Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang

i

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang Maha

Kuasa,

akhirnya

Rencana

Strategis

Dinas

PendidikanKota

MalangTahun 2013-2018 dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya: 1. Tim Penyusun Rencana Strategis DinasKota Malang, yang telah menyiapkan dokumen Renstra. 2. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Malang,

yang

telah

memberikan masukan mengenai sitematika Renstra. 3. Anggota DPRD, Dewan Pendidikan, perwakilan dari kepala sekolah, guru, LSM, dan stakeholder pendidikan lainnya yang telah meriview dan memberikan masukan Renstra dalam forum SKPD. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benarbenar mencerminkan keadaan yang sebenarnya ( akurat ) dan mutakhir. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyusunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dan akuntabel. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018 ini, merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan salah satu misi WaliKota Malang, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang periode 2013-2018. Fokus pada Program Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah no 6 tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan tekad yang kuat disertai tindakan yang sungguh-sungguh baik yang ada di Satuan Pendidikan (sekolah)

maupunDinas

Pendidikan

serta

Pemangku

Kepentingan

Pendidikan (Stake Holder). ii


Tim Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Malang, September 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

iii


DAFTAR ISI Halaman Judul ........................................................................................ Kata Pengantar ...................................................................................... Daftar Isi .................................................................................................

i ii iv

BAB I

1

: Pendahuluan ......................................................................... 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

BAB II

Latar Belakang ............................................................... 1 Maksud Dan Tujuan ........................................................ 4 Landasan Hukum ............................................................ 6 Metode Penyusunan Renstra .......................................... 9 Hubungan Renstra SKPD Metode Penyusunan Rensta .. 10 Sistematika Penulisan .................................................... 11

: Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ....................... 13 2.1. Struktur Organisasi ......................................................... 13 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ..................... 14 2.3. Susunan Kepegawaian .................................................. 17

BAB III : Gambaran Pelayanan SKPD ................................................. 19 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Kondisi Pendidikan Di Kota Malang 3 Tahun Terakhir ..... Analisis Lingkungan Internal dan External ..................... Isu-isu Strategis .............................................................. Faktor Kunci Keberhasilan ..............................................

19 60 69 70

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............. 73 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. BAB V

Visi dan Misi ................................................................... Nilai-nilai Organisasi ....................................................... Tujuan dan Sasaran ....................................................... Strategi ........................................................................... Kebijakan ........................................................................

73 77 80 81 82

: PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA ........... 85 5.1. Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan Tujuan Dan Sasaran RPJMD ........................................................................... 86 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif .................................. 88

BAB VI : PENUTUP ............................................................................... 112 LAMPIRAN 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan .......................................................................................... 114 2. Rencana Stratejik Dinas Pendidikan Kota Malang Th. 2014 s.d 2018. 122 3. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ........................................................................................ 133

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin

pada

kemampuan

mengembangkan

keterampilan

teknis,

kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus pembangunan pendidikan nasional ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy) dan pembangunan ekonomi kreatif. Pendidikan

merupakan

proses

sistematis

untuk

meningkatkan

martabat manusia secara holistik, yang kemungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.Selain itu, pembangunan pendidikan nasional

juga diarahkan untuk membangun

1


karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Di saat dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang sifatnya kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar dan mendatangkan konsekuensi bagi semua komponen bangsa, ketika membangun manusia melalui pendidikan. Sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun kemampuan intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidahkaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memperhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan pendidikan nasional di kemudian hari. Hal tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah ( dalam hal ini Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah ) maupun segenap masyarakat. Oleh karena itu, PemerintahKota Malang melalui Dinas PendidikanKota Malang bersama seluruh stakeholders yang ada, dituntut agar mampu memenuhi harapan kita bersama, khususnya masyarakat Kota Malang.Untuk itu

Dinas Pendidikan Kota Malang,

menyusun sebuah Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2013-2018. Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini, yaitu : Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen) yang disesuaikan dengan rencana dan program Pemerintah Kota Malang. Kedua adalah kondisi saat sekarang (das sein). Untuk mencapai kondisi das sollen, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosialbudaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya kebijakan otonomi daerah, sehingga Dokumen ini akan menjadi acuan dasar perencanaan,

implementasi,

dan

pemantauan

gerak

langkah

dunia

pendidikan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintahan, Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategis 2


dan operasional bagi Walikota termasuk Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional daerah. secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme

partisipasi

dan

akuntabilitas

publik

di

setiap

tingkatan

manajemen pendidikan. Disamping itu Otonomi Daerah saat ini juga mempengaruhi masalah pendanaan, karenanyaDinas Pendidikan berusaha untuk melihat sejauh mana kemampuan keuangan PemerintahKota Malang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal tesebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan

gender.

Hal

ini

mendorong

Pemerintah

Kota

Malang

untuk

mengembangkan pendidikan tidak hanya aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik. Beberapa aspek tersebut di atas dalam pelaksanaannya menghadapi kendala-kendala, diantaranya pendanaan yang terbatas pada wilayah Kota (bantuan SPP) dan bervariasinya tingkat (potensi) sumber daya manusia (SDM). perencanaan

Hal tersebut disebabkan belum tersusunnya dokumen yang

terprogram

dan

berkesinambungan

pada

Dinas

Pendidikan, sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Oleh karena itu perlu menyusun sebuah perencanaan yang matang dalam membangun khususnya di bidang pendidikan. Adapun Ruang Lingkup Perencanaan adalah : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ); 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ); 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ); 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ); 5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ).

3


PENYIAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Renstra Depdiknas

RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018

Renstra SKPD Propinsi Jatim

Informasi dan DataPendidikan

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dinas

Pendidikan

Kota

Malang

selaku

penanggungjawab

pembangunan dibidang pendidikan bertekad mewujudkan cita-cita luhur, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018. RENSTRA Dinas PendidikanKota Malang diharapkan dapat memandu semua pihak khususnyaDinas Pendidikan Kota, UPTD dan Satuan-Satuan Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang ini adalah sebagai berikut : 1.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis a. Untuk mengetahui keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen) yang disesuaikan dengan rencana dan program Pembangunan 4


Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018; b. Menggambarkan

kondisi

saat

sekarang

(das

sein).

dan

kecenderungan (trend) masa mendatang pendidikan di Kota Malang; c. Menetapkan arah, visi, dan misi, serta strategi Dinas Pendidikan Kota Malang dalam mencapai visi dan misi pada Tahun 2013-2018; d. Mensinkronisasikan,

mengintegrasikan,

dan

menyelaraskan

pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik yang ditangani oleh Badan dan Dinas lain yang terkait serta Jajaran Dinas Pendidikan Kota Malang baik yang ada di tingkat Kecamatan maupun pada Satuan-Satuan Pendidikan. 2.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis. a. Memberikan pedoman, petunjuk dan referensi dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat UPTD ataupun Satuan-Satuan Pendidikan; b. Mengetahui dan menilai rencana strategis Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan; c. Menjadi

masukan

dan

umpan

balik

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan; d. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pelaksanaan pendidikan secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Harus dapat menunjukkan tujuan dan sasaran yang akan dituju; f. Harus berorientasi pada visi dan misi; g. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan penggunaan sumber daya organisasi; h. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; i. Mewujudkan instansi pemerintah yang dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

5


1.3. Landasan Hukum Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 20132018 adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara; f.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; i.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

j.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; l.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

m. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; o. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; q. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; r.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6


s.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; t.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; v. Peraturan Presdiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; w. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; x.

Permendikbud. No. 23/2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

y.

Permendikbud. No. 54/2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

z.

Pemendiknas. No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

aa. Permendikbud. No. 66/2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; bb. Permendiknas. No. 24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; cc. Permendikbud. No. 65/2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dd. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; ee. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah; Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut : 7


a. Norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial; b. Norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.

Norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

d. Nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial. Pilar strategis landasan filosofis Dinas Pendidikan mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut. a. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia b. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi c. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis d. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan e. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan f. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik g. Pembiayaan

Pendidikan

sesuai

dengan

Prinsip

Pemerataan

dan

Berkeadilan h. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan merata i. Pelaksanaan Wajib Belajar j. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan k. Pemberdayaan Peran Masyarakat l. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat m. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

8


1.4. Metode Penyusunan Renstra Proses penyiapan Renstra Dinas PendidikanKota Malang dilakukan dengan tahap-tahap berikut: 1. Analisis Layanan Pendidikan Pada tahap ini dilakukan analisis layanan pendidikan baik eksternal maupun

internal.Analisis

eksternal

perkembang

merupakan

analisis

mengenai

an penduduk usia sekolah, kebutuhan

masyarakat akan pendidikan, dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilainilai yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan.

Sedangkan

analisis

internal

berkaitan

dengan

profil

pendidikan kabupaten/kota yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang. 2. Menyiapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai Visi, Misi, dan Tata Nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi WaliKota Malang periode 2013-2018, RPJMD serta visi, misi, dan tata nilai yang merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang di daerah. 3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat diwujudkan dan dirumuskan dengan memperhatikan profil layanan pendidikan. Strategi dirumuskan agar program dan kegiatan yang dirumuskan dapat benarbenar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada. 4. Merumuskan Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan dimulai dengan memformulasikan prioritas

kebijakan

yang

akan

menjadi

panduan

penyusunan

target/sasaran. Kalau target sudah tersusun, program dan kegiatan terkait akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang diinginkan. 9


5. Menyiapkan Rencana Pembiayaan Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana setiap program dan kegiatan, serta dari sumber mana kebutuhan tersebut akan dibiayai. 6. Menyiapkan

Rencana

Monitoring

dan

Evaluasi

Implementasi

Renstra Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagi suatu siklus yang berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi situasi baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan berdampak pada sasaran-sasaran yang diharapkan dicapai. Oleh sebab itu, pada implementasi Resntra harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan. 1.5. Hubungan Renstra SKPD dengan Metode Penyusunan Renstra Rencana

Strategis

Dinas

PendidikanKota

Malang2013-2018

merupakan perencanaan pengembangan pendidikan multi sumber, maka menjadi

penting

bahwa

rencana

ini

dikaitkan

dengan

rencana

pengembangan pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan, Provinsi dan Nasional.Dengan cara ini sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan, jadi Rencana Strategis ini dirancang agar peka terhadap perubahan kondisi Eksternal dan kebutuhan sekolah yang di identifikasi dalam rencana pengembangan/kerja sekolah (RPS/RKS) yaitu rencana yang disusun oleh sekolah. Program-program sekolah yang tidak efisien dan tidak mampu

dilaksanakan

oleh

sekolah,

maka

program

tersebut

akan

dimasukkan menjadi program Dinas Pendidikan maupun UPTD.

10


Sedangkan

hubungan

Renstra

Dinas

Pendidikan

dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam gambar berikut ini : RENSTRA

RENSTRA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JATIM

RENSTRA PEMERINTAH KOTA MALANG

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Gambar 2. Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Renstra lainnya

1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2013-2018 adalah sbb : Bab I

: Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang Maksud dan Tujuan, landasan hukum penyusunan Renstra SKPD, Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, metode penyusunan Renstra dan sistematika penulisan.

Bab II : Tugas dan Fungsi SKPD Bab ini berisikan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang, susunan kepegawaian, serta Tugas dan Fungsi SKPD. Bab III : Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini gambaran dan data kondisi Dinas Pendidikan Kota Malang tahun terakhir. Kondisi yang diinginkan dan dari proyeksi ke depan serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan. Bab ini berisikan visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Pada bab ini berisikan Tupoksi dan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Malang.

11


Bab V : Program dan Kegiatan. Bab ini berisikan penjelasan Umum dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif. Bab VI : Penutup Bab ini berisikan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

12


BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KEPALA DINAS

2.1. Struktur Organisasi SEKRETARIS

Kelp. Jab. Fungsional

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Bidang SD & PKLK

Kepala Bidang SMP, SMA, SMK & PKLK

Kepala Bidang PAUDNI

Kepala Bidang Fungsional Kependidikan

Kepala Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Kepala Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Kepala Seksi Kelembagaan

Kepala Seksi Fungsional Pendidikan Dasar

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi Kesiswaan

Kepala Seksi Fungsional Pendidikan Menengah

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan

Kepala Seksi Pengembangan Minat & Bakat

Kepala Seksi Fungsional Non Guru & Non Formal

Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Kepala UPT Dikdas Kec. Sukun

Kepala UPT Dikdas Kec. Blimbing

Kepala UPT Dikdas Kec. Lowokwaru

Kepala UPT Dikdas Kec. Klojen

Kepala UPT Dikdas Kec. Ked.Kandang

13


2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang adalah ; a. Tugas Pokok Dinas

Pendidikan

mempunyai

tugas

pokok

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi; 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan; 2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan; 3. Pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan; 4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 5. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; 6. Penyelenggaraan

dan/atau

pengelolaan

pendidikan

berbasis

keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; 7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan; 8. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; 9. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional; 10. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar; 11. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 14


12. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; 13. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; 14. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar; 15. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; 16. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; 17. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; 18. Perencanaan

kebutuhan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; 19. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 20. Pembantuan

pelaksanaan

ujian

nasional

pendidikan

dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 21. Pelaksanaan

koordinasi,

fasilitasi,

monitoring,

dan

evaluasi

pelaksanaan ujian sekolah; 22. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 23. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 24. Pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal; 25. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 15


nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 26. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; 27. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; 28. Pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan; 29. Pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya; 30. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan; 31. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya; 32. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan; 33. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 34. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 35. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 36. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 37. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 38. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm); 39. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop); 40. Pelaksanaan

pengukuran

indeks kepuasan

masyarakat

(ikm)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 41. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan; 16


42. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah; 43. Pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 44. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 45. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional; 46. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 47. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas

Pendidikan memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Dengan tersedianya SDM yang handal dan berkualitas maka tugas pelayanan pendidikan di lingkungan Kota Malang dapat dilayani secara prima dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta mampu menyediakan tenaga kependidikan yang handal dan sarana prasarana pembelajaran guna mempertahankan mutu pendidikan di Kota Malang. 2.3. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan WaliKota Malang Tanggal : 1 September 2012, No. : 17 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang dapat dijabarkan segabai berikut : 1. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Penyusunan Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. 17


c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum; 2) Seksi Sarana dan Prasarana; 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis. d. Bidang

Pendidikan

Sekolah

Menengah

Pertama,

Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum; 2) Seksi Sarana dan Prasarana; 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis. e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari : 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Seksi Kursus, Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat; 3) Seksi Pendidikan Informal. f.

Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari : 1) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Dasar; 2) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 3) SeksiTenaga Fungsional Non Guru.

g. UPT; Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Hubungan Kerja Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang wajib melaksanakan koordinasi , Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang

bertanggungjawab

bawahannya

serta

memimpin

memberikan

dan

bimbingan

mengkoordinasikan dan

petunjuk

pelaksanaannya.

18


BAB III GAMBARAN PELAYANAN SKPD

3.1. Kondisi Pendidikan di Kota Malang3 tahun terakhir A. Kondisi Pendidikan Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Karenanya tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri

dan

menjadi

warga

negara

yang

demokratis

serta

bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kota Malang bertekad mewujudkan

insan

yang

bemoral,

kompetitif

dan

berwawasan

kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal (TK/TKLB RA/BA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK), pendidikan non formal (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan) yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Kota Malang sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan . Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di

Kota Malang tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kecamatan maupun

secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan

kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di Kota Malang

harus

berada

dibawah

koordinasi

atau

sepengetahuan 19


Pemerintah Daerah

Kota Malang, untuk menjaga keserasian dan

keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 110.06 km2. Tabel 1 Jumlah Kecamatan di Kota Malang Tahun 2012 No.

Variabel

Jumlah

1

Kecamatan

5

2

Kelurahan

57

3

Luas wilayah

110.06 km2

Sumber Data : Profil Pendidikan tahun 2012/2013

Kemajuan pendidikan di Kota Malang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan didaerah ini telah menyebabkan

makin

berkembangnya

sarana

belajar

mengajar

diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat PAUD, TK/RA, SD/MI, tingkat SMP/MTs serta tingkat SMA/MA/SMK. a.1. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah, Siswa, Guru dan Fasilitas Pendidikan 1. Tingkat TK dan RA Berdasarkan data tahun 2012/2013, lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 329 buah terdiri dari negeri& satu atap = 26 buah dan swasta = 303 buah dengan jumlah murid TK sebanyak 20.030orang, terbagi atas laki-laki = 10.284 orang, perempuan = 9.746 orang dengan tenaga pengajar sebesar 1.508 guru, terdiri dari laki-laki = 42 orang, perempuan = 1.466 orang, adapunkelas yang ada berjumlah 1.046 kelas dan untuk tamatan berjumlah 9.724 orang. Untuk jenjang Roudlotul Atfal (RA) terdapat 90 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 5.961, dengan tenaga pengajar sebanyak 416 orang, dan untuk kelas berjumlah 273 kelas dengan jumlah tamatan sebanyak 2.886 orang. 20


Tabel 2 Data Pokok TK dan RA Tahun 2012/2013 No. 1.

Komponen

TK

RA

TK/RA

Sekolah a. Negeri dan Satap

26

b. Swasta

303

90

393

a. Laki-laki

10.284

3.066

13.350

b. perempuan

9.746

2.895

12.641

3.

Kelas

1.046

273

1.292

4.

Guru 42

16

58

b. Perempuan

1.466

400

1.866

Tamatan

9.724

2.886

12.610

2.

Siswa

a. Laki-laki 5.

26

Sumber : Rangkuman LI 2012/2013 Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.Terjadi peningkatan jumlah peserta didik dan jumlah penduduk usia 5-6 tahun sehingga APK mengalami peningkatan pula. Sedangkan Peningkatan jumlah peserta didik tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah lembaga . Begitu pula dengan tingkat SLB jumlah siswa, guru , sekolah dan kelas meningkat sehingga menyebabkan APK juga meningkat Tabel 3 Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas, Angka Partisipasi Kasar Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa Tahun 2012/2013 No A

B

Komponen

Satuan

Jumlah

Taman Kanak-Kanak 1. Penduduk Usia 4-6 Th

Orang

37.169

2. Siswa

Orang

25.991

3. Guru

Orang

1.924

4. Sekolah

Lemb

419

5. Ruang Kelas

Ruang

1.319

6. APK TK/RA

%

69,92

Sekolah Luar Biasa 21


No

Komponen 1. Penduduk Usia 5-6 Th 2. Penduduk 7-18 Th 3. Siswa 4. Guru 5. Sekolah 6. Kelas 7. APK

Satuan

Jumlah

Orang Orang Orang Orang Lemb Ruang %

24.826 159.469 1.110 228 31 177 0,60

2. Tingkat SD (SD dan MI) Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SD dan MI sebanyak 320, siswa baru tingkat I sebesar 14.112, siswa seluruhnya sebesar 87.065, dan lulusan sebesar 13.667. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, dengan 2.864rombel dan 2.840 ruang kelas dengan rincian 2.303 memiliki kondisi baik, 383 kondisi rusak ringan dan 76 kondisinya rusak berat, sedangkan 78 lainnya berstatus bukan milik. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 4.661 diantaranya yaitu 3.803 (82 persen) adalah layak mengajar, dan 858 (18 persen) tidak layak mengajar. Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 277, lapangan olahraga sebanyak 227, ruang UKS sebanyak 254, Tempat Ibadah sebanyak 263, toilet guru550, toilet siswa 1.503 dan Laboratorium 117 (tabel 4). Pada tabel 4 juga menunjukkan bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah SD sebesar 271, dengan jumlah siswa sebanyak 76.857, dan ruang kelas milik sebesar 2.372 dan ditangani oleh guru sebanyak 4.041, Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 241, lapangan olahraga sebanyak 192 dan ruang UKS sebanyak 226. Sedangkan untuk jumlah MI sebesar 49 lembaga dengan jumlah siswa 10.208, sedangkan ruang kelas milik sebanyak 390. Dilihat dari status sekolah, persentase jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. sebaliknya, persentase jumlah lembaga swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan MI lebih banyak dibangun

22


oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah. Tabel 4 Data Pokok SD dan MI Tahun 2012/2013 No. 1.

2.

3.

Komponen

SD

MI

SD+MI

Sekolah

271

49

320

a. Negeri

196

2

198

b. Swasta

75

47

122

12.240

1.872

14.112

a. Laki-laki

6.245

899

7.144

b. Perempuan

5.995

973

6.968

Siswa

76.857

10.208

87.065

a. Laki-laki

39.600

5.153

44.753

Siswa baru Tk. I

b. Perempuan

37.257

5.055

42.312

4.

Lulusan

12.158

1.509

13.667

5.

Ruang Kelas (Milik)

2.372

390

2.762

a. Baik

2.034

269

2.303

294

89

383

c. Rusak Berat

44

32

76

6.

Ruang Kelas Bukan Milik

65

13

78

7.

Kelas

2.461

403

2.864

8.

Guru

4.041

620

4.661

a. Layak Mengajar

3.307

496

3.803

734

124

858

a. Perpustakaan

241

36

277

b. Lapangan Olahraga

192

35

227

c. UKS

226

28

254

d. Tempat Ibadah

231

32

263

b. Rusak Ringan

b. Tidak Layak 9.

Fasilitas

e. Laboratorioun f. Toilet

103

14

117

1.837

216

2.053

g. Air Bersih

Sumber: Lampiran Profil Pendidikan Berbeda dengan jenjang TK serta SLB, pada jenjang pendidikan SD/MI, peningkatan jumlah siswa dan peningkatan APK SD/MI pada tahun ajaran 2012/2013, juga disertai dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebagaimana data pada Tabel 5. 23


Tabel 5 Perkembangan Penduduk, Siswa, Ruang Kelas Dan Angka Partisipasi Kasar SD dan MI Tahun 2012/2013 No.

Komponen

Satuan

2012/2013

N Penduduk Usia 7-12 tahun

Orang

a2

Siswa Usia 7-12 Thn

Orang

m

a. Tingkat SD/MI

Orang

77.708

u

b. Tingkat SLTP/MTS

Orang

9.582

c. Tingkat SLB

Orang

335

Ruang Kelas

R.Kelas

a. SD

R.Kelas

2.437

b. MI

R.Kelas

403

e4 m

APK

%

a. SD

%

101,32%

i

b. MI

%

13,46%

k5 i6

APK SD+MI

%

114,78%

APM SD+MI

%

102,44%

1

n 3 d

75.854

a 3. Tingkat SLTP (SMP, SMPT dan MTs) Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SMP, SMPT dan MTs sebanyak 123, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 14.450siswa seluruhnya sebanyak 40.235 dan lulusan sebanyak 12.649. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak1.243, dengan rincian 1.114 memiliki kondisi baik, 110 dengan kondisi rusak ringan dan yang rusak berat 19. Untuk ruang kelas bukan milik pada SMP sederajat sebanyak 51. Adapun Guru yang mengajar di SMP, SMPT dan MTs sebanyak 3.027, sebanyak 2.836 orang (93 persen) adalah layak mengajar,163 (7 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP, SMPT dan MTs terdapat fasilitas ruang UKS pada 93 lembaga, Fasilitas laboratorium pada111 lembaga, untuk tempat ibadah pada 141 lembaga, fasilitas toilet pada 119 lembaga. (tabel 6). 24


Tabel 6 Data Pokok SMP, SMPT dan MTs Tahun 2012/2013 No. 1.

2.

3.

Komponen

SMP

MTs

SMPT

Total

Sekolah

92

26

5

123

a.

Negeri

27

2

5

34

b.

Swasta

65

24

0

89

12.510

1.707

233

14.450

Siswa baru Tk. I a.

Laki-laki

6.307

838

115

7.260

b.

perempuan

6.203

869

118

7.190

Siswa

35.087

4.511

637

40.235

a.

Laki-laki

17.717

2.178

327

20.222

b.

Perempuan

17.370

2.333

310

20.013

11.248

1.200

201

12.649

1.006

190

47

1.243

941

129

44

1.114

4.

Lulusan

5.

Ruang Kelas ( Milik) a.

Baik

b.

Rusak Ringan

51

56

3

110

c.

Rusak Berat

14

5

0

19

41

0

10

51

6.


7.

Kelas

1.047

190

57

1.294

8.

Guru

2.395

507

125

3.027

a.

Layak Mengajar

2.269

446

121

2.836

b.

Tidak Layak

126

28

37

191

9.

Fasilitas a.

Perpustakaan

76

17

3

106

b.

UKS

78

12

3

93

c.

Laboratorium

85

22

4

111

117

22

2

141

888

216

27

1.131

d. Tempat Ibadah e.

Air Bersih

f.

Toilet

g.

