UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH (Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo) JURUSAN ILMU HUKUM DEVALIA MONDO Pembimbing I: Nirwan Junus, SH.,MH Pembimbing II: Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH
ABSTRAK Devalia Mondo NIM: 271409086, Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah ( Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo). Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo). Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan oleh pihak debitur dan Upaya penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh pihak Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data dan fakta dari Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo antara lain sebagai berikut: Kondisi Ekonomi Lemah, Kemauan debitur untuk membayar hutangnya lemah, Nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga, Usaha nasabah bangkrut, Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan, Manajenen usaha nasabah sangat rendah, Pembinaan kreditur kepada nasabah sangat rendah. Upaya Penyelesaian Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo adalah sebagai berikut:Tahap penyelesaian secara damai, Tahap pembinaan, Tahap penyelamatan kredit: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit; Kata kunci: Penyelesaian perjanjian, Kredit macet, Hak Tanggungan
PENDAHULUAN Perkembangan dunia keuangan khususnya perbankan diera tahun 2000-an telah memasuki masa kebangkitan dari keterpurukan setelah diera krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Kemajuan ini ditunjukkan dunia perbankan melalui jumlah dana yang mampu diserap dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat terus meningkat dengan diiringi kualitas yang makin baik pula. Di samping mengalami peningkatan jumlah dana, dunia keuangan juga terus meningkat dalam jumlah nasabah, hal ini tentunya tidak lepas dari layanan yang diberikan sangat memanjakan nasabahnya serta makin beragamnya produk yang ditawarkan. Demikian pula dengan perkembangan lembaga keuangan non bank juga terus mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan. Tersebarnya pembiayaan melalui lembaga keuangan leasing telah memberi warna tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan pilihan pembiayaan barang-barang modal. Perusahaan leasing dewasa ini, memang lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan alat transportasi seperti motor dan mobil serta bidang property. Begitu pula dengan lembaga keuangan penggadaian tidak mau ketinggalan bahkan terkesan lebih agresif dengan memberikan layanan mendekati konsumen melalui pembukaan cabang atau gerai pegadaian dengan pelayanan yang makin optimal. Perkembangan ini diiringi pula dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas lembaga keuangan guna menempatkan investasinya yang lebih menguntungkan dan memberikan kenyamanan sekaligus memberikan rasa aman. Beragamnya produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadikan pilihan tempat investasi yang bervariasi pula. Selain itu animo masyarakat untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga keuangan terutama yang berkaitan dengan produk-produk keuangan juga terus meningkat. Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai stategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan
dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan atau memerlukan dana (lack of fund). Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.1 Agar masyarakat mau menyimpan uangnya dibank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (lending). Hal ini dilakukan karena, sebagian besar pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Adanya hak milik perorangan tanah menjadi lebih bermakna pada nilai Kapital Asset, salah satunya bisa dijadikan jaminan suatu kredit. Akan tetapi tanah hak milik yang dijadikan jaminan kredit itu mengekor pada kreditnya bila kreditnya macet, maka konsekuensinya menjadi pelunasan kredit tersebut, yaitu dengan cara menguangkan apa yang menjadi jaminan kredit itu sendiri dalam hal ini adalah tanah yang dijadikan jaminan.
