TABEL PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERUBAHANNYA

TABEL PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERUBAHANNYA NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

USULAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……………………….. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai yang strategis sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman negara kepulauan, dengan keanekaragaman ekosistem, merupakan sumber ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mencapai dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila; keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan nasional; b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola dengan sumber daya manusia, termasuk keanekaragaman sosial budaya, dan sumber daya buatan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam kesatuan tata lingkungan yang dinamis, memelihara kelestarian lingkungan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara hidup, mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia, sesuai kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan dengan identitas wilayah dan masyarakatnya, dengan berlandaskan Ketahanan Nasional; Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

Amandemen UU 24/1992 ver. GrenAlia-1940030104-ADR

1

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan c. bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga telah berkembang sehingga perlu dilakukan perubahan pokok materi perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang; sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif; mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib; dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan; d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan undang-undang tentang penataan ruang yang baru. Mengingat:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Nomor 3215); 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2002, Tambahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169). Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran


2

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);

PENJELASAN

USULAN PERUBAHAN

PENJELASAN

A. UMUM A. UMUM 1. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia 1. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara membedakan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, ruang harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, ruang harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan.


3

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG 2. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut.

2.

USULAN PERUBAHAN Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka haruslah jelas batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah. Akan tetapi, kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, maka haruslah jelas batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan.

Secara geografis letak dan kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamiahnya adalah sangat khas karena menempati posisi silang di khatulistiwa antara dua benua dan dua samudera dengan cuaca, musim, dan iklim tropisnya.

Secara geografis letak dan kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepulauan adalah sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamiahnya adalah sangat khas karena menempati posisi silang di khatulistiwa antara dua benua dan dua samudera dengan cuaca, musim, dan iklim tropisnya.

Dengan demikian, ruang wilayah negara Indonesia merupakan aset besar bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, wawasan penataan ruang wilayah negara Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Dengan demikian, ruang wilayah negara Indonesia merupakan aset besar bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, wawasan penataan ruang wilayah negara Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber 3. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan Kegiatan manusia dan mahluk hidup lainnya membutuhkan ruang penghidupan. Kegiatan manusia dan mahkluk hidup lainnya membutuhkan sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau sebaliknya suatu ruang ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau sebaliknya dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan suatu fuang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang tidak dihuni manusia seperti setempat dan teknologi yang diterapkan. Meskipun suatu ruang tidak dihuni ruang hampa udara, lapisan di bawah kerak bumi, kawah gunung berapi, manusia sepeti ruang hampa udara, lapisan di bawah kerak bumi, kawah tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap


4

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

USULAN PERUBAHAN gunung berapi, tetapi ruang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak tak terbatas. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran; kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

4. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai 4. Ruang wilayah negara sebagai sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang dengan yang lainnya. lainnya. Seluruh wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi.

Seluruh wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota, yang masing-masing merupakan subsistem ruang menurut batasan administrasi.

Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata secara baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabiia tidak ditata secara baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaklestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseim-bangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya.


5

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

USULAN PERUBAHAN Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.

Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang.

5. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 5. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sejauh ini pengaturan penataan ruang telah memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah. Namun dengan berkembangnya otonomi daerah dan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang perlu dilakukan perubahan beberapa pokok-pokok materi yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif; mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib; dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundangundangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Untuk itu, undang-undang tentang penataan ruang ini memiliki ciri sebagai berikut:


Untuk tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud di atas diperlukan peraturan perundang- undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Untuk itu, undang-undang tentang penataan ruang ini rnemiliki ciri sebagai berikut:

6

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG

USULAN PERUBAHAN

a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.

a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.

b. Menjamin keterbukaan rencana tata ruang bagi masyarakat sehingga dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan.

b. Menjamin keterbukaan rencana tata ruang bagi masyarakat sehingga dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan.

c. Mencakup semua aspek di bidang penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

c. Mencakup semua aspek di bidang penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

d. Mengandung sejumlah ketentuan proses dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

d. Mengandung sejumlah ketentuan proses dalam prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertanahan, kehutanan, pertambangan, pembangunan daerah, perdesaan, perkotaan, transmigrasi, perindustrian, perikanan, jalan, Landas Kontinen Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perumahan dan permukiman, kepariwisataan, perhubungan, telekomunikasi, dan sebagainya dengan memperhatikan di antaranya:

Selain itu, Undang-Undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertanahan, kehutanan, pertambangan, pembangunan daerah, perdesaan, perkotaan, transmigrasi, perindustrian, perikanan, jalan, Landas Kontinen Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perumahan dan permukiman, kepariwisatan, perhubungan, telekomunikasi, dan sebagainya dengan memperhatikan di antaranya:

a. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084);

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Nomor ....);


7


USULAN PERUBAHAN

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475).

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek pemanfaatan ruang dapat terangkum dalam satu sistem hukum penataan ruang Indonesia.

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek pemanfaatan ruang dapat terangkum dalam satu sistem hukum penataan ruang Indonesia.

Dengan persetujuan :

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

PASAL 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 1. ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 2. direncanakan maupun tidak.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.


8


USULAN PERUBAHAN

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 3. ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

4.

5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 5. segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

7. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 7. melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

8. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 8. utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, warisan budaya dan sumber daya buatan.

9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 9. pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 10. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permubukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat kiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional 11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah


9


PENJELASAN PASAL 1

USULAN PERUBAHAN Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 14. Menteri adalah Menteri yang bertugas mengkoordinasikan tata ruang. PENJELASAN PASAL 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman Istilah yang dirumuskan pengertian atas undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. keseragaman pengertian pelaksanaannya

dalam atas

pasal ini dimaksudkan agar terdapat Undang-undang ini serta peraturan

Angka 1

Angka 1

Ruang yang diatur dalam undang-undang ini adalah ruang di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi yang meliputi hak berdaulat di wilayah teritorial maupun kewenangan hukum di luar wilayah teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan yang berkaitan dengan ruang lautan dan ruang udara.

Ruang yang diatur dalam Undang-undang ini adalah ruang dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi yang meliputi hak berdaulat di wilayah teritonal maupun kewenangan hukum di luar wilayah teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan dengan ruang lautan dan ruang udara.

Pengertian ruang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Pengertian ruang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan ermasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di di mulai dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. Dalam undang-undang ini, pengertian ruang udara (airspace) tidak sama dengan Dalam Undang-undang ini, pengertian ruang udara (airspace) tidak sama pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta isinya seperti dengan pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta langit bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang


10

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG merupakan ruang di luar ruang udara.

USULAN PERUBAHAN

udara.

Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat intensitas yang berbeda untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Potensi itu di antaranya sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, industri, pertambangan, sebagai jalur perhubungan, sebagai obyek wisata, sebagai sumber energi, atau sebagai tempat penelitian dan percobaan.

Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat intensitas yang berbeda untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Potensi itu diantaranya sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, industri, pertambangan, sebagai jalur perhubungan, sebagai obyek wisata, sebagai sumber energi, atau sebagai tempat penelitian dan percobaan.

Angka 2

Angka 2

Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan; prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; rancang bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis langit, dan sebagainya.

Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan dan pusat pemerintahan; prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; rancang bangun kota seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, garis langit, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia atau kegiatan alam. dan atau kegiatan alam. Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah permukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. perdesaan dan perkotaan. Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini adalah tata ruang yang Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang ini adalah tata ruang yang


11

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN direncanakan. Tata ruang yang tidak direncanakan berupa tata ruang yang direncanakan. Tata ruang yang tidak direncanakan berupa tata ruang yang terbentuk secara alamiah seperti wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, terbentuk secara alamiah seperti wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung dan sebagainya. gunung dan sebagainya.

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 3 Cukup jelas


Angka 4 Cukup jelas

Angka 5 Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif disebut wilayah pemerintahan. Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut kawasan.

Angka 5 Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif disebut wilayah pemerintahan. Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional disebut kawasan.

Angka 6 Cukup jelas

Angka 6 Kelestarian lingkungan hidup mencakup pula aspek sumber daya alam dan sumber daya buatan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa.

Angka 7 Angka 7 Kelestarian lingkungan hidup mencakup pula sumber daya alam dan sumber daya Kelestarian lingkungan hidup mencakup pula sumber daya alam dan sumber daya buatan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa. buatan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa. Aspek kelestarian lingkungan hidup ini tetap harus diperhatikan dalam kegiatan budidaya. Angka 8 Pembudidayaan kawasan memperhatikan asas konservasi.

Angka 8 Cukup jelas


Angka 9 Cukup jelas


Angka 10 Cukup jelas


12



USULAN PERUBAHAN

Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Pemerintah Daerah terdiri Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas B A B II ASAS DAN TUJUAN PASAL 2

Penataan ruang berasaskan:

B A B II ASAS DAN TUJUAN PASAL 2 Penataan ruang berasaskan :

a.

pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna a. dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;

b.

keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

demokrasi, keterbukaan, perlindungan hukum.

b.

persamaan,

keadilan,

keamanan

dan

PENJELASAN PASAL 2 PENJELASAN PASAL 2 Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang dapat Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa penataan ruang menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat menjamin seluruh kepentingan, yakni kepentingan pemerintah dan secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah. masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal,


Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu,

13

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

USULAN PERUBAHAN modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan penataan ruang harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan fungsi ruang. potensi dan fungsi ruang. Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan serasi, selaras, dan seimbang adalah bahwa penataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan Wawasan Nusantara.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan kepentingan lahir dan batin antar generasi. memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi. PASAL 3 Penataan ruang bertujuan: a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

PASAL 3 Penataan ruang bertujuan: yang a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

yang

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; kawasan budidaya; c.

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk : c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: 1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan 1). mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; sejahtera yang tertib dan aman;


14

2) 3) 4) 5)

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. PENJELASAN PASAL 3

2). 3). 4). 5).

USULAN PERUBAHAN mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia; mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan. PENJELASAN PASAL 3

Tujuan pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan Tujuan pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. ruang yang berkualitas. Yang dimaksud berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yaitu pandangan bangsa terhadap wilayah negara adalah sebagai satu kesatuan pertahanan, dalam arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah, dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan lindung adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan lindung seperti upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan, dan lain-lain yang sejenis.

Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan lindung adalah bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan lindung seperti upaya konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan dan lain-lain yang sejenis.

Penataan ruang kawasan lindung bertujuan: a. tercapainya tata ruang kawasan lindung secara optimal; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Penataan ruang kawasan lindung bertujuan: a. tercapainya tata ruang kawasan lindung secara optimal; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan budi daya adalah ben- Yang dimaksud dengan pengaturan pemanfaatan kawasan budidaya adalah tuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya seperti upaya bentuk-bentuk pengaturan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya seperti


15

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN eksploitasi pertambangan, budi daya kehutanan, budi daya pertanian, dan upaya eksploitasi pertambangan, budidaya kehutanan, budidaya pertanian dan kegiatan pem-bangunan permukiman, industri, pariwisata, dan lain-lain yang kegiatan pembangunan permukiman, industri, pariwisata, dan lain-lain yang sejenis. sejenis.

Penataan ruang kawasan budi daya bertujuan: a. tercapainya tata ruang kawasan budi daya secara optimal; b. meningkatkan fungsi kawasan budi daya.

Penataan ruang kawasan budidaya bertujuan: a. tercapainya tata ruang kawasan budidaya secara optimal; b. meningkatkan fungsi kawasan budidaya.

Yang dimaksud dengan mewujudkan keterpaduan adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Yang dimaksud dengan mewujudkan keterpaduan adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

B A B III HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

B A B III HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. ruang sebagai akibat penataan ruang. (2) Setiap orang berhak untuk: (2) Setiap orang berhak untuk : a. mengetahui rencana tata ruang; a. mengetahui rencana tata ruang; b. berperan dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, b. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan dengan rencana tata ruang. rencana tata ruang; d. mempertahankan nilai-nilai kearifan tradisional dalam penyelenggaraan penataan ruang; (3) Setiap orang dapat mengajukan tuntutan kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


16


USULAN PERUBAHAN

PENJELASAN PASAL 4

PENJELASAN PASAL 4

Ayat (1) Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. atau badan hukum. Pemerintah berkewajiban melindungi hak setiap orang untuk menikmati manfaat ruang.

Pemerintah berkewajiban melindungi hak setiap orang untuk menikmati manfaat ruang.

Ayat (2)

Ayat (2) Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara/Daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang dari wilayah yang bersangkutan pada tempattempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap Hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada orang dapat mengajukan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang. pemerintah dalam rangka penataan ruang. Setiap orang yang mengalami kerugian akibat tidak memperoleh informasi rencana tata ruang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah. Huruf b Cukup jelas Huruf c Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan atau ruang, yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.


Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, ikan, dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-undangan ataupun atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang

17


USULAN PERUBAHAN berlaku.

Yang dimaksud dengan hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan Yang dimaksud dengan hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Hak atas pemanfaatan ruang daratan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam bangunan sebagai tempat tinggal; hak untuk melakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan, dan atau melakukan kegiatan sosial seperti tempat pertemuan di dalam satuan ruang bangunan bertingkat; hak untuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang; dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang daratan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam bangunan sebagai tempat tinggal; hak melakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan, dan atau melakukan kegiatan sosial seperti tempat pertemuan di dalam satuan ruang bangunan bertingkat; hak untuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang; dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam rumah terapung; hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan atau di dalam laut; hak untuk mengelola pariwisata bahari; hak pemeliharaan taman laut; hak untuk melakukan angkutan laut; hak untuk mengeksploitasi sumber alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai; dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang lautan dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang di dalam rumah terapung, tidak termasuk memiliki ruang lautan di sekitarnya; hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan atau di dalam laut; hak untuk mengelola pariwisata bahari; hak pemeliharaan taman laut; hak untuk melakukan angkutan laut; hak untuk mengeksploitasi sumber alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai; dan sebagainya.

Hak atas pemanfaatan ruang udara dapat berupa hak untuk menggunakan jalur udara bagi Hak atas pemanfaatan ruang udara dapat berupa hak untuk menggunakan jalur udara lalu lintas pesawat terbang; hak untuk menggunakan media udara bagi telekomunikasi; dan bagi lalu lintas pesawat terbang; hak untuk menggunakan media udara bagi sebagainya. telekomunikasi; dan sebagainya. Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar peng-gantian Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besar itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan. penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan. Hak atas ruang berkaitan pula dengan hak penduduk sebagai warga negara. Hak penduduk sebagai warga negara meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya. Setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama, apapun status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kondisinya termasuk cacat fisik atau non fisik. Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama, karena itu hak penduduk asli atas ruang hidupnya perlu dilindungi. Penduduk asli di sini bukan semata-mata diartikan atas faktor suku, ras, agama, tetapi juga faktor lamanya penduduk tinggal dalam suatu wilayah sesuai dengan perikehidupan sosial budaya setempat.


18


USULAN PERUBAHAN Huruf d Upaya mempertahankan kearifan tradisional dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dilakukan oleh masyarakat adat yang keberadaannya dapat dibuktikan menurut peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas

PASAL 5 (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.

PASAL 5 (1) Setiap orang berkewajiban berperan dalam memelihara kualitas ruang.

(2) Setiap orang berkewajiban menaati Rencana Tata Ruang yang telah (2) Setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. ditetapkan. PENJELASAN PASAL 5

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 5

Ayat (1)

Kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa Kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik. Kualitas ruang ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor-faktor daya dukung lingkungan seperti struktur tanah, siklus hidrologi, siklus udara; fungsi lingkungan seperti wilayah resapan air, konservasi flora dan fauna; estetika lingkungan seperti bentang alam, pertamanan, arsitektur bangunan; lokasi seperti jarak antara perumahan dengan tempat kerja, jarak antara perumahan dengan fasilitas umum; dan struktur seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan.


Kualitas ruang ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor-faktor daya dukung lingkungan seperti struktur tanah, siklus hidrologi, siklus udara, fungsi lingkungan, seperti wilayah resapan air, konservasi flora dan fauna; estetika lingkungan seperti bentang alam, pertamanan, arsitektur bangunan; lokasi seperti jarak antara perumahan dengan dengan fasilitas umum; dan struktur seperti pusat lingkungan dalam perumahan, pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan.

19


USULAN PERUBAHAN

Faktor-faktor tersebut tertuang dalam norma, standar, prosedur, dan manual yang digunakan dalam proses penyusunan rencana tata ruang maupun yang termuat dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Norma-norma setempat dalam pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor di atas dan dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Pengertian memelihara kualitas ruang mencakup pula memelihara kualitas tata Pengertian memelihara kualitas ruang mencakup pula memelihara kualitas tata ruang yang direncanakan. ruang yang direncanakan. Ayat (2) Ayat (2) Penyesuaian pemanfaatan ruang, baik yang telah mempunyai izin maupun tidak, Penyesuaian pemanfaatan ruang, baik yang telah mempunyai izin maupun wajib dilakukan sewaktu-waktu oleh yang bersangkutan bila terjadi tidak, wajib dilakukan sewaktu-waktu oleh yang bersangkutan bila terjadi ketidak sesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan kewajiban menaati rencana tata ruang dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap orang yang terkena langsung akibat pemanfaatan rencana tata ruang. Bagi orang yang tidak mampu, maka sesuai haknya untuk mendapatkan penggantian yang layak, kompensasi diatur melalui pengaturan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang.

Pelaksanaan kewajiban mentaati rencana tata ruang dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap orang yang terkena langsung akibat pemanfaatan rencana tata ruang. Bagi orang tidak mampu, maka sesuai haknya untuk mendapatkan penggantian yang layak, kompensasi diatur melalui pengaturan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang.

PASAL 6 PASAL 6 Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah. dalam pasal 4 dan pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah. PENJELASAN PASAL 6

Cukup jelas.


PENJELASAN PASAL 6

Cukup jelas.

20


USULAN PERUBAHAN

B A B IV PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

B A B IV PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Umum PASAL 7

Bagian Pertama Umum PASAL 7

(1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan (1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. lindung dan kawasan budi daya. (2) Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah (2) Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/KotaNasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota. madya Daerah Tingkat II. (3) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi (3) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. PENJELASAN PASAL 7

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 7

Ayat (1)

Termasuk dalam kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung, kawasan Termasuk dalam kawasan lindung adalah : bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air; sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman b) kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air; kawasan nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; kawasan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam. pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; c) kawasan rawan bencana alam meliputi antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir; serta d) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfir, kawasan


21


USULAN PERUBAHAN perlindungan plasma nuftah, kawasan pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan bakau.

Termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan keamanan.

Termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat ( 2) Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perdesaan meliputi tempat Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, tempat kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, permukiman perdesaan, tempat kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan, tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Susunan fungsi kawasan yang berwujud kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan, tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Fungsi kawasan yang berwujud kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan Fungsi kawasan yang berwujud kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria antara lain: kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria antara lain: a.

kegiatan di bidang yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun a. kegiatan di bidang yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai pengaruh besar terhadap upaya secara bersama-sama mempunyai pengaruh besar terhadap upaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya; pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya;

b. kegiatan di bidang yang mempunyai dampak baik terhadap kegiatan lain di b. kegiatan di bidang yang mempunyai dampak baik terhadap kegiatan lain di bidang yang sejenis maupun terhadap kegiatan di bidang lainnya; bidang yang sejenis maupun terhadap kegiatan di bidang lainnya; c. kegiatan di bidang yang bersangkutan yang merupakan faktor pendorong bagi c. kegiatan di bidang yang bersangkutan yang merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. peningkatan kesejahteraan masyarakat.


22


USULAN PERUBAHAN

Kegiatan dalam kawasan tertentu dapat berupa misalnya kegiatan pembangunan skala besar untuk kegiatan industri beserta sarana dan prasarananya, kegiatan pertahanan keamanan beserta sarana dan prasarananya, kegiatan pariwisata beserta sarana dan prasarananya, dan sebagainya.

Kegiatan dalam kawasan tertentu dapat berupa misalnya kegiatan pembangunan skala besar untuk kegiatan industri beserta sarana dan prasarananya, kegiatan pertahanan keamanan beserta sarana dan prasarananya, kegiatan pariwisata beserta sarana dan prasarananya, dan sebagainya.

