STRATEGI
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Oleh DIREKTUR KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT JAKARTA, APRIL 2010
POTENSI SDA Pesisir dan Laut • Keunikan ekosistem, • Keindahan alam, • Potensi flora dan fauna langka, • Keadaan yang masih alami, • Gejala alam yang fenomenal, dan • Udara yang bersih. • Kekayaan budaya masyarakat sekitar
:
Coral Triangle
Indonesia
Rangking Penyebaran Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hasil dari rangking untuk prioritas konservasi untuk ekoregion laut di Indonesia berdasarkan pertimbangan keanekaragaman hayati dengan penekanan pada kriteria “irreplaceability” dan keterwakilan.
the most
biodiverse reef systems on Earth
> 95,186 km coastline (globally 2nd longest) ± 17,480 islands 5.8 million square km EEZ (3x land area) Includes 37% of world’s total fish species Global center of marine biodiversity (e.g. > 70 genera of hard corals) 18% of world’s coral reefs and largest exporter of marine ornamentals in the world
ASPEK REGULASI 1.
UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya.
2.
UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
3.
UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
4.
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
5.
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Revisi atas UU 31/2007)
6.
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
7.
Perpress No.78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar
8.
KEPMEN no. 41/2000 jo no. 67/2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.
9.
Permen KP No. 17/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
PERMEN Konservasi SDI
Permen KP no. Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Permen KP No. Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Permen KP No. Per.03/Men/2010 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan Permen KP No. Per.04/Men/2010 tentang pemanfataan jenis dan genetika ikan
HARMONISASI...
. . . Kebutuhan EKONOMI… v.s. KONSERVASI... Jaminan Pembangunan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat
KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR operasi kapal asing di perairan teritorial
penggundulan hutan dan erosi penambangan pasir
operasi kapal asing di perairan ZEEI
limbah pertanian
akses terbuka
penimbunan unsur kimia dari pertanian
overfishing padat tangkap limbah RT pertumbuhan penduduk di wilayah pesiisr
peracunan ikan
peracunan ikan pengeboman ikan
Sampah pelabuhan alat tangkap yg. merusak: trawl dasar, drift nets dan jaring halus
polusi dampak industri
rusaknya habitat dan benih ikan
kepadatan penduduk limbah budidaya ikan reklamasi dan pengembangan pantai
( DENR, 2001)
Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015 MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
Visi & Misi KKP
MINAPOLITAN Indikator Keberhasilan Program Kelautan dan Perikanan
Prasyarat: • Jaminan Peningkatan volume Produksi Perikanan • Jaminan kualitas Induk/Bibit unggul Perikanan
Potensi dan Daya Dukung Lingkungan Harmonisasi Ekonomi+Konservasi
Konservasi Mendukung
MINAPOLITAN
•
Konsep pengelolaan pesisir terpadu
•
Dukungan untuk budidaya dan tangkap berkelanjutan
•
Peningkatan PAD Perikanan dan Pariwisata
TARGET 2014
15,5 juta Ha, 45 Lokasi, berada di 12 ekoregion
• Peningkatan 40% total tangkapan • Meningkatnya jenis ikan nilai ekonomis penting • Pariwisata 25.000 us$ per km2 terumbu karang yang terkelola dengan baik • Potensi jasa lingkungan yang tak terhingga… •
Dukungan Perikanan Tangkap di 11 WPP RI
Multiplier effect mikro dan makro ekonomi • Menumbuhkan industri pariwisata dan perikanan • Peningkatan infrastruktur • Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
goal - 40 % hasil tangkapan meningkat - 2% ekosistem/habitat terehabilitasi - 1% peningkatan pendapatan masyarakat - Percontohan pengelolaan pesisir terpadu - Pemicu pertumbuhan ekonomi lokal
Peran dan Manfaat Kawasan Konservasi
• Suplay Penyediaan Induk Kegiatan Budidaya Laut • Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
• Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari • Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
PERENCANAAN KKP/KKP3K Hierarkhi Perencanaan WPPPK
Zona Konservasi
RTRW
inti
1 Renstra WPPPK
…
