Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
komite sekolah memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat;
Maksimal
Maksimal
30% Tokoh Masyarakat
dan/atau
30%
Maksimal
50%
Pakar Pendidikan
Orangtua/Wali Murid
anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik. dan pengurus partai politik.
pensiunan tenaga pendidik; dan/atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
Jumlah Anggota Minimal
pasal 4
Maksimal
5 15 orang pasal 2
Fungsi Komite Sekolah
Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
Tugas Komite Sekolah
pasal 3
Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: Kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain; Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah. *sumber: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
#KomiteSekolah #GotongRoyongSekolah www.kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
Kemdikbud_RI
kemdikbud.ri
KEMENDIKBUD RI
Apa perbedaan SUMBANGAN, BANTUAN, dengan PUNGUTAN PENDIDIKAN?
SEKOLAH
komite sekolah
sekolah
pasal 1*
pasal 1**
BANTUAN
SUMBANGAN
PUNGUTAN PENDIDIKAN
pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersamasama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Bantuan dan/atau Sumbangan tidak boleh berasal dari: Perusahaan Rokok
Perusahaan Alkohol
pasal 11*
Partai Politik
*sumber: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah **sumber: Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
#KomiteSekolah #GotongRoyongSekolah www.kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
Kemdikbud_RI
kemdikbud.ri
KEMENDIKBUD RI
Pemanfaatan Hasil Penggalangan Dana Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan Pengembangan sarana prasarana Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan
Dana Hasil Penggalangan dibukukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah pasal 10*
Rp
SEKOLAH
Kebutuhan administrasi/alat tulis kantor
Konsumsi rapat pengurus
Syarat Penggunaan Hasil Penggalangan oleh Sekolah Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah Dipertanggungjawabkan secara transparan Dilaporkan kepada Komite Sekolah
Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas
Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan
Syarat Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
*sumber: Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
#KomiteSekolah #GotongRoyongSekolah www.kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
Kemdikbud_RI
kemdikbud.ri
KEMENDIKBUD RI
Skema Perbedaan Bantuan, Sumbangan, dan Pungutan Aspek
Bantuan
Sumbangan Pungutan
Tindakan
Pemberian
Pemberian
Penarikan
Bentuk
Uang/Barang /Jasa
Uang/Barang /Jasa
Uang
Pelaku
Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua /walinya
Peserta didik, Sekolah orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga
Sifat
Disepakati para pihak
Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan
(Syarat dan
Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan
Ketentuan)
SEKOLAH
Salah satu tugas komite sekolah adalah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya bukan dalam bentuk pungutan, tetapi dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan. *sumber: Permendikbud N75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
#KomiteSekolah #GotongRoyongSekolah www.kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
Kemdikbud_RI
kemdikbud.ri
KEMENDIKBUD RI
Kanal Pelaporan dan Informasi Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan tersebut tidak memiliki landasan hukum.
Bila Anda menemukan pungli, segera laporkan ke kanal pelaporan dan pengaduan berikut: Unit Layanan Terpadu 021-570 3303 021-5790 3020
0812 976 929
[email protected]
ult.kemdikbud.go.id
021-573 3125
Posko Pengaduan Itjen. Kemendikbud
[email protected]
0811 9958 020
LAPOR! 1708
lapor.go.id
Saber Pungli 193 0821 1213 1323
[email protected]
1193
Kanal Informasi OMBUDSMAN 021-529 60894/95
[email protected]
021-52960904/05
Kanal Informasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota
#KomiteSekolah #GotongRoyongSekolah www.kemdikbud.go.id
Kemdikbud.RI
Kemdikbud_RI
kemdikbud.ri
KEMENDIKBUD RI
