DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
MODUL KHUSUS KOMUNITAS BKM /UP - UP
Pinjaman Bergulir
PNPM Mandiri Perkotaan
C18
Modul 1
Memahami Pinjaman Bergulir
1
Kegiatan 1:
Curah Pendapat Pengertian Pinjaman Bergulir
2
Kegiatan 2:
Diskusi Tujuan, Prinsip dan Sasaran Pinjaman Bergulir
3
Modul 2
Mekanisme Pinjaman Bergulir
9
Kegiatan 1 :
Diskusi Kelembagaan Pinjaman Bergulir
10
Kegiatan 2 :
Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
11
Sosialisasi dan Persiapan Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
25
Kegiatan 1 :
Persiapan Sosialisasi Pinjaman Bergulir
26
Kegiatan 2 :
Persiapan Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
27
Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
29
Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
30
Modul 5
Evaluasi Hasil Praktek Sosialisasi dan Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
32
Kegiatan 1 :
Pembahasan Hasil Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
33
Monitoring Pinjaman Bergulir
35
Diskusi Monitoring Pinjaman Bergulir
36
Modul 3
Modul 4
Kegiatan 1 :
Modul 6
Kegiatan 1 :
Modul 7
Penanganan Pinjaman Bermasalah
40
Kegiatan 1 :
Curah Pendapat Pinjaman Bermasalah
41
Kegiatan 2 :
Penjelasan Penanganan Pinjaman Bermasalah
41
Modul 1 Topik: Memahami Pinjaman Bergulir
1. Peserta memahami pengertian pinjaman bergulir 2. Peserta memahami pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan 3. Peserta memahami tujuan diadakannya pinjaman bergulir 4. Peserta memahami sasaran (penerima manfaat) pinjaman bergulir 5. Peserta memahami prinsip – prinsip pinjaman bergulir
Kegiatan 1 : Curah Pendapat Pengertian Pinjaman Bergulir Kegiatan 2 : Diskusi Tujuan dan Prinsip Pinjaman Bergulir
2 Jpl ( 90 ’)
1. Pinjaman Bergulir 2. Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir 3. Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
1
Curah Pendapat Pengertian Pinjaman Bergulir 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan sampaikan bahwa kita akan memulai tema ”Memahami Pinjaman Bergulir” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai pada modul ini : •
Peserta memahami pengertian pinjaman bergulir
•
Peserta memahami pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan
•
Peserta memahami tujuan diadakannya pinjaman bergulir
•
Peserta memahami sasaran (penerima manfaat) pinjaman bergulir
•
Peserta memahami prinsip – prinsip pinjaman bergulir
2) Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 1 yaitu Curah Pendapat Pengertian Pinjaman Bergulir 3) Lakukan curah pendapat dengan peserta, apa pengertian pinjaman bergulir?. Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano. 4) Kemudian tanyakan lagi, bagaimana PNPM Mandiri Perkotaan memaknai pinjaman bergulir? Beberapa pertimbangan PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan kegiatan pinjaman bergulir : a. tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kekayaannya. b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah, sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan (sumber Johnston dan Deflev Holloch) c. Pinjaman bergulir PNPM Mandiri perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan formal d. Permintaan pinjaman dana bergulir pada rencana pronangkis masyarakat masih tinggi. e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan dan jaminan sosial yang ada di masyarakat.
5) Kemudian lakukan diskusi kelas mengenai apakah warga miskin dapat meningkatkan kesejahteraannya hanya dengan diberi pinjaman bergulir ?
2
6) Berilah kesempatan kepada peserta untuk saling menyampaikan menanggapinya. Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano.
pendapat
dan
7) Simpulkan bersama hasil diskusi kelas, berilah penguatan kalau dirasa masih kurang. Pinjaman bergulir, bukanlah satu-satunya sarana untuk meningkatkan pendapatan warga miskin, melainkan sebagai stimulan agar warga miskin mampu untuk berusaha keluar dari persoalannya. Hal yang terpenting adalah kemauan dan motivasi yang kuat dari individu warga miskin itu sendiri merupakan modal yang paling utama.
8). Beriah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 9) lanjutkan ke kegiatan 2.
Diskusi Tujuan, Prinsip dan Sasaran Pinjaman Bergulir 1) Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu diskusi tujuan, prinsip dan sasaran pinjaman bergulir. 2) Jelaskan kepada peserta, setelah dipahaminya pengertian dan beberapa pertimbangan Pinjaman bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan, maka akan didiskusikan bersama tujuan dari pinjaman bergulir. 3) Bagilah peserta menjadi beberapa kedalam 3 kelompok, ajaklah mereka untuk berdiskusi dengan menggunakan metode diskusi ”komedi putar”, dengan pokok bahasan sebagai berikut : Kelompok 1 : apa saja tujuan adanya pinjaman bergulir? Kelompok 2 : apa saja prinsip-prinsip yang harus dibangun agar pelaksanaan pinjaman bergulir berjalan dengan baik ? Kelompok 3 : siapa sasaran dari pinjaman bergulir, apa alasannya? 4) Tawarkan kepada peserta,apakah hasil dari diskusi tersebut akan dibahas kembali pada diskusi kelas. 5) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 6) Simpulkan bersama hasil dari curah pendapat, berilah penguatan Tujuan pinjaman dana bergulir : ” menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar, sehingga diharapkan dapat tumbuh kepercayaan dari pihak lain untuk dapat mengakses ke lembaga keuangan formal”.
3
Sasaran Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin di wilayah desa/kelurahan dimana LKM/BKM berada, khususnya warga miskin yang sudah tercantum dalam daftar warga miskin (hasil pemetaan swaadaya /PS-2). Indikator tercapainya sasaran tersebut, meliputi : a. Peminjan dari tumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah terdaftar dalam daftar warga miskin (PS-2). b. Minimum 30 % peminjam adalah perempuan c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok swadaya masyarakat (KSM), khusus untuk kegiatan ini beranggotakan 5 orang. d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya bagus, terjamin kelanjutannya baik melalui dana BLM, maupun melallui dana hasil channeling dan kebijakan pinjaman yang jelas.
Prinsip – prinsip pinjaman bergulir : a. Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran bukan milik perorangan. b. Tujuan dipilhnya kegiatan pinjaman dana bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan. c. Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya. d. Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir yang bertanggung jawab langsung kepada BKM/LKM e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan. f. Manajer dan petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. g. UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan system pelaporan keuangan yang memadai. h. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM/BKM melalui pengawas UPK, maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk.
4
PiNJAMAN BERGULIR 1.
LATAR BELAKANG Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman bergulir di P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3 diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian Panduan Operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan pinjaman bergulir semakin membaik. Berbagai kesuksesan serta kegagalan kegiatan pinjaman bergulir di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan pinjaman bergulir melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain : a. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya b. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (sumber Johnston dan Holloch) c.
Pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan
d. Permintaan pinjaman bergulir pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi e. Pemutusan pendampingan yang telah berjalan selama ini bila tanpa disertai kinerja yang memadai akan merusak budaya meminjam dan jaminan sosial yang ada di masyarakat 2.
TUJUAN : Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.
5
Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK. SASARAN, PENDEKATAN, PRINSIP DAN STRATEGI 1.
SASARAN Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:
2.
a.
Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar PS2.
b.
Minimum 30% peminjam adalah perempuan
c.
Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang.
d.
Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil chanelling dan kebijakan pinjaman yang jelas.
PENDEKATAN Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui:
3.
a.
Kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi masyarakat miskin.
b.
Transparansi atas pengelolaan dan kinerja UPK serta monitoring partisipatif oleh warga masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat .
c.
Penyediaan akses pinjaman yang jumlahnya maupun tingkat bunganya hanya menarik bagi kelompok masyarakat miskin.
d.
Menggunakan sistem tanggung renteng kelompok sebagai alat kontrol pengelola (UPK) maupun kelompok peminjam (KSM)
e.
Meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan ekonomi rumah tangga, kewirausahaan dan pembukuan sederhana.
PRINSIP - PRINSIP Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:
6
4.
a.
Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan;
b.
Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan
c.
Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
d.
Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
e.
Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan
f.
Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;
g.
UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai;
h.
UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun konsultan pelaksana (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.
STRATEGI Kelanjutan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan strategi di masing-masing tataran antara lain :
a.
Memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah ada berkelanju tan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh kelurahan
b.
Menunda pembentukan UPK baru hingga kebijakan dan prosedur lengkap dan fasilitator telah siap
c.
Membuat sistem penjenjangan sederhana terhadap UPK berdasarkan kinerja keuangan, manajemen, kejujuran, dan kinerja sosial untuk membedakan UPK yang kinerjanya bagus dan yang buruk.
d.
Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimum yang transparan dan mudah diukur oleh UPK, PMU dan PNPM Mandiri Perkotaan. Indikator kinerja memuaskan dan indikator kinerja minimum adalah sebagaimana Lampiran 1
e.
Menunda penambahan dana apabila kegiatan operasional UPK tidak mencapai keriteria minimum, dan menutup UPK yang gagal mencapai kriteria minimum dalam waktu satu tahun setelah penundaan.
f.
Membuat peringatan akan menutup UPK yang kinerjanya tidak memuaskan. Memperbaiki dan melaksanakan strategi untuk secara agresif menagih peminjam yang menunggak.
g.
Mengubah orientasi Manajemen Keuangan ke pengelolaan Kredit Mikro dan menyesuaikan struktur tim agar mampu mendisain pinjaman mikro, menyusun dan melaksanakan program pelatihannya, meningkatkan kemampuan dan monitoring fasilitator dalam bidang pinjaman bergulir.
7
8
h.
Struktur organisasi UPK secara jelas dan tegas terpisah baik operasional maupun keuangannya dari LKM, dan beroperasi menurut prinsip usaha yang seimbang dengan misi sosialnya.
i.
LKM membentuk Pengawas yang bertugas mengawasi dan mendukung UPK dalam promosi dan penagihan tunggakan pinjaman serta memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi UPK. Pengawas terdiri dari 2-3 orang yang mengandung unsur pria dan wanita.
j.
LKM harus membuat/mengubah Anggaran Dasarnya yang secara jelas mengatur tentang tujuan, tugas, tanggung jawab serta hasil yang diharapkan dari Pengawas dan UPK.
k.
LKM membuat pernyataan khusus bahwa BLM yang dialokasikan untuk Pinjaman Bergulir adalah menjadi modal lembaga UPK dan digunakan hanya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pinjaman Bergulir saja. Penggunaan diluar kegiatan Pinjaman Bergulir harus dengan persetujuan dari KMP.
l.
Pendapatan UPK tidak boleh untuk membiayai kegiatan-kegiatan diluar Pinjaman Bergulir. Pendapatan UPK hanya untuk membayar insentif pegawai dan biaya operasional UPK.
m.
Unit Pengelola Keuangan (UPK) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihannya. Fasilitator di bidang kredit mikro perlu mengubah fokus pelatihan dari pembukuan ke pelatihan dasar perkreditan, antara lain; pengenalan nasabah, analisis pinjaman, teknik penagihan, cash flow sederhana, laporan kinerja keuangan dan pembinaan. Modul pelatihan perlu ditambah sesuai dengan penambahan materi baru dan revisi materi yang sudah ada.
n.
