BUPATI BARITO TIMUR PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR
9
TAHUN 2OL6
TENTANG
PENETAPAN, TATA CARA PENGALOKASIAN, PEI\IYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
SE- KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,
Menimbang
bahwa berdasarkan Pasal L2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tah:un 2O15 tentang Perubahan
-a-
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penetapan, Tata Cara psrnfoagran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Setiap Desa Tahun Anggaran 2016
Mengingat :
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor 5 Tahun 2OO2
tentang
Kabupaten Kabupaten Katingan,
Kabupaten Senryan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Munrng Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
-2-
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); 2. Undang-Undang
Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); 3. Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa firmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Perah;ran Pelaksanaan UndangUndang Nomor
6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 22931;
Negara
-3-
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor L Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2l Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1e3a);
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK.OT 12016 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran , Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2aL6 Nomor a78l;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis PenSrusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2OLS Nomor 08); 10.
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2015 Nomor 06.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEI\IYALURAN,
PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN
20t6
-4BAB
I
KBTENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang
untuk mengatur dan mengurus
urLlsan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Darta Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa.n pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaya€Ln masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
-5Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk
setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2Ot6 sebagaimana tercanEum dalam L,ampiran I yang mertrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Timur ini. BAB
II
PENGANGGARAN DAN PENGAI,OKASIAN DANA DESA
Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito
Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
W = (O,26r,Zll + (O,35 * Z2l + {O,1O " Zgl + (O,3O * 241 Keterangan: W = Dana Desa setiap t)esa ZL = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota yang bersanglmtan Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan 23 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupate * / kote, yarrg bersangkutan 24 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/ kota yang bersangkutan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang benrenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang
b. Data
statistik.
-6Pasal 4
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB
III
PEIITYALURAN
Pasal 5 (1)
Penyaluran Dana Desa dilakukan
melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(2) Pemindahbukuan
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyalur€rn Dana Desa drlakukan secara bertahap: a.
tahap
I pada bulan Mei sebesar 600/o (enam puluh
perseratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4Oo/o (empat puluh
perseratus); dan (4) Penyaluran Dana Desa
tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
a. APBDesa paling lambat bulan April; dan b. laporan realisasi penggunaa.n Dana Desa semester sebelumnya. (5) Penyaluran Dana Desa tahap
II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I. (6) Laporan realiasasi penggunaan Dana Desa
tahap
I telah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 5O% (lima puluh perseratus).
-7
(7)
-
Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa. BAB TV PENGGUNAAN Pasal 6
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi 2O7o untuk Pemberdayaa.n Masyarakat dan 8O%
untuk Pembangunan di
Desa dan berpedoman dengan Permendesa Nomor 2L Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2OL6 Pasal 7
Pengelolaan keuangan
desa dikelola sesuai
dengan
ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Pasal 8 (1)
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
Bukti
dimaksud. (3)
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
(a) Bendahara desa sebagar
perundang-undangan.
-8BAB V PELAFORAN
Pasal 9 (1)
Kepala Desa menyampaikan laporan Penyaluran Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Konsolidasi Penggunaan dana Desa setiap tahap kepada Bupati Barito Timur dengan format terlampir sesuai Lampiran I,
II & III yang merupakan
bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Penyampaian laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a.
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
b.
Laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi
penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga
bulan Desember tahun 2016. BAB VI PEMANTAUAN DAN DYALUASI
Pasal
1O
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD Pasal 11 (1)
Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati Barito
Timur
:
-9-
a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan / atau
b. meminta aparat
pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan. (2) Sisa Dana Desa
di RKD lebih dari
3Oo/o
(tiga puluh
persen), sebagaimana drmaksud pada ayat (1), dihitung
dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. (3)
Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikrrtnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. (41
Dalam hal rancangan APBDesa tahun
anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan
mendahului penetapan peraturan desa
tentang
Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnva ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa. BAB
VII
SANKSI
Pemotongan Penyaluran Daaa Desa Pasal 13
Timur melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih
(1) Bupati Barito
- 10terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 3O% (tiga puluh persen). (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. Pasal 14
Pada Saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal L Januari
20t6.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan P-eraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Ditetapkan di Tamiang Layang pada
tanggal L7 April 2Ot6
BUPATI BARIT'O TIMUR
Diundangkan di Tamiang Layang pada tanggal 17 April 2016 SEI{RSI'ARIS DAERAII I(ABUPATEN BARITO TIMUR,
# ESKOP BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2016 NOMOR
3
LAMPIRAN
I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR
9
rAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYATURAN, PENGGUNAAN PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA
LAPORAN REATISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP,.................... TAHUN ANGGARAN 2015 pEMERTNTAH DESA
.......................
