PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

JADWAL Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Saham Perdana Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia

: : : : : :

29 November 30 November, 1 dan 2 Desember 5 Desember 6 Desember 6 Desember 7 Desember

2016 2016 2016 2016 2016 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

P R O S P E K T U S

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk. Kegiatan Usaha Utama: Jasa pelayanan di bidang kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat: Prodia Tower Jl. Kramat Raya No. 150 Jakarta Pusat 10430, Indonesia Telepon: (021) 314 4182 Faksimili: (021) 314 4181 Website: www.prodia.co.id Email: [email protected] Jaringan Layanan: Per 30 Juni 2016, 251 outlet yang tersebar di 104 kota di 30 propinsi di Indonesia PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA Sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp1.218.750.000.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management dan Employee Stock Option Plan atau “MESOP”) sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 14.062.500 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham. Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Citigroup Securities Indonesia

PT Credit Suisse Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities

AGEN PENJUALAN INTERNASIONAL Citigroup Global Markets Ltd. Credit Suisse (Singapore) Ltd. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSEROAN BEROPERASI DALAM INDUSTRI YANG BERSAING DAN TERFRAGMENTASI, DAN KETIDAKMAMPUAN UNTUK BERSAING SECARA EFEKTIF DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH HARGA SAHAM PERSEROAN DAPAT BERFLUKTUASI CUKUP JAUH TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS DAN OPERASI PERSEROAN DAN INDUSTRI PELAYANAN KESEHATAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dengan Surat No. 057/PD/Ekstern/IX/2016 tanggal 20 September 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksananya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”). Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 19 September 2016 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEl, maka Penawaran Umum Saham Perdana ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tangga1 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XV mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XVI mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN T E R H A D A P U N D A N G - U N D A N G / P E R AT U R A N YA N G B E R L A K U D I N E G A R A TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI...................................................................................................................................i DEFINISI DAN SINGKATAN...................................................................................................... iii DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.......................................................................................... x SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN........................................................................................... xi RINGKASAN..............................................................................................................................xii I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA.......................................................................... 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.............................................................................................. 8 III. PERNYATAAN UTANG.. .................................................................................................... 10 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.. ........................................................................ 16 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN..................................................... 20 5.1. Umum....................................................................................................................... 20 5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan.. ................ 21 5.3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan......................................................................... 27 5.4. Hasil Usaha.. ............................................................................................................. 32 5.5. Pendapatan Berdasarkan Geografi dan Segmen Pelanggan.. ......................................... 37 5.6. Hasil Kegiatan Operasional.. ...................................................................................... 38 5.7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas....................................................................................... 49 5.8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.............................................................................. 52 5.9. Belanja Modal........................................................................................................... 54 5.10. Kewajiban Kontinjensi dan Perjanjian Off-Balance Sheet............................................ 54 5.11. Manajemen Risiko..................................................................................................... 54 VI. RISIKO USAHA................................................................................................................. 56 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.. ......... 88 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.......................................................................... 89 8.1. Riwayat Singkat Perseroan.. ....................................................................................... 89 8.2. Dokumen Perizinan Perseroan.. .................................................................................. 92 8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan............................................................ 99 8.4. Pengurusan dan Pengawasan.................................................................................... 105 8.5. Struktur Organisasi Perseroan.................................................................................. 112 8.6. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)............................. 113 8.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Social Responsibility)....................................... 113 8.8. Sumber Daya Manusia............................................................................................. 113 8.9. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.............................................................. 116 8.10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum........ 116 8.11. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi....................................... 118 8.12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.................................................. 123 8.13. Keterangan Tentang Aset Tetap yang Bernilai Material............................................. 128 8.14. Asuransi.. ................................................................................................................ 129 8.15. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).. ................................................................... 134 8.16. Perkara yang Dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan........ 135

i

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.. ........................................................ 136 9.1. Umum..................................................................................................................... 136 9.2. Keunggulan Bersaing.. ............................................................................................. 137 9.3. Strategi Usaha......................................................................................................... 142 9.4. Indikator Kinerja Utama.......................................................................................... 144 9.5. Misi dan Visi.. ......................................................................................................... 144 9.6. Jejaring Outlet Perseroan......................................................................................... 145 9.7. Pemeriksaan dan Layanan Perseroan........................................................................ 153 9.8. Logistik dan Prosedur.............................................................................................. 156 9.9. Laboratorium Kalibrasi.. .......................................................................................... 160 9.10. Pelanggan Perseroan.. .............................................................................................. 160 9.11. Layanan Pelanggan.. ................................................................................................ 162 9.12. Penetapan Harga dan Biaya.. .................................................................................... 162 9.13. Penjualan dan Pemasaran......................................................................................... 163 9.14. Teknologi Informasi................................................................................................ 165 9.15. Peralatan................................................................................................................. 165 9.16. Riset dan Pengembangan......................................................................................... 166 9.17. Afiliasi Perseroan.................................................................................................... 167 9.18. Persaingan.. ............................................................................................................. 168 9.19. Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup....................................................... 169 9.20. Penghargaan dan Pengakuan.................................................................................... 175 X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI............................................................................ 176 XI. PERATURAN DALAM INDUSTRI................................................................................... 194 XII. EKUITAS......................................................................................................................... 204 XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.................................................................................................... 205 XIV. PERPAJAKAN.. ................................................................................................................ 206 XV. PENJAMINAN EMISI EFEK............................................................................................ 208 XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.............................................. 209 XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM..................................................................................... 213 XVIII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN........ 231 XIX. ANGGARAN DASAR.. ..................................................................................................... 337 XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.. ................................................... 360 20.1 Pemesanan Pembelian Saham................................................................................... 360 20.2 Pemesan yang Berhak.............................................................................................. 360 20.3 Jumlah Pemesanan.. ................................................................................................. 360 20.4 Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif.......................................................... 360 20.5 Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham.................................................................. 361 20.6 Masa Penawaran Umum Saham Perdana................................................................... 361 20.7 Tanggal Penjatahan.. ................................................................................................ 362 20.8 Persyaratan Pembayaran.......................................................................................... 362 20.9 Bukti Tanda Terima................................................................................................. 362 20.10 Penjatahan Saham.. .................................................................................................. 362 20.11 Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana............................................................................ 364 20.12 Pengembalian Uang Pemesanan.. .............................................................................. 365 20.13 Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham.. ............................................................... 366 XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.. .................................................................................................... 367

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN “Afiliasi”

: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Akuntan Publik” atau “RSM”

: berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

“Agen Penjualan Internasional”

: berarti pihak yang membantu dalam penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, baik untuk penawaran yang bersifat internasional, selain dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yaitu Citigroup Global Markets Ltd. dan Credit Suisse (Singapore) Ltd.

“Anggota Bursa”

: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

”BAE”

: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.

“Bapepam”

: berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.

“Bapepam dan LK”

: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Bursa Efek” atau “BEI”

: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.

“CAGR”

: berarti singkatan dari Compounded Annual Growth Rate atau laju pertumbuhan majemuk tahunan.

iii

“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau ”DPPS”

: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang dipersiapkan oleh masing-masing Agen Penjualan Internasional dan/atau Penjamin Emisi Efek, daftar mana disusun berdasarkan FPPS.

“Dolar AS” atau “US$”

: berarti Dolar Amerika Serikat.

“Efektif”

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: • atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau • atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”

: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau ”FKPS”

: berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan untuk pemesan, yang menyatakan bukti pemilikan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau ”FPPS”

: berarti dokumen asli dari formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam lima rangkap yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli serta diajukan oleh calon pembeli atau kuasa sahnya kepada Agen Penjualan Internasional dan/atau Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

“Harga Penawaran”

: berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Saham Perdana, yaitu sebesar Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah).

“Hari Bursa”

: berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja”

: berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

“IAPI”

: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

iv

“Kemenkumham”

: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Konfirmasi Tertulis”

: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan pasar modal.

“Konsultan Hukum”

: berarti Hadiputranto Hadinoto & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

“Manajer Penjatahan”

: berarti PT Indo Premier Securities, sebagai salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

“Masa Penawaran Umum Saham Perdana”

: berarti suatu jangka waktu di mana permintaan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan Internasional sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, jangka waktu mana tidak dapat kurang dari satu Hari Kerja.

“Masyarakat”

: berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/ atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Menkumham”

: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

“OJK”

: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasar Perdana”

: berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana sebelum pencatatan atas Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.

“Pasar Sekunder”

: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.

“PDB”

: berarti singkatan dari Pertumbuhan Domestik Bruto, yaitu nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

v

“Pemegang Rekening”

: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.

“Pemerintah”

: berarti Pemerintah Republik Indonesia.

“Penawaran Awal”

: berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo (“Peraturan No. IX.A.8”) dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Saham Perdana”

: berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.

“Penitipan Kolektif”

: berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Emisi Efek”

: berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atas nama Perseroan, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Saham Perdana, yaitu PT Citigroup Securities Indonesia, PT Credit Suisse Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities.

“Peraturan No. IX.A.2”

: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”

: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.E.1”

: berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

“Peraturan No. IX.E.2”

: berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

“Peraturan No. IX.J.1”

: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“Peraturan OJK No. 32/2014”

: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

vi


: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.


: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Peraturan Pencatatan Bursa : berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Efek” Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. “Perjanjian Pendaftaran Efek”

: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP0012/PE/KSEI0916 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”

: berart i Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Prodia Widyahusada Tbk. No. 31 tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau ”PPEE”

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Prodia Widyahusada Tbk. No. 32 tanggal 19 September 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Prodia Widyahusada Tbk. No. 39 tanggal 12 Oktober 2016 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Prodia Widyahusada Tbk. No. 62 tanggal 18 November 2016, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

“Pernyataan Efektif”

: berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.

“Pernyataan Pendaftaran”

: berarti dokumen-dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK dengan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/ BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

“Perseroan”

: berarti PT Prodia Widyahusada Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

vii

“Program ESA”

: berarti singkatan dari Program Employee Stock Allocation, yaitu program pemberian alokasi pasti dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana untuk karyawan Perseroan yang diatur yang telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 83 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta 83/2016”) dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan No. 170/SK/HROD/IX/16 tanggal 11 Agustus 2016 dan dalam jumlah sebesar-besarnya 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

“Program MESOP”

: berarti singkatan dari Program Management and Employee Stock Option Plan, yaitu program pemberian alokasi hak opsi untuk membeli saham baru bagi manajemen dan karyawan dengan jenjang tertentu setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek yang diatur berdasarkan Akta 83/2016 dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan No. 170/SK/HROD/IX/16 tanggal 11 Agustus 2016 dan dalam jumlah sebesar-besarnya 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

“Prospektus”

: berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dan berisi seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Prospektus Awal”

: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

“Prospektus Ringkas”

: berarti ringkasan dari Prospektus yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan yang akan diumumkan dalam sekurangkurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

“Rupiah” atau “Rp”

: Berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS”

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuanketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturanperaturan pelaksananya.

viii

“S$”

: berarti Dolar Singapura.

“Saham Baru”

: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

“Saham Yang Ditawarkan”

: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masingmasing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dan lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

“SHGB”

: berarti singkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan.

“Tanggal Distribusi”

: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Pembayaran”

: berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan hasil penjualan bersih atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.

“Tanggal Pencatatan”

: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”

: berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.

“Tanggal Penjatahan”

: berarti suatu tanggal yang disetujui Perseroan bersama dengan Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

”US$”

: berarti Dolar Amerika Serikat.

“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”

: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

“UUPT”

: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

ix

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS “CAP”

: berarti singkatan dari Colleage of American Patologists.

“CLIA”

: berarti singkatan dari Clinical Laboratory Standard Institute.

“Conssumable”

: berarti bahan dan alat medis habis pakai.

“Evidence-based treatment” : berarti suatu pendekatan medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini untuk kepentingan pelayanan kesehatan penderita. “Flebotomist”

: berarti orang-orang terlatih untuk mengambil darah pasien untuk uji klinis atau medis, transfusi, donasi, atau penelitian.

“JKN”

: berarti singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.

“Klinik PHC”

: berarti singkatan dari Klinik Prodia Health Care.

“Lab PRN”

: berarti singkatan Laboratorium Pusat Rujukan Nasional Prodia

“LIS”

: berarti singkatan dari Laboratory Information Service.

“NGSP”

: berarti singkatan dari National Glycohemoglobin Standardization Program.

“Pemeriksaan esoterik”

: berarti pemeriksaan laboratorium klinik yang khusus dan jarang diresepkan oleh dokter. Pemeriksaan-pemeriksaan ini umumnya dilakukan oleh tenaga ahli dan lebih membutuhkan teknologi canggih, peralatan dan material dibandingkan pemeriksaan rutin.

: berarti perawatan medik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi “Personalized medicine” masing-masing pelanggan. atau “Pengobatan personal” “Precision medicine”

: berarti pengobatan yang lebih tepat sasaran kepada individu atau kelompok individu yang memiliki kesamaan secara genomik, lingkungan dan gaya hidup.

“POC Center”

: berarti point of care atau poin pelayanan yang berlokasi di klinik-klinik dokter dan dilengkapi peralatan laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan rutin tertentu atau spesimen dan/atau sampel dikirim ke salah satu laboratorium klinik Perseroan terdekat untuk pemeriksaan.

“POC Collection Center”

: berarti point of care atau poin pelayanan yang berlokasi di klinik-klinik dokter dan mengirimkan semua spesimen dan/atau sampel ke salah satu laboratorium klinik Perseroan terdekat untuk pemeriksaan.

“Quality assurance”

: berarti kegiatan untuk mengukur kinerja pada tiap tahapan proses laboratorium yang meliputi pra-analitik, analitik dan pasca-analitik untuk menjamin pelayanan dalam kualitas tinggi dan kepuasan pelanggan.

“Sampel”

: berarti materi biologi pelanggan yang telah diproses untuk pemeriksaan.

“SISPRO”

: berarti singkatan dari Sistem Informasi Prodia.

“Spesimen”

: berarti materi biologi yang diambil dari pelanggan dan belum diproses untuk pemeriksaan.

x

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN “BCA”

: berarti singkatan dari PT Bank Central Asia Tbk.

“Bank Danamon”

: berarti singkatan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

“Bank Panin”

: berarti singkatan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk.

“INNODIA”

: berarti singkatan dari PT Innovasi Diagnostika.

“Kelompok Pendiri”

: berarti PT Prodia Utama dan anggota keluarga dari Andi Widjaja, Gunawan Prawiro Soeharto, Johanes Hamdono Widjojo, Elias Nugroho, Ichsan Hidajat dan Arjati Utami.

“NUH Laboratories”

: berarti singkatan dari NUH Referral Laboratories Pte. Ltd.

“Prodia CRO”

: berarti singkatan dari PT Prodia Diacro Laboratories.

“POHII”

: berarti singkatan dari PT Prodia OHI International.

“PROLINE”

: berarti singkatan dari PT Prodia Diagnostic Line.

“PROSTEM”

: berarti singkatan dari PT Prodia Stemcell Indonesia.

