1
SALINAN
WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82.PMK.03/2013, maka perlu diatur ketentuan Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82.PMK.03/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 602); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106); 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
3 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Metro. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro. 3. Walikota adalah Walikota Metro. 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Metro. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 8. Pensiunan PNS/TNI/POLRI adalah pensiunan PNS/TNI/POLRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari Instansi berwenang. 9. Pensiunan Non PNS/TNI/POLRI adalah pensiunan BUMN dan BUMD yang menerima pensiunan bulanan dengan dibuktikan surat keputusan dari instansi berwenang dan atau slip gaji bulanan.
4 10. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf. 11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. BAB II PENGURANGAN Pasal 2 Pemberian Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu : a. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya untuk : 1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi : a) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); b) Objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) c) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda dudanya, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar : 1) Golongan I atau tamtama sebesar 25% (dua puluh lima persen); 2) Golongan II atau Bintara sebesar 20% (dua puluh persen); 3) Golongan III atau Perwira Pertama sebesar 15% (lima belas persen); 4) Golongan IV atau Perwira Menengah dan Perwira Tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
5 d) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); e) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. Wajib Pajak Badan meliputi : a) Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen). b) Wajib pajak badan yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan formal dan kesehatan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen). b. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang tahun berjalan atau dua tahun setelah terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Pasal 3 (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD. (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 huruf b) yang bergerak di bidang pendidikan formal diberikan juga kepada PTS yang memiliki SPPT. (3) Pengurangan pajak dalam hal terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (4) Pengurangan pajak karena sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, gagal panen, dan/atau kerusuhan massa. Pasal 4 (1) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi..
6 Pasal 5 (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak. (4) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB terutang yang tercantum dalam SPPT BAB III PENGURANGAN SECARA PERSEORANGAN Pasal 6 (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Walikota melalui Dinas; d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan; e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup, untuk: 1. Wajib pajak badan; atau 2. Wajib pajak orang pribadi. f. Diajukan dalam jangka waktu : 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2; 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;atau 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luas biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; g. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
7 (2) Formulir Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 7 (1) Formulir Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilampirkan dengan dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/kuasanya; b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; d. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; e. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Kartu Keluarga; c. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; d. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait. e. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda dudanya, sehingga kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi adalah sebagai berikut : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun c. Fotokopi slip gaji pensiunan atau dokumen sejenis lainnya; d. Fotokopi Kartu Keluarga; e. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya f. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi adalah sebagai berikut : a. Fotokopi KTP;
8 b. c. d. e.
Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat; Fotokopi Kartu Keluarga; Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak.
(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan adalah sebagai berikut : a. Fotokopi KTP; b. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat; c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; e. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 2 huruf a) dan huruf b) adalah sebagai berikut : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi akta pendirian badan; c. Fotokopi laporan keuangan hasil audit tahun sebelumnya; d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; e. Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; f. Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak. (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, adalah sebagai berikut : a. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat. BAB IV PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF Pasal 8 (1) Permohonan pengurangan secara kolektif, dapat diajukan dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) objek pajak (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk PBB-P2 yang terutang dalam SPPT dapat diajukan : a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
9
b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal : 1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 huruf b), huruf c), huruf d), huruf e) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pasal 9 (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; d. Diajukan paling lambat tgl 10 Januari tahun pajak yang bersangkutan; e. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan. (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan : a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas melalui : 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1); atau 2) Lurah setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3). d. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan; e. Diajukan dalam jangka waktu : 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
10 Kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau lurah dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; f.
Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan. (3) Formulir Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 10 (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilampirkan dengan dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif dapat berupa : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak; c. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; d. Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya. BAB V TATA CARA PENGURANGAN Pasal 11 (1) Petugas pada Dinas dapat melakukan penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 untuk memastikan permohonan pengurangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pengajuan pengurangan. (2) Penelitian atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 12 (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
11 a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); atau b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Walikota melalui Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. (5) Pemberitahuan tentang permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan menggunakan surat pemberitahuan permohonan pengurangan pajak tidak dapat dipertimbangkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal 13 (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak melebihi dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 14 (1)
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(2)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
(3)
Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.
12
Pasal 15 (1)
Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dikantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
(2)
Penelitian dikantor dan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
(3)
Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada : a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau b. Lurah setempat, dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
(4)
Pemberitahuan penelitian di lapangan permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas dengan menggunakan surat pemberitahuan dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini. Pasal 16
(1) Hasil penelitian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak. (2) Bentuk laporan hasil penelitian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan pengurangan secara perseorangan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (3) Bentuk laporan hasil peneltian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan pengurangan secara kolektif dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Metro ini. Pasal 17 (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan. (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu
13 keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. Tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan Dinas. b. Tanggal tanda pengiriman surat pemohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 18 (1) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota. (3) Format Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pengajuan pengurangan secara perorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (4) Format Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pengajuan pengurangan secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
Pasal 19 (1) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku selama 3 tahun. (2) Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi tidak berlaku apabila objek pajak terjadi peralihan penguasaan objek pajak dari pemohon kepada orang lain.
14 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.
Ditetapkan di Metro pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA METRO, Ttd. LUKMAN HAKIM
Diundangkan di Metro pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, Ttd. ISHAK BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR 48
