STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Patroli di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. (terbatas dan tidak untuk diedarkan)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Patroli di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung (terbatas dan tidak untuk diedarkan)

2012 Didukung oleh :

Khusus untuk di lingkungan sendiri

BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perairan Nusa Penida memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati laut yang tinggi. Berdasarkan hasil survei secara cepat pada tahun 2008, di perairan Nusa Penida dijumpai 296 jenis karang keras dan 576 jenis ikan (Allen G.R. dan Erdmann M.V. 2008 dan Turak E. dan De Vantier L. 2009). Nusa Penida memiliki luas terumbu karang 1.419 hektar, hutan bakau seluas 230,07 hektar dan padang lamun seluas 108 hektar (Darma N. dkk. 2011). Di kawasan ini juga dijumpai berbagai biota laut yang unik dan langka seperti Ikan Pari Manta, Penyu, Hiu, Dugong, Paus dan Lumba-Lumba. Bahkan di Nusa Penida terdapat salah satu ikan laut dalam yang sangat terkenal di dunia yaitu ikan Mola mola. Ikan ini kerap muncul di perairan dangkal Nusa Penida antara bulan Juli – September setiap tahunnya. Potensi sumberdaya laut Nusa Penida tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat baik di Nusa Penida maupun masyarakat di Klungkung dan Bali, sebagai pelindung alami pantai dari gempuran ombak dan gelombang dan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat dari hasil perikanan serta pariwisata bahari. Aktifitas pemanfaatan oleh masyarakat terhadap sumberdaya laut Nusa Penida yang kurang bijaksana menjadi ancaman bagi sumberdaya laut, diantaranya: 1.

Ancaman penangkapan ikan tanpa ijin, yaitu : a. penangkapan ikan tanpa dokumen perikanan b. penggunaan alat tangkap dan alat bantu yang tidak sesuai dengan perijinan c. penangkapan ikan melampaui daerah penangkapan dari ijin yang diberikan dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI) d. transhipment ikan ditengah laut dari kapal ke kapal e. pemalsuan dokumen kapal ikan maupun dokumen penangkap ikan f. praktek pencurian ikan oleh kapal asing yang memasukki kawasan teritorial Indonesia

2.

Ancaman penangkapan ikan secara merusak : a. penggunaan bahan peledak b. penggunaan bahan kimia beracun seperti potasium, sianida, racun tradisional (akar tuba dan lain-lain) c. penggunaan jaring dasar, pukat harimau, muroami

3.

Perburuan satwa laut yang dilindungi seperti : a. Penyu b. Duyung c. Paus d. Lumba-lumba e. Ikan Napoleon

2


f. Satwa laut lain yang dilindungi Undang-undang 4.

Pelanggaran zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida

Mengacu pada data-data yang telah diperoleh dari para ahli, dan data lapangan, termasuk keinginan yang berkembang di tengah masyarakat Nusa Penida yang menghendaki perlu dilakukan pengawasan di wilayah KKP Nusa Penida, maka perlukan dilakukan tindakan nyata yang dimaksudkan bagi pengamanan perairan KKP Nusa Penida yang dirancang secara sistematis, terencana, terkoordinir, dan berkelanjutan untuk menangani pelaksanaan kegiatan pengawasan di kawasan ini. B. TUJUAN Patroli bersama bertujuan : a. Pengamanan b. Pengawasan c. Pengendalian d. Penjagaan C. PENGERTIAN 1.

Perikanan : adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2.

Kawasan Konservasi Perairan : Kawasan Konservasi Perairan merupakan kawasan konservasi laut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007.

3.

Pengendalian : segala usaha atau kegiatan untuk mengarahkandan menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana.

4.

Pengawasan : pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara tidak langsung yg dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

5.

Pengamanan Terumbu Karang : segala upaya/kegiatan yang dilakukan secara polisionil maupun teknis, untuk mencegah dan membatasi kerusakan terumbu karang yang disebabkan gangguan manusia atau daya-daya alam dan menjaga serta mempertahankan hak-hak negara atas keberadaan SDAH terumbu karang.

6.

