STUDI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) DI 6 KABUPATEN Oleh:
Suhirman Rianingsih Djohani K Konsultan PNPM Support Facility (PSF), World Bank Jakarta lt PNPM S t F ilit (PSF) W ld B k J k t
Jakarta 18 Agustus 2011 Jakarta, 18 Agustus 2011 1
Outline Presentasi Konteks dan Metode Studi
Analisis implementasi dan d dampak k P2SPP/PNPM‐Integrasi P2SPP/PNPM I t i di lokasi studi
Pembelajaran & Rekomendasi j 2
Konteks • Sejak PNPM‐Mandiri diluncurkan, respon SKPD dan DPRD terhadap prioritas komunitas masih rendah • Diskresi keuangan daerah untuk belanja pembangunan merupakan faktor yang berdampak langsung pada alokasi anggaran dibanding proses kelembagaan di tingkat di tingkat lokal • SKPD resisten terhadap usulan program yang bersumber dari komunitas melalui saluran musrenbang kecamatan • Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD sangat menentukan akomodasi usulan prioritas komunitas dalam APBD Implikasinya adalah tidak ada hubungan antara prioritas masyarakat dengan penganggaran di tingkat kabupaten 3
Konteks • P2SPP mulai 2007 merupakan suplemen PNPM‐Mandiri Perdesaan dalam integrasi pengelolaan pembangunan partisipatif pola l PNPM ke PNPM k dalam d l sistem reguler it l Musrenbang (di M b (di semua tingkatan) dan mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dan partisipatif • Kegiatan Integrasi: – – – –
Perencanaan Pembangunan Desa P i k t Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes) Peningkatan M j P i t h D (P d ) Penyelarasan Perencanaan Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD
• Kegiatan Peningkatan Kapasitas: – Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, dan UPK – Pelatihan Kades Kades, Sekdes Sekdes dan BPD – Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten. 4
Pertanyaan Studi • Bagaimana interaksi antara proses partisipasi di tingkat komunitas desa dengan proses perencanaan reguler? • Apakah proses interaksi tersebut telah melahirkan l hi k prioritas i it program dan d alokasi l k i anggaran yang lebih mendukung prioritas pembangunan b k komunitas it desa? d ?
5
Metode Studi Lokasi Studi Observasi
• Sumedang, Boyolali, Gunung Kidul , Ngada, Tapin, Batanghari • Forum‐forum Musrenbang 2011
Wawancara
• Pelaku‐pelaku kunci P2SPP/Musrenbang Integrasi
Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
• Desa, Kecamatan, Kabupaten Desa Kecamatan Kabupaten
Studi data Studi data sekunder
• PTO P2SPP, Juknis Musrenbang Integrasi, RPJMD/ Des, RKPDes, APBDes, Usulan musrenbang 6
Hasil Studi Lapangan
7
Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen Setelah Mendapatkan Intervensi dari P2SPP Proposal di P l di desa merujuk pada RPJMDes
Musrenbang M b menjadi terbuka u/ masyarakat
Adanya penguatan Ad fasilitator musrenbang
Kewenagnan K forum musyawarah u/memutuskan /
Sumedang (2010) *)
Ya
semua tingkatan*)
desa (aparat desa) dan kecamatan (FDM) )*)
Desa sd forum SKPD*)
Boyolali (2006)
Ya
semua tingkatan
desa (KPMD) dan (KPMD) dan kecamatan (BKAD/FK)
desa
Gunung Kidul (2010)
Ya
desa dan kecamatan
desa (KPMD) dan kecamatan (Sie PMD/Setrawan)
Desa dan kecamatan*)
Ngada (2006)
Ya
desa dan kecamatan
desa (KPMD) dan kecamatan (setrawan)
desa
Tapin (2007)
Ya
desa dan kec. tahun 2011
desa (KPMD dan aparat desa).
desa
g Batanghari (2007)
Ya
desa dan kec. tahun 2011
desa ((KPMD dan aparat desa).
