MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KADIVPROPAM POLRI NO. POL. : KEP / / I / 2008 TANGGAL : JANUARI 2008
RENCANA KERJA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2013
I.
Latar Belakang 1.
Kondisi Umum Tahun
2013
Divpropam Polri
merupakan
tahun
keempat
pelaksanaan
Renstra
2010 – 2014, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan
arah kebijakan tahun 2012 dalam rangka mendinamisir dan menggelar pelayanan mewujudkan
masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam kondisi
yang
menjamin
pembangunan
nasional
yang
berwawasan aman. Tahun keempat Renstra tahun 2010-2014 dihadapkan kepada perkembangan lingkungan strategis yang syarat dengan isu global (demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, pemanasan global dan perdagangan
bebas)
yang
dibarengi
dengan
kemajuan
pesat
ilmu
pengetahuan dan tekonologi, telah mendorong terjadinya turbulensi disemua aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks bergaul antar negara maupun dalam skala nasional. Fenomena tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, yang akan berpengaruh secara langsung terhadap kuantitas dan kualitas gangguan keamanan.
/ Pelaksanaan . . . ..
2 Pelaksanaan tugas Polri pada tahun 2012 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat guna mewujudkan Keamanan Nasional telah menunjukan keberhasilan
yang
cukup
membanggakan,
ditandai
dengan
semakin
kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan masyarakat, Lembaga/ Instansi terkait baik dalam maupun luar negeri sebagai mitra Polri. Pencapaian sasaran prioritas Polri tahun 2013 tetap mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya maupun keberhasilan yang masih akan dicapai baik dibidang operasional, pembinaan kekuatan maupun pembangunan kekuatan pada tahun 2012 yang diselaraskan dengan kebijakan Revitalisasi Polri menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Reformasi Birokrasi Polri gelombang II tahun 2011-2014. Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan Publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu sikap mental dan disiplin dari setiap Anggota Polri, terus dibina agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standard profesi Polri. Pada saat ini masyarakat menghendaki agar Aparatur Pemerintah termasuk Polri, lebih profesional dan meningkatkan kinerja pelayanannya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta menghindari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Kapolri
telah
mengeluarkan
sejumlah
kebijakan
untuk
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak serta merta menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri /yang . . . .
3 yang selama ini masih belum maksimal. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat, sehingg menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polri saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Untuk lebih memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi, Polri telah memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan Pembinaan Profesi. Khusus pembinaan profesi diatur dalam pasal 31 s/d 36 dinyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi melalui pembinaan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Sedangkan untuk pembinaan disiplin anggota Polri diatur dalam dalam pasal 27. /dalam . . . .
4 Dalam kaitannya dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan
pengamanan
internal
Polri,
telah
diwadahi
dalam
tugas-tugas
kepropaman. Diamanatkan dalam undang-undang tersebut, bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Polri, sedangkan untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kerja dan moril diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Disisi lain undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Terkait dengan Peran Strategis Satker Propam Polri sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan kode etik Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat (publik complaint), maka Satker Propam Polri saat ini dan kedepan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota/PNS Polri. Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka Satker Propam Polri harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja Jajaran. Propam Polri harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja Jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai Rencana Strategis Polri,
serta dapat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga diharapkan melalui implementasi tugas pokok, fungsi dan peran Propam Polri dapat ditumbuh kembangkan kualitas pelayanan Polri dari waktu ke waktu secara sinergis, optimal dan efektif baik di Bidang Preemptif, Preventif dan Represif.
/dalam . . .
5 Dalam mengoperasikan peraturan perundang-undangan tersebut, Polri telah melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah, masih ada anggapan bahwa Polri masih kurang sungguh-sungguh menegakkan hukum internal. Indikasi terlihat dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui Sidang Disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik saja. Kesan masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri tersebut,
terjadi karena masyarakat kurang terdapat
informasi atas
penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam upaya pemuliaan dan penegakan Etika Profesi Polri, pimpinan dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri maupun Sidang Disiplin. Diharapkan penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri, dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankum diseluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaranpelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisasi. Kondisi eksternal dan internal Polri yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingstra tersebut sebagai berikut: a.
Perkembangan Aspek Lingkungan Strategis sesuai Tupoksi 1)
Aspek ideologi a)
kondisi
ideologi
masih
dihadapkan
pada
belum
diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara
secara
menyeluruh
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Badan Pembinaan
Pelaksanaan
Pendidikan
Pedoman
Penghayatan Pancasila (BP 7) dibubarkan, tidak ada lagi lembaga ataupun pihak lain yang berupaya untuk
/ mensosialisasikan . . . .
6
mensosialisasikan
pengamalan
nilai
nilai
Pancasila
sebagai ideologi Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b)
bergulirnya
issue
kebebasan
HAM
dan
kebebasan
berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut Ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, dan penyebaran faham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun
melalui
mass
media.
Kondisi
tersebut
mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta reaksi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik horizontal; c)
pandangan yang meragukan Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai satu– satunya dasar negara yang dapat menjadi pemersatu bangsa, dapat mengakibatkan lemahnya ikatan persatuan dan kesatuan sehingga menimbulkan berbagai tuntutan pemisahan dan pemecahan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2)
Aspek Politik a)
sistem politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun pada kenyataannya demokrasi lebih menonjol dalam setiap proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting; / b)
pertumbuhan . . . .
7
b)
pertumbuhan demokrasi masyarakat dari aspek politik memang mengarah pada suatu kehidupan berpolitik yang positif dengan tumbuh kembangnya demokrasi. Reformasi di berbagai
bidang
terutama
dalam
bidang
politik
praktis, yang seolah-olah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk menentukan keinginannya dalam berpolitik; c)
sistem multi partai (jumlah partai yang banyak) belum mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat, karena tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Adanya Partai lokal di NAD cenderung akan diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga perlu diwaspadai agar tidak digunakan sebagai embrio untuk timbulnya negara federal. Adanya konflik kepentingan antar dan intra partai politik serta antar masa pendukung dapat membahayakan integrasi politik nasional. Kondisi demikian masih berkepanjangan selama orientasinya masih pada kepentingan kelompok/golongan;
d)
kondisi proses politik (proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional) masih diwarnai oleh menguatnya dominasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Parpol terhadap para wakil rakyat maupun elite politik yang berada di kursi pemerintahan. Musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 45 semakin terabaikan. Hal ini ditandai dengan masih dominannya peran fraksi daripada peran wakil rakyat dan amanat UU yang menyatakan bahwa keputusan terbanyak dari hasil voting merupakan keputusan akhir;
/ e)
kondisi . . . .
8
e)
kondisi budaya politik belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi yang sebenarnya. Budaya politik masih bersifat paternal, primordial,
oportunis,
nepotis,
feodal
dan
anarkhis.
Indikatornya yaitu adanya pengerahan massa politik sebagai kelompok penekan, bernuansa kekerasan dan destruktif. Budaya paternalistik dan primordial masih dominan mewarnai pemilihan pemimpin suprastruktur maupun
infra
struktur
politik.
Etika
Politik
belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan masih banyak terjadi pemaksaan kehendak, adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik; f)
adanya otonomi khusus yang diberlakukan di beberapa daerah tertentu dapat memicu daerah otonomi lainnya menuntut otonomi khusus hal ini bertentangan dengan prinsip negara kesatuan;
g)
kebebasan pers tumbuh dan berkembang, yang belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan resiko sosial politik;
h)
penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparatur penegak hukum terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian nasional, selain itu dimungkinkan masih terjadi mafia peradilan.
/3)
Aspek . . . . .
