SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SANRI)
Oleh ; Supriyanto, Ir, M.Si “Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan tk IV Provinsi Jawa Tengah Tanggal 10 Mei 2017”
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2017
CURRICULUM VITAE 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Nama : Ir. Supriyanto, M.Si Tempat & Tgl Lahir : Cilacap, 17 Mei 1962 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb Jabatan : Widyaiswara Madya Pengalaman Kerja : a. Badan Diklat Prov. Jateng b. Badan Diklat Kabupaten Cilacap c. Dinas Sosial Prov. Jawa Barat d. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jabar e. Kanwil Tenaga Kerja Prov. Kal. Sel Alamat : Pudak Payung RT 05/04 Banyumanik HP. 081 321 64 87 64 Status : Menikah Istri : Retno Untari Anak : a. Tommy Ali Rahmadhani s. Dindatami Eli Nisanthi
KELUARGA
TINGKATAN MANAJEMEN DAN KETRAMPILAN YANG DIBUTUHKAN (HERSEY DAN BLANCHARD) TOP MANAGEMENT
CONCEPTUAL SKILL
Ka Wil, kaDin, KaBan,...
MIDDLE MANAGEMENT
H U M A N RELATION SKILL
Kabag,Kabid, Wk ka wil....
LOW MANAGEMENT
Supriyanto 2013
TECHNICAL SKILL
4
Kasie, kasubag, Pej.Fung, staff....
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami, menjelaskan peran dan hubungan antar lembaga serta menjelaskan posisi dan peran instansinya dalam kerangka sistem administrasi Negara Republik Indonesia
INDIKATOR KEBERHASILAN Peserta mampu:
1. Memahami dan menjelaskan administrasi Negara Republik Indonesia sbg satu kesatuan 2. Memahami dan menjelaskan kedudukan dan susunan lembaga negara 3. Memahami dan menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 4. Memahami dan menjelaskan ttg pentingnya koordinasi dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan negara
PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi
Sebelum Perubahan
Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi
• Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
Hasil Perubahan
Sidang MPR
• Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
• Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
Latar Belakang Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001
1
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA PENGERTIAN
Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, dimana setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-Menteri Negara ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas. Penyelenggara negara meliputi : 1.
Pejabat Negara pada Lembaga Negara
2.
Menteri
3.
Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
4.
Hakim, meliputi hakim disemua tingkatan Pengadilan
5.
Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misal : Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh), Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikota.
6.
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi : Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan POLRI. Jaksa. Penyelidik. Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. (Psl 2 UU no 28 1999)
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Adalah SANRI dalam Artian Sempit
Asas-asas Sistem Pemerintahan Negara Dlm Pasal UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2) Negara Republik Indonesia menganut Sistem Konstitusional. Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakyat, tidak lagi ditangan MPR (Pasal 1 ayat 2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Rakyat. Sedangkan MPR dalam hal ini tugasnya hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih (Pasal 6A ayat 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945)
Usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat 2) Menyebutkan bahwa : Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat1) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini berarti bahwa Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Pasal 17 ayat 2) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7)
Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Negara (UU No.28 Tahun 1999) :
Asas Kepastian Hukum Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas
Aparatur Negara Meliputi
Aparatur Negara terdiri atas : 1)
Aparatur Kenegaraan
2)
Aparatur Pemerintah, yang meliputi : a. Aparatur Pemerintahan b. Aparatur Perekonomian Negara
APARATUR PEMERINTAHAN 1. Aparatur Pemerintahan Pusat A. Kementerian Negara 1) Kementerian Koordinator (Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Bidang Perekonomian; Bidang Kesejahteraan Rakyat). 2) Kementrian (Dalam Negeri; Luar Negeri; Pertahanan; Hukum dan HAM; Energi dan SDM; Perindustrian; Perdagangan; Pertanian; Kehutanan; Perhubungan; Kelauatan dan Perikanan; Pekerjaan Umum; Kesehatan; Pendidikan Nasioanl; Sosial; Agama; Kebudayaan dan Pariwisata; Komunikasi dan Informatika; dan Keuangan) 3) Kementerian Negara (Riset dan Teknologi; Koperasi dan UKM; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan; Pendayagunaan Aparatur Negara; pembangunanan Daerah Tertinggal; Perencanaan Pembangunanan Nasional; Badan Usaha Milik Negara; Perumahan Rakyat; dan Pemuda dan Olah Raga).