“Quest”

: berarti singkatan dari Quest Diagnostics Incorporated.

xi

rINGKASAN Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia. 1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14 tanggal 8 Februari 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 48 tanggal 20 Januari 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1459 HT.01.01.Th.91 tanggal 27 April 1991 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 761/1991 tanggal 4 Mei 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (”BNRI”) No. 52 tanggal 28 Juni 1991 dan Tambahan No. 1846 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan pada Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0015163.AH.01.02.Tahun2016 tanggal 24 Agustus 2016 (“Akta 46/2016”). Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 46/2016, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. di bidang rumah sakit, klinik, poliklinik, laboratorium kesehatan dan balai pengobatan antara lain meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi jasa rumah sakit, klinik, laboratorium klinik swasta, balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan dan jasa penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas; dan b. di bidang pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan antara lain meliputi menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta dan Perseroan tidak pernah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sejak pendirian. 2. Penawaran Umum SAHAM PERDANA Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan: Jumlah Saham Yang Ditawarkan

: 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dan lima ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

xii

Jumlah Saham yang Dicatatkan

: 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Nilai Nominal

: Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Harga Penawaran

: Rp6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham.

Nilai Emisi

: Rp1.218.750.000.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Berdasarkan Akta 46/2016 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 76,00 18.000.000.000 24,00 75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma adalah sebagai berikut :

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Setelah Penawaran Umum Saham Perdana Nilai Nominal Rp100 per Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Jumlah Saham (%) Nominal Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 18.000.000.000 -

76,00 24,00 -

570.000.000 180.000.000 187.500.000

75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.750.000.000

60,80 19,20 20,00

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA dan Hak Opsi Pembelian Saham dalam Program MESOP Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 3.750.000 (tiga

xiii

juta tujuh ratus lima puluh) saham dan Program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 14.062.500 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham berdasarkan Akta 83/2016 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 170/SK/HROD/IX/16 tanggal 11 Agustus 2016 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP. Tujuan utama dari Program ESA dan Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (stakeholder value). Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA Program pemberian saham penghargaan dalam Program ESA merupakan alokasi jatah pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang diberikan kepada karyawan Perseroan dengan kriteria tertentu sebagai penghargaan atas kinerja karyawan dengan biaya Perseroan. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100 per Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Jumlah Saham (%) Nominal Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 18.000.000.000 -

76,00 24,00 -

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000

75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham dalam Program MESOP Program pemberian hak opsi dalam Program MESOP merupakan alokasi hak opsi untuk membeli saham baru bagi manajemen dan karyawan dengan jenjang tertentu setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek (“Peserta Program MESOP”). Pelaksanaan hak opsi akan mengikuti ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (“Peraturan Pencatatan Bursa Efek”). Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh Peserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

xiv

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA 5. Program MESOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000 -

Setelah Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40 -

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 14.062.500

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

951.562.500 2.048.437.500

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000 1.406.250.000

59,90 18,92 19,31 0,39 1,48

95.156.250.000 100,00 204.843.750.000

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. 3. Rencana Penggunaan Dana DARI HASIL PENAWARAN UMUM Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk: •

sekitar 67% akan digunakan untuk mengembangkan dan memperbesar jejaring outlet Perseroan di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru, baik melalui pertumbuhan organik maupun inorganik;

•

sekitar 19% akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Perseroan melalui pembelian (i) peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru; (ii) peralatan untuk pemeriksaan non-laboratorium; (iii) dan peralatan dan/atau perlengkapan teknologi informasi;

•

sisanya sekitar 14% akan digunakan untuk modal kerja, operasional dan tujuan kegiatan korporasi umum lainnya, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional kantor perusahaan dan outlet yang ada saat ini maupun outlet yang baru (klinik khusus dan Klinik Prodia Health Care (“Klinik PHC”)).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 4. Risiko Usaha Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan: •

Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Industri - -

-

Perseroan beroperasi dalam industri yang bersaing dan terfragmentasi, dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan; Kemampuan Perseroan untuk menarik pasien perorangan sebagian besar bergantung pada tingkat pendapatan dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan serta keinginan masyarakat menyisihkan pendapatan untuk pengeluaran perawatan kesehatan, yang mana hal-hal tersebut dapat menurun sebagai akibat berbagai faktor; Kepercayaan dan keyakinan pelanggan Perseroan terhadap merek “Prodia” merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan, dan kegagalan untuk membangun atau mempertahankan kepercayaan terhadap merek Prodia serta kualitas layanan laboratorium klinik Prodia akan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan;

xv

-

- - - - -

- - -

- - - - - - - -

- -

Kesuksesan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dan pengakuan dari profesional medik yang merujuk dan merekomendasikan layanan Perseroan Kegagalan menjaga hubungan baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan profesional medik terhadap layanan Perseroan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan; Perseroan mungkin tidak dapat mengimplementasikan atau mengendalikan strategi ekspansinya dengan memuaskan; Perseroan mungkin tidak mampu mengembangkan atau gagal memasarkan pemeriksaan dan layanan baru; Terjadinya gangguan di fasilitas Laboratorium Pusat Rujukan Nasional Prodia (“Lab PRN”) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memproses pemeriksaan klinik dan pemeriksaan yang sangat kompleks; Laboratorium Perseroan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan Perseroan menjadi sensitif terhadap kondisi dan perubahan peraturan, ekonomi, lingkungan dan iklim kompetisi di wilayah tersebut; Perseroan menerapkan model bisnis hub-and-spoke. Kegagalan atau keterlambatan dalam pengiriman spesimen dan/atau sampel ke laboratorium Perseroan dapat berpengaruh buruk terhadap atau merusak spesimen dan/atau sampel pemeriksaan sehingga dapat dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Perseroan; Perubahan terkait atau ketidakpatuhan dengan peraturan pemerintah dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perseroan; Kemajuan teknologi dapat mendorong perkembangan teknologi untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih murah atau pemeriksaan laboratorium klinik non-invasif sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap layanan atau marjin Perseroan; Perseroan bergantung kepada produsen pihak ketiga untuk peralatan pemeriksaan laboratorium dan reagen, sehingga kenaikan harga peralatan pemeriksaan laboratorium dan/atau reagen tersebut, serta penghentian produksi atau penarikan peralatan pemeriksaan laboratorium dan/ atau reagen serta malfungsi pada salah satu peralatan Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan; Pelaksanaan dan ekspansi berlanjut atas program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) dapat memiliki dampak yang tidak dapat diperkirakan terhadap bisnis Perseroan; Kemajuan teknologi yang berkaitan dengan peralatan laboratorium klinik, dan ketergantungan Perseroan terhadap sejumlah kecil pemasok peralatan laboratorium klinik, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan; Perseroan mengalihkan beberapa pemeriksaan yang ditawarkannya ke laboratorium pihak ketiga Setiap kesalahan dalam pemeriksaan tersebut oleh laboratorium pihak ketiga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan reputasi Perseroan; Perseroan bergantung pada izin-izin milik pihak lain untuk outlet POC dan laboratorium rumah sakit; Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai rekam medis dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas dan arus kas Perseroan; Tantangan yang mempengaruhi industri pelayanan kesehatan juga dapat memiliki dampak buruk yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan; Keberhasilan usaha Perseroan sebagian besar bergantung pada tim manajemen senior Perseroan dan kegagalan menarik atau mempertahankan karyawan tersebut dapat berdampak merugikan pada bisnis Perseroan; Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau merekrut ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan profesional medik lainnya, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan Perseroan dan berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan; Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan untuk sebagian besar laboratorium klinik Perseroan atau outlet POC dan laboratorium rumah sakit, yang mengakibatkan timbulnya sejumlah risiko tertentu; Pungutan PPN atas jasa pelayanan di industri jasa pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum atau laboratorium klinik atau jasa layanan kesehatan lainnya secara khusus dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, prospek dan arus kas Perseroan;

xvi

- - - -

- - - - - -

•

Risiko Terkait Indonesia - - - - - - - -

•

Perseroan saat ini melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi, dan Perseroan mungkin akan terus melakukannya di masa mendatang; Perseroan dapat menerima keluhan dari pelanggan dan terlibat dalam litigasi terkait layanan laboratorium klinik Perseroan; Kegagalan teknologi dan hambatan lain terkait dengan sistem informasi Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap operasi, pengawasan dan pelaporan keuangan Perseroan ; Kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, berbagai undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan, lingkungan kerja dan peraturan dan undang-undang terkait lainnya, berserta perubahannya, yang berlaku di yurisdiksi dimana Perseroan beroperasi dapat mengakibatkan kenaikan kebutuhan modal dan biaya operasional; Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja yang signifikan; Pendapatan Perseroan bergantung pada beberapa pemeriksaan rutin dan esoterik tertentu; Bisnis Perseroan dipengaruhi faktor musiman; Nilai pertanggungan dari asuransi yang dimiliki Perseroan mungkin tidak cukup untuk melindungi Perseroan dari setiap kerugian; Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau meminta perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”) yang dimilikinya dan dapat terlibat dalam sengketa terkait HAKI yang dapat merugikan bisnis Perseroan; dan Proses pemeriksaan dan bisnis Perseroan dapat melanggar HAKI milik pihak lain, yang dapat mengakibatkan Perseroan terlibat dalam litigasi berbiaya besar, membayar ganti rugi dalam jumlah substansial atau melarang Perseroan untuk menawarkan pemeriksaan tertentu.

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan dan mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya; Sistem hukum Indonesia tunduk pada kebijaksanaan dan ketidakpastian yang cukup besar; Penafsiran dan implementasi dari undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan; Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan; Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan; Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi; Peraturan-peraturan Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan korporasi nonbank untuk mendapatkan pembiayaan; dan Prospektus ini memuat informasi dari laporan industri yang dipesan oleh Perseroan kepada Frost & Sullivan.

Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan - - - - - -

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh; Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan dan harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan; Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan dan tidak adanya pasar sebelumnya untuk saham Perseroan dapat berakibat pada berkurangnya likuiditas; Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa mendatang akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa mendatang; Net Asset Value dari Saham Yang Ditawarkan dalan Penawaran Umum Saham Perseroan dapat memiliki nilai lebih kecil dari Harga Penawaran dan calon investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial; Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan;

xvii

- - - - - •

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain akan mempengaruhi nilai saham Perseroan dan dividen dalam mata uang asing; Penjualan saham Perseroan di masa depan oleh Perseroan dan pemegang saham Perseroan saat ini dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan; Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan; Investor dapat tunduk pada pembatasan atas hak pemegang saham minoritas; dan Standar tata kelola perusahaan di Indonesia dapat berbeda dari standar tata kelola di negaranegara lain.

Risiko Terkait Peraturan-Peraturan Pasar Modal di Indonesia -

-

- - -

Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Saham Perdana dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik atau ekonomi di internasional atau nasional atau kejadian-kejadian force majeure atau perubahan material yang merugikan lainnya terhadap hal-hal apapun termasuk kondisi bisnis dan keuangan Perseroan; Kegagalan dalam memenuhi ketentuan keterbukaan dan pengendalian internal serta laporan keuangan, dan manajemen risiko serta tindakan terkait lainnya yang sesuai untuk perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dapat menganggu kegiatan operasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala; Pelaksanaan peraturan benturan kepentingan dapat mengakibatkan Perseroan untuk melepaskan transaksi yang penting bagi Perseroan; dan Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan di masa depan dapat dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan investor yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham; dan Undang-undang di Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari undang-undang di yurisdiksi lain sehubungan dengan hak pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS, menghadiri RUPS dan memberikan suara dalam RUPS.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: (i) laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network) (“RSM”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017). Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 (sebelum disajikan kembali oleh Perseroan), yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh RSM, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017).

xviii

Laporan Posisi Keuangan

TOTAL ASET TOTAL LIABILITAS TOTAL EKUITAS

31 Desember 2011 (1)(2) 2012 (1)(2) 2013 (2) 2014 (2) 384,3 450,1 513,6 634,3 343,1 376,1 425,2 500,1 41,2 74,0 88,4 134,2

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2015 2016 577,9 588,3 451,6 534,7 126,3 53,6

Catatan: (1) Disajikan kembali oleh Perseroan sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) (2) Konsolidasian

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

PENDAPATAN – BERSIH BEBAN POKOK PENDAPATAN LABA KOTOR BEBAN USAHA LABA USAHA LABA SEBELUM PAJAK LABA TAHUN BERJALAN LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011(1)(2) 2012(1)(2) 2013(2) 2014(2) 2015 747,5 893,4 998,0 1.101,0 1.197,7 334,6 370,0 396,0 464,0 511,2 412,9 523,5 602,0 637,0 686,5 (368,3) (421,7) (508,8) (560,4) (606,5) 49,2 98,7 93,9 90,8 96,9 39,2 90,5 87,6 76,3 77,0 28,2 64,4 59,8 55,3 59,0 6,5 48,4 88,0 44,8 66,5

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 591,2 648,6 248,2 268,9 343,0 379,7 (300,4) (325,8) 52,7 59,1 41,7 55,5 32,1 39,1 23,1 2,3

Catatan: (1) Disajikan kembali oleh Perseroan sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) (2) Konsolidasian

Rasio Keuangan 2011 Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan - bersih Beban pokok pendapatan Laba kotor Laba usaha Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Rasio Usaha (%) Laba kotor / Pendapatan - bersih Laba usaha / Pendapatan - bersih Laba tahun berjalan / Pendapatan - bersih Laba tahun berjalan / Total ekuitas Laba tahun berjalan / Total aset Rasio Keuangan (x) Total aset / Total liabilitas Total liabilitas / Total ekuitas Total liabilitas / Total aset Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek

2012

31 Desember 2013

2014

2015

30 Juni 2016

t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d.

