template perizinan usaha industri. Template ini sebagai tool (alat) untuk merealisasikan rekomendasi yang dibuat. Rekomendasi proses bisnis dilakukan dengan dibuat pengembangan dari sistem yang telah ada. Pengembangan template dilakukan dengan menggunakan metode
24
waterfall. Langkah-langkah pengembangan template pada perizinan usaha industri antara lain: 1. Analisis: tahapan analisis dilakukan dengan menggunakan work centered analysis (WCA). Analsis ini menghasilkan apakah sistem pada izin usaha industri pada Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi dapat dilakukan komputerisasi atau tidak. Jika dapat dilakukan komputerisasi maka selanjutnya akan dilakukan perancangan sistem. 2. Perancangan sistem (design): tahapan perancangan sistem berfokus pada perancangan perangkat lunak atau program (arsitektur software) template izin usaha industri. 3. Implementasi sistem (coding): hasil perancangan diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa mesin yang dapat dibaca. Desain template diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemograman Hypertext Markup Languange (PHP) 4. Pengujian sistem (testing): Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode blackbox sesuai dengan fungsi-fungsi pada template perizinan usaha industri. Rekomendasi template dilakukan berdasarkan formulasi bisnis proses dan usulan template. Setelah usulan template aplikasi telah diuji fungsi-fungsi nya maka akan dibuat rekomendasi template perizinan usaha industri.
HASIL DAN PEMBAHASAN Data dan Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor a. Struktur organisasi Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 4. Dari garis organisasi pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa Bupati adalah pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten Bogor. Pada izin usaha industri, Bupati mengeluarkan undang-undang terkait izin usaha industri dalam peraturan daerah nomor 26 tahun 2008. Selain Bupati kelurahan dan kecamatan juga mempunyai pengaruh pada izin usaha industri yakni, mengeluarkan surat keterangan domisili usaha dari yang diketahui oleh kecamatan. Berdasarkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor termasuk kedalam lembaga teknis. Sedangkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 4 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
26
Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor b.
Jenis Pelayanan Perizinan Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor, yakni izin terkait: 1.
Tata Ruang & Bangunan, terdiri atas: izin lokasi, izin mendirikan bangunan gedung (IMBG), izin rumija (Rumah Milik Jalan), dan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).
2.
Ketentraman & Ketertiban, terdiri atas izin gangguan (HO).
3.
Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah, dan izin pengeboran air bawah tanah.
4.
Usaha, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas: izin usaha perdagangan, izin usaha peternakan, izin usaha perikanan, izin perluasan industri, izin usaha industri, tanda daftar industri, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang, izin tempat usaha, dan izin usaha rumah potong hewan.
5.
Konstruksi, terdiri atas izin usaha jasa konstruksi.
6.
Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
27
7.
Izin Lain, terdiri atas izin kepariwisataan, izin penyelenggaraan reklame, serta izin salon tipe c dan d.
Setiap layanan perizinan mempunyai persyaratan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berbeda-beda yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bogor.
c.
Mekanisme Pelayanan Perizinan Usaha Industri Alur mekanisme pelayanan perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor
dapat dilihat pada Lampiran 2a. Informasi tentang mekanisme perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor dapat diakses melalui website http://bpt.bogorkab.org/. Saat ini tahapan perkembangan e-Government pada perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor berada pada tahap presence, yang hanya memiliki website berupa informasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang a. Struktur Organisasi Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Dari garis organisasi pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa Bupati sebagai pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten Tangerang. Pada izin usaha industri, Bupati mengeluarkan undang-undang terkait dalam Peraturan Bupati. Tugas
28
pokok dan fungsi (tupoksi) pelayanan perizinan kabupaten Tangerang dapat dilihat pada peraturan Bupati nomor 32 tahun 2010. Berdasarkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang termasuk ke dalam lembaga teknis. Kelurahan dan kecamatan juga mempunyai pengaruh pada izin usaha industri. Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari yang diketahui oleh kecamatan. Sedangkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang (Perbup, 2010) Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 7, Bidang Pelayanan Perizinan II merupakan bidang yang mempunyai wewenang dalam bidang pelayanan perizinan usaha industri. Bidang Pelayanan II mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan penelitian bahan pengajuan berkas perizinan bidang perekonomian, yang salah satunya adalah izin usaha industri. b. Jenis Layanan Perizinan Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang, yakni izin terkait: 1. Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas izin mendirikan bangunan (IMB), izin Lokasi (IL), dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). 2. Ketentraman & Ketertiban, terdiri atas izin gangguan (HO)
29
3. Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah cair (IPCL), izin pengeboran, izin pengambilan air (SIPA), izin pengusaha pengeboran air tanah, izin penurapan mata air, izin instalasi bor, izin galian, dan izin juru bor. 4. Usaha, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas izin reklame, izin usaha industri (IUI), izin usaha perdagangan (IUP), izin gudang (IG), izin usaha waralaba, surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal penangkap ikan (SIKPI), dan izin usaha peternakan. 5. Konstruksi, terdiri atas izin usaha jasa kontruksi (IUJK). 6. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin operasional PJTKI, penerbitan izin LPTKS lingkup Kabupaten, dan perpanjangan IMTA. 7. Izin lain, terdiri atas izin penyelenggaraan parkir, izin usaha dibidang pelayanan pemakaman dan penguburan, izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan. Setiap layanan perizinan tersebut mempunyai persyaratan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berbeda-beda, yang diatur dalam peraturan Bupati tahun 2010. c. Mekanisme proses pelayanan perizinan Alur mekanisme pelayanan izin usaha industri dapat dilihat pada Lampiran 2b. Saat ini sistem pada pelayan perizinan terpadu (SIPINTER) di Kabupaten Tangerang kondisi yang ada semuanya bersifat client-server dan beroperasi hanya di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang. Sistem informasi (SIPINTER) yang ada saat ini sudah mampu menangani sebagian dari proses pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang seperti proses entry data untuk pendaftaran, pindah kepemilikan, pindah tempat, pindah bidang usaha. Aplikasi SIPINTER digunakan oleh bagian-bagian tertentu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang. Dimana prosesnya diawali oleh pendaftaran sampai dengan keluarnya Dokumen. Pada bagian Pendaftaran merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang pemasukan data yang akan di olah dalam SIPINTER ini. Alamat website Badan
30
pelayanan perizinan Kabupaten Tangerang dapat diakses melalui www.bp2t.com. Pendaftaran perizinan usaha industri dapat dilakukan dengan melalui website tersebut secara online atau langsung ditunjukkan pada kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tangerang. Saat ini tahapan perkembangan e-Government pada perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang berada pada tahap presence, yang hanya memiliki website berupa informasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi a. Struktur Organisasi Struktur organisasi dan hubungan kerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Gambar 8 dibawah ini:
Gambar 8 Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Dari garis organisasi pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa Bupati adalah pemegang tertinggi pemerintahan Kabupaten Bekasi. Pada izin usaha industri, Bupati mengeluarkan undang-undang terkait dalam keputusan dan peraturan bupati. Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan terpadu kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Keputusan Bupati Nomor 503 Tahun 2010. Berdasarkan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi termasuk kedalam lembaga teknis Kelurahan dan kecamatan juga mempunyai pengaruh pada izin usaha industri. Kelurahan mengeluarkan surat keterangan domisili Usaha dari yang diketahui oleh kecamatan. Sedangkan
31
struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Gambar 9. Kepala BPPT
Bagian Tata Usaha Jabatan Fungsional Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Pelayanan
Bidang Pemrosesan
Bidang Data dan Informasi
Bidang Evaluasi dan Pengendalian
Tim Teknis
Tim Teknis
Tim Teknis
Tim Teknis
Gambar 9 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi b. Jenis Layanan Perizinan Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi, yakni izin terkait: 1. Tataruang dan Bangunan, terdiri atas izin lokasi, master plan/site plan, dan izin peruntukan pengembangan tanah (IPPT). 2. Ketentraman
dan
Ketertiban,
terdiri
atas
izin
undang-undang
gangguan/HO. 3. Lingkungan Hidup, terdiri atas izin pembuangan limbah cair (IPLC). 4. Usaha, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin usaha kepariwisataan (SIUK), izin usaha perikanan, penerbitan tanda daftar industri (TDI) / izin usaha industri (IUI), tanda daftar perusahaan (TDP), dan izin reklame. 5. Konstruksi, terdiri atas surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK). 6. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing (IMTA). 7. Izin Lain terdiri atas, izin kerja malam wanita, izin praktek dokter hewan klinik hewan, izin pendirian sekolah, surat pertimbangan pemanfaatan lahan (SPPL), rekomendasi pemasangan lampu PJU, dan pemakaian kekayaan daerah (fasos perumahan).