9
3)
Aspek Ekonomi a)
nilai tukar rupiah telah mulai stabil, namun masih retan terhadap gejolak ekonomi global termasuk diantaranya adalah ulah permainan para spekulan mata uang yang bermain di pasar mata uang;
b)
kejahatan perbankan nasional masih akan terjadi dengan berbagai modus operandi seperti yang terjadi pada kasus Bank Century dan City Bank, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan pada perbankan nasional;
c)
tingkat pertumbuhan hypermart yang demikian tinggi baik di perkotaan maupun di daerah pinggiran telah mematikan sentra-sentra ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional;
d)
pembangunan sarana prasarana dan aspek transportasi telah menunjukan peningkatan tapi tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang signifikan serta tidak seimbang dengan ruas jalan yang tersedia
sehingga
mengakibatkan
meningkatnya
kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
4)
Aspek Sosial budaya a)
Dampak Globalisasi Apabila
dampak
negatif
globalisasi
tidak
mampu
diantisipasi dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku masyakat Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan potensi kerawanan terhadap meningkatnya berbagai gangguan Kamtibmas seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi
10
aspek kehidupan masyarakat. Tidak lagi terdapat jarak dan waktu antara satu wilayah dengan wilayah lain di seluruh dunia karena semua itu akan dapat ditempuh dan dijangkau dengan mudah melalui teknologi yang ada seperti internet. Hal ini sudah ada di hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia sehingga menimbulkan potensi kerawanan terhadap meningkatnya gangguan Kamtibmas seperti cyber crime. b)
Kesenjangan Sosial Kesenjangan sosial akan mengakibatkan perbedaan kehidupan dalam masyarakat, baik antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, maupun antara yang berpendidikan dengan yang
tidak
berpendidikan.
Kesenjangan
itu
sering
menimbulkan kerawanan dan tekanan kehidupan dan bahkan dapat menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal.
Sempitnya
lapangan
pekerjaan
ditambah
dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi dengan baik, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain: masalah PHK, masalah UMR, masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja, masalah TKI dan lain-lain. c)
Pertumbuhan Hukum yang lambat Sistem
hukum
nasional
meliputi
substansi
hukum,
kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya hukum belum terwujud, akibat pembangunan hukum yang belum selesai. Substansi hukum masih ada yang tumpang tindih
/dan . . . .
11
dan masih terdapat inskonsistensi peraturan perundangundangan. Pada tahun 2013 kecenderungannya masih akan terjadi, mengingat proses keluarnya produk hukum yang cukup lama. Kondisi tersebut berakibat masih terjadinya ketidakpastian hukum sehingga berpengaruh luas terhadap kehidupan politik, ekonomi (investor dan pelaku usaha), sosial dan budaya serta keamanan. Perumusan
perundang-undangan
cenderung
belum
berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Hal ini disebabkan para penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat daripada kepentingan nasional. d)
Pendidikan Pembangunan pendidikan telah ditunjang oleh kenaikan anggaran belanja pendidikan secara bertahap mendekati angka
yang
Pengelolaan kurang
ditetapkan
oleh
pembangunan
terencana
dengan
UUD
sektor baik
Tahun
pendidikan dan
1945. yang
kurangnya
pengawasan dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain : (1)
kasus ijazah palsu;
(2)
masalah Ujian Akhir Nasional;
(3)
masalah
gelar
kesarjanaan
dari
lembaga
pendidikan yang tidak memenuhi syarat; (4)
penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
(5)
dan lain-lain.
/5) aspek . . .
12
5)
Aspek Agama a)
Konflik internal dan eksternal agama Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit,
sebagian
menggunakan
pemuka
agama
untuk
agama
cenderung
kepentingan
tertentu
(politisasi agama untuk kepentingan partai). Surat Keputusan Bersama 2 (Dua) Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang pendirian tempat Ibadah ibadah
yang
dinilai
(penutupan
tidak
sejumlah tempat
memperoleh
izin),
telah
menimbulkan kontroversi di masyarakat. Masyakat yang menolak SKB tersebut beralasan ajaran-ajaran yang menimbulkan aliran-aliran baru dalam setiap agama samawi,
berakibat
terjadinya
paham-paham
yang
sebenarnya sudah bergeser dari ajaran agama yang sebenarnya. Selanjutnya menimbulkan konflik internal maupun
eksternal
agama
yang
berdasarkan
atas
keyakinan agama yang berdasarkan atas keyakinan agama tindakan
samawi
tersebut.
anarkis
dalam
Kemudian
bentuk
menyebabkan
perusakan
maupun
pengusiran terhadap kelompok masyarakat yang berbeda aliran dan berbeda agama. b)
Aliran sesat Stigma
aliran
sesat
dan
munculnya
aliran
yang
berkembang di masyarakat menjurus pada penistaan terhadap agama tertentu, sehingga
menyebabkan
/ ketersinggungan . . ..
13
ketersinggungan dari para pengikutnya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan anarkis dan tindak kriminal lainnya. Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan menyesatkan, antara lain:
6)
(1)
Lia Eden/Ajaran Salamullah;
(2)
Ajaran Islam Jamaah/Lemkari;
(3)
Aliran ingkar Sunnah;
(4)
Perguruan Mahesa Kurung;
(5)
Ajaran Ahmadiyah;
(6)
dan lain-lain.
Aspek Keamanan Permasalahan-permasalahan
dibidang
keamanan
yang
berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara lain meliputi : a)
tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;
b)
sebagian
masyarakat
menganggap
bahwa
masalah
keamanan dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga
penerapan
hukum
positif
menjadi
kurang
maksimal; c)
rendahnya sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
d)
tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah; /e) berbagai . . ..
14
e)
berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, kondisi sosial ekonomi maupun kondisi sosial budaya.
Peningkatan
gangguan
keamanan
yang
ditandai
dengan
meningkatnya intensitas dan kualitas kejahatan konvensional, kejahatan Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi akan terus mewarnai di tahun-tahun yang akan datang. Penyebab dan motivasi yang selalu meningkat akibat dinamika kehidupan masyarakat akan selalu mewarnai peningkatan gangguan masyarakat. Selain itu sebagai akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam proses pembangunan daerah sehingga
menyebabkan
cara-cara
inskonstitusional
dalam
memperjuangkan aspirasinya dengan melakukan separatisme maupun terorisme. Apalagi data pengungkapan terakhir telah ditemukan indikasi bahwa jaringan terorisme yang dibangun sudah merambah pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, semakin seringnya terjadi bencana alam baik gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor dan angin puyuh, perlu untuk ditangani secara intensif agar tidak menjadi keresahan bagi masyarakat. b.
Analisis SWOT: Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Divpropam Polri dalam rangka melaksanakan fungsinya dapat dianalisis dari beberapa faktor yaitu faktor intern maupun faktor ekstern melalui analisis SWOT, sebagai berikut:
/1)
Kekuatan . . . ..
15
1)
Kekuatan (Strengths) : a)
Divpropam Polri telah mengambil langkah reformasi, baik reformasi struktural, instrumental, maupun kultural, secara berkelanjutan untuk menuju lembaga kepolisian sipil, profesional, modern dan mandiri. Semua langkah-langkah reformasi tersebut masih memerlukan waktu dalam mencapai keberhasilan agar dapat dirasakan oleh semua pihak;
b)
reformasi instrumental, berupa perubahan sistem piranti lunak, fungsional dalam organisasi Polri sebagai pedoman operasionalisasi fungsi, antara lain pada pembenahan manajemen keuangan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, dimana diseluruh kesatuan selalu on budget
sehingga
diharapkan
makin
diperbarui
dengan
pelayanan Polisi efektif. hanya
Sistem
pada
masyarakat
operasional
mengandalkan
yang
kekuatan
kesatuan terdepan dalam pelaksanaan operasi, dukungan logistik yang sudah tersedia di kesatuan terdepan, serta sistem pengawasan yang semakin efektif dari internal Polri maupun yang berasal dari eksternal Polri disetiap tingkat satuan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan propam Polri kepada Masyarakat, pada tanggal 3 Agustus 2010 telah di lounching
Sentra Pelayanan Propam, dengan
Motto pelayanan yaitu “ONE STOP SERVICE” , peresmian Website Propam, Leaflet Propam serta buletin Propam, dalam hal ini telah dilakukan penilaian terhadap Sentra Pelayanan Propam dan mendapatkan pengakuan berupa sertifikat ISO 9001:2008, launching ECPP tahun 2011, Sentra pelayanan Paminal dan Provos tahun 2012; /c) reformasi . . . . .
