REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA DAN THE JAPAN FOUNDATION, JAKARTA TENTANG KERJA SAMA PROGRAM ASISTEN PENGAJARAN BAHASA JEPANG "THE WA PROJECT" DALAM BIDANG NIHONGO PARTNERS
1. PEMBUKAAN
a. Para Peserta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Republik
Indonesia
dan
The
Japan
Foundation, Jakarta,
selanjutnya disebut "Para Peserta".
b. Dasar Pengaturan Pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan The Japan Foundation, Jakarta tentang Kerja Sarna Program Asisten Pengajaran Bahasa Jepang "The WA Project" dalam Bidang Nihongo Partners merujuk pada Memorandum Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang, ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2012; dan Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal ·Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia dan
The Japan Foundation, Jakarta tentang Kerja Sarna Program Asisten Pengajaran Bahasa Jepang "The WA Project", ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2014; serta Mengingat komitmen dari para Peserta untuk bekerja sama berdasarkan kepada prinsip-prinsip kesetaraan, sating menguntungkan, sating menghargai, dan saling memahami.
c. Definisi Untuk maksud Pengaturan Pelaksanaan ini: 1) "DJPM" adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia; 2) "Dinas Pendidikan Provinsi" adalah Dinas Pendidikan Provinsi terkait di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini; 3) "Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota"
adalah
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota yang dilibatkan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; 4) "Sekolah" adalah Sekolah dimana Partner ditugaskan dan kemudian diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; 5) "JF" adalah the Japan Foundation, Jakarta, sebagai badan Pemerintah Jepang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan maksud yang ditunjukkan dalam Pengaturan Pelaksanaan; 6) " NIHONGO Partners" adalah area kerjasama di bawah "the WA Project" yang memberangkatkan pembicara asal Jepang pada level institusi pendidikan menengah untuk membantu guru lokal mengajar bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid dalam mempelajari bahasa dan budaya Jepang; 7) "Partner" adalah pembicara asal Jepang yang terlibat dalam kegiatan di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini; 8) "Komisi Bersama" adalah wakil dari lembaga pemerintah Indonesia terkait dan JF untuk mememantau dan mengevaluasi aktivitas Partner di bawah pelaksanaan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; dan
9} "Komisi Pengarah" adalah pejabat-pejabat senior dari lembaga pemerintah Indonesia terkait dan JF yang menyediakan bimbingan, arahan dan kontrol atas implementasi Pengaturan Pelaksanaan ini.
2. TUJUAN Tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama antara para Peserta di dalam pelaksanaan Program NIHONGO Partners dalam membantu guru lokal bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid lokal.
3. WILAYAH KERJA SAMA Wilayah kerja sama dalam Pengaturan Pelaksanaan ini adalah pada penugasan dan penempatan individu Partner yang memenuhi persyaratan untuk membantu guru lokal bahasa Jepang dan meningkatkan motivasi murid lokal.
4. TANGGUNG JAWAB
a. DJPM akan: 1) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota demikian pula halnya dengan Sekollah untuk memastikan bahwa Dinas
. Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekolah melaksanakan persyaratan sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan ini; 2) Dalam koordinasi dengan institusi-institusi pemerintahan terkait (Komisi Bersama) dan Japan Foundation, akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Partner dalam implementasi Pengaturan Pelaksanaan ini; 3) Berkoordinasi dengan institusi-institusi pemerintah Indonesia terkait untuk mendukung pekerjaan Partner sebagaimana dijelaskan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; 4) Memberi rekomendasi sekolah terpilih yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner; 5) Mengumpulkan dalam setiap tahunnya daftar pengajuan sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner kepada JF selambat lambatnya 7 (tujuh) bulan sebelum kedatangan Partner; dan
6) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan.
b. Dinas Pendidikan Provinsi akan:
1) Berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait; 2) Membuat dalam setiap tahunnya daftar pengajuan sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada DJPM; 3) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan.