32
Setiap layanan perizinan mempunyai persyaratan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang berbeda-beda, yang diatur dalam keputusan Bupati Kabupaten Bekasi nomor 503 tahun 2010. c. Mekanisme Pelayanan Perizinan Mekanisme pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari Lampiran 2c. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bekasi mempunyai alamat website http://bppt-kabbekasi.com/. Saat ini website belum dapat digunakan karena belum diresmikan. Saat ini tahapan perkembangan e-Government pada perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi berada pada tahap presence, yang hanya memiliki website berupa informasi. Analisis Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi Analisis sistem dilakukan dengan menggunakan metode WCA (Work Centered Analysis). WCA terdiri atas enam elemen yaitu: (1) Konsumen, (2) Produk, (3) Proses Bisnis, (4) Pelaku, (5) Informasi, dan (6) Teknologi. Analisis dilakukan pada izin usaha industri di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 10. Lama permohonan pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor sepuluh hari kerja seperti tercantum pada Standard Operation Procedure (SOP) (Lampiran 2a). a. Konsumen Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja eksisting pada perizinan usaha industri (Lampiran 2a). Komponen internal terdiri atas, petugas informasi, petugas pemrosesan, dan Kepala Badan. Sedangkan komponen konsumen eksternal terdiri atas pemohon atau pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pemohon atau pelaku bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri merupakan penerima dan pengguna output dari sistem kerja perizinan usaha industri.
33
b. Produk Komponen Produk yang dihasilkan pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor terdiri atas, informasi pendaftaran, formulir pendaftaran dan persyaratan (Lampiran 3a), resi penerimaan berkas, udangan tim teknis, surat penolakan, surat rekomendasi, dan surat izin usaha industri selanjutnya akan digunakan oleh konsumen. c. Proses Bisnis Komponen proses bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor terdiri atas, mengisi formulir pendaftaran, mengecek kelengkapan berkas permohonan, validasi berkas permohonan, melakukan verifikasi lapangan, melakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan, rekomendasi/penolakan, penandatangan
izin,
mengolah
izin,
pemeriksaan
pencatatan
dan
penomoran,
format
izin,
pengarsipan,
menyerahkan surat izin. Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku, informasi dan teknologi. d. Pelaku Komponen pelaku pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor terdiri atas: petugas informasi, petugas pemrosesan, dan Tim teknis/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Lampiran 2a). Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk. e. Informasi Komponen informasi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor terdiri atas: persyaratan pendaftaran, penerimaan berkas pendaftaran, kelengkapan berkas pendaftaran, rekomendasi, dan penyerahan surat izin. f. Teknologi Komponen teknologi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor terdiri atas Microsoft Access. Komponen teknologi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
34
Gambar 10 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 11. Lama permohonan pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Tangerang sembilan hari kerja seperti tercantum pada Standard Operation Procedure (SOP) (Lampiran 2b).
35
Konsumen Pemohon, Petugas informasi dan verifikasi, Petugas penyerahan, Kepala bidang pelayanan II, dan Kepala Badan
Produk Informasi pendaftaran, formulir pendaftaran dan persyaratan, tanda pendaftaran, surat izin usaha industri
Proses Bisnis - Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran - Menerima dan memeriksa berkas - Memberikan tanda pendaftaran - Melakukan telaah teknis/rekomendasi - Mencetak surat izin - Memberikan arahan/paraf - Penandatanganan izin - Penomoran - Pengarsipan - Menyerahkan surat izin usaha industri
Pelaku Petugas pendaftaran, petugas pengolahan dan penerbitan, sekretariat Tim Teknis, Petugas penomoran dan pengarsipan
Informasi Informasi administrasi dan teknis, penerimaan berkas pendaftaran, kelengkapan berkas pendaftaran, rekomendasi, dan penyerahan surat izin
Teknologi Sipinter (Sistem pelayanan perizinan terpadu) (Client server)
Gambar 11 Usulan Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Tangerang a. Konsumen Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja pada perizinan usaha industri. Komponen internal terdiri atas: petugas informasi dan verifikasi, petugas penyerahan, Kepala bidang pelayanan II, dan Kepala Badan. Sedangkan komponen konsumen eksternal terdiri atas pemohon atau pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pemohon atau pelaku bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri merupakan penerima dan pengguna output dari sistem kerja perizinan usaha industri.
36
b. Produk Komponen produk yang dihasilkan pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas: informasi pendaftaran, formulir pendaftaran dan persyaratan (Lampiran 3b), tanda pendaftaran, dan surat izin usaha industri. Produk pada sistem perizinan usaha industri selanjutnya akan digunakan oleh konsumen. c. Proses Bisnis Komponen proses bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas: mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran, menerima dan memeriksa berkas, memberikan tanda pendaftaran, melakukan telaah teknis/rekomendasi, mencetak surat izin, memberikan arahan/paraf, penandatangan izin, penomoran, pengarsipan, dan menyerahkan surat izin usaha industri yang dapat dilihat pada Lampiran 2b. Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku, informasi dan teknologi. d. Pelaku Komponen pelaku pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas: petugas pendaftaran, petugas pengolahan dan penerbitan, sekretariat tim teknis, petugas penomoran dan pengarsipan. Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk. e. Informasi Komponen informasi pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas: informasi administrasi, dan teknis, penerimaan
berkas
pendaftaran,
kelengkapan
berkas
pendaftaran,
rekomendasi, dan penyerahan surat izin. Komponen informasi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk. f. Teknologi Komponen teknologi pada sistem kerja perizinan usaha industri di Kabupaten Tangerang terdiri atas sistem pelayanan terpadu (SIPINTER)
37
yang berupa client server. Aplikasi SIPINTER digunakan oleh bagianbagian tertentu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang. Dimana prosesnya diawali oleh pendaftaran sampai dengan keluarnya Dokumen. Pada bagian Pendaftaran merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang pemasukan data yang akan diolah dalam SIPINTER. Beberapa proses yang dilakukan oleh operator entry data, melibatkan langsung si pemohon yang dilayani dalam sistem ini. Mulai dari proses penerimaan berkas pendaftaran, sebelum di entry ke dalam sistem komputer, kemudian penerbitan Kartu Pendaftaran yang diberikan, serta penerbitan dokumen yang diinginkan. Komponen teknologi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk. Badan Pelayanan Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bekasi Sistem kerja pelayanan izin usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Gambar 12. Lama permohonan pelayanan perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bekasi tujuh hari kerja (Kepbub, 2010).