16
c)
reformasi kultural telah meletakkan landasan dalam bentuk pembenahan manajemen sumber daya manusia dengan berorientasi strategi untuk mewujudkan Polisi berwibawa, bermoral dan berkinerja yang profesional; memperjelas manajemen SDM yang sehat, mulai dari sistem rekruitment, sistem pendidikan dan seleksi, sistem penilaian kinerja, sistem jalur karier, sampai pada sistem remunerasi personel, berseragam dan tidak berseragam. Sehingga
tampilan
Polri
dilapangan
benar-benar
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas diperlukan perubahan paradigma budaya kerja (culture set) dan
pola pikir (mindset).
perubahan budaya kerja (culture set) dari ditakuti menjadi mitra, dari mencari-cari kesalahan menjadi konsultan, dari arogan menjadi proporsional. Sedangkan perubahan pola pikir (mindset) dari rekatif menjadi proaktif, dari angker menjadi humanis, dari legalitas menjadi legitimasi, dari tertutup menjadi transparan, dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas publik, dan dari monologis menjadi dialogis; d)
pembangunan kekuatan Polri menuju Polri yang modern dan profesional diarahkan pada 2 (dua) jenis penampilan yaitu polisi berseragam (uniform police) dan polisi tidak berseragam (Ununiform police/Plain Cloth Police), Uniform Police diarahkan pada tantangan tugas yang bersifat pelayanan,
pencegahan
dan
penertiban
sedangkan
Ununiform Police/Plain Cloth Police diarahkan pada tantangan tugas penyelidikan dan penyidikan;
/e) membangun . . . . .
17 e)
membangun
kerjasama
secara
eksternal
dengan
lembaga-lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen serta masyarakat sehingga membentuk sinergi polisional. 2)
Kelemahan (Weaknesses) a)
Kepala satuan organisasi Polri selaku Ankum di seluruh tingkatan belum mampu secara maksimal memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi maupun Sidang Disiplin, sehingga pelanggaran sekecil apapun perlu ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai;
b)
masih adanya keengganan penyidik dalam menyidik Anggota Polri yang melakukan tindak pidana;
c)
penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dalam tugas yang memerlukan kerahasiaan;
d)
masih ada tenggang rasa yang tinggi dari ankum untuk melakukan Sidang Disiplin terhadap anggota;
e)
pemahaman tugas Ankum belum maksimal dan belum adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada semua Satker;
f)
sosialisasi
dan
pelatihan
semua
aturan
bidang
kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker. 3)
Peluang (Opportunities) a)
kepercayaan
pemerintah
dan
masyarakat
atas
keberadaan organisasi Divpropam Polri yang semakin meningkat dengan mengakomodir harapan masyarakat yaitu
mampu
mengeliminasi
penyimpangan
yang
dilakukan oleh personel Polri / PNS; /b) pemberian . . . .
18
b)
pemberian sanksi atau hukuman yang terekspose luas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh personel Polri dan ditangani oleh Divpropam Polri dengan memberikan punishment sehingga menanamkan bentuk pemahaman baru kepada masyarakat akan adanya organisasi ” Divpropam ” dalam institusi Polri;
c)
adanya dukungan masyarakat terhadap Divpropam Polri dengan
ada/beraninya
masyarakat
melaporkan/
menginformasikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas Polisi; d)
adanya dukungan dari berbagai instansi dalam bentuk kerjasama pendidikan dan pelatihan personel Divpropam Polri.
4)
Ancaman (Threats) a)
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informasi sudah tidak mengenal lagi hambatan
terhadap
kecepatan
berkomunikasi
dan
kemampuan menembus batas ruang dan waktu telah mendorong angka pelanggaran hukum dan kriminalitas yang selalu meningkat; b)
jumlah pelanggaran hukum dan kriminalitas yang masih tinggi, mencangkup 4 golongan jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensioanal, transnasional crime, kejahatan kekayaan
negara
dan
kejahatan
yang
berimplikasi
kontijensi; c)
jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/ PNS Polri yaitu tahun 2010 antara pelanggaran disiplin sebanyak 6.900 kasus dan pelanggaran KEPP 412 kasus; /tahun . . . .
19
tahun 2011 pelanggaran disiplin sebanyak 4.015 kasus dan
pelanggaran
pelanggaran
KEPP
disiplin
399
kasus;
sebanyak
1.852
tahun kasus
2012 dan
pelanggaran KEPP 155 kasus d)
isu tebang pilih terhadap penangan kasus-kasus yang merugikan kekayaan negara, masyarakat / individu diantara korupsi, apabila tidak memiliki komitmen dalam penanganan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
e)
kegiatan politik praktis oleh kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk menagacaukan pemerintah / negara dan penyaluran aspirasi kepentingan masyarakat yang tidak terwadahi dengan baik, sehingga mereka mencari dengan penyaluran lain diluar mekanisme yang ada, hal tersebut akan mudah memicu terjadinya
gangguan
Kamtibmas dan tindakan melawan hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan masyarakat; f)
persaingan politik dan ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap
kinerja
kelemahan
pemerintah
tertentu
selalu
dengan
memanfatkan
mengatas-namakan
demokrasi maupun tindakan anarkhi terhadap sarana dan prasarana pemerintah / masyarakat; g)
masyarakat
kurang
mendapatkan
informasi
atas
penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.
Hal tersebut juga karena keengganan Kasatwil /
kasatker
untuk
mempublikasikan
pelanggaran
yang
dilakukan oleh anggota Polri kepada masyarakat dalam penegakan supremasi hukum. /2. Identifikasi . . . .
20
2.
Identifikasi Masalah Setelah
mempelajari
beberapa
aspek
lingkungan
strategis
yang
mempengaruhi kondisi dan situasi keamanan dalam negeri yang selanjutnya dianalisis melalui analisis SWOT maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dan mungkin terjadi pada tahun 2013 yaitu : a.
SDM Polri masih kurang profesional, yang ditandai oleh masih adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi, pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota/ PNS Polri;
b.
budaya melayani belum terlihat, yang ditandai oleh masih adanya sikap arogan di lapangan, bertindak anarkis, dan lain-lain;
c.
sarana dan prasarana masih minim seperti kendaraan bermotor baik di darat
maupun
pelaksanaan
di
perairan,
dukungan
tugas operasional
BBM
kepolisian
dan
guna
mendukung
minimnya
biaya
perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada Polri akan mempengaruhi kinerja anggota Polri; d.
sistem dan metode berupa sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi Polri belum dilaksanakan secara maksimal dan Reward and punishment belum dilaksanakan secara konsisten oleh para unsur pimpinan Polri;
e.
pengawasan dan pengendalian belum berjalan secara optimal;
f.
masyarakat masih ada yang belum memahami tentang tugas Polri, belum mau berubah terhadap perubahan yang dilakukan oleh Polri (masih ingin mengambil jalan pintas dalam penyelesaian kasus), menganggap Polri belum berubah dan tingkat kesadaran hukum anggota masih relatif rendah;
g.
berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan tugas Polri di lapangan, antara lain:
/1) masih .. . . . . .
21
1)
Masih banyaknya kasus-kasus anggota yang terlibat tindak pidana, disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
2)
pengamanan unjuk rasa yang tidak profesional, proporsional dan prosedural;
3)
penyidikan tidak profesional, proporsional dan prosedural;
4)
masih ada anggota yang melakukan pembiaran dan menjadi backing tindak pidana (perjudian, illegal loging, illegal mining dan penyelundupan);
5)
penyimpangan pengadaan materiil Polri;
6)
penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri;
7)
komersialisasi rumah dinas;
8)
fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
9)
lemahnya penertiban dan pengamanan dokumen dan asset Polri;
10)
lemahnya inventarisasi aset-aset Polri;
11)
penyimpangan dalam sistem logistik Polri (pengadaan s/d penghapusan);
12)
sistem pengarsipan tidak tertib;
13)
pembocoran rencana kegiatan operasi;
14)
kerahasiaan pengiriman dokumen/berita sering bocor;
15)
adanya oknum Polri memberi keterangan untuk konsumsi luar yang bukan kapasitasnya;
16)
press realese pejabat Polri yang tidak satu bahas;
17)
pencopotan dari jabatan (demosi) tanpa dilanjutkan proses pemeriksaan / tanpa adanya alasan hukum yang jelas;
18)
anggota disersi yang disarankan PTDH tapi keputusan dari sidang KKEP dilakukan pembinaan (tidak konsekwen).