KECAMATAN KABUPATEN BARITOTIMUR Rp..............,
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR
9
TAHUN2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNMN PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA I.APORAN REAI.ISASI PENYALURAN
KECAMATAN KABUPATEN
BARIONMUR
Pagu kab/kota Rp.,,.,,., PENYALURAN
No
PENYATURAf{ KE DTSA
2
I
ruMtAH DESA ........... Penvaiuran Pertama Penyaluran Kedua IUMLAH DESA ......,,...
2
Penyaluran Pertama Penvaluran Kedua
JUMLAH TOTAL
Keterangan kolom 3
Pagu Dana yang diterima Desa
6
Di isijumlah penyaluran ke desa
= = 9= 10 = 11 = 12 =
Di isijumlah penyaluran ke desa
Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9 Kolom 3 di kurang kolom 10 Kolom 10 di kali kolom 3 di kali 100
3
TAI{AP II
TANGGAL
TANGGAI
TOTAT
PAGU DESA NOMOR SP2D
1
rAHAP I
4
PEttIYAtURAN 5
JUM'.AH
6
iTOMOR SP2D
7
PENYATURAN
8
JUMIAH
9
PENYALURAN
10
slsA
11
DAIAM PERSENTASE
t2
TAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BARIMO TIMUR
NOMOR
2
TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PEN 6GU NAAN
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA
IAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN EARITO TIMUR TAHUN ANGGAMN 2016
Keterangan kolom 3
= Pagu Dana yang diterima Desa
6 = Di isijumlah penyaluran ke desa 9 = Di isi jumlah penyaluran ke desa
= Penjumlahan kolom 6 dan kolom g = Kolom 3 di kurang kolom 10 12 = Kolom 10 di kali kolom 3 di kali 100
10 11
TAMPIRI\N I PERATURAN BUPATI IIARITO TIMTJR
NoMoR:9
fltiJN2Pt6
TANGGAL: L7 Ae0^L PtG
TENTANGi
:
PENETAITAN PAGU INDiKATIF DANA DESA SUMBER APBN SE-KABUPATEN llARlTO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANII DESA SE-IGBUPATEN BARITO TIMUR TAHUN AI{GGARAN 2016 Alokesi BErdasarkdn FormulE
lumhh Nama OEs
No
(t)
(2)
AlokEsi Desr
t3)
lumlah Pendudul Mislin
P
Jumlah
Jumlah P6nduduk
Rlsio Jumlah Pendudult
Bt'bot
{4)
(5)
16)
Pemduduk
Peoduduk
MkLlh
tri.kin
(7)
(8)
tK6
Luas Vlrllaveh
Rario Jumlah
gobot
(9)
Luas
Rasio Luas
wilayah
Wilayah
(fi)
(11)
lnd€ks Bobot
Ke!ulhan
Rasio lndeks Kesulftan
(12)
{13)
(l,t)
Alokasi Bobot
(ls)
Total Bobot
Berdasrkan
Dcria
Formula
(t6) = (6) + (9) + (t2) +
(17)
(18). (3) + (1/)
(15) I
KECAMI.TAN DUSUN TIMUR
1
PULAU PATAI
56s.640.000
33!;
0,0r)40
0.00101108!
71,
0,01062397
0,00371839
182,2s
0,04,8881033
0,0048881
43,3
o
olo
0,002r
0,013
65.473.562
63:t.114.000
2
SARAPAI
565.640.000
723i
0,0r)88
0.00219524(
38
0.00s64606!
0,00199012,
80,00
0,0214s669r
0.oo214si
30,2
0,007
0.00:
0,008
43.719.437
60!t.3s9.000
3
MA6ANl^IS
565-640.000
1.30€l
0,0[s9
0,003971483
18
0101613401
0,00094269
90,25
0,02.420s834
0,002420(
40,1
0,009
0,002;
0,010
52.436.887
61tt.077.000
4
JA'AR
s6s.640.m0
2-612.
0.0317
0.007930821
26
0.00389046t
O-0O136166r
45.00
0,01.2069391
0.001206!