Gambar 12 Analisis Kondisi Eksisting Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bekasi
38
a. Konsumen Komponen konsumen merupakan pengguna sistem kerja eksisting pada perizinan usaha industri. Komponen internal terdiri atas: petugas informasi, petugas penyerahan, dan Kepala Badan. Sedangkan komponen konsumen eksternal terdiri atas pemohon atau pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pemohon atau pelaku bisnis pada sistem kerja perizinan usaha industri merupakan penerima dan pengguna output dari sistem kerja perizinan usaha industri. b. Produk Komponen Produk yang dihasilkan pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, informasi pendaftaran, formulir pendaftaran dan persyaratan, tanda pendaftaran, dan surat izin usaha industri. Produk pada sistem perizinan usaha industri selanjutnya akan digunakan oleh konsumen. c. Proses Bisnis Komponen proses bisnis pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran, menerima dan memeriksa berkas pendaftaran, pemeriksaan lapangan, membuat surat izin, membuat nota dinas/penandatangan, penandatangan izin, dan menyerahkan surat izin. Saat ini retribusi izin usaha industri tidak dipungut lagi biaya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Proses bisnis tersebut merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan pelaku, informasi dan teknologi. d. Pelaku Komponen pelaku pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, petugas informasi, petugas pemrosesan, dan tata usaha. Komponen pelaku tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
39
e. Informasi Komponen informasi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, informasi persyaratan, penerimaan berkas pendaftaran, kelengkapan berkas, rekomendasi, dan penyerahan surat izin. Komponen informasi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk. f. Teknologi Komponen teknologi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi terdiri atas, Microsoft word dan Microsoft excel. Komponen teknologi tersebut digunakan pada proses bisnis sistem kerja perizinan usaha industri untuk menghasilkan produk.
Perbandingan komponen Work Centered Analysis (WCA) Perbandingan antara komponen WCA pada Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4. Dari perbandingan antara komponen work centered analysis pada komponen teknologi, Kabupaten Tangerang memiliki teknologi yang lebih baik dari pada Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Hal ini dikarenakan sistem perizinan usaha industri Kabupaten Tangerang dapat melayani mulai dari pendaftaran sampai pembuatan izin walaupun sistem yang ada pada perizinan usaha industri Kabupaten Tangerang masih bersifat client server, yang hanya dapat diakses pada lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang saja. Tabel 4 Perbandingan Komponen Work Centered Analysis pada Sistem Perizinan Usaha Industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi Komponen internal
Kabupaten Bogor Pemohon Petugas Informasi
Konsumen
Petugas Pemroses (Bagian Proses)
Eksternal
x Kepala Badan
Kabupaten Tangerang Pemohon Petugas Informasi dan Verifikasi Petugas Penyerahan/Pengambilan Izin (SetBan)
Kabupaten Bekasi Pemohon Petugas Informasi
Kabid Pelayanan II Kepala Badan
x Kepala Badan
Petugas Penyerahan/pengambilan izin (Bidang Pelayanan)
40
Komponen Produk
Proses Bisnis
Kabupaten Bogor Informasi Pendaftaran Formulir pendaftaran dan persyaratan Resi Penerimaan Berkas Undangan Tim Teknis Surat Penolakan Memberikan Informasi Persyaratan dan Pendaftaran; dan Pemberian Formulir Pendaftaran Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan Membuat Resi Penerimaan Berkas Permohonan Validasi Berkas Permohonan Membuat Undangan kepada Tim Teknis Melakukan Verifikasi ke Lapangan Melakukan Pembahasan Hasil Kunjungan ke Lapangan Memberikan Rekomendasi/Penola kan Mengolah Izin x
Pemeriksaan Format Izin x
Penandatanganan Izin
Kabupaten Tangerang Informasi Pendaftaran
Kabupaten Bekasi Informasi Pendaftaran
Formulir pendaftaran dan persyaratan Tanda Pendaftaran
Formulir pendaftaran dan persyaratan Tanda Pendaftaran
x
x
x Memberikan Informasi Administrasi dan Teknis; Menyerahkan Formulir Pendaftaran Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
x Memberikan Informasi Persyaratan dan Pendaftaran; dan Pemberian Formulir Pendaftaran Mengisi Formulir Pendaftaran dan Melengkapi Persyaratan
menerima dan memeriksa berkas
Menerima dan Memeriksa Berkas Pemohonan
Memberikan tanda pendaftaran
x
x
x
x
x
Melakukan Telaah teknis/memberi rekomendasi x
x
Mencetak izin usaha industri x
x Memberikan arahan/petunjuk/ informasi/paraf Penandatanganan izin
Pemeriksaan ke lapangan
x
x
Membuat surat izin Membuat nota dinas/penandatanganan izin x x
Penandatanganan izin
41
Komponen Proses Bisnis
Pelaku
Informasi
Teknologi
Kabupaten Bogor Pengarsipan Menyerahkan Surat Izin Usaha Industri Petugas informasi
Kabupaten Tangerang Pengarsipan Menyerahkan surat izin usaha industri Petugas pendaftaran
Petugas Pemroses (Bagian Proses)
Petugas pengolahan dan penerbitan
Tim Teknis (SKPD)
Sekretariat Tim Teknis (SKPD)
x Petugas Pemroses (Bagian Proses)
x Petugas Penomoran dan Pengarsipan
Persyaratan Pendaftaran (Permohonan) Penerimaan Berkas Pendaftaran Kelengkapan Berkas Pendaftaran Rekomendasi Penyerahan Surat Izin Microsoft Office Access x
Informasi Administrasi dan Teknis
x x
Penerimaan Berkas Pendaftaran Kelengkapan Berkas Pendaftaran Rekomendasi Penyerahan Surat Izin x Sipinter /Sistem pelayanan perizinan terpadu (client server) x x
Kabupaten Bekasi x Menyerahkan surat izin usaha industri Petugas Informasi (Bidang Data dan Informasi) Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis) Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis) Tata Usaha Petugas Pemrosesan (Bidang Pemrosesan dan Tim Teknis) Informasi Persyaratan
Penerimaan Berkas Pendaftaran Kelengkapan Berkas Pendaftaran Rekomendasi Penyerahan Surat Izin x x
Microsoft Office Excel Microsoft Office Word
Formulasi Proses Bisnis Perizinan Usaha Industri Berdasarkan Kepmenpan dan RB (2011) terkait reformasi birokrasi pada proses bisnis maka formulasi proses bisnis pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa proses yang mengacu pada Tabel 4, antara lain: a) Eliminasi, terdiri atas proses: •
Penghapusan formulir pendaftaran Penghapusan Formulir pendaftaran menjadi pendaftaran online dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait penggunaan kertas, dimana tujuan akhir e-Government adalah mewujudkan paperless.