/II. Tujuan . . . .
22
II.
TUJUAN DAN SASARAN 3.
Visi dan Misi a.
Visi dan Misi Polri Visi Polri : Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Misi Polri : 1)
Melaksanakan
deteksi
dini
dan
peringatan
dini
melalui
kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; 2)
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3)
menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4)
menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5)
mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6)
menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7)
mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8)
membangun sistem sinergi Polisional Interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/ networking).
/ b.
Visi . . . .
23
b.
Visi dan Misi Divpropam Polri Visi Divpropam Polri : “Terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan
tegaknya
hukum
serta
terbina
dan
terselenggara
pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisirnya penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri.” Misi Divpropam Polri: Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Misi Divpropam Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu : 1)
Menyelenggarakan
fungsi
pelayanan
terhadap
pengaduan/
laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/ PNS Polri; 2)
menyelenggarakan
tugas
Pengamanan
Internal,
meliputi
pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri; 3)
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban Profesi Polri kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme;
4)
menegakkan dengan
hukum
secara
menjunjung tinggi
manusia dengan
profesional
dan
proporsional
supremasi hukum dan hak asasi
menyelesaikan perkara dan penanganan
personel Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan; 5)
meningkatkan upaya konsolidasi Internal Polri sebagai upaya penyamaan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan; /6)
meningkatkan . . . . . ..
24
6)
meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel guna peningkatan pelaksanaan tugas.
4.
Tujuan Jangka Menengah a.
Polri 1)
Terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional lima tahun ke depan;
2)
tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman oleh negara serta kepastian dunia usaha;
3)
terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;
4)
terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas Negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
5)
terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.
b.
Divpropam Polri 1)
Terbangunnya kepercayaan dari masyarakat kepada Propam sebagai
organisasi
yang
peduli
dan
kredibel
dalam
meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota /PNS Polri; 2)
terwujudnya good and clean governance dalam lembaga kepolisian dengan pemberdayaan Divpropam;
3)
terwujudnya pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal
termasuk
dilingkungan
Polri
penegakkan dan
disiplin
dan
pelayanan pengaduan
ketertiban masyarakat
tentang adanya penyimpangan tindakan anggota /PNS Polri;
25
/4) terwujudnya . . . 4)
terwujudnya
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
dalam
penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran anggota /PNS Polri.
5.
Sasaran Prioritas. a.
Polri Berdasarkan tahapan pencapaian Renstra Polri Tahun 2010– 2014 tersebut diselaraskan dengan kebijakan program Revitalisasi Polri dengan 10 program Prioritas menuju Polri yang profesional maka sasaran prioritas Polri tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: 1)
melanjutkan Sasaran Prioritas Tahun 2012 yang belum selesai, yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional Kasatker guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2)
melanjutkan dan mensinergikan program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011 – 2014 ke dalam rencana aksi dan kegiatan Satker menuju pelayanan prima kepada masyarakat;
3)
terselenggaranya e-goverment melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan publik;
4)
terlaksananya
pembangunan
dan
pengembangan
Sistem
Informasi terpadu melalui Management Informasi System (MIS) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan pengamanan Pemilu tahun 2014;
26
/5) 5)
pengadaan . . . . .
pengadaan almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014;
6)
terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat
Pengawasan
Internal
Pemerintah
(APIP)
guna
mewujudkan aparatur Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel
serta
penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP) yang efektif guna mencegah terjadinya KKN; 7)
terselenggaranya sertifikasi profesi bagi tenaga pendidik Polri guna meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik Polri;
8)
terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau D-IV dari sumber Pa dan Ba melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap;
9)
terlaksananya kegiatan pendidikan yang menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan sebagai abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di seluruh lembaga pendidikan dalam jajaran Lemdikpol;
10)
peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan personel Polri guna mengatasi kekurangan personel Polri dan menempatkan personel Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat;
11)
meningkatkan kesejahteraan personel Polri disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
12)
peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan intelijen guna terlaksananya deteksi aksi dalam rangka mengeliminir gangguan Kamtibmas secara dini;
27
/13) 13)
tergelarnya . . . .
tergelarnya atase Kepolisian di luar negeri (SLO) dan perwira penghubung / Liaison Officer (LO) inter kementerian guna mengatasi potensi gangguan yang bisa terjadi (problema peripheral) sehingga masyarakat lebih aktif (proactive policing) guna terciptanya rasa aman dan semangat membangun yang tinggi pada semua lapisan masyarakat;
14)
teratasinya gangguan keamanan di wilayah perairan, perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk yang mengganggu perekonomian negara;
15)
terselenggaranya program rencana umum nasional keselamatan jalan di semua satuan wilayah dan satuan fungsi lalu lintas;
16)
terciptanya kondisi keamanan dalam negeri yang semakin kondusif melalui penggelaran personel Polri di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;
17)
mensinergikan dan melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerja sama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat;
18)
terlaksananya
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
terkait tugas dan fungsi Polri; b.
Divpropam Polri 1)
Meningkatkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Anggota / PNS Polri;
2)
menerima setiap laporan, baik melalui surat, website maupun laporan langsung dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Divpropam Polri beserta jajaran;
28
/3) menyelenggarakan . . . . 3)
menyelenggarakan
pendataan,
pengolahan,
pemantauan,
pengendalian dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan / laporan masyarakat tentang sikap perilaku penyimpangan anggota /PNS Polri; 4)
supervisi penyelesaian perkara ke polda-polda yang banyak laporan/komplain dari masyarakat;
5)
supervisi pembinaan dan penegakan disiplin Polri/ PNS;
6)
menyelenggarakan pembinaan dan pertanggungjawaban Profesi serta penilaian akreditasi penerapan Standar Profesi;
7)
menyelenggarakan penegakan kode etik profesi Polri secara profesional, transparan dan akuntabel;
8)
menyelenggarakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, tata tertib di lingkungan Polri;
9)
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan di bidang propam ke satuan kerja, baik di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan;
10)
mengirim anggota ke daerah-daerah untuk penyelidikan, audit investigasi,
pemeriksaan
dan
pemberkasan
terhadap
penyimpangan anggota/ PNS Polri; 11)
melaksanakan pengamanan gedung dan materiil Polri, dalam bentuk pengamanan tertutup dan terbuka seperti
penjagaan,
patroli jalan kaki ke kantor-kantor, sel tahanan dan obyek vital Polri lainnya; 12)
melaksanakan kegiatan penegakan tata tertib dan disiplin secara berkala, dengan penjagaan dan pemeriksaan di pintu-pintu gerbang Mako serta mengadakan absensi pada setiap kegiatan;
13)
menyelenggarakan Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
29
/14) 14)
menyelenggarakan . . . .
menyelenggarakan rakernis serta rapat kerja rutin untuk menyamakan pemahaman tugas di lingkungan Divpropam Polri;
15)
memberikan data catatan personel yang diperlukan pimpinan Polri berkaitan dengan rencana Kenaikan Pangkat, Mutasi dan penugasan lainnya;
16)
mengusulkan
kepada
pimpinan
untuk
penggantian
dan
pengisian jabatan yang masih kosong dikarenakan pensiun dan mutasi; 17)
melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta mengusulkan pendidikan pengembangan spesialis propam Polri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel propam Polri;
18)
melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan peran Aparat Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)
sebagai
Quality
Assurance dan Consulting dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya organisasi yang efektif dan efisien serta taat pada peraturan; III.
Arah Kebijakan 6.