PASAL 8

PASAL 8

(1) Penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I, dan (1) Penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpadu kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan untuk dan tidak dipisah-pisahkan. mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah (2) Penataan ruang untuk kawasan yang berada di wilayah lebih dari satu Provinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri provinsi diselenggarakan melalui kerjasama antar Daerah Provinsi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (3) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah (3) Penataan ruang untuk kawasan yang berada di wilayah lebih dari satu Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan penyusunannya Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan melalui kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota. oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan. (4) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dapat difasilitasi oleh Gubernur atau Menteri. PENJELASAN PASAL 8



PENJELASAN PASAL 8

Ayat (1) Untuk penataan ruang wilayah yang bersifat lintas Daerah diterapkan mekanisme kerjasama antara Daerah yang bersangkutan untuk mencapai tujuan penataan ruang.

23


USULAN PERUBAHAN

Ayat (2)

Ayat (2)

Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif Daerah Tingkat I dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya seperti wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan hutan lindung, taman nasional, serta kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif daerah provinsi dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya seperti wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan hutan lindung, taman nasional, serta kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Dalam hal kawasan tersebut di atas mencakup dua atau lebih wilayah administrasi Dalam hal kawasan tersebut di atas mencakup dua atau lebih wilayah administrasi Daerah Tingkat I, maka koordinasi penyusunan rencana tata ruang daerah provinsi, maka koordinasi penyusunan rencana tata ruang dapat diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). Bagian dari masing-masing kawasan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang Bagian dari masing-masing kawasan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk ditetapkan dengan Wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah. Ayat (3)

Ayat (3)

Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif Daerah Tingkat II dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya seperti wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan hutan lindung, taman nasional, serta kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah administratif daerah kabupaten/kota dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya seperti wilayah aliran sungai, kawasan resapan air, wilayah perbatasan, kawasan hutan lindung, taman nasional, serta kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

Kecuali kawasan tertentu, maka dalam hal kawasan tersebut di atas mencakup dua Kecuali kawasan tertentu, maka dalam hal kawasan tersebut di atas mencakup dua atau lebih wilayah administrasi Daerah Tingkat II, koordinasi penyusunan rencana atau lebih wilayah administrasi daerah kabupaten, penyusunan rencana tata tata ruang diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. ruangnya difasilitasi oleh Gubernur. Bagian dari masing-masing kawasan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang Bagian dari masing-masing kawasan dipadukan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk ditetapkan dengan Peraturan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Daerah. Ayat (4) Fasilitasi yang diselenggarakan oleh Menteri adalah yang menyangkut penataan


24


USULAN PERUBAHAN ruang lintas provinsi atau kawasan tertentu. Fasilitasi yang diselenggarakan oleh Gubernur adalah yang menyangkut penataan ruang lintas Kabupaten/Kota. Agar tercipta keselarasan hubungan antar daerah, fasilitasi oleh Menteri atau Gubernur mengedepankan musyawarah di antara daerah-daerah terkait.

PASAL 9

PASAL 9 (1) Penataan ruang wilayah meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan kedaulatan nasional yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

(1) Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupa- (2) Penataan ruang wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur ten/Kotamadya Daerah Tingkat II, di samping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. dengan peraturan perundang-undangan. (2) Penataan ruang lautan dan penataan ruang udara di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara terpusat dengan undang-undang. PENJELASAN PASAL 9

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 9

Cukup jelas

Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang daratannya berbatasan dengan laut perlu mencakup ruang lautan dalam batas tertentu. Penataan ruang tersebut berkaitan dengan lokasi dan tempat kegiatan masyarakat di daerah seperti tempat permukiman, kegiatan nelayan dan sebagainya. Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berkaitan dengan ruang udara dalam batas tertentu. Penataan ruang tersebut bersangkutan dengan wadah kegiatan masyarakat di daerah seperti batas ketinggian bangunan, penggunaan jembatan penyeberangan yang diperlebar untuk pertokoan dan sebagainya. Ayat (2)


25


USULAN PERUBAHAN

PASAL 10

Pasal 10

Cukup jelas. (1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan perkotaan, (1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah nasional, wilayah provinsi dan atau wilayah kabupaten/kota. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. (2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diselenggara- (2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diselenggarakan untuk : kan untuk : a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan kehidupan manusia; manusia; b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat; lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat; c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingdan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. kungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. (3) Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk : (3) Penataan ruang kawasan tertentu diselenggarakan untuk : a. mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan a. mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi dalam rangka penataan ruang wilayah nasional atau wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota; Daerah Tingkat I atau wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya; c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. masyarakat dan pertahanan keamanan. (4) Pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai (4) Pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


26

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG PENJELASAN PASAL 10

USULAN PERUBAHAN PENJELASAN PASAL 10

Ayat (1)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Kawasan tertentu merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang wilayahnya maupun wewenang lain yang dimilikinya. Penataan ruang kawasan tertentu merupakan bagian dari penataan ruang nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Penataan ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari penataan ruang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Penataan ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota

Ayat (2)

Ayat (2)

Dalam kawasan perdesaan terdapat kawasan lindung dan kawasan budi daya Dalam kawasan perdesaan terdapat kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan kegiatan utama budi daya pertanian. dengan kegiatan utama budi daya pertanian. Dalam kawasan perkotaan terdapat kawasan lindung dan kawasan budi daya Dalam kawasan perkotaan terdapat kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan kegiatan utama budi daya bukan pertanian. dengan kegiatan utama budi daya bukan pertanian. Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan yang strategis adalah kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan.

Yang dimaksud dengan kawasan yang strategis adalah kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan.

Kawasan tertentu dapat berada dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan Kawasan tertentu dapat berada dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan


27

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG atau kawasan perkotaan.

USULAN PERUBAHAN

atau kawasan perkotaan.

Yang dimaksud dengan kawasan yang strategis dan diprioritaskan adalah Yang dimaksud dengan kawasan yang strategis dan diprioritaskan adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. pembangunan. Sebagai contoh kawasan tertentu adalah kawasan yang strategis dalam skala Sebagai contoh kawasan tertentu adalah kawasan yang strategis dalam skala besar untuk kegiatan industri, pariwisata, suaka alam, wilayah perbatasan, dan besar untuk kegiatan industri, pariwisata, suaka alam, kawasan perbatasan dengan negara tetangga, dan daerah latihan militer. daerah latihan militer. Yang dimaksud dengan perbatasan adalah perbatasan yang ada di daratan, di Yang dimaksud dengan perbatasan adalah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Ayat (4)

Ayat (4)

Pengelolaan kawasan tertentu oleh Pemerintah tidak berarti menghilangkan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya yang termasuk ke dalam kawasan tertentu. Keterlibatan Pemerintah dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan nilai strategis kawasan secara nasional. Dalam hal perencanaan tata ruang kawasan tertentu, koordinasi penyusunannya Dalam hal perencanaan tata ruang kawasan tertentu, koordinasi penyusunannya diselenggarakan oleh Menteri melalui proses kesepakatan dalam forum/badan diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). yang berwenang dalam bidang Penataan Ruang di tingkat nasional dengan sepenuhnya melibatkan Pemerintah Daerah terkait. Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu diselenggarakan dengan memperhatikan keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. PASAL 11

PASAL 11

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan dengan memperhatikan: dilakukan dengan memperhatikan:


28

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN a. lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar a. lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan; lingkungan; b. tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan b. tahapan pembiayaan, pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan. kemampuan kelembagaan; PENJELASAN PASAL 11

PENJELASAN PASAL 11

Dengan memperhatikan aspek seperti tersebut dalam pasal ini, penataan ruang dilakukan untuk terciptanya upaya dalam pemanfaatan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Perhatian terhadap aspek-aspek tersebut dalam pasal ini mencakup juga potensi dan keanekaragaman daerah termasuk kondisi budaya lokal, keanekaragaman hayati, penataan ruang dilakukan untuk terciptanya upaya dalam pemanfaatan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

PASAL 12

PASAL 12

(1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat.

(1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran masyarakat;

(2) Tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. PENJELASAN PASAL 12

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 12

Ayat (1)

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang. lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang. Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang. Dalam menjalankan peranannya itu, masyarakat mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan penataan ruang.


Masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang. Dalam menjalankan peranannya itu, masyarakat mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan peran masyarakat dalam mencapai tujuan penataan ruang.

29

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diselenggarakan oleh orang Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat diselenggarakan oleh orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. seorang, kelompok orang atau badan hukum berdasarkan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk peran dapat berupa usul, saran, pendapat, pertimbangan atau keberatan serta bantuan lain terhadap penyelenggaraan penataan ruang.


Ayat (2) Cukup jelas. Bagian Kedua Perencanaan PASAL 13

Bagian Kedua Perencanaan PASAL 13

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perundang-undangan; (2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan (2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai jenis perencanaannya secara berkala. dengan jenis perencanaannya secara berkala; (3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagai- (3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3). ketentuan Pasal 29 ayat (3); (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. PENJELASAN PASAL 13

PENJELASAN PASAL 13

Ayat (1)

Ayat (1)

Proses dan prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Proses dan prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Daerah Tingkat I, Rencana Tata Ruang wilayah Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilaksanakan secara terarah dan dilaksanakan secara terarah dan terpadu.


30


USULAN PERUBAHAN

terpadu. Proses dan prosedur penetapan rencana tata ruang diselenggarakan pada tingkat Proses dan prosedur penetapan rencana tata ruang diselenggarakan pada tingkat Nasional, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah kegiatan: a. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; b. mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan; c. perumusan perencanaan tata ruang; d. penetapan rencana tata ruang.

Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah kegiatan: a. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; b. mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan; c. perumusan perencanaan tata ruang; d. penetapan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Ayat (2)

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju ke keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disem-purnakan secara berkala.

Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju ke keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala.

Peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas bukan berarti penyusunan rencana baru secara totalitas dan hanya dapat dilakukan atas dasar peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini. Jenis perencanaan dibedakan menurut hirarki administrasi pemerintahan, kedalaman rencana, dan fungsi wilayah serta kawasan.

Peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas bukan berarti penyusunan rencana baru secara totalitas dan hanya dapat dilakukan atas dasar peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini. Jenis perencanaan dibedakan menurut hirarki administrasi pemerintahan, kedalaman rencana, dan fungsi wilayah serta kawasan.