25,6
0,006
0.001;
n
nl,
63.845.663
621r.486.000
5
MATABU
56s.640.000
2.44C1
0,0,196
0,007408s77
50
0,0074816;
0,00261858r
30.00
0,00,r04625
0,000804(
35,1
0,008
0,002'
0,013
68.944.rr44
63,r.s85.000
6
DORONG
565.640.000
915
0,0111
o.oo277a2l6
22
0.00329193!
0,00115217;
25,00
0,@670521i
0.000670!
48.8
0,011
0.0033
0.008
47.221-t44
60i1.862.000
7
56s.640.000
52gl
0,0064
0.001606204
28
0,(r0418973t
0,00146540;
23,20
o,66222442 0,000622i
39,X
0,m9
0,002(
0,006
33.093.153
sgrt.733.0@
a
DIDI (ARANG LANGIl
565.640.000
681'
0,01183
0,00208s93!
33
0.Cro493790i
0,00172826(
23,2s
0.00623s8s2
0,000623(
0,008
0.002:
36.329.4.60
60:1.969.000
9
HARINGEN
s6sJ40.ooo
427
0,0!00
0,002492804
lo7
0,00s60377:
28,50
0,00764394t
0,000764r
0,011
0,003!
63.408.6,47
62r).049.000
IO
IAWETEI,I
s6!
0.00s1313s
91
0,0t601077r n arl 161 661(
0,00476582r
26.13
7008293
0,000700t
0,00s
0.001!
63,087.6,32
621r.728.000
11
MATAMH
0,0024320/81
5t
U,IUA5Z9TU4
a1 1 t1 1q7
61
x1
0.00186
27
0,@7
38.046.837
603.687,000
11
1.69C1
0,0:205
56s.640.000
801
0,0097
MARA6(IT
s6s.&0.m0
615,
MANGI(I\RAP
565.640.000
41€i
0,0Ds1
0.00126310'
42
GUMPA
s6s.640.m0
775
nnu
0.0023s31f4
68
75071
1:;
SUMUfi
s6s.640.000
5631
0,0068
0,00170943[
x0
0,001496334
0,000s2371
16
HARARA
s6s.640.000
163
0,0020
0.0004s491
9.0s0.2a0.000
15,391
0,il69
o,p673t72t
688
lt
-61q.0"99
0,@109980s
45,00
0,01.1069391
0,00219961
45,00
0,01.t069391
0,003s61271
45,00
0,01.2069391
20,00
0,001364174
0,000s36r
0.0003142:
68.s6
0.01,838838I
0,001838I
o,lu,gtt777l
0,0:t603172:
822,11
6
0,0008971
22,0
0,012
'
788.000
45,1
0,010
0,001206!
50,x
0,011
0,003/
0,008
42.040.4L1
60/,680.000
0,001206!
42,]
0,010
0_002!
n
nln
52.226.220
61/.866.000
3r,2
0,007
0,0021
0,005
25.489.349
sgrt.129.000
0,014
0,004;
0-007
3s,896.s86
601.s37.000
t0
0,144
0,0tr3:
0,ltl8
772./t08.085
9.822.649.000
0,220s0sm1 0,02t0s0l
KECAMATAN BENUA LIMA I(ANDRIS
s6s.640.000
1.50€r
0.0r83
0.00457874:
30
0.(o448900i
0.00157115:
6,Cr(
0.0016092s2
0.om160!
43,91
0.010
o.o0:
0.009
48.446.s70
514.087.000
2
BANYU LANDAS
565.640.000
56/
0,0069
0,001/2158:
16
0,t'0239413
0,00083794;
10,0(
0,002682087
0,0002682
33,4r
0,008
0,0023
0,005
26.ss2.6,34
s92.193.000
3
BAGOK
s6s_&0.m0
68?
0,00et
0,0020707s{
34
0,00s087s3(
0,00178063;
63,0(
0,01,389714
0,0016897
23,6;
0,00s
0-0016
0,007
f7.266-ir00
60).906-000
4
BAMBAI\I
s6s.640.000
923
0,0112
0,002802s0
55
n
antrrqnl;
0.00288044
45,0(
0,01.2069391
0,0012.06!