•
Penghapusan surat undangan kepada Tim Teknis
42
Penghapusan surat undangan dikarenakan adanya proses disposisi online sehingga tidak perlu dibuatkan surat undangan. Pada proses disposisi online tim teknis dapat melakukan pengecekan secara online terkait data pemohon. •
Penghapusan nota dinas (Kabupaten Bekasi pada tata usaha) Penghapusan nota dinas dikarenakan telah adanya proses disposisi online sehingga tidak perlu dibuatkan nota dinas.
•
Penghapusan pembahasan hasil kunjungan lapangan Penghapusan pembahasan hasil kunjungan lapangan menjadi bagian pada disposisi online yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi terkait penggunaan kertas, sehingga mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.
•
Pemeriksaan format izin Penghapusan pemeriksaan format izin dikarenakan pada proses pendaftaran secara online telah dilakukan penomoran.
•
Menghapuskan paraf Penghapusan paraf dikarenakan petugas dapat melakukan disposisi secara
online
sehingga
tidak
diperlukan
pengesahan
dengan
menggunakan paraf. •
Penghapusan pencatatan Penghapusan pencatatan dikarenakan pencatatan data pemohon telah disimpan dalam database.
b) Simplifikasi, terdiri atas proses: •
memberikan informasi persyaratan online Pemberian informasi persyaratan secara online dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan perizinan usaha industri.
•
Memberikan formulir secara online Pemberian formulir secara online dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan perizinan usaha industri.
•
Mengecek kelengkapan berkas permohonan
43
Pengecekan
kelengkapan
berkas
permohonan
secara
online
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan perizinan usaha industri. •
Memberikan berkas rekomendasi dari tim teknis dengan disposisi online Pemberian berkas rekomendasi dari tim teknis dengan disposisi online bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi terkait waktu dan biaya pada proses pelayanan perizinan usaha industri.
•
Penggabungan proses pengecekan dan validasi berkas permohonan Penggabungan proses pengecekan dan validasi berkas permohonan dapat memperbaiki kualitas pelayanan perizinan usaha industri terutama dalam kinerja efektivitas dan efisiensi terkait waktu.
c) Reengineering, terdiri atas proses: •
Mengubah proses pendaftaran dari manual dan client server menjadi webased system (online) Pengubahan proses pendaftaran dari manual dan client server menjadi webbased system (online) dapat memperbaiki kualitas pelayanan perizinan usaha industri terutama dalam kinerja efektivitas dan efisiensi.
•
Mengubah proses notifikasi antar pihak menggunakan disposisi online Pengubahan proses notifikasi antara pihak yang terlibat pada sistem kerja perizinan usaha industri dari manual dan client server menjadi webbased system (online) dapat memperbaiki kualitas pelayanan perizinan usaha industri terutama dalam kinerja efektivitas dan efisiensi.
•
Mengubah proses notifikasi/informasi ke pihak pemohon secara online Pengubahan proses notifikasi/informasi pada pihak pemohon menjadi secara
online
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi terkait waktu penyelengaraan pelayanan perizinan usaha industri. •
Mengubah proses melihat status permohonan seara online
44
Pengubahan proses melihat status permohonan menjadi secara online dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi terkait waktu penyelengaraan pelayanan perizinan usaha industri. d) Otomatisasi, terdiri atas proses: •
Pendaftaran online Pemohon dapat melakukan pendaftaran secara online melalui koneksi internet tanpa harus datang ke kantor Badan Pelayanan Perizinan sehingga akan efisien terkait waktu.
•
Upload dokumen permohonan Pemohon dapat melakukan upload dokumen permohonan secara online melalui koneksi internet.
•
Disposisi online Disposisi secara online digunakan untuk mensahkan dokumen yang masuk setelah diperiksa oleh petugas terkait.
•
Pengiriman status proses permohonan secara online Pemohon dapat melihat status perjalanan dokumen permohonan izin d yang tengah diproses (disposisi).
•
Integrasi mulai dari pendaftaran sampai keluarnya izin Integrasi dimaksudkan untuk kemudahan dalam mengakses data permohonan antara petugas perizinan usaha industri.
Pada tahap formulasi ini juga dilakukan penetapan pendukung kebutuhan terhadap sistem. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan pada komponen work centered Analysis (WCA), usulan bagian proses bisnis adalah sebagai berikut: •
informasi, memberikan informasi secara online dan offline. Informasi online melalui website sedangkan informasi offline melalui staff bagian informasi. Informasi yang diberikan berupa formulir dan persyaratan dokumen.
•
verifikasi administrasi, memverifikasi permohonan izin usaha industri terkait terkait kelengkapan data yang ada dalam form pendaftaran.
•
validasi dokumen, melakukan validasi keabsahan/keaslian dokumen, validasi data ini dilakukan untuk mengecek keaslian dokumen yang
45
menjadi persyaratan pada perizinan usaha industri. Persyaratan dokumen antara lain, akte pendirian perusahaan dan perubahannya (khusus untuk Perseroan Terbatas (PT), akte yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dokumen izin Mendirikan bangunan (IMB), dokumen izin lokasi, dokumen izin undang-undang gangguan,
dokumen
(AMDAL)/Upaya
analisis
Pengelolaan
mengenai
dampak
Lingkungan
(UKL)
lingkungan dan
Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen/Rekomendasi (khusus bagi jenis industri tertentu yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan) (Permen, 2008). •
verifikasi teknis, melakukan verifikasi kebenaran data yang telah diisi oleh pemohon izin usaha industri pada form pendaftaran. Peninjauan lapangan dilakukan ke alamat industri pada form pendaftaran. Data yang dicek antara lain, data nilai investasi, tenaga kerja, pemasaran, dan data lainnya.
•
pengolahan, mengolah data hasil validasi data dan verifikasi di lapangan untuk selanjutnya disahkan/ditandatangan oleh kepala Badan.