Ayat (3)

Ayat (3)


31


USULAN PERUBAHAN

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa bagaimanapun bila peninjauan kembali tersebut berakibat kepada penyempurnaan rencana tata ruang, maka hak orang harus tetap dilindungi. Dalam penyempurnaan rencana tata ruang tersebut dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12.

Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa bagaimanapun bila peninjauan kembali tersebut berakibat kepada penyempurnaan rencana tata ruang, maka hak orang harus tetap dilindungi. Dalam penyempurnaan rencana tata ruang tersebut dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 12.


Ayat (4) Cukup jelas. PASAL 14

PASAL 14

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi lindung, dimensi waktu, wilayah pengaruh, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; pertahanan keamanan; b. aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan b. aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang. estetika lingkungan, serta kualitas ruang. (2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola peman- (2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, faatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. dan tata guna sumber daya alam lainnya. (3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan (3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. penyusunannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 14

PENJELASAN PASAL 14

Ayat (1)

Ayat (1)

Pengaturan pemanfaatan ruang untuk fungsi pertahanan keamanan di tingkat Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan satu kesatuan proses dalam rangka mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pengaturan pemanfaatan ruang untuk fungsi pertahanan keamanan di tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan proses dalam rangka mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.


32


USULAN PERUBAHAN

Aspek pengelolaan dalam ketentuan ini perlu dipertimbangkan secara terpadu karena hal tersebut mempengaruhi dinamika pemanfaatan ruang. Dinamika dalam pemanfaatan ruang tercermin antara lain dalam: a. perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang, b. perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya, c. perubahan status hukum tanah akibat rencana tata ruang, d. dampak terhadap lingkungan, e. perkembangan serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Aspek pengelolaan dalam ketentuan ini perlu dipertimbangkan secara terpadu karena hal tersebut mempengaruhi dinamika pemanfaatan ruang. Dinamika dalam pemanfaatan ruang tercermin antara lain dalam: a. perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang, b. perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya, c. perubahan status hukum tanah akibat rencana tata ruang, d. dampak terhadap lingkungan, e. perkembangan serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan tata ruang yang dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan wilayah pengaruh dimaksudkan agar memperhatikan hubungan saling mempengaruhi antara wilayah perencanaan dan wilayah sekitarnya.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang.

Yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan; fungsi lindung, budi daya, dan estetika lingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan; fungsi lindung, budi daya, dan estetika lingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang.

Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang merupakan kegiatan menyusun rencana tata ruang yang produknya menitikberatkan kepada pengaturan hirarki pusat permukiman dan pusat pelayanan barang dan jasa, serta keterkaitan antara pusat tersebut melalui, antara lain, sistem prasarana. Sistem prasarana meliputi, antara lain, jaringan transportasi seperti jalan raya, jalan

Perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang merupakan kegiatan menyusun rencana tata ruang yang produknya menitikberatkan kepada pengaturan hirarki pusat permukiman dan pusat pelayanan barang dan jasa, serta keterkaitan antara pusat tersebut melalui, antara lain, sistem prasarana. Sistem prasarana meliputi, antara lain, jaringan transportasi seperti jalan raya, jalan


33

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN kereta api, sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana angkutan, dan jaringan kereta api, sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana angkutan, dan jaringan utilitas seperti: air bersih, air kotor, pengatusan air hujan, jaringan telepon, utilitas seperti: air bersih, air kotor, pengatusan air hujan, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan listrik dan sistem pengelolaan sampah. jaringan gas, jaringan listrik dan sistem pengelolaan sampah.

Tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, supaya keberlanjutan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk kegiatan pem-bangunan dan peningkatan kualitas tata ruang dapat terus berlangsung.

Tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, supaya keberlanjutan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk kegiatan pem-bangunan dan peningkatan kualitas tata ruang dapat terus berlangsung.

Sebagai contoh sumber daya alam lainnya adalah sumber daya alam hayati seperti hutan, flora, fauna; dan sumber daya alam non-hayati seperti tambang mineral, minyak bumi, energi angin, energi surya, potensi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Sebagai contoh sumber daya alam lainnya adalah sumber daya alam hayati seperti hutan, flora, fauna; dan sumber daya alam non-hayati seperti tambang mineral, minyak bumi, energi angin, energi surya, potensi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Ayat (3)

Ayat (3)

Kegiatan perencanaan tata ruang untuk fungsi pertahanan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan pengaturan tersendiri. Meskipun demikian, penataan ruang untuk fungsi ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah negara.

Kegiatan perencanaan tata ruang untuk fungsi pertahanan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan peraturan perundang-undangan tersendiri . Meskipun demikian, perencanaan tata ruang untuk fungsi ini tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan penataan ruang wilayah negara.

Bagian Ketiga Pemanfaatan PASAL 15

Bagian Ketiga Pemanfaatan PASAL 15

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. rencana tata ruang.


34


Ayat (1)


Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Yang dimaksud dengan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah Yang dimaksud dengan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah mobilisasi, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan mobilisasi, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. pembangunan. Ayat (2)

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. PASAL 16

PASAL 16

(1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan: (1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan: a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak b. perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara. penduduk sebagai warganegara. (2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata (2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana


35

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

USULAN PERUBAHAN dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL 16

PENJELASAN PASAL 16

Ayat (1)

Ayat (1)

Pengertian pola pengelolaan tata guna tanah, pola pengelolaan tata guna air, pola pengelolaan tata guna udara, dan pola pengelolaan tata guna sumber daya alam lainnya adalah sama dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pengertian pola pengelolaan tata guna tanah, pola pengelolaan tata guna air, pola pengelolaan tata guna udara, dan pola pengelolaan tata guna sumber daya alam lainnya adalah sama dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan air, pemanfaatan udara, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya seperti faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pemanfaatan tanah, pemanfaatan air, pemanfaatan udara, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya seperti faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Yang dimaksud dengan perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan Yang dimaksud dengan perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. tata ruang. Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan pemanfaatan ruang, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan pengembangan pemanfaatan ruang, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan kemudahan tertentu: kemudahan tertentu: a.

di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan a. di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau

b. di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana b. di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana


36

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

USULAN PERUBAHAN seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Yang dimaksud dengan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk : a. pengenaan pajak yang tinggi; atau b. ketidaktersediaan sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk : a. pengenaan pajak yang tinggi; atau b. ketidaktersediaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk Dalam rangka menghormati hak penduduk sebagai warga negara, sebagai warganegara. Hak penduduk sebagai warganegara meliputi pengaturan pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang tidak atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh, dan mempertahankan boleh mengurangi hak penduduk sebagai warganegara. ruang hidupnya. Pemberian insentif dapat juga dilakukan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah. Daerah yang secara langsung mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang yang diselenggarakan oleh daerah lainnya dapat memberikan kompensasi dan atau bantuan kepada daerah lainnya tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Bagian Keempat Pengendalian PASAL 17 Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. PENJELASAN PASAL 17

Bagian Keempat Pengendalian PASAL 17 melalui

kegiatan Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. PENJELASAN PASAL 17

Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan


37

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

pengendalian melalui pemanfaatan ruang.

USULAN PERUBAHAN kegiatan perizinan, pengawasan

dan

penertiban

Yang dimaksud dengan perizinan adalah usaha untuk mendapatkan pengakuan kepada setiap pemanfaat ruang yang akan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang atau usaha untuk menolak kepada setiap pemanfaat ruang yang akan memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini adalah usaha untuk Yang dimaksud dengan pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. dalam rencana tata ruang. Yang dimaksud dengan penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk Yang dimaksud dengan penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang selain melalui kegiatan pengawasan dan penertiban juga meliputi mekanisme perizinan. Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. PASAL 18

PASAL 18 (1) Perizinan terhadap pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan; (2) Bentuk, jenis dan mekanisme perizinan terhadap pemanfaatan ruang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.


38


USULAN PERUBAHAN

(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (4) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi; peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Bentuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. PENJELASAN PASAL 18

PENJELASAN PASAL 18

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Bentuk pelaporan dalam ketentuan ini adalah berupa kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (3) Bentuk pelaporan dalam ketentuan ini adalah berupa kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaporan ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi perubahan kualitas pemanfaatan ruang dan karena itu pelaporan perlu dilakukan secara periodik paling tidak 3 bulan sekali.

Bentuk pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi, dan Bentuk pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan Bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Dari hasil evaluasi ini dapat diperoleh penyebab penyimpangan/perubahan pemanfaatan ruang beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya sebagai masukan untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang dan dalam


39


Ayat (2) Bentuk sanksi adalah sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

USULAN PERUBAHAN merumuskan usulan bentuk penertiban terhadap pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, yang menyebabkan penurunan kualitas ruang dan lingkungan.

Ayat (4) Cukup jelas

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun undang-undang ini tidak memuat pasal tentang ketentuan pidana, sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tetap dapat dikenakan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (5) Cukup jelas PASAL 19 (1) Perizinan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; (2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (3) Izin pemanfaatan ruang yang sudah ada dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan undangundang ini dinyatakan batal demi hukum. (4) Apabila izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak (5) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana


40


USULAN PERUBAHAN dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 19

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku. Yang dibatalkan dalam ayat ini adalah izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, baik yang telah ada sebelum maupun sesudah adanya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini. Ayat (4) Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah perbuatan pihak pemanfaat ruang yang mempunyai bukti-bukti hukum sah berupa perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dengan maksud tidak untuk memperkaya diri sendiri secara berlebihan dan tidak merugikan pihak lain. Penggantian yang layak pada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pembatalan izin menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang bersangkutan. Besarnya penggantian yang layak berarti tidak mengurangi tingkat kesejahteraan pihak yang bersangkutan.