B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
LAN, B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
ANRI;
Bappenas;
BPS;
BKN;
Perpusnas;
BSN;
BAPETEN;
BATAN; BIN; LEMSANEG; BKKBN; LAPAN; BAKORSURTANAL; BPKP; LIPI; BPPT; BKPM; BPN; BPOM; LEMHANAS; dan BMG.
C. Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara
Sekretariat Jenderal MPR Sekretariat Jenderal DPR Sekretariat Jenderal DPD Sekretariat Jenderal BPK Sekretariat MA
Sekretariat Jenderal MK
D. Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara RI dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara RI. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan dasar hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota yang dasar hukumnya meliputi wilayah daerah kabupaten / kota yang dasar hukumnya meliputi wilayah daerah kabupaten / kota. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri.
E. Perwakilan RI Diluar Negeri 1) Perwakilan Diplomatik Perwakilan Diplomatik terdiri atas Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan bertanggung awab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.
2) Perwakilan Konsuler Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan Konsulat RI
yang
dipimpin
oleh
Konsul
Jenderal
dan
Konsul,
yang
bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negara.
F. Tentara Nasional Indonesia (TNI) : UU No. : 34/2004
TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara merata atau gabungan dibawah pimpinan Panglima. Tiap-tiap angkatan (AD, AL, dan AU) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
G. Kepolisian Negara RI (POLRI)
Peran, tugas, susunan dan kedudukan POLRI, sebagaimana TNI secara pokok-pokoknya diatur dalam TAP No. VI / MPR / 2000 dan TAP No. VII / MPR / 2000. Kemudian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
H. Badan / Lembaga Ekstra Struktural Dewan, antara lain : Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Badan, antara lain : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BKPTKI), Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Pertimbangan dan Pendidikan Nasional. Komisi, antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komite, antara lain : Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Olah Raga Nasional, Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran. Lembaga, antara lain : Lembaga Sensor Film, Lembaga Koordinasi Pangan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
2. Aparatur Pemerintah Daerah Sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah untuk
Daerah
mengatur urusan
sendiri
berwenang
dan
mengurus
pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
A. Pemerintah Daerah Pemerintah Bupati, daerah
atau
daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
pemerintahan daerah.
dan
Gubernur, perangkat
penyelenggara
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Susunan dan Kedudukan DPRD diatur dalam ?? ?
undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aparatur Perekonomian Negara A) Badan Usaha Milik NEGARA BUMN diatur Dalam UU No.19 Tahun 2003. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam Sistem Perekonomian Nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. 1) Persero (Perusahan Perseroan) 2) Perum (Perusahaan Umum)
B) Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. 1) Perumda (Perusahaan Umum Daerah - Publik Corporation / Service) 2) Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah)
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK)
CITA-CITA NASIONAL Negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
TUJUAN / TUGAS NASIONAL Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
MPR
PRESIDEN
DPR
DPD
BPK
MA
MK
Konstitutif
- Eksekutif - Legislatif
Legislatif
Legislatif
Auditif
Yudikatif
Yudikatif
− − −
SEMANGAT : MELAYANI MASYARAKAT MENGAYOMI MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK
Presiden bank sentral
kpu
kementerian negara dewan pertimbangan TNI/POLRI
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur
DPRD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota
DPRD
DPR
MPR
DPD
MA
MK
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
KY
Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN
DAERAH
I. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu
MPR
Pasal 2 (1)****
ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu
Wewenang Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
II. PRESIDEN Selaku Kepala Pemerintahan : Dalam menjalankan fungsi eksekutif : 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (psl 4 ayat (1) UUD’45); 2. Menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (Psl 5 ayat (2) UUD’45).
Presiden
Selaku Kepala Negara :
Dalam menjalankan fungsi Legislatif : 1.Berhak mengajukan RUU kpd DPR (psl 5 ayat 1) & RUU APBN untk dibahas bersama dgn pertimbangan DPD (psl 23 ayat 2); 2. Setiap RUU dibahas oleh DPR & Pres. U.mendapatkan persetujuan bersama (Psl 20 ayat 2); 3. Mengesahkan RUU; 4. Dlm hal ikhwal kegentingan memaksa berhak menetapkan PP sbg pengganti UU
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; Dalam membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; Meresmikan keanggotaan MPR, DPR dan DPD (Psl 3, 17 dan 33 UU No.22 Tahun 2003); Meresmikan keanggotaan BPK yg dipilih oleh DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD [Psl 23F (1)***]; Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; Menetapkan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi ( pasal 24 UU No. 24 Tahun 2003).
