*rr'ffifriIS[t." KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-I 08lJ.A./1 111 998 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGURUSAN JENAZAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Menimbang
:
1.
bahwa sebagai perwujudan sambung rasa dan solidaritas sosial sesama warga Korps Kejaksaan R.l dan penghormatian terakhir dari Kejaksaan Rl kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Rl dan Pensiunan Pegawai yang meninggal dunia,
patut kiranya Kejaksaan Rl ikut berperan serta dalam pengurusannya;
2. bahwa demi
tertib dan seragamnya pengurusan tersebut pada
butir 1 (satu) dipandang perlu adanya PEDOMAN UMUM PENGURUSAN JENMAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI Mengingat
:
serta diatur dengan KEPUTUSAN JAKSAAGUNG R,l. 1. Undang-undang Rl Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Rl. 3. Keputusan Presiden
Rl Nomor: 55Tahun 1991 Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia.
4.
Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor : KEP-091/J.N11l1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan Rl (PUDK).
5.
Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor : KEP-035/J.N311992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia.
6.
Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor : KEP-239/CiCum/11/1998 tentang Santunan dan Sumbangan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSAAGUNG R.l. TENTANG PEDOIIIAN UMUli PENGURUSAN JENAZAH DI LTNGKUNGAN KEJAKSAAN RI. BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
I
PEDOMAN UMUM PENGURUSAN JENMAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I. sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum bagi seluruh aparat Kejaksaan Rl baik di Pusat (Kejaksaan Agung) maupun di daerah (Kejati, Kejaridan Cabjari) dalam mengurus jenezah warga Korps Kejaksaan R.l. baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun di lingkungan Kejaksaan R.l. dalam wilayah hukum masing-masing.
Pasal Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan
1.
2 :
Pengurusan Jenazah adalah pelaksanaan / prosesi perawatan bagijenazah korps
Kejaksaan Rl oleh Dinas sebagai ungkapan peduli dan rasa kesetiakawanan warga korys Kejaksaan Rl.
2.
Lingkungan Kejaksaan Rl adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
3.
Warga korps Kejaksaan Rl adalah setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai beserta isteri atau suami masing-masing di lingkungan Kejaksaan Rl. Pelaksanaan / prosesi perawatan adalah dimulai dari persiapan penerimaan jenazah dari suatu tempat persemayaman awal sampai tempat persemayaman
4.
akhir / pemakaman.
5.
Pengantaran jenazah adalah membawa jenazah oleh Dinas Kejaksaan Rl dari tempat persemayaman sementara ke tempat persemayaman selanjutnya yang telah ditentukan.
6.
Penyambutan jenazah adalah acara penyambutan jenazah oleh Dinas Kejaksaan Rl ditempat persemayaman yang telah ditentukan.
7.
Persemayaman jenazah adalah tempat / lokasi dimana jenazah disemayamkan (kantor, rumah duka, masjid atau rumah sakit dan tempat meninggal) menjelang prosesi upacara dengan tujuan guna memberikan penghormatan I penghargaan
terakhir kepada mendiang serta pemyataan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dariwarga korps Kejaksaan Rl. Rumah duka adalah alamat dan tempat tinggaljenazah disemayamkan sebelum dilakukan prosesi selanjutnya.
I' 9.
Pemberangkatan jenazah adalah saat membawa jenazah ke tempat pemakaman sebagaiperistir:ahatan terakhirmendiang dan merupakan perwujudan penghormatan
terakhir dari Kejaksaan Rl. 10. Pemakaman adalah upacara prosesi terakhir dari pengurusan jenezah di tempat
pemakaman sebagai peristirahatan terakhir jasad mendiang dan merupakan penrujudan penghormatan terakhir dari Kejaksaan Rl.
11
. Kereta jenazah adalah kendaraan bermotor beroda empat yang khusus untuk
jenazah.
't.
2.
Pasal 3 segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah oleh Dinas adalah atias persetujuan keluarga atau ahli warisnya.
Dalam pelaksanaan / teknis (dari awar sampai akhir) menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Kejaksaan Negeri dimana almarhum atau almarhumah meninggal dan atau dimakamkan. Penanggung jawab pengurusan jenazah di lingkungan Kejaksaan Rl untuk tingkat: a. Kejaksaan Agung (Pusat), adalah Jaksa Agung Muda pembinaan cq. Kepala Biro Umum. b. Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi cq. Asisten pembinaan.
c. Kejaksaan Negeri dan cabang-cabang Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri. d. Pengurusan dan pertanggung-jawaban dari butir a, b dan c , disesuaikan dengan status mendiang semasa akhir tugas.