41


USULAN PERUBAHAN

Apabila terjadi sengketa dalam penggantian oleh pemerintah, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota adalah berubahnya fungsi ruang sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan. Pemulihan fungsi pemanfaatan ruang ini diselenggarakan untuk merehabilitasi fungsi ruang tersebut. Pemulihan fungsi tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam program pembangunan. Ayat (5) Cukup jelas PASAL 20 (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat; (2) Menteri atau Kepala Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang menurut kewenangannya;

terhadap

(3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang, Menteri atau Kepala Daerah dapat mengangkat Pejabat Pengawas. (4) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang dilakukan baik oleh orang per orang, kelompok orang maupun badan hukum; (5) Untuk melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada


42


USULAN PERUBAHAN ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat catatan yang diperlukan atau meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab; (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 20

Cukup jelas PASAL 21 (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah. (2) Menteri atau Kepala Daerah melakukan penertiban penyelenggaraan pemanfaatan ruang menurut kewenangannya.

terhadap

(3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang. (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 21

Cukup jelas


43

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG BABV RENCANA TATA RUANG PASAL 19 (1) Rencana tata ruang dibedakan atas: a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I; c. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

USULAN PERUBAHAN BABV RENCANA TATA RUANG PASAL 22 (1) Secara administratif rencana tata ruang dibedakan atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. (2) Secara fungsional rencana tata ruang dibedakan atas: a. rencana tata ruang kawasan perdesaan; b. rencana tata ruang kawasan perkotaan; c. rencana tata ruang kawasan tertentu.

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan (3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah provinsi, peta wilayah dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, dan peta wilayah Kotamadya Kabupaten atau peta wilayah kota, yang tingkat ketelitiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Daerah Tingkat II, yang tingkat ketelitiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. (4) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam berbagai peta kawasan yang tingkat ketelitiannya sesuai dengan kebutuhan. PENJELASAN PASAL 19

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 22

Ayat (1)

Rencana tata ruang dibedakan menurut administrasi pemerintahan karena Rencana tata ruang dibedakan menurut administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan pembagian kewenangan mengatur pemanfaatan ruang sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan. administrasi pemerintahan. Bagi daerah provinsi/kabupaten/kota yang merupakan hasil pemekaran wilayah, rencana tata ruangnya menggunakan rencana tata ruang wilayah daerah provinsi/kabupaten/kota sebelumnya sampai dengan penetapan rencana tata


44


USULAN PERUBAHAN ruang wilayah daerah provinsi/kabupaten/kota yang baru.

Ayat (2) Ayat (2) Rencana tata ruang dibedakan menurut tingkat ketelitiannya karena informasi Rencana tata ruang dibedakan menurut tingkat ketelitiannya karena informasi yang termuat dan skalanya berbeda. yang termuat dan skalanya berbeda. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur peta wilayah dapat ditentukan tingkat ketelitiannyadengan pedoman: a. peta wilayah negara Indonesia dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:1.000.000; b. peta wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:250.000; c. peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000 dan peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur peta wilayah dapat ditentukan tingkat ketelitiannyadengan pedoman: a. peta wilayah negara Indonesia dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:1.000.000; b. peta wilayah provinsi dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:250.000; c.

peta wilayah kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000 dan peta wilayah kota dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000.

Dalam pengertian minimal untuk skala peta dikandung arti bahwa suatu rencana Dalam pengertian minimal untuk skala peta dikandung arti bahwa suatu rencana tata ruang dapat digambarkan dalam peta wilayah berskala yang lebih besar. tata ruang dapat digambarkan dalam peta wilayah berskala yang lebih besar. Rencana Tata Ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II memerlukan peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000 karena faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan bangunan, keanekaragaman kegiatan pembangunan, dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II lebih tinggi daripada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota memerlukan peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000 karena faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan bangunan, keanekaragaman kegiatan pembangunan, dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah kota lebih tinggi daripada di wilayah kabupaten.

Tingkat ketelitian tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangan Tingkat ketelitian tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ilmu pengetahuan dan teknologi. PASAL 20

PASAL 23

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan arahan (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, yang meliputi : a. tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan


45

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah; c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu.

USULAN PERUBAHAN

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi: (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berisi: a. penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu a. tujuan nasional pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; yang ditetapkan secara nasional; b. struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional; b. norma dan kriteria pemanfaatan ruang; c. kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. kawasan tertentu. d. norma dan kriteria pemanfaatan ruang; e. penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional; f. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: (3) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional; a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional; b. program-program pembangunan nasional; b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; masyarakat; c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan masyarakat; perkembangan antar wilayah secara nasional. d. penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah e. pembangunan berkelanjutan secara nasional; Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. f. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Nasional adalah 25 tahun.

(4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 25 tahun dan dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 5 tahun sejak ditetapkan.

(5) Rencana Tata Ruang wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan (5) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah. (6) Dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang wilayah nasional dapat disusun: a. rencana tata ruang pulau dan atau kepulauan yang ditetapkan dengan


46

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG b.

PENJELASAN PASAL 20

USULAN PERUBAHAN Peraturan Pemerintah; rencana tata ruang laut/lautan dan atau rencana tata ruang udara/angkasa yang wilayahnya berada di luar batas wilayah provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. PENJELASAN PASAL 23

Ayat (1)

Ayat (1)

Strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi, serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi, serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional yang berupa strategi nasional pengembangan pola pemanfaatan ruang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria dan pola penanganan kawasan yang harus dilindungi, kawasan budi daya, dan kawasan lainnya. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional meliputi antara lain arahan pengembangan sistem permukiman dalam skala nasional, jaringan prasarana yang melayani kawasan produksi dan permukiman, penentuan wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya pada waktu yang akan datang dalam skala nasional, termasuk penetapan kawasan tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah strategi nasional pengembangan pola pemanfaatan ruang; merupakan kebijaksanaan Pemerintah mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria dan pola penanganan kawasan yang harus dilindungi, kawasan budi daya, dan kawasan lainnya.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional memperhatikan antara lain :


Kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional yang mencakup : a. pengembangan kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung; b. pengembangan kriteria dan pola pengelolaan kawasan budidaya; c. pengembangan sistem permukiman dalam skala nasional; d. pengembangan jaringan prasarana yang melayani kawasan produksi dan permukiman; e. penentuan wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya pada waktu yang akan datang dalam skala nasional, termasuk penetapan kawasan tertentu. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional memperhatikan antara lain :

47

a. b. c. d. e.

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; pokok permasalahan dalam lingkup global dan internasional serta pengkajian implikasi penataan ruang nasional terhadap strategi tata pengembangan internasional dan regional; pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas; keselarasan aspirasi pembangunan sektoral dan pembangunan daerah; daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a. b. c. d. e.

USULAN PERUBAHAN Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; pokok permasalahan dalam lingkup global dan internasional serta pengkajian implikasi penataan ruang nasional terhadap strategi tata pengembangan internasional dan regional; pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas; keselarasan aspirasi pembangunan sektoral dan pembangunan daerah; daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Yang dimaksud permasalahan dalam lingkup global antara lain globalisasi ekonomi dan pemanasan suhu di bumi yang selain menimbulkan perubahan iklim juga akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya luas daratan/kawasan pesisir dan hilangnya pulau-pulau kecil yang perlu diantisipasi dalam pemanfaatan ruangnya. Perencanaan tata ruang wilayah nasional mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang daratan yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional termasuk ruang di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah. Pengaturan ruang bawah tanah dilakukan terhadap pemanfaatan ruang di bawah permukaan bumi baik untuk pengambilan air tanah dalam, pertambangan dan penggunaan lainnya. Batasan kedalaman ruang bawah tanah ditentukan oleh kemampuan teknologi dan daya dukung lingkungannya, yang diatur dalam perizinan pengelolaannya. Penetapan batas ruang udara dan batas ruang lautan dalam rencana tata ruang wilayah nasional merujuk pada ketentuan-ketentuan internasional, perjanjian regional maupun perjanjian bilateral yang mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia. Ayat (2)

Ayat (2) Huruf a


48


USULAN PERUBAHAN Tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang wilayah nasional secara berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, keseimbangan antar wilayah dan antar sektor kegiatan, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Huruf b Struktur ruang nasional adalah struktur yang memperlihatkan arahan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan pengairan dalam upaya untuk mendukung sistem permukiman dan kawasan. Pola pemanfaatan ruang nasional adalah gambaran secara indikatif yang memperlihatkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Huruf c Kriteria kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu adalah ukuran-ukuran dan/atau syarat-syarat yang digunakan untuk menetapkan kawasan. Pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu adalah bagian dari kegiatan penataan ruang nasional dalam rangka peningkatan fungsi dari masing-masing kawasan. Yang dimaksud dengan norma dan kriteria pemanfaatan ruang adalah ukuran berupa kriteria lokasi dan standar teknik pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya kualitas ruang dan tertibnya pemanfaatan ruang.

Huruf d Yang dimaksud dengan norma dan kriteria pemanfaatan ruang adalah ukuran berupa kriteria lokasi dan standar teknik pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya kualitas ruang dan tertibnya pemanfaatan ruang.

Huruf e Yang dimaksud dengan penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan Yang dimaksud dengan penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan tertentu secara nasional adalah bahwa pengaturan untuk penetapan kawasan tertentu secara nasional adalah bahwa pengaturan untuk penetapan


49

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN kawasan tersebut secara makro dan menyeluruh diselenggarakan sebagai bagian kawasan tersebut secara makro dan menyeluruh diselenggarakan sebagai bagian dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara.

Huruf f Cukup jelas Ayat (3)

Ayat (3)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Di tingkat nasional, pada saat undang-undang ini ditetapkan program pembangunan tersebut antara lain dikenal dengan Propenas yang ditetapkan dengan undang-undang.

Hal ini berarti bahwa dalam pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana Hal ini berarti bahwa dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional. pembangunan, harus selalu diperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional. Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional perlu diselenggarakan pula antara lain : a. Penataan ruang bagian wilayah nasional yang masing-masing terdiri dari beberapa propinsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan nasional; b. Kesatuan Wawasan Nusantara melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang membentuk sistem keterkaitan antar lokasi dan kawasan antara lain jaringan darat, laut, dan udara; c. Penjabaran strategi ekonomi nasional terhadap strategi tata ruang yang saling terkait dan berkesinambungan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional perlu diselenggarakan pula antara lain : a. Penataan ruang bagian wilayah nasional yang masing-masing terdiri dari beberapa provinsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan nasional; b. Kesatuan Wawasan Nusantara melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang membentuk sistem keterkaitan antar lokasi dan kawasan antara lain jaringan darat, laut, dan udara; c. Penjabaran strategi ekonomi nasional terhadap strategi tata ruang yang saling terkait dan berkesinambungan.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional selain menjadi pedoman untuk Rencana Tata Ruang wilayah Nasional selain menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang daratan di tingkat daerah juga menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang daratan di tingkat daerah juga menjadi pedoman untuk


50

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara dalam batas-batas tertentu.