LKM harus menetapkan besarnya jasa pinjaman yang berfokus pada keberlanjutan. Jasa pinjaman harus dapat menutup semua biaya, yang antara lain terdiri dari : Cost of Fund (biaya dana), Biaya operasional, Cadangan Risiko Pinjaman, Inflasi serta untuk Laba yang diinginkan.
Modul 2 Topik: Mekanisme Pinjaman Bergulir
1. Peserta memahami syarat-syarat lembaga pengelola pinjaman bergulir 2. Peserta memahami syarat-syarat / kriteria kelayakan kelompok yang akan mengajukan pinjaman bergulir 3. Peserta memahami tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir
Kegiatan 1 : Diskusi Kelembagaan Pinjaman Bergulir Kegiatan 2 : Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
2 Jpl ( 90 ’)
Lembar Kasus Proses Pembentukan KSM, Kunci Pinjaman Bergulir Bahan Bacaan: 1. Ketentuan Dasar Pinjaman Bergulir 2. Tahapan Pemberian Pinjaman
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
9
Diskusi Kelembagaan Pinjaman Bergulir 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan sampaikan bahwa kita akan memulai tema ”Mekanisme Pinjaman Bergulir” kemudian uraikan apa yang ingin dicapai pada modul ini : •
Peserta memahami syarat-syarat lembaga pengelola pinjaman bergulir
•
Peserta memahami syarat-syarat / kriteria kelayakan kelompok yang akan mengajukan pinjaman bergulir
•
Peserta memahami tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir
2) Sampaikan kepada peserta bahwa pada tema sebelumnya telah diuraikan mengenai konsep pinjaman bergulir, sekarang perlu didiskusikan bagaimana mekanisme pinjaman bergulir. 3) Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugasnya masing–masing, ajaklah mereka untuk membaca sejenak lembar kasus “Proses Pembentukan KSM, Kunci Pinjaman Bergulir”. 4) Ajaklah setiap kelompok untuk mendiskusikan : a. Apa kesuksesan yang telah diraih oleh BKM/LKM Ar-Rohman ? b. Apa saja faktor yang dapat menunjang kesuksesan pinjaman bergulir di BKM Ar-Rohman? c. Pembelajaran apa yang dapat diperoleh dari cerita diatas? 5) Berilah kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Serta beri pula kesempatan kepada peserta lain untuk menambahkan dan menanggapi. Keberhasilan BKM/LKM dalam mengelola pinjaman bergulir, tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan berbagai hal yang harus diperhatikan, seperti di BKM Ar–Rohman, diantara factor tersebut, kesiapan BKM/LKM dalam melaksanakan pinjaman bergulir, KSM penerima pinjaman, Unit pengelola sampai ke anggota KSM yang memanfaatlkan pinjaman tersebut harus siap. 6) Kemudian bagikan bahan bacaan ketentuan dasar pinjaman bergulir. Ajaklah peserta untuk membacanya, kemudian bahas isi dari bahan bacaan tersebut. 7) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 8) Simpulkan bersama
10
Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Pinjaman Bergulir 1) Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu Penjelasan tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir. 2) Jelaskan kepada peserta, bahwa dalam melaksanakan pinjaman bergulir, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. 3) Berilah penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan pinjaman bergulir. Serta beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan membahas hal yang dianggap perlu. 4) Simpulkan bersama.
Secara skema tahap pemberian pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut : Tahap:
1. Pengajuan Pinjaman
2. Pemeriksaan Pinjaman
3. Putusan Pinjaman
4. Realisasi Pinjaman
5. Pembinaan Pinjaman
6. Pembayaran Pinjaman
Dokumen Yang digunakan :
Blanko Permohonan Pinjaman (PB 02), dilampiri : a. Blanko Pengajuan Pinjaman (PB 01) b. Copy KTP c. Berita Acara Pembentukan KSM d. Aturan Main KSM
a. Analisis Pinjaman (Blanko Permohonan Pinjaman / PB 02) b. Usulan Pinjaman (Blanko Permohonan Pinjaman / PB 02)
Putusan (Persetujun/Penolakan) Usulan Pinjaman (Blanko PB 02)
a. b. c.
Surat Perjanjian Pinjaman ( PB 03) Bukti Kas Keluar (Model 1B) Kartu Pinjaman (UPK 04A / UPK 04B)
Catatan Hasil Pembinaan Pinjaman (PB 06)
a. b. c.
Kartu Pinjaman (UPK 04A/UPK 04B) Bukti Kas Masuk (UPK 1A) Kartu Tabungan (UPK 13A/UPK 13B)
11
Pada tahapan 1,2,4, dan 5 perlu dijelaskan : • Pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar kembali sampai lunas, bukan suatu hibah. • Peminjam wajib memiliki tabungan 5 % dua bulan sebelumnya dan 5 % selama masa pinjaman. • Peminjam wajib saling tanggung renteng • Hanya peminjam yang pembayarannya lancar yang mendapat pinjaman berikutnya.
5). Tutup materi dan ucapkan terima kasih.
12
Agam, 15 Mei 2008 Proses Pembentukan KSM, Kunci Pinjaman Bergulir Keberhasilan kegiatan ekonomi bergulir di BKM Ar-Rahman, Kelurahan Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) dipengaruhi oleh banyak aspek. Salah satu kunci utama keberhasilannya adalah proses awal pembentukan KSM. Yakni, dengan mensyaratkan seluruh anggota KSM mempunyai tujuan yang sama, kegiatan dan usaha di lokasi atau tempat tinggal yang sama, serta niat pembelajaran yang sama pula. Selain itu, peran dan fungsi UPK sebagai motor penggerak dalam pengelolaan dana bergulir, dengan komitmen dan etos kerja yang tinggi, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pinjaman bergulir. UPK BKM yang didirikan pada 21 September 2006 ini dikelola oleh dua orang perempuan, sebagai manajer keuangan dan staf analis kredit yang sekaligus sebagai juru tagih. Kinerja pembukuan Sekretariat BKM dan UPK pada Maret 2008 sangat baik, dengan capaian RR 100%. Dengan modal awal bergulir sebesar Rp 122,5 juta pada Juli 2007, disalurkan kepada 31 KSM atau 245 orang penerima manfaat. Pada Desember 2007 modal berkembang menjadi Rp 166 juta untuk melayani 332 orang yang seluruhnya terdaftar dalam PS2. Syarat dan ketentuan pinjaman bergulir, seperti kewajiban menabung bagi tiap anggota yang disetorkan ke UPK setiap kali membayar angsuran sebagai dana tanggung renteng, diberlakukan. Diterapkan pula pembuatan perjanjian yang menyatakan bahwa ketua KSM menjaminkan barang sebagai jaminan pinjaman. Faktor lain yang mendukung keberhasilan adalah setiap kewajiban membayar angsuran pinjaman, peminjam diingatkan tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran. Kemudian, diterapkannya sanksi atas keterlambatan membayar angsuran berupa denda Rp 1.000 per bulan, adanya keterlibatan wali nagari (desa) dalam proses pengendalian dengan memberikan sanksi atas pelayanan administratif nagari terkait dengan kewajiban angsuran pinjaman kepada UPK. Selanjutnya adalah kesamaan visi untuk menghilangkan rentenir di pelosok Nagari Kaman Mudiak. (Suyono, TA Manajemen Keuangan KMW VI P2KP-3 Sumbar/Kartika, TA Manajemen Keuangan KMP P2KP-3, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina) Informasi lebih lanjut tentang kegiatan KMW VI Sumbar dapat menghubungi: KMW VI P2KP-3 Sumbar Jl. Kejaksaan, No. 202, Belakang Balok, Bukittinggi, Padang, SUMBAR Telp. 0752-34549 Email :
[email protected]
13
KETENTUAN DASAR PINJAMAN BERGULIR Agar pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat aturan dasar untuk Pinjaman Bergulir, antara lain mengenai kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan peminjam, Dana Pinjaman, Pelayanan Pinjaman Bergulir dan Pendampingannya. Masing-masing aturan dasar tersebut adalah sebagaimana uraian berikut. 1.
KELAYAKAN LEMBAGA PENGELOLA PINJAMAN BERGULIR Lembaga yang langsung mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada dibawah LKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk LKM/UPK, maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan pinjaman bergulir dapat dilaksanakan, hanya jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan. KMW bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan LKM/UPK. Sedangkan Fasilitator bersama relawan setempat bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya 1.1.
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) LKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman Bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
14
a.
LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja dan tidak dapat dipergunakan untuk dana kegiatan non Pinjaman Bergulir.
b.
LKM telah membuat pernyataan bahwa pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari Laba bersih tahunan UPK. Laba bersih akhir tahun UPK setelah dikurangi pemupukan modal (minimal 20%) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non UPK.
c.
LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan petugas UPK (minimum 2 orang) dan telah memperoleh pelatihan rencana usaha, pinjaman bergulir, pembukuan, pengawasan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan
d.
LKM telah membuat aturan dasar pengelolaan dana Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besarnya jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM.
e.
Jasa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh LKM dan Pengawas minimal harus cukup untuk menutup seluruh biaya operasional UPK.
f.
Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP) :
i.
Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko (LAR) <10%, pinjaman berisiko (PAR) <10%, ratio pendapatan biaya (CCr) > 125%, hasil investasi (ROI) >10%.
ii.
Bersedia melakukan pengawas UPK
iii.
perbaikan
kelembagaan
dengan
membentuk
a)
Seluruh LKM telah menerima pelatihan mengenai Pinjaman Bergulir, Pembukuan, Pengelolaan Kas, Pengawasan, Keorganisasian, Rencana Usaha, PERT dan Kewirausahaan.
b).
Telah memiliki rekening atas nama LKM bukan atas nama perorangan dengan kewenangan menandatangani 3 orang
Telah melakukan perubahan dalam Anggaran Dasarnya: a)
Kegiatan Pinjaman Bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dana Pinjaman Bergulir
hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja dan tidak dapat dipergunakan untuk dana kegiatan non Pinjaman Bergulir.
b)
1.2.
Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK
dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas. Pengawas hanya bisa dibiayai dari Laba bersih tahunan UPK. Laba bersih akhir tahun UPK setelah dikurangi pemupukan modal (minimal 20%) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan non UPK.
Pengawas UPK Pengawas UPK yang akan mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria minimum antara lain :
1.3.
a.
Telah ditunjuk oleh LKM sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur pria dan wanita
b.
Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pengawas
a.
Telah mengikuti pelatihan mengenai Pinjaman Bergulir, Pembukuan, Pengelolaan Kas, Pengawasan, Keorganisasian, Rencana Usaha, PERT dan Kewirausahaan.
Unit Pengelola Keuangan (UPK) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.
Petugas UPK minimal 2 orang (ideal 4 orang) sudah diangkat oleh LKM dan Pengawas
a.
Telah mengikuti pelatihan mengenai Pinjaman Bergulir, Pembukuan, Pengelolaan Kas, Pengawasan, Keorganisasian, Rencana Usaha, PERT dan Kewirausahaan.
b.
Telah memiliki uraian tugas masing-masing
15
c.