desa
Catatan: • *) Sudah ada sebelum P2SPP
8
Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen Setelah Mendapatkan Intervensi dari P2SPP Proposal kegiatan hasil musrenbang didanai*)
Advokasi kebijakan u/alokasi anggaran
Kerangka hukum musrenbang/PPD Partisipatif
Ya *))
FDM dan LSM*))
Perda No. 1/2007 *) dan ) Petunjuk j musrenbang integrasi oleh Bappeda
Tidak (Total usulan untuk APBD II 408 d i APBD II 408 m dari diskresi 103m)
Kegiatan lokakaya dengan DPRD tidak j di rujukan jadi j k
Pedum Musrenbang integrasi oleh Bapermaskin
Gunung Kidul (2010)
tidak
Tidak ada
Pedum Musrenbang integrasi oleh Setda
Ngada (2006)
tidak
Perda 12/2010 dan Perda 13/2010
Perda No. 13/2010, Perda No. 12/2010 dan Pedum Musrenbang integrasi
Tapin (2007)
tidak
Mendorong raperda Perencanaan dan Pembangunan desa
Pedum PPP oleh BPMPD
Batanghari h i (2007)
tidak id k
Perbup b 6/2011 bantuan keuangan desa (ADD)
d Musrenbang b Kabupaten b d dan Pedum Pedoman Forum SKPD oleh Bappeda
Sumedangg (2010) *) Boyolali (2006)
Catatan: • *) Sudah ada sebelum P2SPP
9
Pengintegrasian Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa dan Kecamatan • RPJMDesa bersifat ‘inward looking’ • Tidak ada dokumen pendukung perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD) di tingkat kecamatan • Setrawan dan BKAD dianggap sebagai komponen proyek • PNPM‐MP dan PNPM‐P2SPP mengikuti siklus musrenbang kecamatan dengan penambahan kegiatan lain di kecamatan dengan lain di luar Musrenbang • Pagu indikatif di tingkat kecamatan (PIK) di satu sisi telah mendorong masyarakat lebih semangat menghadiri Musrenbang Musrenbang dan di sisi lain telah melahirkan usulan yang lebih rasional dan dapat lebih masuk akal bagi SKPD
10
Pengintegrasian Prioritas Desa dengan Perencanaan Program SKPD • Di hampir semua kabupaten, setrawan kabupaten tidak berhasil menjembatani prioritas desa dengan SKPD; • Dalam perencanaan reguler pengintegrasian vertikal terjadi dalam forum SKPD; • Selain musrenbang, di seluruh kabupaten tidak ada mekanisme terlembaga untuk dialog komunitas desa dengan SKPD; P2SPP telah mendorong komunikasi atau bahkan kerja sama antara • P2SPP telah BPMPD dengan Bappeda dalam pelatihan dan penyelenggaraan Musrenbang; • Hanya H ti kabupaten yang menyelenggarakan tiga k b t l k dialog dengan di l d DPRD (DPRD lebih memanfaatkan mekanisme yang ada pada mereka) • Peran TAPD dan Banggar DPRD menentukan batasan prioritas desa diakomodasi oleh SKPD. 11
Pelayanan Publik • Dampak P2SPP terhadap P2SPP terhadap pelayanan publik lebih kerena implikasi alokasi BLM ketimbang mempengaruhi langsung APBD. – Boyolali: Dalam B l li D l P b Pembangunan PAUD, pelaku PAUD l k P2SPP diskusi P2SPP di k i dengan Dinas Pendidikan untuk berbagai peran (dukungan dinas pendidikan untuk pendanaan operasinal belajar mengajar). j ) – Biaya pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dengan BLM menjadi issue di seluruh kabupaten studi. • Advokasi kebijakan telah mendorong komitmen yang lebih baik untuk melakukan inovasi dan melaksanakannya – Perda 12/2010 dan 13/2010 di Ngada • Kekecewaan masyarakat terobati karena adanya tambahan BLM P2SPP (adanya “substitution BLM P2SPP (adanya substitution effect effect”)) 12
Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi Studi Kabupaten
Praktek Baik
Faktor Pengaruh
Sumedang
• Inisiatif dan ‘lead’ musrenbang integrasi oleh Bappeda • PIK menjamin hasil musrenbang diadopsi APBD • FDM, LSM dan FDM LSM dan media lokal media lokal aktif melakukan advokasi anggaran • TAPD lebih berfungsi administrasi ketimbang alokasi • Banggar DPRD lebih terbuka dalam pembahasan anggaran • Kriteria P2SPP memperkuat musrenbang kecamatan kecamatan.
• Bappeda memiliki inisiatif, kapasitas dan pengaruh • LSM Lokal yang aktif dalam advokasi anggaran dan terhubung denganjaringan nasional • Jaringan kerja aktivis komunitas, LSM Kabupaten, DPRD telah terbentuk
Boyolali
• BKAD dan Forum Komunikasi BKAD aktif dalam musrenbang dan pembangunan pedesaan • RBM (Ruang g Belajar j Masyarakat) aktif y dalam advokasi kebijakan • Kriteria P2SPP memperkuat musrenbang kecamatan
• Program telah berjalan lama • Ada champion di p masyarakat yang mau volunteer untuk BKAD
Gunung Kidul
• Pemerintahan desa aktif di dalam menyusun RPJMDes dan PNPM‐MP/P2SPP.