•
pengesahan, yang terdiri atas kepala Badan. Bagian ini mengesahkan surat izin usaha industri dengan penandatanganan. Sistem pada izin usaha industri yang diformulasikan tidak akan melupakan
sistem offline yakni terkait verifikasi data dan keabsahan dokumen yang dilakukan dengan mengecek keaslian dokumen terlihat pada Tabel 5 . Dengan menggunakan konsep e-Government dan untuk tujuan good governance maka dibuat suatu template perizinan usaha industri online dimana pemohon dapat mendaftar dan upload berkas permohonan izin usaha industri dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya template sistem izin usaha industri secara online, dapat mengefisienkan waktu dan biaya pengurusan permohonan izin usaha industri, dimana pemohon tidak perlu datang langsung untuk melakukan pendaftaran permohonan perizinan usaha industri pada kantor Badan Pelayanan Perizinan setempat. Selain hal tersebut pemohon juga dapat melakukan pengecekan status permohonan izin usaha industri dengan jelas dan pasti apakah sudah selesai atau belum sehingga membuat sistem menjadi lebih transparan. Dari segi efektivitas,
46
izin usaha industri yang online dapat mempermudah staff perizinan usaha industri dalam melakukan disposisi antara tiap bagian dalam sistem dimana setiap staff setiap bagian pada perizinan usaha industri saling terkoneksi dalam suatu aplikasi tanpa harus berkomunikasi secara langsung. Tabel 5 Usulan Sistem Otomatisasi dan Sistem Manual • • • •
•
Otomatisasi Pendaftaran online Disposisi online Upload dokumen permohonan Pengiriman status proses permohonan secara online Integrasi mulai dari pendaftaran sampai keluarnya izin
• •
Manual Validasi Dokumen Pengecekan lapangan
Rekomendasi Template Perizinan Usaha Industri Setelah dilakukan formulasi proses bisnis selanjutnya dilakukan usulan template aplikasi. Template aplikasi perizinan usaha industri dapat digunakan sebagai template aplikasi perizinan usaha industri secara umum. Template perizinan usaha industri dapat membantu pemohon atau pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri. Pengajuan permohonan perizinan usaha industri dapat dilakukan secara online. Pada template juga dapat dilakukan disposisi antara bagian pada sistem perizinan usaha industri. Pengembangan template dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini: Analisis Template Usulan Untuk memahami proses bisnis pada e-Government berbasis web, maka terlebih dahulu diihat sistem yang ada secara keseluruhan dari sudut pandang bisnis. Dengan menggunakan kerangka work centered analysis sistem yang ada pada izin usaha industri online di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dipetakan menjadi enam komponen yang digambarkan pada Gambar 13. a) Konsumen/Pemakai: merupakan konsumen baik internal maupun internal dari sistem yang memanfaatkan output/hasil dari proses bisnis. Konsumen internal dari ini adalah bagian informasi, verifikasi administrasi, validasi dokumen, verifikasi teknis, pengolahan dan
47
kepala Badan. konsumen eksternal adalah pelaku bisnis yang akan mengajukan permohonan izin usaha industri. b) Produk: merupakan output/hasil dari proses bisnis yang ada dalam template perizinan usaha industri. Produk dari template berbasis web ini berupa: layanan pendaftaran/registrasi untuk menjadi anggota dan layanan izin usaha industri. c) Proses bisnis: merupakan langkah/aktifitas yang saling berhubungan yang menggunakan orang, informasi dan sumber daya lainnya untuk menciptakan
produk
yang
memiliki
nilai
tambah
kepada
konsumen/pemakai internal/eksternal. Proses bisnis yang terjadi pada sistem izin usaha izin usaha industri diantaranya; meminta informasi pendaftaran, meminta layanan izin usaha industri, meminta layanan pendaftaran, dan disposisi. d) Partisipan: merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam sistem. Partisipan di sistem ini adalah bagian informasi, verifikasi, validasi data, verifikasi lapangan, pengolahan dan kepala Badan e) Informasi: merupakan informasi/data dalam sistem, diantaranya; data pemohon, data izin usaha industri, data content/isi. f) Teknologi: merupakan teknologi yang menjadi basis template yang akan dikembangkan.
48
Gambar 13 Analisis Proses Bisnis Sistem Izin Usaha Industri menggunakan Kerangka Work Centered Analysis (WCA) Template yang dikembangkan ini merupakan sebuah template yang berfungsi untuk membantu pemohon dan petugas dalam melakukan kegiatan perizinan usaha industri. Template ini nantinya akan membantu para pemohon untuk melakukan pendaftaran, upload dokumen, dan melihat status permohonan apakah sudah selesai atau belum. Selain pemohon, template ini juga akan membantu petugas pada sistem perizinan usaha industri dalam melakukan disposisi. Template ini memiliki dua kategori pengguna (user). Pemohon sebagai yang mengajukan permohonan perizinan usaha industri dan admin dari petugas pada perizinan usaha industri. Pemohon hanya memiliki wewenang untuk mendaftar, upload dokumen, dan mengecek status permohonan. Fungsi-fungsi yang disediakan oleh template ini antara lain sebagai berikut: a) Menampilkan pendaftaran; b) Menampilkan disposisi; c) Menampilkan informasi.
49
d) Mendukung untuk mengupload dokumen Batasan-batasan template perizinan usaha industri antara lain: a) Template yang dikembangkan berbasis web; b) sistem harus terhubung dengan jaringan Internet. Identifikasi efisiensi, efektivitas, dan transparansi dari template perizinan usaha industri antara lain: a) Efisiensi: •
Waktu lebih pendek: pemohon dapat melihat persyaratan, status permohonan dan upload persyaratan dari manapun;
•
Biaya lebih murah: pemohon dapat melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
b) Efektif: •
Tepat sasaran: hanya pemohon yang terdaftar yang dapat melihat status permohonan;
•
Tepat sasaran: hanya petugas yang punya otoritas yang dapat melihat dan merubah informasi terkait.
c) Transparansi/keterbukaan : •
Setiap pihak yang berkepentingan (masyarakat) dapat melihat persyaratan permohonan dari manapun dan kapanpun;
•
Pemohon dapat memonitor status permohonan setiap saat dari manapun dan kapanpun serta petugas terkait dapat memonitor perkembangan pelayanan (termasuk kualitas pelayanan).
Untuk menganalisis proses digunakan diagram context
ini merepresentasikan
seluruh elemen sistem dengan sebuah proses tunggal dengan data input dan output yang ditunjukkan oleh anak panah yang masuk dan keluar secara berurutan. Pada sistem yang dibangun ini terdapat satu entitas luar yaitu pemohon dan enam entitas dalam yaitu, informasi, verifikasi administrasi, validasi dokumen, verifikasi teknis, pengolahan, dan pengesahan kepala Badan. Entitas dalam mempunyai kemampuan atau kewengan untuk melakukan olah data, sedangkan entitas luar hanya bisa memakai sistem dan tidak mempunyai kewewenangan
50
dalam melakukan olah data. Gambar diagram context sistem izin usaha industri dapat dilihat pada Gambar 14.
Gambar 14 Diagram Konteks Sistem Izin Usaha Industri Desain Template Usaha Industri Tahapan desain yang dilakukan meliputi desain proses, userinterface dan database. Desain Proses Desain proses direpresentasikan dengan menggunakan data flow digram dan flowmap. Data flow diagram dan flowchart dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 5, dan Lampiran 6, sedangkan entity relationship diagram dapat dilihat pada Lampiran 7. Untuk merepresentasikan alur proses pada perizinan usaha industri dapat dilihat pada flowmap Lampiran 6. Flowmap yang diusulkan terdiri atas beberapa bagian, antara lain: 1. Pemohon mencari informasi terkait perizinan usaha industri. Kemudian pemohon mengisi formulir Izin Usaha Industri (IUI) secara online dan upload persyaratan dokumen, 2. Setelah pemohon menyelesaikan entrian data permohonan, bagian verifikasi akan melaukan verifikasi kelengkapan form permohonan dan dokumen yang telah upload. Verifikasi dinyatakan lengkap jika semua data pada form telah diisi secara lengkap.
51
3. Jika berkas sudah lengkap selanjutnya permohonan izin akan didisposisikan pada bidang validasi data. Selanjutnya pada bagian validasi data, akan dilakukan pengecekan keabsahan dokumen berdasarkan keasliannya. Pengecekan ini dilakukan secara offline. Pemohon langsung datang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa dokumen yang asli. Jika berkas dapat dibuktikan keabsahannya, maka selanjutnya permohonan perizinan usaha industri akan didisposisikan kepada bagian verifikasi lapangan. Keabsahan dokumen yang asli dilihat dari kesamaan data pada form permohonan dengan dokumen asli. Jika berkas tidak terbukti keabsahannya maka permohonan perizinan usaha industri ditolak. 4. Selanjutnya pada bagian verifikasi lapangan, akan dilakukan pengecekan kebenaran data, terkait pengecekan kebenaran ke lapangan terkait data nilai investasi, tenaga kerja, pemasaran, dan data komoditas. Jika pengecekan ke lapangan data terbukti kebenarannya maka akan didisposisikan pada bagian pengolahan. Jika data tidak terbukti kebenarannya maka permohonan akan ditolak dan akan dikirimkan surat penolakan. 5. Pada bagian pengolahan akan dilakukan pengecekan data bagian verifikasi lapangan dan selanjutnya surat izin usaha industri dicetak. 6. Selanjutnya, surat izin usaha industri disahkan oleh Kepala Badan (tandatangan).