Telah memahami aturan dasar pengelolaan dana Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besarnya jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM.
d.
Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM bukan atas nama perorangan dengan kewenangan penandatangan 3 orang dengan ketentuan:
i.
Apabila aset Dana Bergulirnya senilai ≥ 150 juta rupiah dan rata-rata RR nya ≥ 80% , penandatangan adalah 1 orang LKM dan 2 orang UPK (Manajer UPK dan Kasir)
ii.
Apabila aset Dana Bergulirnya senilai < 150 juta rupiah atau ≥ 150 juta rupiah namun rata-rata RR nya < 80 %, penandatangan adalah 2 orang LKM dan 1 orang UPK (Manajer UPK)
e.
Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan
f.
Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan):
i.
ii. 2.
Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko (LAR) <10%, pinjaman berisiko (PAR) <10%, ratio pendapatan biaya (CCr) > 125%, hasil investasi (ROI) >10%. Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai (dengan RR).
KELAYAKAN PEMINJAM KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain, KSM Peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM Peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam. 2.1.
16
Kriteria kelayakan KSM a.
KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 sebagaimana Lampiran 3 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), PERT, kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM.
b.
KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c.
KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
d.
Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat.
e.
Jumlah anggota KSM minimum 5 orang;
f.
Jumlah anggota KSM 30% perempuan
g.
Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan
2.2.
h.
Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan kesanggupan Tanggung Renteng.
i.
Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, Rencana Usaha, Kewirausahaan dan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK
Kriteria kelayakan anggota KSM a.
Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat
b.
Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
c.
Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
d.
Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas.
e.
Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan diteruskan ke bank atau lembaga keuangan terdekat, atas nama KSM maupun pribadi.
f.
Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
g.
Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.
Proses pembentukan KSM Peminjam mengacu kepada proses pembentukan KSM pada umumnya, hanya tujuan KSM Peminjam disini adalah untuk memperoleh pinjaman bergulir dari UPK. 3.
SUMBER DANA PINJAMAN BERGULIR Sumber dana untuk kegiatan pinjaman bergulir, dapat berasal dari:
1.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang merupakan sumber dana utama Dana yang digunakan dalam pemberian Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 2008 adalah sebagaimana dana Pinjaman Bergulir P2KP yanga terdahulu
2.
Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3.
Dana yang berasal dari pihak Swasta
4.
Dana dari swadaya masyarakat
5.
Dana dari sumber lainnya Dana dari sumber lain berupa channeling atau pinjaman dari Lembaga Keuangan formal baik bank maupun koperasi di sekitar lokasi LKM berada. Tujuan dana chanelling atau pinjaman tersebut adalah untuk menyediakan akses pinjaman bagi KSM yang sudah memenuhi batas maksimal pemberian pinjaman baik dari sisi jumlah pinjaman (telah mencapai Rp 2.000.000,-) atau dari sisi frekuensi peminjaman (sudah mencapai 4 kali pinjam). Diharapkan dengan dana channeling maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan formal tersebut nantinya KSM dan anggotanya dapat memperoleh akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga tersebut.
17
TAHAPAN PEMBERIAN PINJAMAN Agar pinjaman yang diberikan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan dalam Pinjaman Bergulir ini, maka prosedur pemberian pinjaman UPK harus melalui tahapan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap
pengajuan pinjaman Pemeriksaan Pinjaman Putusan Pinjaman Realisasi Pinjaman Pembinaan Pinjaman Pembayaran kembali pinjaman
Tahap Pengajuan Pinjaman : Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas UPK, relawan atau fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah: a.
Masing-masing anggota KSM – dapat dibantu oleh Pengurus KSM, UPK, relawan atau Fasilitator - mengisi blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB 01), dan menandatanganinya bersama suami/isteri. Selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM.
b.
Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB-01) dan menandatangani pada kolom mengetahui Ketua KSM. Kemudian membuat blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman (PB – 02), dilampiri : 9 Berita Acara Pembentukan KSM 9 Aturan Main KSM 9 Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM 9 Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB 01) yang sudah diisi 9 Surat Kuasa Pengurus KSM menyerahkan blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman (PB 02) beserta lampirannya kepada petugas UPK.
c.
2.
Tahap Pemeriksaan Pinjaman: 1)
18
Petugas UPK menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman (PB 02) beserta lampirannya yang diterima dari Ketua KSM:
a.
Blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman (PB -02) apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar
b.
Fotocopy Berita Acara pembentukan KSM dan Aturan Main
c.
Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB 01) apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar.
d.
Fotocopy KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada, masih berlaku dan penduduk setempat.
Apabila semuanya sudah terisi dengan lengkap dan benar, petugas UPK kemudian menjelaskan ketentuan Pinjaman Bergulir kepada KSM dan anggotanya. Penjelasan menyangkut hal-hal mengenai (a) skim pinjaman bergulir; (b) Pinjaman bergulir adalah hutang , yang wajib dibayar kembali, bukan hibah; (c) kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain.
Hanya peminjam yang pengembaliannya lancar dan memiliki tabungan sesuai dengan ketentuan yang akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya.
Bila calon peminjam telah memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas UPK kemudian permohonan pinjaman dicatat dalam buku Register Permohonan Pinjaman. 2)
Petugas Pinjaman UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM (miskin/tidak ; punya usaha/tidak) serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman Hal-hal yang harus dilakukan Petugas Pinjaman UPK dalam rangka analisis pinjaman :
a.
Memeriksa kelayakan KSM dan anggotanya dengan mencocokkan dokumen dan daftar PS2 dan Berita Acara Pembentukan KSM
b.
Mencari informasi dan melakukan analisis pinjaman masing-masing anggota KSM berdasarkan 5 C (character, condition, capacity, capital dan collateral) : 9 9
9
9 9
Character : karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat Condition : kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan berdiri, atau sudah berjalan. Bertentangan dengan UU, kesopanan dan kesusilaan atau tidak. Pesaingnya cukup kuat atau tidak. Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak. Dengan demikian bisa dilihat kemungkinan kelanjutan usaha tersebut. Capacity : Kemampuan usaha dalam memperoleh laba. Bagaimana Penjualannya, Berapa harga pokoknya. Berapa laba /keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha. Berapa biaya hidup keluarga. Berapa keuntungan bersih. Berapa % rencana peningkatan usahanya Capital : Berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang ditanggung. Berapa modal bersih yang ada dalam usaha Collateral :Barang apa yang dijadikan agunan pinjaman. Berapa nilai jual barang tersebut? Mudah dijual atau tidak. Apa bukti kepemilikannya. Untuk PNPM Mandiri agunan hanya berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan kebendaan lainnya tidak diperkenankan.
Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan petugas UPK wajib menjelaskan kembali ketentuan umum mengenai skim pinjaman, kewajiban angsuran dan pelunasan pinjaman, pinjaman bergulir adalah hutang yang wajib dibayar dan bukan hibah, serta kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menyimpan di UPK atau bank lain. c.
Hasil pemeriksaan dicatat dalam lembar analisis pinjaman (PB 02). Apabila karakter, kondisi usaha, permodalan dan tabungan tanggung renteng tidak bermasalah, petugas Pinjaman UPK kemudian membuat perhitungan perkiraan
19
kemampuan membayar kembali sebagai dasar menentukan besar pinjaman,
jangka waktu dan jadwal angsuran. 3)
Berdasarkan hasil analisis, Petugas UPK membuat usulan kepada Manajer UPK apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak, dan menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan pinjaman (PB 02). Dokumen permohonan pinjaman beserta lembar usulan setelah ditandatangani petugas Pinjaman UPK diserahkan kepada Manajer UPK untuk disetujui atau ditolak. Berikut disampaikan contoh analisis usulan pinjaman yang disetujui: Nama anggota KSM Umur Alamat Pinjaman yang diminta Jangka waktu Jenis angsuran Keperluan Pinjaman Asumsi Jasa Pinjaman Asumsi hari kerja rata-rata
: : : : : : : : :
Bajuri 28 tahun Jl. Alas roban 13 RT 03/05 Cikopo Rp. 1.200.000,12 bulan bulanan Untuk menambah modal kerja 2 % per bulan dari pokok pinjaman 30 hari per bulan
Setelah diketahui bahwa karakter, kondisi usaha, permodalan dan agunan tidak ada masalah, maka dibuat analisis untuk menentukan besarnya usulan putusan pinjaman : Penjualan sehari Biaya modal sehari Keuntungan sehari Keuntungan sebulan
: : : :
150.000,125.000,25.000,25.000,- x 30 hari = 750.000,-
Kebutuhan hidup sebulan Penghasilan bersih sebulan
550.000,200.000,-
Kemampuan mengangsur (RPC) sebulan = 75 % x 200.000,-
=
150.000,-
Besar pinjaman ditambah bunga yang bisa diberikan, maksimal sebesar : Rumus : RPC x (1+i) 100 n Dimana : RPC = Repayment Capacity (Kemampuan Mengangsur) i = jasa pinjaman setahun n = jangka waktu pinjaman Perhitungan maksimal pinjaman ditambah bunga yang dapat diberikan kepada Bajuri: = 150.000,- x (1 + 24 %) x 100 / 12 = 1.550.000,Sementara pinjaman yang diminta ditambah bunga 1 tahun : = 1.200.000,- + 24 % x 1.200.000,= 1.200.000,- + 288.000,= 1.488.000,Atau angsuran tiap bulan : 100.000,- + 24.000,- = 124.000,Dengan demikian bagi Bajuri bisa diusulkan :
Pokok Pinjaman sebesar Jasa Pinjaman
20
1.200.000,2 % per bulan dari pokok Pinjaman mula-mula
Jangka waktu Jenis angsuran 3.
12 bulan bulanan
Tahap Putusan (Persetujuan/Penolakan) Pinjaman: 1) Manajer UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari Petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :
a. b. c. 2)
Kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dan sebagai calon peminjam Hasil analisis Petugas UPK terhadap usaha anggota KSM Usulan putusan dari Petugas UPK.
Apabila berdasar hasil penelitian tidak terdapat masalah Manajer UPK memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya.
Apabila berdasar hasil penelitian terdapat masalah/keraguan (misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), Manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, Manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman, Manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas permohonan pinjaman yang telah diputus kemudian diserahkan kembali kepada petugas UPK untuk diselesaikan lebih lanjut. 4.
Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman 1) Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus Manajer UPK, Petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. 2)
Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman: a. Surat Perjanjian Pinjaman (PB 03) meterai Rp 6.000,- (1 set) b. Bukti Kas Keluar UPK (Model 1 B) sebagai tanda penerimaan uang (rangkap 3) c. Kartu Pinjaman KSM (UPK 04A dan UPK 04B)
3)
Sebelum Anggota dan ketua KSM menandatangani dokumen tersebut, Petugas Pinjaman UPK wajib menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalian / mengangsurnya. Juga dijelaskan mengenai pinjaman bergulir yang wajib dibayar kembali karena bukan hibah serta kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain untuk tanggung renteng tersebut.
Hanya peminjam yang pengembaliannya lancar dan memiliki tabungan sesuai dengan ketentuan yang akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya. 4)
Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pinjaman (PB 03) dan Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B)
21
5.
