26 APRIL 2005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK SERI B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 03 TAHUN?? 2005
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,
Menimbang
:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Mengingat
:
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
(9)
Undang?Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten? Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana? (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997? tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?? (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan??? Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
01
(10) (11)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK dan BUPATI NGANJUK
M E M U T U S K A N? :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kabupaten Nganjuk; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk 3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk 4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame 6. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah 7. Kawasan/zona, adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame 8. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan/atau fasilitas untuk memasang reklame 9. Penyelenggaran reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 10. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
15. 16.
17.
18. 19.
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah, Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 2
(1)
(2) (3) (4) (5)
Penyelenggara reklame dalam melaksanakan pemasangan reklame tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan, tidak mengganggu lalu lintas? termasuk dalam kawasan/zona wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame Setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati? atau pejabat yang ditunjuk Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Izin Reklame Tetap dan Izin Reklame Insidentil. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati? atau pejabat yang ditunjuk Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal 3
Penyelenggara reklame berkewajiban : a. Mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan/tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame ; b. Menempelkan stiker atau tanda lain yang telah mendapatkan pengesahan dari? pejabat yang berwenang ; c. Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik? dan tidak membahaya- kan pihak lain ; d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut; e. Menanggung biaya jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah ; f. Menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Pasal 4
(1)
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3)? dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis dan atau materi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan. Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame tidak membongkar dan membersihkan reklame dan bangunan konstruksinya, Bupati atau Pejabat berwenang membongkar dan? membersihkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
(3)
Tata cara pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal? 5
(1) (2) (3)
(4) (5)
Biaya jaminan bongkar dihitung berdasarkan jenis reklame yaitu Reklame Tetap dan Reklame Insidentil. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pajak. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi hak Pemerintah Daerah apabila selama-lamanya 15 (lima belas) hari setelah izin tersebut habis masa berlakunya pihak penyelenggara tidak segera melakukan pembongkaran dan pemindahan serta membersihkannya sebagai ganti rugi biaya pembongkaran, pemindahan serta pembersihan Biaya jaminan akan disetor ke Kas Daerah selama-lamanya 1 x 24 jam Terhadap benda-benda akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan disita untuk dijadikan asset Pemerintah Daerah dan untuk selanjutnya dijual dan disetorkan ke Kas Daerah
BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 6
(1) (2) (3)
Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak kepada setiap penyelengggaraan reklame. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) ; b. Reklame Papan/Bilboard ; c. Reklame Kain ; d. Reklame Melekat (stiker) ; e. Reklame Selebaran ; f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan ; g. Reklame Udara ; h. Reklame Suara ; i. Reklame Film/Slide ; j. Reklame Peragaan ; k. Rumah Reklame (shop painting).
Pasal 7
1. 2. 3.
Dikecualikan dari obyek Pajak adalah : Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan dan sejenisnya ; Penyelenggaraan Reklame yang hanya memuat nama tempat ibadah, Lembaga Pendidikan dan Partai Politik
Pasal 8
(1) (2)
Subyek pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang?? menyelenggarakan pemasangan reklame Wajib pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang?? menyelenggarakan pemasangan reklame
BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 9
(1) (2) (3)
Dasar pengenaan pajak adalah dilihat dari Nilai Sewa Reklame. Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, ketinggian dan ukuran media reklame. Ketentuan mengenai Nilai Sewa dan hasil perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 10
Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK????????? Pasal 11
(1) (2)
Pajak yang terutang dipungut di wilayah? daerah tempat penyelenggaraan reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.
BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 12
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
Pasal 13
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan atau diterbitkan SKPD.
BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14
(1) (2) (3) (4)
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.? SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 15
(1) (2)
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14?????? ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 16
(1)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a. b. c.
(2)
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a???? diterbitkan : a.
(3)
(4) (5)
(6)
SKPDKB; SKPDKBT ; SKPDN.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi? administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)? sebulan. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
(1) (2)
(3)
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan? dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 18
(1) (2) (3)
(4)
(5)
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati
Pasal 19
(1) (2)
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diberikan? tanda? bukti pembayaran dan dicatat dalam buku? penerimaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda? bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20
(1) (2) (3)
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,? Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo?? pembayaran.