19,5% 10,6% 26,8% 100,7% 127,9% 17,1% 9,6% 79,7%

11,7% 7,0% 15,0% (4,8%) (7,0%) 14,1% 13,1% 19,4%

10,3% 17,2% 5,8% (3,3%) (7,6%) 23,5% 17,6% 52,0%

8,8% 10,2% 7,8% 6,7% 6,6% (8,9%) (9,7%) (5,9%)

9,7% (1) 8,3% (1) 10,7% (1) 12,2% (1) 21,7% (1) 1,8% 18,4% (57,5%)

55,2% 6,6% 3,8% 68,6% 7,4%

58,6% 11,0% 7,2% 87,0% 14,3%

60,3% 9,4% 6,0% 67,7% 11,7%

57,9% 8,2% 5,0% 41,2% 8,7%

57,3% 8,1% 4,9% 46,7% 10,2%

58,5% 9,1% 6,0% 72,9% 6,6%

1,1 8,3 0,9 1,2

1,2 5,1 0,8 1,1

1,2 4,8 0,8 1,2

1,3 3,7 0,8 1,3

1,3 3,6 0,8 1,4

1,1 10,0 0,9 1,3

Catatan: (1) Dibandingkan 30 Juni 2015 t.b.d. : tidak dapat dibandingkan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

xix

6. Kebijakan Dividen Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2017 berdasarkan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2016, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta pembatasan hukum. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini. 7. RENCANA PELEPASAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Di samping Penawaran Umum Saham Perdana, beberapa Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. (“Pemegang Saham Penjual”) akan melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana (sebelum pelaksanaan Program MESOP) atau sebanyak-banyaknya sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham pada Harga Penawaran kepada beberapa institutional investor (investor institusional) di luar negeri melalui Agen Penjualan Internasional. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui Pasar Sekunder pada Tanggal Pencatatan. Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini merupakan penawaran terbatas dan bukan merupakan penawaran umum pemegang saham. Pemegang Saham Penjual akan melepaskan hak para Pemegang Saham Penjual atas saham yang dimiliki pada Perseroan kepada investor tertentu (bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia), dan tidak akan ditawarkan di Indonesia atau ditawarkan kepada warga negara Indonesia kepada lebih dari 100 pihak atau dijual kepada lebih dari 50 pihak. Dengan demikian, rencana pelepasan saham Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM. Dengan dilaksanakannya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Pelepasan Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000

Setelah Pelepasan Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

937.500.000 2.062.500.000

xx

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000

57,00 18,00 24,60 0,40

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh Peserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP setelah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA 5. Progarm MESOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Setelah Pelepasan Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000 -

Setelah Pelepasan Saham dan Setelah Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

57,00 18,00 24,60 0,40 -

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000 14.062.500

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

951.562.500 2.048.437.500

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000 1.406.250.000

56,16 17,73 24,24 0,39 1,48

95.156.250.000 100,00 204.843.750.000

Biaya-biaya yang timbul dari pelepasan saham Pemegang Saham Penjual akan ditanggung oleh masingmasing Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya Emisi. Selain dari rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual sebagaimana tersebut di atas, para Pemegang Saham Penjual menyatakan bahwa tidak akan menjual setiap saham Perseroan selama jangka waktu enam bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

xxi

Halaman ini sengaja dikosongkan

xxii

I. PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dan lima ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp6.500(enam ribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar Rp1.218.750.000.000 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk. Kegiatan Usaha Utama: Jasa pelayanan di bidang kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat: Prodia Tower Jl. Kramat Raya No. 150 Jakarta Pusat 10430, Indonesia Telepon: (021) 314 4182 Faksimili: (021) 314 4181 Website: www.prodia.co.id Email: [email protected] Jaringan Layanan: Per 30 Juni 2016, 251 outlet yang tersebar di 104 kota di 30 propinsi di Indonesia RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSEROAN BEROPERASI DALAM INDUSTRI YANG BERSAING DAN TERFRAGMENTASI, DAN KETIDAKMAMPUAN U N T U K B E R S A I N G S E C A R A E F E K T I F D A PAT B E R D A M PA K M AT E R I A L D A N MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH HARGA SAHAM PERSEROAN DAPAT BERFLUKTUASI CUKUP JAUH TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS DAN OPERASI PERSEROAN DAN INDUSTRI PELAYANAN KESEHATAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

1

Berdasarkan Akta 46/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000


570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 76,00 18.000.000.000 24,00 75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

Penawaran Umum Saham Perdana Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebesar 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dan lima ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 18.000.000.000 -

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

76,00 24,00 -

570.000.000 180.000.000 187.500.000

75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.750.000.000

60,80 19,20 20,00

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA dan Hak Opsi Pembelian Saham dalam Program MESOP Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dan Program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 14.062.500 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham berdasarkan Akta 83/2016 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. 170/SK/HROD/IX/16 tanggal 11 Agustus 2016 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP. Tujuan utama dari Program ESA dan Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (stakeholder value). Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dan Program MESOP dari Perseroan adalah bagian sumber daya manusia Perseroan.

2

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA Program pemberian saham penghargaan dalam Program ESA merupakan alokasi jatah pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang diberikan kepada karyawan Perseroan dengan kriteria tertentu sebagai penghargaan atas kinerja karyawan dengan biaya Perseroan. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Mekanisme Pelaksanaan Program ESA Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak-banyaknya 2.427 orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut (“Peserta Program ESA”): - - -

Karyawan tetap Perseroan dengan jenjang kepangkatan I sampai IV yang telah bekerja sebagai karyawan tetap sekurang-kurangnya satu tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015 dan masih sebagai karyawan sampai dengan tanggal pendistribusiannya; Karyawan dimaksud tidak dalam status terkena sanksi administratif sejak tahun 2015 sampai dengan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya; dan Karyawan yang dimaksud bekerja dengan nilai kinerja minimal mencapai target (meet expectation) atau baik untuk kinerja tahun 2015.

Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberikan suatu alokasi jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Alokasi akan ditentukan oleh Direksi Perseroan. Saham Penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode dua tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek (“Periode Lock-Up”). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya setelah Periode Lock-Up berakhir. Seluruh Saham Penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan Saham Penghargaan dari Program ESA. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

3

Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 18.000.000.000 -

Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

76,00 24,00 -

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000

75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Program Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham dalam Program MESOP Program pemberian hak opsi dalam Program MESOP merupakan alokasi hak opsi untuk membeli saham baru bagi manajemen dan karyawan dengan jenjang tertentu setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek. Peserta Program MESOP meliputi Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen, anggota Direksi Perseroan dan karyawan tetap Perseroan dengan jenjang kepangkatan I sampai II yang memenuhi tingkat pencapaian kinerja tertentu dan karyawan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Karyawan tetap tersebut harus telah tercatat sebagai karyawan tetap 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi pada setiap tahapan dan tidak dalam status terkena sanksi administratif pada tanggal pendistribusian hak opsi. Alokasi hak opsi akan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Hak opsi yang didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya sebesar 14.062.500 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham, dalam tiga tahapan dalam periode dua tahun, sebagai berikut: - - -

Tahap pertama selambat-lambatnya 60 Hari Kerja sejak Tanggal Pencatatan di Bursa Efek untuk sebanyak-banyaknya 35% dari jumlah hak opsi dalam Program MESOP; Tahap kedua pada ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek untuk sebanyakbanyaknya 35% dari jumlah hak opsi dalam Program MESOP; dan Tahap ketiga pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek untuk sebanyakbanyaknya 30% dari jumlah hak opsi dalam Program MESOP.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Tata cara pelaksanaan hak opsi: - - -

Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama lima tahun sejak tanggal penerbitannya (option life). Setelah berakhirnya option life, hak opsi yang tidak dilaksanakan tidak dapat digunakan lagi; Setiap satu hak opsi dapat digunakan untuk membeli satu saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan; Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (vesting period) selama satu tahun sejak tanggal pendistribusiannya dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada Peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya vesting period;

4

-

-

Setelah berakhirnya vesting period, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (window exercise) yang akan dibuka Perseroan maksimal dua kali window exercise dalam satu tahun, dengan ketentuan setiap window exercise yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan pada setiap periode pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum penyampaian laporan akan dilaksanakannya MESOP ke Bursa Efek.

Biaya sehubungan dengan pelaksanakan Program MESOP seluruhnya merupakan biaya masing-masing Peserta Program MESOP. Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh Peserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA 5. Program MESOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000 -

Setelah Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40 -

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 14.062.500

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

951.562.500 2.048.437.500

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000 1.406.250.000

59,90 18,92 19,31 0,39 1,48

95.156.250.000 100,00 204.843.750.000

Saham-saham yang diperoleh dari Program MESOP akan dicatatkan pada Bursa Efek. Seluruh saham yang diperoleh dari Program MESOP memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Aspek Perpajakan Program ESA dan Program MESOP Pelaksanaan penjualan saham oleh Peserta Program ESA dan Program MESOP berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: - -

Untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana ini sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dan lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan

5

seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini. Rencana Pelepasan Saham Oleh Pemegang Saham Perseroan Di samping Penawaran Umum Saham Perdana, beberapa Pemegang Saham Perseroan, yaitu PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. (“Pemegang Saham Penjual”) akan melepaskan sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana (sebelum pelaksanaan Program MESOP) atau sebanyak-banyaknya sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham pada Harga Penawaran kepada beberapa institutional investor (investor institusional) di luar negeri melalui Agen Penjualan Internasional. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui Pasar Sekunder pada Tanggal Pencatatan. Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini bukan merupakan penawaran umum pemegang saham. Pemegang Saham Penjual akan melepaskan hak para Pemegang Saham Penjual atas saham yang dimiliki pada Perseroan kepada investor tertentu (bukan warga negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia), dan tidak akan ditawarkan di Indonesia atau ditawarkan kepada warga negara Indonesia kepada lebih dari 100 pihak atau dijual kepada lebih dari 50 pihak. Dengan demikian, rencana pelepasan saham Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM Dengan dilaksanakannya pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Sebelum Pelepasan Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

570.000.000 180.000.000 183.750.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

57.000.000.000 18.000.000.000 18.375.000.000 375.000.000

Setelah Pelepasan Saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

60,80 19,20 19,60 0,40

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

937.500.000 2.062.500.000

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000

57,00 18,00 24,60 0,40

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

Dengan asumsi seluruh saham Program MESOP diserap oleh Peserta Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP setelah pelepasan saham secara proforma menjadi sebagai berikut:

6

Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utama 2. Bio Majesty Pte. Ltd. 3. Masyarakat 4. Program ESA 5. Progarm MESOP Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

Setelah Pelepasan Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000 937.500.000 2.062.500.000

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000 -

Setelah Pelepasan Saham dan Setelah Pelaksanaan Program MESOP Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000

57,00 18,00 24,60 0,40 -

534.375.000 168.750.000 230.625.000 3.750.000 14.062.500

93.750.000.000 100,00 206.250.000.000

951.562.500 2.048.437.500

53.437.500.000 16.875.000.000 23.062.500.000 375.000.000 1.406.250.000

56,16 17,73 24,24 0,39 1,48

95.156.250.000 100,00 204.843.750.000

Biaya-biaya yang timbul dari pelepasan saham Pemegang Saham Penjual akan ditanggung oleh masingmasing Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya Emisi. Selain dari rencana pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual sebagaimana tersebut di atas, para Pemegang Saham Penjual menyatakan bahwa tidak akan menjual setiap saham Perseroan selama jangka waktu enam bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK. Perseroan tidak berencana MENERBITKAN, mengeluarkan DAN/atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh OJK.

7

II. R ENCANA PENGGUNAAN DANA yang diperoleh dari hasil penawaran umum Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, sekitar Rp1.144,8 miliar, akan digunakan untuk: •

sekitar 67% atau Rp767,0 miliar akan digunakan untuk mengembangkan dan memperbesar jejaring outlet Perseroan di Indonesia, baik di pasar yang ada saat ini maupun di pasar yang baru, baik melalui pertumbuhan organik maupun inorganik. Rencana pertumbuhan organik tersebut meliputi pembelian tanah, bangunan, perabotan dan/atau peralatan terkait (i) pembukaan outlet tambahan, termasuk laboratorium rujukan regional dan klinik khusus; (ii) pembukaan outlet pemeriksaan kesehatan preventif dengan meningkatkan layanan (upgrade) dari laboratorium klinik yang ada saat ini; dan/atau (iii) renovasi/relokasi ke fasilitas/tempat yang lebih besar. Perseroan juga akan mempertimbangkan rencana pertumbuhan inorganik meliputi pembelian/akuisisi aset dan/atau pembelian/akuisisi/penyertaan modal pada perusahaan di industri yang sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

•

sekitar 19% atau Rp217,5 miliar akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan Perseroan melalui pembelian (i) peralatan teknologi diagnostik generasi terbaru untuk pengembangan laboratorium diagnostik molekuler, imunologi, kromatografi spektometri massa dan patologi dalam rangka meningkatkan kemampuan layanan precision medicine; (ii) peralatan untuk pemeriksaan non-laboratorium, seperti rontgen dan imaging; dan (iii) peralatan dan/atau perlengkapan teknologi informasi.

•

sisanya sekitar 14% atau Rp160,3 miliar akan digunakan untuk modal kerja, operasional dan tujuan kegiatan korporasi umum lainnya, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional kantor perusahaan dan outlet yang ada saat ini maupun outlet yang baru (klinik khusus dan Klinik PHC).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/ atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2. Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

8

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,07% dari nilai Emisi yang meliputi: •

Biaya imbalan jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 1,75% dari nilai Emisi (tidak termasuk Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan untuk Program ESA), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,40%; biaya penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,175% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,175%.

•

Biaya insentif discretionary atas penjualan sebesar 0,50% dari nilai Emisi (tidak termasuk Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan untuk Program ESA) yang besarannya akan ditentukan oleh Perseroan atas kebijakannya sendiri.

•

Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,16%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,01%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,14%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,01%.

•

Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

•

Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) sebesar 1,26%;

•

Biaya lain-lain 1,39%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

9

III. PERNYATAAN UTANG Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017). Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp142,1 miliar dan Rp392,6 miliar. (dalam miliar Rupiah) Jumlah LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Pendapatan diterima di muka Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Pihak berelasi Pihak ketiga Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank Utang sewa pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: Utang bank Utang sewa pembiayaan Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya Pihak ketiga Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas

3,6 0,4 28,2 13,0 23,2 2,3 0,5 18,4 8,9 37,1 6,5 142,1

64,0 4,8 0,7 323,1 392,6 534,7

3.1. Liabilitas Jangka Pendek Utang bank jangka pendek Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp3,6 miliar, yang merupakan fasilitas Kredit Rekening Koran dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Bank Danamon”) dengan plafond sebesar Rp5,0 miliar yang telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada bulan Juli 2017. Fasilitas ini dijamin bersama-sama dengan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (“KAB”) yang diperoleh dari Bank Danamon.

10

Utang usaha Saldo utang usaha pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp28,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah 0,4 28,2 28,6

Pihak berelasi Pihak ketiga Total

Utang usaha timbul dari pembelian reagen dan bahan baku laboratorium, peralatan laboratorium dan bahan dan alat medis habis pakai. Utang pajak Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 Tahun 2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 25 Pasal 23 Pasal 4 ayat 2 Pasal 25 Total

0,2 6,4 3,3 2,3 0,3 0,5 0,0 nm 13,0

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban akrual Saldo beban akrual pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp23,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah 5,6 5,1 3,2 3,0 2,4 1,9 1,8 0,2 23,2

Sewa bangunan dan PPS Rujukan Pemasaran Keperluan kantor Konsultan Listrik, air dan telekomunikasi Pemeliharaan Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar) Total

Beban akrual lain-lain terutama merupakan bagi hasil kerjasama dengan mitra lokal pada beberapa cabang tertentu, transportasi, baju dinas laboratorium dan lain-lain. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Saldo liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2,3 miliar.