Listrik

Sumber: Lampiran Profil Pendidikan Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana disajikan pada Tabel 7, selama kurun waktu tahun 2012/2013 jumlah penduduk usia 1315 tahun mengalami kenaikan, demikian juga

dengan jumlah siswa

SMP/MTs usia 13-15 tahun dan jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya naik. 25


Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar aspek, tetapi ternyata nilai APK meningkat pada tahun 2013 , yang berarti bahwa penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru, sedangkan jumlah ruang kelas meningkat. Jumlah lembaga SMP/MTs secara keseluruhan

tidak mengalami kenaikan atau

penurunan. Tabel 7 Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun , Siswa,dan Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs Tahun 2012-2013 No

Komponen

Satuan

2013 38.618

1

Penduduk Usia 13-15 Th

Orang

2

Lulusan Tk. SD

Orang

a. SD

Orang

12.158

b. MI

Orang

1.509

Siswa Baru Tingkat I

Orang

a. SMP

Orang

12.510

b. SMPT

Orang

233

c. MTs

Orang

1.707

Siswa

Orang

a. SMP

Orang

35.087

b. SMPT

Orang

637

c. MTs

Orang

4.511

Siswa Usia 13-15 tahun

Orang

a. Tk. SMP/SMPT/MTs

Orang

29.111

b. Tk. SD/MI

Orang

1.373

c. Tk. SMA/SMK/MA

Orang

11.519

d. SLB

Orang

262

Lulusan

Orang

a. SMP

Orang

11.248

b. SMPT

Orang

201

c. MTs

Orang

1.200

3

4

5

6

7

APK SMP/SMPT/MTs

%

104,19%

8

APM SMP/SMPT/MTs

%

75,38%

26


4. Tingkat SM (SMA, MA, dan SMK) Berdasarkan data tahun 2012/2013, jumlah SMA, MA, dan SMK sebanyak 108, siswa baru tingkat I sebanyak 18.048 dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 50.572, dan lulusan sebanyak 14.984. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.335, dengan rincian 1.181 kondisi baik, sedangkan untuk kondisi rusak ringan 145 dan rusak berat sebanyak 9, dan untuk ruang kelas bukan milik sebanyak 88, jumlah kelas sebanyak 1.423. Guru yang mengajar di SMA, MA, dan SMK sebanyak 4.077 di antaranya yaitu sebanyak 3.805 (93 persen) layak mengajar, 272 (7 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, MA, dan SMK terdapat fasilitas perpustakaan pada 80 lembaga, ruang UKS pada 78 lembaga, fasilitas laboratorium pada 100 lembaga, ruang ketrampilan pada 22 lembaga dan berada pada jenjang SMA, untuk ruang BP sebanyak 18, ruang serbaguna sebanyak 7, untuk fasilitas bengkel yang mayoritas berada pada jenjang SMK pada 12 lembaga, dan ruang praktik 27 lembaga (tabel 8) Bila dibandingkan antara siswa SMA/MA dengan SMK yaitu 17.202 / 2.782 dan 30.648, maka jumlah siswa SMK lebih besar. Hal ini disebabkan jumlah SMK juga lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah SMA, sesuai dengan banyaknya siswa yang ada, Demikian juga untuk lulusan SMK juga lebih banyak jika dibandingkan dengan lulusan SMA, yaitu 9.161.untuk SMK dan 5.107 untuk SMA. Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMK sebanyak 2.092, di SMA sebanyak 1.406 dan di MA yaitu sebanyak 307 orang. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimilki oleh SMA, MA, dan SMK. Perpustakaan, UKS terdapat ditiga jenis sekolah, sedangkan bengkel dan ruang praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut. 27


Tabel 8 Data Pokok SMA, MA dan SMK Tahun 2012/2013 No. 1.

2.

3.

Komponen

SMA

MA

SMA+MA+ SMK

SMK

Sekolah

44

15

51

110

a.

Negeri

10

2

13

25

b.

Swasta

34

13

38

85

Siswa baru Tk. I

6.000

962

11.068

18.030

a.

Laki-laki

2.631

388

6.040

9.059

b.

Perempuan

3.369

574

5.046

8.989

17.202

2.782

30.648

50.632

Siswa a.

Laki-laki

7.718

1.110

16.121

24.949

b.

Perempuan

9.484

1.672

14.527

25.683

5.107

716

9.161

14.984

4.

Lulusan

5.

Ruang Kelas (Milik )

622

116

597

1.335

a.

Baik

542

96

543

1.181

b.

Rusak Ringan

77

20

48

145

c.

Rusak Berat

3

0

6

9

6.


6

0

82

88

7.

Kelas

628

116

679

1.423

8.

Guru

1.518

346

2.213

4.077

a.

Layak Mengajar

1.477

307

2.116

3.900

b.

Tidak Layak

41

37

122

200

9.

Fasilitas a.

Perpustakaan

34

9

37

80

b.

UKS

38

5

35

78

c.

Laboratorium

42

14

44

100

d. Ketrampilan

11

7

4

22

e.

40

7

47

94 SMA+MA+ SMK

No.

BP Komponen

f.

Serbaguna

g. h.

SMA 29

MA

SMK 6

25

60

Bengkel

12

12

Ruang Praktik

27

27

28


Pada kurun waktu tahun 2012/2013, perkembangan penduduk usia 7-12 tahun , usia 13-15 tahun dan penduduk usia 16-18 tahun , mengalami kenaikan

hal tersebut dikarenakan pendataan penduduk

menggunakan data proyeksi . Jumlah siswa SMA, SMK dan MA tahun 2013 mengalami kenaikan, tetapi jumlah guru SMA, MA dan SMK meningkat dan karena lembaga juga meningkat. Jumlah ruang kelas SMA,MA dan SMK meningkat tahun 2013 sejalan dengan jumlah siswa yang meningkat pada tahun 2013. Secara keseluruhan APK mengalami kenaikan pada tahun 2013. Sedangkan APM mengalami peningkatan pada tahun yang sama. Tabel 9 Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun, Siswa, dan Angka Partisipasi Kasar SMA, SMK, dan MA Tahun 2012-2013 No. 1 2

3

4

5

6

7 1

Komponen Penduduk Usia 16-18 tahun Lulusan Tk. SLTP a. SMP b. SMPT c. MTs Siswa Baru Tingkat I a. SMA b. SMK c. MA Siswa a. SMA b. SMK c. MA Siswa Usia 16-18 tahun a. Tk. SMA/SMK/MA b. Tk. SMP/SMPT/MTs c. PT d. SLB APK SM a. SMA b. SMK c. MA APM SM

Satuan

2012/2013

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang % % % % %

44.997 11248 201 1200 6.000 11.068 962 17.202 30.648 2.782 37.011 1.541 39 112,32 38,23 68,11 6,18 81,88 29


5. Pendidikan Luar Biasa (PLB) Pada tahun pelajaran 2012/2013 jumlah SLB di Kota Malang berjumlah 31 lembaga yang terdiri dari TKLB 8 lembaga, SDLB sebanyak 9 lembaga, SMPLB sebanyak 8 lembaga dan SMALB sebanyak 6 lembaga, dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 1.113 siswa, dengan ruang kelas sebanyak 165 ruang,

untuk menunjang

proses belajar (PBM) di SLB tersedia guru sebanyak 231 orang (tabel 10). Tabel 10 Data Pokok SLB Tahun 2012/2013 No. 1.

Komponen

TKLB

SDLB

SMPLB

SMALB

SLB

Sekolah

8

9

8

6

31

a. Negeri

0

1

1

0

2

b. Swasta

8

8

7

6

29

2.

Siswa

136

606

229

142

1113

3.

Kelas

21

87

39

18

165

4.

Guru

32

119

51

29

231

6. Pendidikan Non Formal (PNF) Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan non formal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan berwiraswasta/kewirausahaan berusaha.

Program

sebagai

Pendidikan

Non

bekal

dalam

Formal

bekerja

meliputi

:

dan (1).

Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, (2). Paket A setara SD/MI, (3). Paket B setara SMP/MTs, (4). Paket C setara SMA/MA, (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (6) Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Keluarga.

30


Tabel 11 Data Pokok PNF Tahun 2012/2013

No. 1. 2. 3.

Uraian

Lembaga

Kelompok Bermain Tempat Penitipan Anak PAUD/POS PAUD Kejar Paket A Kejar Paket B Kejar Paket C Keaksaraan Fungsional (KF) Kursus Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jumlah

Peserta Didik L P Jml

130 15 119 4 7 9

7983 75 9855 42 357 387

5

433

202

7950

Pendidik

7114 15097 78 153 10282 20137 25 67 167 524 188 575 1153

2786 51 2924 30 55 100

1586

150

8836 16786

1400

21 512

71 27082

27843 54925

7567

a. Kelompok Bermain Kelompok bermain yang ada di Kota Malang berjumlah 130 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 15097 siswa, yang terdiri dari peserta didik laki-laki berjumlah 7983 peserta didik, dan yang perempuan sebanyak 7114 peserta didik, dengan jumlah pendidik sebanyak 2786 orang. b. Tempat Penitipan Anak Di Kota Malang jumlah tempat penitipan anak yang dibawah naungan Pendidikan Non Formal hanya ada 15 lembaga, dengan jumlah bayi yang dititipkan sebanyak 153 anak terdidri dari 75 laki laki dan 78 Perempuan dengan 51 orang pengasuh. c. PAUD Sejenis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis taman kanak kanak dimaksudkan

untuk

mengoptimalkan

perkembangan

kapabilitas

kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. 31


Berdasarkan data tahun 2012/2013 bahwa lembaga PAUD / POS PAUD sebanyak 119

lembaga dengan jumlah peserta didik

sebanyak 20137 anak, terdiri dari 9855 anak laki laki dan 10282 Perempuan dan tenaga pendidik sebanyak 2924 orang. d. Keaksaraan Fungsional Satuan pendidikan dalam pendidikan non formal adalah kelompok belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional peserta didik pada jalur pendidikan non formal disebut warga belajar (WB). Sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar. Pada Lembaga Keaksaraan Fungsional (KF) di Kota Malang berjumlah hanya 5

lembaga, dengan jumlah peserta didik berjumlah

1586 Orang peserta terdiri dari 433 Laki laki dan 1153 Perempuan, dengan jumlah pendidik/tutor sejumlah 150 orang e. Kejar Paket Berdasarkan data tahun 2012/2013 di Kota Malang program kejar Paket A dikelola oleh 4 lembaga dengan jumlah peserta didik 67 orang terdiri dari 42 peserta didik laki – laki dan 25 peserta didik perempuan dengan jumlah tutorsebayak 30. Program kejar Paket B hanya dikelola oleh 7 lembagadengan jumlah siswa sebanyak 524

terdiri dari 357

peserta didik laki-laki dan 167 perempuan dengan jumlah tutor sebanyak 55, dan untuk Kejar Paket C juga dikelola oleh 9 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 575 orang yang terdiri dari 387 laki laki dan 188 perempuan dengan jumlah tutor sebanyak 100 orang. f.

Kursus Berdasarkan data tahun 2012/2013 terdapat 202

lembaga

Kursus di Kota Malang dengan jumlah peserta didik sebanyak 16.786 terdiri dari 7.950 peserta didik laki-laki dan 8.836 perempuan dengan tenaga pengajar berjumlah 1.400 orang. g. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lapisan masyarakat, maka di Kota Malang dibentuk sebuah 32


lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk dapat memperkaya pengetahuan yakni dengan membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM), adapun TBM di Kota Malang berjumlah 21 TBM dengan pengelola 71 orang. a.2.

Pemerataan Pendidikan Berdasarkan APK yang dicapai sebagaimana disajikan pada

Tabel 12, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 114,78 % dan yang terendah di tingkat SMP/MTs yaitu 104,19 %. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia sekolah di luar Kota Malang yang bersekolah di Kota Malang. Dengan melihat nilai APK tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SLTP dan tingkat SM. Tabel 12 Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010/2013 Indikator

No.

SD+MI

SMP+MTs

SM+MA

1. APK

114,78%

104,19%

112,91%

2. APM

102,44%

75,38%

82,25%

3. Perbandingan Antarjenjang

2,60

1,12

4. Rasio -Siswa/sekolah

272

327,11

461,88

-Siswa/Kelas

29,36

28,24

24,50

-Siswa/Guru

17,08

10,94

8,72

-kelas/R.Kelas

1,00

1,23

1,54

-Kelas/Guru

1,64

3,10

3,71

1,12

1,06

1,34

5. Angka Melanjutkan

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 102,44 % dan yang terendah di tingkat SMP/MTs yaitu 75,38 %. Berdasarkan APM dapat diketahui pula bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada jenjang SD/MI

tingkat

keberhasilannya

dalam

pelaksanaan

program 33


pemerataan

dan perluasan

lebih

tinggi dibandingkan dengan

pencapaian pada jenjang SMP/MTs maupun jenjang SM+MA. Bila sekolah antar jenjang dibandingkan, maka SD paling banyak, makin tinggi jenjang sekolah makin kurang jumlah sekolah, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SLTP berbanding tingkat SD sebesar 2,60 dan tingkat SM berbanding tingkat SLTP sebesar 1,12. Makin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang lebih tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut. Indikator lainnya adalah rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SM/MA yaitu 462 siswa/sekolah dan terjarang terdapat di tingkat SD/MI dengan angka 272 siswa/sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B,C dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataanya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat terdapat di tingkat SD/MI yaitu 29 dan terjarang terdapat di tingkat SM/MA yaitu 24. Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 17 dan terendah terdapat pada SM/MA yaitu 8. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM+MA sebesar 1,54 SD/MI yaitu sebesar 1sedang di SMP/MTs sebesar 1,23 . Hal itu berarti bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah ruang kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sejalan dengan perbandingan antar sekolah di tingkat SM dan SLTP yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SM juga 34


cukup tinggi yaitu 1,34. Diharapkan apabila jumlah tingkat SM ditingkatkan

maka

angka

melanjutkan

juga

akan

meningkat.

Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SLTP lebih rendah yaitu 1,06 dengan melanjutkan ke tingkat SLTP.Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah SLTP dan SM juga rendah. Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD tingkat pelayanan sekolah paling besar yaitu 149 .Hal itu disebabkan karena pada tingkat SD dan SLTP telah terjadi pemerataan dan tuntas wajib belajar sekolah dasar 9 tahun telah berhasil. Sedangkan untuk SM dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat SM sebesar 51 dan masih rintisan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan indikator pemerataan pada tabel 11 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SM mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SLTP. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Salah satu faktor yang diyakini sebagai penyebab tingginya angka melanjutkan ke SM (SMA/MA/SMK) adalah karena jumlah SM yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah SMP/MTs (daya tampungnya lebih tinggi dari pada lulusan SMP/MTs). Faktor lain yang juga diyakini sangat dominan mempengaruhi angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK adalah karena pada umumnya SMA/SMK/MA berada di perkotaan sehingga menjadi hal yang menarik bagi lulusan SMP yang tinggal di luar Kota Malang.

35


B. Capaian SPM Dinas Pendidikan Kota Malang Dalam melakukan penghitungan capaian SPM, digunakan beberapa asumsi mengenai berapa sasaran jumlah siswa ideal per sekolah, siswa per rombel. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam penghitungan. Tabel 13 – Asumsi Penghitungan. SD/MI No.

SMP/MTs

Jenis Asumsi Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

1. 2.

Jumlah Rombel Jumlah Siswa per Rombel

6 32

rombel orang

12 32

Rombel Orang

3. 4. 5 6 7

Jumlah Siswa Satu sekolah Kepala Sekolah (Kepsek) Jumlah Guru (termasuk Kepsek ) Jumlah Tenaga Kependidikan (Tendik) Jumlah Mata Pelajaran

192 1 9

orang orang orang orang mapel

384 1 1 21 6

Orang Orang Orang Orang Maple

1

IP 2.1 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Tabel 13.1.a - Jumlah Satuan Pendidikan per Kelompok Rasio Siswa/Rombel. Kelompok Rasio Siswa Rombel <= 16 Siswa per Rombel > 16 - 24 Siswa per Rombel > 24 - 32 Siswa per Rombel > 32 - 40 Siswa per Rombel > 40 Siswa per Rombel Grand Total

Sekolah Dasar Negeri Swasta 7 23 12 17 55 24 81 42

9 1

197

74

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Swasta 13 10 2 15

Grand Total

9

99 43

47

320

2

43 39 96

Kelompok Rasio <= 16 Siswa per Rombel.

1.

KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 3

Rasio Jenis Status Rombel Siswa Siswa Rombel SD Negeri 6 71 11,83

2.

KEDUNGKANDANG SDN TLOGOWARU 2

SD

Negeri

6

82

13,67

3.

KEDUNGKANDANG SDN WONOKOYO 2

SD

Negeri

6

36

6

4.

LOWOKWARU

SDN JATIMULYO 1

SD

Negeri

6

68

11,33

5.

LOWOKWARU

SDN JATIMULYO 4

SD

Negeri

6

58

9,67

6.

SUKUN

SDN PISANGCANDI 3

SD

Negeri

6

54

9

7.

BLIMBING

SD ISLAM PLUS AL AZHAR

SD

Swasta

6

69

11,5

8.

BLIMBING

SD TAMAN MUDA 2

SD

Swasta

6

64

10,67

9.

BLIMBING

SD UNGGULAN AL YA'LU

SD

Swasta

13

193

14,85

SD

Swasta

7

105

15

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

10. KEDUNGKANDANG SD ISLAM BAITUL MAKMUR

36


11. KEDUNGKANDANG SD KRISTEN BRAWIJAYA 3 YPK

Rasio Jenis Status Rombel Siswa Siswa Rombel SD Swasta 6 66 11

12. KEDUNGKANDANG SD PURI ASAH DASAR AVESIENA

SD

Swasta

6

41

6,83

13. KLOJEN

SD BINA BUDI MULIA

SD

Swasta

6

63

10,5

14. KLOJEN

SD IMKA

SD

Swasta

6

43

7,17

15. KLOJEN

SD ISLAM ASWAJA

SD

Swasta

2

20

10

16. KLOJEN

SD ISLAM KLOJEN KIDUL

SD

Swasta

6

84

14

17. KLOJEN

SD ISLAM MA'ARIF

SD

Swasta

6

35

5,83

18. KLOJEN

SD KRISTEN BRAWIJAYA 1

SD

Swasta

6

67

11,17

19. KLOJEN

SD KRISTEN PETRA

SD

Negeri

6

83

13,83

20. KLOJEN

SD MARGO BASUKI 1

SD

Swasta

6

91

15,17

21. KLOJEN

SD SRIWEDARI

SD

Swasta

6

48

8

22. KLOJEN

SD TAMAN MUDA 1

SD

Swasta

5

26

5,2

23. LOWOKWARU

SD AISYIYAH

SD

Swasta

6

60

10

24. LOWOKWARU

SD ISLAM WAHID HASYIM

SD

Swasta

6

81

13,5

25. SUKUN

SD

Swasta

6

92

15,33

SD

Swasta

3

17

5,67

27. SUKUN

SD BERITA HIDUP SD INDONESIA INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL SD KATOLIK BHAKTI LUHUR

SD

Swasta

6

88

14,67

28. SUKUN

SD KRISTEN YBPK NGAGLIK

SD

Swasta

6

60

10

29. SUKUN

SD MUHAMMADIYAH 5 SD NASIONAL PLUS MY LITTLE ISLAND MI DARUSSALAM

SD

Swasta

6

92

15,33

SD

Swasta

8

27

3,38

MI

Swasta

6

48

8

32. KEDUNGKANDANG MI AL USMAN

MI

Swasta

6

94

15,67

33. KEDUNGKANDANG MI JABAL NUR

MI

Swasta

6

86

14,33

34. KEDUNGKANDANG MI NURUL HUDA 2

MI

Swasta

6

93

15,5

35. KEDUNGKANDANG MI ROUDLOTUL MUSLIHIN MI TARBIYATUL HUDA 36. KEDUNGKANDANG MERGOSONO 37. KLOJEN MI KH BADRUSSALAM

MI

Swasta

6

54

9

MI

Swasta

6

70

11,67

MI

Swasta

6

42

7

38. KLOJEN

MI MA`ARIF PENANGGUNGAN

MI

Swasta

6

61

10,17

39. KLOJEN

MI NU PUTRI

MI

Swasta

6

69

11,5

40. LOWOKWARU

MI WIRAUSAHA AL ARAFAH

MI

Swasta

2

11

5,5

41. SUKUN

MI MA'ARIF SUKUN 2

MI

Swasta

6

50

8,33

42. SUKUN

MI MIFTAHUL ULUM MI SUNAN KALIJOGO PISANGCANDI

MI

Swasta

6

53

8,83

MI

Swasta

6

57

9,5

No.

Kecamatan

26. SUKUN

30. SUKUN 31. BLIMBING

43. SUKUN

Nama Sekolah

Kelompok Rasio > 40 Siswa per Rombel.

1.

BLIMBING

SDN ARJOSARI 1


2.

BLIMBING

SDN BLIMBING 1

SD

Negeri

3.

BLIMBING

SDN BLIMBING 2

SD

4.

BLIMBING

SDN BLIMBING 3

SD

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

8

366

45,75

Negeri

6

241

40,167

Negeri

13

534

41,08

37


5.

BLIMBING

SDN BLIMBING 4


6.

BLIMBING

SDN KESATRIAN 2

SD

Negeri

6

248

41,33

7.

BLIMBING

SDN PANDANWANGI 1

SD

Negeri

14

590

42,14

8.

BLIMBING

SDN PANDANWANGI 3

SD

Negeri

12

533

44,42

9.

BLIMBING

SDN PANDANWANGI 5

SD

Negeri

6

249

41,5

10. BLIMBING

SDN POLEHAN 4

SD

Negeri

6

255

42,5

11. BLIMBING

SDN PURWANTORO 1

SD

Negeri

13

523

40,23

12. BLIMBING

SDN PURWANTORO 6

SD

Negeri

6

253

42,17

13. BLIMBING

SDN PURWANTORO 8

SD

Negeri

7

301

43

14. BLIMBING

SDN PURWODADI 4

SD

Negeri

6

274

45,67

15. KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 1

SD

Negeri

6

274

45,67


SD

Negeri

6

294

49


SD

Negeri

6

299

49,83

18. KEDUNGKANDANG SDN BURING

SD

Negeri

12

481

40,08

19. KEDUNGKANDANG SDN LESANPURO 1

SD

Negeri

6

259

43,17

20. KEDUNGKANDANG SDN LESANPURO 4

SD

Negeri

14

604

43,14

21. KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 1

SD

Negeri

12

489

40,75

22. KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 3

SD

Negeri

6

246

41

23. KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 1

SD

Negeri

14

646

46,14


SD

Negeri

6

257

42,83


SD

Negeri

6

283

47,17


SD

Negeri

12

498

41,5


SD

Negeri

10

445

44,5

28. KLOJEN

SDN KLOJEN

SD

Negeri

12

542

45,17

29. LOWOKWARU

SDN JATIMULYO 3

SD

Negeri

6

243

40,5

30. SUKUN

SDN BAKALAN KRAJAN 2

SD

Negeri

7

287

41

31. SUKUN

SDN BANDULAN 2

SD

Negeri

6

273

45,5

32. SUKUN

SDN BANDUNGREJOSARI 1

SD

Negeri

18

745

41,39

33. SUKUN


SD

Negeri

12

492

41

34. SUKUN


SD

Negeri

12

496

41,33

35. SUKUN

SDN CIPTOMULYO 2

SD

Negeri

7

285

40,71

36. SUKUN

SDN CIPTOMULYO 3

SD

Negeri

6

255

42,5

37. SUKUN

SDN KARANGBESUKI 1

SD

Negeri

6

243

40,5

38. SUKUN

SDN KEBONSARI 4

SD

Negeri

6

250

41,67

39. SUKUN

SDN TANJUNGREJO 1

SD

Negeri

6

264

44

40. SUKUN

SDN TANJUNGREJO 2

SD

Negeri

13

536

41,23

41. SUKUN

SDN TANJUNGREJO 3

SD

Negeri

6

271

45,17

42. SUKUN

SDN TANJUNGREJO 4

SD

Negeri

6

246

41

43. LOWOKWARU

SD KATOLIK SANTO YUSUP 3

SD

Swasta

12

507

42,25

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

38


Tabel 13.1.b – Rasio Siswa/Rombel Tingkat Kabupaten. Jenis

Values

Swasta 74 21,55

Grand Total

Jumlah Rasio Siswa per Rombel

Negeri 197 33,87

Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah

Jumlah Rasio Siswa per Rombel

2 28,81

47 22,77

49 23,02

199 26,1

121 33,82

320 22,03

Total Jumlah Total Rasio Siswa per Rombel

271 30,51

Tabel 13.1.c – Rasio Siswa/Rombel SD Negeri per Kecamatan. SPR 1:32

SUKUN

35,69

LOWOKWARU

30,88

KLOJEN

31,86

KEDUNGKANDANG

34,67

BLIMBING

35,36

28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00

Analisa: Dari tabel 13.1.a bisa dilihat bahwa masih ada 142 SD/MI yang mempunyai jumlah siswa per rombel diatas 32 (belum mencapai SPM), diantaranya 123 SDN. Namun jika dilihat dari tabel 13.1.b, dapat dilihat bahwa rasio siswa/rombel agregasi di tingkat kotasebenarnya sudah mencapai/dibawah SPM. Artinya terjadi kelebihan siswa pada beberapa satuan pendidikan dan kekurangan siswa pada beberapa satuan pendidikan lainnya. Satuan pendidikan dengan rasio/siswa rombel besar ini pada umumnya adalah sekolah favorit. Pada tabel 13.1.b. dapat dilihat peta SPR untuk SD Negeri per kecamatan, semua kecamatan memenuhi SPM. 39


Apabila semua siswa pada satuan pendidikan dengan rasio siswa/rombel besar bisa didistribusikan ke semua satuan pendidikan dengan rasio siswa/rombel kecil, maka semua satuan pendidikan di Kota Malang akan memenuhi SPM. IP 2.2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Tabel 13.2.a - Jumlah Satuan Pendidikan per Kelompok Rasio Siswa/Rombel.

