REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN PERTUMBUHAN HIJAU ANDREAS PRAMUDIANTO, SH,M.Si PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN (PPSML) DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL-FISIP UNIVERSITAS INDONESIA (PPSML-UI)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT • • • •
• •
•
Nama Pekerjaan Tempat,Tgl Lahir /Born Alamat Kantor/ Office
: Andreas Pramudianto, SH,MSi : Peneliti /Dosen : Kutoarjo,Kab. Purworejo, 16 Juli 1967 : Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia (PPSML-UI) Gedung C Lantai V Kampus UI Salemba Telp. 021 31930309 Alamat Rumah/Home : Jl. Kemuning II No.41 Rt 004/04 Utankayu Utara Jakarta Timur 13120 HP 08159117163 Email/Blog :
[email protected] http://ui.academia.edu/AndreasPramudianto http://wwwpram.blogspot.com https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Pramudianto Pendidikan/Education : – Tamat SMA Kolese Kanisius (1986) – Tamat Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, Bandung (1991) – Tamat Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (2003)
I. PENGANTAR II. TINJAUAN PUSTAKA III. METODOLOGI IV. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
I. PENGANTAR
KONDISI IKLIM GLOBAL • Kondisi iklim global saat ini mengalami krisis yang cukup penting. Menurut WRI carbon budget sudah digunakan lebih dari separuh dari yang ada. (http://www.wri.org/ipccinfographics). • Jika emisi tidak diturunkan lebih dalam (deep cut) maka akan terjadi bencana bagi planet bumi.
- Sementara itu di masa depan ratarata suhu bumi akan naik antara 0,3°C ke 0,7°C pada periode 20162035. - Pada periode 2081-2100, rata-rata suhu di permukaan bumi akan melampaui masa pra industri atau naik 1,5°C – setara dengan kenaikan 2°C (tergantung pada konsentrasi emisi gas rumah kaca) (IPCC Report Assessment 5th dalam www.hijauku.com/2013/09/28/lap oran-ipcc-kini-saatnya-beraksi/)
PENDAHULUAN
Maka… Adanya bukti ilmiah ini maka negosiasi untuk membentuk kerangka rezim perubahan iklim melalui hukum internasional yang lebih mengikat yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework of Climate Change ConventionUNFCCC) mulai dilakukan…..
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1. Apakah rezim Paris Agreement 2015 mengatur ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ? 2. Bagaimana cara rezim Paris Agreement 2015 agar dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ? 3. Bagaimana Paris Agreement 2015 harus diantisipasi oleh Indonesia terutama dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau ?
MAKSUD DIADAKANNYA PENELITIAN INI
Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan mengenai pembangunan rendah karbon (low carbon development) dan pertumbuhan hijau (green growth) yang tercantum dalam Paris Agreement 2015.
TUJUAN PENELITIAN
•Mengidentifikasi ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dalam Paris Agreement 2015. •Mengetahui, memahami dan mendeskripsikan ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dalam Paris Agreement 2015. •Menganalisis Paris Agreement 2015 terkait pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau terutama dalam kerangka Indonesia.
MANFAAT PENELITIAN •Memberikan informasi dasar untuk menambah kajian atau studi perubahan iklim khususnya yang menyangkut Paris Agreement 2015 dengan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau. •Secara ilmiah pnelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, ilmu hubungan internasional dan ilmu lingkungan terutama terkait dengan ketentuan dalam Paris Agreement 2015. •Bagi pengambil keputusan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional khususnya Paris Agreement 2015 mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau.
LINGKUP PENELITIAN Telah banyak studi mengenai perubahan iklim, namun untuk studi mengenai perjanjian internasional khususnya Paris Agreement 2015 terkait pembangunan rendah karbon belum banyak dilakukan. Karena itu studi ini hanya membatasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dalam Paris Agreement 2015.
II. TINJAUAN PUSTAKA
TEORI REZIM • Menurut Krasner (1982) dalam Hennida (2015) rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional.
UNFCCC SEBAGAI REZIM • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan salah satu rezim perubahan iklim yang hasilnya dicapai dalam United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) atau Earth Summit yang juga dikenal sebagai KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio De Janerio pada tahun 1992. (UNEP: 2000).