5)
Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya tersebut kepada Manajer UPK untuk meminta persetujuan realisasi.
6)
Manajer UPK meneliti pengisian Surat Perjanjian Pinjaman (PB 03) beserta lampirannya dan Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B). Keduanya dicocokkan, selanjutnya memberikan persetujuan dengan menanda tangani pada kolom tanda tangan di Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B), dan menyerahkan berkas tersebut kepada Pembuku.
7)
Pembuku memeriksa pengisian Surat Perjanjian Pinjaman (PB 03) dan Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B). Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam Buku Kas Harian UPK (UPK 01), Catatan Uang Keluar (UPK 03), Kartu Pinjaman KSM (UPK 04), Register Sisa Pijaman (UPK 11) dan menyerahkan Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) kepada Kasir untuk dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan.
8)
Kasir memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk jasa, jangka waktu, angsuran dan tanggung renteng. Setelah KSM memahami penjelasan, kasir meminta KSM menandatangani bagian belakang Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) sebagai tanda penerimaan uang. Kemudian Kasir membubuhkan tanda tangan pada kolom kasir di Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM beserta duplikat Bukti Kas Keluar (Model 1B). Bukti Kas Keluar UPK (Model 1B) asli sementara disimpan Kasir sebagai bukti kas. Pada akhir hari diserahkan kepada Pembuku sebagai bukti pembukuan. Lembar ketiga lainnya dimasukkan kedalam berkas pinjaman.
9)
Petugas UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman (Copy Bukti Kas Keluar/Model 1B, Surat Perjanjian Pinjaman/PB 03, blanko Putusan Manajer UPK/PB 02, blanko Pemeriksaan analisis, Usulan Petugas UPK, dan Permohonan Pinjaman /PB 02 ; Pengajuan Pinjaman anggota KSM/PB 01, copy KTP dan BA Pembentukan KSM serta Aturan Main KSM), kemudian menyimpan secara berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman. Nomor yang paling kecil berada di bagian paling bawah.
Tahap Pembinaan Pinjaman : Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan untuk mengingatkan peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pinjaman, maka Petugas UPK perlu melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan setelah realisasi pinjaman : 1).
2)
22
Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan :
a.
Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak
b.
Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun
c.
Melihat tujuan menyimpang
d.
Membantu mencarikan jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam
pinjaman
digunakan
Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan :
a.
Melihat kepastian domisili peminjam
b.
Melihat keadaan kesejahteraan peminjam
sesuai
dengan
permohonan
atau
c.
Membantu mencarikan jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pinjamannya.
Dengan kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di bulan pertama setelah realisasi, maka akan lebih awal terdeteksi apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat masalah pada peminjam. 6.
Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman: 1) Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman, anggota KSM menyerahkan uang angsuran dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan ke UPK. 2)
Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya
3)
Angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh Pengurus KSM kepada UPK dengan membawa Kartu Pinjaman KSM (UPK 04) dan Kartu Tabungan (UPK 12)
4)
Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM. Apabila jumlahnya sesuai, Kasir membuat Bukti Kas Masuk UPK (Model 1A), selanjutnya pembuku mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku Kas Harian UPK (UPK 01), Kartu Pinjaman KSM (UPK 04A dan UPK 04B), Catatan Uang Masuk (UPK 02), Kartu Tabungan KSM (UPK 12A dan 12 B) ,Register Tabungan (UPK 13) dan Buku Register Pinjaman KSM (UPK 11).
5)
UPK menyerahkan kembali Kartu Pinjaman KSM (UPK 04), Kartu Tabungan KSM (UPK 12) milik KSM yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyetor (Pengurus KSM).
6)
Pengurus KSM pada kesempatan pertama memberitahukan transaksi penyetor an pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya.
7)
Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM/UPK dan diluar jam kerja.
8)
Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng.
23
Secara skema tahap pemberian pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut : Tahap:
1. Pengajuan Pinjaman
2. Pemeriksaan Pinjaman
Blanko Permohonan Pinjaman (PB 02), dilampiri : a. Blanko Pengajuan Pinjaman (PB 01) b. Copy KTP c. Berita Acara Pembentukan KSM d. Aturan Main KSM
a. Analisis Pinjaman (Blanko Permohonan Pinjaman / PB 02) b. Usulan Pinjaman (Blanko Permohonan Pinjaman / PB 02)
3. Putusan Pinjaman
Putusan (Persetujun/Penolakan) dari Usulan Pinjaman ( Blanko PB 02)
4. Realisasi Pinjaman
a. Surat Perjanjian Pinjaman ( PB 03) b. Bukti Kas Keluar (Model 1B) c. Kartu Pinjaman (UPK 04A / UPK 04B)
5. Pembinaan Pinjaman
6. Pembayaran Pinjaman
24
Dokumen Yang digunakan :
Catatan Hasil Pembinaan Pinjaman (PB 06)
a. Kartu Pinjaman (UPK 04A/UPK 04B) b. Bukti Kas Masuk (UPK 1A) c. Kartu Tabungan (UPK 13A/UPK 13B)
Modul 3 Topik: Sosialisasi Dan Persiapan Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
1. Peserta memahami pentingnya sosialisasi pinjaman bergulir ke masyarakat 2. Peserta mampu merumuskan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat 3. Peserta mampu merancang persiapan praktek pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
Kegiatan 1 : Persiapan Sosialisasi Pinjaman Bergulir Kegiatan 2 : Persiapan Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
2 Jpl ( 90 ’)
1. Pedoman teknis Pinjaman bergulir
• Kertas Plano • Kuda-kuda untuk Flip-chart • Metaplan • Papan Tulis dengan perlengkapannya • Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
25
Persiapan Sosialisasi Pinjaman Bergulir 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai Modul Sosialisasi dan persiapan praktek pinjaman dana bergulir, Jelaskan tujuan dari modul ini. •
Peserta memahami pentingnya sosialisasi pinjaman dana bergulir ke masyarakat
•
Peserta mampu merumuskan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat
•
Peserta mampu merancang persiapan praktek pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
2) Jelaskan bahwa kita akan memulai modul ini dengan kegiatan 1 yaitu persiapan sosialisasi pinjaman bergulir 3) Jelaskan kepada peserta, agar warga memahami makna dari pinjaman bergulir, maka kita harus memberikan informasi yang cukup dan mampu memotivasi warga untuk dapat memanfaatkan dana bergulir dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita harus mensosilalisasikan kegiatan ini kepada masyarakat luas. 4) Bahaslah bersama peserta dalam pleno kelas mengenai sosialisasi yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pinjaman dana bergulir. Untuk memudahkan pakailah tabel di bawah ini sebagai acuan. Kelompok sasaran
Tujuan Sosialisasi
Pesan yang akan disampaikan
Media/alat
Tempat
Waktu
Penangggung jawab
5) Bahas dan refleksikan hasilnya, berilah ulasan yang diperlukan. Beri catatan khusus pentingnya melakukan sosialisasi kepada kelompok perempuan dan warga miskin. 6) Jelaskan mengenai media – media sosialisasi yang disediakan oleh pihak PNPM Mandiri Perkotaan dan kegunaannya.
26
Catatan : Penting ditekankan bahwa dalam melakukan sosialisasi harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat, seperti : o
Waktu luang masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan
o
Tempat – tempat berkumpul masyarakat , untuk menentukan sosialisasi informal dan tempat menempel poster atau pengumuman. Informasi harus sampai juga kepada warga miskin dan perempuan, sehingga harus diperhatikan tempat menempel poster atau pengumuman yang bisa diakses oleh kedua kelompok masyarakat tersebut.
o
Orang – orang yang bisa digunakan sebagai simpul informasi, sehingga mereka bisa dijadikan agen sosialisasi dan media – medai cetakan (misal leaflet, booklet) yang terbatas diberikan kepada mereka agar pesannya bisa sampai kepada warga yang lain.
o
Media – media pertemuan warga yang bisa digunakan untuk ‘menitipkan’ pesan yang akan disampaikan. Pesan – pesan juga harus disampaikan lewat media pertemuan kaum perempuan dan warga miskin, agar mereka mendapatkan akses informasi.
Di setiap kelurahan diwajibkan untuk menyediakan papan informasi minimal di lima titik sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada warga masyarakat dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan. (lihat bahan bacaan : Kerangka Acuan Papan Informasi). o o
Melibatkan relawan dalam sosialisasi yang dilakukan Capaian indikator pinjaman dana bergulir
Penting di sosialisasikan dalam hal pinjaman bergulir, diantaranya : • Makna dari pinjaman bergulir • Kriteria calon peminjam • Kriteria KSM peminjam • Skim pinjaman bergulir • Pengisian blanko pengajuan pinjaman • Pengisian blanko permohonan pinjaman
Persiapan Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir 1) Jelaskan kepada peserta bahwa salah satu peran yang bisa dijalankan oleh UPK adalah mensosialisasikan pinjaman bergulir dan memfasilitasi pelaksanaan pinjaman bergulir. 2) Bagikan pedoman teknis pinjaman bergulir kepada peserta, ajaklah beberapa saat untuk membaca dan memahami bagaimana tatacara tahapan pemberian pinjaman. 3) Berilah kesempatan untuk bertanya dan membahas hal-hal yang belum dipahami oleh peserta.
27
4) Informasikan kepada peserta bahwa kita akan langsung mempraktekan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada tingkat komunitas. Pada tahap pertama sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pinjaman dana bergulir, terutama pada tahap pengejuan pinjaman, pemeriksaan pinjaman dan tahap putusan (persetujuan/penolakan) pinjaman akan dilakukan oleh fasilitator, sedangkan pada kegiatan yang kedua sosialisasi dan fasilitasi dilakukan oleh UPK. 5) Ajaklah peserta untuk mendiskusikan persiapan praktek pelaksanaan pinjaman bergulir di tingkat komunitas. Untuk memudahkan proses diskusi bisa menggunakan tabel di bawah ini :
Kegiatan
Tempat
waktu
Penyelenggara
Persiapan : Tahap Pengajuan Pinjaman Tahap Pemeriksaan pinjaman Tahap Putusan Pinjaman 6) Bahas dan simpulkan bersama diskusi tersebut. 7) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.
28
Peserta
Media, Alat dan Bahan
Pelaku
Modul 4 Topik: Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
Peserta : 1. Mampu mensosialisasikan Pinjaman bergulir 2. Mampu memfasilitasi pelaksanaan pinjaman bergulir
Praktek lapangan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pinjaman bergulir
Disesuaikan dengan waktu sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pinjaman bergulir
1. Blanko Pengajuan pinjaman 2. Blanko Permohonan Pinjaman 3. Lembar pengamatan Praktek sosialisasi dan fasilitasi pinjaman bergulir
• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis, Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
29
Praktek Sosialisasi Bergulir
dan
Fasilitasi
Pelaksanaan
Pinjaman
1) Praktek bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kepada jenis kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pinjaman bergulir”, bila memungkinkan masing – masing kelompok bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Masing – masing kelompok didampingi oleh satu orang fasilitator. 2) Pelaksanaan fasilitasi dilakukan langsung dalam kegiatan sosialisasi pinjaman bergulir dan pelaksanaan pinjaman bergulir tingkat komunitas basis. Pada pelaksanaan yang pertama, fasilitasi dilakukan oleh Tim Fasilitator dan UPK mengamati prosesnya, baru pada pelaksanaan yang kedua UPK belajar memfasilitasi langsung. Ingatkan kembali pembagian tugas yang telah disepakati . Pakailah lembar pengamatan yang ada di LK 2 – untuk masing – masing pengamat.