Kelompok Rasio Siswa Rombel Data Kosong <= 12 Siswa per Rombel > 12 - 24 Siswa per Rombel > 24 - 36 Siswa per Rombel > 36 - 48 Siswa per Rombel

SMP Negeri

Swasta

8 19

3 8 22 23 8

> 48 Siswa per Rombel

MTs Negeri Swasta

2 2 1

2

5

2

Grand Total

2 9 12 1

1 27

Grand Total

65

24

Kelompok Data Kosong.

1

LOWOKWARU SMP BHAKTI

SMP

Swasta

0

36

Rasio Siswa Rombel 0

2

LOWOKWARU SMP BAHRUL MAGHFIROH

SMP

Swasta

0

0

0

3

SUKUN

SMP

Swasta

0

42

0

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

SMP ISLAM NURUL HUDA

Jenis

Status Rombel

Siswa

Kelompok Rasio <= 12 Siswa per Rombel. No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis

Status

Rasio Rombel Siswa Siswa Rombel 53 53 1

1.

BLIMBING

SMP ISLAM BAITURROHMAH SMP

Swasta

2.

BLIMBING

SMP ISLAM MA'ARIF 3

SMP

Swasta

24

77

3,21

3.

BLIMBING

SMP YPI

SMP

Swasta

3

10

3,33

4.

KEDUNGKANDANG SMP 4 YPK JATIM

SMP

Swasta

3

23

7,67

5.

KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA

SMP

Swasta

3

31

10,33

6.

LOWOKWARU

SMP

Swasta

3

30

10

7.

LOWOKWARU

SMP

Swasta

3

36

12

SMP

Swasta

2

21

10,5

9.

SMP MUHAMMADIYAH 6 SMP INTERNASIONAL LOWOKWARU LABORATORIUM UM KEDUNGKANDANG MTS DARUL QUR'AN

MTs

Swasta

3

22

7,33

10.

KEDUNGKANDANG MTS JABAL NUR

MTs

Swasta

52

52

1

8.

SMP KRISTEN SETIA BUDI

40


Kelompok Rasio > 48 Siswa per Rombel. No. 1

Kecamatan SUKUN

Nama Sekolah SMP ISLAM MA'ARIF 02

Jenis SMP

Status Rombel Swasta

Rasio Siswa Rombel 1245 113,182

Siswa

11

Tabel 13.2.b – Rasio Siswa/Rombel tingkat Kabupaten. Jenis

Values

27

65

Grand Total 92

36,67

24,69

28,21

Negeri

Jumlah Lembaga

Sekolah Menengah Pertama

Rasio Siswa Rombel Jumlah Lembaga

Sekolah Menengah Pertama Terbuka

Rasio Siswa Rombel

5

5

27,86

27,86

Jumlah Lembaga

Madrasah Tsanawiyyah

Rasio Siswa Rombel

2

24

26

27,38

25,01

25,19

34

89

123

34,83

24,78

27,56

Total Jumlah Total Rasio Siswa per Rombel

Swasta

Tabel 13.2.c – Kondisi Rasio Siswa/Rombel SMP Negeri per Kecamatan.

SPR 1:36

32,00

SUKUN

4 39,62

LOWOKWARU

7 34,65

KLOJEN

9 34,31

KEDUNGKANDANG

6 34,37

BLIMBING

6 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

41


Analisa: Dari tabel 13.2.a dapat dilihat masih terdapat 30 SMP, SMPT dan MTs yang mempunyai jumlah siswa per rombel diatas 36 (belum mencapai SPM), diantaranya 19 SMPN dan 1 SMPTN. Namun secara keseluruhan SPR SMP, SMPT dan MTs 1:27,56, artinya sudah memenuhi SPM pada tabel 13.2.b. Perhatikan tabel 13.2.c. dapat dilihat kondisi Rasio Siswa/Rombel per kecamatan untuk SMP Negeri, masih ada 1 kecamatan yang SPR melebihi 36 (belum SPM), yaitu Kecamatan Lowokwaru dengan jumlah lembaga sebanyak 7 lembaga IP 2.3 Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas. Tabel 13.3.a – Jumlah Satuan Pendidikan per Rasio Ruang Kelas/Rombel.

Jenis SD

Status Negeri

Belum SPM (kurang R. Kelas) 29

197

71

74

2

2

5

42

47

37

283

320

3

Negeri Swasta

Grand Total

Grand Total

168

Swasta MI

SPM (>=1)

Tabel 13.3.b – Pembangunan Ruang Kelas Baru. Rasio Rombel RK Belum SPM(kurang R. Kelas)

Data Jumlah Lembaga Persen Sum of Selisih RK Rombel

SD Negeri

MI

Grand Total

Swasta

Swasta

29

3

5

37

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-73

-5

-7

-85

42


Kelompok Belum SPM(kurang R. Kelas).

1.

BLIMBING

SDN ARJOSARI 3

SD

Negeri

Rasio Selisih Ruang Rombel RK Kelas RK Rombel 6 1 0,17 -5

2.

BLIMBING

SDN BLIMBING 1

SD

Negeri

8

6

0,75

-2

3.

BLIMBING

SDN BUNULREJO 4

SD

Negeri

9

8

0,89

-1

4.

BLIMBING

SDN KESATRIAN 2

SD

Negeri

6

1

0,17

-5

5.

BLIMBING

SDN PANDANWANGI 1

SD

Negeri

14

12

0,86

-2

6.

BLIMBING

SDN POLEHAN 2

SD

Negeri

14

6

0,44

-8

7.

BLIMBING

SDN POLOWIJEN 3

SD

Negeri

8

7

0,88

-1

8.

KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 1

SD

Negeri

8

3

0,38

-5

9.

KEDUNGKANDANG SDN BUMIAYU 2

SD

Negeri

6

1

0,17

-5

10.

KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 4 SD

Negeri

6

5

0,83

-1

11.

KEDUNGKANDANG SDN KOTALAMA 5

SD

Negeri

12

11

0,93

-1

12.

KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 5

SD

Negeri

9

8

0,89

-1

13.

KEDUNGKANDANG SDN MERGOSONO 1

SD

Negeri

12

10

0,83

-2

14.


SD

Negeri

6

3

0,5

-3

15.

KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 5

SD

Negeri

12

10

0,83

-2

16.

KEDUNGKANDANG SDN SAWOJAJAR 6

SD

Negeri

10

9

0,9

-1

17.

LOWOKWARU

SDN LOWOKWARU 2

SD

Negeri

18

17

0,94

-1

18.

LOWOKWARU

SDN MERJOSARI 4

SD

Negeri

6

1

0,17

-5

19.

LOWOKWARU

SDN SUMBERSARI 2

SD

Negeri

6

1

0,17

-5

20.

LOWOKWARU

SDN TASIKMADU 1

SD

Negeri

12

9

0,75

-3

21.

LOWOKWARU

SDN TUNGGULWULUNG 1 SD

Negeri

6

5

0,83

-1

22.

LOWOKWARU

SDN TUNJUNGSEKAR 3

SD

Negeri

10

8

0,8

-2

23.

SUKUN

Negeri

8

6

0,75

-2

24.

SUKUN

Negeri

12

11

0,92

-1

25.

SUKUN

SDN BANDULAN 3 SD SDN BANDUNGREJOSARI SD 2 SDN KEBONSARI 1 SD

Negeri

7

5

0,72

-2

26.

SUKUN

SDN KEBONSARI 3

SD

Negeri

8

7

0,88

-1

27.

SUKUN

SDN MULYOREJO 3

SD

Negeri

8

7

0,88

-1

28.

SUKUN

SDN SUKUN 1

SD

Negeri

16

14

0,88

-2

29.

SUKUN

SDN TANJUNGREJO 5

SD

Negeri

11

9

0,828

-2

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

Analisa: Pada Tabel 13.3.a masih terdapat 37 SD/MI kekurangan ruang kelas (Belum SPM. Jumlah terbanyak berada di SD Negeri. Tabel 13.3.b menunjukkan kebutuhan penambahan ruang kelas baru sebanyan 85 RKB yang tersebar di 37 SD/MI, diantaranya 29 SDN.

43


IP 2.4 Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas. Tabel 13.4.a – Jumlah Satuan Pendidikan per Rasio Ruang Kelas/Rombel. Kelompok Rasio Rombel RK < 0,5

SMP

Data

Negeri

Swasta

Jumlah Sekolah 0,00% 8

Persen

29,63% 15,38% -27

-17

Jumlah Sekolah

17

32

2

9

8,33%

7,32%

-52

-125

4

23

0,00% 50,00% 16,67%

18,70%

-3 1

2

13

64

62,96% 49,23% 40,00%

0,00% 54,17%

52,03%

0

0

4

21

0,00% 50,00% 16,67%

17,07%

0

Jumlah Sekolah

2

14

7,41%

21,54%

3

36

Lebih Kurang RK Jumlah Sekolah

-4

0 1 15

3 0,00%

Total Jumlah Sekolah

27

6

60

1

6

4,17%

4,88%

15

87

24

123

2

4,62% 40,00%

Lebih Kurang RK

Total Persen

0,00%

-55

0

Persen

Grand Total

-7

Lebih Kurang RK Persen

1

10

Lebih Kurang RK

Persen

>2

Negeri Swasta

-70

Jumlah Sekolah

>1–2

Negeri

9,23% 20,00%

Lebih Kurang RK

SPM(1 Rombel 1 RK)

MTs

6

Persen 0,5 -< 1

SMPT

34

38

65

5

0,00% 2

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total Lebih Kurang RK

-24

-17

35

11

-38

-33

Kelompok Rasio RK Rombel <0,5. No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Rasio Selisih Ruang Rombel Rombel Kelas RK RK -50 53 3 0,06 -21 24 3 0,125

Jenis Status Rombel

1.

BLIMBING

SMP ISLAM BAITURROHMAH SMP Swasta

2.

BLIMBING

SMP Swasta

3.

KEDUNGKANDANG

4.

LOWOKWARU

SMP ISLAM MA'ARIF 3 SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN SMP BHAKTI

5.

LOWOKWARU

6.

-5

SMP Swasta

5

0

0

SMP Swasta

0

3

0

3

SMP BAHRUL MAGHFIROH

SMP Swasta

0

0

0

0

SUKUN


SMP Swasta

0

3

0

3

7.

KEDUNGKANDANG

MTS JABAL NUR

MTs

Swasta

52

3

0,06

-49

8.

KLOJEN

MTS MU'ALLIMIN NU

MTs

Swasta

3

0

0

-3

9.

BLIMBING

SMP TERBUKA NEGERI 3

SMPT Negeri

3

0

0

-3

Kelompok Rasio RK Rombel 0,5 <- 1.

1.

BLIMBING

SMP NEGERI 16

SMP

Negeri

Rasio Selisih Ruang Rombel Rombel Kelas RK RK 25 22 0,88 -3

2.

KEDUNGKANDANG SMP NEGERI 21

SMP

Negeri

24

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

22

0,92

44


-2

3.

KEDUNGKANDANG SMP NEGERI 22

SMP

Negeri

Rasio Selisih Ruang Rombel Rombel Kelas RK RK 15 13 0,87 -2

4.

KLOJEN

SMP NEGERI 1

SMP

Negeri

24

19

0,79

-5

5.

KLOJEN

SMP NEGERI 6

SMP

Negeri

24

21

0,88

-3

6.

KLOJEN

SMP NEGERI 8

SMP

Negeri

25

20

0,8

-5

7.

LOWOKWARU

SMP NEGERI 4

SMP

Negeri

23

20

0,87

-3

8.

SUKUN

SMP NEGERI 17

SMP

Negeri

24

20

0,83

-4

9.

BLIMBING

SMP

Swasta

17

16

0,94

-1

SMP

Swasta

9

8

0,89

-1

SMP

Swasta

4

3

0,75

-1

SMP

Swasta

6

3

0,5

-3

SMP

Swasta

4

3

0,75

-1

SMP

Swasta

4

3

0,75

-1

SMP

Swasta

10

8

0,8

-2

16.

SMP KARTIKA IV-8 SMP ISLAM AL AMIN KEDUNGKANDANG KEDUNGKANDANG SMP ISLAM TARBIYATUL KEDUNGKANDANG HUDA KLOJEN SMP 2 YPK SMP 'AISYIYAH KLOJEN MUHAMMADIYAH 3 KLOJEN SMP TAMAN HARAPAN SMP BRAWIJAYA SMART LOWOKWARU SCHOOL LOWOKWARU SMP LABORATORIUM UM

SMP

Swasta

19

18

0,95

-1

17.

SUKUN

SMP AL HIDAYAH

SMP

Swasta

6

5

0,83

-1

18.

SUKUN

SMP PGRI 6

SMP

Swasta

11

6

0,55

-5

19.

KLOJEN

MTS NEGERI 1

MTs

Negeri

29

25

0,86

-4

20.

Swasta

3

2

0,67

-1

Swasta

7

6

0,86

-1

22.

KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM MTs MADRASAH KLOJEN MTs TSANAWIYAH KHADIJAH LOWOKWARU MTS MUHAMMADIYAH 1 MTs

Swasta

7

6

0,86

-1

23.

SUKUN

Swasta

18

14

0,78

-4

No.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

21.

Kecamatan

Nama Sekolah

MTS NURUL ULUM

Jenis Status Rombel

MTs

Kelompok Rasio RK Rombel > 2. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan BLIMBING

Nama Sekolah

SMP ISLAM SMP WASKITA KEDUNGKANDANG DHARMA SMP INTERNASIONAL LOWOKWARU LABORATORIUM UM KLOJEN MTS. ATTARAQQIE SMP TERBUKA LOWOKWARU NEGERI 5 SMP TERBUKA SUKUN NEGERI 4

SMP Swasta

Rasio Selisih Ruang Rombel Rombel Kelas RK RK 3 12 4 9

SMP Swasta

3

10

3,33

7

SMP Swasta

2

20

10

18

10

25

2,5

15

SMPT Negeri

3

24

8

21

SMPT Negeri

3

20

6,67

17

Jenis Status Rombel

MTs

Swasta

Analisa: Dari Tabel 13.4.a dapat dilihat bahwa ada 8 SMPN, 16 SMPS, 1 SMPTN, 1 MTsNdan 6MTsS yang memiliki rasio ruang kelas per rombel <1 (belum mencapai SPM). 45


IP 2.7 Setiap ruang Kelas SD/MI dalam keadaan layak. Tabel 13.5 – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Kelompok Persentase Kelayakan Ruang KelasRK Tidak Layak Digunakan.

Kelompok Kelayakan RK Digunakan

Values

[1] <25% RK Layak

Jumlah Lembaga

Sekolah Dasar

Madrasah Ibtidaiyah

Negeri

Negeri

Persen RK Tidak Layak Digunakan [2] 25-<50% RK Layak

Swasta 3

7

1,52%

9,46%

3

Jumlah Lembaga Persen

0,00%

Jumlah Lembaga Persen RK Tidak Layak Digunakan

[4] 75-<100% RK layak

Jumlah Lembaga

Jumlah Lembaga

5

14

1

1

2 0,63%

6

10

7

1

7

15

3,55%

1,35%

14,89%

4,69%

16

0

17

33

91,37%

0,00%

0,00%

4

11

8,51%

3,44%

4

19

2

32

279

87,84% 100,00%

0,00%

0,00%

65

68,09%

87,19%

0

0

0

0

0

197

74

2

47

320

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

Total Jumlah

34

Nama Sekolah

6

2,13%

180

RK Tidak Layak Digunakan

Kecamatan

4,06%

15

Persen

No.

6,38%

0,00%

4

3,55%

RK Tidak Layak Digunakan

Total Persen Total RK Tidak Layak Digunakan

13

7

Persen

[5] 100% layak

Swasta 3

1,35%

RK Tidak Layak Digunakan [3] 50-<75% RK Layak

Grand Total

10

Jenis Status Rombel

0

32

76

RK Ruang RK RK R. RK R. Bukan Kelas Baik Ringan Berat Milik

1.


SD

Negeri

8

3

0

0

3

0

2.

LOWOKWARU

SDN PERCOBAAN 1

SD

Negeri

13

13

0

0

0

13

3.

LOWOKWARU

SDN SUMBERSARI 3

SD

Negeri

6

6

0

0

0

6

4.


SD

Negeri

6

14

0

7

0

7

5.

KEDUNGKANDANG SDN CEMOROKANDANG 3 SD

Negeri

6

10

5

0

0

5

6.

KEDUNGKANDANG SDN TLOGOWARU 2

SD

Negeri

6

6

3

0

3

0

7.


SD

Negeri

9

9

6

0

3

0

8.

LOWOKWARU

SDN TASIKMADU 2

SD

Negeri

12

12

8

0

4

0

9.

SUKUN

SDN TANJUNGREJO 4

SD

Negeri

6

6

4

0

2

0

10. KEDUNGKANDANG SDN KOTALAMA 1

SD

Negeri

19

19

10

3

6

0


SD

Negeri

14

14

6

4

4

0

12. KLOJEN

SDN KIDULDALEM 1

SD

Negeri

8

8

4

2

2

0

13. BLIMBING

SDN PURWANTORO 2

SD

Negeri

12

17

12

2

3

0

46


No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

RK Ruang RK RK R. RK R. Bukan Kelas Baik Ringan Berat Milik

14. LOWOKWARU

SDN MERJOSARI 5

SD

Negeri

6

6

4

1

1

0

15. SUKUN

SDN PISANGCANDI 1

SD

Negeri

8

8

4

3

1

0

16. LOWOKWARU

SDN TUNJUNGSEKAR 5

SD

Negeri

7

9

7

1

1

0

17. KEDUNGKANDANG SDN ARJOWINANGUN 2

SD

Negeri

12

12

10

1

1

0

Analisa: Dari Tabel 13.5.a bisa dilihat bahwa ada 17 SDN yang menggunakan ruang kelas tidak layak. Dan yang paling parah adalah 3 SDN dengan kondisi layak <25%. IP 2.8 Setiap ruang Kelas SMP/MTs dalam keadaan layak. Tabel 13.6 – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan Kelompok Persentase Kelayakan Ruang Kelas. Rasio RK Layak

Data

SMP

SMPT

MTs

Negeri Swasta

Negeri

Negeri Swasta

Grand Total

0,00%

4,88%

< 25% RK Layak

Jumlah Lembaga 0,00%

25% -< 50% RK Layak

Persen RK Tidak Layak Digunakan Jumlah Lembaga

0,00%

50% -< 75% RK Layak


5

1

7,69%

20,00%

6

0

0

0,00%

0

1

1

1,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,81%

0

0

2

3

5

Persen RK Tidak Layak Digunakan 75% -< 100% RK Layak Jumlah Lembaga

7,41%

4,62%

9

4

3,70%

100% RK Layak


88,89% 83,08% 60,00% 50,00% 87,50% 0

0

Data Kosong


2

1

Persen RK Tidak Layak Digunakan

0,00%

3,08%

20,00%

0

0

Total Jumlah Lembaga

0,00%

0,00%

0,00%

1 24

0,00%

4,07% 13

1

54

27

Total Persen

0,00%

3

0

65

1

2

4

50,00%

8,33%

3,25%

3

2

6

1

21

103 83,74%

0

0 1

4

0,00%

4,17%

3,25%

0

0

5

2

0

24

123

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total RK Tidak Layak Digunakan

10

4

0

3

2

19

47


No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

RK Ruang RK RK R. RK R. Bukan Kelas Baik Ringan Berat Milik 28 17 2 9 0

1.

BLIMBING

SMP NEGERI 20

SMP Negeri

28

2.

LOWOKWARU

SMP NEGERI 26

SMP Negeri

2

4

2

0

0

2

3.

SUKUN

SMP NEGERI 15

SMP Negeri

24

24

11

12

1

0

4.

BLIMBING

SMP TAMAN DEWASA

SMP Swasta

17

18

12

0

0

6

5.

KEDUNGKANDANG

SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN

SMP Swasta

5

0

0

0

0

0

6.

KEDUNGKANDANG

SMP NU HASYIM ASY'ARI

SMP Swasta

7

7

0

0

0

7

7.

KEDUNGKANDANG SMP PGRI 4

SMP Swasta

3

4

0

0

0

4

8.

KEDUNGKANDANG

SMP WASKITA DHARMA

SMP Swasta

3

10

5

2

3

0

9.

LOWOKWARU

SMP BHAKTI

SMP Swasta

0

3

2

0

1

0

10. LOWOKWARU

SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL

SMP Swasta

10

8

0

0

0

8

11. LOWOKWARU

SMP KERTANEGARA

SMP Swasta

5

6

0

0

0

6

12. LOWOKWARU


SMP Swasta

0

0

0

0

0

0

13. SUKUN

SMP ISLAM NURUL SMP Swasta HUDA

0

3

0

1

0

2

14. SUKUN

SMP PGRI 6

SMP Swasta

11

6

0

0

0

6

MTs

Negeri

15

30

24

3

3

0

15. KEDUNGKANDANG MTS NEGERI 2 16. KEDUNGKANDANG

MTS DARUS SHOLICHIN

MTs

Swasta

4

6

2

3

1

0

17. KLOJEN

MTS MU'ALLIMIN NU MTs

Swasta

3

0

0

0

0

0

18. LOWOKWARU

MTS DARUTTAUHID MTs

Swasta

3

4

3

0

1

0

19. BLIMBING


SMPT Negeri

3

0

0

0

0

0

20. KLOJEN


SMPT Negeri

10

10

0

0

0

10

Analisa: Dari Tabel 13.6 bisa dilihat bahwa 24 SMPN memenuhi SPM, 100% ruang kelas layakdigunakan, 3 SMPN yang memiliki RK Tidak Layak digunakan sebanyak 10 RK Rusak Berat.

48


IP 3.1 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang laboratorium IPA Tabel 14.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Ada/Tidaknya Ruang Lab. IPA. Laboratorium Tidak Memiliki

SMP

Data

Negeri

Jumlah Lembaga

Total Jumlah Lembaga Total Persentase

Negeri

Negeri

5

1

7,41%

7,69%

20,00%

25

60

4

92,59%

92,31%

27

65

Jumlah Lembaga Persentase

Swasta

MTs

2

Persentase Memiliki

SMPT

Grand Total

Swasta 4

12

0,00%

16,67%

9,76%

2

20

111

80,00% 100,00%

83,33%

90,24%

24

123

5

2

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 14.1.b – Jumlah Lab. IPA yang Harus Bangun Baru/Konversi Ruang Kelas. SMP Peta Pengadaan Lab

Values

Bangun R. Lab Baru

Jumlah Sekolah Persen

SMPT MTs

Negeri Swasta Negeri Swasta 1

4

9

11,11% 33,33% 11,11% 44,44%

100,00%

Konfersi RK menjadi R. Lab Jumlah Sekolah Persen

1

3

1

2

3

33,33% 66,67% 0,00% 0,00%

Total Jumlah Sekolah

2

Total Persen

Grand Total

5

1

100,00%

4

12

16,67% 41,67% 8,33% 33,33%

100,00%

BangunR. Lab Baru. No.

Kecamatan

1.

LOWOKWARU

2.

BLIMBING

3. 4. 5.

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

SMP NEGERI SATU ATAP SDN MERJOSARI 4 SMP ISLAM PARAMITHA

Negeri

9

9

0

0

SMP Swasta

3

3

0

0

KEDUNGKANDANG SMP NU HASYIM ASY'ARI

SMP Swasta

7

7

0

0

LOWOKWARU

SMP Swasta

0

0

0

0

MTs Swasta

3

3

0

0

MTs Swasta

3

3

0

0

7.

KEDUNGKANDANG MTS DARUSSALAM AGUNG MTS HIDAYATUL KEDUNGKANDANG MUBTADI'IN KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM

MTs Swasta

3

2

0

-1

8.

KLOJEN

MTS MU'ALLIMIN NU

MTs Swasta

3

0

0

-3

9.

BLIMBING


SMPT Negeri

3

0

0

-3

6.


SMP

Selisih Ruang Lab Rombel Kelas RK

Konfersi RK menjadi R. Lab. No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

Ruang Kelas

Selisih Lab Rombel RK 0 2

1.

LOWOKWARU SMP NEGERI 26

SMP Negeri

2

4

2.

BLIMBING

SMP PLUS ALKAUTSAR

SMP Swasta

6

8

0

2

3.

SUKUN


SMP Swasta

0

3

0

3

49


Analisa: Tabel 14.1.a memperlihatkan bahwa masih ada 12 SMP/MTs yang masih belum memiliki Ruang Lab. IPA, diantaranya 2 SMPN dan 1 SMPTN. Sedangkan Tabel 14.1.b Menunjukkan Jumlah ruang Lab. IPA yang bisa dibuat dari konversi ruang kelas; dan jumlah ruang Lab. IPA yang harus bangun baru. IP 4.1 Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru. Tabel 15.1.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Guru di SD/MI. Kelompok R. Guru Tidak Memiliki R. Guru

Sekolah Dasar

Data

Negeri

Jumlah Lembaga

7

9,14%

9,46%

179

Swasta

0,00%

4,26%

8,44%

67

2

45

293

90,86% 90,54%

100,00%

95,74%

91,56%

47

320


197

Total Persen

Negeri

27


Swasta

18

Grand Total

2

Persen Memiliki R. Guru

Madrasah Ibtidaiyah

74

2

100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

Tabel 15.1.b – Peta Bangun baru dan konversi Ruang Guru di SD/MI. Peta Kurang R. Guru

Values

Bangun Baru

Jumlah

Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Swasta

Grand Total

7

2

25

Persen 88,89% 100,00%

100,00%

92,59%

Konversi RK ke Ruang Guru Jumlah

16

Swasta

2

2

Persen 11,11%

0,00%

0,00%

7,41%

Total Jumlah

18

7

2

27

Total Persen

100%

100%

100%

100%

Bangun R. Guru Baru.