MILLSTONE : KONFERENSI TINGKAT TINGGI
KONFERENSI PBB MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA (UNITED NATIONS CONFERENCE ON HUMAN ENVIRONMENT) Stockholm, Swedia 1972
KONFERENSI NAIROBI (STOCKHOLM PLUS 10) Nairobi , Kenya1982
??? 2022
KONFERENSI TINGKAT TINGGI BUMI (KTT BUMI) (UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (UNCED OR EARTH SUMMIT) Rio De Janerio, Brazil 1992
KONFERENS I TINGKAT TINGGI RIO PLUS 20 (RIO SUMMIT 20) Rio De Janerio 2012
KONFERENSI NEW YORK (RIO PLUS 5) New York, Amerika Serikat 1997
KONFERENSI TINGKAT TINGGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WSSD OR RIO PLUS 10) Johanesburg , Afrika Selatan 2002
KETERKAITAN ANTAR REZIM…
Rezim UNFCCC 1992 sebagai rezim perubahan iklim menjadi sangat penting kedudukannya dalam proses pencapaian pembangunan berkelanjutan yang tujuannya telah disepakati baik ditahun 2000 maupun di bulan September 2015
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KAITAN REZIM DENGAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN PERTUMBUHAN HIJAU • Agar tercapai pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang diantaranya mengarah pada pembangunan yang rendah karbon (low carbon development) dan pertumbuhan hijau (green growth). • Sedangkan dukungan untuk melaksanakan pertumbuhan hijau (green growth) telah dicanangkan melalui OECD Ministerial Green Growth Declaration tahun 2009 (http://www.oecd.org/ greengrowth/towardsgreen-growth-9789264111318-en.htm • UNFCCC 1992 sebagai rezim internasional saat ini telah berhasil membentuk prinsip, norma, peraturan dan prosedur agar tercapai tujuan UNFCCC 1992 yaitu menstabilkan gas rumah kaca. • Karena itu pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dalam rezim harus dibentuk melalui prinsip, norma, peraturan dan prosedur.
TUJUAN UNFCCC • Menstabilkan gas-gas rumah kaca untuk mencapai tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global. Agar tujuan UNFCCC 1992 tercapai, maka diperlukan tindak lanjut melalui perangkat hukum yang bersifat legally binding baik berupa Amandemen maupun Protokol.(United Nations UNFCCC Secretariat : 2015).
PROTOKOL KYOTO (11 Desember 1997 ) • • • • • • • • • • • • • • • •
Definisi Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan Pembatasan emisi yang ditentukan dan komitmenkomitmen pengurangan Pemenuhan bersama atas komitmen Isu-isu metodologi Transfer dan Perolehan unit-unit pengurangan emisi Komunikasi informasi Tinjauan informasi Tinjauan protokol Melanjutkan untuk memajukan komitmen yang ada Mekanisme keuangan Mekanisme pembangunan bersih Konferensi Para Pihak yang merupakan pertemuan dari Para Pihak Protokol Sekretariat Badan-badan pelengkap Proses konsultasi multilateral
• • • • • • • • • • • •
Perdagangan emisi Ketidak patuhan Penyelesaian sengketa Perubahan Persetujuan dan Perubahan atas lampiran Hak suara Penyimpanan Tandatangan ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi Mulai berlaku Reservasi Penarikan diri Teks otentik
•
Lampiran A : Gas-gas rumah kaca dan sektor-sektor kategori sumber
•
Lampiran B : Pembatasan emisi yang ditentukan atau komitmen-komitmen pengurangan oleh pihak.
MEKANISME PENURUNAN EMISI BERDASARKAN PROTOKOL KYOTO 1997 PASAL 8 JOINT IMPLEMENTATION (JI)
ANTAR NEGARA MAJU
PASAL 12
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM)
NEGARA MAJUNEGARA BERKEMBANG
PASAL 17
EMISSION TRADING (ET)
ANTAR NEGARA MAJU
Kesepakatan Paris (Paris Agreement) •
•
• •
•
4.9oC (4.1-6.9)
Sasaran global untuk menjaga pemanasan antara 2° dan 1.5° C (Art. 2) Kuota emisi ke atmosfer (Carbon Budget) – 2oC ~ 1000-1200 Gt CO2e (20-24 tahun lagi bisa emisi seperti saat ini belanjut terus) – 1.5 oC ~ 500-600 Gt CO2e (10-12 tahun lagi) Puncak emisi global tercapai secepat mungkin (Art. 4.1) Tercapai keseimbangan antara emisi dan rosot pada pertengahan abad 21 (Art. 4.1) Global stocktake untuk mengevaluasi kemajuan untuk mencapai sasaran di atas setiap 5 tahun dari tahun 2023 (Art. 14.1 and 2)
3.0oC (2.6-3.7)
2.4oC (2.0-3.0) 1.5oC (1.3-1.9) Sandford et al . 2014
III. METODOLOGI
METODOLOGI PENELITIAN (1)
Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan historical normative documents dan desk study.