11

Pendapatan diterima di muka Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp0,5 miliar. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Saldo liabilitas keuangan jangka pendek lainnya pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp27,3 yang terdiri dari liabilitas keuangan jangka pendek lainnya kepada pihak berelasi dan pihak ketiga masingmasing sebesar Rp18,4 miliar dan Rp8,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah Pihak berelasi Dividen Lainnya Sub total pihak berelasi Pihak ketiga Renovasi Pembelian aset tetap dan aset takberwujud Lain-lain (dibawah Rp1 miliar) Sub total pihak ketiga Total

18,0 0,4 18,4 4,5 3,5 0,9 8,9 27,3

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya atas utang pembelian aset tetap dan aset takberwujud adalah utang atas pembelian peralatan laboratorium, inventaris kantor dan perangkat lunak computer. Utang renovasi merupakan renovasi kantor dan laboratorium terutama di Solo, Medan, Palu, Makassar dan Pekanbaru. Utang dividen merupakan utang yang timbul dari pembayaran dividen dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, seluruhnya kepada Bio Majesty Pte. Ltd. Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Saldo bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp43,6 miliar, yang terdiri dari utang bank dan sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp37,1 miliar dan Rp6,5 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang bank dan sewa pembiayaan dapat dilihat pada Liabilitas Jangka Panjang dalam bab ini. 3.2. Liabilitas Jangka Panjang Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun Saldo utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp68,8 miliar yang terdiri dari utang bank dan utang sewa pembiayaan masingmasing Rp64,0 miliar dan Rp4,8 miliar.

12

Utang bank Saldo utang bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp64,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah 59,3 23,1 18,8 101,2

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. Total utang bank Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

26,3 5,7 5,2 37,2 64,0

Bank Danamon Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Bank Danamon dengan rincian sebagai berikut: Plafond Kredit Angsuran Berjangka Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka – 20 Total

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2016 96,0 24,0 20,0 20,0 17,0 15,3 59,3

Jumlah pinjaman KAB yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Plafond Kredit Angsuran Berjangka Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka – 20 Total

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2016 96,0 3,4 20,0 20,0 17,0 2,8 26,3

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (“Bank Panin”) Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari Bank Panin dengan rincian sebagai berikut: Plafond Pinjaman Jangka Panjang 3 Pinjaman Jangka Panjang 4 Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran Sub total Pinjaman yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Pinjaman Jangka Panjang 3 Pinjaman Jangka Panjang 4 Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran Sub total Pinjaman jangka panjang

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2016 10,2 8,0 12,6 10,5 5,5 4,6 23,1 10,2 12,6 5,5

13

2,0 2,5 1,1 5,7 17,4

PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari BCA dengan rincian sebagai berikut: Plafond Installment loan 1 Installment loan 3 Sub total Pinjaman yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Installment loan 1 Installment loan 3 Sub total Pinjaman jangka panjang

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2016 6,0 18,8 20,0 18,8 6,0 20,0

1,2 4,0 5,2 13,6

Penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing fasilitas pinjaman dapat dilihat pada bab PerjanjianPerjanjian Penting dengan Pihak Ketiga. Utang sewa pembiayaan Saldo utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah 3,8 7,5 11,3

PT BCA Finance (Kendaraan) PT ORIX Indonesia Finance (Komputer) Total sewa pembiayaan Dikurangi: Utang sewa pembiayaan – jatuh tempo dalam satu tahun Utang sewa pembiayaan jangka panjang

6,5 4,8

Perseroan melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT BCA Finance sejak 2009 sampai dengan 2015 untuk pengadaan peralatan transportasi operasional dan kendaraan Perseroan. Sejak tahun 2014, Perseroan juga melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk pengadaan komputer. Jangka waktu sewa guna usaha adalah dua sampai dengan empat tahun dengan tingkat bunga efektif yang bervariasi antara 17,18% sampai dengan 31%. Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset tetap sewa pembiayaan bersangkutan. Pada tahun 2014, Perseroan juga melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk pengadaan komputer. Liabilitas keuangan jangka panjang Saldo liabilitas keuangan jangka panjang kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp0,7 miliar, yang merupakan pinjaman yang diperoleh dari beberapa individu/perseorangan dan utang pembelian aset tetap. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp323,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar Rupiah) Jumlah 271,1 52,0 323,1

Program Imbalan Pasca Kerja Imbalan Jangka Panjang Lainnya Libilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

14

Perseroan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Jumlah tenaga kerja yang berhak atas imbalan kerja adalah 3.238 orang pada tanggal 30 Juni 2016. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang per 30 Juni 2016 dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan No. 1344/ST-EP-PSAK24-PRDW/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016. Imbalan kerja jangka panjang lainnya diberikan dalam bentuk emas dan uang untuk setiap lima tahun masa kerja. Imbalan dianggap sebagai terutang saat pencapaian lima tahun kerja pada Perseroan. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Usia pensiun normal Tingkat diskonto Tingkat proyeksi kenaikan gaji Tabel mortalita Tingkat cacat Tingkat pengunduran diri Kenaikan harga emas di masa mendatang Harga emas Metode

: : : : : :

55 tahun 8,00% 10% Tabel Mortalita Indonesia 3 (TMI 3 – 2011) 5% dari Tabel Mortalita 10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 2% pada saat usia 40 tahun : 8% per tahun : Rp547.688 : Projected Unit Credit

3.3. Kejadian Penting Setelah Tanggal 30 Juni 2016 Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dengan laporan No. 1471/ ST-EP-PSAK24-PRDW/IX/2016 tanggal 29 September 2016, saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2016 adalah Rp344,0 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp20,9 miliar atau 6,5% dari saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016. SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBANKEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, perseroan MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang perseroan. SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAKHAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

15

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Pada bulan Mei dan Juni 2015, Perseroan melakukan sejumlah transaksi dimana Perseroan melepaskan seluruh entitas anak beserta kegiatan usahanya kepada entitas induk, PT Prodia Utama. Sebagai dampaknya, Perseroan menjual kepemilikannya di empat entitas anak, POHII, PROSTEM, PROLINE dan INNODIA (“Entitas Anak yang Dialihkan”) kepada PT Prodia Utama. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan menyajikan kontribusi dari Entitas Anak yang Dialihkan terhadap hasil keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 (sampai dengan tanggal diselesaikannya Transaksi Spin-off), dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: (i) laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Halhal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017). Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 (sebelum disajikan kembali oleh Perseroan) telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017). 4.1. Laporan Posisi Keuangan

ASET ASET LANCAR Kas dan bank Piutang usaha - Pihak ketiga Aset keuangan lancar lainnya - Pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Aset non keuangan lancar lainnya Total Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Biaya dibayar di muka Aset pajak tangguhan Piutang pihak berelasi - non usaha Aset tetap Aset tak berwujud Aset non keuangan tidak lancar lainnya Total Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

2011 (1)(2)

16

31 Desember 2012 (1)(2) 2013 (2) 2014 (2)

(dalam miliar Rupiah) 30 Juni 2015 2016

12,3 53,5 4,3 11,0 14,7 2,4 11,2 109,5

25,0 62,5 7,1 15,0 1,3 4,6 13,1 128,5

34,6 62,5 9,7 15,1 21,6 2,6 15,9 162,0

45,1 74,5 9,2 19,7 11,2 2,7 21,1 183,5

45,0 78,4 6,8 25,8 16,8 2,4 20,9 196,1

44,9 57,4 9,4 30,0 19,2 28,2 0,7 189,8

13,5 46,5 1,6 208,7 3,7 0,8 274,8 384,3

14,1 51,4 2,4 244,3 7,3 2,1 321,7 450,1

22,9 41,8 1,7 272,6 8,9 3,7 351,6 513,6

25,0 52,4 2,7 362,9 7,1 0,7 450,8 634,3

35,7 60,8 83,7 196,3 3,5 1,8 381,8 577,9

99,7 79,5 0,4 214,6 2,9 1,4 398,5 588,3

31 Desember 2012 (1)(2) 2013 (2) 2014 (2)

2011 (1)(2) LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek 7,9 8,6 4,8 Utang usaha Pihak berelasi 0,5 Pihak ketiga 26,6 31,3 31,9 Utang pajak 11,3 20,2 22,3 Beban akrual 20,8 23,5 44,2 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 0,1 0,2 Pendapatan diterima di muka 0,3 0,5 1,0 Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Pihak berelasi 4,1 Pihak ketiga 10,5 17,5 10,9 Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank 13,4 15,6 14,8 1,9 1,2 1,6 Utang sewa pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek 92,8 118,6 136,3 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: Utang bank 54,1 43,3 111,5 Utang sewa pembiayaan 1,1 0,9 1,2 Liabilitas keuangan jangka panjang: lainnya Pihak berelasi Pihak ketiga 6,7 4,6 3,9 188,6 208,8 172,3 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 250,4 257,5 288,9 Total Liabilitas Jangka Panjang 343,1 376,1 425,2 TOTAL LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Modal ditempatkan dan disetor penuh 18,0 18,0 18,0 Tambahan modal disetor Penghasilan komprehensif lain (68,4) (84,4) (56,2) 87,5 138,4 125,5 Saldo laba Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 37,1 72,0 87,3 Kepentingan non pengendali 4,1 2,0 1,1 TOTAL EKUITAS 41,2 74,0 88,4 384,3 450,1 513,6 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan: (1) Disajikan kembali oleh Perseroan sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) (2) Konsolidasian

17


5,7

1,0

3,6

0,2 30,5 13,3 43,9 0,5 0,7

0,7 42,4 15,0 34,7 1,5 1,0

0,4 28,2 13,0 23,2 2,3 0,5

0,6 18,9

0,5 29,4

18,4 8,9

28,0 3,6 145,9

13,5 5,3 145,0

37,1 6,5 142,1

122,7 6,0

50,4 4,8

64,0 4,8

3,9 7,0 214,6 354,2 500,1

0,8 0,7 249,9 306,6 451,6

0,7 323,1 392,5 534,7

75,0 (66,6) 126,0

75,0 25,4 (59,1) 85,0

75,0 25,4 (95,9) 49,1

134,4 (0,2) 134,2 634,3

126,3 126,3 577,9

53,6 53,6 588,3

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 (1)(2) 2012 (1)(2) 2013 (2) 2014 (2) 2015 2015 2016 747,5 893,4 998,0 1.101,0 1.197,7 591,2 648,6

PENDAPATAN – BERSIH BEBAN POKOK PENDAPATAN Beban pokok langsung Beban pokok tidak langsung Total beban pokok pendapatan LABA KOTOR Beban usaha Pendapatan lainnya Beban lainnya LABA USAHA Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi Beban keuangan – bersih LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak kini Pajak tangguhan Total beban pajak penghasilan - bersih LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan kerja Pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja Penghasilan komprehensif lain setelah pajak LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (dalam juta Rupiah) Catatan: (1) Disajikan kembali oleh Perseroan sehubungan (2) Konsolidasian

296,4 38,3 334,6 412,9 (368,3) 7,5 (2,9) 49,2 (10,0) 39,2

326,5 43,5 370,0 523,5 (421,7) 8,0 (11,1) 98,7 (8,2) 90,5

341,4 54,6 396,0 602,0 (508,8) 4,5 (3,8) 93,9 (6,3) 87,6

390,4 73,6 464,0 637,0 (560,4) 15,0 (0,8) 90,8 (14,5) 76,3

429,2 82,0 511,2 686,5 (606,5) 35,4 (18,5) 96,9 (1,4) (18,5) 77,0

207,1 41,1 248,2 343,0 (300,4) 12,3 (2,2) 52,7 (1,4) (9,6) 41,7

223,8 45,1 268,9 379,7 (325,8) 6,9 (1,7) 59,1 (3,6) 55,5

(14,8) 3,9 (10,9) 28,2

(25,7) (0,4) (26,1) 64,4

(27,6) (0,2) (27,8) 59,8

(28,2) 7,2 (21,0) 55,3

(29,5) 11,5 (18,0) 59,0

(20,2) 10,6 (9,6) 32,1

(22,9) 6,5 (16,4) 39,1

(29,0)

(21,3)

37,6

(13,9)

10,0

(12,0)

(49,1)

7,3 (21,8)

5,3 (15,9)

(9,4) 28,2

3,4 (10,5)

(2,5) 7,5

3,0 (9,0)

12,3 (36,8)

6,5

48,4

88,0

44,8

66,5

23,1

2,3

1,7

3,7

3,4

1,0

0,8

0,4

0,5

dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)

4.3. Rasio (tidak diaudit)

Rasio Pertumbuhan (%) Pendapatan - bersih Beban pokok pendapatan Laba kotor Laba usaha Laba tahun berjalan Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Rasio Usaha (%) Laba kotor / Pendapatan - bersih Laba usaha / Pendapatan - bersih Laba tahun berjalan / Pendapatan - bersih Laba tahun berjalan / Total ekuitas Laba tahun berjalan / Total aset Rasio Keuangan (x) Total aset / Total liabilitas Total liabilitas / Total ekuitas Total liabilitas / Total aset Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek Catatan: (1) Dibandingkan 30 Juni 2015 t.b.d. : tidak dapat dibandingkan

2011

2012

31 Desember 2013

2014

2015

30 Juni 2016

t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d. t.b.d.

19,5% 10,6% 26,8% 100,7% 127,9% 17,1% 9,6% 79,7%

11,7% 7,0% 15,0% (4,8%) (7,0%) 14,1% 13,1% 19,4%

10,3% 17,2% 5,8% (3,3%) (7,6%) 23,5% 17,6% 52,0%

8,8% 10,2% 7,8% 6,7% 6,6% (8,9%) (9,7%) (5,9%)

9,7% (1) 8,3% (1) 10,7% (1) 12,2% (1) 21,7% (1) 1,8% 18,4% (57,5%)

55,2% 6,6% 3,8% 68,6% 7,4%

58,6% 11,0% 7,2% 87,0% 14,3%

60,3% 9,4% 6,0% 67,7% 11,7%

57,9% 8,2% 5,0% 41,2% 8,7%

57,3% 8,1% 4,9% 46,7% 10,2%

58,5% 9,1% 6,0% 72,9% 6,6%

1,1 8,3 0,9 1,2

1,2 5,1 0,8 1,1

1,2 4,8 0,8 1,2

1,3 3,7 0,8 1,3

1,3 3,6 0,8 1,4

1,1 10,0 0,9 1,3

18

4.4. Rekonsiliasi EBITDA (dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 28,2 64,4 59,8 55,3 59,0 32,1 39,1

Laba periode berjalan Ditambah: Depresiasi: Beban pokok pendapatan 8,4 8,7 7,3 8,3 10,1 5,1 5,3 Depresiasi dan amortisasi: Beban umum dan administrasi 20,4 22,2 26,2 30,7 36,3 15,0 16,4 Penyisihan imbalan kerja 37,7 37,0 1,1 26,2 48,1 37,1 24,1 Penyisihan piutang tak tertagih 0,5 0,6 0,3 0,2 0,8 0,1 0,7 Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi 1,4 1,4 Pajak 10,9 26,1 27,8 21,0 18,0 9,6 16,4 Beban (penghasilan) bunga 10,0 8,2 6,4 14,5 18,5 9,6 3,7 Beban (pendapatan) lainnya (4,5) 3,1 (0,7) (14,2) (17,0) (10,1) (5,3) EBITDA (1) 111,6 170,3 128,1 142,0 175,2 99,9 100,4 Marjin EBITDA (2) 14,9% 19,1% 12,8% 12,9% 14,6% 16,9% 15,5% Marjin laba bersih (3) 3,8% 7,2% 6,0% 5,0% 4,9% 5,4% 6,0% Catatan: (1) EBITDA mengacu pada laba periode berjalan sebelum penyusutan, penyisihan imbalan kerja, kerugian tak tertagih, pajak penghasilan perusahaan dan beban dan/atau pendapatan lainnya (terutama meliputi laba/rugi penjualan aset tetap, pendapatan dari klaim asuransi dan beban keuangan atas pinjaman bank). (2) Marjin EBITDA mengacu pada EBITDA dibagi dengan pendapatan. (3) Marjin laba bersih mengacu pada laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan.