Kebijakan Polri Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2013 dalam rangka pencapaian kebijakan nasional di bidang keamanan sebagai berikut: a.
melanjutkan Sasaran Prioritas Tahun 2012 yang belum selesai, yaitu melengkapi sarana dan prasarana satuan kerja tingkat pusat dan kewilayahan, anggaran operasional untuk lidik sidik, penanggulangan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan dukungan operasional kasatker guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
30
/ b. b.
meningkatkan……..
meningkatkan palayanan publik yang Prima melalui 4 (empat) program Quick Wins tahun 2009-2010 yaitu Quick respons, transparansi penerbitan SIM, STNK dan BPKB (SSB), transparansi pelayanan penyidikan dan transparansi rekruitmen ditambah 9 (sembilan) rencana aksi Quick Wins dalam program pelayanan publik Road Map RBP Polri gelombang II tahun 2011-2014;
c.
terlaksananya program, kegiatan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011 - 2014 di seluruh Satker / Satfung di tingkat pusat maupun kewilayahan guna terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
d.
memenuhi
kebutuhan
anggaran
yang
lebih
proporsional
guna
meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi operasional Polri khususnya di tingkat kewilayahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diikuti dengan peningkatan pengawasan ke dalam secara berjenjang; e.
mewujudkan e-government melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Dokumentasi (PID) dalam rangka pelayanan publik;
f.
terwujudnya pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu melalui Manajemen Informasi System (MIS) dalam rangka mendukung tugas pokok Polri dan pengamanan Pemilu tahun 2014;
g.
pengadaan almatsus Polri yang berbasis teknologi dalam rangka menunjang tugas pokok Polri dan persiapan pelaksanaan pengamanan Pemilu tahun 2014;
h.
meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif guna mencegah terjadinya KKN;
31
/ i. i.
Meningkatkan . . . .
meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan seiring dengan modernisasi teknologi Kepolisian sesuai standar pelayanan Polri;
j.
meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan personel Polri guna mengatasi kekurangan personel Polri dan menempatkan personel Polri pada titik sebaran pelayanan kepada masyarakat;
k.
menyusun standar kompetensi kerja khusus bidang pendidik Polri, menyusun strategi pengembangan kompetensi profesi Polri dan menginventarisir serta menyusun sertifikasi pendidik oleh lembaga sertifikasi profesi;
l.
mewujudkan lembaga pendidikan Polri sebagai organisasi pembina pendidik yang solid, sehingga menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum;
m.
terpenuhinya jumlah penyidik Polri yang berlatar belakang DIK S1 atau D-IV dari sumber Pa dan Ba melalui Program Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ) serta melalui pendidikan STIK/PTIK secara bertahap;
n.
melaksanakan peningkatan kegiatan deteksi aksi sehingga dapat mengeliminir gangguan kamtibmas secara dini;
o.
melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan Intelijen guna mendukung akurasi bahan keterangan;
p.
terpenuhinya atase Kepolisian di luar negeri (SLO) dan staf teknis Polri (LO) di luar negeri dalam membantu akselerasi perluasan kompetensi pelayanan Polri bagi warga negara Indonesia di luar negeri, kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional / transnasional, dan kerjasama Kepolisian lainnya;
32
/ q. q.
terbangunnya . . . .
terbangunnya kemitraan dalam system sinergi polisional dengan kementerian / lembaga serta seluruh komponen masyarakat terkait, melalui penempatan personel liaison officer (LO) yang kompeten dan berkualitas;
r.
meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk dalam upaya menciptakan Kamtibmas yang kondusif;
s.
meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif melalui peningkatan kegiatan Bhabinkamtibmas, anggota Polmas dan kegiatan turjawali oleh petugas Polisi berseragam di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;
t.
meningkatkan pengamanan di wilayah perairan dan perbatasan guna mengatasi
kejahatan
internasional
(transnasional
crime)
yang
mengganggu perekonomian negara; u.
mewujudkan keamanan dalam negeri yang semakin kondusif melalui penggelaran personel Polri di wilayah rawan terhadap gangguan Kamtibmas/kejahatan, berpotensi konflik, konflik dan pasca konflik;
v.
meningkatkan kelancaran, keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dalam mendukung sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dengan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektoral;
w.
melaksanakan tata kelola pencegahan tindak pidana terorisme dengan lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat;
x.
terselesaikannya penanganan tindak pidana sesuai dengan lapisan kemampuan dan lapis kewenangan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi HAM dengan prioritas utama tindak pidana yang merugikan kekayaan negara dan transnasional crime;
33
/ y. y.
menggelar . . . . .
menggelar operasi Kepolisian melalui operasi terpusat dan operasi kewilayahan dengan memprioritaskan penanggulangan kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan transnasional crime;
z.
melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri.
7.
Kebijakan Strategi Divpropam Polri. a.
menata kembali mekanisme pemberian pelayanan administrasi pada satuan Propam agar diperoleh suatu pelayanan yang cepat, mudah, terhindar dari adanya praktek KKN;
b.
memberikan
pelayanan
pengaduan
kepada
masyarakat
yang
membutuhkan dengan mengedepankan prinsip cepat dan mudah; c.
menyelenggarakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Sidang Disiplin secara profesional, transparan dan akuntabel;
d.
melakukan pemeriksaan secara obyektif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota dan tidak memberikan peluang kepada pemeriksa untuk melakukan KKN;
e.
peningkatan kualitas dan kuantitas personel Propam baik melalui rekruitment, pendidikan dan pelatihan secara khusus;
f.
peningkatan integritas perorangan dan kesatuan demi terwujudnya organisasi yang solid dengan prioritas personel Propam dalam melaksanakan kegiatan Operasi;
g.
peningkatan
kemampuan
personel
Propam
dalam
memperoleh
informasiIbahan keterangan secara langsung dari sumber-sumber primer secara tertutup dan terbuka; h.
pengembangan jaringan sistem filling dan recording dalam rangka meningkatkan monitoring pengaduan masyarakat dan pelayanan penelitian personel serta informasi lainnya;
34
/ i. i.
Melanjutkan . . . .
melanjutkan kebijakan Remunerasi guna pemenuhan hak-hak personel dalam rangka peningkatan kinerja;
j.
menindaklanjuti program revitalisasi dan restrukturisasi secara bertahap sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pengembangan organisasi kekuatan dan kemampuan SDM, materiil dan fasilitas/jasa, anggaran serta sistem dan metode;
k.
menindaklanjuti secara bertahap Rencana Strategis (Renstra) Polri tahap II yang mencakup perubahan aspek struktural, aspek kultural dan aspek instrumental.
IV.
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 8.
Program dan Kegiatan Divpropam Polri tahun 2013 a.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 1)
Tujuan Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.
2)
Kegiatan : Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepolisian Pengadaan barang/peralatan perkantoran guna mendukung/ menunjang tugas dan fungsi Propam Polri meliputi :
b.
a)
Belanja peralatan.
b)
Belanja kendaraan.
c)
Belanja Meubelair.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri. 1)
Tujuan
35 Mewujudkan
personel
Divpropam
Polri
yang
profesional,
proporsional dan akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan pola pikir dan kultur. /2)
2)
Kegiatan . . . .
Kegiatan : a)
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan : (1)
pengelolaan Gaji,tunjangan dan uang lembur;
(2)
melaksanakan rapat staf;
(3)
pengadaan peralatan kantor;
(4)
perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4;
(5)
penyusunan kinerja,
renja, RKA-KL/ DIPA, penetapan
SBK,
lakip
bulanan/tahunan,
laporan
realisasi & rengiat mingguan; (6)
pembuatan
laporan
anev
mingguan,
bulanan,
triwulan, semester dan tahunan; (7)
pembuatan laporan SAKPA, renkas dan tutup buku;
(8)
perawatan peralatan fungsional;
(9)
melaksanakan fungsi registrasi dan penelitian personil;
(10)
membuat evaluasi dan analisa laporan bulanan, semester dan tahunan dari masing-masing Polda;
(11)
menerbitkan SKTB dan memberikan rekomendasi penilaian
status
bagi
personil
yang
telah
melaksanakan hukuman disiplin dan/ atau KEPP dalam rangka pemulihan nama baik dan hak-hak personil Polri; (12)
melakukan supervisi bidang pelayanan pengaduan masyarakat, rehabpers dan renmin ke 31 Polda;
36
/(13) penelitian . . . . (13)
penelitian kembali perlengkapan administrasi dan produk/berkas sidang KKEP dari daerah-daerah sehubungan dengan adanya komplain dari para terduga pelanggar tentang rekomendasi hukuman disiplin melalui surat permohonan penanganan kembali;
(14)
penerimaan, pengendalian dan pendataan secara nasional
pengaduan
masyarakat,
serta
meningkatkan pelayanan dalam merespon laporan / pengaduan masyarakat; (15)
melaksanakan kegiatan piket di sentra pelayanan pengaduan masyarakat;
(16)
pelayanan penerimaan laporan langsung dan tidak langsung (melalui surat pengaduan dan website) membuat laporan polisi, STPL, pelimpahan kasus ke Biro-Biro, Satker Mabes Polri dan Satwil-Satwil jajaran;
(17)
penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan software dan hardware jaringan file dan recording;
(18)
penyelenggaraan
pengelolaan
informasi
dan
dokumentasi (PID); (19)
melaksanakan kegiatan operasional Divpropam Polri (Back up perjalanan dinas dan dukungan operasional ke kewilayahan);
(20)
melaksanakan
aplikasi
Sistem
Informasi
Manajemen keuangan Barang Milik Negara (SiMAK
37 BMN) dengan tujuan untuk mendata seluruh aset negara yang dimiliki oleh Divpropam Polri;
/(21) pembelian........ (21)
pembelian alat tulis kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran sehari-hari;
(22)
melaksanakan koordinasi dengan para Karo dan Kabag di lingkungan Divpropam Polri terkait dengan penanganan anggota yang bermasalah;
(23)
memonitor perilaku anggota yang bermasalah untuk bahan laporan/masukan bagi pimpinan dan bahan wanjak;
(24)
menyelenggarakan pelatihan barang dan jasa di lingkungan Divpropam Polri.
