P
U
T
U
S
A
N
Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
P U T U S
A N
Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; Berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution No. 17 Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. SRI PUSPITA DEWI, SH. ; 2. SUTRISNO GINTING, SH. ; 3. ROTUA NOVIYANTI, SH. ; 4. SYAFRIDA AYULITA, SH ; 5. ISMEI SARJONO.,SH.,MH ; 6. ROBERT SILALAHI ;
Masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 993/SK-12.71/III/2012, tertanggal
Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
19 Maret 2012,
selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT/PEMBANDING;
M E L A W A N
1. EKA. M. JHON ELISA ;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ........................ PENGGUGAT I ; 2. DWI SEPTA RADITIA ;
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ....................... PENGGUGAT II ; 3. TRI ANDAYANI YULISA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ...................... PENGGUGAT III ; 4. BEBBY
AGUSTINA
;
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ...................... PENGGUGAT IV ; 5. SUGIHANA ERAWANTI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ....................... PENGGUGAT V ; 6. OTTO CAHYADI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Lorong
tinggal
Jalan
Pribadi
Binjai
Medan,
Gang
selanjutnya
Banteng, disebut
sebagai ...................... PENGGUGAT VI ; 7. RUSTAM RIDWAN VIDYA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Binjai Gang Banteng, Lorong Pribadi Medan, selanjutnya disebut sebagai ..................... PENGGUGAT VII ;
Dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada :
SAMWIDI
Kewarganegaraan
ASMARA,
SH,
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara beralamat di Jalan STM Ujung, Komplek Ruko Crysant Park No. 8 Lt. I Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT/TERBANDING; 8. MUDINEM ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan bertempat tinggal
tidak bekerja,
di Jalan Karya Cipta No. 4,
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; 9. BUNTARAN ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tidak bekerja,
bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka 10 No.
Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
16
RT/RW
007/006,
Kelurahan
Rambutan,
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; 10. PRIYANTORO ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Karya
Cipta No. 4,
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; 11. HARIYANI ;
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan bertempat tinggal
tidak bekerja,
di Jalan Karya Cipta No. 4,
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; 1. ZULCHAIRI PAHLAWAN, SH.; 2. ILHAM PRASATYA GULTOM, SH.; Masing-masing
kewarganegaraan
Indonesia
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE PAHLAWAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 329 A Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai
:
TERGUGAT
II
INTERVENSI/
TURUT TERBANDING;
Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; 2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 140/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini pada tingkat banding; 3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 15/G/2012/PTUN-MDN tanggal 17 Juli 2012; 4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomor:
15/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 17 Juli 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2.
Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 4781/Pangkalan Masyhur tanggal 10 Januari 2012, luas 1683 M2 (Surat Ukur Nomor : 02134/Pangkalan Masyhur/2012 tertanggal 04 Januari 2012) atas nama 1. Mudinem, 2. Buntaran, 3.Priyantoro, 4. Hariyani;
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 4781/Pangkalan Masyhur tanggal 10 Januari 2012, luas 1683 M2 (Surat Ukur Nomor : 02134/Pangkalan Masyhur/2012 tertanggal 04 Januari 2012) atas nama 1. Mudinem, 2. Buntaran, 3. Priyantoro, 4. Hariyani;
4.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi
untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding; Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 17 Juli 2012;
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
tersebut,
pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasanya, SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 30 Juli 2012; Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan
agar
menerima
permohonan
banding
Negara
Tergugat/Pembanding,
membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN tanggal 17 Juli 2012, dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding
Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat, Memeriksa, dan Membaca Berkas Perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 30 Agustus 2012;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diberitahukannya putusan tersebut kepadanya yakni setelah tanggal 17 Juli 2012 dan selambatlambatnya diajukan pada tanggal 31 Juli 2012; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 30 Juli 2012, yakni hari ketiga belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan
Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding, serta meneliti dan memperhatikan surat–surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/G/2012/PTUN-MDN tanggal 17
Juli
2012
dihubungkan
dengan
Memori
Banding
dari
Tergugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomor
:
15/G/2012/PTUN-MDN tanggal 17 Juli 2012 yang dimohon banding harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;
MEMPERHATIKAN 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;
M E N G A D I L I
-
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
-
Menguatkan Nomor:
Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
15/G/2012/PTUN-MDN
tanggal
17
Juli
2012
yang
dimohonkan banding; -
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Tinggi hari
Pengadilan
SELASA,
tanggal
Tinggi 30
Tata
Usaha
OKTOBER
Negara
2012
oleh
Medan, kami
:
JAYATAN SIHOMBING, SH. yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, SH., M. Hum. dan NABARI SEMBIRING, SH., MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh ERIANUR, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasanya Hukumnya;
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
YOSRAN, SH., M. Hum.
JAYATAN SIHOMBING, SH.
dto,
NABARI SEMBIRING, SH., MH.
PANITERA PENGGANTI
dto, ERIANUR, SH., MH.
Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….…..…
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ………….
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .………........
Rp. 239.000,-
J u m l a h ……………………. Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 140/B/2012/PT.TUN-MDN