1.

BLIMBING

SDN BUNULREJO 5

SD

Negeri

6

6

0

Selisih RK Rombel 0

2.

BLIMBING

SDN POLOWIJEN 2

SD

Negeri

6

6

0

0

3.

BLIMBING

SDN PURWANTORO 5

SD

Negeri

6

6

0

0

4.


SD

Negeri

8

3

0

-5

5.


SD

Negeri

6

6

0

0

6.

KEDUNGKANDANG SDN MADYOPURO 4

SD

Negeri

10

10

0

0

7.

LOWOKWARU

SDN JATIMULYO 1

SD

Negeri

6

6

0

0

8.

LOWOKWARU

SDN MERJOSARI 2

SD

Negeri

6

6

0

0

9.

LOWOKWARU

SDN MERJOSARI 3

SD

Negeri

6

6

0

0

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status Rombel

Ruang R. Kelas Guru

50


SD

Negeri

6

6

0

SD

Negeri

6

6

0

0

LOWOKWARU

SDN MOJOLANGU 5 SDN TUNGGULWULUNG 3 SDN TUNJUNGSEKAR 1

Selisih RK Rombel 0

SD

Negeri

18

18

0

0

LOWOKWARU

SDN TUNJUNGSEKAR 4

SD

Negeri

6

6

0

0

14.

SUKUN

SDN BANDULAN 4

SD

Negeri

6

6

0

0

15.

SUKUN

SDN GADANG 2

SD

Negeri

6

6

0

0

16.

SUKUN

SDN PISANGCANDI 4

SD

Negeri

6

6

0

0

17.

BLIMBING

SD

Swasta

6

6

0

0

SD

Swasta

6

6

0

0

SD

Swasta

6

6

0

0

20.

SD TAMAN MUDA 2 SD PURI ASAH DASAR KEDUNGKANDANG AVESIENA SD ISLAM KLOJEN KLOJEN KIDUL KLOJEN SD ISLAM MA'ARIF

SD

Swasta

6

3

0

-3

21.

LOWOKWARU

SD

Swasta

20

19

0

-1

22.

SUKUN

SD

Swasta

6

6

0

0

23.

SUKUN

SD LABORATORIUM UM SD KATOLIK BHAKTI LUHUR SD KRISTEN CHARIS

SD

Swasta

12

12

0

0

24.

BLIMBING

MI NU POLOWIJEN

MI

Swasta

6

6

0

0

25.

SUKUN

MI MA'ARIF SUKUN 1

MI

Swasta

6

6

0

0

No.

Kecamatan

10.

LOWOKWARU

11.

LOWOKWARU

12. 13.

18. 19.

Nama Sekolah

Ruang R. Kelas Guru

Jenis Status Rombel

Konfersi RK menjadi R. Guru. Kecamatan

Nama Sekolah

1

LOWOKWARU

SDN TULUSREJO 1

SD

Negeri

6

8

Selisih RK Rombel 0 2

2

SUKUN

SDN KARANGBESUKI 3 SD

Negeri

6

7

0

No.

Jenis Status Rombel

Ruang R. Kelas Guru

1

Analisa: Tabel 15.1.a memperlihatkan bahwa masih ada 27 SD/MI yang masih belum memiliki Ruang guru, diantaranya 18 SDN. Sedangkan Tabel 15.1.b Menunjukkan Jumlah ruang guru yang bisa dibuat dari konversi ruang kelas; dan jumlah ruang guru yang harus bangun baru. IP 4.2 Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru Tabel 15.2.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Guru SMP/MTs. Kelompok R. Guru Tidak Memiliki R. Guru

Data Jumlah Lembaga Persen

Memilik R. Guru


Total Jumlah Lembaga Total Persen

SMP

SMPT

MTs

Negeri Swasta Negeri Negeri Swasta 1

5

1

14,29% 71,43% 14,29% 26

60

4

22,41% 51,72%

3,45%

27

Grand Total

65

5

21,95% 52,85%

4,07%

7 0,00%

0,00%

100,00%

2

24

116

1,72% 20,69%

100,00%

2

24

123

1,63% 19,51%

100,00%

51


Tabel 15.2.b – Pemetaan bangun baru dan konversi Ruang Guru di SMP/MTs. SMP Peta Kurang R. Guru

Values

Bangun Baru

Jumlah

Negeri

SMPT Swasta

Grand Total

Negeri 3

1

4

Persen

0,00%

75,00%

25,00%

100,00%

Konversi RK menjadi R Guru Jumlah

1

2

Persen

33,33%

66,67%

3 0,00%

100,00%

Total Jumlah

1

5

1

7

Total Persen

14,29%

71,43%

14,29%

100,00%

Bangun R. Guru Baru. No.

Kecamatan

62

KLOJEN

80

LOWOKWARU

84

SUKUN

120

BLIMBING

Nama Sekolah SMP KRISTEN KALAM KUDUS SMP BAHRUL MAGHFIROH SMP CHARIS SMP TERBUKA NEGERI 3

Jenis

Status

Ruang Kelas

Rombel

R. Guru

SMP

Swasta

10

10

0

0

SMP

Swasta

0

0

0

0

SMP

Swasta

6

6

0

0

SMPT

Negeri

3

0

0

-3

Konfersi RK menjadi R. Guru. No.

Kecamatan

Nama Sekolah

1

LOWOKWARU SMP NEGERI 26

2

BLIMBING

3

Selisih Rombel RK

Jenis Status Rombel

Selisih Ruang R. Rombel Kelas Guru RK 4 0 2

SMP Negeri

2

SMP MUHAMMADIYAH 2 SMP Swasta SMP INTERNASIONAL LOWOKWARU SMP Swasta LABORATORIUM UM

5

6

0

1

2

20

0

18

Analisa: Tabel 15.2.a memperlihatkan bahwa masih ada 7 SMP/MTs yang masih belum memiliki Ruang guru, diantaranya 1 SMPN. Sedangkan Tabel 15.1.b Menunjukkan Jumlah ruang guru yang bisa dibuat dari konversi ruang kelas; dan jumlah ruang guru yang harus bangun baru

52


IP 4.5 Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah Tabel 16.5.a – Kondisi Kepemilikan Ruang Kepala Sekolah SMP/MTs Kelompok R. Kepala

Data

SMP

SMPT

MTs

Negeri Swasta

Negeri

Negeri Swasta

Tidak Memiliki R. Kepala Jumlah Lembaga Persen Memiliki R. Kepala

1 3,70%


2

4

10

4,62% 40,00%

0,00% 16,67%

8,13%

26 27

Total Persen

62

3

2

20

113

96,30% 95,38% 60,00% 100,00% 83,33% 91,87%


No.

3

Grand Total

65

5

2

24

123

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis

Status

1

LOWOKWARU

SMP NEGERI 26

SMP

Negeri

2

BLIMBING

SMP MUHAMMADIYAH 2

SMP

Swasta

3

LOWOKWARU

SMP SUNAN GIRI

SMP

Swasta

4

LOWOKWARU


SMP

Swasta

5

KEDUNGKANDANG

MTS AL AZHAR

MTs

Swasta

6

KEDUNGKANDANG

MTS DARUSSALAM AGUNG

MTs

Swasta

7

KEDUNGKANDANG

MTS HAMID RUSYDI

MTs

Swasta

8

KEDUNGKANDANG

MTS MIFTAHUL ULUM

MTs

Swasta

9

BLIMBING


SMPT

Negeri

10

BLIMBING


SMPT

Negeri

Analisa: Tabel 16.2.a memperlihatkan bahwa masih ada 10 SMP/MTs yang masih belum memiliki Ruang Kepala Sekolah, diantaranya 1 SMPN.

53


IP 7.1 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV Tabel 17.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah guru S1 Kelompok Guru >= S1 1 Guru S1

Data

SD

MI

Negeri Swasta


2 Guru S1

Negeri

1

1

0,00%

1,35%

0,00%

0,00% 1

1

0,00%

0,00%

0,00%

2,13%

0,31%

10

9

9

28

0,00%

19,15%

8,75%

2

37

290

94,92% 86,49% 100,00%

78,72%

90,63%

47

320

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


> 2 - 5 Guru S1


> 6 Guru S1

5,08% 12,16%


187


64

197

Total Persen

No.

Kecamatan

1.

KEDUNGKANDANG

Grand Total

Swasta

Nama Sekolah SD KRISTEN BRAWIJAYA 3 YPK

74

2

0,31%

Jenis Status Rombel Guru SD Swasta

6

7

Guru >= S1

Guru Belum S1

1

6

Analisa: Dari tabel 17.1.a dapat dilihat bahwa kekurangan guru S1 terjadi di 1 SDS. Sedangkan sisanya 319 SDN sesuai SPM. IP 7.2 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memiliki sertifikat pendidik Tabel 17.1.b – Jumlah Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah guru Sertifikasi Guru Sertifikasi 0 Guru Bersertifikasi

Data


2 Guru Bersertifikasi


> 2 - 5 Guru Bersertifikasi Jumlah Lembaga Persen > 6 Guru Bersertifikasi


Total Jumlah Lembaga Total Persen

Negeri


1 Guru Bersertifikasi

SD

MI

Swasta

Negeri

Swasta

Grand Total

12

5

17

0,00%

16,22%

0,00% 10,64%

5,31%

1

7

1

9

0,51%

9,46%

0,00%

2,13%

2,81%

4

12

0,00%

8,51%

3,75%

1

7

0,51%

9,46%

39

23

19

81

19,80% 31,08%

0,00% 40,43%

25,31%

156

18

201

79,19% 33,78% 100,00% 38,30%

62,81%

197

25 74

2 2

47

320

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

54


Kelompok 0 Guru Bersertifikasi No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status

1.

BLIMBING

SD KATOLIK MARSUDISIWI

SD

Swasta

2.

BLIMBING

SD BINA BANGSA

SD

Swasta

3.

KEDUNGKANDANG SD ISLAM TERPADU MUTIARA HATI

SD

Swasta

4.

KEDUNGKANDANG SD PURI ASAH DASAR AVESIENA

SD

Swasta

5.

KLOJEN

SD BINA BUDI MULIA

SD

Swasta

6.

KLOJEN

SD IMKA

SD

Swasta

7.

KLOJEN

SD ISLAM ASWAJA

SD

Swasta

8.

KLOJEN

SD ISLAM TERPADU AHMAD YANI

SD

Swasta

9.

SUKUN

Swasta

11. SUKUN

SD BERITA HIDUP SD SD INDONESIA INTERNATIONAL STANDARD SD SCHOOL SD ISLAM AS SALAM SD

12. SUKUN

SD KRISTEN CHARIS

10. SUKUN

Swasta Swasta

SD

Swasta

13. KEDUNGKANDANG MI JABAL NUR

MI

Swasta

14. KEDUNGKANDANG MI MIFTAHUL ULUM BURING

MI

Swasta

15. KEDUNGKANDANG MI NURUL HUDA 2

MI

Swasta

16. KEDUNGKANDANG MI ROUDLOTUL MUSLIHIN

MI

Swasta

17. LOWOKWARU

MI

Swasta

MI WIRAUSAHA AL ARAFAH

Kelompok 1 Guru Bersertifikasi No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis

Status

1

LOWOKWARU

SDN JATIMULYO 1

SD

Negeri

2

BLIMBING

SD ISLAM PLUS AL AZHAR

SD

Swasta

3

KEDUNGKANDANG

SD ISLAM BAITUL MAKMUR

SD

Swasta

4

KEDUNGKANDANG

SD ISLAM NURUL IZZAH

SD

Swasta

5

KEDUNGKANDANG

SD ISLAM NURUL MUTTAQIN

SD

Swasta

6

KEDUNGKANDANG

SD NU HASYIM ASY'ARI

SD

Swasta

7

KLOJEN

SD ISLAM KLOJEN KIDUL

SD

Swasta

8

LOWOKWARU

SD AISYIYAH

SD

Swasta

9

SUKUN

MI MIFTAHUL ULUM

MI

Swasta

Analisa: Dari tabel 17.1.b dapat dilihat bahwa kekurangan guru Sertifikasi terjadi di 1 SDN. Sedangkan sisanya 198 SDN sudah memenuhi dan diatas SPM.

55


IP 8.1 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih Tabel 18.1.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Persentase Guru S1 Kelompok Rasio Guru S1 < 35% Guru S1

SMP

Data

Negeri

Persen Persen

Negeri

Negeri

0,00%

0,00%

4,17%

0,81%

64

4

2

23

120

98,46% 80,00% 100,00%

95,83%

97,56%

1 27

1

2

1,54% 20,00% 65

0,00%

0,00%

1,63%

2

24

123

5

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Kecamatan

1

0,00%

0,00%

Total Persen

1 27

Jumlah Lembaga


Grand Total

Swasta

0,00% 100,00%

Persen

No.

Swasta

MTs

Jumlah Lembaga

> 70% Guru >= S1 Jumlah Lembaga Data Kosong

SMPT

Nama Sekolah

1 KEDUNGKANDANG MTS MIFTAHUL ULUM

100,00% 100,00%

Jenis

Status

MTs

Swasta

Analisa: Tabel 18.1.a menunjukkan bahwa masih ada 1 MTsS belum memenuhi SPM, jumlah presentase guru S1 masih dibawah 70% IP 8.2 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 35% lebih Tabel 18.2.a – Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Persentase Guru Tersertifikasi Kelompok Guru Sertifikasi < 20% Guru Sertifikasi

Data Jumlah Lembaga Persen

20% -< 35% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga Persen 35% -< 70% Guru Sertifikasi Jumlah Lembaga Persen >= 70% Guru Sertifikasi


Data Kosong

Total Persen

SMPT

MTs

Negeri Swasta

Negeri

Negeri Swasta

2

16

2

1

Grand Total

8

29

7,41% 24,62% 40,00% 50,00% 33,33% 23,58% 1

21

3,70% 32,31% 6

23

5 0,00%

27

0,00% 20,83% 21,95%

3

22,22% 35,38% 60,00%

10

42

0,00% 41,67% 34,15%

18

4

1

66,67%

6,15%

0,00% 50,00%



SMP

1

24

4,17% 19,51%

1

1

0,00%

1,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,81%

27

65

5

2

24

123

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

56


Kelompok < 20% Guru Sertifikasi No.

Kecamatan

1.

KEDUNGKANDANG

2.

LOWOKWARU

Nama Sekolah SMP NEGERI SATU ATAP SDN LESANPURO 2 SMP NEGERI 26

3.

BLIMBING

SMP ISLAM PARAMITHA

SMP Swasta

4.

KEDUNGKANDANG

SMP 4 YPK JATIM

SMP Swasta

5.

KEDUNGKANDANG

SMP ISLAM AL AMIN KEDUNGKANDANG

SMP Swasta

6.

KEDUNGKANDANG

SMP MA'ARIF 01 NURUL MUTTAQIN

SMP Swasta

7.

KLOJEN

SMP 2 YPK

SMP Swasta

8.

KLOJEN

SMP SRIWEDARI

SMP Swasta

9.

LOWOKWARU

SMP BHAKTI

SMP Swasta

10. LOWOKWARU

SMP BRAWIJAYA SMART SCHOOL

SMP Swasta

11. LOWOKWARU

SMP KERTANEGARA

SMP Swasta

12. LOWOKWARU

SMP KRISTEN SETIA BUDI

SMP Swasta

13. LOWOKWARU

SMP LABORATORIUM UM

SMP Swasta

14. LOWOKWARU

SMP Swasta

16. SUKUN

SMP MUHAMMADIYAH 6 SMP INTERNASIONAL LABORATORIUM UM SMP BINA BANGSA CHRISTIAN SCHOOL

17. SUKUN

SMP CHARIS

SMP Swasta

18. SUKUN

SMPK BHAKTI LUHUR

SMP Swasta

19. KLOJEN

MTS NEGERI 1

MTs

20. KEDUNGKANDANG

MTS AL AZHAR

MTs Swasta

21. KEDUNGKANDANG

MTS DARUSSALAM AGUNG

MTs Swasta

22. KEDUNGKANDANG

MTS JABAL NUR

MTs Swasta

23. KEDUNGKANDANG

MTS MIFTAHUL ULUM

MTs Swasta

24. KLOJEN

MTS. ATTARAQQIE

MTs Swasta

25. KLOJEN

MTs MU'ALLIMAT

MTs Swasta

26. LOWOKWARU

MTS DARUTTAUHID

MTs Swasta

27. SUKUN

MTS NURUL ULUM

MTs Swasta

28. BLIMBING


SMPT Negeri

29. SUKUN


SMPT Negeri

15. LOWOKWARU

Jenis Status SMP Negeri SMP Negeri

SMP Swasta SMP Swasta

Negeri

Kelompok 20% -< 35% Guru Serifikasi No.

Kecamatan

1.

LOWOKWARU

2.

BLIMBING

Nama Sekolah Jenis Status SMP NEGERI SATU ATAP SDN MERJOSARI SMP Negeri 4 SMP ARDJUNA SMP Swasta

3.

BLIMBING

SMP IBNU SINA

SMP

Swasta

4.

BLIMBING

SMP ISLAM MA'ARIF 3

SMP

Swasta

5.

BLIMBING

SMP KARTIKA IV-8

SMP

Swasta

6.

BLIMBING

SMP KATOLIK MARSUDI SIWI

SMP

Swasta

7.

BLIMBING

SMP MUHAMMADIYAH 2

SMP

Swasta

8.

BLIMBING

SMP PLUS ALKAUTSAR

SMP

Swasta 57


No. 9.

Kecamatan

Nama Sekolah

BLIMBING

Jenis Status

SMP YPI

SMP

Swasta

10. KEDUNGKANDANG SMP DARUL 'ULUM AGUNG

SMP

Swasta

11. KEDUNGKANDANG SMP WASKITA DHARMA

SMP

Swasta

12. KLOJEN

SMP 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH 3

SMP

Swasta

13. KLOJEN

SMP KATOLIK COR JESU

SMP

Swasta

14. KLOJEN

SMP KRISTEN KALAM KUDUS

SMP

Swasta

15. KLOJEN

SMP TAMAN HARAPAN

SMP

Swasta

16. LOWOKWARU

SMP ISLAM SABILILLAH

SMP

Swasta

17. LOWOKWARU

SMP MUHAMMADIYAH 4

SMP

Swasta

18. LOWOKWARU

SMP SUNAN GIRI

SMP

Swasta

19. SUKUN

SMP ADVENT

SMP

Swasta

20. SUKUN

SMP KARTINI YASRI

SMP

Swasta

21. SUKUN

SMP KRISTEN ELIM

SMP

Swasta

22. SUKUN

SMP PGRI 3

SMP

Swasta

23. KEDUNGKANDANG MTS AL HAYATUL ISLAMIYAH

MTs

Swasta

24. KEDUNGKANDANG MTS HAMID RUSYDI

MTs

Swasta

25. KEDUNGKANDANG MTS KHM SAID

MTs

Swasta

26. KEDUNGKANDANG MTS MUHAMMADIYAH 2

MTs

Swasta

27. LOWOKWARU

MTs

Swasta

MTS SURYA BUANA

Analisa: Tabel 18.2.a menunjukkan bahwa masih terdapat 3 SMPN belum memenuhi SPM, dengan jumlah guru S1 Sertifikasi <35% 10-1

Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik

Tabel 19.1.a – Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau DIV dan memiliki sertifikat pendidik Kelompok KS >= S1 Belum S1

Data Jumlah Lembaga

SD Negeri

MI Swasta

Negeri

1

8

0,51%

10,81%

196

66

Persen

99,49%


Persen Sudah >= S1

Total Persen

Jumlah Lembaga

Grand Total

Swasta 2

11

0,00%

4,26%

3,44%

2

45

309

89,19%

100,00%

95,74%

96,56%

197

74

2

47

320

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

58


1.

LOWOKWARU

SDN MOJOLANGU 2

SD

KS Kepala KS >= S1 Belum Sekolah S1 Negeri 0 0 0

2.

BLIMBING

SD KARTIKA IV-1

SD

Swasta

1

0

1

3.

BLIMBING

SD NU BLIMBING

SD

Swasta

1

0

1

4.

BLIMBING

SD TAMAN MUDA 2

SD

Swasta

1

0

1

5.

KLOJEN

SD IMKA

SD

Swasta

1

0

1

6.

KLOJEN

SD ISLAM ASWAJA

SD

Swasta

1

0

1

7.

KLOJEN

SDK SANTA MARIA 1

SD

Swasta

1

0

1

8.

LOWOKWARU

SD ISLAM WAHID HASYIM

SD

Swasta

1

0

1

9.

SUKUN

SD BERITA HIDUP

SD

Swasta

1

0

1

10.

KEDUNGKANDANG MI HIDAYATUL MUBTADI'IN MI SUNAN KALIJOGO SUKUN PISANGCANDI

MI

Swasta

1

0

1

MI

Swasta

1

0

1

No.

11.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status

Analisa: Tabel 19.1.a menunjukkan bahwa masih terdapat Kepala Sekolah di 1 SDN yang belum memenuhi SPM. 11-1

Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik

Tabel 19.1 – Jumlah Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan memiliki sertifikat pendidik Kelompok KS >= S1 Belum S1

SMP

Data

Negeri

Swasta


Sudah >= S1 Jumlah Lembaga Persen Total Jumlah Lembaga Total Persen

SMPT

MTs

Negeri

Negeri Swasta

Grand Total

4

4

0,00%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

3,25%

27

61

5

2

24

119

100,00% 93,85% 100,00% 100,00% 100,00%

96,75%

27

65

5

2

24

123

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

1 KEDUNGKANDANG SMP ISLAM TARBIYATUL HUDA

KS Kepala KS >= Belum Sekolah S1 S1 SMP Swasta 1 0 1

2 KEDUNGKANDANG SMP NU HASYIM ASY'ARI

SMP Swasta

1

0

1

3 LOWOKWARU

SMP MUHAMMADIYAH 6

SMP Swasta

1

0

1

4 LOWOKWARU


SMP Swasta

0

0

0

No.

Kecamatan

Nama Sekolah

Jenis Status

Analisa: Semua Kepala SMPN di Kota Malang sudah S1. 59


3.2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strength) 1) Terwujudnya MOU Gubernur Jatim dan

Walikota Malang

tentang penyediaan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program pemberian bantuan biaya minimal pendidikan bagi siswa SD/MI serta SMP/MTs negeri dan swasta; 2) Adanya

semangat

jajaran

pendidikan

untuk

selalu

mengupayakan sosialisasi dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan

prinsip

desentralisasi,

demokratisasi

dan

manajemen berbasis sekolah; 3) Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun melalui gerakan nasional oleh pemerintah; 4) Adanya peningkatan upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi yang semakin terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 5) Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU maupun APBN dana dekonsentrasi memungkinkan kegiatan dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana; 6) Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan

yang tersebar di

seluruh daerah Kota Malang; 7) Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah; 8) Tersedianya sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan Kota Malang yang relatif cukup; 9) Terprogram dan terlaksananya PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang berorientasi pada aspek

hidup dan kelangsungan

kehidupan;

60


10) Telah melembaganya program-program PLS yang diprakarsai masyarakat (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kursus, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dll); 11) Terselenggaranya pembelajaran berbasis kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi bagi siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

sehingga

dapat

mendorong

siswa

memiliki

kompetensi dan siap untuk bekerja; 12) Terwujudnya MOU Gubernur Jatim dan

Walikota Malang

tentang penyediaan anggaran untuk pemberian bantuan biaya minimal pendidikan bagi siswa SD/MI serta SMP/MTs negeri dan swasta Tahun 2004/2005; 13) Terwujudnya

bantuan

bagi

siswa

SD/MI,

SMP/MTs,

SMA/SMK/MA melalui GNOTA; 14) Adanya

SMK

di

Kota

Malang

yang

potensial

untuk

dikembangkan menjadi SMK berstandar nasional/internasional; 15) Adanya SMK yang menyelenggarakan program Community College bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan industri nasional/internasional terstandar; 16) Adanya SMK yang berinisiatif melaksanakan re-engineering dalam rangka penyesuaian penyediaan tamatan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 17) Semakin meningkatnya animo masyarakat masuk ke SMK; 18) Diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup berdasarkan pendekatan broad based education serta MPMBS; 19) Diberlakukannya kurikulum yang baru. 20) Tersedianya lembaga PLB (Pendidikan Luar Biasa) bagi anak yang memiliki kelainan maupun keistimewaan luar biasa yang dapat mendukung wajar dikdas 9 tahun, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM); 21) Terencananya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pendidikan di masa depan;

61


22) Dinas Pendidikan

memiliki beberapa institusi/UPTD (Unit

Pelaksana Teknis Dinas) yang berfungsi strategis sebagai pengelolan kegiatan strategis; 23) Tersedianya dana untuk menjangkau sasaran kebutuhan sarana/prasarana pendidikan secara keseluruhan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta; 24) Tersedianya program kerja pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada masa yang akan datang. 25) Terlaksananya desentralisasi anggaran ke unit pelaksana teknis (UPTD ) dan Sekolah. b. Kelemahan (Weakness) 1) Belum tersedianya dukungan data yang akurat tentang data pendidikan terutama data penduduk yang buta huruf; 2) Kurang mantapnya koordinasi lintas bidang masing-masing subdin maupun lintas Kecamatan dalam menyamakan persepsi kebijaksanaan pendidikan sekolah; 3) Terpisahnya alokasi anggaran pendidikan antara sekolah yang dikelola Dinas Pendidikan

dengan sekolah yang dikelola

Depag sehingga masih adanya program yang tumpang tindih; 4) Terbatasnya fasilitas sarana prasarana pendidikan terutama untuk sarana PLB yang sesuai dengan jenis kelainan anak dan jenjang pendidikan; 5) Masih

terdapat

kurang

meratanya

penyaluran

tenaga

kependidikan/guru di sekolah sesuai jurusannya; 6) Belum tersedianya lembaga atau pusat ketrampilan bagi anak luar biasa; 7) Belum tersedianya tenaga khusus yang menangani PLB; 8) Masih terdapatnya tenaga kependidikan PLS yang memiliki kemampuan yang kurang memadai/professional sesuai bidang tugas/fungsi yang diembannya;

62


9) Terbatasnya alokasi dana dari APBD dan APBN bagi penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan SMK menyebabkan sasaran program PLS dan SMK belum optimal; 10) Belum mantapnya kerjasama antara pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) khususnya kompetensi yang diperlukan; 11) Masih banyaknya SMK yang fasilitas pembelajaran (peralatan praktik) belum memadai / belum memenuhi standar minimal; 12) Tingginya biaya operasional pendidikan di SMK.