Rencana Kerja : rencana yang memuat jadual pelaksanaan, tempat, jenis, sasaran dan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

3


7.

Rencana operasi : rencana pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan untuk mencapai target tertentu.

8.

Sosialisasi : kegiatan penyebarluasan suatu informasidalam komunitas tertentu agar dapat dipahami dan mendapatkan umpan balik atas informasi dimaksud.

9.

Koordinasi : pengaturan dan pembinaan kerjasama dan sinkronisasi kegiatan sehingga tercapai keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian langkah antar satuan organisasi.

10. Konsultasi : kegiatan tukar pikiran seseorang dalam rangka pembahasan suatu masalah. 11. Pengamanan Polisionil : kegiatan pengamanan terumbu karang dalam bentuk pengamanan preventif maupun represif. 12. Pengamanan Teknis : kegiatan pengamanan terumbu karang dalam bentuk kegiatan teknis pengawetan dan teknis pemanfaatan sedemikian rupa sehingga tetap terjaga keberadaan serta keutuhan terumbu karang. 13. Pengamanan Preemtif : salah satu tahapan dalam sistem pengamanan terumbu karang yang bersifat pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat. 14. Pengamanan Preventif : salah satu tahapan dalam sistem pengamanan terumbu karang yang bersifat pengawasan dan pencegahan. 15. Pengamanan Represif : salah satu tahapan dalam sistem pengamanan terumbu karang yang bersifat penindakan secara hukum terhadap pelaku tindak pidana. 16. Penyidik: pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) adalah: lingkup Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup DKP yang oleh dan kuasa Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perikanan. 18. Barang Bukti : barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara tindak pidana baik berupa temuan atau sitaan. 19. Intelijen : upaya menghimpun data, informasi secara rahasia untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. 20. Evaluasi : kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana, tugas, fungsi yang sebenarnya.

4


21. Keterangan Saksi: suatu alat buktih dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 22. Laporan: pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau telah atau sedang tau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 23. Mengamankan barang bukti : upaya penyimpanan benda2 yang berkaitan dengan pelangggaran/ kejahatan/tindak pidana tertentu. 24. Monitoring/ pemantauan : kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi. 25. Operasi : penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan perairan yang meliputi operasi pengamanan fungsional, gabungan, khusus dan penyelamatan. 26. Patroli : melakukan pemantauan dan pengawasan secara mobile atas wilayah kerjanya sesuai dengan kepentingannya. 27. Pemeriksaan: pencarian/pengumpulan bhn2 keterangan dari semua pelaku dan saksi serta barang bukti yang menjadi bahan utama dalam persidangan suatu kasus yang berkaitan dengan terjadinya suatu gangguan hutan. 28. Penjagaan : melakukan pengawasan di tempat-tempat tertentu seperti pos jaga, menara pengawas kebakaran, bandar udara, pelabuhan, terminal, pusat informasi wisata, alam dan tempat barang bukti. 29. Pengawalan barang bukti : upaya pengamanan angkutan suatu benda yang berkaitan dengan pelanggaran/kejahatan/tindak pidana tertentu. 30. Penyelidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 31. Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat jelas tindak pidana yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan pihak pelaku. 32. Penangkapan: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasn pelaku atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

5


penuntutan dan atau peradilan dlm hal serta menurut cara yang diatur sesuai aturan perundang-undangan. 33. Penahanan : penempatan pelaku atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dlm hal serta menurut cara yang ditur dlam KUHAP. 34. Penyitaan : serangkaian tindakan penyidik untuk mengmbil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 35. Serah terima barang bukti : kegiatan pengalihan tanggung jawab pengamanan suatu benda yang berkaitan dengan pelangggaran/ kejahatan/tindak pidana tertentu. 36. Saksi : orang yang dapat memberikan keterangan yang dialami,dilihat dan didengar langsung atas suatu pelangggaran/ kejahatan/ tindak pidana tertentu. 37. Tersangka : seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 38. Tempat Kejadian Perkara : tempat kejadian dimana ditemukan barang bukti dan saksi pendukung. 39. Tindak Pidana : setiap perbuatan yang diancam hukum sebagai pelanggaran atau kejahatan baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. 40. Terdakwa : seorang pelaku yang dituntut , diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. 41. Tertangkap Tangan : tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 43. Penangkapan ikan yang tidak sah : penangkapan ikan tanpa dokumen perikanan, penggunaan alat tangkap dan alat bantu yang tidak sesuai dengan perijinan, penangkapan ikan melampaui daerah penangkapan dari ijin yang diberikan dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI), transhipment ikan ditengah laut dari kapal ke kapal, pemalsuan dokumen kapal ikan maupun dokumen penangkap ikan, praktek pencurian ikan oleh kapal asing yang memasukki kawasan teritorial Indonesia.