b)
Pertanggungjawaban Profesi (1)
melaksanakan audit investigasi terhadap kasuskasus yang menonjol;
(2)
melaksanakan
pemeriksaan/pemberkasan
ter-
hadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri di Mabes Polri dan di kewilayahan; (3)
menyelenggarakan
Sidang
KKEP
dan
sidang
komisi banding; (4)
(5) (6)
melaksanakan simulasi sidang KKEP dan sosialisasi Perkap No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, susunan organisasi tata kerja komisi kode etik Polri dan simulasi sidang komisi kode etik Polri (KKEP); melaksanakan pelatihan Akreditor ( Auditor tk. Dasar); melaksanakan penilaian akreditasi terhadap penerapan standarisasi profesi Polri ke 31 Polda;
38 (7)
pembuatan anev pelaksanaan tupoksi Rowabprof;
(8)
melaksanakan rapat staf.
/ c) c)
Penyelenggaraan . . . .
Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri: (1)
melakukan penyempurnaan piranti lunak Paminal;
(2)
pembuatan produk-produk Paminal;
(3)
melaksanakan pelatihan fungsi Paminal;
(4)
melaksanakan operasi bersih;
(5)
melaksanakan pembinaan pengamanan personil, kegiatan, materiil dan bahan keterangan;
(6)
penerbitan SKHP;
(7)
melaksanakan penyelidikan internal Polri ke 31 polda;
(8)
melaksanakan pengawasan penerimaan Bintara Polri, SIPSS, Setukpa, Taruna Akpol, Sespima, STIK, Sespimen, Sespimti dan Lemhanas;
(9) d)
melaksanakan pengamanan tertutup.
Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri (1)
melakukan penegakan tata tertib (Gaktib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota/ PNS Polri dan lain–lain;
(2)
melakukan pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan Polri;
(3)
melakukan
penjagaan
pengawalan
orang/barang
melakukan
mako,
patroli
dan
berharga/bukti
serta
pengamanan/pengawasan
kegiatan Polri di lingkungan Mako;
terhadap
39 (4)
melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin di kewilayahan maupun di Mabes Polri;
/(5) (5)
melakukan
pendataan
melakukan . . . . .
terhadap
unjuk
rasa,
pengrusakan, pembakaran terhadap Mako Polri serta pendataan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri; (6)
melaksanakan pengawalan tahanan;
(7)
melaksanakan Sidang disiplin;
(8)
melakukan pelatihan Bela Diri;
(9)
melaksanakan pembinaan fungsi Provos ke PoldaPolda;
(10)
melaksanakan pelatihan fungsi Provos;
(11)
melaksanakan
koordinasi
dan
pengawasan/
pemantauan, pengecekan petugas jaga tahanan Mabes Polri dan Kewilayahan; (12)
melaksanakan
koordinasi
dan
pengawasan
pengamanan pos/ pintu masuk ke kewilayahan; (13)
melaksanakan pengawasan pelaksanaan sidang disiplin ke kewilayahan;
(14)
melaksanakan pengecekan Daftar Pendahuluan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin (DP3D), Patsus dan SKHD/ Rekomendasi di Mabes Polri dan ke Kewilayahan;
(15)
penyampaian informasi hasil pelaksanaan sidang disiplin dan sidang komisi kode etik profesi kepada masyarakat,
agar
masyarakat
mengetahui
40 keseriusan Polri dalam menegakkan hukum di internal Polri; (16)
meningkatkan keamanan internal Mako-Mako Polri di
seluruh
wilayah
(metal
detector)
untuk
mengantisipasi serangan-serangan terhadap Polri yang cenderung meningkat; /(17) peningkatan . . . . (17)
peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Anggota Polri/PNS di tingkat Polres, bekerjasama dengan SPK yang ada.
9.
Pagu Indikatif Pagu Indikatif Divpropam Polri per program dalam TA.2013 sebesar Rp. 44.513.732.000,- (empat puluh empat milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Polri sebesar Rp. 11.179.450.000,- (sebelas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus
lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan
Pengadaan peralatan, kendaraan dan meubelair. b.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar
Rp. 33.334.282.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga
puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan : 1)
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.356.997.000,- (dua puluh delapan milyar
tiga
ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 2)
Pertanggungjawaban Profesi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.439.831.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
41 3)
Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.940.964.000,- (satu milyar sembilan
ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
/4) 4)
Penegakan . . . .
Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.596.490.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
10.
Kegiatan prioritas pagu indikatif T.A 2013 TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN
KODE
ALOKASI
Ren 2013
2014
2015
2016
Program Peningkatan 02Sarana Dan Prasarana Aparatur Polri 3084
( JUTA RUPIAH )
KET
INDIKATOR KINERJA Renc 2013
2014
2015
2016
6.099,0
6.737,0
6.737,0
6.737,0
Pengembangan Peralatan Polri Persentase penambahan kendaraan R-2 & R4
50%
50%
50%
50%
0.0
0.0
0.0
0.0
Persentase penambahan meubelair
50%
50%
50%
50%
0.0
0.0
0.0
0.0
Persentase penambahan peralatan
50%
50%
50%
50%
0.0
0.0
0.0
0.0
36 exmplr
32 exmplr
30 exmplr
30 exmplr
3.0
6.0
6.0
6.0
30.0
119.3
119.3
119.3
Program Pengawasan Dan 03Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
3087
Dukungan Manajemen dan Tehnik Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan Jumlah penerbitan SKTT dan RPS Jumlah kegiatan supervisi Bag Rehab ke Kewilayahan Jumlah kegiatan menghimpun laporan analisa dan evaluasi
4 Polda
31 Polda
31 Polda
31 Polda
67 lap
67 lap
67 lap
67 lap
2.6
5.2
5.2
5.2
Prosentase kegiatan Rakernis Propam yang dilaksanakan
100%
100%
100%
100%
560.0
616.0
616.0
616.0
Jumlah penyusunan produk-produk perencanaan
9 nskh
9 nskh
9 nskh
9 nskh
55.6
61.2
61.2
61.2
3 lap
3 lap
3 lap
3 lap
11.2
12.4
12.4
12.4
1500 lap
1250 lap
1000 lap
60.0
66.0
66.0
66.0
31 Polda
31 Polda
31 Polda
70.0
119.3
119.3
119.3
-
-
100%
51.1
-
-
51.1
120 giat
120 giat
120 giat
807.5
888.2
888.2
888.2
Jumlah pembuatan laporan keuangan
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima1750 lap oleh Bag Yanduan Jumlah kegiatan supervisi Bag Yanduan k 7 polda Kewilayahan Prosentase penyelenggaraan pelatihan 100% barang dan jasa di lingkungan Divpropam Polri
3088
Pertanggung jawaban Profesi
Jumlah Audit Investigasi terhadap kasus-kasus Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan
120 giat
KL
42
PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN
KODE
Jumlah pemeriksaan / pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilaksanakan
36 berkas
36 berkas
36 berkas
36 berkas
95.0
104.5
104.5
104.5
Jumlah sidang KKEP yang dilaksanakan
42 sidang
35 sidang
30 sidang
30 sidang
157.5
173.2
173.2
173.2
Jumlah pelaksanaan simulasi sidang KKEP ke kewilayahan
7 Polda
31 Polda
31 Polda
31 Polda
29.1
119.3
119.3
119.3
Ren 2013
2014
2015
2016
100%
100%
100%
100%
98.0
107.8
107.8