2 Rencana Zonasi WPPPK 3 Rencana Pengelolaan WPPPK 4 Rencana Aksi WPPPK
•Usulan inisiatif; •Identifikasi& inventarisasi •Pencadangan •penetapan
Kawasan Konservasi (KKP/KKP3K)
Perikanan berkelanjutan
Permen No.2/2009 : TNP, SAP, TWP, SP Permen No. 17/2008 : SMP/SP/TP
• • • •
Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Alur laut
•Zonasi •Kelembagaan •pendanaan
Rencana Pengelolaan KKP/KKP3K •Penetapan •Penataan batas
Pengelolaan KKP/KKP3K
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI a. Mengacu pada renstra, rencana zonasi, ren pel, dan ren aksi b. Transparan, bertanggung gugat, aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosbud, khas, aspirasi daerah, kearifan lokal, terpadu nasional, daera dan sektor c. Disusun dlm tingkatan rencana pengelolaan KK
Tingkatan Rencana Pengelolaan KK :
a.Renc. Pengel. jangka panjang/Renstra 20 tahun b.Renc. Pengel. jangka menengah/Rencana Pengelolaan 5 tahun c.Renc. Pengel. jangka pendek/Rencana Kerja Tahunan
• • • • • • • • • •
Penyebaran publik – Konsultasi Publik Penetapan Kerangka Acuan Penyediaan Data Dasar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Identifikasi dan pendefinisian masalah dan isu. Perumusan kebijakan Perumusan Rencana Strategis Perumusan Program Aksi Penentuan Prioritas Program Aksi Pemantauan dan Evaluasi
DIAGRAM ALIR MANAGEMENT PLAN KKP
Referensi
Kebijakan -Daerah -Nasional
Biofisik Sosial Budaya
Assesment Alternatif
Strategy Pengelolaan Kawasan Upaya Pokok : • Batas & Zonasi • Pengelolaan SDI • Pengawasan • Pasarana Fisik • SDM & Kelembagaan • Wisata Alam, Penelitian, Pendidikan • Koordinasi • Dll
Pengembangan Sosial Ekonomi Upaya Pokok : • Penyuluhan • Mata Pencaharian Alternatif • Koordinasi • Kelembagaan Masyarakat
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KKP
PP 60/2007 PASAL 17
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN
JENIS KK
NASIONAL
PROVINSI
KAB/KOTA
PENYUSUN
PENGESAHAN
Unit Pengelola
Menteri
Unit Pengelola
Gubernur
Unit Pengelola
Bupati/Walikota
TURUNAN RENCANA PENGELOLAAN RENCANA TEKNIS, antara lain ; a. Rencana tata letak (site plan) b. Rencana desain infrastruktur c. Rencana kegiatan wisata dan interpretasi d. Rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN Zona Inti, diperuntukan : a.perlindungan mutlak habitat & populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; b.perlindungan ekosistem pesisir yg unik dan/atau rentan thd perubahan; c.perlindungan situs budaya tradisional; d.penelitian; dan/atau e.pendidikan
Zona Perikanan Berkelanjutan, diperuntukan : a.perlindungan habitat dan populasi ikan; b.penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c.budidaya ramah lingkungan; d.pariwisata dan rekreasi; e.penelitian dan pengembangan; dan/atau f.pendidikan.
Zona Pemanfaatan, diperuntukan : a. b. c. d.
perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan. Zona Lainnya, diperuntukan : zona tertentu antara lain zona rehabilitasi
PENGATURAN KONSERVASI PADA UU 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PPK Pasal 29
a. Zona inti; b. Zona pemanfaatan terbatas; dan c. Zona lain sesuai dengan peruntukkan kawasan.
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP/KKP3K JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. c. d. e. f. g. h. i. k.
monitoring sumberdaya; rehabilitasi habitat dan populasi; pengawasan; pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; perikanan berkelanjutan; pendanaan.
Beberapa Infrastruktur Pengelolaan KKP/KKP3K • • • • •
Kantor Information Center Pondok Wisata Papan Informasi Shelter
Beberapa Infrastruktur Pengelolaan KKP/KKP3K • • • •
Jetty Guest House Sarana Air Bersih dsb
PENGEMBANGAN SOSEK MASYARAKAT • Prinsip Cross Subsidi • Penguatan Kelembagaan • Mata Pencaharian Masyarakat Alternatif • Pengelolaan Berbasis Mayarakat / Co. Management
• PENGUATAN KELEMBAGAAN • ORGANISASI – KELEMBAGAAN PENGELOLA • Berbasis Pemerintah • Seksi/Bidang • UPTD • (BLUD) UPTD • Berbasis Pemerintah dan Kolaborasi • KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PARA PEMANGKU KKP/KKP3K • PERENCANAAN ANGGARAN
Pembiayaan pengelolaan KKP/KKP3K dapat bersumber: a. APBN dan/atau APBD; b. Pungutan perikanan; c. Pungutan jasa konservasi; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