6


44. Penangkapan ikan yang merusak : penggunaan bahan peledak, penggunaan bahan kimia beracun seperti potasium, sianida, racun tradisional (akar tuba dan lain-lain), penggunaan jaring dasar, pukat harimau, muroami 45. Pos Pengendali Darat : Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Laut. 46. Instansi teknis : instansi yang sesuai dengan TUPOKSI memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7


BAB II. METODE PENGAMANAN KAWASAN A. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan pengamanan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida adalah : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang 8. Undang-Undang Perikanan No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 14. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 15. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 16. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS). 17. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan 21. PERDA Propinsi Bali No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida.

8


B. SASARAN PENGAMANAN 1. Umum Kegiatan pengamanan akan difokuskan terhadap pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan perikanan yang merusak. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengamanan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan di luar aktivitas perikanan yang ditemui di lokasi pengamanan. Kegiatan pengamanan dilakukan dengan: a. Menempatkan tim pengamanan (Tim Gabungan) di lapangan secara regular dan mencegah pelanggaran di dalam lokasi sasaran patroli. b. Mengamankan lokasi yang rawan dan terpencil. c. Melakukan penegakan hukum kepada pelaku kegiatan perikanan yang ilegal dan merusak, terutama penyalahgunaan ijin penangkapan serta penangkapan dengan memakai bahan peledak dan bahan kimia berbahaya lainnya. d. Melakukan penegakan hukum kepada pelaku kegiatan lain, di luar kegiatan perikanan, yang ditemui selama kegiatan patroli seperti pengambilan barang peninggalan budaya setempat, perdagangan satwa yang dilindungi, dan pengangkutan kayu tanpa dokumen. 2. Pemanfaatan (Perikanan) Ilegal Kegiatan pengamanan diprioritaskan untuk mengurangi kegiatan pemanfaatan ilegal. Termasuk dalam kategori ini adalah penggunaan bom, segala jenis racun, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku, penangkapan tanpa memiliki ijin resmi dari instansi terkait, dan penyalahgunaan ijin penangkapan di wilayah hukum perairan laut KKP Nusa Penida. Semua pelaku kegiatan pemanfaatan ilegal dan merusak di wilayah hukum perairan Kabupaten Klungkung akan di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Perlindungan Biota Dan Habitat Perlindungan terhadap biota dan habitat akan terus ditingkatkan. Para pelaku yang berdomisili di Kecamatan Nusa Penida yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak biota dan habitat di wilayah KKP Nusa Penida akan diberikan peringatan, pembinaan dan tindakan hukum yang sesuai aturan yang berlaku. Adapun terhadap pelaku dari luar Kecamatan Nusa Penida akan di berlakukan hukum positif dan dikenakan denda sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Nusa Penida. 4. Pengawasan Aktivitas Pariwisata Selain melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap aktivitas yang terkait langsung dengan usaha perikanan, tim pengawasan juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pariwisata di wilayah KKP Nusa Penida. Hal ini terutama difokuskan pada aktivitas wisata laut yang tidak memiliki ijin resmi dari instansi terkait.