44,61
0,010
0,00:
0,010
51,715.211
61r.355.000
TEWAH PUPUH
56s.640.000
1.093r
0,01.33
0.00331867{
64
0,Cr0957653
0,0033s1781
s9,0(
0,01.5824313
0,0015824
40,9!
0,009
0,0028
0,011
57.527,!r38
62:t.168.000
GUDANG SENG
56s.640.000
105,
0.0013
0.00031881;
3
0,000448!
0,0001s71x:
15,0(
0,0040231:
0,m0402:
40,5!
0,009
0.002/
0,004
18.894.961
3.393.840.000
4.8?El
0,0rt92
0,014811081
202
O,trBozl5qat
0,010s7908:
198,00
0,03310s3i
0,00s310r
,47.a6
0,051
0,015r
0.oi!6
PULAU PADANG
s65.640.000
423
0,0r)51
0,0012843s(
33
0.00493790:
0,00172826(
10,0(
0,00268208
0,000268i
33,71
0,008
0,002!
0,006
29,035.742
s9,4.676.000
KAMBITIN
s6s.640.000
554
0,0067
0,00168211
9
0,(01346701
0,00047134!
8,0(
0,01214s67
0,0m214{
37,6)
0,008
0,0025
0,00s
25.630.1ls
59r.270.000
s6s.640.000
s1i:
0-01162
000x554s8
19
0,00099506i
7,0(
0.001877461
0,000187;
48,0:
0,011
0,003:
0,006
31.213.6;64
59r:.854.000
2.130
0,0rs9
0,00646732
81
o,crr.212030:
0,004242107
s1,0(
0,01.367864:
0,001367!
3t,o'.
0,008
0,002:
0,01s
76,106.683
641.747.000
6
ill 2
240./U13.5;l'l
s84.s3s.000 1.6:tE.244.000
KECAMI,IAN PATANGl(EP TUTUI
4
BENTOT
56s.640.000
5
AMPARI BURA
56S.640.000
89(,
0.0109
0.002720s2
9
0.(o1f46701
0,00047134:
29,0(
0,00/7780si
o,ooo777t
44,91
0,010
0,00:
0,@7
36.569.457
602.209.000
6
KOTAM
565.640.000
75e,
0.o192
0,00229544r
31
0,Cr0463863:
0,001623s22
s0,0(
0,011410434
0,001341
6r.,2:
0,014
0,0041
0,009
49,037.2i45
614.677.000
7
BETANG MLONG
565.640.000
273
0.0133
0,0008289x
21
o-(o3142301
0,@1099805
8,0(
0,0,1214s6;
0,000214(
46,9r
0.011
0.003:
0,00s
27_'144.146
59:t-384.000
I
MAWA.NI
s6s.640.000
0,0046
0,010
54.255.9,85
619.896.000
9
]AN60
10
TALAP
1.336
0.0.t62
0,004056r
r7
0,Cro2543761
0,00089031s
31,0(
0,00.831446!
0,0008314
68,3i
0,015
56s-&0.000
5s3,
0.0r)67
0.00167907!
33
0.to493790.:
0,00172826(
29.0(
0,00777805i
0,000777t
65,7,
0,01s
0.004r
0-009
45.031.3i33
61t1.671.000
s6s.640.000
1.074
0.0130
0,@3260981
3
0,0001s711:
320i
0,00,ts8267t
0,0008s8:
45,8!
0,010
0.0031
0,007
38.486.864
60,r.u7.000
s.556.400.000
8,507',
0,lrl33
0.,02s82982
0,000448! 0 0381d61!
0,06i839321!
0,006839!
489,sS
0,110
0.0331
0,079
256
0,011r0715:
255.00
a13.111.tti14
6.06ti.511.000
rui6P!oqs doosNPPos
P
3Bv8hU8U8
60e59!AE 6E!oN@uw \-6'6-o-6\ioix
saUq@u$s -:{:3i38;-3-I-83 tu64@NNF@@&@ts
'!iin-6:.l
G!{{{66&N -6 -o iJ -+ '@ -s io -P arbEts6055D
'@
(18), {3) + (17)
4!,284.471
s6s.640.000
Barito
Tinl
1
475,1
0,0rls8
l
O,ootqqzzcg
24
L-!.to3s9120)l 0O012s6921l
rlnol
0,)0616881
n.000616s1
Eq,
62.349.
Alokasi Dasar
Dese
I
rOr
rAr!,[ANG r.AYAhrG,
27
,ry,v
2015