Penanggung jawab tersebut dalam pasal 3 menunjuk wira upacara sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan upacara, 4.
Penunjukan wira Upacara tersebut pada pasal 3 dengan Surat perintah. Pasal 4
Atas dasar pertimbangan tempat / wilayah rumah duka dan tempat / witayah jenazah
dimakamkan maka pelaksanaan pengurusan jenazah khususnya persemayaman saperti tersebut pada Pasal 3 dapat dilakukan di Kejaksaan Rl daerah lain dengan ketentuan :
1.
2.
Atas permohonan keluarga mendiang. Dilaksanakan atas permintaan Kepala Kejaksaan Daerah lain tersebut setelah
memberitahukan kepada Kejaksaan Daerah asal mendiang bertugas' Pasal 5
pengurusan jenazah oleh Dinas seperti tersebut pada Pasal 3 adalah jenazah warga Korps Kejaksaan Rldengan ketentuan :
A.
Dl Kefaksaan Agung
:
1. Memenuhi 3 (tiga) atau lebih persyaratan sebagai berikut
:
a. Memiliki satu atau lebih tanda iasa (satya Lencana Karya Satya dsb). b. Memi(iki masa bakti pada Kejaksaan Rl 20 (duapuluh) tahun atau lebih. c. pangkat / golongan Jaksa Utama Muda atau Muda Pati Tata Usaha (lV/c) ke atas. pangkat / golongan Jaksa Utama Pratama atau Nindya Wra TU (lV/b) kebawah 2. yang dalam penilian JaksaAgung Rl mempunyai prestasitinggi pada Kejaksaan
Rl setelah mendengar/menerima saran dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Umum. 3. Meninggal dalam melaksanakan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat' 4. Atas perintrah Jaksa Agung Muda Pembinaan.
B.
Di Kelaksaan Rl Daerah
:
Pengurusan jenazah oleh Dinas di Kejaksaan Rl Daerah, dengan ketentuan 1. Memenuhi 3 (tiga) atau lebih persyaratan sebagai berikut :
:
a. Memiliki satu atau lebih tanda jasa (satya Lencana Karya Sa$a dsb.) b. Memiliki masa bakti pada Kejaksaan Rl selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih.
c. Pangkat / golongan Jaksa Madya atau Adi wira TU (lv/a) ke atas. 2. pangkat / golongan Jaksa Muda atau Sena Wira Tata Usaha (lll/d) ke bawah yang dalam Penitaian Jaksa Tinggi (di Kejaksaan Tinggi) atau Kepala Kejaksaan Negeri (di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri) mempunyaiprestrasi
tinggi pada Kejaksaan Rl, setelah mendengar/menerima saran dariAsisten Pembinaan (di KeJaksaan Tinggi) atau Kepala Sub Bagian Pembinaan (di Keiaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). 3. Meninggal dalam melaksanakan tugas selaku abdi negara dan abdi masyarakat. 4. Atas perintah Jaksa Trnggi (di Kejaksaan Tinggi) atau Kepala Kejaksaan Negeri (di Kejaksaan Negeridan Cabang Kejaksaan Negeri)'
Pasal 6 Kejaksaan Negeriwajib menyampaikan laporan adanya Warga Korps Keiaksaan Rl yang meninggaldiwilayah hukumnya kepada atasannya dan diteruskan ke Biro Umum Kejaksaan Agung.
BAB
II
PENJEMPUTAN, PENGANTARAN DAN PENYAMBUTAN
Pasal 7 jenazah dari tempat persemayaman awal dan Penjemputan, pengantaran penyambutannya baik di kantor maupun di rumah duka atau tempat lain yang ditunjuk adalah merupakan rangkaian acara dalam pengurusan jenazah dengan menggunakan tata cara / protokol oleh Dinas.
Pasal 8 Penjemputan jenazah dilaksanakan apabila jenazah diambil dari Rumah Sakit, Bandara atan tempat tainnya, untuk diantar ke tempat persemayaman awal atau langsung ke
tempat persemayaman ke ll ( pokok ). Pasal 9 Pengantaran daritempat persemayaman awal ke tempat upacara persemayaman pokok, dilaksanakan dengan urutian sebagai berikut: 1. Persiapan pengusungan jenazah. 2. Para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan yang akan dilewati usungan jenazah/atau menuju kereta jenazah'
3.