9


5. Lokasi Rawan Tim pengamanan akan melakukan pengawasan pada lokasi rawan. Lokasi rawan berkaitan dengan beberapa faktor sebagai berikut: a. Biota dan target sumberdaya laut pesisir penting lainnya. Tempat target biota tertentu seperti tempat bertelur, tempat memijah, tempat berkembang biak, bermigrasi dan lainnya dari biota tertentu (contoh: penyu, paus, lumba-lumba, mola-mola, hiu paus dan pari manta). Lokasi – lokasi ini harus dipelajari dengan seksama oleh tim pengamanan dan harus dijaga dengan baik. b. Konsentrasi pemanfaatan tinggi Pengamanan juga akan dilakukan terhadap tempat – tempat yang sering dimanfaatkan secara intensif oleh para pemanfaat lokal maupun dari luar Nusa Penida. Upaya ini dianggap penting untuk menghindari pemanfaatan berlebih dan pemanfaatan yang merusak. Pengamanan terhadap daerah tersebut bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai pola pemanfaatan pada lokasi dan waktu tertentu. c. Tempat yang terpencil dan terisolasi Lokasi yang jauh dari pemukiman tetap diawasi. Ini disebabkan oleh ancaman perubahan lahan yang dapat mengganggu biota/satwa. Diyakini bahwa masih sering terjadi pemanfaatan biota laut yang dilindungi dan pemakaian bom dan bius di wilayah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan patroli secara periodik ke tempat – tempat tersebut, terutama pada saat musim angin. d. Alur transportasi umum Pengamanan di sekitar perairan yang diduga sebagai jalur transportasi kegiatan illegal, seperti penyelundupan/peredaran biota dilindungi dan hasil laut/hutan lainnya, perlu diperketat. e. Situs peninggalan Sejarah/Budaya Pengawasan dan pengamanan terhadap tempat-tempat peninggalan budaya di wilayah KKP Nusa Penida. Hal ini terutama difokuskan pada pelanggaran terhadap pengambilan (pencurian) benda-benda peninggalan sejarah dan budaya dari tempat-tempat /situs sejarah/budaya masyarakat Nusa Penida. 6. Sosialisasi Dan Survei Pemanfaatan Sumberdaya Kegiatan patroli reguler juga menopang kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan pemantauan pemanfaatan sumberdaya laut. Masih banyaknya pihak pemanfaat lokal dan luar yang tidak tahu tentang keberadaan dan manfaat dari biota dan habitatnya adalah salah satu kendala kenapa dukungan yang berkaitan dengan patroli dan pengamanan masih belum optimal. Anggapan bahwa tujuan dari patroli hanya untuk melakukan pelarangan bagi pemanfaat harus diubah secara perlahan dengan memberikan sosialisasi yang terarah dan benar. Pemantauan pemanfaatan sumberdaya laut juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari

10


kegiatan patroli reguler. Pemantauan pemanfaatan sumberdaya adalah salah satu sumber informasi terbaik yang dapat menggambarkan karakteristik pemanfaatan di dalam wilayah KKP Nusa Penida. Formulir P3 digunakan untuk mendata kegiatan perikanan dan pariwisata di kawasan KKP Nusa Penida. Informasi ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan pengelolaan yang adaptif untuk pengelola KKP Nusa Penida.

11


C. LOKASI PATROLI Pengawasan dan pengaman dilakukan terhadap seluruh wilayah KKP Nusa Penida yang disesuaikan dengan sasaran pengamanan dan pengawasan yang telah di tetapkan (poin B) di atas. Selanjutnya lokasi-lokasi pengamanan dan pengawasan dapat dilihat pada peta lokasi pengamanan dan pengawasan berikut :

12


BAB III. METODE PELAKSANAAN PENGAMANAN

A. BENTUK KEGIATAN PENGAMANAN 1. Pengamanan Pre-emtif : merupakan salah satu bentuk pengamanan yang dilaksanakan melalui Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penangkapan ikan dan biota laut lain dengan cara yang tidak merusak demi keberlanjutan pemanfaatan itu sendiri serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak terlibat dalam pelanggaran/ kejahatan dibidang kelautan 2. Pengamanan Preventif : merupakan bentuk pengamanan yang bersifat pengawasan dan pencegahan, dalam rangka mencegah pelanggaran di bidang kelautan, antara lain melalui : a. Penjagaan Adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan untuk melakukan pengawasan di kawasan dan sekitarnya. b. Patroli Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui : 1). Patroli Rutin  Patroli Cepat Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu 2). Patroli insidentil/mendadak Kegiatan pengamanan baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pindana bidang kelautan, yang perlu segera dilakukan langkah penindakan atau pencegahannya. 3. Pengamanan Represif : merupakan bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kelautan yang harus dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan dan dapat dilakukan melalui : a. Operasi Intelejen Dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kelautan, antara lain tentang tokoh penggerak,pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggaran/ kejahatan, lokasi, jenis pelanggaran dan lain-lain.