Tambahan Data Operasional

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0 5,5 5,6 5,4 5,6 5,7 2.082,9 2.185,4 2.236,3 2.305,2 2.382,5 6,3 6,1 6,1 6,0 5,9 357.540,1 407.254,2 440.843,2 468.791,7 502.713,9 56.637,7 66.218,9 72.056,4 78.711,7 85.717,9

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 6,8 7,0 2,0 2,0 1.183,2 1.191,6 5,7 5,8 499.630,9 544.340,1 87.288,0 93.244,2

Jumlah pemeriksaan (1) (juta) Jumlah pengambilan sampel (1) (juta) Jumlah kunjungan (‘000) Jumlah pemeriksaan per kunjungan pelanggan (2) Pendapatan per kunjungan (dalam Rupiah) Pendapatan per pemeriksaan (dalam Rupiah) Catatan: (1) Termasuk sampel dan pemeriksaan baik untuk pelanggan perorangan maupun sampel dan pemeriksaan yang dirujuk kepada Perseroan oleh laboratorium klinik lain, rumah sakit dan penyedia jasa layanan kesehatan lain. (2) Kunjungan pelanggan berarti kunjungan ke salah satu outlet Perseroan oleh pelanggan individu, pelanggan dengan referensi dokter dan individu-individu yang ditanggung oleh perusahaan (klien korporasi) atau sampel yang dirujuk ke salah satu laboratorium klinik oleh pelanggan pengirim.

4.6. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit (tidak diaudit) Berdasarkan ketentuan dalam fasilitas pinjaman dari Bank Danamon dan BCA, Perseroan diharuskan untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut: Rasio Persyaratan Keuangan 30 Juni 2016 Bank Danamon Debt Service Coverage Ratio (1) minimum 1x 6,1 minimum 1x 16,1 Interest coverage (2) BCA minimum 1x 5,7 Debt Service Reserve Account (3) minimum 1x 10,0 Debt to Equity Ratio (4) Catatan: (1) Debt Service Coverage Ratio dihitung dengan cara membandingkan antara EBITDA dengan bagian lancar dari utang jangka panjang setelah ditambah bunga pinjaman; (2) Interest coverage dihitung dengan cara membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak (“EBIT”) dengan bunga pinjaman; (3) Debt Service Reserve Account dihitung dengan cara membandingkan antara EBIT dengan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun setelah ditambah bunga pinjaman; (4) Debt to Equity Ratio dihitung dengan cara membandingkan antara total liabilitas dengan total ekuitas.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan yang dipersyaratkan 19

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017) Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini. Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika. 5.1. Umum Perseroan merupakan pelopor industri dan jejaring laboratorium klinik swasta independen terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 35% berdasarkan pendapatan pada tahun 2015 serta memiliki jumlah laboratorium klinik terbanyak di Indonesia, berdasarkan Frost & Sullivan (sumber: Independent Market Research on the Clinical Laboratory Market in Indonesia, Frost & Sullivan, 2016). Kegiatan usaha laboratorium klinik telah dimulai sejak tahun 1973 oleh para pendiri Perseroan dengan membuka laboratorium klinik pertamanya di Solo. Kegiatan usaha tersebut terus berkembang menjadi jejaring laboratorium berskala nasional dengan 251 outlet, termasuk 128 laboratorium klinik. Lab PRN milik Perseroan merupakan laboratorium satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari College of American Patologists (“CAP”). Perseroan menawarkan sekitar 500 jenis pemeriksaan dan layanan laboratorium klinik kepada pelanggan dan penyedia jasa kesehatan untuk digunakan dalam pencegahan, diagnosa, pemantauan dan pengobatan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya. Selain itu, Perseroan memiliki akses terhadap sekitar 3.000 pemeriksaan tambahan melalui kerjasama dengan NUH Laboratories dan Quest. Sebagai pemimpin dalam riset laboratorium klinik, Perseroan telah meneliti dan memperkenalkan banyak jenis pemeriksaan klinik di Indonesia. Segmen pelanggan yang dilayani oleh Perseroan mencakup antara lain pelanggan individu, pelanggan dengan referensi dokter, referensi dari rumah sakit dan klinik serta klien korporasi. Pada tahun 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, Perseroan telah menerima dan memproses tes masing-masing sebesar 14,0 juta dan 7,0 juta, serta menerima kunjungan pasien masing-masing sebesar 2,4 juta orang dan 1,2 juta orang. Tim manajemen Perseroan memiliki rekam jejak yang ekstensif di industri pelayanan kesehatan, dan di bawah kepemimpinan mereka, Perseroan telah bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kunjungan pasien dalam jejaring Perseroan telah meningkat pada CAGR 3,2% dari 2,2 juta pada tahun 2013 menjadi 2,4 juta pada tahun 2015. Dalam periode yang sama, pendapatan Perseroan meningkat pada CAGR 9,6% dari Rp998,0 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015 dan EBITDA meningkat pada CAGR 17,0% dari Rp128,1 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp175,2 miliar pada tahun 2015.

20

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan Jumlah Kunjungan Pelanggan Jumlah kunjungan pelanggan dalam jaringan layanan kesehatan milik Perseroan dan jumlah pemeriksaan laboratorium klinik yang dilakukan Perseroan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi pendapatan Perseroan. Jumlah kunjungan pelanggan dalam jaringan Perseroan meningkat pada CAGR 3,2% dari 2,2 juta pada tahun 2013 menjadi 2,4 juta pada tahun 2015, dan jumlah pemeriksaan yang dilakukan Perseroan meningkat pada CAGR 1,1% dari 13,7 juta pada tahun 2013 menjadi 14,0 juta pada tahun 2015. Pada periode yang sama, pendapatan Perseroan meningkat pada CAGR 9,6% dari Rp998,0 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015. Perseroan yakin bahwa peningkatan jumlah kunjungan pelanggan didorong oleh semakin besarnya utilisasi pusat pelayanan Perseroan yang sudah ada serta pertumbuhan jaringan Perseroan di berbagai wilayah. Jumlah laboratorium klinik Perseroan meningkat dari 122 outlet per 31 Desember 2013 menjadi 128 outlet per 30 Juni 2016, seiring dengan ekspansi ke wilayah pasar baru dan pembukaan laboratorium klinik tambahan di area perkotaan untuk memenuhi pertumbuhan permintaan. Secara umum, Perseroan mengalami peningkatan dalam kunjungan pelanggan perorangan pada outlet Perseroan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di seluruh segmen pelanggan Perseroan, kecuali referensi dokter dimana jumlah kunjungan stabil antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Perseroan yakin bahwa hal ini disebabkan oleh implementasi JKN, program asuransi kesehatan nasional, di awal tahun 2014, yang menyebabkan lebih besarnya pemakaian jasa layanan kesehatan publik, dan akibatnya permintaan untuk klinik swasta dan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik mengalami penurunan. Sementara laju pertumbuhan di Jakarta (Wilayah III) tetap kuat, kunjungan pelanggan atas referensi dokter mengalami penurunan di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Wilayah IV, V dan VI). Selain itu, pertumbuhan pada jumlah pelanggan individu melambat di beberapa wilayah pada CAGR 1,0% antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, akibat implementasi JKN dan pemilihan umum pada tahun 2014, yang meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan politik. Perseroan yakin bahwa pertumbuhan di kedua segmen pelanggan ini akan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan jangka panjang Perseroan, dan akan terus bertumbuh sehubungan dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah Indonesia, meningkatnya kejadian atas penyakit tidak menular (non-communicable diseases) seperti penyakit jantung, kanker dan diabetes, serta semakin besarnya kesadaran masyarakat Indonesia secara umum atas pentingnya layanan kesehatan preventif. Perseroan yakin bahwa pertumbuhan pada segmen pelanggan individu dan pelanggan dengan referensi dokter yang berkelanjutan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan merek “Prodia”, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan laboratorium klinik, kedekatan Perseroan dengan para dokter dan penyedia layanan kesehatan lain yang memberikan rujukan kepada Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk memperkenalkan pemeriksaan dan layanan baru. Perseroan membukukan pertumbuhan yang lebih kuat atas jumlah kunjungan dari referensi pihak ketiga dan klien korporasi antara tahun 2013 sampai dengan 2015 masing-masing pada CAGR 6,2% dan 12,9%. Pada segmen referensi pihak ketiga, Perseroan menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan kanker serviks pada tahun 2015, yang menyebabkan jumlah referensi pihak ketiga meningkat pada tahun tersebut. Pada segmen klien korporasi, Perseroan mencapai pertumbuhan yang kuat berkat usaha pemasaran yang efektif, seperti pengembangan interoperabilitas perangkat lunak antara sistem pelaporan hasil dan data sumber daya manusia pelanggan, serta layanan penambahan nilai lainnya seperti seminar setelah pemeriksaan medis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan perusahaan. Selain itu, kolaborasi kesehatan kerja dengan afiliasi Perseroan, PT Prodia OHI International (“POHII”), telah meningkatkan jumlah klien korporasi Perseroan. Sebagai hasil dari kenaikan jumlah kunjungan oleh referensi pihak ketiga dan klien korporasi yang lebih cepat dibandingkan dengan pelanggan individu dan pelanggan dengan referensi dokter, jumlah pemeriksaan yang dilakukan turut meningkat namun pada laju yang lebih rendah dibandingkan dengan laju kenaikan jumlah kunjungan. Secara khusus, klien korporasi Perseroan mengurangi jumlah pemeriksaan yang disediakan untuk pemeriksaan tahunan karyawan sehubungan dengan tekanan anggaran internal.

21

Sebagai tambahan, BPJS Kesehatan hanya membayar satu pemeriksaan per pelanggan dalam program pemeriksaan kanker serviksnya. Akibatnya, rata-rata jumlah pemeriksaan per kunjungan pelanggan turun dari 6,0 pada tahun 2013 menjadi 5,9 pada tahun 2015. Perseroan yakin bahwa potensi penerapan Skema Koordinasi Manfaat, yang akan memungkinkan perusahaan asuransi swasta untuk mendukung JKN dengan menggunakan skema top-up, akan menciptakan peluang lebih lanjut bagi sektor jasa kesehatan swasta, dan menghasilkan tambahan rujukan atas sampel kepada laboratorium klinik independen, seperti Perseroan, untuk pemeriksaan. Meskipun Perseroan memperkirakan jumlah kunjungan pelanggan akan tumbuh seiring dengan ekspansi jaringan Perseroan dan pertumbuhan layanan kesehatan di Indonesia, secara umum, persaingan yang lebih ketat dapat berdampak merugikan terhadap tingkat pertumbuhan pelanggan yang dilayani dan pemeriksaan laboratorium klinik yang dilakukan. Permintaan akan layanan Perseroan juga bergantung pada permintaan untuk layanan kesehatan swasta, seperti rumah sakit dan klinik swasta, yang merupakan sumber rujukan yang penting bagi Perseroan. Selain itu, penambahan outlet dalam jaringan layanan Perseroan perlu mempertimbangkan batasan-batasan seperti ketersediaan personil yang terampil, kemampuan Perseroan mendapatkan izin dan persetujuan, serta ketersediaan infrastruktur layanan kesehatan di wilayah tertentu. Pendapatan per Kunjungan Pendapatan yang dihasilkan per kunjungan pelanggan bergantung kepada harga yang dibebankan Perseroan untuk pemeriksaan dan jasanya, jumlah pemeriksaan per kunjungan serta kombinasi pemeriksaan yang dilakukan. Pendapatan per kunjungan meningkat pada CAGR sebesar 6,8% dari Rp440.483 pada tahun 2013 menjadi Rp502.713 pada tahun 2015. Pada periode yang sama, Perseroan secara umum mampu untuk menaikkan tingkat harga sekurang-kurangnya sejalan dengan inflasi, sementara jumlah pemeriksaan per kunjungan secara umum turun dan memiliki dampak yang berlawanan dengan pendapatan per kunjungan Perseroan. Perseroan melakukan evaluasi atas harga pemeriksaan dan layanan yang ditawarkan Perseroan secara tahunan. Penetapan harga baru dijadwalkan pada bulan Januari setiap tahun. Perseroan mempertimbangkan sejumlah faktor pada saat menetapkan harga untuk pemeriksaan dan layanan, termasuk permintaan untuk pemeriksaan yang ditawarkan Perseroan, biaya bahan baku yang digunakan dalam pemeriksaan dan efek dari nilai tukar mata uang asing serta inflasi pada biaya bahan baku Perseroan. Perubahan harga berlaku di seluruh outlet Perseroan dan seluruh pemeriksaan. Namun demikian, besarnya kenaikan harga bervariasi disesuaikan dengan faktor-faktor di wilayah setempat, seperti biaya hidup relatif di wilayah sekitar outlet Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan promosi penjualan berkala, yaitu ketika Perseroan menawarkan jasanya dengan potongan harga. Secara khusus, Perseroan menawarkan potongan harga setiap bulan Mei dan November, masing-masing untuk merayakan “ulang tahun” Perseroan dan Hari Kesehatan Nasional. Perseroan menaikan harga rata-rata sekitar 8,1%, 7,0%, 8,3% dan 8,7% masing-masing pada tahun 2013, 2014, 2015 dan semester pertama 2016. Berdasarkan World Bank, tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 8,4%, 8,4% dan 3,4%. Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa target inflasi untuk tahun 2016 adalah 3,0% sampai dengan 5,0%. Ekspansi Jaringan Perseroan atas Laboratorium Klinik dan Outlet Lainnya Hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh besarnya investasi yang dibutuhkan untuk memperluas jaringan outlet Perseroan serta pemilihan waktu investasi. Sejak tahun 2013, secara neto, Perseroan telah membuka tujuh laboratorium klinik baru, termasuk tiga laboratorium klinik dibuka di wilayah Jabodetabek, Palembang dan Lampung, untuk menangkap peluang pertumbuhan pada wilayah tersebut. Strategi ekspansi Perseroan selama periode tersebut dilaksanakan dengan hati-hati dan difokuskan pada pembukaan outlet baru yang dapat mencapai breakeven point dengan cepat, sehubungan dengan efek yang tidak pasti atas penerapan JKN. Perseroan menyesuaikan rencana ekspansinya berdasarkan perkiraan permintaan pada wilayah-wilayah berbeda di dalam negeri. Perseroan berencana untuk mempercepat ekspansi jaringan agar dapat mengambil keuntungan dari