USULAN PERUBAHAN pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara dalam batas-batas tertentu.

Meskipun rencana tata ruang wilayah nasional merupakan pedoman untuk perencanaan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota, proses penyusunannya tetap memperhatikan rencana-rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang sudah ada. Ayat (4)

Ayat (4)

Seiring dengan Pola Pembangunan Jangka Panjang yang berjangka waktu 25 Rencana Tata Ruang wlayah Nasional disusun untuk jangka waktu 25 tahun tahun, Rencana Tata Ruang wilayah Nasional disusun untuk jangka waktu yang dengan visi yang lebih jauh ke depan. sama dan dengan perspektif 25 tahun ke masa depan. Hasil peninjauan kembali berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: Meskipun demikian, Rencana Tata Ruang wilayah Nasional dapat ditinjau kembali a. tidak perlu dilakukan penyempurnaan karena tidak ada perubahan kebijakan dan atau disempurnakan dalam waktu kurang dari 25 tahun apabila terjadi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan perubahan kebijaksanaan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang teknologi dan keadaan yang mendasar. akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang mendasar. b. perlu dilakukan penyempurnaan karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang mendasar. Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai strategi dan arahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada 25 tahun dilakukan paling tidak 5 tahun sekali. Keadaan yang mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan tatanan politik nasional, perubahan batas-batas teritorial negara yang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. ruang 5 tahunan sejalan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Selanjutnya, program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke dalam Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun anggaran. dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan ruang. Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Penyusunan rencana tata ruang pulau atau kepulauan dimaksudkan untuk


51


PASAL 21

USULAN PERUBAHAN mewujudkan keterpaduan penataan ruang antar provinsi. PASAL 24

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I merupakan penja- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan kebijakan dan baran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi . nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang meliputi : a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I; c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berisi: (2) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berisi: a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya; a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah provinsi untuk peningkatan b. arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; b. struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi; kawasan tertentu; c. arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, c. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya; d. arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan d. arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan kawasan tertentu; perkotaan; e. arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya; prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan f. arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan prasarana pengelolaan lingkungan; perkotaan; f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan; g. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi g. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan prasarana pengelolaan lingkungan lintas wilayah kabupaten/kota. keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. h. arahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. i. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi


52

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG j.

USULAN PERUBAHAN penetapan dan arahan pengelolaan kawasan prioritas provinsi.

(3) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi pedoman (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: untuk: a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Provinsi Daerah Tingkat I; b. program-program pembangunan Daerah Provinsi; c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam wilayah provinsi; perkembangan antar wilayah Provinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor; c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat; masyarakat; e. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; f. perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. d. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan. (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah 15 tahun, dan adalah 15 tahun. dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 5 tahun sejak penetapan. (5) Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan dengan (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. peraturan daerah. PENJELASAN PASAL 21

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 24

Ayat (1)

Strategi dan struktur tata ruang wilayah Daerah Tingkat I dirumuskan dengan Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dirumuskan mempertimbangkan kemampuan teknologi, data dan informasi, serta pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi, data dan informasi, serta sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14. pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I memperhatikan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memperhatikan antara lain: lain: a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; b. pokok permasalahan kepentingan nasional; b. pokok permasalahan kepentingan nasional;


53

c. d. e. f. g. h. i.

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas; arah dan kebijaksanaan penataan ruang wilayah tingkat nasional; modal dasar pembangunan Daerah Tingkat I; potensi dan tata guna sumber daya di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I; daya dukung dan daya tampung lingkungan; Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I lainnya yang berbatasan; keselarasan dengan aspirasi pembangunan dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

c. d. e. f. g. h. i.

USULAN PERUBAHAN pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas; arah dan kebijaksanaan penataan ruang wilayah tingkat nasional; modal dasar pembangunan provinsi; potensi dan tata guna sumber daya di wilayah provinsi; daya dukung dan daya tampung lingkungan; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sekitarnya yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi; keselarasan dengan aspirasi pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara yang menjadi kewenangan daerah provinsi menurut peraturan perundang-undangan. Ayat (2)

Ayat (2)

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berupa Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I adalah kebijaksanaan yang memberikan arahan tata ruang untuk kawasan, dan wilayah dalam skala provinsi yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang.

Struktur ruang wilayah Provinsi adalah struktur yang memperlihatkan arahan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan pengairan dalam upaya untuk mendukung sistem permukiman dan kawasan. Pola pemanfaatan ruang wilayah Provinsi adalah gambaran secara indikatif yang memperlihatkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d


54


USULAN PERUBAHAN Arahan pengelolaan kawasan tertentu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah provinsi.

Ketentuan untuk memasukkan arahan pengelolaan kawasan tertentu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi hanya untuk provinsi yang menjadi bagian kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (3)

Ayat (3)

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

Dengan demikian, maka pemanfaatan ruang untuk menyusun rencana Dengan demikian, maka pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota harus pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I harus tetap memperhatikan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.


55


Ayat (4)

USULAN PERUBAHAN Meskipun rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan pedoman untuk perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kota, proses penyusunannya tetap memperhatikan rencana-rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota yang sudah ada.

Ayat (4)

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I disusun dengan perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun untuk jangka waktu 15 tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan. ke masa depan dan untuk jangka waktu 15 tahun. Apabila jangka waktu 15 tahun Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui seperti, Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya 20 tahun, Hak Guna Usaha yang jangka waktunya 30 tahun.

Apabila jangka waktu 15 tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui seperti, Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya 20 tahun, Hak Guna Usaha yang jangka waktunya 30 tahun. Hasil peninjauan kembali berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: a. perlu dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan terjadinya dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; b. perlu dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi walaupun tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; c. perlu dilakukan penyempurnaan walaupun tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi namun telah terjadi dinamika internal provinsi yang sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; d. tidak perlu dilakukan penyempurnaan karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional maupun dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar;


56


USULAN PERUBAHAN Dinamikan internal provinsi yang mempengaruhi pemenfaatan ruang provinsi secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan dalam waktu kurang dari 15 tahun apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur tata ruang wilayah Provinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan perlu ditinjau kembali dan atau disempurnakan sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Nasional.

Peninjauan kembali dan penyempurnaan dalam waktu kurang dari 15 tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai strategi dan struktur tata ruang yang ditetapkan pada 15 tahun dilakukan paling tidak 5 tahun sekali. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ruang 5 tahunan sejalan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun anggaran.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan provinsi yang bersangkutan. Program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun anggaran. Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan ruang. Ayat (5) Cukup jelas.


PASAL 25

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi:


57

a. b. c. d.

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

USULAN PERUBAHAN

(2) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berisi: berisi: a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; b. rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah b. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan kabupaten/kota; tertentu; c. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya; c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan; d. pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan tertentu; prasarana pengelolaan lingkungan; e. rencana pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan; e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan f. rencana pengembangan sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterenergi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan; paduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. g. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan; h. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota i. penetapan dan pengelolaan kawasan prioritas Daerah Kabupaten/Kota; (3) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk: menjadi pedoman untuk: pokok pemanfaatan ruang wilayah a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah a. perumusan kebijakan kabupaten/kota; Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; b. program-program pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;


58

b. c. d. e.

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

USULAN PERUBAHAN c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor; d. penetapan lokasi investasi di wilayah kabupaten/kota; e. penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten/kota; f.

pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang;

(4) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan. penerbitan perizinan lokasi pembangunan. (5) Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah (5) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah 10 tahun, dan dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 5 tahun sejak Tingkat II adalah 10 tahun. ditetapkan. (6) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan ditetapkan dengan peraturan daerah. Daerah. PENJELASAN PASAL 22

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 25

Ayat (1)

Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota Tingkat II dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi, data dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi, data dan dan informasi, serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal informasi, serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14. 14. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota memperhatikan antara lain: memperhatikan antara lain: a. kepentingan nasional dan Daerah Tingkat I; b. arah dan kebijaksanaan penataan ruang wilayah tingkat Nasional dan a. arah dan kebijaksanaan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan Provinsi Daerah Tingkat I; provinsi; c. pokok permasalahan Daerah Tingkat II dalam mengutamakan kepentingan b. pokok permasalahan kabupaten/kota dalam mengutamakan kepentingan


59

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; keselarasan dengan aspirasi masyarakat; persediaan dan peruntukan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya; daya dukung dan daya tampung lingkungan; Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya yang berbatasan.

USULAN PERUBAHAN kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; c. keselarasan dengan aspirasi masyarakat; d. persediaan dan peruntukan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya; e. daya dukung dan daya tampung lingkungan; f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya yang mempunyai hubungan saling mempengaruhi.

Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Ayat (2) Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan pengelolaan lingkungan, penatagunaan air, penatagunaan tanah, penatagunaan udara, merupakan satu kesatuan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Ayat (2) Struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota adalah struktur yang memperlihatkan arahan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan pengairan dalam upaya untuk mendukung sistem permukiman dan kawasan. Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota adalah gambaran secara indikatif yang memperlihatkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

d. e. f. g.

Ayat (3) Ayat (3) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi Cukup jelas pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang sudah ditetapkan. Ayat (4) Cukup jelas.


Ayat (5)

Ayat (5)


60


USULAN PERUBAHAN

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun untuk jangka waktu 10 dengan perspektif ke masa depan dan untuk jangka waktu 10 tahun. tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan. Apabila jangka waktu 10 tahun Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang dan masyarakat yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui seperti, Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya 20 tahun, dan Hak Guna Usaha yang jangka waktunya 30 tahun.

Apabila jangka waktu 10 tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang dan masyarakat yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui seperti, Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya 20 tahun, dan Hak Guna Usaha yang jangka waktunya 30 tahun.