c.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan:
1) Berkoordinasi
dengan
otoritas-otoritas
terkait
di
lingkungan
Kabupaten/Kota sehubungan dengan keamanan dan keimigrasian dan menginformasikan kepada instansi-instansi tersebut tentang keberadaan Partner; 2) Mengawasi dan memantau program Nihongo Partners dan menyediakan tanggapan; 3) Bekerjasama dengan Kantor Provinsi untuk mengajukan daftar sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner.
d. Sekolah akan:
1) Menyediakan tempat kerja bagi Partner untuk mempersiapkan tugas tugasnya di Sekolah; 2) Mengkoordinasikan pekerjaan Partner yang ditugaskan termasuk persiapan rencana pelajaran, partisipasi sebagai anggota tim pengajaran Jepang, dan melakukan kegiatan pengajaran dan pembelajaran; 3) Mengawasi dan memantau kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dibantu oleh Partner di ruang kelas dan menyediakan tanggapan; dan 4) Memberikan tanggapan tentang kualitas laporan.
e. JF akan: 1)
Menyediakan biaya hidup, tempat tingga l selama pelatihan pra-tugas, dan tunj angan pada saat cuti untuk Partner sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
2)
Menanggung biaya aktivitas yang dilakukan oleh Partner tanpa membebani Sekolah;
3)
Menyediakan layanan kesehatan rutiin dan darurat bagi Partner, termasuk evakuasi medis, jika diperlukan;
4)
Menanggung seluruh biaya perjalanan internasional dan domestik bagi Partner (termasuk biaya pulang-pergi keberangkatan dari dan ke Jepang);
5)
Menyediakan pengawasan kepada Partner menyangkut peraturan dan kebijakan JF;
6)
Menginformasikan
kepada
DJPM,
Dinas
Pendidikan
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan otoritas-otoritas pemerintahan lainnya tentang kebijakan dan peraturan JF terkait dengan kewajiban dan tugas Partner; 7)
Menginformasikan kepada DJPM mengenai mekanisme seleksi JF dan kua lifikasi Partner;
8)
Menginformasikan kepada DJPM mengenai jumlah dan distribusi Partner dalam setiap tahunnya;
9)
Mendisiplinkan atau menindak Partner yang melanggar kebijakan dan peraturan JF;
10) Memberitahu DJPM, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan lembaga pemerintah terka it lainnya secara tertu lis apab ila Partner tidak mampu menyelesaikan tugasnya; 11) Menyediakan pe latihan bagi Partner sebelum bertugas dan pada saat bertugas; 12) Melakukan
upaya terbaik untuk
memastikan
bahwa
Partner akan
mematuhi hukum, peraturan, adat, tradisi dan agama di Indonesia dan menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan ini; dan
13) Mengakui bila ada pelanggaran di dalam Pengaturan Pelaksanaan ini maka dapat menimbulkan pencabutan semua izin dari yang bersangkutan dan tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
5. KRITERIA JAPAN FOUNDATION UNTUK PARTNER
a. Jumlah Partner yang akan melaksanakan kegiatan akan ditentukan dan disepakati secara tertulis oleh kedua Peserta; b. Rekruitmen dan seleksi Partner akan dilakukan oleh Japan Foundation sesuai dengan standar kriteria rekruitmen dan seleksinya, termasuk persyaratan hukum, kesehatan, dan latar belakang; dan c. Japan Foundation akan menyediakan kepada DJPM, daftar Partner Japan Foundation (peserta Pelatihan yang ba ru masuk) beserta data pribadi dan dokumen terkait paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kedatangan mereka di Indonesia. Data dimaksud akan mencakup namun tidak terbatas pada biodata, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi. Dokumen terkait yang disediakan akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta kebijakan DJPM.