30
LK 1 – Lembar Pengamatan Praktek Sosialisasi dan Fasilitasi Pinjaman Bergulir Lembar Pertanyaan untuk Pengamat : Pertanyaan Pemandu 1) Secara umum apakah ada yang kurang dalam praktek tersebut ?
Komentar Pengamat
2) Apakah fasilitator mengenalkan diri, mengemukakan tujuan diskusi / kegiatan? 3) Sebagai apa dan dimana fasilitator memposisikan dirinya? 4) Apakah bahasa yang digunakan oleh fasilitator sesuai dengan karakteristik peserta ? 5) Apakah media bantu yang digunakan sesuai dengan karakteristik peserta? 6) Bagaimana keterampilan fasilitator dalam menggunakan media bantu? 7) Apakah fasilitator cukup ramah, bisa mengembangkan suasana yang akrab dan akomodatif ? Apakah ada hal-hal yg tdk boleh dilakukan tapi tetap dilakukan oleh fasiitator 8) Apa saja yg dicatat oleh perekam proses
31
Modul 5 Topik: Evaluasi Hasil Praktek Sosialisasi dan Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
1. Peserta mampu merefleksikan hasil praktek sosialisasi dan pelaksanaan pinjaman bergulir. 2. Peserta mampu memahami kekurangan dan kelebihan pada praktek sosialisasi dan pelaksanaan pinjaman bergulir
Pembahasan hasil praktek Sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
2 JPL (90’)
1. Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir 2. Lembar isian pengamatan praktek
• Kertas Plano • Metaplan • Papan tulis , Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
32
Pembahasan Hasil Praktek Pelaksanaan Pinjaman Bergulir
Sosialisasi
dan
Fasilitasi
1) Setelah para relawan memfasilitasi kegiatan lakukan pertemuan untuk membahas hasilnya. Diskusikan bersama peserta : Bagaimana hasil pengamatan yang dilakukan? Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang berjalan kurang baik? Bagaimana perasaan UPK yang memfasilitasi proses sosialisasi maupun pelaksanaan pinjaman bergulir? Apa saja yang harus diperbaiki ke depan? 2) Berikan ulasan sebagai masukkan dari fasilitator, berikan tips – tips memfasilitasi yang sederhana. 3) Diskusikan juga bersama peserta, bahwa setelah pelaksanaan pinjaman bergulir akan dilanjutkan kepada kegiatan lainnya, sehingga penting untuk mempersiapkan materi dan siapa yang akan memfasilitasi kegiatan berikutnya. 4) Berilah kesempatan untuk bertanya. 5) Tutup materi dan ucapkan terima kasih.
33
Modul 6 Topik: Monitoring Pinjaman Bergulir
a. Peserta memahami pentingnya melakukan monitoring di dalam pelaksanaan pinjaman bergulir b. Peserta memahami Tujuan, sasaran dan cara melakukan monitoring pinjaman bergulir. c.
Peserta mampu merumuskan instrumen monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir
Diskusi Monitoring pinjaman bergulir
2 JPL (90’)
Monitoring Pinjaman Bergulir
• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis , Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
34
Diskusi Monitoring Pinjaman Bergulir 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai Modul monitoring pinjaman bergulir Jelaskan tujuan dari modul ini : a. Peserta memahami pentingnya melakukan monitoring di dalam pelaksanaan pinjaman bergulir b. Peserta memahami tujuan, sasaran dan cara melakukan monitoring pinjaman bergulir. c.
Peserta mampu merumuskan instrumen monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir
2) Jelaskan kepada peserta, setelah kita memahami konsep dan teknis pelaksanaan pinjaman bergulir, maka sebagai syarat keberlanjutan pinjaman bergulir, hal yang perlu di lakukan adalah monitoring pelaksanaan pinjaman bergulir. 3) Bagikan bahan bacaan monitoring Pinjaman bergulir, berilah kesempatan kepada peserta untuk membacanya. 4) Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok, ajaklah mereka untuk membahas beberapa hal : Kelompok 1 & 2 : a. Mengapa dalam pinjaman bergulir harus dilakukan monitoring ? b. Kapan dan siapa yang harus melakukan monitoring Pinjaman bergulir ? Kelompok 3 & 4 : a. Apa yang harus di monitor dalam pinjaman bergulir ? b. Bagaimana cara melakukan monitoring pinjaman bergulir ? 5) Berilah kesempatan kepada wakil dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, serta beri kesempatan kepada kelompok lain untuk menambahkan atau menanggapi hasil diskusi kelompoknya. 6) Lakukan dialog dengan peserta, apakah dengan sejumlah KSM yang ada di wilayahnya, monitoring hanya cukup dilakukan oleh UPK saja, bagaimana solusinya? 7) Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano. 8) Simpulkan bersama, dan berilah penguatan apabila dirasa masih kurang. Monitoring pinjaman bergulir bertujuan agar tujuan pemberian pinjaman bergulir tercapai dengan baik. Monitoring pinjaman bergulir dilakukan pada dua hal : A. Monitoring Administratif Kegiatan monitoring administratif dilakukan oleh Pengawas dan Manajer UPK dengan mengamati semua “core indicators” atau Indikator Utama yang terdiri dari 4 indikator kinerja keuangan diatas. Kegiatan ini dilakukan minimal sebulan sekali.
35
LAR
=
adalah indikator yang menunjukkan berapa % peminjam yang menunggak Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak > 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.
PAR
=
adalah inidikator yang menunjukkan berapa % pinjaman yang tertunggak Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak > 3 bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK
ROI
=
adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir.
CCr
=
adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.
B. Monitoring lapangan: Monitoring lapangan dilakukan oleh Pengawas secara berkala minimal sebulan sekali dengan uji petik yang mengarah ke seluruh peminjam. Apabila ditemukan kasus atau penyimpangan maka dilakukan pemeriksaan khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut atau untuk menemukan apakah ada kasus lain disamping yang sudah diketemukan. Tujuan monitoring lapangan adalah antara lain : a. b. c. d. e.
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian pinjaman Untuk mengetahui perkembangan usaha / kesejahteraan peminjam Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran kembali Untuk mengintensifkan penagihan pembayaran kembali bagi yang menunggak Apabila sudah ditemukan kasus, apakah masih ada kasus lain yang serupa atau berbeda dari yang telah diketemukan.
Monitoring lapangan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila dalam pembinaan ternyata peminjam telah mematuhi ketentuan pinjaman bergulir dengan baik, maka kunjungan montoring dilakukan agak jarang. Akan tetapi apabila peminjam menunjukkan gejala menyimpang dari ketentuan pinjaman bergulir yang telah ditetapkan, maka frekuensi kunjungan sebaiknya ditingkatkan. Demikian juga apabila terjadi kasus penyimpangan dan tunggakan cenderung naik, maka frekuensi kunjungan monitoring harus lebih intensif. Dalam rangka menjalin hubungan baik antara Petugas UPK dengan peminjam, minimal satu bulan setelah raealisasi pinjaman petugas UPK harus mengunjungi anggota KSM peminjam. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh peminjam. Apabila terdapat peminjam yang pembayaran angsuran pinjamannya cenderung memburuk, maka petugas UPK harus sering mengunjungi peminjam tersebut bersama Pengurus dan anggota KSM lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung renteng.
36
MONITORING PINJAMAN BERGULIR Agar tujuan pemberian pinjaman bergulir ini tercapai dengan kualitas yang baik, maka monitoring terhadap pemberian pinjaman ini wajib dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Monitoring dilaksanakan oleh Pengawas dan Petugas UPK secara berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) menggunakan metode administratif maupun kunjungan lapangan. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Pengawas secara rinci dapat dilihat dalam Pedoman Teknis Pengawasan UPK, sedangkan monitoring yang dilakukan oleh Petugas UPK dapat dilihat dalam penjelasan berikut yang meliputi monitoring administratif dan kunjungan ke lapangan (peminjam). Kegiatan monitoring dilakukan dengan memperhatikan indikator utama kinerja keuangan Pinjaman Bergulir yang meliputi pinjaman yang tertunggak (Portfolio at Risk/PAR), peminjam yang menunggak (Loans at Risk/LAR), Pencapaian Laba (Return on Investment /ROI) dan Efisiensi biaya (Cost Coverage/CCr). Disamping kinerja keuangan Pinjaman Bergulir, perlu dilihat juga pencapaian sasaran yaitu masyarakat miskin yang dilayani dan jumlah peminjam perempuan. 1.
Monitoring administratif: Kegiatan monitoring administratif dilakukan oleh Pengawas dan Manajer UPK dengan mengamati semua “core indicators” atau Indikator Utama yang terdiri dari 4 indikator kinerja keuangan diatas. Kegiatan ini dilakukan minimal sebulan sekali. LAR
=
adalah indikator yang menunjukkan berapa % peminjam yang menunggak Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak > 3 bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.
PAR
=
adalah inidikator yang menunjukkan berapa % pinjaman yang tertunggak Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak > 3 bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK
ROI
=
adalah kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang digunakan untuk pinjaman bergulir.
CCr
=
adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.
Untuk mengisi indikator-indikator tersebut dapat mengambil data dari Register Sisa Pinjaman (UPK -11) serta Buku Besar dan Neraca Saldo (UPK - 05). Besar Indikator-indikator utama Kinerja Pinjaman Bergulir untuk kategori memuaskan, minimal dan ditunda adalah sebagai berikut : Indikator Rumus Memuaskan Minimal Ditunda Jumlah KSM menunggak ≥ 3 bl < 10 % < 20 % ≥ 20 % 1 LAR Jumlah KSM Peminjam Pinj. tertunggak ≥ 3 bulan < 10 % < 20 % ≥ 20 % 2 PAR Realisasi Saldo Pinjaman
37
3
ROI
4
CCr
5
Masy Miskin
Laba Bersih Modal Investasi Total Pendapatan UPK Tota Biaya UPK Jumlah anggota KSM yang mempero leh pinjaman.
> 10 %
>0%
≤0%
> 125 %
> 100 %
≤ 100 %
100 %
70 %
Apabila dari hasil pemantauan administratif diperoleh data: • •
•
LAR dan PAR tinggi, maka UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan ROI rendah maka UPK harus (1) mengintensifkan penagihan tunggakan; (2) mengevaluasi apakah jasa pinjaman terlalu rendah; (3) mengevaluasi apakah biaya operasional UPK terlalu tinggi. Dengan kondisi demikian UPK tidak akan berkelanjutan dan berkembang karena tidak akan terjadi penambahan (akumulasi) modal. Sehingga apabila telah diketahui penyebab utama dari hasil evaluasi tersebut, maka UPK / LKM bersama masyarakat perlu menetapkan kebijakan baru dalam pelayanan pinjaman bergulirnya. CCr tinggi, maka UPK perlu mempertahankan, karena berarti UPK telah bisa mandiri dan pendapatan UPK cukup untuk membiayai semua kegiatan operasionalnya.