22

kondisi pasar untuk layanan laboratorium klinik yang diharapkan akan terus bertumbuh. Perseroan berencana untuk membuka empat laboratorium rujukan regional, 33 laboratorium klinik tambahan, 13 klinik khusus tambahan dan meningkatkan 39 laboratorium klinik menjadi Klinik PHC. Perseroan berencana untuk membuka outlet di wilayah geografis baru dan di wilayah dimana Perseroan telah memiliki infrastruktur jaringan, seperti di Pulau Jawa. Perseroan telah membuka laboratorium rujukan regional pertamanya di Surabaya pada bulan Juli 2016 dan sedang mempersiapkan laboratorium rujukan regional di Medan dan Makassar. Perseroan berharap untuk membuka laboratorium rujukan di Makassar pada kuartal terakhir tahun 2016. Perseroan telah mengidentifikasi lokasi di Pulau Jawa (Wilayah III sampai dengan VI) untuk laboratorium klinik baru. Proses pembukaan outlet baru dimulai dengan studi pasar untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai, dan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) demografi lokasi, termasuk profil keuangan dari populasi di wilayah tersebut; (ii) jumlah dan konsentrasi dokter dan penyedia layanan kesehatan lain di wilayah tersebut, dan fakultas kedokteran setempat; (iii) lanskap persaingan; dan (iv) peraturanperaturan yang berlaku di daerah setempat. Jumlah waktu yang diperlukan untuk membuka outlet baru bergantung pada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan lokasi, lama waktu dalam menerima persetujuan terhadap peraturan yang berlaku dan pekerjaan penyesuaian yang diperlukan. Investasi modal yang signifikan diperlukan untuk membangun laboratorium klinik, khususnya laboratorium rujukan regional. Perseroan biasanya memerlukan enam sampai delapan bulan untuk membuka laboratorium klinik baru dan enam sampai 12 bulan untuk mencapai EBIT positif. Namun, variasi yang terjadi di rencana ekspansi Perseroan dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Sebagai contoh, keterlambatan dalam menerima persetujuan yang diperlukan dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya, seperti sewa dan biaya terkait karyawan, sementara penerimaan pendapatan tertunda, sehingga akan mempengaruhi hasil keuangan Perseroan. Pengenalan Pemeriksaan dan Layanan Baru Sebagai pionir dan pemimpin pasar laboratorium klinik di Indonesia, Perseroan telah menjadi yang pertama dalam memperkenalkan banyak pemeriksaaan laboratorium klinik di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, Perseroan telah memperkenalkan 37 pemeriksaan laboratorium klinik inovatif di Indonesia. Perseroan yakin bahwa kemampuan Perseroan dalam memperkenalkan pemeriksaan dan layanan baru dapat memberikan dampak terhadap pendapatan Perseroan. Perseroan yakin bahwa perkenalan atas pemeriksaan esoterik juga merupakan pendorong untuk pemeriksaan rutin, mengingat pemeriksaan esoterik tidak dilakukan sendiri melainkan merupakan bagian dari panel pemeriksaan rutin dan esoterik. Pada beberapa kasus, ketika pasar untuk pemeriksaan esoterik belum sepenuhnya berkembang, pemeriksaan esoterik tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan kerugian untuk pemeriksaan rutin tambahan yang mengkompensasi marjin yang rendah atau kerugian pada pemeriksaan esoterik individual. Selain itu, pemeriksaan baru, yang diperkenalkan sebagai pemeriksaan esoterik, umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan esoterik Perseroan berkontribusi sekitar 2,5% sampai dengan 3,2% dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan Perseroan antara tahun 2013 sampai dengan 2015, tetapi berkontribusi atas porsi yang lebih tinggi terhadap total pendapatan Perseroan. Perseroan yakin bahwa dengan pembukaan laboratorium rujukan regional, Perseroan akan mampu meningkatkan pendapatan dari pemeriksaan esoterik yang ada saat ini maupun baru di masa depan. Perseroan juga yakin bahwa penawaran layanan khusus penting untuk menarik pelanggan. Pada tahun 2016, Perseroan membuka klinik khusus pertama dari 13 klinik khusus yang direncanakan, Prodia Children’s Health Center di Jakarta. Klinik-klinik khusus Perseroan akan berfokus dan mengembangkan layanannya pada area pelayanan kesehatan seperti pediatrik, kesehatan wanita dan gerontologi. Perseroan juga telah membuka Klinik PHC pertamanya, dan saat ini sedang dalam proses untuk membuka dua tambahan Klinik PHC serta berencana untuk meningkatkan 39 laboratorium klinik tambahan menjadi Klinik PHC. Pada Klinik PHC, Perseroan menawarkan layanan non-laboratorium klinik tambahan, seperti radiologi, imaging, elektrokardiogram dan pemeriksaan treadmill serta konsultasi dengan ahli gizi serta tenaga medis ahli di bidang kedokteran olahraga. Perseroan saat ini juga berusaha untuk menjadi laboratorium pertama di Indonesia yang menawarkan rangkaian lengkap layanan laboratorium untuk precision medicine, yang meliputi analisis genomik, proteomik dan metabolomika. Perseroan yakin bahwa kemampuan Perseroan untuk mengembangkan hal-hal tersebut penting untuk prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan.

23

Biaya Bahan Baku dan Beban Lainnya Biaya bahan baku, yang mencakup reagen, kimia dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam layanan pemeriksaan klinik Perseroan, secara historis telah menjadi beban terbesar Perseroan, yang mewakili 17,2%, 16,1%, 15,8% dan 14,8% dari jumlah pendapatan bersih Perseroan masing-masing untuk tahun 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Perseroan berusaha untuk terus menurunkan persentase beban terhadap pendapatan dengan pertimbangan skala ekonomi yang dimiliki Perseroan sebagai jaringan laboratorium klinik terbesar di Indonesia. Perseroan memiliki sistem pengadaan terpusat, dan karena Perseroan membeli perlengkapan pemeriksaan, reagen dan bahan baku lainnya dalam volume yang signifikan, Perseroan mampu untuk melakukan negosiasi harga yang menguntungkan untuk bahan baku Perseroan. Karena skala operasi yang besar, Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari efisiensi operasional. Sebagai contoh, karena Perseroan menguji beberapa batch sampel dalam waktu bersamaan, Perseroan dapat mengurangi jumlah reagen dan kimia yang digunakan untuk setiap spesimen. Perseroan telah mengalami beban biaya sehubungan dengan biaya-biaya untuk karyawan, seperti tunjangan dan gaji karyawan. Pada tahun 2014 dan 2015, Pemerintah memperkenalkan JKN, program asuransi universal, yang mencakup BPJS Kesehatan, skema asuransi kesehatan universal, dan BPJS Ketenagakerjaan, skema pensiun universal. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, penerapan BPJS Kesehatan mewajibkan Perseroan untuk menyediakan tunjangan kesehatan bagi karyawan Perseroan, pasangannya dan sampai dengan tiga anak, dengan pembayaran jumlah iuran sebesar-besarnya Rp59.000 per orang, yang meningkatkan beban Perseroan untuk tunjangan karyawan. Selain itu, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, penerapan BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan beban imbalan kerja jangka pendek Perseroan. Sebagai tambahan, pada tahun 2014, Perseroan meningkatkan gaji untuk banyak karyawan Perseroan yang bergaji rendah seiring dengan kenaikan upah minimum regional, dan Perseroan menyesuaikan tingkat gaji karyawannya agar tetap lebih tinggi daripada upah minimum. Beban bahan baku Perseroan dan beban lainnya juga secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi di Indonesia. Sebagian besar perjanjian yang dimiliki Perseroan untuk pengadaan kimia dan reagen bersifat jangka menengah sampai dengan jangka panjang dimana harga yang dinegosiasikan disesuaikan per periode sesuai dengan tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan penyesuaian beban hidup terhadap gaji yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan. Menurut World Bank, tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 8,4%, 8,4% dan 3,4% masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Sebagai tambahan, beban bahan baku dan bahan lainnya Perseroan secara tidak langsung dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Meskipun Perseroan membayar pemasoknya dalam Rupiah, banyak pemasok Perseroan mendapatkan reagen, kimia dan pasokan lainnya dari luar negeri. Sebagai akibatnya, kurs mata uang asing terhadap Rupiah dapat memiliki dampak tidak langsung terhadap harga yang harus dibayar oleh Perseroan untuk bahan baku. Sebagai contoh, sebagian besar reagen Perseroan dibeli dari pemasok yang memasok barang-barangnya dari luar negeri. Meskipun syarat dan ketentuan dalam perjanjian dengan vendor menyatakan bahwa Perseroan membayar bahan-bahan tersebut dalam mata uang Rupiah, biaya vendor untuk memasok bahan tersebut kepada Perseroan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang asing dan biaya tersebut dibebankan kepada Perseroan. Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan dan Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Kewajiban imbalan kerja karyawan Perseroan telah, dan akan terus menyebabkan, variabilitas pada hasil keuangan Perseroan, khususnya penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), Perseroan wajib menyediakan pensiun imbalan pasti kepada seluruh karyawan tetap yang pensiun pada usia 55 tahun, atau, apabila terjadi pensiun dini untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun, pada usia 45 tahun atau lebih. Perseroan menghitung nilai kini kewajiban imbalan kerja pasti berdasarkan asumsi yang mencakup usia pensiun yang diharapkan, kenaikan gaji tahunan, harga emas, tingkat mortalitas, tingkat cacat dan pengunduran diri dan tingkat diskonto. Perseroan menghitung nilai wajar aset program berdasarkan

24

tingkat diskonto, pengembalian atas aset program (seperti dividen saham pada portofolio aset) dan perubahan terhadap aset Perseroan akibat batas atas aset. Pengembalian atas aset program mencakup keuntungan seperti dividen pada saham dalam portofolio aset Perseroan. Pergerakan neto liabilitas imbalan kerja jangka panjang dapat diatribusikan pada faktor-faktor di bawah ini:

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang - saldo awal Kontribusi Perseroan terhadap aset Pembayaran manfaat tahun berjalan - termasuk kelebihan imbalan yang dibayar oleh Perseroan Beban jasa kini Beban bunga (keuntungan bersih) Perhitungan ulang liabilitas imbalan kerja dikarenakan tingkat diskonto, kenaikan gaji dan tingkat pengunduran diri Perkiraan (keuntungan) kerugian atas aset Kelebihan imbalan yang dibayar oleh pengelolaan aset Liabilitas imbalan kerja jangka panjang – saldo akhir

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 2014 2015 2015 2016 208,8 172,3 214,6 214,6 249,9 (20,0) (5,0) (5,0) (10,9) 26,9 10,6

(8,3) 23,9 14,6

(9,5) 25,9 18,6

(5,3) 12,0 10,3

(7,2) 13,9 11,4

(45,8) 2,8 172,3

14,6 0,2 214,6

(12,2) 1,1 19,1 249,9

14,0 0,5 18,9 260,9

55,3 (0,3) 0,3 323,1

Berdasarkan PSAK No. 24, keuntungan dan kerugian aktuarial atas aset program imbalan kerja, yang merupakan perbedaan antara nilai wajar atas aset program imbalan pada awal periode dengan akhir periode sehubungan dengan perubahan asumsi atau “penyesuaian pengalaman” (yang merupakan perbedaan antara asumsi aktuaria yang mendasari skema dengan pengalaman aktual pada periode), dicatat sebagai “pengukuran kembali atas program imbalan kerja”. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak terdiri dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja dan pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2015, Perseroan mengakui keuntungan dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja masing-masing sebesar Rp37,6 miliar dan Rp10,0 miliar, terutama dikarenakan keuntungan aktuarial dari perubahan asumsi tingkat diskonto yang meningkat dari asumsi tingkat diskonto periode sebelumnya yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja. Ketika asumsi tingkat diskonto dinaikkan, nilai wajar aset program meningkat dan Perseroan mengakui keuntungan aktuarial. Ketika asumsi tingkat diskonto diturunkan, nilai wajar aset program Perseroan turun dan Perseroan mencatatkan kerugian aktuarial. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, asumsi tingkat diskonto meningkat menjadi 8,8% dari asumsi tingkat diskonto sebesar 5,6% pada tahun 2012. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, asumsi tingkat diskonto meningkat menjadi 9,2% dari asumsi tingkat diskonto sebesar 8,5% pada tahun 2014. Asumsi tingkat diskonto ditentukan oleh aktuaris independen dan didasarkan pada faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga di Indonesia. Di sisi lain, Perseroan mengakui kerugian dari pengukuran kembali imbalan kerja sebesar Rp13,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, terutama dikarenakan penyesuaian pengalaman pada aset program, seiring dengan kinerja keuangan aktual dari aset program berada di bawah kinerja yang diestimasi menggunakan asumsi tingkat diskonto Perseroan. Penurunan asumsi tingkat diskonto menjadi 8,5% untuk tahun 2014 dari 8,8% pada tahun 2013 juga berkontribusi terhadap kerugian aktuarial. Dalam tiga tahun terakhir, keuntungan (atau kerugian) aktuarial telah menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi penghasilan komprehensif lain Perseroan dan mengakibatkan penghasilan komprehensif lain Perseroan cenderung berubah-ubah dari satu periode ke periode lain. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2015, penghasilan komprehensif lain Perseroan tercatat masingmasing sebesar Rp28,2 miliar dan Rp7,5 miliar, yang mewakili 11,3% dan 32,0% dari laba komprehensif tahun berjalan untuk masing-masing tahun. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, penghasilan komprehensif lain Perseroan tercatat negatif Rp10,5 miliar, yang secara absolut mewakili 23,4% dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