4.
Pengusungan jenazah menuju kereia jenazah atau ke tempat persemayaman ke ll. Para pengantar mengikuti usungan/kereta jenazah menuju tempat persemayaman. Pasal 10
Penyambutan jenazah disusun sebagai berikut:
1. Persiapan penurunan jenazah dari usungan/kereta jenazah. 2. Para pelayat berdiri berbaris dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan menuju tempat persemayaman.
3. Pengusungan jenazah dari usungan/kereta jenazah menuju tempat persemayaman. 4. Jenazah diletakkan diatas tempat persemayaman. 5. Para pelayat masing-masing mengambiltempat di ruang persemayaman. Pasal
11
Penjemputan, pengantiaran dan penyambutan, boleh jadi tidak dilaksanakan secara utuh mengingat situasidan kondisiyang tidak memungkinkan atau satu dan lain hal.
BAB
III
PERSEMAYAMAN
Pasal
12
Kelengkapan pelaksanaan persemayaman adalah sebagai berikut:
a.
Petugas Upacara: 1. Protokol.
b.
2. Penerima tamu. 3. Rohaniawan. 4. Pembaca daftar riwayat hidup. 5. Pembawa sambutran keluarga mendiang. 6. Pembawa foto mendiang. 7.Para pengusung jenazah : 4 (empat) orang dari Keiaksaan Rl dan 4 (empat) orang dari keluarga mendiang bila mungkin. L Petugas Keamanan Dalam atau yang bertugas untuk pengamanan'
Pakalan
:
1. Peserta upacara dari Kejaksaan Agung mengenakan Pakaian Dinas Upacara
atau Pakaian Dinas yang dikenakan pada hari itu sesuai ketentuan ( bila hari kerja), tanpa menggunakan tanda kehormatan / Jasa / Satya Lencana.
c.
2. Pada saat mengusung ienazah, para pengusung tidak memakai / tutup kepala. Sarana : 1. Tempat untuk meletakkan keranda / petijenazah atau standar khusus. 2. Foto berbingkai ukuran 20 x 30 cm. 3. Standar tempat foto. 4. Teks daftar riwayat hidup (bagi pegawai/pumakarya) 5. Tempat duduk di ruangan persemayaman sesuai kebutuhan. 6. Kain penutup keranda/petiienazah benr/ama khas Kejaksaan Rl. 7. Kereta jenazah (apabila ada).
Pasal 13 Acara persemayaman dilaksanakan di Kantor Kejaksaan atau di tempat lain yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagiyang beragama lslam, upacara persemayaman didahuluiatau diikutidengan sholat jenazah di mesjid atan di tempat yang ditentukan. b. Bagi yang beragama non-lslam, upacara persemayaman didahului atau diikuti dengan kebaktian atan upacara ibadah menurut ketentuan agamanya masingmasing.
Pasal 14 jenazah Setelah disemayamkan di atas tempat persemayaman, acara diatur sebagai berikut:
a. b.
Pembukaan oleh Protokol atau petugas yang ditunjuk.
Pembacaan daftar riwayat hidup oleh Pejabat yang ditunjuk dari Bagian Umum (di Kejaksaan Agung) atau Asisten Pembinaan (di Kejaksaan Tinggi) atau Kasubag
c.
Pembinaan (di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri).
sambutan dari wakil Keluarga Mendiang, sekaligus penyerahan jenazah kepada Dinas.
d.
sambutan dari wakil Korps Kejaksaan Rl oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk (di Kejaksaan Agung) atau Kepata Kejaksaan Tinggi/pejabat yang ditunjui (di Kejaksaan Tinggi) atau Kepata Kejaksaan Negeri (di Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri), sekaligus Penerimaan Jenazah oleh Dinis untuk dimakamkan.
e.
Penghormatan terakhir kepada jenazah yang diawali oleh pejabat pangkat tertinggi/senior dst.
f.
Jenazah siap diberangkatkan.
Pasal 15 Dalam halyang meninggaldunia adalah warga Pumakarya Korps Kejaksaan Rl, maka para petugas dalam pasal 14 diutamakan dariwarga Pumakarya, sedangkan pegawai aktif membantu sesuai kebutuhan.