13


b. Operasi Represif Dilaksanakan guna melakukan pengejaran, penangkapan, terhadap pelaku pelanggaran/ kejahatan di bidang kelautan serta penahanan dan penanganan barang bukti. c. Operasi Rehabilitasi Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat atau sosialisasi/ penyuluhan terhadap masyarakat yang bertempat di sekitar kawasan yang dekat dengan sasaran operasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak timbul keresahan dan isu-isu yang negatif dan tidak bertanggungjawab. d. Operasi Khusus Dilaksanakan dalam rangka penanggulangan terhadap ancaman/ gangguan/ pelanggaran/ kejahatan di bidang kelautan yang terjadi secara mendadak, kompleks dan beresiko sangat tinggi serta sudah mengancam kelestarian kawasan, sehingga perlu dilakukan lewat suatu tindakan penanganan khusus. e. Operasi Kesejahteraan Dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan sosial ekonomi, mata pencaharian alternatif, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.

4. Pengamanan Partisipatif/ Swakarsa Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam di sekitarnya. Pengamanan partisipatif ini harus terus mendapatkan perhatian melalui bantuan BBM bergulir, pendampingan dan pembinaan oleh PPNS khususnya yang berada di lapangan, melalui kerjasama dengan unsur masyarakat setempat dan instansi terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada. Selain itu, peluang petugas lapangan untuk membaurkan diri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat terbuka dengan adanya pondok-pondok kerja yang tersebar di beberapa lokasi dalam KKP Nusa Penida dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting KKP Nusa Penida.

14


B. TAHAPAN KEGIATAN PENGAMANAN 1. Perencanaan Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum melaksanakan pengamanan. Beberapa unsur perencanaan tersebut antara lain mencakup : a. Persiapan 1). Peta Petugas keamanan yang akan melakukan kegiatan pengamanan kawasan harus mengetahui daerah-daerah rawan pelanggaran dalam KKP Nusa Penida, khususnya di setiap zona di dalam KKP yang dituangkan dalam suatu bentuk peta kerawanan gangguan yang akan menjadi lokasi sasaran kegiatan pengamanan. 2). Tata Waktu Menentukan lama waktu yang dibutuhkan tanggal keberangkatan dan kembali, yang harus disesuaikan dengan strategi dan kondisi lapangan serta sarana yang tersedia. 3). Personil Ketua tim pengamanan harus menentukan jumlah personil serta kompisisinya termasuk kebutuhan bantuan personal dari TNI atau instansi terkait lainnya. 4). Logistik Dukungan logistik harus terjamin, termasuk dukungan BBM yang memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 5). Sarana Prasarana Beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain: alat transportasi, alat komunikasi, alat pengamatan, senter, borgol, sangkur, life-jacket, peralatan SAR, peralatan selam SCUBA, snorkelling, kamera digital, binokuler, GPS/ kompas, dan lainlain. 6). Strategi Strategi pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan, target yang hendak dicapai, informasi, cuaca serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin saja terjadi , taktik dan prediksi-prediksi kemungkinan serta langkah penanganannnya. 7). Kelengkapan administrasi Adalah berbagai kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan agar legal berdasarkan hukum. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan antara lain :  Pas senjata dan SIM  Pas kapal dan SKK  Surat Perintah Tugas  Kartu PPNS 15


     