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1) Diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Meningkatnya jumlah anak usia sekolah dapat tertampung sesuai jenjang pendidikan. Seperti tertera pada indikator APK, APM dan APS; 3) Mulai meningkatnya adanya pemahaman dan kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pendidikan baik sekolah umum maupun kejuruan, termasuk pendidikan luar biasa; 4) Munculnya sekolah-sekolah swasta umum dan kejuruan, maupun perguruan agamis yang menunjang peningkatan angka partisipasi serta dioptimalkan sekolah terbuka; 5) Masih adanya kemampuan individual anak yang dapat dikembangkan serta adanya dukungan masyarakat sebagai wadah sosial untuk menampung anak yang memiliki kelainan; 6) Berkembangnya Pendidikan Luar Biasa yang di prakarsai oleh masyarakat dalam bentuk yayasan dan tersedianya Pendidikan alternatif seperti sekolah terpadu dan sebagainya; 7) Meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pengembangan PLB; 8) Tersedianya Perguruan Tinggi yang cukup banyak dan relatif bermutu di Kota Malang yang mampu menampung mahasiswa 63


dari

dalam

dan

luar

mengembangkan

IPTEK

Kota

Malang

termasuk

berpotensi

untuk

penelitian

untuk dan

pengembangan penyelenggaraan pendidikan TK-SD sampai dengan SMA/K dan PLS; 9) Banyaknya sentra-sentra industri yang merupakan asset dan potensi untuk penyerapan lulusan SMK; 10) Besarnya jumlah sasaran/garapan PLS yang belum terjangkau oleh layanan PLS; 11) Banyaknya potensi PLS yang belum digali/dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program-program PLS utamanya yang menyangkut penyediaan sarana/prasarana dan sumber belajar; 12) Potensi teknologi komunikasi sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan

untuk

memecahkan

permasalahan-

permasalahan pendidikan; 13) Semakin meningkatnya dukungan pemerintah pusat dan propinsi dalam pengembangan SMK. b. Tantangan/Ancaman (Threat) 1) Pemerintah

dipandang

masih

belum

memprioritaskan

pendidikan sebagai bagian terpenting dalam pembangunaan manusia seutuhnya; 2) Masih lemahnya penyediaan data dan informasi serta belum tuntas dan belum dinamisnya program pemetaan pendidikan (school mapping); 3) Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 4) Makin tingginya persaingan kualitas SDM antar wilayah dan antar negara di dunia; 5) Banyaknya

DUDI

yang

bangkrut

atau

pailit

sehingga

mempersempit lapangan kerja lulusan SMK; 6) Kurang aktifnya program standarisasi tenaga kependidikan serta kurang lancarnya proses peningkatan karier tenaga kependidikan; 64


7) Diberlakukannya pasar bebas yang menuntut kompetensi dan sertifikasi SDM; 8) Menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anaknya khususnya masyarakat lapisan bawah (kurang beruntung); 9) Sulitnya

menyadarkan

masyarakat

yang

relatif

masih

terbelakang akan arti pentingnya belajar serta rendahnya pengetahuan

dan

kemampuan

tutor

terhadap

metode

pendidikan khususnya metode pembelajaran orang dewasa; 10) Rendahnya kualitas lulusan SMK yang menghasilkan siswa kejuruan untuk memenuhi standar kerja serta lemahnya etos kerja,

disiplin

dan

kemampuan

berbahasa

Inggris

dan

matematika; 11) Menurunnya kesadaran anak/siswa akan nilai luhur warisan seni dan budaya, karena dapat mengakibatkan hilangnya jatidiri bangsa. 12) Dana penyelenggaraan pendidikan luar biasa masih kurang memadai. 13) Kurangnya pemahaman masyarakat dan penentu kebijakan tentang arti penting PLS. 14) Makin tingginya tuntutan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri di era global terhadap mutu lulusan pendidikan sekolah dan luar sekolah. 15) Tidak semua permasalahan pendidikan dapat ditangani dengan sistem konvensional (sekolah).

65


3. Identifikasi Penyebab Masalah No. 1.

Masalah

Penyebab Timbulnya Masalah

Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Struktur Organisasi belum mengPemerataan yang dimaksud diukur akomodasi kebutuhan riil dilapangan. dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio Terjadinya penurunan jumlah sasaran pendidikan, angka melanjutkan, dan didik di SM/MA tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD/MI, dilanjutkan SLTP/MTs dan pemerataannya yang paling rendah adalah pada jenjang Tingginya minat masyarakat di dalam SM/MA. dan luar kota Malang terhadap sekolah.Kualitas dan kuantitas Bila pemerataan dilihat menurut jender di sarana pembelajaran yang mendekati tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA, sesuai dengan standart pelayanan maka pada jenjang tersebut terlihat yang ditetapkan . perbedaan jender . Pada jenjang SLTP/MTs dan SD/MI jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan sedangkan Penyebaran tenaga kependidikan pada jenjang SM/MA jumlah siswa secara kualitas dan kuantitas belum perempuan lebih banyak. merata. Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti. Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya. Perhitungan data di Biro Pusat Statistik, masih menggunakan sistem Bila dilihat perbandingan antar jenjang, proyeksi, sehingga data penduduk maka masih terjadi ketimpangan antara usia sekolah belum valid. sekolah tingkat SD/MI dengan tingkat SLTP/MTs apalagi untuk tingkat SM/MA.Namun jika dilihat dari jumlah siswa yang ada maka siswa SD/MI dapat Masih rendahnya tingkat pelayanan tertampung di tingkat SLTP/MTs dengan sekolah di tingkat SM/MA karena menambah rombongan belajar dan ruang rendahnya jumlah sekolah di tingkat kelas di tingkat SLTP/MTs maupun di SM/MA. SM/MA. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang paling besar pada jenjang SM/MA yaitu 134,85.Diharapkan jika jumlah tingkat SM/MA ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang SD yaitu sebesar 149.Sedangkan yang paling rendah terdapat pada SM/MA yaitu sebesar 51.Dengan rendahnya nilai tingkat pelayanan sekolah pada SM/MA berarti tingkat pelayanan sekolah pada tingkat SM/MA belum merata.

66


2.

Peningkatan Mutu Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan Rata-rata input pada sekolah swasta berbagai indikator yaitu persentase lulusan dibawah rata-rata input sekolah negeri, rendahnya motivasi yayasan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus dan pendidikan untuk sekolah , angka lulusan, angka kelayakan guru penyelenggara kualitas lembaga mengajar, persentase kondisi ruang kelas, meningkatkan persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi pendidikan yang diselenggarakan dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SLTP dan SM ditambah dengan Alokasi Pembiayaan terbatas indikator kesesuaian guru mengajar menurut Beban kurikulum terlalu padat, kegiatan bidang studi. Siswa baru SD dan MI yang berasal dari ekstra kurikuler kurang maksimal. TK/RA/BA adalah sebesar 93,10%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 2,33 %. Sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SM + MA yaitu 0,56 % dan angka lulusan yang terendah pada tingkat SM yaitu 81,62. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tk. SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif pada angka mengulang, angka putus maupun angka kelulusan yang berarti mutunya perlu ditingkatkan. Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SLTP/MTs guru yang layak mengajar paling besar yaitu 96,33 % dan yang paling rendah pada tingkat SM + MA yaitu 87,40 %. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SLTP/MTs dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SM/MA. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu 5,28 % di tingkat SD/MI dan 19,03 % ditingkat SLTP/MTs serta 2,64 % ditingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga. Untuk SD/MI 88,58% dan SLTP/MTs yang belum memiliki 66,81 %, sedangkan SM/MA 34,35%. Ruang UKS untuk SD/MI dan SLTP/MTs yang sudah memiliki .Untuk SM/MA yang belum memiliki sebesar 12,19%. Laboratorium sudah dimiliki oleh beberapa SMP tetapi banyak yang belum standart ukuran maupun fasilitasnya sehingga masih perlu bantuan untuk pengadaan dan rehabilitasi. Untuk SMP/MTs ada yang belum memiliki laboratorium hanya 21,81%. Demikian juga ruang ketrampilan SM+MA hanya 31,79%. Ruang Bimbingan Penyuluhan untuk SM+MA yang belum memiliki yaitu 6,55%. Ruang serba guna untuk SM/MA yang belum memiliki yaitu 29,32%. Bengkel sudah dimiliki SMA/SMK/MA dan ruang praktik sebesar 95,56 % . Untuk angka partisipasi dari segi biaya maka pada tingkat SM/MA partisipasi orang tua adalah terbesar sedangkan partisipasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang paling besar adalah pada tk SD.

67


3.

Efisiensi Internal Efisiensi internal diukur dari jumlah Belum dijalankannya fungsi dan keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, peran Komite sekolah, Dewan mengulang, lama belajar, siswa terbuang, Pendidikan secara maksimal. tahun masukan perlulusan dan rasio keluaran / masukan. Berdasarkan jumlah keluaran ternyata yang paling tinggi adalah SMA/MA dan Ada perbedaan penafsiran dalam paling rendah adalah SM/MA. penetapan prioritas pembangunan Dari tahun siswa yang terbuang paling pendidikan antara Tim Penyu-sunan tinggi pada tk. SD/MI dan paling rendah Anggaran dengan Penyu-sunan pada tingkat SMA/MA. Program. Jumlah putus sekolah yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tk. SM/MI, sedangkan mengulang yang paling mendekati / rendah di tingkat SM/MA. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tk SD/MI memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu 6,14. Dalam kaitan dengan tahun siswa terbuang, ternyata yang terbesar pada tk. SD/MI dan terendah pada tingkat SMP/MTs. Bila dikaitkan dengan satuan biaya persekolah, maka pada tingkat SMP/MTs yang paling boros biayanya sedangkan yang paling tidak boros pada tk. SD/MI. Belum optimalnya peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan dalam memberikan kontribusi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan. Prioritas kegiatan yang direncanakan belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Hasil evaluasi, pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah belum di tindaklanjuti secara maksimal.

Berikut

ini

capaian

umum

tentang

penyelenggaraan

dan

pengeloaan pendidikan di Kota Malang antara lain : a. Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun melalui gerakan nasional oleh pemerintah dan masyarakat; b. Adanya peningkatan upaya tentang penyelengaraan administrasi yang semakin terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 68


c. Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU maupun APBN dana dekonsentrasi memungkinkan kegiatan Dinas Pendidikan dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana; d. Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan dan kebudayaan yang tersebar di Kota Malang; e. Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah; f. Ketersediaan SDM pada Dinas Pendidikan Kota Malang yang relatif cukup; g. Terprogram dan terlaksananya PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang berorientasi pada aspek life skill dan atau kecakapan hidup sebagai bekal bermasyarakat; h. Telah

melembaganya

program-program

PLS

yang

diprakarsai

masyarakat a.l Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kursus, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dll; i.

Terselenggaranya

pembelajaran

berbasis

kompetensi

dan

sertifikasi/uji kompetensi bagi siswa SMK sehingga dapat mendorong siswa memiliki kompetensi dan siap untuk bekerja; j.

Semakin meningkatnya animo masyarakat masuk ke SMK dan bertambahnya jumlah SMK di Kabupaten/Kota;

k. Diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup berdasarkan pendekatan broad based education serta MPMBS; l.

Diberlakukannya kurikulum 2004 dan KTSP;

m. Terencananya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pendidikan di masa depan. 3.3. Isu - isu Strategis Isu – isu strategis pendidikan berdasarkan tupoksi adalah program pendidikan yang urgent dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan berdasarkan pada kondisi obyektif yang mendesak untuk diatasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Isu strategis pendidikan di Kota Malang sebagai berikut. 69


1.

Peningkatan prestasi sekolah. a. Peningkatan Nilai UASBN. b. Peningkatan prestasi akademis dan non akademis.

2.

Peningkatan kualitas pembelajaran.

3.

Optimalisasi besaran sekolah.

4.

Pemenuhan kewajiban sekolah secara optimal.

5.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.

7.

Peningkatan kualitas sarana pembelajaran.

8.

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan

sekolah. 9.

Peningkatan Kualitas Pelayanan.

3.4. Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kunci keberhasilan kinerja yang diukur dalam Renstra Dinas Pendidikan sebagai berikut: 1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan No.

Sasaran

Kondisi dan Target

Indikator Kunci

1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan

a. APK Kelompok Bermain b. APK TK/RA c. APM SD/Paket A/MI d. APK SMP/Paket B/MTs e. APK SMA/SMK/Paket C/MA f. Prosentase Buta Aksara 15-44 tahun g. Prosentase Buta Aksara >44 tahun

2008 2009 2010 2011 7% 13, 2 % 17,4 % 21,6 170% 171% 150,2% 104% 113,53% 111,72% 115,35 119,49 132,61% 147,87% 150.42 152,67 136,47% 200,74% 195,32% 191,12%

2012 25,8 110% 123,5 155 190

2013 29,9 110% 125 158 190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Peningkatan Mutu, Daya Saing, dan Relevansi Pendidikan Kondisi dan Target

Indikator Kunci a. Rata-rata Nilai UASBN SD Bahasa Indonesia Matematika IPA b. Rata-rata Nilai UN SMP Bahasa Inonesia Bahasa Inggris Matematika IPA

2008 8.12 8.16 7.8 8.39

2009 8.14 8.18 7.82 8.41

2010 8.16 8.20 7.84 8.43

2011 8.18 8.22 7.86 8.45

2012 8.20 8.24 7.88 8.47

2013 8.22 8.26 8.00 8.50

7.38 7.15 6.42 7.32

7.40 7.20 6.45 7.40

7.42 7.25 6.60 7.42

7.45 7.30 6.70 7.45

7.48 7.40 6.85 7.48

7.5 7.5 7.00 7.5

70


Kondisi dan Target

Indikator Kunci 2008 c. Rata-rata Nilai UN SMA Jurusan IPA: Bahasa Indonesia 7.71 Bahasa Inggris 7.72 Matematika 7.12 Fisika 6.90 Kimia 8.45 Biologi 8.80 Jurusan IPS Bahasa Indonesia 7.53 Bahasa Inggris 7.56 Matematika 7.06 Ekonomi 7.98 Sosiologi 8.19 Geografi 5.94 Jurusan Bahasa Bahasa Indonesia 7.14 Bahasa Inggris 6.68 Matematika 7.87 Sastra 7.1 Antropologi 7.91 Bahasa Asing 9.01 d. Rata-rata Nilai UN SMK Bahasa Indonesia 7.31 Bahasa Inggris 7.43 Matematika 6.63 Produktif 8.52 e. Kualifikasi guru yang berpendidikan S1/D-IV 812 f. Pendidik yang memperoleh sertifikasi 411 profesi g. Rasio siswa terhadap buku pelajaran SMP 1:04 SMA/MA/SMK 1:03 h. Rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar SMP 1:04 SMA/MA/SMK 1:03 i. Jumlah sekolah yang berkeunggulan lokal, bertaraf nasional dan internasional. 1) Potensial SMP √ 2) SSN SMP 6 SMA (Sekolah Kategori Mandiri) 1 SMK: Program Keahlian Pemesinan 1 Program Keahlian Otomotif Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) j. Tersedianya sistem jaringan teknologi informasi dan komunisasi untuk mendukung pengembangan sistem, 3 metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT. k. Jumlah sekolah yang terakreditasi SD/MI 67 SMP/MTs 17 SMA/MA 12 SMK 9 l. Rasio jumlah murid SMK:SMA 45:55

2009

2010

2011

2012

2013

7.76 7.76 7.20 7.00 8.46 8.81

7.81 7.81 7.27 7.15 8.47 8.82

7.85 7.85 7.35 7.30 8.48 8.83

7.93 7.93 7.43 7.40 8.49 8.84

8.00 8.00 7.50 7.50 8.50 8.85

7.64 7.62 7.15 8.00 8.20 6.40

7.74 7.70 7.24 8.02 8.21 6.80

7.85 7.76 7.33 8.04 8.22 7.00

7.95 7.82 7.42 8.07 8.23 7.25

8 7.9 7.5 8.1 8.25 7.5

7.25 6.80 7.88 7.15 7.93 9.03

7.40 6.95 7.89 7.25 7.95 9.05

7.60 7.10 7.90 7.35 7.97 9.07

7.80 7.30 7.90 7.43 7.98 9.09

8.00 7.50 7.90 7,50 8.00 9.10

7.33 7.45 6.75 8.53 962

7.36 7.46 6.90 8.54 1012

7.40 7.47 7.15 8.55 1062

7.45 7.48 7.35 8.55 1112

7.50 7.50 7.50 8.55 1159

611

911

1311

1611

1900

1:05 1:04

1:06 1:05

1:07 1:07

1:08 1:08

1:1 1:1

1:05 1:04

1:06 1:05

1:07 1:07

1:08 1:08

1:1 1:1

√

√

√

√

√

7 5

9

10

11

12

2

2 3

1

2

5

7

9

11

13

68 75 40 16 50:50

299 106 52 33 55:45

295 108 49 37 60:40

297 123 51 38 60:40

305 122 61 38 60:40

71


Kondisi dan Target

Indikator Kunci 2008

2009

2010

2011

2012

2013

m. Persentase peserta pendidikan life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Kondisi dan Target

Indikator Kunci a. Jumlah sekolah yang mencapai sama atau di atas SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD SMP SMA SMK b. Jumlah sekolah yang mendapatkan block grant SD SMP SMA SMK c. Prosentase lembaga/ satuan pendidikan yang telah melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan.

2008 2009 2010 2011

2012

2013

1 6 1 1

4 8 1 1

8 9 2 2

12 12 6 3

16 13 8 4

20 14 8 5

67 16 12 7

67 17 12 7

67 18 12 8

67 18 12 8

67 18 12 8

67 18 12 9

50%

55%

60%

65%

70%

80%

72


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Visi : “Terwujudnya Insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing di era global”. Penjelasan Visi : a. Insan Kota Malang yang cerdas adalah insan

yang memiliki

kecerdasan secara komprehensif yakni cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis. Deskripsi tentang apa yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif, kompetitif dan bermartabat adalah sebagai berikut :

b. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, diharapkan dapat terwujud insan-insan yang cerdas, mulia dan berakhlakul karimah. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga pendidikan yang tertib, bersih, asri dan berbudaya serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap 73


perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan ikhlas dan bersih dari KKN. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang. DinasPendidikan Kota Malang dan lembaga-lembaga Pendidikan Kota Malang diharapkan selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus menonjolkan sebagai lembaga yang bersih dari KKN (clean governance), serta akan diberikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan strata sosial dan tingkat ekonomi bersangkutan dengan harapan kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya sehingga pendidikan bisa dirasakan semua elemen masyarakat secara merata. Pendidikan di Kota Malang akan berupaya agar terbentuk peserta didik yang berkarakter religius dan toleran sehingga peserta didik di lembaga pendidikan Kota memiliki sifat-sifat yang berakhlak mulia. Juga, dalam memberikan layanan pendidikan tidak membedakan RAS masyarakat, semuanya diberikan kesempatan menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan

masyarakat

dihargai

dan

dijadikan

sebagai

faktor

pendukung pembangunan pendidikan. 74


Pendidikan Kota Malang harus memiliki kualitas yang unggul. Melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, siswa dan lembaga pendidikan Kota Malang diharapkan mendapatkan capaian prestasi setingi-tingginya

baik

di

tingkat

regional,

nasional,

maupun

internasional sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Malang adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Sehingga, segala pembangunan di lingkungan Pendidikan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama yang selalu berorientasi pada Go green. c. Berdasarkan RPJPN Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Renstra Depdiknas Tahun 2005--2025. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam empat temapembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015)

terfokus

pada

penguatan

pelayanan;

tema

pembangunan III (2015--2020) terfokus pada daya saing regional dan tema pembangunan IV (2020--2025) terfokus pada daya saing internasional. Sehingga pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013 – 2018 disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025, tema pembangunan III yang terfokus pada daya saing regional. Adapun MISI Dinas Pendidikan Kota Malang : Untuk merealisasikan visi tersebut, misi Dinas Pendidikan Kota Malang dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat”.

75


Misi ini akan mendorong keberlangsungan pendidikan di Kota Malang menjadi lebih baik. Pendidikan masyarakat secara formal maupun nonformal menjadi prioritas dalam misi ini. Peningkatan kondisi masyarakat terdidik di Kota Malang dilakukan dengan cara peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan masyarakat. Model pendidikan non-formal yang dimiliki

oleh

sebagian

kelompok

masyarakat

akan

didukung

sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Malang. Pendidikan harus adil dengan tidak membedakan, strata, suku dan agama tertentu serta berkesetaraan gender, semuanya harus mendapatkan pendidikan yang baik, layak dan berkualitas. Kondisi ini bisa terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna mengembangkan pendidikan yang baik dan berkualitas di Kota Malang Melalui misi ini memberikan prioritas pendidikan yang berkualitas sehingga warga Kota Malang menjadi cerdas, dan terdidik. Pendidikan memang mahal tetapi biaya pendidikan harus murah dan terjangkau bagi masyrakat, bahkan GRATIS buat warga prasejahtera (wong cilik). Dalam misi ini, peserta didik dan lembaga sekolah (formal dan non formal) di berikan stimulant agar lebih berprestasi dengan diberikan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Lingkungan sekolah didorong untuk selalu menjaga kebersihan dan keasrihan sekolah sehingga proses belajar akan lebih aman, nyaman dan menyenangkan. Melalui misi ini pula, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan, sehingga dapat memicu iklim dan sistem pendidikan yang demokratis, bermutu guna, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berbudaya, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, kualitas layanan pendidikan akan tetap diberikan secara adil kepada masyarakat. Sehingga pendidikan bisa dirasakan 76


semua elemen masyarakat secara merata. Dinas Pendidikan Kota Malang dan lembaga-lembaga Pendidikan Kota Malang diharapkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus menonjolkan sebagai lembaga yang bersih dari KKN (clean governance), serta akan diberikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan strata sosial dan tingkat ekonomi bersangkutan. Dalam hal ini, dinas pendidikan harus menata manejemen sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku. Dengan peningkatan kualitas pendidikan yang baik dan dengan biaya yang terjangkau akan menghasilkan outcome yang dapat bersaing di era global sehingga diharapkan kehidupan warga Kota Malang lebih makmur. 4.2. Nilai-nilai Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang menyadari bahwa misi dan tujuan tersebut di atas dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai ideal yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan fokus prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan

hati

dan

pikiran

seluruh

pegawai

dalam

usaha

mewujudkan fokus prioritas Dinas Pendidikan Kota Malang. Selain visi dan misi, organisasi dengan kinerja yang tinggi sering kali juga merumuskan tata nilai organisasi yang akan membentuk karakter organisasi serta memberikan acuan untuk organisasi dan jajarannya. Dinas Pendidikan akan menyediakan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, daerah, dan

agama.