1
Kasmir, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, hal.25
Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji. Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Perjanjian utang piutang dengan Bank, biasanya menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari Debitur. Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lainnya.2 Hak Tanggungan pada dasarnya hanya dibebankan kepada hak atas tanah dan juga sering kali terdapat benda-benda diatasnya bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. Di Gorontalo khususnya pada Bank BTN cabang Gorontalo, Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan Atas Tanah. Namun berdasarkan data awal yang di peroleh dari Bank BTN tedapat 86 kasus kredit macet. Kredit yang dijamin dengan hak atas tanah tersebut, apabila Debitur tidak lagi mampu membayarnya dan terjadi adanya wanprestasi dan kredit menjadi macet, maka pihak Kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan utang Debitur tersebut dengan cara
2
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
mengeksekusi jaminan kredit tersebut dengan cara menjualnya secara pelelangan umum agar Debitur juga tidak terlalu dirugikan. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris, yang mencangkup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.3 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan fariabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat deskritif kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Menurut Burhan Ashofa, metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total dan menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang ekslusif. Serta penulis juga menggunakan analisis kuantitatif, adapun analisis kuantitatif menggunakan teknik analisis distribusi frekwensi.4 Keterangan F P =
X 100% N
P = Presentase F = Frekuensi N = Jumlah Responden
3
Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS), Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hal 153. 4 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2010 hlm 54
PEMBAHASAN Tabel 1 Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo NO 1
Uraian Kondisi Ekonomi Lemah
Frekwensi
%
12
13,95
9
10, 46
14
16, 27
18
20, 93
16
18, 60
9
10, 46
8
9, 30
86
100
Kemauan Debitur Untuk 2
Membayar Hutangnya Sangat Lemah
3
Nilai Jaminan Lebih Kecil dari Jumlah Hutang Pokok Bunga
4
Usaha Nasabah Bangkrut
5
Kredit yang Diterima Nasabah Disalahgunakan
6
Manajemen Usaha Nasabah Sangat Rendah
7
Pembinaan Kreditur Kepada Nasabah Sangat Rendah Jumlah
Sumber: Data Primer Dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor terbanyak yang menyebabakan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah yaitu pada point 4 Usaha Nasabah Bangkrut yaitu 18 kasus dengan presentasi 20, 93%. Hal ini dibenarkan oleh salah satu nasabah Nurhamid R yaitu “usaha yang saya jalankan bangkrut, sehingga saya kesulitan untuk melunasi utang di bank”. 5 Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut: 5
Wawancara Nurhamid R, 8 Oktober 2013.
1. Kondisi Ekonomi Nasabah Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada point 1 Kondisi Ekonomi Lemah yaitu 12 kasus dengan presentase 13,95%. Pada umumnya, yang meminjam uang pada lembaga perbankan adalah nasabah menengah ke bawah. Mereka umumnya adalah para petani petani sawah, pengusaha kecil, dan menengah. Sehingga dalam pengembangan usahanya selalu tergantung pada harga pasar yang berlaku. Didalam prinsip ekonomi, bahwa semakin banyak barang yang dijual dipasar, maka semakin rendah harga barang tersebut. Hal ini tampak dari kebijakan petani sawah, dimana mereka semua menanam padi. sementara kebutuhan perusahaan sangat terbatas. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu nasabah Nely K ’’sangat terpaksa saya menjual harga beras dengan harga yang rendah’’. Yang pada gilirannya mereka tidak mampu membayar hutang kredit pada lembaga perbankan, sementara uang yang diterima cukup untuk membayar biaya pengolaannya.6 2.
Kemauan debitur untuk membayar hutangnya sangat rendah Dari uraian tabel di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah pada point 2 terdapat 9 kasus dengan presentasi 10,46%. Rendahnya kemauan debutur untuk membayar hutang-hutangnya ini di sebabkan karena adanya unsur kesengajaan sehingga terjadi kredit macet yaitu kreditur tidak mampu membayar seingga kemauan untuk membayar tidak ada. Hal ini di ungkapkan oleh Maryani sala satu nasabah yang mengalami kredit macet.7
3. Nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga Sesuai dengan uraian dari tabel diatas bahwa pada point 3 ini terdapat 14 kasus dengan presentasi 16,27%. Pada saat dilakukan penilaian oleh pihak bank, bahwa objek jaminan yang dimiliki nasabah dianggap cukup untuk membayar hutang pokok dan bunga, manakala ia tidak mampu membayar 6 7