Desain User interface Desain user interface meliputi menu-menu yang ada pada template perizinan usaha industri. Desain user interface halaman utama dapat dilihat pada Gambar 15.
52
Gambar 15 Desain user interface halaman Utama struktur menu template perizinan usaha industri dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17.
Gambar 16 Struktur Menu Admin
Gambar 17 Struktur Menu Pemohon Desain Database Dari desain konseptual diatas, tabel-tabel yang akan digunakan dalam template dapat dirancang secara detail. Desain database terdiri atas: desain entity relation diagram (ERD) dan desain tabel. Tabel menggambarkan menu-menu yang menjadi bagian dari pengembangan template perizinan usaha industri dan entity
53
relation diagram (ERD) memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan (relasi) antara entitas tersebut. Entity Relation Diagram (ERD) ini dapat dilihar pada Gambar 18.
Gambar 18 Entity Relation Diagram (ERD) Pembuatan sistem (code) Template Perizinan Usaha Industri Template perizinan usaha industri menggunakan bahasa pemograman Hypertext Programming Language (PHP) dan MySql sebagai database. PHP digunakan karena merupakan bahasa pemograman web. Uji Coba Template Perizinan Usaha Industri Tampilan halaman muka merupakan tampilan halaman template yang pertama kali dilihat oleh para konsumen. Adapun tampilan halaman muka tersebut seperti pada Lampiran 8. Dari Lampiran 8a dapat dijelaskan bahwa didalam halaman muka terdapat lima buah menu utama, yaitu home, login, layanan izin
54
usaha industri, kontak kami dan cek status izin. Adapun tampilan menu pendaftaran terdapat pada Lampiran 8b sampai dengan Lampiran 8 m. Uji coba template perizinan usaha industri dilakukan dengan metode black box pada fungsi-fungsi template perizinan usaha industri. Sebelum dilakukan pengujian dilakukan identifikasi hal yang akan diuji dan rencana pengujiannya. Hal ini dimaksudkan supaya template aplikasi dapat terukur berdasarkan input yang dimasukan dan output yang diharapkan. Berikut tabel identifikasi fungsifungsi yang akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode black box yang terlihat pada Tabel 6. Tabel 6 Identifikasi fungsi-fungsi yang diuji Nama Bagian Pemohon
Fungsi Pendaftaran
Skenario Mengisi form pendaftaran Mengisi form modal investasi Mengisi form modal investasi Lanjutan Mengisi form mesin/peralatan impor Mengisi form pemasaran Mengisi form bahan baku penolong dalam negeri Mengisi form jenis industri
Upload dokumen
Admin
Mengisi form gudang dan hasil produksi Mengisi form bahan baku penolong impor Upload dokumen
Cek status
Mengecek status permohonan
Pemprosesan
Mengecek pendaftaran Mengedit pendaftaran Disposisi
Hasil yang diharapkan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Data berhasil disimpan Dokumen dapat disimpan Muncul status permohan Form dapat dibuka Form dapat diubah Tombol ubah status dapat diubah
Status Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Ok
Ok Ok Ok
Penggunaan dan Pemeliharaan Sistem Penggunaan template perizinan usaha industri dapat dilihat pada Lampiran 10. Pada panduan tersebut terdapat dua user yakni pemohon dan petugas perizinan
55
usaha industri. Template perizinan usaha industri dapat digunakan pada Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi. Template ini dapat memungkinkan pemohon melakukan pendaftaran dan mengecek status permohonan secara online dimanapun dan kapanpun. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi form pendaftaran pada website. Template dapat digunakan oleh pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan usaha industri serta petugas terkait. Dari segi keamanan, template terdapat inisialisasi user yang akan menggunakan template sehingga tidak semua user dapat melihat data user lainnya. Template perizinan usaha industri dapat link pada website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di setiap Kabupaten tersebut mengingat pada Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi telah tersedianya website pelayanan perizinan. Template perizinan usaha industri dapat diinstal di web server Badan Pelayanan Perizinan. Badan Pelayanan Perizinan memiliki koneksi dengan jaringan internet. Pengguna dapat mengakses pendaftaran online melalui berbagai perangkat yang terkoneksi dengan internet. Perangkat yang digunakan dapat berupa mobile dan komputer desktop. Untuk melakukan pemeliharaan sistem disediakan halaman administrator untuk melakukan penambahan editing informasi. Penambahan editing informasi dapat dilakukan pada data biodata pemohon, modal investasi, tenaga kerja, pemasaran, mesin/peralatan produksi impor, mesin/peralatan produksi dalam negeri, bahan baku penolong impor, bahan baku penolong dalam negeri, gudang bahan hasil dalam negeri, gudang untuk hasil produksi, dan status izin. Gambar 19 menunjukkan tampilan yang digunakan untuk masuk ke halaman administrasi template perizinan usaha industri. Menu-menu yang disediakan merupakan menu yang menghubungkan admin ke halaman-halaman utama pendaftaran online perizinan usaha industri. Salah satu indikator untuk mengidentifikasi political will dari pemerintah daerah adalah apakah ada kebijakan secara khusus yang mengatur tentang implementasi e-government yang dibuat oleh pemerintah daerah (Putera & Valentina, 2010). Untuk menyampaikan template perizinan usaha industri terkendala koordinasi dengan pihak terkait perizinan usaha industri pada Badan Pelayanan Perizinan. Pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bogor,
56
Tangerang, dan Bekasi belum belum memiliki rencana induk pengembangan perizinan usaha industri online yang lebih holistic dan suistainable. Sementara action plan sedang disusun dan belum ada rencana detail, yang baru ada hanya rencana pengembangan perizinan usaha industri.
Gambar 19 Halaman Administrator
57
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Analisis dengan menggunakan work centered analysis (WCA) dapat memudahkan mengidentifikasi perbedaan komponen konsumen, produk, proses bisnis, pelaku, dan teknologi pada sistem kerja eksisting perizinan usaha industri Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis dengan menggunakan metode work centered analysis (WCA) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi masing-masing terdapat beberapa perbedaan komponen konsumen, produk, proses bisnis, pelaku, informasi, dan teknologi pada sistem kerja eksisting. Hasil formulasi membagi menjadi enam kegiatan utama yakni informasi, verifikasi administrasi, validasi dokumen, verifikasi teknis, pengolahan dan pengesahan. Perbaikan proses dilakukan dengan menghilangkan proses pengambilan formulir pendaftaran, pembuatan surat undangan kepada tim teknis, pembuatan nota dinas, pembahasan hasil kunjungan lapangan, pemeriksaan format izin, penghapusan paraf, dan penghapusan pencatatan. Template perizinan usaha industri dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pendaftaran dan disposisi. Template juga dapat link pada website Badan Pelayanan Perizinan dengan menginstal pada web server. Saran Saat ini fitur template hanya pada form pendaftaran online dan disposisi online. Diharapkan adanya fitur-fitur khusus lain yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih luas dengan konsumen dan data yang terintegrasi seperti sms gateway dan. Selain fitur-fitur khusus juga diharapkan adanya sistem keamanan data. Dari segi legalitas diharapkan adanya fitur tanda terima untuk proses pendaftaran dan disposisi untuk melegalkan proses yang telah dilakukan.