Dinas

Pendidikan

akan

melaksanakan

misinya

berdasarkan prinsip-prinsip tata pelayanan yang baik, dalam artian seluruh jajaran Dinas Pendidikan baik di tingkat kota, kecamatan, serta 77


kepala sekolah dan guru, akan menjalankan kewenangannya secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Daya tanggap terhadap kebutuhan sekolah akan menjadi panduan dalam perencanaan di tingkat Kota Malang. Akhirnya, Dinas Pendidikan akan mempromosikan bentuk organisasi yang ramping agar sebagian besar sumber daya keuangan berada di tingkat sekolah untuk kepentingan murid. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Malang telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values), serta nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stake holders) pendidikan, antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pegawai,donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik calon pegawai Dinas Pendidikan Kota Malang. Nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik

dalam manajemen

organisasi untuk

meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang. Dinas Pendidikan Kota Malang apabila mengacu pada Visi dan Misi-nya

serta Visi dan Misi Pemerintah

Daerah, maka memiliki Tata Nilai / Nilai-Nilai Organisasi sebagai berikut : Input Values

Process values

Nilai-nilai yang ditemukan dalam setiap pegawai Diknas Kota

Pegawai Dinas Kota

1. Amanah (Loyalitas & Dedikasi Tinggi) 2. Profesional 3. Bertanggung Jawab 4. Disiplin

Nilai-nilai yang diperhatikan dalam bekerja

Kepemimpinan dan Manajemen

Stake Holders Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para Stakeholder terhadap Diknas Kota

Pemerataan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu

1. Berwawasan Luas

1. Efektif dan efisian

2. Menjadi Teladan 3. Akuntabel 4. Koordinatif dan Sinergis

2. Produktif 3. Responsif 4. Aspiratif 78


5. Kreatif

5. Berbudaya

5. Demokratis

Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai dalam rangka mencapai keunggulan sebagai berikut. 1. Amanah

:

memiliki

integritas,

bersikap

jujur,

dan

mampu

mengemban kepercayaan. 2. Profesional

:

memiliki pengetahuan

dan

kemampuan

yang

memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. 3. Bertanggung jawab dan mandiri : memahami risiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain. 4. Disiplin : taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama 5. Kreatif : memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.

Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam

bekerja di Dinas Pendidikan Kota Malang dalam

rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yaitu sebagai berikut. 1. Berwawasan Luas : bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan. 2. Menjadi teladan : berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan halhal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain. 3. Akuntabel: bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim:

bekerja

bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Diknas.

79


5. Berbudaya : menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju peradaban yang lebih baik dan bermartabat. Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stake holders, yaitu sebagai berikut. 1. Efektif dan Efisien : melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan cepat dan tepat guna. 2. Produktif : memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. 3. Responsif :peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah. 4. Aspiratif: banyak memberikan gagasan dan solusi. 5. Demokratis:terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata. 4.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan tahun 2014--2018 adalah sebagai berikut : Misi I : Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Tujuan : Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitasdan terjangkau bagi masyarakat dengan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis; 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah; 4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

80


4.4. Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan

tujuan, dirancang secara

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Berikut ini adalah beberapa strategi Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rangka melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi Misi : a. Peningkatan kualitas pendidikan yang dilandasai dengan akhlak mulia; b. Peningkatan karakter siswa dan lembaga sekolah; c. Peningkatan prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis; d. Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat; e. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; f. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan; g. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah. h. PeningkatanMutu Managemen dan Pelayanan Pendidikan; i.

Tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

j.

Peningkatan SDM Aparatur.

4.5. Kebijakan Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: Kebijakan Tujuan Misi : a. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas peserta didik bidang akademik maupun non akademik; b. Mendorong agar peserta didik dan lembaga sekolah selalu inovatif dalam berkarya; 81


c. Memberikan fasilitas bagi guru untuk meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini; d. Menuntaskan program penyesuaian kompetensi kualifikasi guru minimal S1 pada semua jenjang pendidikan; e. Menuntaskan program sertifikasi bagi tenaga pendidik; f.

Memfasilitasi kegiatan yang dapat menunjang profesionalisme, penguasaan teknologi dan kualifikasi tenaga aparatur;

g. Meningkatkan

kesejahteraan

tenaga

pendidik

dan

non

lokal

yang

kependidikan terutama bagi GTT dan PTT; h. Mengimplementasikan

kurikulum

Nasional

dan

disesuaikan dengan ke khasan Kota Malang dan khusus untuk SMK di dorong untuk mengimplementasikan kurikulum Nasional dan lokal yang disesuiakan dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini; i.

Mengimplementasikan kurikulum yang mendorong siswa didik untuk belajar berwirausaha;

j.

Mendorong kepada semua elemen agar selalu bersikap sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku serta menerapkan wawasan kebangsaan;

k. Mendorong kepada lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidkan serta siswa agar selalu mengutamakan kebersihan dan menjaga lingkungan yang bersih dan asri; l.

Merangsang lembaga pendidikan terutama SMK untuk sebanyak mungkin menjalin kerjasama dengan industri terkait.

m. Memantapkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; n. Melaksanakan program wajib belajar 12 tahun; o. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA/MA/SMK; p. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7 – 15 tahun, yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal

82


maupun

pendidikan

terpadu/inklusif

bagi

anak-

anak

yang

berkebutuhan khusus; q. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini; r.

Menyediakan sarana gedung sekolah yang layak dan berwawasan lingkungan yang bersih dan asri;

s. Menyediakan fasilitas penunjang sekolah yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi; t.

Mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Teknologi Informasi;

u. Mendorong lembaga pendidikan untuk lebih mandiri dengan memperbanyak unit-unit usaha dan Jasa (UPJ) yang di kelola secara professional. v. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur non formal; w. Mendorong

partisipasi

masyarakat

untuk

meningkatkan

pendidikannya; x. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin; y.

Memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk mengurangi angka putus sekolah;

z.

Mendorong siswa dan lembaga sekolah untuk berprestasi.

aa. MeningkatkanMutu Managemen dan Pelayanan Pendidikan yang akuntabel; bb. Meningkatkan

Tata

kelola

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan; cc. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.

83


BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Strategi Dinas Pendidikan Kota Malang

disusun dengan mengacu

pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, programprogram pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan disusun untuk menyiasati keterbatasan

sumber

daya

tersebut

agar

pelaksanaan

program

pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) Pemerataan

dan perluasan akses

pendidikan dengan fokus keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan kepentingan nasional; (c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan dan (d) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Kebijakan

desentralisasi

pendidikan

menuntut

peningkatan

kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program 84


yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pendidikan itu merupakan bagian dari strategi implementasi Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang. Renstra 20132018 yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Malang harus dijabarkan oleh setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan (Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Tenaga Pendidikan dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah) menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Renstra unit utama memuat perencanaan program yang akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk dapat mencapai target 7 program RPJM pada tahun 2014 karena target-target tahunan unit utama pada dasarnya merupakan penjabaran dari target lima tahun Renstra. Strategi tersebut disusun dengan memperhitungkan proyeksi (a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). A. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD 1.

Tujuan RPJMD a. Meningkatkan mutu pendidikan b. Memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan

2.

Sasaran RPJMD Sasaran RPJMD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan : a. Meningkatnya mutu tenaga kependidikan Indikator kinerja :  Rasio guru / murid  Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik b. Meningkatnya mutu peserta didik Indikator Kinerja :  Angka Lulusan  Angka Melanjutkan c. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Indikator Kinerja :  Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 85


Sasaran

RPJMD

dalam

rangka

memeratakan

kesempatan

memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut : a. Pemerataan Akses Pendidikan Indikator kinerja :  Angka Partisipasi Kasar  Angka Partisipasi Murni  Angka Putus Sekolah  APK Pendidikan Usia Dini ( PAUD )  Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs b. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Indikator kinerja :  Angka melek huruf 3.

Tujuan SKPD a. Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas, murah dan terjangkau bagi masyarakat.

4.

Sasaran SKPD Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis; Indikator :  Angka Lulusan;  Angka Partisipasi Murni;  Angka Partisipasi Kasar;  Angka Putus Sekolah;  Angka Melanjutkan;  Persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik;  Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs.

86


Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator :  Rasio guru / murid per kelas;  Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah; Indikator :  APK PAUD;  Angka Melek Huruf

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan; Indikator : 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif B.1. Rencana Program dan Kegiatan : Serangkaian program pembangunan pendidikan di Kota Malang dilandasi tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota

Malang,

maka

disusun

program-program

pengembangan

pendidikan berdasarkan jenis dan tingkatan satuan pendidikan.

87


a. Program : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Perluasan akses PAUD baik jalur formal maupun non formal, dengan kegiatan pokok strategis : 1) Peningkatan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD; 2) Peningkatan jumlah lembaga PAUD nonformal : TK, KB, TPA dan SPS (Satuan PAUD Sejenis); 3) Pendanaan biaya operasional, bantuan/subsidi untuk PAUD; 4) Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD; 5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD (terkait dengan konsep the golden age);

b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan RKB SD; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas SD; 3) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 4) Pemberian bantuan sarana prasarana; 5) Pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru dan siswa; 6) Pemberian bantuan siswa prestasi dan guru prestasi. 7) Peningkatan kualifikasi dan Kompetensi Guru SD; 8) c. Program : Pendidikan Dasar Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP) Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan RKB SMP; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP; 3) Pemberian

blockgrant

bagi

SMP

Standar

Nasional

dan

Internasional; 4) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 5) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan ijin operasional bagi pendirian SMP swasta; 88


6) Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah; 7) Pemberian

bantuan

untuk

peningkatan

mutu

pendidikan

pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi. 8) Peningkatan Kompetensi guru SMP;

d. Program : Pendidikan Menengah di SMA Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan RKB SMA; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMA; 3) Pemberian blockgrant bagi SMA Standar Nasional bertaraf Internasional; 4) Perluasan pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM); 5) Pemberian bantuan siswa berprestasi; 6) Pendirian program studi berbasis keunggulan lokal; 7) Pendirian Program Studi/kelas Interpreneur; 8) Pendirian Unit Produksi dan Jasa; 9) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan ijin operasional bagi pendirian SMA swasta; 10) Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah; 11) Pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi. 12) Peningkatan Kompetensi guru SMA;

e. Program : Pendidikan Menegah di SMK Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan RKB SMK; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas SMK; 3) Bantuan/subsidi bagi SMK swasta; 4) Mengembangkan SMK terutama yang berbasis keunggulan lokal; 5) Bantuan pendirian bengkel kerja dan ruang pamer (showroom) hasil produksi; 6) Perluasan pemberian BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin);

89


7) Pengembangan SMK berstandar nasional dan berstandar internasional 8) Penambahan program keahlian atau SMK berbasis keunggulan lokal; 9) Pendirian Unit Produksi dan Jasa; 10) Pendirian Program Studi/kelas Interpreneur; 11) Pendirian Tempat Uji Kompetensi; 12) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan ijin operasional bagi pendirian SMK swasta; 13) Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah; 14) Pemberian bantuan magang industri untuk guru; 15) Pemberian bantuan siswa berprestasi dan guru berprestasi; 16) Pembangunan USB SMK; 17) Pengembangan SMK berstandar nasional dan berstandar internasional; 18) Pembinaan, pemberian rekomendasi, dan ijin operasional bagi pendirian SMK swasta; 19) Peningkatan Kompetensi guru SMK.

f.

Program : Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan Khusus) Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan RKB SLB; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas SLB; 3) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta; 4) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM); 5) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya bahwa anak yang perlu mendapatkan perlakuan khusus pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang; 6) Melengkapi fasilitas bagi penyelenggaraan Sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus; 7) Penambahan sekolah inklusif di SD, SMP, SMA; 90


8) Peningkatan bantuan biaya operasional sekolah inklusif; 9) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta.

g. Program : Pendidikan Non Formal Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pembangunan

ruang

kelas

untuk

Sanggar

Belajar

dan

sejenisnya; 2) Rehabilitasi Ruang Kelas Sanggar Belajar, Rumah Singgah dan sejenisnya; 3) Pengangkatan tutor yang berkompetensi memadai; 4) Bantuan biaya peralatan seni sanggar anak jalanan; 5) Bantuan dana penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C; 6) Mengaktifkan

taman

Bacaan

Masyarakat

(TBM)

secara

maksimal untuk mencegah terjadinya Buta Aksara Kembali; 7) Penanganan/pendampingan anjal (anak jalanan) lebih intensif dengan mengembalikan mereka ke sekolah sesuai tingkat pendidikan yang telah diperoleh/dijalani semula;

h. Program Pengembangan Poltekom 1) Pendirian Unit Produksi dan Jasa; 2) Pendirian Program Studi/kelas Interpreneur; 3) Pendirian Tempat Uji Kompetensi; 2. Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, maka disusun program-program pengembangan pendidikan berdasarkan jenis dan tingkatan satuan pendidikan. a. Program : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik/guru PAUD; 2) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian;

91


3) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi PAUD; 4) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain dan alat pendidikan; 5) Bantuan pendampingan akreditasi bagi PAUD; 6) Sertifikasi dan uji kompetensi pendidik PAUD; 7) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur 4) Lomba pendidik/guru PAUD berprestasi; 5) Lomba pengelola lembaga PAUD berprestasi; 6) Lomba lembaga PAUD berprestasi; 8) Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa PAUD; b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD) Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013; 2) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 3) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SD; 4) Membangun

laboratorium

komputer

bagi

SD

dan

atau

melengkapi sarana laboratorium sains; 5) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan; 6) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SD ; 7) Pengembangan SD inti sebagai SD asuh bagi SD plasma; 8) Perintisan SD Model; 9) Pengembangan muatan lokal bahasa jawa dan bahasa inggris; 10) Pemberian beasiswa bagi siswa SD berprestasi; 11) Pemilihan siswa SD teladan/berprestasi; 12) Pembinaan Olah Raga SD; 13) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SD/MI baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; 14) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI.

92


c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP) 1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013; 2) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 3) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMP; 4) Bantuan Pembelian buku ajar standar; 5) Membangun laboratorium komputer bagi SMP dan atau melengkapi

sarana

laboratorium

sains

serta

laboratorium

bahasa; 6) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain, dan alat pendidikan; 7) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMP; 8) Perintisan SMP bertaraf internasional dimulai dari penerapan bilingual; 9) Pengembangan muatan lokal bahasa jawa di SMP; 10) Pemberian beasiswa bagi siswa SMP berprestasi; 11) Pemilihan siswa SMP teladan; 12) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SMP baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; 13) Lomba kreativitas bagi siswa SMP; 14) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lain-lain) bagi guru; 15) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMP; 16) Lomba kreativitas bagi guru SMP; 17) Pemilihan

guru

SMP

teladan

tingkat

Kota

Malang

dan

pengirimannya dalam lomba tingkat provinsi; 18) Seleksi dan Pembinaan POPDA untuk persiapan POPDA tingkat Propinsi; 19) Seleksi dan Pembinaan PON Remaja; 20) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMP; 93


21) Penyusunan Teacher Identification Number (TIN) dan NUPTK (Nomor Unik Pokok Tenaga Kependidikan) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi; 22) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes; 23) Diklat penggunaan ICT (termasuk e-learning) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah; 24) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah; 25) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; 26) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan; 27) Pelaksanaan

UAN

silang

penuh

baik

lokasi

maupun

pengawasan; 28) Monitoring dan evaluasi serta supevisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMP; d. Program: Pendidikan Menengah di SMA 1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013; 2) Pengembangan

dan

pelaksanaan

Kurikulum

interpreneur/

Wirausaha; 3) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 4) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMA; 5) Bantuan Pembelian buku ajar standar; 6) Membangun laboratorium komputer bagi SMA dan atau melengkapi

sarana

laboratorium

sains

serta

laboratorium

bahasa; 7) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain, dan alat pendidikan; 8) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMA; 9) Pengembangan Unit Produksi dan Jasa dalam rangka menjadi sekolah yang mandiri; 10) Pengembangan SMA nasional berstandar internasional 11) Pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi; 94


12) Pemilihan siswa SMA teladan; 13) Seleksi dan Pembinaan POPDA untuk persiapan POPDA tingkat Propinsi; 14) Seleksi dan Pembinaan PON Remaja; 15) Olympiade sains, matematika, lomba English conversation, bagi siswa SMA baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; 16) Lomba kreativitas bagi siswa SMA; 17) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lain-lain) bagi guru; 18) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMA; 19) Lomba kreativitas bagi guru SMA; 20) Pemilihan guru SMA teladan tingkat Kecamatan, Kota Malang dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi intensif; 21) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMA; 22) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes; 23) Diklat penggunaan ICT (termasuk e-learning) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah; 24) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah; 25) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; 26) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di tingkat SMP; 27) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan; 28) Pelaksanaan

UAN

silang

penuh

baik

lokasi

maupun

pengawasan; 29) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMA; e. Program Pendidikan Menengah di SMK 1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013; 2) Pengembangan dan sinkronisasi kurikulum implementatif dengan industri terkait; 95


3) Pengembangan

dan

pelaksanaan

Kurikulum

interpreneur/

Wirausaha; 4) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 5) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMK; 6) Bantuan Pembelian buku ajar standar; 7) Membangun laboratorium komputer bagi SMK dan atau melengkapi sarana laboratorium bahasa, bengkel kerja dan showroom; 8) Bantuan Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi siswa dan guru; 9) Bantuan untuk menjalin kerja sama dengan industri lokal, regional maupun internasional; 10) Bantuan magang industri untuk guru; 11) Bantuan Uji Kompetensi sebagai Asesor dalam rangka SMK menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi); 12) Bantuan pengembangan Teaching Factory; 13) Bantuan pengembangan sarana prasarana pendidikan; 14) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMK; 15) Pengembangan Unit Produksi dan Jasa dalam rangka menjadi sekolah yang mandiri; 16) Pengembangan

SMK

berstandar

nasional

dan

standar

internasional; 17) Pemberian beasiswa bagi siswa SMK berprestasi, miskin, dan yang masuk pada program keahlian khusus; 18) Pemilihan siswa SMK berprestasi melalui lomba kompetensi siswa; 19) Lomba Kompetensi Siswa ( skill olympic) bagi siswa SMK baik di tingkat lokal, regional, nasional dan ASEAN; 20) Lomba kreativitas bagi siswa SMK; 21) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lain-lain) bagi guru; 22) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMK; 96


23) Lomba kreativitas bagi guru SMK; 24) Pemilihan guru SMK teladan tingkat Kecamatan, Kota Malang dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi intensif; 25) Seleksi dan Pembinaan POPDA Tingkat SMK untuk persiapan POPDA tingkat Propinsi; 26) Seleksi dan Pembinaan PON Remaja; 27) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMK; 28) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes; 29) Diklat penggunaan ICT (termasuk e-learning) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah; 30) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah; 31) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; 32) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di SMK; 33) Revitalisasi peralatan praktik; 34) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan; 35) Pelaksanaan

UAN

silang

penuh

baik

lokasi

maupun

pengawasan; 36) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMK; f.

Program: Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan Khusus) 1) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum 2013; 2) Pengembangan

dan

pelaksanaan

Kurikulum

interpreneur/

Wirausaha; 3) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 4) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SLB; 5) Bantuan Pembelian buku ajar standar; 6) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan; 7) Pemberian beasiswa bagi siswa SLB berprestasi; 97


8) Lomba kreativitas bagi siswa SLB; 9) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK dan lain-lain) bagi guru; 10) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SLB; 11) Lomba kreativitas bagi guru SLB; 12) Pemilihan

guru

SLB

teladan

tingkat

Kota

Malang

dan

pengirimannya dalam lomba tingkat prpvinsi; 13) Mengikuti Porseni tingkat SLB tingkat Propinsi; 14) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SLB; 15) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan; 16) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SLB; 17) Diklat penggunaan ICT (termasuk e-learning) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah; 18) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah; 19) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; g. Program : Pendidikan Non Formal 1) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian; 2) Bantuan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan penambahan koleksinya; 3) Bantuan pembelian buku ajar standar; 4) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan; 5) Bantuan pendampingan dalam penyusunan modul tematik dan bahan ajar; 6) Pemilihan tutor teladan tingkat kecamatan, Kota Malang dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional; 7) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini; 8) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; 98


9) Pemilihan tutor teladan Kota Malang dan pengirimannya dalam lomba tingkat provinsi; 10) Peningkatan pemberian insentif bagi tutor sekolah; 11) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur; h. Program Pengembangan Politeknik 1) Peningkatan sarana prasarana Poltekom; 2) Peningkatan Akademis Mahasiswa; 3) Pengembangan dan sinkronisasi kurikulum implementatif dengan industri terkait; 4) Pengembangan

dan

pelaksanaan

Kurikulum

interpreneur/

Wirausaha; 5) Seleksi dan Pembinaan BKM (Badan Kreatifitas Mahasiswa) Tingkat Jawa Timur untuk persiapan tingkat Nasional; 6) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi Dosen; 7) Fasilitasi untuk menjalin kerja sama dengan industry, institusi pendidikan localregional maupun internasional serta; 8) Bantuan magang industri untuk dosen; 9) Bantuan Uji Kompetensi sebagai Asesor dalam rangka menjadi TUK (Tempat Uji Kompetensi); 10) Bantuan pengembangan Teaching Factory; 11) Pengembangan Unit Produksi dan Jasa dalam rangka menjadi sekolah yang mandiri; 12) Managemen Program.

3. Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Dalam rangka tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, maka disusun program-program pengembangan pendidikan berdasarkan jenis dan tingkatan satuan pendidikan. a. Program : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kegiatan pokok strategis yang direncanakan : 1) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 2) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 99


3) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PAUD; 4) Sosialisasi tentang pentingnya peranan PAUD; b. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD) 1) Pembinaan administrasi kinerja SD; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 4) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 5) Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah 6) Penataan dan Penguatan Pusat Sumber Inklusif 7) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SD; 8) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas. c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SMP) 1) Pembinaan administrasi kinerja SMP; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara selektif berdasar data akurat; 4) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 5) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMP; 6) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas. d. Program : Pendidikan Menengah di SMA 1) Pembinaan administrasi kinerja SMA; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu) secara selektif berdasar data akurat; 4) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 5) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMA; 6) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.

100


e. Program : Pendidikan Menengah di SMK 1) Pembinaan administrasi kinerja SMK; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu) secara selektif berdasar data akurat; 4) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 5) Workshop supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMK; 6) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas. f.

Program : Program Pendidikan Luar Biasa (Anak Berkebutuhan Khusus) 1) Pembinaan administrasi kinerja SLB; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan; 4) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SLB; 5) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.

g. Program : Pendidikan Non Formal (PLS) 1) Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan administrasi kinerja PLS; 2) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi; 3) Diklat MBS bagi Direktur dan Yayasan; 4) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PLS. h. Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan 1) Pemutahiran Data Pokok Pendidikan; 2) Penyusunan SOP tatakelola pelayanan masyarakat. 3) Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan. 4) Pembinaan dewan pendidikan. 5) Pembinaan komite sekolah. 6) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

101


Secara lengkap dan kegiatan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan B.3. Pendanaan Indikatif Sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Malang adalah dibiayai dari dana APBD dan APBN. Dan mengingat terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah, maka pembiayaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Untuk biaya kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2013-2018 sebagaimana terlampir.

102


BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang disusun untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat dan tugas instansi Kepada Walikota sebagai pemberi mandat.Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang adalah sebagai wujud salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan sebagai media perencanaan yang berisi informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang yang disusun secara periodik. Hal ini juga sebagai kontrak sosial bagi Dinas Pendidikan Kota Malang dalam

mengemban

kewenangannnya

sebagai

pelaksana

kebijakan

pendidikan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diamanahkan. Dengan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2013 s/d Tahun 2018 adalah sebagai sarana pencapaian tujuan agar dapat optimal. Berbagai isu dan permasalahan (1) kemiskinan, (2) pengangguran, (3) percepatan perkembangan ekonomi dan pemerataannya, (4) lingkungan hidup, (5) stabilitas sosial politik, dan (6) pembiayaan pembangunan, dapat diatasi melalui penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis. Sejalan dengan pentingnya peran perencanaan pembangunan pendidikan yang terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan

jangka

panjang,

perencanaan

jangka

menengah

dan

perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah sangat diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 tahun ke depan, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan pendidikan sangat diperlukan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada lima tahun yang akan datang.

103


Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran stakeholder secara lebih luas. Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2013 s/d tahun 2018 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang bisa tercapai secara optimal. Demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang maka kritik dan saran sangat kami harapkan.