METODOLOGI (2) • Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana ketentuan pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dapat ditemukan dalam Paris Agreement 2015 dan bagaimana konsep tersebut diarahkan untuk dikembangkan.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ARTICLE 2 (2) PARIS AGREEMENT 2015
This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances. (Kesepakatan ini akan diimplementasikan untuk mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kapabilitas Negara Pihak yang bersangkutan, mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda).
PASAL 5 PARIS AGREEMENT 2015
•
Para pihak seharusnya mengambil tindakan untuk memelihara dan meningkatkan penyerapan dan penyimpanan untuk gas rumah kaca termasuk hutan. Para pihak didorong untuk mengambil tindakan dalam menerapkan dan mendukung pendekatan kebijakan dan insentif untuk kegiatan yang berhubungan dengan REDD, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, meningkatkan stok karbon hutan di negara-negara berkembang, pendekatan alternatif kebijakan seperti mitigasi bersama dan pendekatan adaptasi untuk pengelolaan hutan yang terintegrasi dan berkelanjutan, pentingnya insentif, keuntungan non-karbon sesuai dengan berbagai pendekatan.
ISTILAH… • Istilah pembangunan rendah karbon (low carbon development) sering dipersamakan dengan istilah pembangunan emisi rendah (low emission development). • Istilah development juga sering dipersamakan antara pembangunan dengan pertumbuhan. • Bahkan sebagai istilah baru, pertumbuhan hijau (green growth),pembangunan hijau (green development) dan ekonomi hijau (green economy) menjadi istilah yang sering dipertukarkan diantara ketiga istilah ini.
Tabel 1 Ketentuan Pembangunan Rendah karbon dan Tindakan yang harus diwujudkan Ketentuan Paris Agreement 2015
Intepretasi terhadap Pembangunan Rendah Karbon
Tindakan yang dapat dilakukan
Pasal 4 (6) dan Membuat strategi, Komunikasi Pasal 4 (19) rencana dan tindakan Formulasi Teknologi Pendanaan Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2 Ketentuan Pertumbuhan Hijau dan Tindakan yang harus diwujudkan
Ketentuan Paris Intepretasi Agreement 2015 Hijau
Pasal 10 (5)
Pertumbuhan Tindakan yang dapat dilakukan
Mempercepat, mendorong Teknologi dan meningkatkan inovasi. Keuangan Pendanaan,
dan
Penelitian Pengembangan,
dan
Fasilitasi Akses
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN… • Paris Agreement 2015 telah memberikan arahan normatif bagi pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau dimana Indonesia berkomitmen dengan pembangunan berkelanjutan.
REKOMENDASI • Diperlukan tindakan lebih lanjut pasca penandatanganan Paris Agremeement 2015 melalui ratifikasi dalam bentuk Undangundang dikarenakan ratifikasi Protokol Kyoto 1997 dalam bentuk Undang-undang. • Diperlukan penyesuaian kebijakan, rencana dan program serta perangkat hukum nasional agar sesuai dan terimplementasinya tujuan Paris Agreement 2015. • Diperlukan studi lebih lanjut terutama dari aspek teknis beserta contoh-contoh praktek pembangunan rendah karbon dan pertumbuhan hijau yang sesuai dengan tujuan UNFCCC 1992 dan Paris Agreement 2015.