Pengawas UPK di samping melakukan pemantauan mengenai kinerja Pinjaman Bergulir dari Laporan Keuangan UPK, juga wajib melakukan pemantauan administrasi Pinjaman Bergulir antara lain : • •
•
2.
Memantau ketertiban dan kelengkapan berkas pinjaman. Pengawas melakukan pemeriksaan apakah berkas pinjaman telah diadministrasikan rapi, urut dari nomor rekening pinjaman 001 sampai dengan pinjaman yang terakhir Memantau kelengkapan berkas pinjaman apakah nasing-masing berkas berisikan dokumen yang diperlukan untuk memberikan pinjaman, misalnya, Bukti Kas Keluar Model 1B), Surat Perjanjian Pinjaman (PB 03) , Surat Permohonan utusan Pinjaman, Analisis Pinjaman, Rekomendasi dan Putusan Pinjaman (PB 02), Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM (PB 01), Surat Pernyataan Tanggung Renteng (PB 04), Berita Acara Pembentukan KSM dan Aturan Main KSM. Memantau apakah pembukuan dilaksanakan dengan tertib dan benar serta didukung bukti-bukti pembukuan yang lengkap. Disamping itu juga perlu dipantau apakah pembukuan UPK telah dilakukan penutupan setiap hari kerja dan posting kedalam buku besar juga telah dilaksanakan dengan benar.
Monitoring lapangan: Monitoring lapangan dilakukan oleh Pengawas secara berkala minimal sebulan sekali dengan uji petik yang mengarah ke seluruh peminjam. Apabila ditemukan kasus atau penyimpangan maka dilakukan pemeriksaan khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut atau untuk menemukan apakah ada kasus lain disamping yang sudah diketemukan. Tujuan monitoring lapangan adalah antara lain : a. b. c. d. e.
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian pinjaman Untuk mengetahui perkembangan usaha / kesejahteraan peminjam Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran kembali Untuk mengintensifkan penagihan pembayaran kembali bagi yang menunggak Apabila sudah ditemukan kasus, apakah masih ada kasus lain yang serupa atau berbeda dari yang telah diketemukan.
Monitoring lapangan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila dalam pembinaan 38
ternyata peminjam telah mematuhi ketentuan pinjaman bergulir dengan baik, maka kunjungan montoring dilakukan agak jarang. Akan tetapi apabila peminjam menunjukkan gejala menyimpang dari ketentuan pinjaman bergulir yang telah ditetapkan, maka frekuensi kunjungan sebaiknya ditingkatkan. Demikian juga apabila terjadi kasus penyimpangan dan tunggakan cenderung naik, maka frekuensi kunjungan monitoring harus lebih intensif. Dalam rangka menjalin hubungan baik antara Petugas UPK dengan peminjam, minimal satu bulan setelah raealisasi pinjaman petugas UPK harus mengunjungi anggota KSM peminjam. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh peminjam. Apabila terdapat peminjam yang pembayaran angsuran pinjamannya cenderung memburuk, maka petugas UPK harus sering mengunjungi peminjam tersebut bersama Pengurus dan anggota KSM lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan tanggung renteng. Disamping kunjungan lapangan yang dilakukannya sendiri. Pengawas maupun petugas UPK dapt melakukan kunjungan ke peminjam besama relawan, aparat kelurahan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan : a. Memberikan motivasi kepada peminjam untuk agar membayar angsuran pinjamannya. b. Sebagai salah satu sarana minitoring partisipatif yang perlu ditumbuhkan kepada warga.
39
Modul 7 Topik: Penanganan Pinjaman Bermasalah
1. Peserta memahami adanya pinjaman bermasalah dalam pinjaman bergulir 2. Peserta memahami pendekatan-pendekatan dalam mengatasi pinjaman bermasalah 3. Peserta memahami langkah-langkah menangani pinjaman bermasalah
1. Curah Pendapat Pinjaman Bermasalah 2. Penjelasan Penanganan Pinjaman Bermasalah
2 JPL (90’)
Pedoman Teknis Pinjaman Bergulir (Penanganan Pinjaman Bermasalah)
• Kertas Plano • Metaplan • Papan Tulis , Spidol, selotip kertas dan jepitan besar
40
Curah Pendapat Pinjaman Bermasalah 1) Buka pertemuan dengan salam singkat dan uraikan kepada peserta bahwa kita akan memulai Modul penanganan pinjaman bermasalah Jelaskan tujuan dari modul ini. •
Peserta memahami adanya pinjaman bermasalah dalam pinjaman bergulir
•
Peserta memahami pendekatan-pendekatan dalam mengatasi pinjaman bermasalah
•
Peserta memahami langkah-langkah menangani pinjaman bermasalah
2) Jelaskan kepada peserta walaupun upaya pencegahan pinjaman bermasalah sudah dilakukan sedemikian rupa, namun bukan tidak mungkin pinjaman bermasalah tersebut masih saja muncul. 3) Ajaklah peserta untuk menuliskan di dalam kartu metaplan, apa yang menjadi penyebab terjadinya pinjaman bermasalah ? 4) Kemudian, fasilitasi pengelompokan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah dan tempel di dalam papan tulis atau dinding. 5) Lakukan diskusi di kelas, bagaimana akibatnya terhadap kelancaran pinjaman ? 6) Tulislah seluruh jawaban peserta di dalam kertas plano. 7) Simpulkan bersama, lanjutkan ke kegiatan 2
Penjelasan Penanganan Pinjaman Bermasalah 1) Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan memasuki kegiatan 2, yaitu penjelasan penanganan pinjaman bermasalah. 2) Tanyakan kepada peserta, apakah diantara yang hadir, ada yang mempunyai pengalaman dalan menangani pinjaman bermasalah, berilah kesempatan kepada beberapa peserta untuk menceritakan pengalamannya dalam menangani pinjaman bermasalah. 3) Berilah kesempatan kepada peserta lain untuk menanyakan dan melakukan dialog dengan peserta yang menceritakan pengalamannya. 4) Berilah penjelasan mengenai penanganan pinjaman bermasalah. (gunakan bahan bacaan penanganan pinjaman bermasalah).
41
Pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPK dalam menangani pinjaman bermasalah, diantaranya : a. menagih tunggakan b. menyelamatkan pinjaman bermasalah c. menagih melalui jalur hukum. Menagih Tunggakan Tahapan penyelesaian penagihan tunggakan, diantaranya :
a. Kegiatan Administrasi • • •
Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar KSM/anggota yang menunggak dalam Daftar Tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan Petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan tunggakan kepada KSM yang akan dilaksanakan setiap hari kerja dalam satu minggu.
b. Kegiatan Kunjungan Penagihan. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Membuat skala prioritas kunjungan penagihan Pelaksana kunjungan Mencatat Hasil Kunjungan Menginformasikan Janji Penunggak kepada Relawan Mengunjungi Kembali Memberi Surat Peringatan Mengikutsertakan Aparat Kelurahan/ Desa Mencairkan Tabungan Tanggung Renteng
c. Penyelesaian Tunggakan melalui Tim Khusus Penagihan Tunggakan Penagihan tunggakan selain dilakukan sendiri oleh petugas UPK dapat juga dilakukan dengan membentuk tim khusus penagihan tunggakan, dengan langkah-langkah sbb:
1. Pembentukan Tim Penagihan Tunggakan 2. Pembekalan kepada Tim oleh Fasilitator 3. Penelusuran administratif KSM penunggak. 4. Pembuatan skala prioritas penagihan 5. Pembuatan jadwal investigasi dan penagihan 6. Tindak lanjut hasil investigasi dan penagihan dengan Tim 7. Pelaporan hasil kegiatan investigasi dan penagihan tunggakan. Penyelamatan Pinjaman Bermasalah Tujuan penyelamatan pinjaman adalah : a. Agar pinjaman dapat kembali b. Peminjam masih bisa terus memperoleh akses pinjaman ke UPK. c.
Kinerja pinjaman bergulir UPK sehat
Penyelamatan pinjaman dapat dilakukan melalui berbagai langkah, diantaranya : a. Penjadwalan ulang (Rescheduling) b. Mensyaratkan kembali (reconditioning)] c. Mengatur kembali (restructuring) 5) Berilah kesempatan kepada peserta untuk bertanya. 6) Tutup kegiatan dan ucapkan terima kasih.
42
PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH Walaupun upaya pencegahan timbulnya pinjaman bermasalah sudah dilakukan sedemikian rupa, namun bukan tidak mungkin bahwa pinjaman bermasalah tersebut masih saja muncul. Tindakan yang dapat dilakukan UPK dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut pada dasarnya bisa dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu : 1. Menagih Tunggakan 2. Menyelamatkan Pinjaman Bermasalah 3. Menagih Melalui Jalur hukum 1.
Menagih Tunggakan Menagih Tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahapan penyelesaian pinjaman bermasalah dengan penagihan tunggakan ini adalah:
a. Kegiatan Administrasi • • •
Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar KSM/anggota yang menunggak dalam Daftar Tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan Petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan tunggakan kepada KSM yang akan dilaksanakan setiap hari kerja dalam satu minggu.
b. Kegiatan Kunjungan Penagihan. 1)
Membuat skala prioritas kunjungan penagihan Skala prioritas kegiatan kunjungan didasarkan pada : • • • • • •
KSM/anggota yang baru menunggak KSM/anggota yang pada kunjungan sebelumnya berjanji akan membayar KSM/anggota yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar KSM/anggota yang tunggakannya cukup besar namun usahanya masih ada KSM/anggota yang tunggakannya cukup besar dan lokasi dekat dengan UPK dan mudah dijangkau KSM/anggota yang tunggakannya cukup besar dan lokasi cukup jauh.
2)
Pelaksana kunjungan Kunjungan kepada KSM penunggak dilaksanakan oleh Petugas UPK sendiri dan atau tim (berdua atau bertiga, misalnya; petugas UPK dengan LKM dan relawan setempat, UPK dengan RT/RW setempat, UPK dengan aparat Kelurahan/Desa)
3)
Mencatat Hasil Kunjungan Petugas UPK wajib mencatat hasil kunjungannya dalam blanko PB 06. Apakah KSM penunggak membayar atau hanya berjanji akan membayar.
4)
Menginformasikan Janji Penunggak kepada Relawan Petugas UPK menginformasikan janji penunggak kepada relawan – relawan untuk diminta bantuan mengingatkan penunggak agar menepati janji.
5)
Mengunjungi Kembali
43
Pada tanggal yang dijanjikan petugas UPK wajib mengunjungi kembali KSM penunggak untuk menagih janjinya. 6)
Memberi Surat Peringatan Setelah kunjungan kedua dilakukan dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji), maka kepada KSM penunggak diberi surat peringatan (SP) yang isinya agar penunggak menyelesaikan pembayarannya. • • •
c.
7)
Mengikutsertakan Aparat Kelurahan/ Desa Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertai aparat kelurahan/desa untuk menagih. SP III di samping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman, juga berisikan peringatan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 minggu tidak juga membayar angsuran, maka tabungan tanggung renteng akan digunakan sebagai angsuran.