6. TANGGUNG JAWAB PARTNER JAPAN FOUNDATION
a. Partner akan: 1) Membantu jalannya kegiatan di kelas; 2) Memberikan pengenalan tentang bahasa Jepang di kelas; 3) Memberikan pengenalan tentang budaya Jepang di kelas seperti: kaligrafi, music, tarian, permainan tradisional Jrepang dan olah raga; 4) Memberikan pelatihan percakapan dengan murid - murid di kelas dan di kegiatan extrakurikuler; 5) Berpatisipasi dalam seminar pendidikan bahasa Jepang; 6) Melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pendidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah; 7) Memperdalam pemahaman tentang bahasa dan budaya Indonesia; dan
8) Mematuhi muatan yang terdapat
pada poin 9 dalam Pengaturan
Pelaksanaan ini, di mana ketentuan dimaksud termasuk namun tidak terbatas kepada, menghormati kemerdekaan
dan
kesatuan
wilayah
Republik Indonesia, tidak mencampuri hubungan dalam negeri Pemerintah Indonesia, dan tidak melakukan kegiatan politik dan komersial di dalam wilayah Republik Indonesia. b. Tanggung jawab spesifik lainnya yang ditentukan oleh JF.
7. ORIENTASI DAN PELATIHAN BAGI PARTNER
JF akan menyediakan: a. Orientasi dan pelatihan bagi Partner sebelum keberangkatan menuju Indonesia dalam rangka mempersiapkan penugasan mereka; b. Pelatihan bahasa dan budaya Indonesia; c. lnformasi tentang rencana, jadwal orientasi dan pelatihan kepada DJPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kedatangan para peserta pelatihan untuk disetujui oleh DJPM; dan d. lnformasi tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi Partner sebelum mereka ditempatkan di Sekolah.
8. PENUGASAN PARTNER
a. Jangka Waktu Penugasan
Jangka waktu penugasan Partner adalah 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) bulan termasuk masa orientasi dan pelatihan pada tingkatan yang sesuai;
b. Pengakhiran
1) DJPM dapat meminta Japan Foundation mengakhiri penugasan Partner karena kinerja buruk, pelanggaran terhadap hukum Indonesia atau kebijakan Kementerian, atau sebab-sebab lainnya; 2) Japan Foundation dapat mengakhiri penugasan Partner sesuai dengan kebijakan- kebijakan Japan Foundation yang berlaku; 3) Dalam hal Partner tidak memenuhi muatan yang terdapat pada poin 9 di Pengaturan Pelaksanaan, DJPM berkoordinasi dengan instansi-instansi
pemerintahan dan otoritas-otoritas yang terkait di Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai dengan muatan yang terdapat pada poin 9 di Pengaturan Pelaksanaan; dan 4) Jika
Partner tidak mampu
untuk menyelesaikan tugasnya,
standar
kebijakan-kebijakan Japan Foundation akan diberlakukan.
c. Pemahaman tentang Etika dan Budaya Lokal
Para Peserta akan memastikan bahwa Partner menghargai penuh kepekaan isuisu sosial, budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia, terutama pada Sekolah tempat mereka ditugaskan, dan dalam lingkungan komunitasnya;
d. Penempatan
1)
Lokasi penempatan Partner berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini akan ditentukan oleh DJPM dan JF, Jakarta, berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau otoritas terkait di Indonesia dengan mempertimbangkan permintaan dari peserta Sekolah dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota .
2)
Rekomendasi sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Partner harus didiskusikan antara Japan Foundation, DJPM, Direktorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait.
3)
Para Peserta sepakat bahwa NIHONGO Partners akan ditugaskan pada sekolah - sekolah di antara provinsi - provinsi berikut : Bali, Pulau BangkaBelitung, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Jakarta (Daerah Khusus lbukota), Jambi, Lampung, Kalimatan Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Daerah lstimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimanatan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat.
9. PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
a. JF akan memastikan bahwa Partner dan para personilnya yang turut serta dalam
kegiatan-kegiatan
berdasarkan
Pengaturan
Pelaksanaan
tidak
berpatisipasi
dalam
kegiatan
politik
dan/atau
komersial
di
Indonesia,
menghormati hukum, peraturan dan kebijakan Indonesia dan menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini. b. Setiap pelanggaran dari poin 9.a dapat mengakibatkan pencabutan semua izin orang yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang beriaku di Indonesia.