Pembantu Presiden
Presiden
Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa dlm melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*]
1.Menteri Negara Koordinator; 2.Menteri Negara Yg Memimpin Departemen; 3.Menteri Negara Yg Tidak memimpin Departemen;
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***]
Pemilu
mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***]
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu
Pemilu
pasangan yang memperoleh suara terbanyak [Pasal 6A (4)****]
Presiden dan Wapres
Masa Jabatan dan Pemberhentian dalam masa jabatan : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *)
Presiden & Wapres dapat diberhentikan dlm masajabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan thdp negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tdk lagi memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wk.Presiden (Pasal 7 A)
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wk.Presiden dpt diajukan oleh DPR kpd MPR hanya dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kpd Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wk.Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan thd negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7 B ayat 1)
Kesekretariatan Yang Membantu Presiden : Sekretariat Negara (Perpres No.31/2005) : Lembaga Pemerintah kedudukan dibawah & tanggung jawab langsung kpd Presiden, mempunyai tugas u.memberikan dukungan teknis & administrasi Kpd Presiden selaku Kepala Negara; Sekretariat Kabinet (Perpres N.31/2005), Lembaga pemerintah yg berkedudukan dibawah & tanggung jawab langsung kpd Presiden, dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis & administrasi serta analisis kpd Pres & Wk.Pres dlm menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan & program pemerintah, penyiapan rancangan Perpres & Inpres, penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet, serta pengangkatan & pemberhentian dlm jabatan pemerintahan & kepangkatan PNS yg kewenangannya berada ditangan Presiden.
III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**]
DPR
memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*]
anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**)
Fungsi, Wewenang, dan Hak Antara lain tentang:
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang
fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ; pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
IV. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu [Pasal 22C (1)***] Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2)***]
DPD
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)***]
Kewenangan DPD KEWENANGAN DPD I.
RUU yang berkaitan dengan: • • •
Otonomi daerah Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah • Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya • Perimbangan keuangan pusat dan daerah • RAPBN • Pajak • Pendidikan • Agama II. Pemilihan anggota BPK
dapat memberi melakukan pertimbangan pengawasan
dapat mengajukan
ikut membahas
● ● ●
● ● ●
● ● ●
●
●
●
●
●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
V. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]
BPK
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***]
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***]
VI. MAHKAMAH AGUNG
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)***]
MA Pasal 24A *** Umum Agama
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)***]
Militer TUN
Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
VII. MAHKAMAH KONSTITUSI
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)***]
MK
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***]
Wewenang dan Kewajiban berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA MPR
DPR
DPD
PRES
MK
MA
MPR DPR
Bab II Ps 2 Bab III ps 7a Bab III ps 7b5 Bab III ps 7b6
DPD
Bab II ps 2,
Bab VII ps 22c, Bab VII ps 22d1.2,3 Bab VIiI ps 23, Bab VIII A Ps 23f
Bab II ps 3, Bab III ps 7b7, Bab IIIps 8.2.3, Bab III ps 9,
Bab III ps 5, Bab III ps 7b2, Bab III ps 7c, Bab III ps 9, Bab III ps 11.13.14, Bab VII ps 20, 20a, 21, 22 Bab IX Ps 24b3, Bab IX Ps 24c3, Bab VIII A Ps 23f
PRES
M KONT.
Bab VII ps 22d3, Bab VIiI ps 23,
Bab III ps 7b1, Bab IIIps 7b3&4 Bab III ps 7b5, Bab IX Ps 24c2, Bab IX Ps 24c3,
Bab III ps 7b4,5, Bab IX Ps 24c, Bab IX Ps 24c3,
M A.
BPK
Bab ViiIA ps23e2,
Bab ViiIA ps 23e2, Bab ViiIA ps 23f1,
Bab ViiIA ps23e2, Bab ViiIA ps 23f1,
Bab III ps 9, Bab III ps 14,1, Bab IX Ps 24a3,
Bab IX Ps 24C3
Bab ViiIA ps23e1, Bab ViiIA ps 23f1,
Bab ViiIA ps23e2,
Bab ViiIA ps23e2,
BPK
42