Pemerintahan desa kuat 13
Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi Studi Kabupaten
Praktek Baik
Faktor Pengaruh
Ngada
• TPK dan BLM diadopsi oleh kegiatan APBD. • Koordinator setrawan berasal Bappeda. • Setrawan kabupaten dapat berfungsi sebagai fasilitator jaringan multipihak, pelaku multipihak pelaku advokasi, dan tim pelatih kabupaten. • Setrawan kecamatan dapat berfungsi sebagai fasilitator musrenbangcam, pelatih TPM, dan pendamping desa. • Berhasil melakukan advokasi perda
• Karakter masyarakat masih sering ngumpul • Lebih dari 50% anggota DPRD berasal dari LSM, mantan LSM mantan Fasilitator PNPM, dan aktivis Pembangunan desa. • Pemerintah daerah lebih terbuka. • Ada program IST (internal service training). • Tim Kabupaten Tim Kabupaten (Setrawan, (Setrawan FasKab, BPMPD solid dan aktif)
Batanghari
• Pendampingan yang intensif terhadap dana BLM P2SPP oleh setrawan kecamatan dan BLM P2SPP oleh kabupaten • Komitmen setrawan kabupaten untuk tidak mutasi • BKAD membentuk warung informasi (jaringan BKAD)
• KDH menjamin setrawan tidak dimutasi dimutasi. • Ada aktor kuat yang masuk dalam kepemimpinan BKAD.
14
Pembelajaran • ‘Proyek’ yang diluar sistem tidak akan efektif dalam transformasi kelembagaan • Sulit S lit mendorong d reformasi jika f i jik Pemda/PNS tidak P d /PNS tid k merasa punya insitif/dapat keuntungan dari perubahan tersebut • Tapi perubahan dapat terjadi jika: – Ada jaringan kerja (BKAD, LSM dan PNS) dan champion yang bekerja untuk perubahan kelembagaan – BKAD –atau BKAD atau lembaga lain‐ lain diisi oleh individu yang punya yang punya posisi tawar tinggi – Peningkatan kapasitas melekat pada struktur pemerintah dan berkelanjutan – Aktor pendorong perencanaan partisipatif di pemerintahan (setrawan) melekat pada tupoksi lembaga tempat dia bekerja – Ada kekuatan politik yang mendukung refomasi kelembagaan – Ada transparansi p informasi dan kontrol masyarakat y sampai p ke tingkat g pengambilan keputusan di tinggkat desa dan kabupaten 15
Rekomendasi
16
Pengintegrasian di Tingkat Desa (Integrasi Horizontal) • Memperbesar dan mengkonsolidasi sumber‐sumber keuangan untuk pembangunan desa ke dalam APBDesa • Desa mengadopsi fungsi‐fungsi kelembagaan PNPM/P2SPP yang terbukti baik ke dalam proses pemerintahan proses pemerintahan desa (Tim Verifikasi, (Tim Verifikasi TPK, Mekanisme pertanggungjawaban, Tim Pendamping) • Camat perlu membentuk kelompok tugas yang berfungsi yang berfungsi untuk menyediakan dokumen pendukung perencanaan desa, pelatihan dan pendampingan • Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan asset dan sumber daya lokal sebagai modal pembangunan. 17
Integrasi Musrenbang • Daerah perlu menerapkan PIK dan rencana pembangunan wilayah kecamatan. • Informasi rencana pembangunan di wilayah di wilayah kecamatan perlu diketahui sebelum musrenbang. • Fasilitator dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil diskusi musrenbang –hasil penelitian menunjukkan fasilitator berpengaruh pada hasil musrenbang. • Pengembangan program pelatihan, penguatan program pelatihan, penguatan dan pendampingan kapasitas fasilitator perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan • Fungsi setrawan kecamatan melekat pada kasie pada kasie PMD PMD kecamatan dan fungsi setrawan kabupaten melekat pada Kasie Perencanaan SKPD. • Memperkuat M k t kontrol k t l masyarakat k t sampaii ke k tingkat ti k t pengambilan keputusan alokasi APBD. 18
Saluran Prioritas Komunitas ke Pemda • UPTD & Unit pelayanan dapat langsung berdialog dengan komunitas sebagai mekanisme konsultasi dalam menyusun Renstra R t dan d Renja SKPD (PP 8/2008) serta R j SKPD (PP 8/2008) t standard pelayanan • BKAD dapat BKAD d t juga j dif difungsikan ik menjadi: j di – penghubung dialog antara SKPD dengan komunitas dan kelompok fungsional di pedesaan. di pedesaan – pusat komunitas untuk monitoring unit pelayanan SKPD (akuntabilitas publik di tingkat di tingkat bawah) bawah)
• Dialog dengan DPRD diletakkan dalam skema kelembagaan e e bagaa da dan jad jadwal a DPRD (mekanisme ( e a s e reses, eses, kunjungan kerja, RDP) 19
Kebijakan dan Kelembagaan untuk PNPM‐Integrasi di Tingkat Nasional • Memperjelas p j keterkaitan p pengaturan g perencanaan di tingkat desa dengan p kabupaten. – PP 72/2005 dengan PP 8/2008 – Permendagri 66/2007 dengan 66/2007 dengan Permendagri 54/2010
• Memperkuat kerja sama di tingkat di tingkat nasional untuk mendukung pengintegrasian. – PMD, Bangda, Bappenas, dan PMD B d B d TKPKD 20
Terima Kasih
21