10. MONITORING DAN EVALUASI a. Rencana Kerja Partner
1) Setiap Partner bertanggungjawab untuk menyusun rencana kerja per semester; 2) Rencana kerja akan disesuaikan dengan program Sekolah; dan 3) Rencana kerja akan disetujui oleh Kepala Sekolah.
b. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi
1) Dengan berkoordinasi dengan Japan Foundation, DJPM, serta dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Nihongo Partners di bawah kerangka kerja Komisi Bersama yang berkoordinasi dalam Koordinasi Program Kerjasama Japan Foundation di Indonesia. 2) JF akan melakukan monitoring dan evaluasi tersendiri terhadap kegiatan Partnernya termasuk terhadap apa yang telah dijelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan, persyaratan-persyaratan dan standar-standar Japan Foundation serta muatan yang terdapat dalam poin 9 dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
c.
Laporan Japan Foundation
1) JF akan menyerahkan laporan setiap gelombang pengiriman Partner dan tahunan kepada seluruh instansi-instansi pemerintah terkait. 2) Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi bersama oleh Komisi Bersama tentang Koordinasi Program Kerjasama Japan Foundation akan dilaporkan kepada Komisi Pengarah.
11. KEADAAN DARURAT DJPM berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah
akan
segera
memberitahukan Japan
Foundation
secepatnya
dan
membantu sebagaimana yang dibutuhkan pada saat Partner dalam keadaan darurat atau kemungkinan dibutuhkannya evakuasi medis terhadap Partner.
12. ALAMAT RESMI a. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D, lantai 11 Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
b. The Japan Foundation, Jakarta
Gedung Summitmas 1, lantai 2 dan 3 Jl. Jend. Sudirman Kavling 61-62, Jakarta 12190
lnformasi kontak resmi tambahan akan diberitahukan secara tertulis oleh para Peserta jika diperlukan atau diminta oleh salah satu Peserta.
13. MULAI BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PENGATURAN PELAKSANAAN a. Periode
Pengaturan Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlanjut selama 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para Peserta.
b. Perubahan
Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para Peserta. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Peserta.
c.
Pengakhiran
Salah satu peserta dapat mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Peserta lain dan dengan cara yang sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan.
SEBAGAI
BUKTI, yang bertanda tangan
di bawah ini, telah menandatangani
Pengaturan Pelaksanaan ini.
DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tiga bulan Desember
tahun dua ribu em pat belas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris akan berlaku.
Direktorat Jenderal
Japan Foundation, Jakarta
Pendidikan Menengah
Signed
Signed
Dr. Sutanto
Tadashi Ogawa
Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah
~~! · ~r
REPUBLIK INDOIWESIA
IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE JAPAN FOUNDATION, JAKARTA ON THE COOPERATION FOR THE JAPANESE-LANGUAGE LEARNING ASSISTANCE PROGRAMS OF 11THE WA PROJECT" IN THE AREA OF NIHONGO PARTNERS
1. PREAMBLE
a. The Participants
The Directorate General of Secondary Education, Ministry of Education and Culture, t he Republic of Indonesia and the Japan Foundation, Jakarta, will hereinafter be referred to as the "Participants".
b. Basis of the Implementing Arrangement
The Implementing Arrangement between the Directorate General of Secondary Education, Ministry of Education and Cu lture, the Republic of Indonesia and the Japan Foundation, Jakarta, concern ing the Cooperation for the JapaneseLanguage Learning Assistance Programs of "The WA Project" in the Area of NIHONGO Partners refers to t he Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan on Cooperation in the Field of Education signed on July
sth, 2012 and the Memorandum of
Understanding (MoU)
between the
Directorate General
of Secondary
Education, Ministry of Education and Culture, the Republic of Indonesia and the Japan Foundation,Jakarta, on Japanese-Language Learning Assistance Programs of "The WA Project", signed on July 3rd, 2014; and Bearing in mind the commitment of the Participants to cooperate based on the principles
of
equality,
mutual
benefits,
mutual
respect
and
mutual
understanding.