SUMBER DAN BAHAN BACAAN (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bahan Presentasi Rencana Aksi nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Deputi III, KLH Bahan Presentasi Perubahan Iklim, REDD dan Hukum Lingkungan Internasional, Andreas Pramudianto, 2010 Bahan Presentasi Mempertimbangkan Gagasan Dan Usulan Pembentukan Rancangan Undang-undang (Ruu) Perubahan Iklim, Andreas Pramudianto, 2013 Bahan Presentasi Strategi Nasional Perubahan Iklim, Wahjuningsih D, Bappenas, 2012 Bahan Presentasi Aspek Legalitas Dalam Mempersiapkan Posisi Nasional, Andreas Pramudianto, 2014 Bahan Presentasi Setting Program Dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan IKLIM “Reshaping Current Condition To Win The Future”, dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, 2015 Bahan Presentasi Post-COP21 Climate Change: What Lies Ahead for Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, Andreas Pramudianto, 2015. Bahan Presentasi Strategi dan Agenda Riset Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim , Rizaldi Boer, 2016 Mudiyarso, Daniel, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim, Jakarta, KOMPAS, 2003. Pramudianto, Andreas 2008. Diplomasi Lingkungan, Penerbit UI Press ___________________2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, Setara Press Sands, P. 2013. Principle of International Environmental Law, Manchsester University Press, London Starke, JG. 2006. Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta htttp://www.UNFCCCsecretariat.com/ Allaby, M. 1996. Basics of Environmental Science, Routledge, London Anbumozhi, Venkatachalam, Masahiro Kawai and Bindu L Lohani. 2015. Managing the Transition to A Low-Carbon Economy : Perspective, Policies and Practise from Asia, Asia Development Bank,Hongkong. Ari, Mochamad. 2014. Merespon Ancaman Perubahan Iklim : Adaptasi Sebuah Pilihan Mendesak dan Prioritas, Dewan nasional Perubahan Iklim, Jakarta. Benedickson, Jamie et al (eds). 2011. Environmental Law and Sustainability after Rio, IUCN Academy of Environmental Law Series, Edward Elgar Publisher, USA. Bernie, W Patricia and Alan E Boyle. 1992. International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford. Bram, D. 2016. Hukum Perubahan Iklim : Perspektif Global dan Nasional, PT Setara Press, Malang. Chiras, Daniel D. 1998. Environmental Science : A Framework for Decesion Making, Paperback UK. Churcill, R dan Freestone. (eds). 1991. International Law and Global Climate Change, Graham and Trotman, London, UK. Danusaputro, Munadjat St. 1982. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global, Bina Cipta, Bandung. Dupuy, PM. 2008. Droit International Public, Dalloz-Precis, France. Dupuy, RJ. 2001. Le Droit International : Que sais-je ?, Presses Universitaires de France. Hallegatte, Stéphane, Geoffrey Heal, Marianne Fay, and David Treguer. 2011. From growth to green growth: A framework. Policy Research Working Paper 5872, November. Howarth
SUMBER DAN BAHAN BACAAN (2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hennida, Citra. 2015. Rezim dan Organisasi Internasional : Interaksi Negara, Kedaulatan dan Institusi Multilateral, Instrans Publishing, Malang. Kaime, Thoko. 2014. International Climate Change Law and Policy Cultural Legitimacy in Adaptation and Mitigation, Routledge, Francis and Taylor. Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Pertama, Bina Cipta, Bandung. Lord, Richard et al. 2012. Climate Change Liability : Transnational Law and Practice, Oxfam Interational, Cambridge, UK Markandya, A and Halsnaes, K. 2002. Climate Change and Sustainable Development : Prospect for Developing Countries, Earthscan P Nilsson, Sten dan David Pitt. 1994. Protecting the Atmosphere : The Climate Change Convention and its Context, Earthscan Publication O Neill, Kate. 2009. The Environment and International Relations, Cambridge University Press, UK. Pramudianto, A. 2008. Diplomasi Lingkungan, Penerbit UI Press, Jakarta. ______________2010. Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Penerbit FE-Ekonomi UI ______________2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, Setara Press, Malang ______________2015. Paris Agreement 2015 dan ASEAN, Makalah Diskusi Post-COP 21 Climate Change : What Lies Ahead for Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, The Habibie Center, 2015 ______________2015. Paris Agreement 2015 dan ASEAN, Bahan Presentasi pada Diskusi Post-COP 21 Climate Change : What Lies Ahead for Southeast Asian Countries and the ASEAN Region, The Habibie Center, 2015 ______________2016. Pemetaan Kebijakan & Pertanggungjawaban Hukum Konteks Perubahan Iklim, Pusdiklat Mahkamah Agung Pratomo, Eddy. 2010. Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi, Alumni, Bandung. Sands, P. 1995. Principles of International Environmnetal Law : Framework, Standards and Implementation, Vol I. Manchester University Press, London. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. Towards Green Growth. Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf. Soltau, Friedrich. 2011. Fairness in International Climate Change Law and Policy, Cambridge University Press. Toman, Michael. 2012. Green Growth: An Exploratory Review, Development Research Group, Environmental and Energy Team, World Bank. United Nations - UNFCCC Secretariat. 2015. Adoption of the Paris Agreement, New York, USA. WCED. 1987. Our Common Future diterjemahkan menjadi Hari Depan Kita Bersama, Bambang Sumantri, PT Gramedia, Jakarta. Zahar, Alexander .2015. International Climate Change Law and State Compliance, Routledge, Francis and Taylor, http://www.wri.org/ipcc-infographics). http://www.hijauku.com/2013/09/28/laporan-ipcc-kini-saatnya-beraksi/ https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300). https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1448). http://www.oecd.org/ greengrowth/towards-green-growth-9789264111318-en.htm http://www.google.com http://www.yahoo.com
MERCY BEAUCOUP….