8)
Mencairkan Tabungan Tanggung Renteng Pencairan tabungan tanggung renteng (baik tunai maupun pemindahbukuan) didasarkan pada klausul dalam Surat Perjanjian Pinjaman, dengan memanfaatkan surat kuasa untuk mencairkan tabungan tanggung renteng apabila terjadi tunggakan.
Penyelesaian Tunggakan melalui Tim Khusus Penagihan Tunggakan Penagihan tunggakan selain dilakukan sendiri oleh petugas UPK dapat juga dilakukan dengan membentuk tim khusus penagihan tunggakan, dengan langkah-langkah sbb:
1.
Pembentukan Tim Penagihan Tunggakan • •
• •
44
SP I : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan yang ketiga SP II : diberikan dua minggu setelah SP I diberikan SP III: diberikan dua minggu setelah SP II diberikan
LKM bersama masyarakat membentuk tim penagihan tunggakan. Dalam pembentukan tim juga diatur mengenai: keanggotaan, tugas-tugas, masa kerja, pembebanan biaya, pelaporan hasil kegiatan, dsb. LKM membuat surat keputusan pembentukan tim khusus penagihan tunggakan UPK yang beranggotakan pengurus LKM, petugas UPK, Relawan dan aparat kelurahan/ desa. Fasilitator hanya sebagai pendamping dalam kegiatan pembentukan tim ini. Masa tugas tim disesuaikan dengan besar kecilnya tunggakan dan permasalahan yang ada. Apabila dengan pembentukan tim dibutuhkan dana untuk mendukung kegiatan maka perlu disebutkan besar dan sumber pembiayaannya.
2.
Pembekalan kepada Tim oleh Fasilitator
3.
Penelusuran administratif KSM penunggak. Tim meminta UPK menyediakan informasi daftar KSM penunggak UPK beserta jumlah dan waktu mulai menunggaknya serta upaya penagihan yang telah dilakukan dan janji penunggak.
4.
Pembuatan skala prioritas penagihan
5.
Pembuatan jadwal investigasi dan penagihan
Setelah tim dibentuk, fasilitator memberikan pembekalan kepada tim agar terjadi persamaan persepsi mengenai tujuan pembentukan tim, pendekatan permasalahan, upaya penagihan serta pelaporan.
Tim dibantu oleh petugas UPK membuat skala prioritas penagihan kepada Penunggak disesuaikan dengan pengalaman petugas dalam menagih.
Berdasarkan skala prioritas penagihan, tim dibagi dalam tim kecil dan masingmasing membuat jadwal investigasi dan penagihan. Dalam kegiatan penagihan, tim menggunakan blanko penagihan (PB-06) dan mempersiapkan surat pernyataan tunggakan dan kesanggupan pembayaran dari penunggak (PB-07).
6.
Tindak lanjut hasil investigasi dan penagihan dengan Tim
Setiap minggu setelah penagihan, seluruh anggota tim berkumpul untuk melaporkan dan mengevaluasi hasil penagihan. Dari hasil penagihan tersebut diinventarisasi : • • • • •
Nama penunggak dan KSM nya Besar tunggakan pokok dan jasa Penyebab terjadinya tunggakan Janji / pembayaran yang dilakukan penunggak Jika tunggakan disebabkan oleh pihak lain, perlu dikonfirmasi ke pihak lain tersebut dan dibuatkan pernyataan konfirmasi serta janji penyelesaiannya. Berdasarkan laporan hasil kegiatan Tim Penagihan, LKM melakukan rapat anggota untuk memutuskan jalan keluar yang harus dilakukan UPK dalam menyelesaikan tunggakan yang ada. Demikian kegiatan ini dilakukan setiap minggu sampai dengan masa tugas tim selesai. 7.
2.
Pelaporan hasil kegiatan investigasi dan penagihan tunggakan.
Pada akhir masa tugas Tim Penagihan Tunggakan membuat laporan lengkap kepada LKM dengan tembusan UPK mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Laporan mencakup susunan tim, wilayah kerja tim, daftar awal penunggak dengan nominal tunggakan, hasil penagihan dan investigasi siapa saja yang menjadi penanggung sisa tunggakan yang ada, tindak lanjut apa saja yang telah dilakukan terhadap penunggak, daftar nominatif tunggakan setelah tim selesai menjalankan tugas serta saran-saran penyelesaian tunggakan selanjutnya.
Penyelamatan Pinjaman Bermasalah : Berdasarkan hasil kunjungan dijumpai peminjam yang bermasalah dan memerlukan penyelamatan maka perlu upaya penyelamatan pinjaman. Penyelamatan dapat dilakukan apabila peminjam masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya.
Tujuan penyelamatan pinjaman adalah : a. Agar pinjaman dapat kembali b. Peminjam masih bisa terus memperoleh akses pinjaman ke UPK. c. Kinerja pinjaman bergulir UPK sehat
45
Untuk itu penyelamatan pinjaman perlu dibatasi dengan ketentuan:
Hanya bisa diberikan sekali saja kepada peminjam Hanya diberikan kepada peminja yang usahanya terganggu karena adanya kebijakan ekonomi makro/kebijakan pemerintah (misalnya karena krisis moneter, penggusuran tempat usaha dsb.) Peminjam yang bermasalah telah melakukan angsuran pinjaman minimal tiga kali namun untuk angsuran berikutnya peminjam mengalami kesulitan Apabila penyelamatan diberikan kepada peminjam yang baru mengangsur ≥ 3 bulan, kemudian pelunasan pinjaman penyelamatannya dibayar dengan lancar tanpa menunggak, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan pinjaman lagi yang besarnya sama dengan pinjaman yang diselamatkan. Apabila penyelamatan diberikan kepada peminjam yang sudah mengangsur ≥ 3 bulan, kemudian pelunasan pinjaman penyelamatannya dibayar dengan menunggak ≤ 3 bulan, kepada ybs masih dapat diberikan pinjaman lagi sebesar 50% dari pinjaman yang diselamatkan Apabila penyelamatan diberikan kepada peminjam yang sudah mengangsur ≥ 3 bulan, kemudian pinjaman penyelamatannya dibayar dengan menunggak > 3 bulan, kepada ybs tidak dapat lagi diberikan pinjaman . Bagi peminjam yang telah memperoleh pinjaman berikutnya setelah penyelamatan, jika kemudian membayar angsuran dan pelunasannya secara tepat waktu, maka pinjaman berikutnya mengikuti ketentuan perguliran pinjaman secara reguler.
• • • •
•
• •
Melalui syarat-syarat khusus penyelamatan pinjaman ini yang harus sudah dimengerti dan dipahami secara benar oleh UPK, LKM dan KSM beserta anggotanya, baru bisa dilakukan penyelamatan pinjaman berupa : menjadwal ulang (rescheduling), mensyaratkan kembali (reconditioning) atau mengatur kembali (restructuring) pinjaman yang bersangkutan. 2.1.
Rescheduling Rescheduling atau penjadwalan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman yang bermasalah dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran kembali sisa pinjaman yang masih ada. Persyaratan untuk melakukan rescheduling : a. Ada kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi usaha peminjam b. Peminjam masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kembali dibuktikan dengan telah melakukan pembayaran angsuran minimal 3 kali c. Usaha yang dibiayai dengan pinjaman bergulir masih ada d. Pengurus KSM dan Anggota lainnya menyetujui tindakan rescheduling ini e. Jumlah pinjaman baru sama dengan sisa pinjaman lama f. Jangka waktu pinjaman baru, maksimal sama dengan jangka waktu pinjaman yang dijadwal ulang. g. Peminjam merasa kesulitan untuk memenuhi pembayaran kembali sesuai yang diperjanjikan. Peminjam memiliki tunggakan < 3 bulan dan sanggup membayar lunas tunggakan tersebut.
Contoh :
Si A adalah anggota KSM Melati memperoleh pinjaman dari UPK / LKM Mulia sebesar Rp 500.000,- dengan jasa pinjaman 2% per bulan dihitung dari pokok semula. Jangka waktu 10 bulan dengan angsuran bulanan. Setelah mengangsur selama 4 bulan
46
dengan susah payah , A meminta keringanan angsuran kepada UPK/LKM Mulia. Setelah melihat usahanya yang kemudian memenuhi syarat rescheduling dan dilakukan negosiasi akhirnya disetujui diberikan rescheduling kepada si A dengan ketentuan : Sisa pinjaman lama sebesar Rp. 300.000,- menjadi pokok pinjaman baru (dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman baru dan pinjaman lama dilunasi) Nomor -
rekening Pinjaman Baru ( No. Rekening Pinjaman dalam Pembinaan)
Jangka waktu pinjaman baru 10 bulan (sama dengan jangka waktu pinjaman lama) Jasa pinjaman tetap 2% perbulan dari pokok pinjaman baru.
Dengan rescheduling ini maka sisa pinjaman lama dilunasi sebesar Rp. 300.000,muncul pinjaman baru A (nomor rekening Pinjaman dalam Pembinaan) sebesar Rp. 300.000,- dengan angsuran bulanan sebesar a Rp 30.000,- + jasa Rp 6.000,- selama 10 bulan.
Pembukuan : Jika tidak ada jasa pinjaman yang tertunggak : a. D. K.
b.
2.2.
Pinjaman an A (baru) Pinjaman an. A (lama)
Rp. 300.000,Rp. 300.000,-
Jika terdapat jasa pinjaman yang tertunggak (misalnya sebesar Rp. 6.000,-) D. K.
Kas Jasa Pinjaman
Rp. Rp.
6.000,6.000,-
D. K.
Pinjaman an. A (baru) Pinjaman an. A (lama)
Rp. 300.000,Rp. 300.000,-
Reconditioning: Reconditioning atau pensyaratan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa. Persyaratan untuk melakukan reconditioning sama dengan persyaratan yang diperuntukkan pinjaman rescheduling.
Contoh :
B anggota KSM Mawar memperoleh pinjaman dari UPK/LKM Maju sebesar Rp 500.000,; jasa pinjaman 2% per bulan dari pokok mula-mula; jangka waktu pinjaman 10 bulan; dengan angsuran bulanan. Setelah melakukan angsuran selama 4 bulan dengan susah payah, si B mengajukan permohonan keringanan jasa dan cara pembayaran angsuran agar lebih ringan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, keadaan usaha dan kondisi rumah tangga B masih memenuhi syarat reconditioning. UPK memutuskan agar sisa pinjaman B dilakukan reconditioning dengan ketentuan : • Sisa Pinjaman lama menjadi sisa pinjaman baru sebesar Rp. 300.000,• Jasa Pinjaman diturunkan menjadi 1,5 % per bulan dari pokok pinjaman baru • Jangka waktu pinjaman tetap 6 bulan • Angsuran pinjaman dilakukan tiap 2 minggu sekali a Rp 15.000,- + jasa Dengan reconditioning maka pinjaman B akan diangsur tiap 2 minggu sekali Rp 15.000,- + jasa Rp. 3.000,- selama 6 bulan, dan pinjaman lama dilunasi dengan pinjaman reconditioning ini
47
2.3.