25

Perseroan memperkirakan bahwa liabilitas imbalan kerja, serta keuntungan atau kerugian yang diakui di penghasilan komprehensif lain, akan terus memiliki dampak signifikan terhadap hasil usaha Perseroan. Untuk membayar liabilitas ini, Perseroan telah membentuk aset program imbalan kerja dalam bentuk dana pesangon yang dikelola oleh PT Asuransi Allianz Indonesia sejak tahun 2012. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan setoran ke dalam aset program imbalan kerja di tahun-tahun mendatang dan hal ini diharapkan dapat membantu mengendalikan fluktuasi liabilitas imbalan kerja. Meskipun Perseroan tidak melakukan pembayaran ke dalam aset program imbalan dalam enam bulan pertama tahun 2016, Perseroan telah menyetor tambahan dana investasi ke dalam aset program imbalan, yang akan diakui sebagai “pesangon” pada laporan laba rugi Perseroan untuk enam bulan kedua tahun 2016 Musiman Pendapatan dan hasil usaha Perseroan berfluktuasi secara signifikan dikarenakan faktor musiman dan faktor lainnya. Namun demikian, secara historis, variasi dari kuartal ke kuartal biasanya saling hapus (offset). Sebagai contoh, pada saat bulan Ramadan dan libur Lebaran selama ini telah diasosiasikan dengan turunnya jumlah pelanggan. Sedangkan beberapa bulan lainnya secara historis cenderung lebih sibuk. Perseroan menawarkan potongan harga setiap bulan Mei dan November masing-masing untuk merayakan “ulang tahun” Perseroan dan Hari Kesehatatan Nasional, yang secara umum telah meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan pada bulan-bulan tersebut. Selain itu, pemeriksaan kesehatan karyawan yang disediakan Perseroan untuk klien korporasi biasanya terjadi pada kuartal pertama tahun keuangan, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari klien korporasi untuk periode tersebut. Namun, pola yang sama tidak terjadi pada beberapa tahun terakhir. Perseroan yakin hal tersebut merupakan akibat dari ketidakpastian ekonomi dan politik dari pemilihan umum presiden tahun 2014 dan sehubungan dengan pemotongan anggaran belanja oleh banyak perusahaan pada tahun 2016, beberapa klien korporasi Perseroan menunda pemeriksaan ke semester kedua tahun tersebut, dibandingkan dengan pada semester pertama. Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh faktor “perubahan cuaca”, seperti musim hujan, dimana pada musim tersebut terdapat kemungkinan lebih besar untuk terjangkit penyakit malaria dan demam berdarah, begitu pula penyakit saluran penceranaan dan pernafasan, yang menyebabkan meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium klinik. Selain itu, Perseroan mengalami fluktuasi musiman untuk biaya-biaya tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia, pemberi kerja membayar tunjangan hari raya tahunan, umumnya sebesar satu bulan gaji, kepada karyawan sebelum liburan hari raya pilihan masing-masing karyawan (seperti Lebaran atau Natal). Tanggal hari Lebaran di akhir Ramadhan ditentukan berdasarkan fase bulan. Pada tahun 2015, Perseroan membayar tunjangan hari raya Lebaran kepada karyawan dan karyawan kontrak pada bulan Juli. Pada tahun 2016, dikarenakan perhitungan waktu Lebaran, Perseroan membayar tunjangan hari raya kepada karyawan di bulan Juni dan kepada karyawan kontrak di bulan Juli. Di sisi lain, beban Perseroan tertentu kurang dipengaruhi faktor musiman, dikarenakan porsi signifikan dari biaya dan beban Perseroan – seperti beban gaji dan sewa – bersifat tetap, berbeda dibandingkan beban bahan baku Perseroan. Perseroan memperkirakan pola musiman akan terus mempengaruhi hasil usaha Perseroan di masa mendatang. Transaksi Spin-off dan Transaksi Jual dan Sewa Dalam persiapan untuk Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan melakukan sejumlah transaksi agar dapat berfokus pada bisnis inti Perseroan yaitu layanan laboratorium klinik. Secara khusus, pada tahun 2015, Perseroan melakukan beberapa transaksi untuk menjual kepemilikan Perseroan atas beberapa entitas anak kepada entitas induk Perseroan, PT Prodia Utama. Selama menjadi entitas anak Perseroan, entitas anak tersebut masih dalam tahap awal pengembangan sehingga secara umum belum menguntungkan. Dengan mengecualikan hasil Entitas Anak yang Dialihkan, laba usaha dan laba Perseroan untuk periode-periode sebelum pengalihan akan menjadi lebih tinggi dan beban Perseroan akan menjadi lebih rendah. Selain itu, total aset Perseroan akan menjadi lebih rendah. Nilai transaksi yang dibayarkan kepada Perseroan oleh PT Prodia Utama adalah Rp32,2 miliar. Sebagai tambahan, karena transaksi ini dilakukan antar entitas dengan pengendali yang sama, Perseroan membukukan peningkatan sebesar Rp25,4 miliar atas modal disetor, yang mewakili perbedaan antara saham Perseroan pada nilai aset bersih atas entitas anak yang terkena Transaksi Spin-off sebesar Rp6,8 miliar dan harga jual sebesar Rp32,2 miliar.

26

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 menyajikan hasil keuangan dari Entitas Anak yang Dialihkan untuk periode sampai dengan pengalihan efektif dilakukan sebagai “bagian rugi entitas anak sebelum divestasi”. Namun, hasil keuangan dari Entitas Anak yang Dialihkan dikonsolidasikan dengan akun-akun yang relevan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2014. Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 tidak dapat dibandingkan langsung dengan laporan keuangan untuk tahuntahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2014, dimana hasil usaha masing-masing entitas anak selama satu tahun penuh diakui untuk tahun-tahun tersebut. Sebagai tambahan, Perseroan melakukan divestasi atas sejumlah properti kepada pihak terafiliasi dan menyewa kembali tempat tersebut (“Transaksi Jual dan Sewa”) pada bulan November 2015. Transaksi Jual dan Sewa meliputi 12 properti termasuk kantor pusat Perseroan dan Lab PRN di Jakarta, tanah dan bangunan untuk laboratorium rujukan regional Surabaya dan tujuh bangunan laboratorium klinik, dan tanah untuk laboratorium rujukan regional Semarang dan Medan. Perseroan menggunakan jasa pihak independen untuk menaksir nilai dari properti-properti ini serta syarat dan kondisi Transaksi Jual dan Sewa, termasuk, antara lain, nilai sewa yang dibayarkan oleh Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut dijual dengan total harga Rp435,2 miliar, dimana dari jumlah tersebut Perseroan menerima Rp353,0 miliar pada tahun 2015 dan mengakui Rp82,2 miliar sebagai sewa dibayar di muka pada enam bulan pertama tahun 2016. Perseroan saat ini menyewa 9 properti untuk periode 7 tahun dengan total sewa per tahun sebesar Rp24,2 miliar. Terkait dengan tiga properti lainnya, Perseroan saat ini sedang mengembangkan dua fasilitas laboratorium, termasuk laboratorium rujukan regional Medan, berdasarkan kesepakatan bangun guna serah (built operate transfer) dengan pemilik tanah yang terafiliasi dengan Perseroan. Properti terakhir adalah lokasi untuk laboratorium rujukan regional Semarang dan rencananya akan dikembangkan di masa mendatang. Seluruh transaksi ini dilakukan atas dasar wajar (arm’s length). Perseroan selanjutnya menggunakan hasil dari penjualan properti ini untuk membayar utang bank, termasuk fasilitas pinjaman yang ditarik pada tahun 2013 untuk membeli beberapa properti ini, mengurangi kewajiban keuangan dan membayar dividen kepada pemegang saham. Sebagai hasilnya, saldo kewajiban keuangan jangka panjang Perseroan turun dari Rp122,7 miliar per tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp50,4 miliar per tanggal 31 Desember 2015. Selain itu, Perseroan juga dapat menurunkan beban bunga terkait fasilitas bank yang telah dilunasi dan membukukan laba penjualan aset tetap – bersih dari hasil penjualan. Liabilitas jangka pendek kepada pihak ketiga untuk beban sewa, dan beban sewa juga mengalami peningkatan. Beban keuangan – bersih turun sebesar 61,5% menjadi Rp3,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebesar Rp9,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Sewa bangunan, kendaraan dan inventaris kantor naik sebesar 87,0% menjadi Rp30,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp16,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Selanjutnya, dalam persiapan menjelang Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mempekerjakan sejumlah konsultan dan akuntan untuk membantu bisnisnya agar siap menjadi perusahaan terbuka, termasuk memperbaiki operasional dan pengelolaan keuangan. Biaya untuk konsultan ini akan dibayarkan dan diakui dalam laporan laba rugi untuk periode enam bulan kedua tahun 2016. 5.3. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta penilaian kompleks terhadap hal-hal terkait akuntansi. Estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan dan penilaian yang dibuat oleh Perseroan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan melakukan evaluasi ulang secara terus menerus atas estimasi, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman di masa lalu dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini wajar dalam situasi tersebut. Berikut ini diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan penggunaan estimasi, asumsi dan penilaian paling signifikan dalam menyusun laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi signifikan, estimasi, asumsi dan penilaian yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dapat dilihat pada Catatan 2 dalam laporan keuangan Perseroan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

27

Pengakuan pendapatan Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan PPN. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui: Penjualan jasa Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi. Pendapatan bunga, royalti dan dividen Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Pajak penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

28

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak). Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perseroan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perseroan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Perseroan melakukan saling hapus (offset) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Perseroan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitaspajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan. Perseroan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perseroan: (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan (b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Penurunan nilai aset Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perseroan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

29

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Imbalan kerja Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek termasuk namun tidak terbatas upah, gaji, bonus dan insentif. Imbalan pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perseroan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Perseroan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas. Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Perseroan mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode. Pesangon Perseroan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara: (a) Ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan (b) Ketika Perseroan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Perseroan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

30

Penyajian Informasi dan Perbandingan Hasil Keuangan Pada tahun 2015, Perseroan melakukan serangkaian transaksi dimana Perseroan memisahkan seluruh entitas anak dan kegiatan usahanya dan menjualnya kepada pemegang saham Perseroan, PT Prodia Utama. Sebagai hasilnya, Perseroan menjual kepemilikannya atas empat entitas anak kepada PT Prodia Utama dengan total transaksi sebesar Rp32,2 miliar. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 menyajikan laporan keuangan Entitas Anak yang Dialihkan untuk periode sampai dengan pengalihan efektif dilakukan sebagai “bagian rugi entitas anak sebelum divestasi”. Namun demikian, hasil keuangan Entitas Anak yang Dialihkan dikonsolidasikan dengan akun-akun yang relevan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2014. Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 tidak dapat dibandingkan langsung dengan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2014, dimana hasil usaha masing-masing entitas anak selama satu tahun penuh diakui untuk tahun-tahun tersebut. Kegiatan usaha inti Perseroan yaitu jasa pemeriksaan laboratorium klinik dilakukan oleh Perseroan, sementara kegiatan usaha lain sebagian besar ditampung di entitas anak Perseroan. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mencantumkan laporan keuangan standalone Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016 dalam Prospektus ini setelah Transaksi Spin-off. Tabel berikut menunjukkan rincian atas hasil usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016. Informasi ini diambil dari laporan keuangan standalone yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IV atas laporan keuangan Perseroan. Informasi keuangan standalone

PENDAPATAN – BERSIH BEBAN POKOK PENDAPATAN Beban pokok langsung Beban pokok tidak langsung Total beban pokok pendapatan LABA KOTOR Beban usaha Pendapatan lainnya Beban lainnya LABA USAHA Beban keuangan – bersih LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak kini Pajak tangguhan Total beban pajak penghasilan - bersih LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan kerja Pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja Penghasilan komprehensif lain setelah pajak LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

31

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 2014 2015 2015 2016 985,9 1.080,6 1.197,7 591,2 648,6 336,6 47,1 383,7 602,2 (500,6) 5,1 (3,2) 103,5 (6,1) 97,4

381,6 72,3 453,9 626,7 (539,3) 16,5 (1,5) 102,4 (14,0) 88,4

429,2 82,0 511,2 686,5 (606,5) 35,4 (18,5) 96,9 (18,5) 78,4

207,1 41,1 248,2 343,0 (300,4) 12,3 (2,2) 52,7 (9,6) 43,1

223,8 45,1 268,9 379,7 (325,8) 6,9 (1,7) 59,1 (3,6) 55,0

(27,6) (0,2) (27,8) 69,6

(28,2) 6,5 (21,7) 66,7

(29,5) 11,5 (18,0) 60,4

(20,2) 10,6 (9,6) 33,5

(22,9) 6,5 (16,4) 39,1

37,6 (9,4) 28,2 97,8

(13,8) 3,5 (10,3) 56,4

10,0 (2,5) 7,5 67,9

(12,0) 3,0 (9,0) 24,5

(49,1) 12,3 (36,8) 2,3

5.4. Hasil Usaha Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

PENDAPATAN – BERSIH BEBAN POKOK PENDAPATAN Beban pokok langsung Beban pokok tidak langsung Total beban pokok pendapatan LABA KOTOR Beban usaha Pendapatan lainnya Beban lainnya LABA USAHA Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi Beban keuangan – bersih LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak kini Pajak tangguhan Total beban pajak penghasilan – bersih LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan kerja Pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja Penghasilan komprehensif lain setelah pajak LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN LAIN

(dalam miliar Rupiah) Untuk enam bulan Untuk tahun yang berakhir yang berakhir pada pada 31 Desember 30 Juni 2013 (1) 2014 (1) 2015 2015 2016 Rp Rp Rp Rp Rp 998,0 1.101,0 1.197,7 591,2 648,6 341,4 54,6 396,0 602,0 (508,8) 4,5 (3,8) 93,9 (6,3) 87,6

390,4 73,6 464,0 637,0 (560,4) 15,0 (0,8) 90,8 (14,5) 76,3

429,2 82,0 511,2 686,5 (606,5) 35,4 (18,5) 96,9 (1,4) (18,5) 77,0

207,1 41,1 248,2 343,0 (300,4) 12,31 (2,2) 52,7 (1,4) (9,6) 41,7

223,8 45,1 268,9 379,7 (325,8) 6,9 (1,7) 59,1 (3,6) 55,5

(27,6) (0,2) (27,8) 59,8

(28,2) 7,2 (21,0) 55,3

(29,5) 11,5 (18,0) 59,6

(20,2) 10,6 (9,6) 32,1

(22,9) 6,5 (14,4) 39,1

37,6 (9,4) 28,2 88,0

(13,9) 3,4 (10,5) 44,8

10,0 (2,5) 7,5 66,5

(12,1) 3,0 (9,0) 23,1

(49,1) 12,3 (36,8) 2,3

Catatan: (1) Konsolidasian

Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Pendapatan – bersih Pendapatan – bersih Perseroan terutama terdiri dari pembayaran dalam bentuk tunai (dari pelanggan individu dan pelanggan dengan referensi dokter) atau kredit (dari klien korporasi dan referensi pihak ketiga), yang berasal dari layanan pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan preventif yang ditawarkan oleh Perseroan. Pada tahun 2013 dan 2014, Perseroan membukukan pendapatan dari bagian bagi hasil milik Perseroan sesuai perjanjian bagi hasil dengan rumah sakit dan dokter untuk pengoperasian laboratorium di rumah sakit dan outlet POC sebagai biaya jasa manajemen pemasaran. Pada tahun 2015, pendapatan tersebut dibukukan sebagai pendapatan dari laboratorium. Pendapatan – bersih Perseroan telah dikurangi dengan potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dan retur pendapatan yang timbul dari pemeriksaan yang pembayarannya dilakukan dimuka tetapi kemudian dibatalkan.