58
59
DAFTAR PUSTAKA [Kominfo] Kementrian Komunikasi dan Informasi. 2011. Siaran Pers Siaran Pers No 31/PIH/KOMINFO/4/2011 tentang Kenaikan Peringkat Indonesia Pada World Economic Forum Global Information and Technology Report 2010 – 2011. Jakarta. [Kominfo] Kementrian Komunikasi dan Informasi. 2003. Blueprint E-Government di Indonesia. http://kominfo.go.id. [28 Januari 2012]. [Kemdagri] Kementrian Dalam Negeri. 2010. Daftar Alamat Situs Web Pemda. Jakarta: Kemdagri. [Kemdagri] Kementrian Dalam Negeri. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. Jakarta: Kemdagri. [Kepmenpan] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2003. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta: Kepmenpan. [Kemenpan & RB] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Laksana (Business Process). Jakarta: Kemenpan & Rb. [Pandi] Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. 2012. Sosialisasi dan Pertumbuhan Nama Domain.id. Jakarta: Pandi. [UN-DPEPA] United Nation Division For Public Economics and Public Administration. 2002. Benchmarking E-Government: A Global Perspective. New York: America Society for Public Administration. Alter S. 1996. Information System, A Management Perspective. Benyamin Cummings. California.
60
Alter S. 2008. Defining information systems as work systems: implications for the IS field. European Journal of Information Systems. 17: 448–469. Andersen KV, Henriksen H. Z. 2006. E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. Government Information Quarterly: 23: 2: 236– 248. Elsevier. Baum C, Di Maio A. 2000. Gartner’s Four Phases of E-Government Model. Gartner Group. Research Note. Corradini F, Polini A, Polzonetti A, Re B. 2010. Business Process Verification for e-Government Service. Information Systems Management: 25: 293-308. Taylor & Francis. Dwiyanto A [editor]. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Gangadharan GR, Andrea VD. 2011. Service Licensing: conceptualization, formalization, and expression. SOCA: 5: 37-59. Springer. Hughes M, Scott M, Willie G. 2007. E-Services and Service Delivery Systems. Business Process Redesign in Implementing E-Government in Ireland. Encyclopedia E-Government: 2: 151-157. Indrajit RE. 2002. Electronic Government-Strategi Pembangunan dan Pelayanan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi. Indrajit RE. 2009. E-Government In Action – Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Penerbit Andi. Inpres. 1976. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Jakarta.
Wilayah
Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi
(Jabotabek).
61
Inpres. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta. Juliarta E. 2012. Pengembangan E-Government di Indonesia: Sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Masa Otonomi Daerah. Jurnal Universitas Islam Riau(UIR). Kepbup. 2010. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 503 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure Penyelengaraan Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi. Bekasi. Kurniasih D, Anwaruddin. 2007. Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Banyumas; Studi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi. Jurnal Humanis LIPI 1:72-79. Laudon KC, Laudon JP. 2006. Management Informations System: Managing The Digital Firm. Tenth Edition. Pearson. Lenihan DG. 2003. Realiging Governance: From E-Government To E-Demogracy, Canada: Centre for Collaborative Government. Lindsay A, Downs D, Lunn K. 2003. Business processes-attempts to find a definition. Information and Software Technology 45:15: 1015–1019. Elsevier. Nurhadryani Y. 2009. Memahami Konsep e-Governance serta hubungannya dengan e-Government dan e-Democracy. Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta. 25 Mei 2009. Yogyakarta: UPN Veteran. Ojo A, Janowski T, Estevez E. 2007. Domain Models and Enterprise Application Framework
for
Developing
Electronic
Public
Services.
Proceeding
International EGOV Conference Regensburg Germany. Permen, 2008. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonedsia Nomor tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Jakarta.
62
Perbup. 2010. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang. Tangerang. Perda. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan Di bidang Usaha Industri dan Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan. Bogor. Perpres. 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Ramessur TS, 2009. E-Governance and Online Public Service: The Case of a Cyber Island. International Journal of Computing and ICT Research 2:3:12 – 19. Pressman RS, 2005. Software Engineering. Mc Graw Hill International. Singapore. Pudyatmoko YS. 2008. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Kegiatan Usaha di Kabupaten Sleman. LIPI. 1:8:17-41. Putera EP, Valentina TR. 2010. Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat: Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang. Spirit Publik: 6: 2: 71-90. Sosiawan EA, 2008. Evaluasi Implementasi e-Government pada Situs Web Pemerintah Daerahdi Indonesia : Perspektif Content dan Manajemen, http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf
[15
Desember
2011]. Scholl HJ. 2003. E-Government: A Special Case of ICT-enabled Business Prosess Change. Proceedings International Conference System Sciences. IEEE. Tambouris E. 2001.
An Integrated Platform for Realising Online One-Stop
Government. Proceedings. 12th International Workshop. IEEE.
63
Thompson TSH, Koh TK. 2010. Lessons from multi-agency information management projects: Case of the Online Business Licensing Service (OBLS) Project, Singapore. International Journal of Information Management 30:85– 93. Elsevier. Tjahjono B. 2009. Peran Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Kekuatan Stakeholder Dalam Mewujudkan e-Democracy Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika 2009: 23 Mei 2009: Yogyakarta. Usman NM. Problematika Pembangunan dan Pengembangan e-Government Di Daerah. Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia: 21-23 Mei 2008: Jakarta. West DM. 2004. E-Government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public Administration Review. 64:1:15–27. World
Bank
2001.
A
Definition
of
E-Government.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm. [14 April 2011]. Yong J. 2003. E-government in Asia: enabling public service innovation in the 21st century. Malaysia: Times Media Private Limited.
LAMPIRAN
66
67
Lampiran 1 Gambar Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi
a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang
c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
Lampiran 2 Standard Operation Procedure (SOP) a.
Kabupaten Bogor (Perda, 2008)
68
69
b. Kabupaten Tangerang (Perbup, 2010)
70 70
c. Kabupaten Bekasi (Kepbup, 2010)
71
Lampiran 3 Formulir Pendaftaran Perizinan Usaha Industri a.
Kabupaten Bogor
Halaman 1
72
Halaman 2
73
Halaman 3
74
Halaman 4
75
Halaman 5
76
Halaman 6
77
Halaman 7 b.
Kabupaten Tangerang
Halaman 1
78
Halaman 2
79
Halaman 3
80
Halaman 4
81
Halaman 5
82
Halaman 6
83
Halaman 7
84
c.
Kabupaten Bekasi
Halaman 1
85
Halaman 2
86
Halaman 3
87
Halaman 4
88
Halaman 5
89
Halaman 6
90 90
Lampiran 4 Data flow Diagram Level 1
91
Lampiran 5 Data Flow Diagram Level 2 a.
Proses Pendaftaran
Pemohon Info pemohon
Permohonan
Informasi
2.1 Mengisi form pendaftaran
Info pemohon
2.2 Info upload dokumen Mengupload dokumen
Pendaftaran
Info persyaratan 2.3 Info Persyaratan
b.