Pasal 21
(1)
(2)
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 22
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (duapuluh empat) jam sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan Surat Paksa kepada wajib pajak atau kuasanya, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Pasal 23
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 24
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 25
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26
(1) (2)
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Syarat dan Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana? dimaksud? pada ayat (1)? diatur lebih lanjut? dengan Peraturan Bupati. BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, ?PEMBATALAN, PERUBAHAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN ?SANKSI ADMINISTRASI
Pasal?? 27
(1)
Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : a.
(2)
(3) (4)
Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang? dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah ; b. Membatalkan atau mengubah ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan/kesalahan Wajib Pajak atau bukan karena kekhilafan/kesalahannya. Permohonan pembetulan, pembatalan, perubahan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)? bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ?diterima, sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, perubahan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB?? XII KEBERATAN DAN BANDING
Pasal?? 28
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SKPD ; b. SKPDKB ; c. SKPDKBT ; d. SKPDLB ; e. SKPDN. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)? diterima, harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan? sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal? 29
(1) (2)
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 30
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN ?PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 31
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-? kurangnya : a. Nama dan alamat Wajib Pajak ; b. Masa Pajak ; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ; d. Alasan yang jelas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),? harus memberikan Keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Pajak mempunyai? hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 32
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33
(1)
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
(2)
perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di ingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. c. d. e. f. g.
h. i. j. k.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; Menghentikan penyidikan ; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981? tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 35
(1)
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
(2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Pasal 36
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame? dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk . Ditetapkan ??di?????? :? NGANJUK pada tanggal April 2005
?????????: 25
BUPATI NGANJUK, dto.
?SITI NURHAYATI
Diundangkan di
Nganjuk Pada tanggal 26 April 2005
SEKRETARIS DAERAH
Dto.
SUMARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2005 NOMOR 01SERI B
Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA
Dto.
AGUS SUSANTO,SH,M.Si Pembina Tk. I NIP. 010 164 752 .
PENJELASAN?
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 03 TAHUN? 2005
TENTANG
PAJAK REKLAME
I.
II.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagaimana? tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur Pajak Reklame di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal? 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud izin tertulis dari Bupati adalah izin reklame yang dikeluarkan oleh Unit Kerja yang ditunjuk atas nama Bupati
Ayat (4) Ayat (5)
Yang dimaksud izin reklame tetap adalah izin tertulis untuk pemasangan reklame yang berlaku? 1 (satu) tahun atau lebih. Yang dimaksud izin reklame insidentil adalah izin pemasangan reklame yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dan kurang dari 1 (satu) tahun. Cukup jelas Cukup jelas
Huruf a
Izin pemilik lahan adalah izin tertulis dari pemilik lahan/tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame.
Ayat (3)
Pasal 3
Contoh :
Huruf? b Huruf? c Huruf? d Huruf? e Huruf? f Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Ayat (1)
Lahan/tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta maupun perorangan dan/atau lainnya. Yang dimaksud tanda lain terdiri dari cap, stempel, stiker yang memuat masa berlakunya izin dan telah mendapatkan pengesahan yang dapat berupa perforasi atau tanda tangan/paraf dari pejabat yang berwenang. Cukup jelas Cukup jelas Biaya jaminan bongkar adalah sejumlah uang tertentu yang nilainya sesuai dengan biaya bongkar atau bangunan reklame dimaksud. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Ayat (2) Ayat (3) Huruf a Huruf b
Huruf c Huruf d Huruf e Huruf f Huruf g Huruf h Huruf i
Huruf j Huruf k Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39
Cukup jelas Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronic Display (LED) adalah alat reklame yang menggunakan sarana elektronik layar gambar untuk memperkenalkan/memamerkan barang atau jasa dalam ukuran yang besar. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, termasuk fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang bersinar apabila dipandang pada tempat yang disediakan/berdiri sendiri baik itu berupa papan bertiang maupun tidak bertiang. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat berbentuk umbul-umbul dan spanduk Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda atau tempat milik pribadi atau pihak lain. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta langsung. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia atau tenaga mekanik/mesin yang dibawa berkeliling Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon udara, pesawat udara atau alat yang sejenis. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh alat perantara elektronik atau alat lainnya. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain, seperti di Bioskop/Sineplex/Studio Film. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang/jasa secara langsung dihadapan orang banyak. Rumah Reklame/Shop Painting adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menuliskan, menggambar/melukis suatu produk barang/jasa pada sebuah bangunan permanen. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