107.8
31 Polda
31 Polda
31 Polda
31 Polda
127.5
140.2
140.2
140.2
15 Polda
-
-
-
125.0
654 giat
654 giat
654 giat
654 giat
213.2
234.5
234.5
234.5
4 giat
4 giat
261.1
287.2
287.2
287.2
31 Polda
31 Polda
119.3
131.2
131.2
131.2
132 kasus
132 kasus
1.139.0
1.252.9
1.252.9
1.252.9 23.8
TARGET
Prosentase anggota Divpropam Polri yang mengikuti pelatihan akreditor Jumlah pelaksanaan penilaian akreditasi dan penerapan standarisasi profesi ke kewilayahan Jumlah pelaksanaan sosialisasi perkap kode etik profesi ke kewilayahan
Jumlah Pengamanan terhadap kegiatan Polri, Penyelenggaraan objek Vital,objek khusus, Pengamanan Internal Polri VVIP/VIP/pejabat dan giat lainnya sesuai dengan ketentuan dan sasaran
3089
Jumlah pelaksanaan Opsih yang dilaksanakan dengan 4 giat 4 giat aman, tertib dan terkendali Jumlah pelaksanaan giat fungsi Paminal di 31 Polda 31 Polda kewilayahan dengan tertib dan lancar Jumlah terungkapnya kasus-kasus pelanggaran 132 kasus 132 kasus oleh anggota Polri di tingkat pusat dan kewilayahan Prosentase pelaksanaan 100 % 100 % pelatihan fungsi Paminal Jumlah penyempurnaan 2 naskah 2 naskah pilun yang dihasilkan Jumlah SKHP yang 6000 6000 exmplar exmplar diterbitkan Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengamanan 31 giat 31 giat dan monitoring penerimaan personil Jumlah kegiatan Penegakan tata Tertib dan opsgaktibplin yang 79 giat 79 giat Disiplin Polri dilaksanakan
3090
Jumlah kegiatan Back up riksa, back up sidang disiplin dan pemeriksaan DP3D yang dilaksanakan di kewilayahan Jumlah pelaksanaan sidang disiplin oleh ankum Mabes Polri dgn mempersiapkan personel Provos sebagai penuntut dan pengawal terperiksa. Jumlah giat Pamka /Penjagaan Mako, patroli dan pengawalan orang /barang berharga/ bukti, pam/patroli rumah dinas TB I dan TB II serta pam /pengawasan giat di lingkungan Mako sehingga Terciptanya keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Pemeriksaan yang dilaksanakan di kewilayahan dan Mabes Polri Prosentase pelaksanan pelatihan fungsi Provos .
ALOKASI
( JUTA RUPIAH )
KET
INDIKATOR KINERJA
Jumlah kegiatan pembinaan bidang Provos satwil
Renc 2013
2014
2015
-
2016
-
-
100 %
100 %
21.6
23.8
23.8
2 naskah
2 naskah
41.5
45.6
45.6
45.6
6000 exmplar
6000 exmplar
125.0
137.5
137.5
137.5
31 giat
31 giat
300.0
330.0
330.0
330.0
79 giat
79 giat
249.9
274.9
274.9
274.9
40 giat
40 giat
40 giat
40 giat
183.5
201.9
201.9
201.9
24 sidang
24 sidang
24 sidang
24 sidang
12.1
13.4
13.4
13.4
365 giat
365 giat
365 giat
365 giat
319.9
351.9
351.9
351.9
120 giat
120 giat
120 giat
120 giat
677.8
745.6
745.6
745.6
100 %
100 %
100 %
100 %
33.6
36.9
36.9
36.9
31 Polda
31 Polda
31 Polda
31 Polda
119.3
131.2
131.2
131.2
43
V.
PENUTUP 11.
Penutup Demikian Rencana Kerja Divpropam Polri Tahun 2013 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Divpropam Polri pada Tahun Anggaran 2013.
Jakarta,
Juni 2012
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI Paraf : 1. Kasubbag ren : …….. 2. Kabag Renmin : .......... 3. Karo Paminal : . . . . . 4. Karo Provos :..... 5. Karo Wabprof :……..
44
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
RENCANA KERJA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2013
Jakarta,
2012
45
46 MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
RENCANA KERJA TAHUNAN SATKER DIVPROPAM POLRI T.A. 2013
NO 1
1.
2.
SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2
3
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dalam rangkaJumlah pengadaan kendaraan dinas mendukung pelaksanaan tugasroda 2 dan roda 4 operasional Divpropam Polri Jumlah pengadaan meubelair Jumlah Pengadaan peralatan Terwujudnya aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur
Jumlah penerbitan SKTT dan RPS Jumlah kegiatan supervisi Bag Rehab ke Kewilayahan Jumlah kegiatan menghimpun laporan analisa dan evaluasi Prosentase kegiatan Rakernis Propam tahun 2013 yang dilaksanakan Jumlah penyusunan produk-produk perencanaan Jumlah pembuatan laporan keuangan Jumlah kegiatan menghimpun peraturanperaturan kepolisian Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bag Yanduan Jumlah kegiatan supervisi Bag Yanduan k Kewilayahan Jumlah penyelenggaraan pelatihan barang dan jasa di lingkungan Divpropam Polri Jumlah Audit Investigasi terhadap kasuskasus Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan Jumlah pemeriksaan / pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilaksanakan Jumlah sidang KKEP yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan simulasi sidang KKEP ke kewilayahan
64 unit 405 unit 198 unit
36 exemplar 4 Polda 67 laporan 100% 9 naskah 3 laporan 44 laporan 1750 laporan 7 polda 1 laporan 120 laporan 36 laporan 42 laporan 7 laporan
KET 5
47 2 1
2
3 Prosentase anggota Divpropam Polri yang mengikuti pelatihan akreditor (auditor tingkat dasar) Jumlah pelaksanaan penilaian akreditasi dan penerapan standarisasi profesi ke kewilayahan Jumlah pelaksanaan sosialisasi perkap kode etik profesi ke kewilayahan Jumlah Pengamanan terhadap kegiatan Polri, objek Vital,objek khusus, VVIP/VIP/pejabat dan giat lainnya sesuai dengan ketentuan dan sasaran Jumlah pelaksanaan Opsihyang dilaksanakan dengan aman, tertib dan terkendali Jumlah pelaksanaan giat fungsi Paminal di kewilayahan dengan tertib dan lancar Jumlah terungkapnya kasus-kasus pelanggaran oleh anggota Polri di tingkat pusat dan kewilayahan Prosentase pelaksanaan pelatihan fungsi Paminal Jumlah pilun yang dihasilkan Jumlah SKHP yang diterbitkan Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan monitoring penerimaan personil Jumlah kegiatan opsgaktibplin yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Back up riksa, back up sidang disiplin dan pemeriksaan DP3D yang dilaksanakan di kewilayahan Jumlah giat Pamka /Penjagaan Mako,patroli dan pengawalan orang/barang berharga/ bukti, pam/patroli rumah dinas TB I dan TB II serta pam /pengawasan giat di lingkungan Makosehingga Terciptanya keamanan dan ketertibanyang dilaksanakan Jumlah kegiatan Pemeriksaan yang dilaksanakan di kewilayahan dan Mabes Polri Jumlah pelaksanaan sidang disiplin oleh ankum Mabes Polri dgn mempersiapkan personel Provos sebagai penuntut dan pengawal terperiksa. Prosentase pelaksanaan pelatihan fungsi Provos Jumlah kegiatan pembinaan bidang Provos satwil
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
4
5
100% 31 polda 15 laporan 654 laporan
4 laporan 31 laporan 132 laporan 100% 2 naskah 6000 exemplar 31 laporan 79 laporan 40 laporan
365 laporan
120 laporan
24 sidang 100% 31 laporan
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :
Juni
2012
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SATKER DIVPROPAM POLRI TA. 2013 POLRI KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN SASARAN NO URAIAN 1 1.