Wawancara Nely K, 10 Oktober 2013 Wawancara Maryani, 7 Oktober 2013
hutang. Seperti yang dialami oleh salah satu nasabah yang bernama Silki Namun, dalam kenyataannya ternyata pada saat dilakukan pelelangan nilai jaminan itu tidak cukup membayar hutang-hutangnya.8 4. Usaha nasabah bangkrut Bangkrutnya usaha nasabah ini disebabkan bisnis yang dikembangkannya sangat banyak dan adanya pengaruh krisis ekonomi dan moneter. Banyaknya usaha yang dikembangkan nasabah ini membuat biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan usaha tersebut ,menjadi bertambah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Nurhamid R sebagai salah satu nasabah yang usahanya telah bangkrut.9 5. Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada point 5 ini terdapat 16 kasus dengan presentasi 18,60%. Di dalam usulan yang telah disampaikan kepada pihak bank bahwa nasabah meminjam uang untuk menginvestasikan usahanya. Namun ia tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana yang telah di ajukan kepada pihak perbankan, melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan konsumtif, membeli mobil mewah, seperti yang terjadi pada salah satu nasabah Wahdiya A. sehingga ia sudah tidak mampu lagi membayar angsuran.10 6. Manajemen usaha nasabah sangat lemah Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa telah terdapat 9 kasus dengan presentasi 10,46%. Nasabah didalam mengelolah usahanya mempunyai pengetahuan dan skill yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pengusaha ekonomi lemah didalam pengembangan usahanya tidak memiliki yang tersebut diatas sehingga mereka tidak mampu menghitung jumlah keuntungan dan kerugian
8
Wawancara Silki, 10 Oktober 2013 Wawancara Nurhamid R, 11 Oktober 2013 10 Wawancara Wahdiya A, 9 Oktober 2013 9
yang diderita. Sehingga usaha yang ia jalankan tersebut bangkrut seperti yang di alami oleh Asriya E salah satu nasabah yang mengalami kredit macet.11 7. Pembinaan kreditur terhadap nasabah sangat kurang Dari tabel diatas dapat di ambil kesimpuan bahwa faktor yang paling sedikit yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah tedapat 8 kasus dengan presentasi 9,30% dengan adanya hasil tersebut dapat di ketahui bahwa dengan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan sangat kurang. Pembinaan baru dilakukan setelah debitur mengalami masalah didalam pengembalian kredit. Seperti yang di ungkapkan oleh Ramlih S salah satu nasabah di bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo “Saya kurang mengeri dengan sistem pembayaran dan kurangnya pembinaan dari pihak kreditur sehingga kredit saya macet”.12 Secara umum dapat dikatakan bahwa, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bagian kredit macet PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo, Arifin Lahay bahwa, dalam jangka waktu tuga (3) tahun terakhir dari tahun 2010- 2013, jumlh debitur yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo mencapai 86 debitur.13 11
Wawancara Asriya E, 11 Oktober 2013 Wawancara Ramlih S, 13 Oktober 2013 13 Wawancara dengan Arifin Lahay, Kepala Bagian Kredit Macet PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbK Cabang Gorontalo, tanggal 3 Oktober 2013 12
Tabel 2 Analisis Upaya Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggunga atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo NO Uraian Frekwensi % 22
25,59
2
Tahap Penyelesaian Secara Damai Tahap Pembinaan
25
29,06
3
Tahap Penyelamatan Kredit
35
40,70
4
Tahap Eksekusi Objek Jaminan Kredit Jumlah
4
4, 65
86
100
1
Sumber: Data Primer Upaya penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan atas tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo terdapat 35 kasus paling banyak yang dilakukan oleh pihak bank dengan tahap penyelamatan kredit. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar nasabah dapat menyelesaikan kredit macet tersebut. Untuk kasus yang telah masuk dalam tahap eksekusi objek jaminan kredit terdapat 4 kasus. Hal ini terjadi karena pihak nasabah sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Hal ini juga di benarkan oleh salah satu pegawai Bank Tabungan Negara Cabang Gorontalo bagian kredit macet yaitu Zulkifli Nangili yaitu: “Dalam kasus kredit macet ini, pihak bank selalu memberikan solusi terbaik bagi nasabahnya, yaitu dengan melakukan tahap penyelamatan kredit macet dengan memberikan sedikit kemudahan bagi nasabah”14 Berdasarkan wawacara Arifin Lahay, Kepala Bagian Kredit, tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan 14
Wawacara dengan Zulkifli Nangili, Bagian Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo, tanggal 3 Oktober 2013.
Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo untuk menyelesaikan kredit macet tersebut memiliki beberapa tahap diantaranya: melakukan penyelesaian secara damai berupa pengiriman surat pemberitahuan dan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, tahap musyawarah dan pembinaan terkait dengan penyelesaian kredit, serta tahap eksekusi.15 Bagi debitur yang dinilai masih memiliki itikad baik untuk melunasi kredit, penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur antara lain, bisa dengan cara restrukturisasi. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum a. Rescheduling (penjadwalan kembali) Debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kreidt bermasalah perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan sekali menjadi 1 tahun sekali dan perpanjangan pembayaran angsuran dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali. Yang menjadi dasar pertimbangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo untuk melakukan rescheduling adalah masih adanya keyakinan dari pihak bank bahwa debitur hanya mengalami permasalahan keuangan, dan debitur masih cukup kooperatif serta masih beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha. Jika seandainya rescheduling ini belum juga memberikan hasil, maka pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo melakukan tindakan selanjutna yaitu reconditioning. b. Reconditioning (persaratan kembali) Mengubah berbagai persyaratan seperti merubah jadwal pembayarab angsuran, namun juga perubahan ini bisa melebar pada pemberian tambahan kredit atau perubahan maksimum saldo. Tindakan ini diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo kepada debitur yang dianggap masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Biasanya reconditioning diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo karena debitur mengalami 15
Wawancara dengan Arifin Lahay, Kepala Bagian Kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo, tanggal 3 Oktober 2013.
kekurangan modal kerja dan jaminan yang dikuasai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo cukup untuk mengcover hutang kreditnya. Namun jika reconditioning ini belum juga memberikan hasil yang maksimal, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo, melakukan tindakan selanjutnya, yaitu restructuring. c. Restructuring (penataan kembali) Melakukan perubahan persyaratan-persyaratan perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Dasar pertimbangan bagi pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo dalam melakukan restructuring adalah masih adanya keyakinan dari pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo bahwa debitur masih mempunyai itikad baik, prospek usaha debitur masih berjalan baik, debitur mengalami kesulitan keuangan dan beban bunga yang diberikan terlalu berat.Bentuk restructuring yang dilakukan oleh pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo kepada debitur adalah perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya. Tahap restructuring ditempuh karena pembiayaan terhadap objek kredit melebihi kemampuan debitur (over financing) dan objek jaminan hak tanggungan yang dikuasai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo masih dapat mengcover hal tersebut. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo antara lain sebagai berikut: 1.
Kondisi Ekonomi Lemah
2.
Kemauan debitur untuk membayar hutangnya lemah
3.
Nilai jaminan lebih kecil dari jumlah hutang pokok dan bunga
4.
Usaha nasabah bangkrut
5.
Kredit yang diterima nasabah disalahgunakan
6.
Manajenen usaha nasabah sangat rendah
7.
Pembinaan kreditur kepada nasabah sangat rendah
Upaya Penyelesaian Kredit Macet atas Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Tahap penyelesaian secara damai 2. Tahap pembinaan 3. Tahap penyelamatan kredit 4. Tahap eksekusi objek jaminan kredit SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya pihak Bank lebih berhati-hati lagi dalam menilai ataupun melihat keadaan dan situasi debitur (nasabah) apakah bisa untuk di berikan pinjaman sesuai yang di mohonkan debitur atau tidak dan memberi pembinaan kepada debitur agar tidak terjadi kredit macet. 2. Perlunya pemahaman prosedur yang telah di tetapkan oleh pihak bank kepada debitur. Dan pemahaman tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
DAFTAR PUSTAKA Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2010 hlm 54 Kasmir, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, hal.25 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS), Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hal 153. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