BAB IV PEMBERANGKATAN
Pasal 16 Pemberangkatan jenazah disusun sebagai berikut
a.
:
Persiapan pemberangkatan jenazah.
1.
Jenazah diusung daritempat persemayaman.
2. Para pelayat berdiri dengan bentuk pagar betis di kiri kanan jalan yang dilalui, sebagai penghormatan. 3. Jenazah diletakkan di kereta jenazah/diusung.
b.
4. Penghormatan bersama dipimpin oleh Petugas yang ditunjuk. Pemberangkatan jenazah menuju tempat pemakaman diatur dengan urutan kendaraan / kelompok sebagai berikut: 1. Penunjuk jalan (voorijders) 2. Kereta Jenazah termasuk
:
a. Pembawa foto. b. Rohaniawan. c. Keluarga terdekat. 3. Para pengusung jenazah.
4. Para pengantar lainnya. BAB V PEMAKAMAN DAN PERABUAN
Pasal 17 Upacara pemakaman atau perabuan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan agama
yang meninggaldunia.
Pasal 18 Setelah jenazah dimakamkan, dilaksanakan acara sebagai berikut:
a.
Tabur bunga : dari pihak keluarga mendiang, wakil keluarga besar Korps Kejaksaan Rl dan para pelayat lainnya.
b.
Peletakan karangan bunga : dari Wakil Keluarga Besar Korps Kejaksaan Rl, Pihak Keluarga Mendiang dan Para Pelayat lainnya.
c. d.
Pembacaan Doa oleh Rohaniawan sesuaidengan agama mendiang. Ucapan terima kasih dari pihak keluarga mendiang kepada Kejaksaan Rl dan para pelayat lainnya.
e.
Ucapan belasungkawa dariwarga Korps Kejaksaan Rl dan para pelayat lainnya.
Urutan ini dapat berubah dan tidak mengikat dengan persetujuan keluarga mendiang.
Pasal 19 Dalam hal ini pengurusan jenazah warga Korps Kejaksaan Rl yang tidak dilakukan secara dinas sebagaimana tersebut dalam pasal 3, maka Kejaksaan berperan serta
membantu pengurusan teknis, antara lain ikut serta dalam 1. Pemberian sambutan.
2. 3.
:
Pembacaan daftar riwayat hidup (apabila diperlukan) Bantuan lainnya bila memungkinkan.
Peran serta tersebut di atas ( 1, 2,3) wajib diberitahukan oleh penanggung jawab tersebut dalam pasal 3 ayat 3 kepada keluarga mendiang atau protokol upacara pemakamannya.
BAB VI KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 20 Peran serta tersebut dalam pasal 19 dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri apabila hal
tersebut tidak dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung. Pasal 21 Agar ketentuan tentang pengurusan jenazah ini berjalan efektif, maka kepada segenap Pumakarya Kejaksaan R.l. wajib mendaftarkan dirinya menjadianggota resmiPERl.lAlA di Kejaksaan Rl dimana yang bersangkutan bertempat tinggal atau akan bertempat tinggal.
Pasal 22 jenazah Pengurusan bagi yang akan dimakamkan di raman Makam pahlawan, dilaksanakan oleh skogar ABRI atau yang bertugas untuk itu dengan lnspektur Upacara dari Kejaksaan Rl yang telah ditunjuk oleh Jaksa Agung (di Kejaksaan Agung) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (di Kejaksaan Tinggi) dan Kepala Kejaksaan Negeri (di
Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri) atau menurut ketentuan yang berlaku.
Pasal 23 yang Hal-hal teknis belum diatur dalam pedoman umum ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pasal 24 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini merupakan pedoman Tata cara Pengurusan Jenazah secara dinas bagi pegawai dan pensiunan Kejaksaan Rl di seluruh lndonesia.
Pasal 25 Segala biaya yang timbuldalam pengurusan jenazah ditanggung oleh pihak keluarga mendiang dan bantuan sukarela dari Keluarga Korps Kejaksaan Rl, atau sesuai kebijaksanaan Pimpinan Kejaksaan Rl.
#i;J,lt Pasal 26 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
Jakarta 25 Nopember 1998
JAKSAAGUNG R.I.
OTENTIKASI SALINAN YANG SAH KEPALA BIRO UMUM,
ZUBIR RACHMAT. SH