2 Meningkatnya
Jumlah
INDIKATOR KINERJA 3 Pemanfaatan meubelair,
KEGIAT PROGRAM
Drs. HERMAN EFFENDI URAIAN INSPEKTUR5 JENDERAL POLISI 6
INDIKATOR
TARGET
4 100%
Program Peningkatana.
Pengembangan
7
-
Laporan meu
48 pemenuhan dan pemberdayaan /matfatjas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Divpropam Polri 2.
ranmor R-2, R-4 dan peralatan secara Optimal dan siap pakai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Satker Div Propam Polri
Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Terwujudnya aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur
-
peralatan Polri
Laporan pera
Laporan ranm
Laporan ranm
Pengawasan dan Dukungan manajemen Peningkatan dan teknis Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Umum dan Pemuliaan Polri Profesi dan Pengamanan : a. Prosentase kegiatan Rakernis Propam tahun 2013 yang dilaksanakan
100%
a. Penyelenggaraan Rakernis Divpropam tahun 2013
b. Jumlah kegiatan menghimpun laporan analisa dan evaluasi
100%
b. Kegiatan menghimpunb.Laporan ha laporan analisa dan menghimpun analisa dan e evaluasi
c.
100%
c. Penyusunan produk produk perencanaan
100%
d. pembuatan keuangan
100%
e. Menghimpun peraturan-e. Laporan ha menghimpun peraturan kepolisian peraturan kep
Jumlah penyusunan produk perencanaan
produk-
d. Jumlah pembuatan keuangan
laporan
e. Jumlah kegiatan menghimpun peraturan-peraturan kepolisian
a. Laporan has Rakernis
c.Laporan hasi produk perencanaan
laporan d. Laporan laporan keua
2 f. jumlah . . . . 1
2
3 f.
4
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bag Yanduan.
80%
g. Jumlah kegiatan supervisi Bag Yanduan k Kewilayahan
100%
h. Jumlah kegiatan menghimpun laporan dari Polda-polda, memperbanyak juklak &TR yang dilaksanakan
100%
i. Jumlah kegiatan diterbitkan
80%
j.
SKTB
yang
Jumlah penyelenggaraan pelatihan barang dan jasa di lingkungan Divpropam Polri
5
6 f.
7
Penerimaan laporane. Terklarifika pengaduan masyarakat pengaduan tentang perilaku anggota/ terhadap tugas PNS Polri.
g. Supervisi Bag Yanduan
h. Perbanyak Juklak, TR,Anev laporan
f. .Laporan hasil supervisi Bag Y
g.Laporan hasil dari polda-pold dan terkirim
h.Laporan has penerbitan SK i.
Penerbitan SKTB
i. Laporan penye pelatihan bara 100%
j.
Pelatihan barang dan jasa
49
3 /a. Jumlah . . . . 1
2
3
4
5
6
7
a. Jumlah kegiatan pelaksanaan penyusunan laporan anev tupoksi Rowabprof.
100%
Pertanggungjawaban Profesi : a. Penyusunan pelaksanaan laporan anev tupoksia. Laporan pelaksanaan Rowabprof tupoksi Rowa
b. Jumlah Audit Investigasi terhadap kasus-kasus Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan
85%
b.
c. Jumlah pemeriksaan/ pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP yang dilaksanakan
85%
d. Jumlah sidang dilaksanakan
KKEP
yang
e. Jumlah pelaksanaan simulasi sidang KKEP ke kewilayahan f.
Prosentase anggota Polri yang mengikuti Standar profesi.
100% 100%
g. Prosentase anggota Divpropam Polri yang mengikuti pelatihan penegakan etika Profesi.
100%
h. Jumlah Pelaksanaan Penilaian Akreditasi & Penerapan Standarisasi Profesi ke Polda-Polda yang dilaksanakan. i.
Audit
b. Laporan audit inve kewilayahan
c. Laporan c. Pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan/pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran KEPP d. Laporan hasil sidang KKE d. Pelaksanaan sidang KKE. e. Laporan Simulasi sida kewilayahan e. Simulasi sidang KKEP ke kewilayahan f. Laporan pelatihan Sta
85%
Divpropam pelatihan
Pelaksanaan investigasi
f.
Pelatihan Standar profesi. g. Laporan akreditor ( Dasar) g. Pelatihan akreditor (auditor tk. Dasar) h. Laporan Penilaian A Penerapan h. Pelaksanaan Penilaian Profesi ke ke Akreditasi & Penerapan Standarisasi Profesi i. Laporan rapat staf
100%
i.
Jumlah pelaksanaan rapat staf
Rapat staf
100%
4 / a. Jumlah . . . .. 1
2
3
a. Jumlah Pengamanan terhadap kegiatan Polri, objek Vital,objek khusus, VVIP/VIP/pejabat dan giat
4
100%
5
6
7
Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri: a. Kegiatan Pangamanan a. Laporan Tertutup pelaksanaan pengamanan
50 lainnya sesuai dengan ketentuan dan sasaran b. Jumlah pelaksanaan Opsihyang dilaksanakan dengan aman, tertib dan terkendali c. Jumlah pelaksanaan giat fungsi Paminal di kewilayahan dengan tertib dan lancar d. Prosentase terungkapnya kasuskasus pelanggaran oleh anggota Polri di tingkat pusat dan kewilayahan
b. Pelaksanaan operasi bersih b. Laporan (Opsih) pelaksanaan bersih
90%
c. 100%
Kegiatan Pam personel, c. Laporan materill, giat & baket yang pelaksanaan dilaksanakan ke PoldaPaminal di ke Polda
85%
d. Penyelidikan
e. Prosentase anggota Divpropam Polri yang mengikuti pelatihan fungsi Paminal
100%
e. Pelatihan fungsi Paminal
f.
100%
Jumlah pilun yang dihasilkan
f.
g. Jumlah SKHP yang diterbitkan
80%
h. Jumlah pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan monitoring penerimaan personil
80%
a. Jumlah kegiatan opsgaktibplin yang dilaksanakan
90%
b. Jumlah kegiatan Back up riksa dan back up sidang disiplin yang dilaksanakan di kewilayahan dan Mabes Polri
85%
d. Laporan penyelidikan
Penyusunan/revisi Pilun Paminal.
e. Pelatihan fun f.
Laporan Penyusunan/ Paminal g. Penerbitan SKHP g. Laporan has SKHP h. pelaksanaan pengawasan, h. Laporan pengamanan dan pengawasan, monitoring penerimaan pengamanan personil monitoring personil Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri: a. Pelaksanaan Gaktib a. Laporan pelaksanaan opsgaktibplin b. Pembinaan dan penegakan hukum b. Laporan pelaksanaan Back up riksa sidang disiplin
5 Jumlah . . .
1
2
3 c. Jumlah giat Pamka /Penjagaan Mako,patroli dan pengawalan orang/barang berharga/ bukti, pam/patroli rumah dinas TB I dan TB II serta pam /pengawasan giat di lingkungan Makosehingga Terciptanya keamanan dan ketertibanyang dilaksanakan d. Jumlah kegiatan Pemeriksaan yang dilaksanakan di kewilayahan dan Mabes Polri e. Jumlah pelaksanaan sidang disiplin oleh ankum Mabes Polri dgn mempersiapkan personel Provos sebagai penuntut dan pengawal terperiksa. f.
Prosentase anggota Divpropam Polri yang mengikuti pelatihan fungsi Provos
4 100%
90%
80%
5
6 c. Pengamanan Terbuka
7 c. Laporan pelaksanaan terbuka
d. Pemeriksaan pelanggaran d. Laporan ha disiplin di wilayah maupun pemeriksaan di Mabes Polri e. Pelaksanaan disiplin
f.
sidang
e. Laporan ha sebagai pen siding disiplin
Pelatihan fungsi Provos
100%
f.
Pelatihan fun
g. Pembinaan Bidang Provos g. Jumlah kegiatan pembinaan bidang
g. Laporan
51 Provos satwil
100%
pelaksanaan bidang Provo
Jakarta,
Juni 2012
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
Drs. HERMAN EFFENDI INSPEKTUR JENDERAL POLISI Paraf: 1. Konseptor / Kasubbag Ren : . . . . . . . . . 2. Kabag Renmin :.......