Menambah informasi
Proses Disposisi
Verifikasi
Verifikasi lapangan
2.1
Info permohonan
Info permohonan
Melihat permohonan
Info permohonan
Validasi data
pengolahan 2.2
Info verifikasi
Kepala Badan
Memverifikasi permohonan
Info disposisi
Permohonan Info verifikasi Info disposisi
Disposisi
92
Lampiran 6 Usulan Flowmap Perizinan Usaha Industri
92
93
Lampiran 7 Tampilan Menu Template Perizinan Usaha Industri
a. Tampilan Halaman Muka
b. Tampilan Menu Pendaftaran
94
c. Menu Form Pendaftaran Modal Investasi
d. Menu Form Pendaftaran Modal Investasi Lanjutan
95
e. Menu Pendaftaran Form Mesin/Peralatan Produksi Impor
f.
Menu Pendaftaran Form Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri
96
g. Menu Pendaftaran Form Pemasaran
h. Menu Pendaftaran Form Bahan Penolong Dalam Negeri
i.
Menu Pendaftaran Form Produksi Jenis Industri
97
j. Menu Pendaftaran Form Gudang Untuk Bahan dan Hasil Produksi
k. Menu Pendaftaran Form Bahan Baku Penolong Impor
98
l.
Menu Pendaftaran Form Bahan Baku Penolong Dalam Negeri
m. Menu Pendaftaran Form Modal Investasi
99
Lampiran 8 Tabel Rancangan Database 1. Rancangan tabel bahan baku dalam negeri Tabel Bahan Baku Dalam Negeri Field
Type
id
int(11)
Collation
Null No
nama
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
jumlah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
satuan
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
negara_asal
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
harga
float
keterangan
varchar(255)
id_permohonan
int(11)
No latin1_swedish_ci
No No
2. Rancangan tabel bahan baku penolong impor Tabel Bahan Baku Penolong Impor Field
Type
Collation
Null
id
int(11)
nama
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
jumlah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
satuan
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
negara_asal
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
harga
float
keterangan
varchar(255)
id_permohonan
int(11)
No
No latin1_swedish_ci
No No
3. Rancangan tabel energi Tabel Rancangan tabel energi Field
Type
id
int(11)
nama
varchar(255)
kapasitas
float
satuan_kapasitas
varchar(255)
pemakaian
float
satuan_pemakaian
varchar(255)
id_permohonan
int(11)
Collation
Null No
latin1_swedish_ci
No No
latin1_swedish_ci
No No
latin1_swedish_ci
No No
100
4. Rancangan tabel mesin dalam negeri Tabel Rancangan Tabel Mesin Dalam Negeri Field
Type
Collation
Null
id
int(11)
nama_mesin
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No No
jumlah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
kapasitas_terpasang
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
merk_dan_tahun
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
negara_asal
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
harga
float
No
id_permohonan
int(11)
No
5. Rancangan tabel mesin impor Tabel Rancangan Tabel Mesin Impor Field
Type
Collation
Null
id
int(11)
nama_mesin
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
jumlah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
No
kapasitas_terpasang
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
merk_dan_tahun
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
negara_asal
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
harga
float
No
id_permohonan
int(11)
No
6. Rancangan tabel permohonan Tabel Rancangan Tabel Permohonan Field
Type
Collation
Null
id
int(11)
No
tanggal
datetime
No
user
int(11)
No
nama_pemohon
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
alamat_pemohon
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
nama_perusahaan
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
npwp
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
alamat
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
telpon
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
jenis_industri
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
nama_notaris
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
no_akte
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
penanggung_jawab
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
101
Field
Type
Collation
Null
nama_direksi
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
persetujuan_prinsip
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
lokasi_tanah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
alamat_pabrik
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
luas_tanah
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
bulan_pembangunan_pabrik
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
tahun_pembangunan_pabrik
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
bulan_pembangunan_sarana_produksi
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
tahun_pembangunan_sarana_produksi
varchar(255)
latin1_swedish_ci
Yes
status
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
modal_tanah
int(15)
No
modal_bangunan
int(15)
No
modal_mesin
int(15)
No
modal_tetap_lain
int(15)
No
modal_bahan_baku
int(15)
No
modal_upah
int(15)
No
modal_kerja_lain
int(15)
No
modal_sendiri
int(15)
No
modal_pinjaman
int(15)
No
tenaga_lokal_laki
int(11)
No
tenaga_lokal_wanita
int(11)
No
tenaga_asing_laki
int(11)
No
tenaga_asing_wanita
int(11)
No
pemasaran_dalam_negeri
int(11)
No
pemasaran_ekspor
int(11)
No
merk
varchar(25)
luas_gudang_hasil
int(11)
latin1_swedish_ci
No
7. Rancangan tabel produksi jenis industri Tabel Rancangan Tabel Produksi Jenis Industri Collation
No
Field
Type
Null
id
int(11)
komoditi
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
kapasitas
varchar(255)
latin1_swedish_ci
No
keterangan
varchar(512)
latin1_swedish_ci
No
id_permohonan
int(11)
No
No
102
Lampiran 9 Panduan Template Perizinan Usaha Industri User : Pemohon Langkah-langkah penggunaan template perizinan usaha industri 1. Buka web browser, ketikan alamat website perizinan
2. Jalankan template perizinan usaha industri maka akan tampak tampilan berikut ini:
103
3. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi form dibawah ini sebelum melakukan login.
4. Pemohonan melakukan login terlebih dahulu. Gunanya untuk inisialisasi user yang akan menggunakan template, hal ini perlu dilakukan untuk Security System. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon perizinan usaha industri untuk login kedalam template adalah sebagai berikut : -
Masukkan username sesuai yang telah didaftarkan
-
Masukkan password yang sesuai
-
Setelah itu tekan tombol login untuk masuk.
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar berikut ini :
104
Masukkan Username
Masukkan password
Tekan tombol ini untuk login
5. Mengisi form pendaftaran dengan mengklik tombol layanan usaha industri pada menu atas, yang terlihat pada gambar dibawah ini:
105
6. Mengisi form modal investasi seperti gambar dibawah ini:
7. Mengisi form tenaga kerja seperti gambar dibawah ini:
106
8. Mengisi form pemasaran seperti gambar dibawah ini:
9. Mengisi form mesin/peralatan produksi impor seperti pada gambar dibawah ini:
107
10. Mengisi form form mesin/peralatan produksi dalam negeri seperti gambar dibawah ini:
11. Mengisi form Bahan Baku Penolong Impor seperti gambar dibawah ini:
108
12. Mengisi form bahan baku penolong dalam negeri seperti gambar dibawah ini:
13. Mengisi form gudang untuk bahan hasil dalam negeri seperti gambar dibawah ini:
109
14. mengupload dokumen data gudang untuk hasil produksi seperti pada gambar dibawah ini:
15. pengecekan status izin seperti pada gambar dibawah ini:
User : Petugas perizinan usaha industri
110
Petugas perizinan usaha industri dapat melakukan edit, melihat dan mengubah status disposisi. Langkah-langkah penggunaan template terdiri atas: 1. Membuka halam web browser
2. Mengubah status permohonan perizinan usaha industri
Mengubah status disposisi
111
3. Melihat data form pendaftaran pemohon dengan menekan tombol lihat Lihat data permohonan
4. mengubah form data pendaftaran pemohon
mengubah data permohonan