104


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG VISI Misi 1 Tujuan 1

: TerwujudnyaInsan Kota Malang yang Cerdas. Bermartabat dan mampu bersaing di era global : Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat : Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

SASARAN 1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Angka Lulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

2. Angka partisipasi murni - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK 3. Angka partisipasi kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK 4. Angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK

Data Individu Sekolah, Dapodik

x 100%



x 100%





FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN

Jumlah siswa lulus x 100% Jumlah siswa mengikuti ujian nasional

Jumlah siswa usia sekolah Jumlah penduduk usia sekolah

Jumlah siswa Jumlah penduduk usia sekolah

Jumlah siswa putus sekolah x 100% Jumlah siswa

105


SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5. Angka melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 6. Persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MA/SMK 7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs


Jumlah siswa baru yang diterima x 100% Jumlah lulusan pd jenjang sebelumnya

Jum ruang kls dg kondisi bangunan baik x100% Jumlah seluruh kelas

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA





Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra Bidang SD & PKLK dan sejahtera yang sekolah sampai dengan Bidang SMP, SMA & SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia SMK sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%

Data penerima BOSDA

Penjelasan : - Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan

106


SASARAN 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

INDIKATOR KINERJA UTAMA


1. Rasio guru / murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Jumlah Guru per kelas Jumlah Murid

2. Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah

1. APK PAUD

4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%

Jumlah peserta PAUD Jumlah anak usia 0 – 6 tahun

x100%

2. Angka Melek Huruf

PENANGGUNG JAWAB Bidang SD & PKLK ; Bidang SMP, SMA & SMK ; Bidang Fungsional Kependidikan


Bidang Fungsional Kependidikan


Bidang PNFI

Data Individu Sekolah, Dapodik BPS, Data KF

Bidang PNFI 100 % - (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑎𝑟𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 15−45 𝑇ℎ𝑛) 𝑥 100%

Nilai SKM

SUMBER DATA

Semua Bidang dan Sekretariat

Nilai SKM

107


RENCANA STRATEGIK Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2014 s/d 2018 VISI

: Terwujudnya Insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing di era global

Misi 1

: Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan Kota Malang Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran

Uraian

Indikator

1

Rumus

2

1. Meningkatnya 1. Angka Lulusan prestasi siswa dan - SD/MI lembaga sekolah bidang akademis - SMP/MTs maupun non akademis - SMA/MA/SMK

3

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

2014

2015

2016

2017

4

5

6

7

8

Program

2018

Strategi Kebijakan

9

10

11

99.21 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 1. Peningkatan kualitas pendidikan yang 99.63 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % dilandasai 99.08 % 99.08 % 99.31 % 99.54 % 99.77 % 100.00 % dengan akhlak mulia;

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

88.92 %

88.92 %

88.95 %

88.97 %

88.99 %

- SMP/MTs

67.07 %

68.01 %

69.00 %

70.00 %

71.00 %

Program Pendidikan Menengah

- SMA/MA/SMK

58.76 %

60.76 %

62.76 %

64.76 %

66.76 %

99,63%

99,63%

99,63%

99,63%

99,63%

92,71% 80,66%

93,01% 84,66%

93,71% 88,66%

94,01% 92,66%

94,71% 96,66%

𝐴𝐿 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

2. Angka Partisipasi Murni - SD/MI

𝐴𝑃𝑀 =

3. Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

𝐴𝑃𝐾 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

89.03 % 2. Peningkatan karakter siswa 72.00 % dan lembaga sekolah; 68.76 % 99,63% 3. Peningkatan prestasi siswa 95,01% dan lembaga 100,00% sekolah bidang akademis maupun non akademis;

108


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran

Uraian

Indikator

1

Rumus

2

3

4. Angka Putus Sekolah - SD/MI

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑠 𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑘 𝑙𝑎ℎ 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑠 𝑎

- SMP/MTs - SMA/MA/SMK 5. Angka Melanjutkan - Dari SD/MI ke SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 6. Persentase ruang kelas dengan kondisi bangunan baik - SD/MI

𝐴𝑀 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑢 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

%

- SMP/MTS - SMA/MA/SMK 7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

2015

2016

2017

2018

Strategi Kebijakan

Program

2014

4

5

6

7

8

9

10

11

0.00 % 4. Peningkatan kualitas 0.00 % pendidikan yang 0.63 % terjangkau bagi masyarakat;

0.05 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.19 % 0.72 %

0.00 % 0.72 %

0.00 % 0.70 %

0.00 % 0.68 %

0.00 % 0.65 %

93.33 % 99.88 %

93.84 % 99.9 %

94.34 % 99.92 %

94.84 % 99.94 %

95.34 % 99.96 %

95.84 % 99.98 %

60.69 %

60.69 %

61.94 %

63.19 %

64.44 %

65.69 %

69.11 %

69.11 %

76.96 %

78.31 %

79.65 %

81.00 %

56.36 %

56.36 %

57.61 %

58.86 %

60.11 %

61.36 %

Jumlah anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga prasejahtera dikali 100%

16,00 %

16,00 %

16,00 %

16,00 %

16,00 %

16,00 %

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐺𝑢𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑢𝑟𝑖𝑑)

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1 : 2 : 30 1 : 2 : 30 1 : 2 : 30

1. Rasio guru / murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK 2. Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

3. Meningkatnya 1. APK PAUD Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar 2. Angka Melek Huruf sekolah

Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru X 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝐴𝑈 𝑥 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑇ℎ𝑛 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑠𝑎𝑟𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 1

𝑇ℎ𝑛

𝑥 100%

Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

70.31 %

70.31 %

71.56 %

72.81 %

74.06 %

75.31 %

62.01 %

64.01 %

75.00 %

80.00 %

85.00 %

90.00 %

6. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan;

99,71 %

99,88 %

99,9 %

99,92 %

99,94 %

99,95 %

Program 7. Peningkatan Pendidikan Luar Pendidikan Non Formal Sekolah.

109


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran

Uraian 1 4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Indikator 2 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target Tahun

Kondisi Awal 2013

2015

2016

2017

2018

Strategi Kebijakan

Program

2014

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nilai SKM

75.00%

76%

77%

78%

79%

80%

Rumus

8. Peningkatan Program kualitas layanan Administrasi pendidikan Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

110


Tabel : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan MISI 1 : Mewujudkan Pendidikan Kota Malang yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Masyarakat Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target

1 1 01 1 01 1.01.01 01

Urusan Wajib Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 1.01.01 01 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

01 1.01.01 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.

01 1.01.01 01 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

01 1.01.01 01 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

01 1.01.01 01 11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

01 1.01.01 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

01 1.01.01 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

01 1.01.01 01 17

Penyediaan Makanan Dan Minuman

01 1.01.01 01 18

Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp

Tahun 2015 Target

2.412.339.000 Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Dinas Pendidikan Terpenuhinya kebutuhan telephone, air dan listrik Dinas Pendidikan Peningkatan kinerja dan tertib administrasi keuangan Peningkatan kebersihan kantor di lingkup Dinas Pendidikan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan Tercukupinya kebutuhan listrik/ penerangan bangunan kantor dengan pengadaan komponen listrik Tersedianya bahan bacaan (koran, majalah) di lingkup Dinas Pendidikan Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu di lingkup Dinas Pendidikan Peningkatan kinerja Dinas Pendidikan melalui rapat koordinasi dan konsultasi

100%

100%

914.974.000

Tahun 2016 Rp

Target

4.125.856.500 100%

1.464.135.000

Rp

Tahun 2017 Target

4.538.442.150 100%

1.610.548.500

Rp

Tahun 2018 Target

4.992.286.365 100%

1.771.603.350

Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target

5.491.515.002 100%

1.948.763.685

Rp

21.560.439.017 Dinas Pendidikan 100%

7.710.024.535

459.365.000

505.301.500

555.831.650

611.414.815

672.556.297

2.804.469.262

200.000.000

100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

664.100.000

175.000.000

283.000.000

311.300.000

342.430.000

376.673.000

1.488.403.000

160.000.000

176.000.000

193.600.000

212.960.000

234.256.000

976.816.000

125.000.000

337.500.000

371.250.000

408.375.000

449.212.500

1.691.337.500

22.000.000

44.000.000

48.400.000

53.240.000

58.564.000

226.204.000

96.000.000

520.320.000

572.352.000

629.587.200

692.545.920

2.510.805.120

210.000.000

545.600.000

600.160.000

660.176.000

726.193.600

2.742.129.600

111


SKPD Penanggung Jawab

Kode



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tahun 2014 Target

01 1.01.01 01 19

Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

01 1.01.01 01 20

Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang Dan Jasa

1 01 1.01.01 02

Tersedianya jasa keamanan kantor sehingga kantor menjadi lebih aman Tercukupinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa ( monitoring dan honor )

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp

Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

464.100.000

50.000.000

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

282.050.000

1.380.000.000

4.578.916.320

5.036.807.952

5.540.488.747

6.094.537.622

01 1.01.01 02 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

01 1.01.01 02 33

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

01 1.01.01 02 48

Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

01 1.01.01 02 71

Pemeliharaan Sarana Kantor.

01 1.01.01 02 72

Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa Rehabilitasi Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Malang

300.000.000

350.000.000

385.000.000

423.500.000

465.850.000

1.924.350.000

200.000.000

200.000.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

1.128.200.000

Pengadaan Kendaraan Kantor Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

0 0

38.000.000 850.000.000

41.800.000 935.000.000

45.980.000 1.028.500.000

50.578.000 1.131.350.000

176.358.000 3.944.850.000

280.000.000

100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

1 01 1.01.01 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

pengawas TK/SD : skn:3 blim:3 low:3 ked:2 klo:4 pengawas SMP/SMA : 15 pengawas SMK : 6)

Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru atau sejenisnya

5409

5409

95%

500.000.000

100%

550.000.000

100%

605.000.000

100%

665.500.000

22.630.750.641 Dinas Pendidikan

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

01 1.01.01 02 05 01 1.01.01 02 …

85%

100%

2.320.500.000

370.000.000

2.022.477.900

2.224.725.690

2.447.198.259

2.691.918.085

9.756.319.934

350.000.000

458.338.420

504.172.262

554.589.488

610.048.437

2.477.148.607

150.000.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

846.150.000

10.000.000

5557

10.100.000

5705

11.110.000

5852

12.221.000

6000

13.443.100

6000

56.874.100

744.100.000 Dinas Pendidikan

112



Rp

0

01 1.01.01 02 03

01 1.01.01 02 87

Prosentase kehadiran 75%(320/((36x pengawas ke satuan (425/36))x pendidikan Intensitas 100% kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan

Tahun 2015

Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 06 64

1 01 1.01.01 15 01 1.01.01 15 18

Penyusunan Database Sertifikasi dan Gaji

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa

01 1.01.01 15 19 01 1.01.01 15 68 01 1.01.01 15 69

Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Gedung TK Peningkatan sarana dan prasarana PAUD

01 1.01.01 15 72 01 1.01.01 15 73 01 1.01.01 15 74

Gebyar Siswa PAUD Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

01 1.01.01 15 77 01 1.01.01 15 79 01 1.01.01 15 80 01 1.01.01 15 81 01 1.01.01 15 …

1 01 1.01.01 16

01 1.01.01 16 63

Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS) Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah (RKAS)

Rp

Target

551 sekolah

100%

551 sekolah

100%

280.000.000

100%

2 ( 2 lembaga PAUD setiap RW)

2

100.000.000

2

Jumlah peserta PAUD Persentase peserta PAUD/ anak usia PAUD

19.132 37,89%

19.132 37,89%

150.000.000 375.000.000 0

19.182 39,14%

Persentase Satuan 100% (318 pendidikan sekolah menyelenggarakan seluruhnya proses pembelajaran melaksananak selama 34 minggu per an 18 jam per tahun dengan minggu) kegiatan tatap muka:

100%

Tahun 2016 Rp

100.000.000

100%

1.080.000.000 Jumlah lembaga PAUD setiap RW

Hari Anak Nasional (PAUD) Pendampingan Kurikulum 2013 Sistem Informasi Manajemen PAUDNI Bantuan Operasional Sekolah TKLB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD)

Tahun 2015

Target 100%

Rp 110.000.000

100%

3.586.600.000 500.000.000

Tahun 2017 Target 100%

100%

2.920.260.000 2

200.000.000 2.000.000.000 19.232 0 40,39%

Rp 121.000.000

200.000.000

Tahun 2018 Target 100%

100%

3.212.286.000 3

220.000.000 1.000.000.000 19.282 500.000.000 41,64%

Rp 133.100.000

220.000.000


242.000.000 1.100.000.000 19.332 550.000.000 42,89%

242.000.000

Rp

100%

744.100.000

100%

0

3.533.514.600 3

3

266.200.000 1.210.000.000 19.332 605.000.000 42,89%

14.332.660.600 Dinas Pendidikan 1.262.000.000

1.078.200.000 5.685.000.000 1.655.000.000

180.000.000 250.000.000 10.000.000

180.000.000 250.000.000 0

198.000.000 275.000.000 25.000.000

217.800.000 302.500.000 27.500.000

239.580.000 332.750.000 30.250.000

1.015.380.000 1.410.250.000 92.750.000

15.000.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

19.965.000

84.615.000

0

160.000.000 100.000.000 100.000.000

176.000.000 110.000.000 110.000.000

193.600.000 121.000.000 121.000.000

212.960.000 133.100.000 133.100.000

742.560.000 464.100.000 464.100.000

0

81.600.000

89.760.000

98.736.000

108.609.600

378.705.600

126.777.114.200

118.222.377.900

129.940.802.788

142.934.883.067

157.228.371.373

32.459.430.000

100%

32.459.430.000

100%

32.459.430.000

100%

35.705.373.000

100%

39.275.910.300

0 675.103.549.328 Dinas Pendidikan 100%

172.359.573.300

113



Kode





Tahun 2015

Rp

Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

01 1.01.01 16 109 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung SD

a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;

100% (318 sekolah seluruhnya melaksananak an 18 jam per minggu)

100%

0

100%

2.545.516.400

100%

2.800.068.040

100%

3.080.074.844

100%

3.388.082.328

100%

11.813.741.612

01 1.01.01 16 131 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI.

b) Kelas III : 24 jam per minggu;


100%

600.000.000

100%

600.000.000

100%

660.000.000

100%

726.000.000

100%

798.600.000

100%

3.384.600.000

01 1.01.01 16 139 Bantuan Sarana Sekolah Bagi c) Kelas IV - VI : 27 Siswa Prasejahtera SD (Seragam) jam per minggu; atau


100%

138.060.000

100%

525.000.000

100%

577.500.000

100%

635.250.000

100%

698.775.000

100%

2.574.585.000

01 1.01.01 16 143 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) 2014.


100%

1.206.040.000

100%

1.000.000.000

100%

1.100.000.000

100%

1.210.000.000

100%

1.331.000.000

100%

5.847.040.000

0 0

100% 100%

100.000.000 100.000.000

100%

110.000.000 110.000.000

100%

121.000.000 121.000.000

100%

133.100.000 133.100.000

100%

464.100.000 464.100.000

100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

690.000.000

01 1.01.01 16 151 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTS 01 1.01.01 16 157 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah

01 1.01.01 16 168 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis.

d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

Persentase satuan 100% 100% pendidikan dasar yang 318 sekolah menerapkan kurikulum seluruhnya tingkat satuan melaksananak pendidikan sesuai an 18 jam per ketentuan yang minggu berlaku Persentase satuan 100% 100% pendidikan dasar yang 318 sekolah 318 menerapkan prinsipseluruhnya sekolah prinsip manajemen menerapkan seluruhn berbasis sekolah prinsip-prinsip ya (MBS) manajemen menerap berbasis kan sekolah (MBS) prinsipprinsip manajem en berbasis sekolah (MBS)

690.000.000

100% 318 sekolah seluruhn ya menerap kan prinsipprinsip manajem en berbasis sekolah (MBS)

759.000.000


834.900.000

100% 318 sekolah seluruhny a menerapk an prinsipprinsip manajem en berbasis sekolah (MBS)

918.390.000


3.892.290.000

114



Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 16 191 Rehab Sedang/Berat Gedung SD Angka Kelulusan 01 1.01.01 16 195 Olimpiade MIPA SD/MI AL SD/MI 01 1.01.01 16 196 Penyediaan PMT-AS (Pemberian AL SMP/MTs Makanan Tambahan Anak Sekolah) 01 1.01.01 16 197 Minat Bakat Dan Kreativitas SD/MI Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS 01 1.01.01 16 198 Minat Bakat dan Kreativitas PK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 01 1.01.01 16 199 Pendampingan Pendidikan Inklusif Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata 01 1.01.01 16 200 Lomba Manajemen Klub Olah SD/MI raga SD 01 1.01.01 16 202 Peningkatan mutu sarana SMP/MTS prasarana pendidikan SD 01 1.01.01 16 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional (Akademis) 01 1.01.01 16 204 Lomba Dai Cilik dan Asmaul Husna 01 1.01.01 16 205 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD

Angka partisipasi murni

01 1.01.01 16 206 Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP (Seragam) 01 1.01.01 16 207 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)

Persentase SD/MI per jumlah total SD/MI

- APM SD/MI/Paket

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

99,22% 99,64%

7.566.087.000 290.000.000 99,23% 0 99,66%

8.322.695.700 319.000.000 99,24% 100.000.000 99,67%

Rp

Tahun 2018 Target

Rp

Target

99,21% 99,63%

99,21% 99,63%

105,50%

105,50%

601.140.000

106,74%

500.000.000 107,99%

550.000.000 109,24%

605.000.000

141,81%

141,81%

300.000.000

143,06%

300.000.000 144,31%

330.000.000 145,56%

363.000.000 146,80%

399.300.000 146,80%

1.692.300.000

220.000.000

242.000.000

266.200.000

1.128.200.000

11

11

350.000.000

6

6

8.773.979.000

0

1.000.000.000

1.100.000.000

1.210.000.000

12.083.979.000

25.000.000

0

50.000.000

55.000.000

60.500.000

190.500.000

200.000.000 11

350.000.000

11

385.000.000

11

423.500.000

110%

11

10.070.461.797 385.990.000 99,25% 121.000.000 99,68%

Rp

7.046.087.000 290.000.000 157.280.000

200.000.000

9.154.965.270 350.900.000 99,25% 110.000.000 99,68%

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

665.500.000

465.850.000

110%

11

42.160.296.767 1.635.890.000 488.280.000

2.921.640.000

1.974.350.000

102,44

102,44

193.000.000

102,44

0

102,44

200.000.000

102,44

220.000.000

102,44

242.000.000

107,44

855.000.000

75,38

75,38

250.000.000

75,38

150.000.000

75,38

165.000.000

75,38

181.500.000

75,38

199.650.000

80,38

946.150.000

A - APM SMP/MTS/Paket B

-

Klojen

162.500.000

180.000.000

198.000.000

217.800.000

239.580.000

997.880.000

10,08

10,08

27.669.252.000

10,08

27.669.252.000

10,08

27.669.252.000

10,08

30.436.177.200

10,08

33.479.794.920

10,08

146.923.728.120

26,61

26,61

1.000.000.000

26,61

1.553.661.000

26,61

1.709.027.100

26,61

1.879.929.810

26,61

2.067.922.791

26,61

8.210.540.701

384.080.000

19,75

200.000.000

19,75

220.000.000

19,75

242.000.000

19,75

266.200.000

19,75

1.312.280.000

01 1.01.01 16 208 Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP

-

01 1.01.01 16 209 Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS 01 1.01.01 16 210 Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP 01 1.01.01 16 211 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP

-

Blimbing

19,75

19,75

-

Lowokwaru

20,56

20,56

100.000.000

20,56

100.000.000

20,56

110.000.000

20,56

121.000.000

20,56

133.100.000

20,56

564.100.000

-

Sukun

21,77

21,77

6.187.195.000

21,77

0

21,77

1.309.055.298

21,77

1.439.960.828

21,77

1.583.956.911

21,77

10.520.168.036

01 1.01.01 16 212 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP

01 1.01.01 16 213 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SMP 01 1.01.01 16 214 Minat Bakat dan Kreativitas PAI 01 1.01.01 16 215 Lomojari SMP Terbuka 01 1.01.01 16 216 Sosialisasi Dapodik SD, SMP 01 1.01.01 16 218 Try Out Sekolah Dasar

Kedungkandang

Persentase SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs Klojen -

Kedungkandang Blimbing Lowokwaru Sukun

400.000.000

450.000.000

495.000.000

544.500.000

598.950.000

2.488.450.000

24,39

24,39

100.000.000

24,39

100.000.000

24,39

110.000.000

24,39

121.000.000

24,39

133.100.000

24,39

564.100.000

21,95

21,95

100.000.000

21,95

0

21,95

100.000.000

21,95

110.000.000

21,95

121.000.000

21,95

431.000.000

18,69 20,32 14,63

18,69 20,32 14,63

200.000.000 400.000.000 250.000.000

18,69 20,32 14,63

150.000.000 300.000.000 350.000.000

18,69 20,32 14,63

165.000.000 330.000.000 385.000.000

18,69 20,32 14,63

181.500.000 363.000.000 423.500.000

18,69 20,32 14,63

199.650.000 399.300.000 465.850.000

18,69 20,32 14,63

896.150.000 1.792.300.000 1.874.350.000

115



Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 16 219 Manajemen Operasional BOS 01 1.01.01 16 220 Kantin Kejujuran SD/PK 01 1.01.01 16 221 Pengadaan Alat Kesenian 01 1.01.01 16 223 Pengadaan Alat Peraga SMP 01 1.01.01 16 224 Pengadaan Alat Peraga SD 01 1.01.01 16 227 Kantin Kejujuran SMP 01 1.01.01 16 229 Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD 01 1.01.01 16 230 Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP 01 1.01.01 16 231 Sosialisasi Kurikulum 2013 Jenjang Pendidikan Dasar 01 1.01.01 16 232 Pengadaan Mebeluer SMP

01 1.01.01 16 233 Pengadaan Mebeluer SD 01 1.01.01 16 … Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan SD 01 1.01.01 16 237 Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP

01 1.01.01 16 …

Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP Swasta

01 1.01.01 16 …

Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera MTS Swasta

01 1.01.01 16 …

Wisata Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI APK SMP/MTS Angka Putus Sekolah (APS) APS SD/MI APS SMP/MTS Rasio guru / murid per kelas SD/MI -

SMP/MTS

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTS Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik

Persentase SMP/MTs dengan kondisi baik

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

91.230.000 114,78 104,19

114,78 104,19

0,05 0,19

0,05 0,19

6.575.000 100.000.000

114,78 104,19

7.405.000 100.000.000

114,78 104,19

0 0,04 0,18

1.000.000.000

0 10.000.000

1,63

500.000.000

1,63

2,2

2,2

100.000.000

2,2

716.000.000

600.000.000 11.000.000

114,78 104,19

Target

8.960.050 121.000.000

660.000.000 12.100.000

Rp

Target

121.000.000 120 109

660.000.000 0,01 0,15

9.856.055 133.100.000

726.000.000 13.310.000

Rp 422.230.000

120 109

40.941.605 564.100.000

0 0,14

16.116.000.000 56.410.000

726.000.000 0 0,14

1.210.000.000

4.695.634.000

1.331.000.000

5.641.000.000

787.600.000

1,63

866.360.000

1,63

952.996.000

1,63

3.822.956.000

2,2

0

2,2

0

2,2

0

2,2

100.000.000

100.000.000

110.000.000

150.000.000 150.000.000

1:237

52,97

82.500.000

61,94

63,19

6 70,36

121.000.000

165.000.000 165.000.000

1:237

54,15

90.750.000

50.000.000

64,44

6

50.000.000

71,61

50.000.000

1:237

1:237

1:237

1:314

1:314

1:314

1:314

48,75

50,63

51,8

56,88

60,69

75.000.000

Rp

1,63

1:237

69,11

8.145.500 110.000.000


Tahun 2018

110.000.000

1.100.000.000

100.000.000

69,11

Target

600.000.000 0,03 0,17

1.000.000.000

1,63

100.000.000

Rp 100.000.000

2.709.634.000 14.130.000.000 10.000.000

Tahun 2017

431.000.000

181.500.000 181.500.000

1:237

55,32

99.825.000

55,32

348.075.000

55.000.000

65,69

60.500.000

65,69

165.500.000

6

55.000.000

6

60.500.000

6

165.500.000

72,86

55.000.000

74,11

60.500.000

74,11

165.500.000

1:314

1:314

1:314

596.500.000 496.500.000

116




Kode




01 1.01.01 16 …

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

Pengadaan Bus Siswa

Persentase 74,8 75,61 Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs 16 … Minat Bakat Kreatifitas PAI Persentase 100% dari 318 100% Ketersediaan satu sekolah dari 318 ruang guru yang sekolah dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SD/MI 16 … Peningkatan Akademis Siswa SD Persentase 81.3% ( 100 81,3 Ketersediaan satu guru yang ruang guru yang telah dilengkapi dengan dilengkapi meja dan kursi untuk neja kursi setiap orang guru dibandinng SMP/MTS 123 guru 16 234 Minat Bakat dan Kreativitas Persentase 95,93 95,93 Pendidikan Agama Jenjang SD Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs 16 235 Try Out Kejujuran SD/MI/SMP/MTs Persentase 71.39 ('62.156 71,39 Ketersediaan buku buku teks yang sudah teks/87.065 ditetapkan peserta didik) kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp 1.000.000.000

Tahun 2017 Target 79,65

Rp 1.100.000.000

Tahun 2018 Target 81

Rp 1.210.000.000

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target 81

Rp

76,96

78,3

3.310.000.000

100% dari 318 sekolah


50.000.000


55.000.000


60.500.000


165.500.000

86,18

91,06

100.000.000

95,12

110.000.000

100

121.000.000

100

331.000.000

97,56

175.000.000

100

192.500.000

100

211.750.000

100

232.925.000

100

812.175.000

78,63

198.562.500

85,86

218.418.750

93,1

240.260.625

100

264.286.688

100

921.528.563

117



Kode





01 1.01.01 16 …

01 1.01.01 16 170

01 1.01.01 16 169

01 1.01.01 16 236

01 1.01.01 16 239

01 1.01.01 16 … 01 1.01.01 16 …

Pengadaan Alat Olahraga

Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs Pengadaan Sarana Prasarana Persentase SMP Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI Pengadaan Sarana Prasarana SD Persentase Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah kerjasama Perpustakaan Agama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin Pembangunan Ruang Kelas Baru Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD) swasta Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP) Swasta

01 1.01.01 16 240 Sosialisasi Penanganan ABK

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

59.36 (23507 buku teks /39598 peserta didik)

59,36

67,45

36.25 (116 sat peraga IPA/320 SD)