Surat Alat Komunikasi Surat Pemberitahuan Surat Permintaan Bantuan Format Laporan kejadian Surat Pernyataan Format Berita Acara (Penyitaan Barang Bukti/Sementara, Tanda Tarima Barang Bukti)

b. Observasi Observasi adalah kegiatan untuk melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kawasan. Bahan-bahan dapat dihimpun secara langsung di lapangan melalui patroli pengamanan, wawancara dengan masyarakat atau secara tidak langsung dengan mengambil bahan dari perpustakaan berupa data hasil inventarisasi Sumber Daya Alam. Bahan yang dihimpun berupa data dan informasi yang dilengkapi peta, antara lain mencakup : 1). Kondisi Sumber Daya Alam 2). Pelaku 3). Sasaran Kegiatan pengamanan (Modus Operandi) c. Analisis Situasi Merupakan uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan teknis pengamanan di lapangan. Bahan yang dipergunakan untuk menganalisis situasi adalah data dan informasi yang dihimpun dari hasil observasi. 2. Pelaksanaan Pengamanan Setelah mendapatkan hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan pre-emtif, pengamanan preventif, pengamanan represif, pengamanan partisipatif masyarakat maupun proses penegakan hukum lainnya. 3. Pelaporan Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan telah selesai dilaksanakan. Salah satu fungsi laporan adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pengamanan yang telah dilakukan, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengamanan selanjutnya.

16


BAB IV SARANA – PRASARANA PENGAMANAN A. ALAT TRANSPORTASI 1. Pos Pengendali Darat Pos Pengendali Darat adalah pos pengendali kegiatan Patroli Bersama. Pos ini berfungsi memantau serta mengendalikan kegiatan Patroli Bersama serta melakukan fungsi koordinasi dengan setiap instansi teknis terkait yang berhubungan dengan aktivitas serta penemuanpenemuan lapangan oleh Tim Patroli Bersama. 2. Kapal cepat (speedboat) Kapal Cepat dipersiapkan sebagai alat transport cepat dan dipersiapkan untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat dan atau mendadak, dan bersiaga pada lokasi terdekat saat kegiatan patroli periodik dilaksanakan. Kapal Cepat disiagakan di Pos pengendali darat. 3. Penggunaan kapal motor atau kapal tanpa motor lainnya Kegiatan pengamanan juga dapat didukung oleh kapal motor/ kapal tanpa motor lainnya yang dapat disewa dari masyarakat atau organisasi lainnya. B. ALAT KOMUNIKASI DAN NAVIGASI 1. Alat Komunikasi Komunikasi di lapangan didukung oleh peralatan dan sumber manusia yang disediakan oleh POLAIR,DPPK, dan CTC yang dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan Radio SSB, Radio VHF, HT yang tersedia dan jaringan Telepon Seluler. 2. Alat Navigasi meliputi : GPS, Kompas, Lampu Navigasi, Peta, Alarm, Echosounder. C. ALAT PENGAMANAN DAN KESELAMATAN 1. Seragam dinas 2. Kartu anggota 3. SPT 4. Senjata Api (optional) 5. Kartu ijin penggunaan senjata api (wajib apabila membawa senjata api) 6. Kartu PPNS (bagi staf DKP dengan kualifikasi PPNS) 7. Buku catatan dan alat tulis 8. Lampu senter 9. Peta kawasan (satu buah per sortie; sangat direkomendasikan untuk di laut) 10. Pelampung 11. GPS (satu buah per sortie, sangat direkomendasikan untuk di laut) 12. Air mineral 13. Radio komunikasi (rig – wajib pada saat melakukan patroli di laut).