3.
Restructuring Restructuring atau pengaturan kembali adalah suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman dan jangka waktu pembayaran kembalinya. Persyaratan untuk melakukan restructuring sama dengan persyaratan untuk pinjaman rescheduling.
Menagih melalui jalur hukum Penagihan pinjaman melalui jalur hukum bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir ini dengan pertimbangan (a) tidak ada agunan, (b) biaya terlalu mahal, (c) prosesnya cukup panjang dan memakan waktu, dan (d) harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu penyelesaian melalui jalur hukum tidak dibahas dalam program pinjaman bergulir ini. Jika masyarakat dengan LKM sepakat penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum tidak dipermasalahkan.
48
Klaten, 7 Januari 2008
BKM Guyub Sukses Tanpa Tunggakan Salah satu pembelajaran dalam P2KP adalah pengelolaan ekonomi bergulir. Sejumlah BKM (baca: UPK) di Kabupaten Klaten berhasil meraih tingkat pengembalian (RR) 100%, namun lebih banyak lagi yang RR-nya di bawah 100%. Di antara BKM dengan RR 100% tersebut, hanya sedikit yang terbebas dari tunggakan. BKM Guyub Rukun, Desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Klaten termasuk salah satu BKM yang bebas dari tunggakan. Berdasar data UPK, sejak dana ekonomi bergulir dicairkan Mei 2006 hingga kini, belum ada KSM yang menunggak. Tercatat, hingga Oktober 2007, dari modal awal perguliran sebesar Rp 69.700.000, dana yang telah dipinjamkan ke KSM adalah sebesar Rp 177,8 juta (akumulatif). Keberhasilan BKM mempertahankan tradisi tanpa tunggakan menjadi kebanggaan tersendiri bagi BKM Guyub Rukun. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BKM Guyub Rukun Surawat, mewakili Koordinator BKM di Kantor Sekretariat BKM, akhir November 2007 lalu. “Ini merupakan modal bagi BKM untuk terus mengembangkan dana ekonomi bergulir di Desa Manjung, dengan target seluruh warga miskin dapat terlayani,” jelas Surawat. Menurutnya, ada tiga kunci sukses yang membuat BKM berhasil bebas dari tunggakan. Pertama, solidnya KSM. KSM terbentuk atas kepercayaan dan komitmen yang terseleksi, sehingga jika ada calon anggota KSM yang dinilai memiliki karakter kurang baik, tidak bisa bergabung.
Kedua, BKM dan UPK rajin turun ke KSM. Selain sebagai sarana silaturahmi juga merupakan upaya untuk mengingatkan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan.
Ketiga, reward bagi KSM yang berkarakter baik. Reward berupa kesempatan bagi KSM yang bersangkutan, untuk mengajukan kembali permohonan pinjaman kepada BKM. Tri-sukses ini tidak akan berjalan mulus jika tidak diikuti oleh transparansi dan akuntabilitas dari BKM sendiri. Untuk itu, BKM selalu menginformasikan keuangannya setiap bulan kepada masyarakat, minimal ditempel di papan-papan informasi. Administrasi pembukuan pun harus tertib. Dampak keberhasilan tersebut, lanjut Surawat, membuat banyak warga miskin beralih meminjam ke BKM daripada ke koperasi yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat, BKM Guyub Rukun mencoba mencari terobosan dengan chanelling dengan pihak lain, seperti Disperindagkop Kabupaten Klaten dan berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp 10 juta. “Keberhasilan ini juga berkat pendampingan tim fasilitator, yaitu Anton, Faried, dan Dian,” kata Surawat.
49
Keberhasilan yang sama membuat BKM Guyub Rukun menjadi sasaran kunjungan Bank Dunia terkait supervisi kesiapan PNPM 2008. “Pihak Bank Dunia kagum atas prestasi BKM yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat, khususnya pedagang soun (mirip bihun, tapi lebih kenyal dan mengilap — Red). Bahkan mereka turun langsung dan melihat-lihat potensi industri soun, sekaligus menyaksikan KSM mengunting (mengemas) soun untuk dijual ke pasar,” jelas Surawat. Desa Manjung memang merupakan salah satu kawasan industri kecil rumah tangga penghasil soun di Kabupaten Klaten. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang ini, maka tak heran jika hampir di setiap rumah, ibu rumah tangga memiliki aktivitas mengemas soun. Mereka membelinya dari industri rumah tangga untuk kemudian dijual ke pasar terdekat, baik pasar Klaten maupun Boyolali. Tak ayal, keberadaan ekonomi bergulir menjadi tempat warga mendapatkan akses permodalan usaha kecil, apalagi jasa yang diterapkan hanya 1% per bulan. Ini dinilai tidak membebani masyarakat, seperti yang diakui anggota KSM Mawar Kuning Ambarwati, di tempat usahanya. Ambar menjelaskan, KSM-nya mendapatkan pinjaman sebesar Rp 4 juta dari BKM, yang digunakan untuk usaha anggotanya. “Pinjaman tersebut untuk jualan soun, warung makan kecil-kecil, sablon plastik, dan lain-lain,” kata Ambar. Ia juga mengakui, KSM-nya belum pernah menunggak angsuran kepada BKM, “Paling-paling hanya telat dari tanggal jatuh tempo, tapi masih dalam bulan tersebut. Itu juga hanya satu-dua kali, lho,” ungkapnya. Lancarnya angsuran KSM adalah berkat kesadaran dan proses pemahaman tentang hak, kewajiban dan masih banyak warga lain yang membutuhkan, dimana dananya berasal dari hasil pengembalian dan angsuran KSM. Jika ada salah satu anggota KSM yang tidak mampu bayar, anggota lainnya akan menomboki dulu. Tak kalah pentingnya, pertemuan antaranggota KSM. “Meski tidak rutin, ternyata tetap bisa meminimalisir tunggakan,” katanya. Adapun manfaat yang dirasakan dari hasil pinjaman bergulir ini, menurut ambar sangat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh semua anggota KSM. “Usaha kami berjalan lancar dan menambah pendapatan, walau tidak besar sekali. Harapan kami, kelak dapat meminjam lagi, karena angsuran KSM kami lunas bulan depan,” tandas Ambar. (Dwi/Retno, Asisten Manajemen Keuangan Kabupaten Klaten KMW XIV P2KP-2 Jateng/Tim Manajemen Keuangan KMP P2KP-2; Firstavina)
50
Palu, 6 November 2007
BKM Dengan Tingkat Pengembalian 100% Tidak banyak BKM yang mencapai tingkat pengembalian (RR) lebih dari 80%, apalagi 100%. Tapi, salah satu BKM di Palu Barat mampu mencapai tingkat pengembalian 100%. BKM itu adalah Silae Mosunge, di Kelurahan Silae, Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). BKM Silae Mosunge berdiri sejak tahun 2005, dengan jumlah pengurus sebanyak 13 orang (seorang koordinator dan 12 orang anggota) dibantu seorang sekretaris dan seorang UPK. BKM memulai perguliran dengan dana awal sebesar Rp 37 juta. Dalam jangka waktu sekitar dua tahun, BKM yang hingga sekarang belum memiliki kantor sendiri dan masih menumpang menumpang di ruko milik Koordinator BKM ini mampu menggulirkan dana sebesar Rp 74,7 juta kepada 52 KSM aktif, dengan total jumlah pemanfaat sebanyak 224 orang. Saat ini BKM mampu memberikan pinjaman Rp 500.000 - Rp 1 juta per orang. Sistem pinjaman bergulir yang diberlakukan BKM sebagai berikut. Pinjaman diberikan kepada KSM yang termasuk dalam daftar PS-2. Besar nilai jasa (bunga) adalah 2% tetap, dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Hasil jasa ini digunakan untuk biaya insentif, alokasi penambahan modal, dan BOP. Adapun syarat yang harus dipenuhi KSM/pemanfaat agar dapat mengakses pinjaman bergulir, antara lain. Pertama, anggota KSM adalah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Silae. Kedua, memperoleh rekomendasi atau surat pengantar dari RT, RW setempat dan lurah. Ketiga, dalam pengajuan kredit harus memasukkan proposal rencana pinjaman. Keempat, yang termasuk anggota KSM, saat pencairan harus hadir dan mendengarkan secara saksama perjanjian kredit, setelah itu diberikan waktu untuk memikirkan apakah mereka menerima syarat-syarat tersebut. Jika tidak mengerti, kredit tersebut ditunda sampai pemanfaat bersangkutan betul-betul paham. Guna mendapatkan pinjaman, KSM mengajukan proposal pinjaman kepada UPK. Proposal tersebut akan diverifikasi oleh UPK, guna memastikan adanya kelayakan usulan dan kemampuan bayar. Selanjutnya, dilakukan survai lapang oleh Koordinator BKM, anggota BKM, dan UPK, atas usaha masing-masing anggota kelompok KSM yang mengajukan proposal di atas. Hasil verifikasi dan survai proposal, diserahkan ke BKM guna mendapatkan persetujuan. Jika BKM dan UPK lain merasa sangat berat dalam mengelola dan bergulir, tidak demikian halnya di BKM Silae Mosunge. Betapa tidak, sejak dana BLM P2KP bergulir, Kelurahan Silae tidak mempunyai KSM bermasalah. 51
Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat pengembalian di BKM mencapai 100%, yaitu pertama, adanya sosialisasi yang terus menerus di tingkat komunitas. Kedua, sikap teladan yang ditunjukkan koordinator BKM. Ketiga, menempelkan informasi tentang KSM yang menunggak di lima tempat strategis. Keempat, memberi Surat Peringatan agar segera menyelesaikan pinjamannya, kepada KSM yang sudah menunggak selama tiga hari.
Kelima, masyarakat sudah mengerti makna dari pinjaman bergulir tersebut. Keenam, KSM yang
ingin meminjam harus membawa surat dari RW, RT dan kelurahan, dibuktikan dengan surat keterangan. Ketujuh, adanya sikap transparansi dan akuntabel dari pengurus BKM dan UPK. Kedelapan, jenis usaha yang dibiayai umumnya adalah pedagang makanan berskala kecil, sehingga modal usaha bisa berputar setiap harinya. UPK mengadakan pembukuan sebagaimana sesuai dengan standar P2KP (Sekretariat, S1-S9; UPK, UPK1-UPK9). Beberapa jenis laporan yang dihasilkan di antaranya adalah neraca dan laba-rugi. Laporan-laporan tersebut disajikan dan diumumkan di lima tempat strategis setiap bulannya. Hal lain yang sangat menarik di Kelurahan Silae, meski tingkat pengembalian kredit bergulir 100%, KSM tetap harus menabung 20% dari jumlah angsuran setiap bulannya. Tabungan hanya boleh diambil saat pinjaman telah lunas. Dan, jika dalam perjalanan angsuran terjadi masalah, maka nilai tabungan yang ada akan digunakan untuk menutup angsuran yang tertunggak. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara UPK dan KSM. (Andi Sabirin Baso, TA MK KMW VI PNPM P2KP-2 Sulteng; Firstavina)
52
Perkotaan
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Direktorat Jenderal Cipta Karya