Hasil peninjauan kembali berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut: Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat a. perlu dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan kebijakan dan ditinjau kembali dan atau disempurnakan dalam waktu kurang dari 10 tahun strategi nasional dan atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang apabila strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya wilayah kabupaten/kota dan terjadinya dinamika internal kabupaten/kota yang Daerah Tingkat II yang bersangkutan perlu ditinjau kembali dan atau mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar; disempurnakan sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah b. perlu dilakukan penyempurnaan karena adanya perubahan kebijakan dan Propinsi Daerah Tingkat I dan dinamika pembangunan. strategi nasional dan atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi walaupun tidak terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar; Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada 10 tahun c. perlu dilakukan penyempurnaan walaupun tidak ada perubahan kebijakan dan dilakukan minimal 5 tahun sekali. strategi nasional dan atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota namun telah terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar; d. tidak perlu dilakukan penyempurnaan karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan atau provinsi maupun dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten/kota secara mendasar; Peninjauan kembali dan penyempurnaan dalam waktu kurang dari 10 tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional


61


USULAN PERUBAHAN dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ruang 5 tahunan sejalan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun anggaran.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dijabarkan ke dalam program pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang bersangkutan. Program pemanfaatan ruang tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan sesuai dengan tahun anggaran.



Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpanganpenyimpangan pemanfaatan ruang.

PASAL 26

(1) Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan (1) Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. (2) Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang (2) Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan atau Rencana Tata Ruang Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah wilayah Kabupaten/Kotamadya DaerahTingkat II yang ditetapkan dengan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. keputusan Presiden. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman, tata cara, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman, tata cara dan lain-lain yang diperlukan bagi penyusunan rencana tata ruang kawasan dan lain-lain hal yang diperlukan berkaitan dengan perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Peraturan Pemerintah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


62





Ayat (2) Ayat (2) Kawasan tertentu yang dimaksud adalah kawasan yang strategis dan Kawasan tertentu yang dimaksud adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan bagi kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan kriteria diprioritaskan bagi kepentingan nasional berdasarkan pertimbangan kriteria strategis seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3). strategis seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3). Nilai strategis ditentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan: a. mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya; b. mempunyai dampak penting, baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun terhadap kegiatan lainnya; c. merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Nilai strategis ditentukan antara lain oleh karena kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan: a. mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya; b. mempunyai dampak penting, baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun terhadap kegiatan lainnya; c. merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Dengan demikian, penataan ruang kawasan tertentu dianggap perlu untuk memperoleh prioritas baik dalam hal penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

Dengan demikian, penataan ruang kawasan tertentu dianggap perlu untuk memperoleh prioritas baik dalam hal penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

Pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan kawasan tertentu dilakukan oleh Pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan kawasan tertentu dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah. Ayat (3)

Ayat (3)

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan perdesaan diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan perdesaan serta pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan untuk keserasian

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan perdesaan diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan perdesaan serta pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan untuk keserasian


63

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN perkembangan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan dalam menunjang perkembangan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekitarnya, mengendalikan konversi pemanfaatan ruang pengembangan wilayah sekitarnya, mengendalikan konversi pemanfaatan ruang yang berskala besar, dan mencegah kerusakan lingkungan. yang berskala besar, dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan perkotaan diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan perkotaan serta pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan untuk keserasian perkembangan kawasan perkotaan secara administratif dan fungsional dengan pengembangan wilayah sekitarnya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan perkotaan diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan perkotaan serta pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan untuk keserasian perkembangan kawasan perkotaan secara administratif dan fungsional dengan pengembangan wilayah sekitarnya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan tertentu diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan yang secara nasional mempunyai nilai strategis, kriteria penentuan prioritas penataan ruang kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan dalam kaitannya dengan besaran kawasan, lokasi, dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam peraturan pemerintah tentang penetapan kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kawasan tertentu diatur antara lain kriteria dan prosedur penetapan kawasan yang secara nasional mempunyai nilai strategis, kriteria penentuan prioritas penataan ruang kawasan, pedoman dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan dalam kaitannya dengan besaran kawasan, lokasi, dan kegiatan yang ditetapkan.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu dikoordinasikan oleh Menteri.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan tertentu dikoordinasikan oleh Menteri.

Arahan pengelolaan kawasan tertentu sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Arahan pengelolaan kawasan tertentu sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Wilayah Provinsi diberikan oleh Gubernur yang bersangkutan. I yang bersangkutan. Pengelolaan rencana tata ruang kawasan tertentu sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan rencana tata ruang kawasan tertentu sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan oleh Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Waliikota yang Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. bersangkutan. PASAL 27 (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat disusun rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknik ruang


64


USULAN PERUBAHAN kawasan. (2) Rencana detail tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pemberian izin mendirikan bangunan, hak atas tanah dan atau izin-izin lain yang terkait. (3) Rencana teknik ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan fisik. (4) Rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknik ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh masyarakat dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (5) Rencana detail tata ruang dan rencana teknik ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah/Kota. PENJELASAN PASAL 27

Ayat (1) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan diperlukan dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota tidak memiliki tingkat ketelitian yang cukup sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Rencana detail tata ruang kawasan adalah rencana tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kota yang menggambarkan : a. zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (block plan); b. struktur pemanfaatan ruang kawasan; c. sistem prasarana dan sarana kawasan; serta d. persyaratan teknik pengembangan kawasan. Rencana teknik ruang adalah rencana pemanfaatan ruang pada setiap blok kawasan di wilayah Kabupaten/Kota yang disusun sebagai penjabaran rencana detail tata ruang kawasan, yang menggambarkan antara lain: a. rencana tapak atau tata letak (site plan), yang merupakan susunan tata


65


USULAN PERUBAHAN letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang keseluruhan membentuk tata ruang kawasan; b. tata bangunan (building lay-out), yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan serta rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang; c. prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Rencana teknik ruang untuk kawasan perkotaan dikenal pula sebagai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan. Ayat (2) Izin mendirikan bangunan (IMB) hanya dapat diberikan apabila pemohon izin mempunyai rencana mendirikan bangunan yang sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan rencana detail tata ruang. Apabila belum terdapat rencana detail tata ruang, izin dapat diberikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Masyarakat dapat melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang dan rencana teknik ruang kawasan antara lain dalam pengembangan kawasan skala besar yang pembiayaannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat dengan tetap mendapat fasilitasi dan rekomendasi teknis dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan rencana teknik ruang kawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait memberikan rekomendasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.


66


USULAN PERUBAHAN

Ayat (5) Penetapan rencana detail tata ruang dan rencana teknik ruang kawasan dapat merupakan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan. B A B VI WEWENANG DAN PEMBINAAN PASAL 24

B A B VI WEWENANG DAN PEMBINAAN PASAL 28

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemak- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar muran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah. kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mem- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berikan wewenang kepada Pemerintah untuk : memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang; a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang; b. mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan b. mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang. ruang; (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang. PENJELASAN PASAL 24

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 28

Ayat (1)

Pengertian menyelenggarakan adalah suatu pengertian yang mengandung Pengertian menyelenggarakan mengandung arti kewajiban dan wewenang kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana perinciannya dalam bidang hukum publik sebagaimana perinciannya disebut dalam ayat (2) disebut dalam ayat (2) pasal ini. pasal ini. Ayat (2)

Ayat (2)

Kelembagaan dalam penyelenggaraan, kewenangan, dan pembinaan penataan Kelembagaan dalam penyelenggaraan, kewenangan, dan pembinaan penataan ruang di tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri dan di tingkat daerah ruang di tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri dan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Kepala Daerah Tingkat II.


67


USULAN PERUBAHAN

Tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang wilayah negara Tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang wilayah negara antara lain adalah memadukan kegiatan antar instansi pemerintah dan dengan antara lain adalah memadukan kegiatan antar instansi pemerintah dengan masyarakat. masyarakat, memfasilitasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang termasuk melalui musyawarah, pengadilan, mediasi, dan arbitrasi. Ayat (3)

Ayat (3)

Pengertian menghormati hak yang dimiliki orang adalah suatu pengertian yang Pengertian menghormati hak yang dimiliki orang mengandung arti menghargai, mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan menaati menjunjung tinggi, mengakui, dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang. peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang. Yang dimaksud dengan hak yang dimiliki orang adalah segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku. Kepentingan hukum tersebut antara lain berupa pemilikan atau penguasaan tanah atas dasar sesuatu hak yang diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Yang dimaksud dengan hak yang dimiliki orang adalah segala kepentingan hukum yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan peraturan perundangundangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku. Kepentingan hukum tersebut antara lain berupa pemilikan atau penguasaan tanah atas dasar suatu hak yang diakui menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 25

PASAL 29

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan : Pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan : a. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada a. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat; masyarakat; b. menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab b. menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan. masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; c. menyiapkan norma, standar, prosedur dan manual untuk penyelenggaraan penataan ruang. PENJELASAN PASAL 25

PENJELASAN PASAL 29

Penyebarluasan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dapat Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang


68

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG USULAN PERUBAHAN dilakukan melalui media elektronik dan media cetak serta media komunikasi secara mudah, murah, dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau lainnya. forum pertemuan.

Penataan ruang dilakukan secara terbuka yaitu bahwa setiap pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang, sehingga upaya memelihara kualitas penataan ruang dan kualitas tata ruang dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dengan demikian penataan ruang bersifat terbuka yaitu bahwa setiap pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang, sehingga upaya memelihara kualitas penataan ruang dan kualitas tata ruang dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dalam pembinaan penataan ruang ini Pemerintah mengambil langkah untuk Dalam pembinaan penataan ruang ini Pemerintah mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kerugian pada masyarakat sebagai akibat perubahan nilai mencegah terjadinya kerugian pada masyarakat sebagai akibat perubahan nilai ruang. ruang. Pembinaan penataan ruang meliputi pembinaan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian perencanaan tata ruang oleh instansi yang diberi tugas dalam penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang meliputi pembinaan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian perencanaan tata ruang oleh instansi yang diberi tugas dalam penataan ruang.

Dalam tugas pembinaan ini termasuk pula kegiatan menyusun pedoman teknis, proses, prosedur, standar dan kriteria teknis, serta rencana elemen pembentuk struktur pemanfaatan ruang seperti jaringan jalan, jaringan air Minum, jaringan pengatusan, jaringan air kotor, jaringan penyediaan air baku, jaringan telepon, jaringan listrik dalam kerangka tata ruang.