c. Definition For the purpose of this Implementing Arrangement: 1) "DGSE" means Directorate General of Secondary Education, Ministry of Education and Culture, the Republic of Indonesia; 2) "Provincial Office of Education" means the relevant Provincial Office of Education under this Implementing Arrangement; 3) "District/City Office of Education" means the District/City Office of Education involved under this Implementing Arrangement; 4) "School"means the School to which a Partner is assigned and therefore covered by this Implementing Arrangement; 5) "JF" means the Japan Foundation, Jakarta, as Japan Government agency authorized to carry out the purposes indicated in the lmplemeting Arrangement; 6) "NIHONGO Partners" means area of cooperation under the WA Project that dispatch native Japanese speakers mainly to secondary-level educational institutions to assist local Japanese-Language teachers and to increase local students' motivation in learning Japanese language and cultures; 7) " Partners" means native Japanese speakers engaged in the activity under this Implementing Arrangement; 8) "Joint Committee" means the representatives of related Indonesian government agencies and JF for monitoring and evaluating of the activity of Partners under the implementation of this Implementing Arrangement; and
9) "Steering
Committee" means senior officials of related
Indonesian
government agencies and JF that provide guidance, direction and control of the implementation of this Implementing Arrangement.
2. OBJECTIVE
The objective of this Implementing Arrangement is to provide a framework for cooperation between the Participants in the implementation of the NIHONGO Partners Program in assisting local Japanese-Language teachers and increasing local students' motivation.
3. AREA OF COOPERATION The area of cooperation of this Implementing Arrangement is on the assignment and individual placement of Partners who meet the requirements to assist local Japanese-Language teachers and to increase local students' motivation.
4 . RESPONSIBILITIES
a. The DGSE will: 1) Coordinate with the Provincial and District/City Office of Education as well as School to ensure the implementation of the requirement of the Provincial and District/City Office of Education and School under this Implementing Arrangement; 2) In coordination with relevant government institutions (Joint Committee) and Japan Foundation, conduct monitoring and evaluation of the activity of Partners under the implementation of this Implementing Arrangement; 3) Coordinate with related Indonesian government institutions to support Partners' work as elaborated in this Implementing Arrangement; 4) Recommend the selected school for potential Partners' placements; 5) Submit on annual basis the proposed list of school for potential Partners' placements to JF at least 7 (seven) months in advance of the arrival of the Partners; and
6) Supervise and monitor the program of Nihongo Partners and provide feedback.
b. The Provincial Office of Education will:
1) Coordinate with the relevant authorities; 2) Submit on annual basis the proposed list of school for potential Partners' placements recommended by District/City Office of Education to DGSE; and 3) Supervise and monitor the program of Nihongo Partners and provide feedback.
c. The District/City Office of Education will:
1) Coordinate with the related authorities in the district/city related to the security and immigration of the Partners and inform such authorities of the presence of the Partners; 2) Supervise and monitor the program of Nihongo Partners and provide feedback; and 3) Cooperate with Provincial Office to make the proposal list of schools for potential Partners' placements.
d. Schools will:
1) Provide space for the Partner to prepare his or her tasks at the School; 2) Coordinate the work of the Partner in his or her assigned tasks, including the preparation of lesson plans, participation as a member of the Japanese teaching team, and conducting teaching and learning activities; 3) Supervise and monitor the teaching and learning activities assisted by the Partners and provide feedback; and 4) Provide feedback on quality of aforementioned reports.