36,25

43,75

2.984.634.000

100% (530 sekolah seluruhnya memiliki jarak yang terjangkau

100%

100%

1 kerja sama

1 kerja sama

100% ( 7000 siswa)

100%

Target 75,53

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target 100

Rp

150.000.000

83,61

165.000.000

91,69

181.500.000

496.500.000

50

3.283.097.400

59,375

3.611.407.140

65,625

3.972.547.854

75

13.851.686.394

15.380.000.000

100%

16.918.000.000

100%

18.609.800.000

100%

20.470.780.000

100%

71.378.580.000

1 kerja sama

196.000.000

1 kerja sama

215.600.000

1 kerja sama

237.160.000

1 kerja sama

260.876.000

1 kerja sama

909.636.000

100%

500.000.000

100%

550.000.000

100%

605.000.000

100%

665.500.000

100%

2.320.500.000

7.150.830.000

7.272.330.000

7.999.563.000

8.799.519.300

9.679.471.230

40.901.713.530

10.545.802.200

10.878.500.000

11.966.350.000

13.162.985.000

14.479.283.500

61.032.920.700

300.000.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

1.392.300.000 0

118



Kode





Tahun 2014 Target

1 01 1.01.01 17

Program Pendidikan Menengah

01 1.01.01 17 102 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru 01 1.01.01 17 148 Pembangunan SMKN 13

Angka Kelulusan

AL SMA/SMK/MA 01 1.01.01 17 157 Beasiswa Prestasi SMA Jumlah sekolah Leadership Academy berpredikat Adiwiyata 01 1.01.01 17 158 Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK Taruna 13 SMA/MA/SMK 01 1.01.01 17 169 Lomba Kompetensi Siswa SMK 01 1.01.01 17 187 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA

Angka partisipasi murni - APM SMA/MA/SMK/Paket C

99,08%

99,08%

01 1.01.01 17 199 Pelaksanaan Ujian SMA/SMK 01 1.01.01 17 200 Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA 01 1.01.01 17 201 Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade 01 1.01.01 17 202 Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA 01 1.01.01 17 203 Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi tingkat nasional (Akademis) 01 1.01.01 17 204 Sosialisasi Dapodik SMA,SMK,SMLB 01 1.01.01 17 205 Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA-SMK (seragam) 01 1.01.01 17 206 Pembangunan Asrama SMKN 13 01 1.01.01 17 207 Try Out Sekolah Menengah

01 1.01.01 17 209 Kantin Kejujuran SMA 01 1.01.01 17 210 Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 01 1.01.01 17 211 Community College / Akademi Komunitas (AK)/ Pendidikan Vokasi

Rp

Target

8

8

81,88

Target

Rp

Target

Rp

Target

22.167.805.000

650.000.000

650.000.000

715.000.000

786.500.000

865.150.000

500.000.000

99,31%

850.000.000

0 99,54% 1.562.500.000

8

850.000.000

5.460.000.000

200.000.000 99,77% 1.718.750.000

8

300.000.000 81,88

Rp

20.152.550.000

935.000.000

81,88

4.680.000.000

81,88

1.092.000.000 0

5.148.000.000

220.000.000

100%

1.890.625.000 8

300.000.000

100.000.000

1.028.500.000

5.662.800.000

100%

2.079.687.500 8

330.000.000 81,88

242.000.000

1.131.350.000

6.229.080.000

Rp

1.162.000.000 8.814.062.500

8

363.000.000 81,88

4.794.850.000 1.293.000.000

86,88

27.179.880.000

1.201.200.000

1.321.320.000

1.453.452.000

6.354.012.000

100.000.000

110.000.000

121.000.000

431.000.000

30 16,36

250.000.000 480.417.000

30 16,36

160.500.000 495.000.000

30 16,36

176.550.000 544.500.000

30 16,36

194.205.000 598.950.000

30 16,36

213.625.500 658.845.000

30 16,36

994.880.500 2.777.712.000

13,64

13,64

300.000.000

13,64

150.000.000

13,64

165.000.000

13,64

181.500.000

13,64

199.650.000

13,64

996.150.000

24,55

100.000.000

24,55

110.000.000

24,55

121.000.000

24,55

133.100.000

24,55

664.100.000

24,55

24,55

200.000.000

-

Sukun

15,45

15,45

25.000.000

100.000.000

300.000.000 112,32

112,32

300.000.000

300.000.000 112,32

1.500.000.000 0,72

0,72

200.000.000

2,69 2,35

10.000.000 500.000.000 40.000.000

112,32

300.000.000 0,7

0 2,69 2,35

450.000.000

300.000.000

0 0 40.000.000

121.000.000

133.100.000

489.100.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

1.692.300.000

112,32

330.000.000 0,68

0 2,69 2,35

110.000.000

495.000.000

330.000.000

15.000.000 300.000.000 44.000.000

117

363.000.000 0,65

0 2,69 2,35

544.500.000

363.000.000

598.950.000

2,69 2,35

16.500.000 330.000.000 48.400.000

117

399.300.000 0,63

399.300.000

0

2.388.450.000

2.892.300.000 0,63

1.592.300.000

0 2,69 2,35

18.150.000 363.000.000 53.240.000

0 2,69 2,35

59.650.000 1.493.000.000 225.640.000

119



99.643.728.980 Dinas Pendidikan 3.666.650.000

30 16,36

Lowokwaru

Angka Putus Sekolah (APS) APS SMA/SMK/MA Rasio guru / murid per kelas SMA/MA SMK

Target


Tahun 2018

18.320.500.000

-

Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SMA/MA/SMK

Rp

Tahun 2017

15.606.079.180

1.286.040.000 Persentase SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/SMK Klojen Kedungkandang Blimbing

Tahun 2016

23.396.794.800

1.562.500.000

01 1.01.01 17 191 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jenjang SLTA 01 1.01.01 17 198 Peningkatan Kewirausahaan Bagi SMA dan SMK

Tahun 2015

Kode





01 1.01.01 17 212 Prasejahtera Siswa SMA,SMK

01 1.01.01 17 213 Pengadaan Robotic 01 1.01.01 17 …

01 1.01.01 17 …

Pengembangan materi belajar mengajar menggunakan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia Industri (SMK)

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah - SMA/MA/SMK Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik

01 1.01.01 17 …

Rp

Target

Tahun 2016 Rp

01 1.01.01 17 220 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA/SMK

Tahun 2017

Rp

Target

1.000.000.000


Tahun 2018

Rp

Target

1.100.000.000

Rp

Target

1.210.000.000

Rp 10.367.837.800

1:417

1:409

175.000.000

1:409

1:409

200.000.000

1:409

220.000.000

1:409

242.000.000

1:409

837.000.000

55,56

56,36

0

57,61

58,86

200.000.000

60,11

220.000.000

61,36

242.000.000

61,36

662.000.000

0

52,54

54,24

200.000.000

55,93

220.000.000

57,63

242.000.000

59,32

662.000.000

200.000.000

44,07

47,46

0

50,85

0

54,24

0

57,63

200.000.000

0

97,96

100

1 kerjasama

1 kerjasam a

200.000.000

1 kerjasam a

220.000.000

1 kerjasam a

100%

55.000.000

100%

60.500.000

5 kendaraa n

75.000.000

5 kendaraa n

82.500.000

1.000.000.000

0

100%

0

5 kendaraan

50.000.000

1.000.000.000

100

1.100.000.000

100

1.210.000.000

100

3.310.000.000

242.000.000

1 kerjasam a

1.662.000.000

100%

66.550.000

100%

232.050.000

5 kendaraa n

90.750.000

5 kendaraa n

248.250.000

0

50.000.000

55.000.000

60.500.000

165.500.000

0

30.000.000

33.000.000

36.300.000

99.300.000

440.000.000 500.000.000

484.000.000 550.000.000

532.400.000 605.000.000

2.006.400.000 1.655.000.000

300.000.000

330.000.000

363.000.000

993.000.000

2.000.000.000

0

0

0

2.000.000.000

150.000.000

165.000.000

181.500.000

199.650.000

696.150.000

150.000.000

400.000.000

Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMK

01 1.01.01 17 219 Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Propinsi

Target

7.057.837.800

Prosentase jumlah 50.84 (30 50,85 SMA/MA yang SMA memiliki memiliki ruang lab lab bahasa /59 Bahasa yang jumlah SMA) dilengkapi peralatan multimedia 01 1.01.01 17 218 Sosialisasi Kurikulum 2013 Prosentase jumlah 40.67 (24 40,68 Jenjang Pendidikan Menengah SMA/MA yang sekolah memiliki ruang lap IPA memiliki ruang lab/59 SMA) 01 1.01.01 17 … Pengadaan Bus Siswa Prosentase jumlah 95,92 95,92 SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan 01 1.01.01 17 217 Penyediaan Buku Kurikulum 2013 Jumlah kerjasama 1 kerjasama 1 Bagi SMA/SMK dengan pihak lain kerjasam dalam hal pemerataan a akses pendidikan bagi keluarga miskin 01 1.01.01 17 222 Pengadaan Sepeda Angin Bagi Persentase siswa 100% ( 7000 100% Siswa Prasejahtera SMA/SMK keluarga miskin yang siswa) Negeri memperoleh beasiswa dari pihak swasta 01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Rasio fasilitas 2 kendaraan 5 Siswa Prasejahtera MA Negeri kendaraan antar (untuk SMK kendaraa jemput sekolah/ 13) n jumlah siswa miskin 01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMA/SMK Swasta 01 1.01.01 17 … Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera MA Swasta 01 1.01.01 17 216 Pengadaan mebelair SMK 01 1.01.01 17 … Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMA/SMK

Tahun 2015

120




Kode




Tahun 2014 Target

Rp

Tahun 2015 Target

01 1.01.01 17 224 Try Out Kejujuran SMA/SMK/MA 01 1.01.01 17 225 Pengadaan Alat Praktek SMK 1 01 1.01.01 18

Program Pendidikan Non Formal

2.517.500.000

01 1.01.01 18 38 01 1.01.01 01 1.01.01

01 1.01.01 01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

Penyelenggaraan Ujian Paket A, B Angka melek huruf dan C masyarakat 18 61 Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah lembaga bimbingan belajar 18 76 Seleksi dan Pembinaan Persentase LSM yang Paskibraka Kota Malang bergerak di bidang pendidikan non-formal 18 87 Lomba Kader Kesehatan Remaja Jumlah lomba minatbakat tingkat kota 18 88 Seleksi dan Pembinaan Gita Jumlah partisipasi Bahana Kota Malang dalam lomba minatbakat di tingkat Jawa Timur 18 89 Pembinaan dan Penyediaan Jumlah partisipasi Sarana Prasarana Sekolah dalam lomba minatAdiwiyata bakat di tingkat nasional 18 90 Peningkatan Kesejahteraan Tutor, Jumlah prestasi dalam Pamong, dan Tenaga lomba minat-bakat di Kependidikan Non Formal tingkat Jawa Timur 18 91 Pelaksanaan Peringatan Hari Jumlah prestasi dalam Aksara Internasional Tingkat lomba minat-bakat di Provinsi tingkat Nasional 18 101 Pembinaan dan Pencegahan Jumlah prestasi dalam Kenakalan Siswa lomba minat-bakat di tingkat internasional 18 96 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah bantuan yang Bagi Warga Belajar Pendidikan diberikan pada Anak Kesetaraan (Paket A, B dan C) di Berkebutuhan Khusus SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) (ABK)

01 1.01.01 18 97

01 1.01.01 18 …

Pelatihan Bahasa Inggris bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Jambore Pramuka

01 1.01.01 18 98 01 1.01.01 18 99 01 1.01.01 18 92

Pekan Seni Pelajar Peringatan Hardiknas Lomba Kreatifitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)

01 1.01.01 18 93

Pengembangan Museum Pendidikan di kawasan MIEP

98,50%

98,50%

200.000.000

98,60%

202

202

150.000.000

2

2

450.000.000

1 kali

1 kali

135.000.000

1 kali

1 kali

1 kali

75.000.000

1 kali

1 kali

1 kali

300.000.000

1 kali

1 kali

1 kali

200.000.000

1 kali

1 kali

7.500.000

1 kali

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp

125.000.000 1.651.079.180

137.500.000 500.000.000

151.250.000 550.000.000

166.375.000 605.000.000

5.982.500.000

5.590.750.000

6.149.825.000

6.764.807.500


Rp 580.125.000 3.306.079.180 27.005.382.500 Dinas Pendidikan 1.128.200.000

200.000.000 98,70%

220.000.000 98,80%

242.000.000 98,90%

266.200.000 98,90%

203

150.000.000

204

165.000.000

205

181.500.000

206

199.650.000

206

2

650.000.000

2

715.000.000

2

786.500.000

2

865.150.000

2

0

1 kali

100.000.000

1 kali

110.000.000

1 kali

121.000.000

5 kali

466.000.000

75.000.000

1 kali

82.500.000

1 kali

90.750.000

1 kali

99.825.000

5 kali

423.075.000

350.000.000

1 kali

385.000.000

1 kali

423.500.000

1 kali

465.850.000

5 kali

1.924.350.000

1 kali

200.000.000

1 kali

220.000.000

1 kali

242.000.000

1 kali

266.200.000

5 kali

1.128.200.000

1 kali

7.500.000

1 kali

8.250.000

1 kali

9.075.000

1 kali

9.982.500

5 kali

42.307.500

1 kali

1 kali

700.000.000

1 kali

770.000.000

1 kali

847.000.000

1 kali

931.700.000

5 kali

3.248.700.000

31

31

32,55

400.000.000

33,53

100.000.000

34,53

110.000.000

35,57

121.000.000

36,64

731.000.000

Rasio SLB/ jumlah ABK

1:53 ( 1 SLB terdapat 53 siswa ABK)

1:53

1:51

100.000.000

1:50

110.000.000

1:49

121.000.000

1:48

133.100.000

1:48

464.100.000

Rasio guru/jumlah ABK

1:20 ( 1 guru mengajar 20 siswa ABK)

19,57

18,32

17,07

50.000.000

15,82

55.000.000

14,57

60.500.000

14,57

165.500.000

846.150.000 3.466.650.000

500.000.000

450.000.000 400.000.000 1.000.000.000

495.000.000 440.000.000 1.100.000.000

544.500.000 484.000.000 1.210.000.000

598.950.000 532.400.000 1.331.000.000

2.088.450.000 1.856.400.000 5.141.000.000

500.000.000

500.000.000

200.000.000

220.000.000

242.000.000

1.662.000.000

5%

121



Kode





01 1.01.01 18 94 01 1.01.01 18 95

1 01 1.01.01 20

01 1.01.01 20 14

01 1.01.01 20 29

01 1.01.01 20 46

01 1.01.01 20 54

01 1.01.01 20 55

Rp

Tahun 2015 Target

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Keluarga Prasejahtera SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seleksi Calon Kepala Sekolah

Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik Bimbingan Teknis Penghitungan Persentase kepala Kenaikan Pangkat Guru Melalui SMP/MTs Angka Kredit berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik Bantuan Kesejahteraan Pendidik Persentase pengawas dan Tenaga Kependidikan Non sekolah dan madrasah PNS memiliki kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik Bimbingan Teknis dan Lomba Persentase guru yang Media Pembelajaran Yang Inovatif menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik Pelatihan Guru Dalam Penulisan Persentase guru tetap Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan yang bekerja 37,5 jam Kelas dan Lomba per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

13.450.252.000

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

300.000.000

330.000.000

363.000.000

399.300.000

1.392.300.000

500.000.000

100.000.000

110.000.000

121.000.000

831.000.000

18.918.520.000

21.025.372.000

23.127.909.200

25.440.700.120


100% ( 319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1) 100% (123 Kasek SMP berkualifikasi S1)

100%

199.770.000

100%

375.000.000

100%

412.500.000

100%

453.750.000

100%

499.125.000

100%

1.940.145.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

564.100.000

100% ( 36 orang pengawas memiliki S1

100%

9.151.682.000

100%

11.207.520.000

100%

12.328.272.000

100%

13.561.099.200

100%

14.917.209.120

100%

61.165.782.320

100% ( '11.625 guru menyampaika n laporan hasil evaluasi mata pelajaran

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

165.000.000

100%

181.500.000

100%

199.650.000

100%

846.150.000

100% ( 7856 guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu

100%

100.000.000

100%

125.000.000

100%

137.500.000

100%

151.250.000

100%

166.375.000

100%

680.125.000

122




Kode




Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

01 1.01.01 20 66

BOP Madin

Persentase guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100% ( '11.625 guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

100%

75.000.000

100%

76.000.000

100%

83.600.000

100%

91.960.000

100%

101.156.000

100%

427.716.000

01 1.01.01 20 90

Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan

100% ( 319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

165.000.000

100%

181.500.000

100%

199.650.000

100%

846.150.000

01 1.01.01 20 91

Pelatihan Olimpiade Guru MIPA, Kebumian, Astronomi SMA

01 1.01.01 20 92

01 1.01.01

01 1.01.01

01 01 01 01 01 01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB 20 93 Seleksi Dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 20 94 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Tingkat UPT 20 … Rapat Kerja Kepala Sekolah 20 95 Pembinaan KKG 20 96 Pembinaan MGMP 20 97 Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 20 101 Workshop Pengawas 20 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS).

1 01 1.01.01 22 01 1.01.01 22 16

Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah

125.000.000

125.000.000

137.500.000

151.250.000

166.375.000

705.125.000

200.000.000

250.000.000

275.000.000

302.500.000

332.750.000

1.360.250.000

20.000.000

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

112.820.000

15.000.000

16.500.000

18.150.000

64.650.000

55.000.000 363.000.000 242.000.000 165.000.000 242.000.000 6.824.400.000

60.500.000 399.300.000 266.200.000 181.500.000 266.200.000 7.506.840.000

165.500.000 1.542.300.000 1.078.200.000 646.500.000 928.200.000 28.889.040.000

7.096.635.821

7.806.299.403


15.000.000

2.713.800.000

200.000.000 5.640.000.000

50.000.000 330.000.000 220.000.000 150.000.000 220.000.000 6.204.000.000

1.900.000.000

5.183.170.100

6.451.487.110

150.000.000 150.000.000 150.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Kepala 100% sekolah yang 551 kepala melakukan supervisi sekolah kelas dan memberikan seluruhnya umpan balik kepada melaksananak guru dua kali dalam an supervisi setiap semester

100%


300.000.000

300.000.000 200.000.000

100%

300.000.000

100%

330.000.000

100%

363.000.000

100%

399.300.000

100%

1.692.300.000

123


Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 22 17

Pemutahiran Data Pendidikan

01 1.01.01 22 26

Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan

01 1.01.01 22 32

Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan

01 1.01.01 22 35

Pendataan Aset

01 1.01.01 22 36

Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif Peningkatan Pembinaan Ke Lembaga Yang Mengikuti Lomba

01 1.01.01 22 37

01 1.01.01 22 …

01 1.01.01 22 1

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

Persentase Kepala 100% 100% sekolah atau 551 kepala 551 madrasah yang sekolah kepala menyampaikan seluruhnya sekolah laporan hasil ulangan yang seluruhn akhir semester (UAS) menyampaika ya yang dan Ulangan Kenaikan n laporan menyam Kelas (UKK) serta paikan ujian akhir (US/UN) laporan kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester Jumlah pameran 2 2 karya siswa

200.000.000

100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan

300.000.000

100% 551 kepala sekolah seluruhn ya yang menyam paikan laporan

330.000.000


363.000.000

100% 551 kepala sekolah seluruhny a yang menyamp aikan laporan

399.300.000


125.000.000

2

125.000.000

2

137.500.000

2

151.250.000

2

166.375.000

10

705.125.000

Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif

2

2

150.000.000

2

625.600.000

2

688.160.000

2

756.976.000

2

832.673.600

10

3.053.409.600

2

2

100.000.000

2

350.000.000

2

385.000.000

2

423.500.000

2

465.850.000

10

1.724.350.000

Jumlah siswa yang diberi reward atas karya inovatif mereka Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI Peningkatan Pelayanan Persentase Pendidikan Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Persentase bidang pendidikan Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI

2

2

200.000.000

2

400.000.000

2

440.000.000

2

484.000.000

2

532.400.000

10

2.056.400.000

81,88

81,88

200.000.000

83,13

84,38

200.000.000

85,63

220.000.000

86,88

242.000.000

86,88

862.000.000

70,31

70,31

71,56

72,81

300.000.000

74,06

330.000.000

75,31

363.000.000

75,31

993.000.000

70,31

70,31

71,56

72,81

82.500.000

74,06

90.750.000

75,31

99.825.000

75,31

348.075.000

75.000.000

1.592.300.000

124



Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 22 38

Lokakarya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

01 1.01.01 17 39

Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Lokakarya Pembiayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah

01 1.01.01 17 41

01 1.01.01 17 42

01 1.01.01 17 43 01 1.01.01 17 46 01 1.01.01 17 47

01 1.01.01 17 48 01 1.01.01 17 49

Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP) Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Lokakarya Learning Management Sistem (LMS) Sosialisasi Sadar Hukum

Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs

Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs Rasio guru / murid

91,53

91,53

15,45 27,97

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

250.000.000

92,78

313.734.000

94,03

345.107.400

95,28

379.618.140

96,53

417.579.954

96,53

15,45

75.000.000

15,45

100.000.000

15,45

110.000.000

15,45

121.000.000

15,45

133.100.000

15,45

539.100.000

27,97

250.000.000

29,22

30,47

250.000.000

31,72

275.000.000

32,97

302.500.000

32,97

1.077.500.000

50.000.000

100.000.000

110.000.000

121.000.000

133.100.000

1.706.039.494

514.100.000

-

SD/MI

18,33

18,33

18,33

150.000.000

18,33

165.000.000

18,33

181.500.000

18,33

199.650.000

18,33

696.150.000

-

SMP/MTS

13,23

13,23

13,23

70.000.000

13,23

77.000.000

13,23

84.700.000

13,23

93.170.000

13,23

324.870.000

-

SMA/MA

9,37

9,37

9,37

150.000.000

9,37

165.000.000

9,37

181.500.000

9,37

199.650.000

9,37

696.150.000

-

SMK

7,22

7,22

7,22

300.000.000

7,22

330.000.000

7,22

363.000.000

7,22

399.300.000

7,22

1.392.300.000

87.54 (464 sekolah dengan kamar mandi/530 seluruh sekolah

87,55

88,68

223.836.100

89,81

246.219.710

90,94

270.841.681

92,08

297.925.849

93,58

1.038.823.340

Persentase sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan

125



Kode





Tahun 2014 Target

01 1.01.01 17 50

Lokakarya Pengelolaan Jaringan Komputer di Sekolah

01 1.01.01 17 51

Sosialisasi Manajemen Bank Soal di Sekolah

01 1.01.01 17 52

01 1.01.01 17 53

01 1.01.01 17 54

01 1.01.01 17

1 01 1.01.01 25 01 1.01.01 25 04

Persentase sekolah yang memiliki fasiltas olah raga yang layak

Persentase Ketersediaan sarana IT dalam penyelenggaraan pendidikan Lokakarya Peningkatan Standar Persentase sekolah Pelayanan Minimal (SPM) Satuan yang melakukan audit Pendidikan independen oleh KAP Lokakarya Pendayagunaan Data Persentase sekolah Pendidikan yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka Penyusunan Sistem dan Informasi Adanya kebijakan Masterplan Pengembangan sebagai pencegahan Sekolah penyalahgunaan dana pendidikan Penyusunan Evaluasi dan Persentase Rencana Kegiatan Dinas penanganan terhadap Pendidikan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pendidikan Program Pengembangan Politeknik Beasiswa Bagi Mahasiswa Poltekom TOTAL

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

58.11 ('308 sekolah yg memiliki saraba olahraga/530 sekolah) 81.13 (430 sekolah yang memiliki sarana IT/530 sekolah) 0%

58,11

59,36

350.000.000

60,61

385.000.000

61,86

423.500.000

63,11

465.850.000

63,11

1.624.350.000

81,13

83,02

300.000.000

84,91

330.000.000

86,79

363.000.000

88,68

399.300.000

90,57

1.392.300.000

0%

5 sekolah

300.000.000

5 sekolah

330.000.000

5 sekolah

363.000.000 5 sekolah

399.300.000

20 sekolah

1.392.300.000

100% (530 sekolah)

100% (530 sekolah)

100% (530 sekolah)

300.000.000

100% (530 sekolah)

330.000.000

100% (530 sekolah)

363.000.000

100% (530 sekolah)

399.300.000

100% (530 sekolah)

1.392.300.000

Tidak ada

Tidak ada

Ada

200.000.000

Ada

220.000.000

Ada

242.000.000

Ada

266.200.000

Ada

928.200.000

100% ( seluruh penaduan tertangani)

100%

100%

150.000.000

100%

165.000.000

100%

181.500.000

100%

199.650.000

100%

696.150.000

1.881.000.000

1.881.000.000

2.069.100.000

2.276.010.000

2.503.611.000

1.881.000.000

1.881.000.000

2.069.100.000

2.276.010.000

2.503.611.000

175.075.000.000

178.185.020.000

196.003.522.000

215.603.874.200

237.164.261.620

0 10.610.721.000 Dinas Pendidikan 10.610.721.000

1.002.031.677.820

126



Renstra Dinas

Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang

Recommend Documents