Dalam tugas pembinaan ini termasuk pula kegiatan menyusun pedoman teknis, proses, prosedur, standar dan kriteria teknis, serta rencana elemen pembentuk struktur ruang seperti jaringan jalan, jaringan air Minum, jaringan pengatusan, jaringan air kotor, jaringan penyediaan air baku, jaringan telepon, jaringan listrik dalam kerangka tata ruang.

Pembinaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan peningkatan kualitas ruang dilakukan melalui upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggungjawabnya dengan program penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan secara berlanjut untuk setiap tingkatan pemerintahan dan lapisan masyarakat.

Untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dilakukan upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggungjawabnya melalui program penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan secara berlanjut untuk setiap tingkatan pemerintahan dan lapisan masyarakat.


Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan tanggungjawab masyarakat, pemerintah perlu memprakarsai dan memfasilitasi terselenggaranya fungsi-fungsi yang terkait dengan upaya: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

69


USULAN PERUBAHAN b. membahas dan merumuskan pemikiran yang berkaitan dengan penataan ruang; c. menumbuhkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka meningkatkan kualitas ruang.

PASAL 26

PASAL

(1) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (Dipindahkan sebagai bagian dari pasal 19) wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan; (2) Apabila izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yang layak. PENJELASAN PASAL 26

Ayat (1) Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL (Dipindahkan sebagai bagian dari pasal 19)

Yang dibatalkan dalam ayat ini adalah izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, baik yang telah ada sebelum maupun sesudah adanya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini. Ayat (2) Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah perbuatan pihak pemanfaat ruang yang mempunyai bukti-bukti hukum sah berupa perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dengan maksud tidak untuk memperkaya diri sendiri secara berlebihan dan tidak merugikan pihak lain.


70


USULAN PERUBAHAN

Penggantian yang layak pada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pembatalan izin menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang bersangkutan. Besarnya penggantian yang layak berarti tidak mengurangi tingkat kesejahteraan pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi sengketa dalam penggantian oleh pemerintah, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II adalah berubahnya fungsi ruang sehingga perlu dilakukan upaya pemulihan. Pemulihan fungsi pemanfaatan ruang ini diselenggarakan untuk merehabilitasi fungsi ruang tersebut. Pemulihan fungsi tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam program pembangunan. PASAL 27

PASAL 30

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan ruang (1) Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi menyelenggarakan penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I. wilayah Provinsi; (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pelaksanaan penataan ruang (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pelaksanaan penataan ruang dilakukan Gubernur selaku Kepala Daerah dengan memperhatikan dilakukan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan dari Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah dari Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta lainnya serta koordinasi dengan daerah sekitarnya sesuai dengan ketentuan koordinasi dengan Daerah sekitarnya sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. (3) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud (3) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat hal-hal yang tidak dapat


71

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

USULAN PERUBAHAN diselesaikan di wilayah Provinsi, maka Menteri dapat memfasilitasi upaya penyelesaiannya.

PENJELASAN PASAL 27

PENJELASAN PASAL 30

Ayat (1)

Ayat (1)

Untuk menyelenggarakan penataan ruang di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.

Untuk menyelenggarakan penataan ruang di wilayah provinsi, Gubernur selaku kepala daerah provinsi menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Ayat (2)

Ayat (2)

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempertimbangkan rencana pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dari Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya. Sebaliknya Departemen, Lembaga,dan Badan-badan Pemerintah lainnya menyesuaikan perencanaannya dengan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mempertimbangkan rencana pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dari Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya. Sebaliknya Departemen, Lembaga,dan Badan-badan Pemerintah lainnya menyesuaikan perencanaannya dengan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas PASAL 28

(1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyelenggarakan (1) Bupati/Walikota penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. kabupaten/kota;

PASAL 31 menyelenggarakan

penataan

ruang

wilayah

(2) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud (2) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah pada ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah maka Gubernur dapat memfasilitasi upaya Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka diperlukan pertimbangan Kabupaten/Kota, dan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. penyelesaiannya.


72



Ayat (1)

Ayat (1)

Untuk menyelenggarakan penataan ruang di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Untuk menyelenggarakan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.


Ayat (2) Cukup jelas PASAL 29

PASAL 32

(1) Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan (1) Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang; penataan ruang. (2) Tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk (2) Tugas koordinasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya mencakup koordinasi penyelenggaraan penataan ruang nasional dan yang berskala besar dan berdampak penting. penataan ruang daerah yang terkait dengan kepentingan nasional. (3) Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Penetapan mengenai perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. PENJELASAN PASAL 29

Ayat (1)

PENJELASAN PASAL 32

Cukup jelas

Tugas koordinasi yang dimaksud meliputi keseluruhan penataan ruang wilayah


73

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG nasional, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

USULAN PERUBAHAN

Ayat (2) Perubahan fungsi ruang suatu kawasan termasuk di dalamnya perubahan bentuk fisik (bentang alam) dan pemanfaatannya meliputi perubahan sebagai akibat kejadian alam maupun perbuatan manusia. Perubahan atau konversi fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar seperti dari kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan, pertanian, permukiman, pariwisata, dan sebagainya; kawasan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman, pariwisata, industri, dan sebagainya; kawasan perumahan menjadi kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya memerlukan pengkajian dan penilaian atas perubahan fungsi ruang tersebut secara lintas sektoral, lintas daerah, dan terpusat, dikoordinasikan oleh Menteri. Perubahan pemanfaatan ruang yang perlu dikoordinasikan, antara lain, meliputi perubahan ruang lautan menjadi ruang daratan karena reklamasi di daerah pasang surut, perubahan bentang alam perbukitan karena penambangan bahan galian golongan C. Perubahan fungsi ruang yang terjadi setelah ditetapkan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disesuaikan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II melalui peraturan daerah yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.


74


USULAN PERUBAHAN BAB VII KETENTUAN SANKSI PASAL 33 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); (2) Barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali akan kehilangan haknya untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang sampai ada pernyataan keputusan pengadilan. (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 33

Ayat (1) Jumlah denda yang dikenakan mengikuti perkembangan nilai harga emas yang pada saat ditetapkannya undang-undang ini setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


75


USULAN PERUBAHAN PASAL 34 Pejabat pemberi izin pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi adminitratif berdasarkan peraturan perundangundangan; PENJELASAN PASAL 34

Cukup jelas PASAL 35 (1) Rencana tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha setelah mempertimbangkan pendapat dari lembaga dan atau ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang penataan ruang (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembatalan rencana tata ruang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 35

Rencana tata ruang yang dapat dibatalkan misalnya: a. rencana tata ruang yang penyusunannya tidak melibatkan peran masyarakat; b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, atau kota yang penyusunannya tidak berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah nasional; c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang penyusunannya tidak berpedoman kepada Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi, kecuali dapat dibuktikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tersebut penyusunannya tidak berpedoman kepada Rencana Tata Ruang wilayah Nasional; d. rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota yang penyusunannya tidak berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


76

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG B A B VII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 30

USULAN PERUBAHAN B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 36

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti ini. berdasarkan undang-undang ini. (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini, pemerintah meninjau kembali rencana tata ruang wilayahnya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. PENJELASAN PASAL 30

PENJELASAN PASAL 36

Ayat (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan penataan ruang yang ketentuan-ketentuannya mengandung pasal yang tidak sesuai perlu diganti; sedangkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dan sejalan perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran ketentuan undang-undang ini

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkaitan dengan penataan ruang yang ketentuan-ketentuannya mengandung pasal yang tidak sesuai harus diganti; sedangkan ketentuanketentuan yang sesuai dan sejalan diatur dalam peraturan pelaksanaan, sebagai penjabaran ketentuan undang-undang ini.

Sebagai contoh, ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Peraturan daerah yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah sama dengan peraturan daerah yang dimaksud dalam Pasal 14 UUPA. Untuk pedoman pelaksanaannya seperti dimaksud dalam undang-undang ini dibuat peraturan pemerintah tentang penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang.

Sebagai contoh, ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Peraturan daerah yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah sama dengan peraturan daerah yang dimaksud dalam Pasal 14 UUPA. Untuk pedoman pelaksanaannya seperti dimaksud dalam undang-undang ini dibuat peraturan pemerintah tentang penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang.

Pada prinsipnya, secara hirarkis baik menurut jenjang administrasi pemerintahan Pada prinsipnya, secara hirarkis baik menurut jenjang administrasi pemerintahan maupun jenis perencanaan, rencana tata ruang harus ada mulai dari tingkat yang maupun jenis perencanaan, rencana tata ruang harus ada mulai dari tingkat yang


77

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG sangat umum sampai dengan tingkat yang terinci, dan penyusunannya dilakukan secara berurutan. Akan tetapi, untuk menghindari kevakuman, penataan ruang yang lebih rendah baik menurut jenjang administrasi pemerintahan wilayah maupun jenis perencanaannya, dapat berlaku sambil menunggu penataan ruang di atasnya, sepanjang penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

USULAN PERUBAHAN sangat umum sampai dengan tingkat yang terinci, dan penyusunannya dilakukan secara berurutan. Akan tetapi, untuk menghindari kevakuman, rencana tata ruang yang lebih rendah baik menurut jenjang administrasi pemerintahan wilayah maupun jenis perencanaannya, dapat diberlakukan sambil menunggu rencana tata ruang di atasnya, sepanjang penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Ayat (2) Cukup jelas. PASAL 37 Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan ruang lautan dan ruang udara yang belum diatur dalam undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN PASAL 37

Cukup jelas B A B VIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 31

B A B IX KETENTUAN PENUTUP PASAL 38

Dengan berlakunya undang-undang ini maka Ordonansi Pembentukan Kota Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun (Stadsvormingsordonnantie Staatsblad 1948 Nomor 168, Keputusan Letnan 1992 tentang Penataan Ruang dinyatakan tidak berlaku lagi. Gubernur Jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13) dinyatakan tidak berlaku. PENJELASAN PASAL 31

Cukup jelas.


PENJELASAN PASAL 38

Cukup jelas

78

NASKAH UU No.24/1992 PENATAAN RUANG PASAL 32

USULAN PERUBAHAN PASAL 39

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PENJELASAN PASAL 32

PENJELASAN PASAL 39

Cukup jelas.

Cukup jelas Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1992

Disahkan di Jakarta pada tanggal .............................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1992

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...............................

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 115


BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ............NOMOR ..........

79

TABEL PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG DAN PERUBAHANNYA

Recommend Documents