e. JF will: 1) Provide living allowances, accommodations during pre-service training, and leave benefits for Partners, based on its prevailing regulations and policies;
2) Bear the expenses of activities conducted by Partners without burdening the School; 3) Provide all routine and emergency health care to the Partners, including medical evacuation, if needed; 4) Cover all international and domestic t ravel costs for the Partners (including round-trip travel from and to Japan) 5) Provide supervision to the Partners regarding JF policies and regulations; 6) Inform the DGSE, Provincial and District/City Office of Education, School principals and other government authorities of JF policies and regulations related to Partner's conduct and servke; 7) Inform the DGSE of JF selection mechanism and qualifications of Partners; 8) Inform the DGSE of number and distribution of Partners to be dispatched each year; 9) Implement disciplinary or appropriate action for Partners who violate JF policies and regulations; 10) Inform the DGSE, Provincial and District/City Office of Education, School Principal and related government agencies in writing in the event a Partner is not able to complete service; 11) Provide pre-service and in-service training for Partners; 12) Use its best efforts to ensure that the Partners will respect the laws, regulations, policies, customs, traditions, and religions of Indonesia, and will avoid any activities inconsistent with the objective of this Implementing Arrangement; and 13) Recognize that any violation of this Implementing Arrangement may result in the revocation of all permits of the concerned person and other measures in line with the prevailing laws and regulations of Indonesia.
5. JAPAN FOUNDATION CRITERIA FOR PARTNERS:
a. The number of the Partners which will implement activities will be determined in writing by both Participants;
b. The recruitment and selection of the Partners will be conducted by JF in line with its standard recruitment and selection criteria, including legal, medical and background investigation requirements; and c. JF will provide to the DGSE, a list of JF Partners (incoming Partners) and their personal data and related documents at least 2 (two) months in advance of their arrival in Indonesia. Such data will include but not limited to biodata, educational background, work experiences, and organizational experiences. The Jist of the related documents to be provided will be in line with the prevailing laws and regulation of the Republic of Indonesia and the related policies of the DGSE.
6. RESPONSIBILITIES OF JAPAN FOUNDATION PARTNERS:
a. The Partners will: 1) Assist class operation; 2) Conduct introduction of Japanese language in classes; 3) Conduct introduction of Japanese culture in classes such as : calligraphy, music, dance, Japanese traditional games and sports; 4) Conduct conversation practice with pupils in class and in extra-curricular activities; 5) Participate in Japanese language education seminars; 6) Carry out other tasks related to education given by school principal; 7) Deepening their understandings toward the language and culture of Indonesia; and 8) Comply with the contents of point 9 of this Implementing Arrangement. Such compliance includes but not limited to, respecting the independence and territorial integrity of the Republic of Indonesia, not interfering in the internal affairs of the Republic of Indonesia and not conducting any commercial and political activities in the territory of the Republic of Indonesia. b. Other specific responsibilities determined by JF.
7. ORIENTATION AND TRAINING FOR THE PARTNERS
JF will provide: a. Orientation and training for Partners prior to their departure to Indonesia to prepare them for their assignments; b. Training on the Indonesian language and culture; c.
Information on orientation, training plan, and schedule to the DGSE at least one month in advance of arrival of the Partners for DGSE concurrence; and
d. Information on health, safety and security for the Partners prior to their placement in Schools.
8. PARTNER ASSIGNMENTS
a. length of Assignment
Partner assignment period is 2 (two) to 12 (twelve) months including an appropriate level of orientation and training.
b. Termination
1) The DGSE may request that JF terminate the assignment of a Partner because of poor performance, a violation of Indonesian law or Ministerial policy, or other causes; 2) JF may terminate t he assignment of a Partner under current JF policies; 3) In t he event that the Partner does not comply with the contents of point 9.a of this Implementing Arrangement, the DGSE in coordination with other Indonesian Government agencies and authorities may take action based on the contents of point 9.b of this Implementing Arrangement; and 4) If a Partner is unable to complete his or her service, JF standard policies will be applied.
c.