17


Bab V KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DALAM TIM PATROLI BERSAMA A. Keanggotaan Keanggotaan masyarakat adat (pecalang segara) dalam tim patroli diatur berdasarkan mekanisme keterwakilan dari masing-masing wilayah yang akan di koordinir oleh salah satu koordinator yang telah dipilih. Perwakilan masyarakat adat dari masing-masing wilayah disepakati untuk mengkoordinir keanggotaan masyarakat adat dalam tim patroli dari masing-masing wilayah. B. Jumlah anggota masyarakat adat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Jumlah anggota masyarakat adat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Bersama adalah berjumlah 2-3 orang untuk setiap wilayah. C. Penyeleksian anggota masyarakat adat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Penyeleksian anggota masyarakat adat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Bersama, sepenuhnya diserahkan kepada majelis alit untuk memilih/menyeleksi anggota masyarakatnya dengan dikoodinir oleh koordinator wilayah yang telah dipilih. Dalam penyeleksian anggota masyarakat adat, koordinator tidak bekerja sendiri, tetapi wajib bekerja bersama ketua Majelis Alit dan Kepala Desa Adat dalam penyeleksian tersebut. D. Legitimasi dan legalitas keterlibatan anggota masyarakat dalam Tim Patroli Anggota masyarakat adat yang terpilih untuk terlibat dalam Tim Patroli harus diketahui serta mendapat persetujuan dari seluruh komponen masyarakat adat divwilayah tersebut serta diketahui pula oleh Camat dan Kepala Desa. E. Kelengkapan tugas anggota masyarakat dalam Tim Patroli Anggota masyarakat adat yang akan bertugas melakukan Patroli bersama Tim Patroli, diharuskan memiliki Surat Tugas atau Rekomendasi dari Majelis Alit wilayah asalnya. F. Tugas, Fungsi, wewenang dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Tim Patroli Tugas:  Melakukan Patroli bersama Tim Patroli dengan menggunakan Kapal  Melaksanakan setiap prosedur patroli yang telah ditetapkan  Melaksanakan setiap prosedur keselamatan yang berlaku diatas kapal

18


Fungsi:  Memberi petunjuk kepada Tim Patroli untuk hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak petuanan atau hak ulayat masyarakat  Fungsi mekanisme kontrol internal masyarakat  Sebagai agen penyadaran atau pendekatan masyarakat  Pihak yang paling mengenal wilayah serta masyarakatnya sendiri  Bagian dari pelibatan secara aktif masyarakat dalam menjaga potensi lautnya Wewenang:  Melakukan teguran kepada pelaku pelanggaran dan memeriksa identitas pelaku (surat pernyataan – untuk pelanggaran2 kecil - dari pelaku tentang tidak akan melakukan perbuatannya lagi – perlu dibuatkan format dan dimasukan dalam lampiran)  Melakukan penyadaran kepada masyarakat Tanggung jawab:  Mensosialisasikan kegiatan patroli, peraturan dan sangsi kepada masyarakat  Membuat laporan kegiatan sesuai formulir laporan yang tersedia  Membuat berita acara penanganan/penindakan sebuah kasus G. Jadwal Kerja anggota masyarakat adat dalam Tim Patroli Jadual giliran patroli masyarakat di akan diatur oleh koordinator patroli wilayah yang bersangkutan bekerjasama dengan Ketua Majelis Alit. H. Pelatihan bagi anggota masyarakat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Anggota masyarakat dari setiap wilayah yang telah terpilih sebagai calon Tim Patroli di wajibkan untuk mengikuti pelatihan patroli sebelum mulai menjalankan tugas patroli serta dinyatakan lulus dalam seleksi. Apabila calon yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti pelatihan yang diwajibkan, maka calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Patroli Bersama. Perlu dilakukan seleksi lagi untuk menggantikan calon yang telah dinyatakan gugur. I. Persyaratan bagi anggota masyarakat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Bersama  Benar-benar penduduk dari wilayah asalnya  Memiliki Tanda Pengenal atau Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah dimana anggota tersebut berasal.  Tidak dalam keadaan sakit atau terganggu kondisi jasmani dan rohaninya saat melaksanakan tugas Patroli  Mengenal dengan baik wilayah serta kondisi wilayahnya  Bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya

19


  

Bersedia dengan sukarela memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu melakukan pengawasan dan pengaman laut di wilayahnya tanpa mengharapkan imbalan apapun Bersedia mematuhi serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Patroli dan peraturan yang berlaku diatas Kapal Bersedia mengikuti pelatihan patroli dan dinyatakan layak untuk menjadi anggota Tim Patroli Bersama.

J. Asuransi Masyarakat yang telah menjadi anggota Tim Patroli Bersama berhak atas Asuransi Keselamatan.

20


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Patroli di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. (terbatas dan tidak untuk diedarkan)

Recommend Documents