Understanding of local Ethics and Culture
The Participants will ensure that Japan Foundation Partners fu lly respect the sensitivity of social, cultural and religion issues within Indonesian society, particularly at their schools, and within their communities.
d. Placement 1)
The location of the NIHONGO Partner placements under this Implementing Arrangement will be determined by the DGSE and the Japan Foundation, Jakarta, in coordination with other Indonesian Government agencies and authorities considering the request of the School and the recommendation from the Provincial and District/City Office of Education.
2)
The recommendation of schools for potential Partners' placement need to be discussed among Japan Foundation, Directorate General of Secondary Education, related Directorate, related District/City Office of Education.
3)
The Participants approve that NIHONGO Partners will be assigned to schools from among the following provinces : Bali, Bangka-Belitung Islands, Banten, Bengkulu, Central Java, Central Kalimantan, East Java, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, Gorontalo, Jakarta (Special Capital RegionL Jambi, Lampung, North Kalimantan, North Sulawesi, North Sumatera, Riau, Riau Islands Province, South Kalimantan,, South Sumatera, Southeast Sulawesi, Special Region of Yogyakarta, West Java, West Kalimantan, West Sumatera, and West Sulawesi.
9. LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
a. JF will ensure that all Partners and its personnel engaged in the activities under this Implementation Arrangement will not participate in any political affairs and/or commercial ventures in Indonesia, respect laws, regulations and policies of Indonesia and avoid any activities inconsistent with the objective of this Implementing Arrangement. b. Any violation of point 9.a may result in the revocation of all permits of the concerned person and other measures in line with the prevailing laws and regulations of Indonesia.
10. MONITORING AND EVALUATION
a. Partner Work Plan 1) Each Partner has the responsibility to set up a work plan;
2) The work plan will be in line with School program; and 3) The work plan will be subject to approval by the School Principal.
b. Monitoring, Evaluation and Supervision
1) In coordination with JF, Ministry of Education and Culture, the DGSE, other related government official as well as Provincial and District/City Office of Education
conduct
supervision,
monitoring and
evaluation
of the
implementation of the NIHONGO Partners Program under the framework of Joint Committee on the Coordination of JF Program Cooperation in Indonesia. 2) Japan Foundation will conduct its own monitoring and evaluation of Nihongo Partner activities including those described related to Japan Foundation policies, requirements and standards and the contents of point 9.a of this Implementing Arrangement.
c. Japan Foundation Reporting
1) JF will provide reports per batch to all relevant government agencies. 2) The results of joint monitoring, evaluation, and supervision by the Joint Committee on the Coordination of JF Program Cooperation will be reported to the Steering Committee.
11. EMERGENCY
The DGSE, in coordination with the Provincial and District/City Office of Education, as well as School, will inform JF immediately and assist as needed in the event of a Partner-related emergency or the possible need for medical evacuation of a Partner.
12. OFFICIAL ADDRESS a. Directorate General of Secondary Education
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D, Lantai 11 Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
b. The Japan Foundation, Jakarta
Gedung Summitmas 1, 2 nd and 3 rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kavling 61-62, Jakarta 12190
Additional official contact information will be provided by the Participants in writing as needed or as requested by either Participant.
13. COMMENCEMENT, MODIFICATION AND TERMINATION OF THE IMPLEMENTING ARRANGEMENT a. Period
The Implementing Arrangement will commence on the date of its signing and continue for a period of 3 (three) years, and may be extended by mutual written consent of the Participants.
b. Modification
The Implementing Arrangement may be modified at any time by written consent signed by the Participants. Such modification will commence on the date as may be determined by the Participants.
c. Termination
Either Participant may terminate the Implementing Arrangement with 3 (three) months prior notice in writing to the other Participant and in a manner consistent with the MoU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Implementing Arrangement.
SIGNED in duplicate in Jakarta on the third day of December in the year two thousand
and fourteen in Indonesian and English languages, all texts having equal value. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
Directorate General
Japan Foundation, Jakarta
of Secondary Education
Signed
Signed
Dr. Sutanto
Tadashi Ogawa
Secretary of the Directorate General
Director General
of Secondary Education