32

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan-bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016:

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (1) 2014 (1) 2015 Rp % Rp % Rp % Pendapatan laboratorium Pendapatan non-laboratorium Pendapatan jasa manajemen pemasaran Pendapatan kotor Potongan penjualan Retur pendapatam Pendapatan - bersih

890,7 120,8

89,3% 12,1%

975,8 141,3

88,6% 1.081,0 12,8% 136,0

90,3% 9,7%

0,2 0,0% nm 3,1 0,3% 1.011,7 101,4% 1.120,2 101,7% 1.217,0 101,6% - (0,0) nm 0,0% nm (13,7) (1,4%) (19,2) (1,7)% (19,3) (1,6%) 998,0 100,0% 1.101,0 100,0% 1.197,7 100,0%

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 Rp % Rp % 538,5 62,2

91,1 10,5

600,7 101,6% (9,5) (1,6%) 591,2 100,0%

597,8 62,6

45,4 4,7

660,4 101,8% (11,8) (1,8%) 648,6 100,0%

Catatan: (1) Konsolidasian. nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban pokok pendapatan Beban pokok pendapatan Perseroan terutama terdiri dari beban pokok langsung serta beban pokok tidak langsung, yang timbul dari penyelenggaraan laboratorium klinik Perseroan, termasuk Lab PRN, outlet POC dan laboratorium rumah sakit, sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan klinik dan prosedur diagnostik imaging serta layanan khusus lainnya. Beban pokok langsung terutama terdiri dari beban bahan baku, gaji petugas laboratorium, beban bahan pendukung, dan beban rujukan ke pihak ketiga. Beban bahan baku paling signifikan yang digunakan Perseroan adalah reagen dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Bahan pembantu sebagian besar mencakup bahan dan alat medis habis pakai (consumable), bahan dan alat yang digunakan untuk pengambilan spesimen dan bahan dan alat habis pakai lainnya yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Beban bahan pembantu paling material adalah bahan dan alat yang digunakan dalam proses pengambilan sampel dari pasien, seperti sarung tangan dan jarum. Rujukan ke pihak ketiga berarti beban yang dibayarkan Perseroan kepada pihak ketiga, dan terutama mencakup biaya yang dibayar kepada dokter eksternal untuk menganalisa hasil pemeriksaan non-laboratorium. Beban pokok tidak langsung terutama terdiri dari gaji karyawan non-laboratorium, seperti karyawan bagian layanan pelayanan, dan penyusutan atas peralatan medis dan laboratorium. Kategori lainnya atas beban pokok tidak langsung antara lain mencakup: perlengkapan dan pemeliharaan alat, sewa alat, limbah, kontrol kualitas.

33

Tabel berikut ini menyajikan komponen utama beban pokok pendapatan Perseroan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016.

Untuk tahun yang berakhir pada 30 Desember 2013 (1) 2014 (1) 2015 Rp % Rp % Rp % Beban pokok langsung Bahan baku Gaji Bahan pembantu Rujukan ke pihak ketiga Subtotal Beban pokok tidak langsung Gaji Penyusutan Lainnya (2) Subtotal Total

171,2 43,2% 73,6 18,6% 43,5 11,0% 53,1 13,4% 341,4 86,2% 32,0 8,1% 7,3 1,8% 15,3 3,9% 54,6 13,8% 396,0 100,0%

176,7 38,1% 96,4 20,8% 50,7 10,9% 66,6 14,3% 390,4 84,1% 42,5 9,2% 8,3 1,8% 22,8 4,9% 73,6 15,9% 464,0 100,0%

189,5 110,6 57,6 71,5 429,2

37,1% 21,6% 11,3% 14,0% 84,0%

49,7 9,7% 10,1 2,0% 22,2 4,3% 82,0 16,0% 511,2 100,0%

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 Rp % Rp % 89,7 54,6 27,8 35,0 207,1

36,1% 22,0% 11,2% 14,1% 83,4%

95,8 60,5 30,8 36,7 223,8

35,6% 22,5% 11,5% 13,6% 83,2%

24,4 9,8% 5,1 2,1% 11,6 4,7% 41,1 16,6% 248,2 100,0%

27,3 5,3 12,6 45,1 268,9

10,1% 2,0% 4,7% 16,8% 100,0%

Catatan: (1) Konsolidasian. (2) Lainnya mencakup perlengkapan dan pemeliharaan alat, sewa alat, limbah, penggunaan program, kontrol kualitas, baju dinas laboratorium, limbah dan lainnya. nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban usaha Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban umum dan administrasi dan beban pemasaran. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji dan tunjangan (untuk manajemen dan karyawan bagian administrasi), beban imbalan kerja, biaya konsultan (yang mencakup biaya kepada konsultan hukum, penasehat keuangan, serta karyawan outsourcing, seperti petugas keamanan dan staf kebersihan), penyusutan dan amortisasi atas peralatan kantor, bangunan dan peralatan lainnya, utilitas (termasuk beban listrik, air dan telekomunikasi), sewa dan beban-beban yang timbul dari pemeliharaan bangunan, kendaraan dan konsumsi kantor, perjalanan dinas dan transport serta pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan (yang diklasifikasikan sebagai “tabungan hari tua”). Tabel berikut ini menyajikan komponen utama Perseroan dan persentasenya terhadap total beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (1) 2014 (1) 2015 Rp % Rp % Rp % Beban pemasaran Total beban pemasaran Beban umum dan administrasi Gaji dan tunjangan Biaya konsultan Beban imbalan kerja Penyusutan dan amortisasi Listrik, air dan telekomunikasi Sewa bangunan, kendaraan, inventaris kantor

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 Rp % Rp %

32,7

6,4%

33,4

6,0%

36,0

5,8%

15,9

5,3%

15,9

4,9%

160,8 58,3 1,1 26,2

31,6% 11,5% 0,2% 5,1%

160,4 66,4 26,2 30,7

28,6% 11,8% 4,7% 5,5%

165,2 70,5 48,1 36,3

27,2% 11,7% 7,9% 5,9%

80,5 30,6 37,1 15,0

26,8% 10,2% 12,2% 5,0%

86,7 38,2 24,1 16,4

26,6% 11,7% 7,4% 5,0%

26,3

5,2%

33,8

6,0%

34,7

5,7%

18,0

6,0%

20,0

6,1%

25,4

5,0%

31,1

5,5%

34,0

5,6%

16,1

5,4%

30,1

9,2%

34

Biaya pajak Pesangon Tabungan hari tua Premi asuransi pesangon Lainnya (2) Subtotal Total

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 (1) 2014 (1) 2015 Rp % Rp % Rp % 1,6 0,3% 1,7 0,3% 2,1 0,3% 10,9 2,2% 8,6 1,5% 9,6 1,6% 7,8 1,5% 6,9 1,2% 9,0 1,5% 20,0 3,9% 5,0 0,9% 5,0 0,8% 137,7 27,1% 156,2 27,9% 156,0 25,8% 476,2 93,6% 527,0 94,0% 570,5 94,2% 508,9 100,0% 560,4 100,0% 606,5 100,0%

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 Rp % Rp % 0,7 0,2% 1,0 0,3% 5,4 1,8% 7,2 2,2% 4,1 1,4% 6,4 2,0% 77,0 20,5% 73,5 24,6% 284,5 94,7% 309,9 95,1% 300,4 100,0% 325,8 100,0%

Catatan: (1) Konsolidasian. (2) Lainnya mencakup perjalanan dan dinas kantor, konsumsi kantor, alat tulis dan cetakan, pemeliharaan aset, pengiriman barang, keperluan kantor, biaya bank, obat dan resep, diklat dan seminar, pengembangan sumber daya manusia, penelitian pengembangan pemeriksaan, asuransi, pengurusan surat dan izin, baju dinas, kerugian piutang tidak tertagih, control kualitas, pengembangan lingkungan dan biaya kantor lainnya.

Beban pemasaran terutama terdiri dari beban edukasi pelanggan dan beban perawatan pelanggan. Beban untuk edukasi pelanggan mencakup biaya untuk menghadiri seminar, konferensi dan partisipasi dalam edukasi dan kampanye kesehatan. Beban untuk perawatan pelanggan mencakup beban pencetakan brosur dan materi cetak lainnya serta biaya-biaya yang timbul dari penyelesaian keluhan pelanggan. Imbalan kerja, Pesangon dan Premi Asuransi Pesangon Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, Perseroan diwajibkan untuk menyediakan kewajiban pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetap yang pensiun pada usia 55, atau, apabila terjadi pensiun dini untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun, pada usia 45 tahun ke atas. Perseroan membedakan beban untuk menyediakan kewajiban pensiun imbalan pasti kepada staf yang memenuhi syarat, berdasarkan apakah hal tersebut merupakan akun kas atau non-kas. Pada konteks ini, beban imbalan kerja tercermin pada akun-akun berikut: imbalan kerja, pesangon, premi asuransi pesangon. Beban imbalan kerja merupakan beban non-kas yang mencakup biaya imbalan kerja, jumlah neto pesangon dan premi asuransi pesangon. Pesangon merupakan pembayaran kas aktual atas liabilitas imbalan kerja Perseroan pada suatu periode. Premi asuransi pesangon merupakan kontribusi terhadap program imbalan pasti pada tahun berjalan, yang dilakukan untuk mengimbangi atau membayar terlebih dahulu liabilitas imbalan kerja masa mendatang. Tabel berikut berisi pembagian atas total beban imbalan kerja pada laporan laba rugi untuk masingmasing periode: (dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 2014 2015 2015 2016 1,1 26,2 48,1 37,1 24,1 10,9 8,6 9,6 5,4 7,2 20,0 5,0 5,0 32,0 39,8 62,7 42,5 31,2

Imbalan kerja Pesangon Premi asuransi pesangon Beban imbalan kerja

Biaya untuk menyediakan pensiun imbalan pasti kepada staf yang memenuhi syarat juga dapat dibagi menjadi komponen-komponen biaya jasa, beban bunga bersih atas aset dan liabilitas imbalan kerja, keuntungan dan kerugian terhadap nilai kini aset dan manfaat dari perhitungan ulang nilai kini berdasarkan asumsi aktuaria yang baru, keuntungan dan kerugian atas nilai aset imbalan kerja serta keuntungan dan kerugian aktuarial atas aset program dan kelebihan pembayaran imbalan kerja oleh Perseroan atau pengelolaan aset.

35

Tabel berikut ini menyajikan komponen-komponen beban imbalan kerja Perseroan untuk masingmasing periode: (dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 (1) 2014 (1) 2015 2015 2016 26,9 23,9 25,9 12,1 13,9 10,6 14,6 18,6 10,0 11,2

Beban jasa kini (2) Beban bunga (3) (Keuntungan) kerugian atas perhitungan ulang nilai kini liabilitas imbalan kerja atas perubahan asumsi (4) Pengukuran kembali atas program imbalan kerja (5) Perkiraan (keuntungan) kerugian atas aset Kelebihan imbalan yang dibayar oleh Perseroan Kelebihan imbalan yang dibayar oleh pengelolaan aset (6) Beban imbalan kerja

(45,7) 37,6 2,8 32,0

14,6 (13,8) 0,2 0,3 39,8

(12,2) 10,0 1,1 0,1 19,2 62,7

14,0 (12,0) (0,5) 18,9 42,5

55,2 (49,1) (0,3) 0,3 31,2

Catatan: (1) Konsolidasian. (2) Beban jasa kini merupakan liabilitas yang timbul dari kewajiban imbalan kerja akrual untuk suatu periode sebagai hasil dari pekerjaan individu pada periode tersebut. (3) Beban bunga (bersih) terdiri dari beban bunga atas liabilitas imbalan kerja dan keuntungan bunga atas aset imbalan kerja. (4) Asumsi yang relevan termasuk perubahan asumsi finansial, seperti asumsi tingkat diskonto, penyesuaian pengalaman kerja, seperti tingkat cacat dan tingkat pengunduran diri, penyesuaian asumsi demografis, seperti tabel mortalitas. (5) Pengukuran kembali atas program imbalan kerja meliputi keuntungan dan kerugian aktuaria atas aset program Perseroan, imbal hasil aset program (seperti dividen dari saham dalam portofolio aset) dan perubahan dampak batas atas aset. (6) Kelebihan imbalan yang dibayar oleh pengelolaan aset atas program imbalan kerja di luar jadwal pembayaran. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, pembayaran dilakukan sehubungan dengan beberapa karyawan senior yang memasuki masa pensiun dan pembayaran tersebut merupakan pensiun mereka.

Sesuai dengan PSAK No. 24 pengukuran kembali atas program imbalan kerja juga dicatat sebagai komponen penghasilan komprehensif lain. Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya Perseroan terdiri dari laba penjualan aset tetap – bersih, bahan baku gratis yang diterima dari vendor, penjualan majalah Perseroan dan seminar serta penghasilan bunga dari rekening bank, laba dari translasi mata uang asing terkait dengan pengiriman rujukan ke laboratorium di luar Indonesia dan pembelian peralatan dan persediaan, yang seluruhnya dalam denominasi mata uang selain Rupiah, serta pendapatan lain-lain, yang terutama terdiri dari sponsor dan penggantian pembayaran imbalan kerja dari perusahaan asuransi swasta. Beban lainnya Beban lainnya Perseroan terdiri dari beban pajak dan rugi dari translasi mata uang asing terkait dengan pengiriman rujukan ke laboratorium di luar Indonesia dan pembelian peralatan dan persediaan, yang seluruhnya dalam denominasi mata uang selain Rupiah. Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi Pada tahun 2015, Perseroan melakukan Transaksi Spin-off dengan menjual kepemilikan Perseroan atas empat entitas anak Perseroan kepada pemegang saham Perseroan, PT Prodia Utama. Ketika menjadi entitas anak Perseroan, perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal pengembangan sehingga hasil usahanya secara umum belum mencatatkan laba. Sesuai dengan PSAK No. 38, pendapatan dan beban atas entitas anak yang dialihkan tidak dapat dikonsolidasikan dengan akun-akun relevan dari Perseroan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Melainkan, rugi bersih entitas anak tersebut untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal divestasi masing-masing entitas anak diakui sebagai bagian rugi entitas anak sebelum divestasi.

36

Beban keuangan - bersih Beban keuangan – bersih terdiri dari beban bunga atas beban pinjaman dan sewa pembiayaan Perseroan. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Penghasilan komprehensif lain setelah pajak terdiri dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja dan pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Sesuai dengan PSAK No. 24, pengukuran kembali program imbalan kerja diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Pengukuran tersebut meliputi keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program, dan setiap perubahan dampak batas atas aset. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas aset program adalah perbedaan nilai wajar aset program imbalan pada awal periode dengan akhir periode yang disebabkan oleh perubahan asumsi atau penyesuaian pengalaman. Imbal hasil atas aset program meliputi keuntungan seperti dividen dari saham dalam portofolio aset. 5.5. Pendapatan Berdasarkan Geografi dan Segmen Pelanggan Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan wilayah geografis untuk tahuntahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016: (dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 (1) 2014 (1) 2015 2015 2016 51,0 60,0 66,0 31,8 33,7 47,0 50,7 55,7 28,3 28,2 376,6 428,5 462,1 226,5 256,1 87,1 95,5 101,8 49,4 52,9 120,5 130,6 145,3 73,9 77,7 166,6 177,3 191,9 94,2 103,6 46,7 50,6 54,9 26,0 27,9 101,4 106,2 118,6 60,2 67,4 1,1 1,6 1,4 0,8 1,1 998,0 1.101,0 1.197,7 591,2 648,6

I. Sumatera Utara II. Sumatera Tengah III. Jakarta, Palembang, Lampung IV. Jawa Barat V. Jawa Tengah VI. Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara VII. Kalimantan VIII. Sulawesi and Maluku Childlab Total Catatan: (1) Konsolidasian.

Dikarenakan wilayah Jabodetabek memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto tertinggi dan merupakan wilayah di Indonesia yang paling maju, Perseroan bermaksud untuk membuka outlet baru di Wilayah III untuk mempercepat pertumbuhan jangka pendek. Pendapatan dari wilayah Jabodetabek, Palembang dan Lampung meningkat pada CAGR 12,6% dari Rp376,5 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp428,5 miliar dan Rp462,1 miliar masing-masing pada tahun 2014 dan 2015, dan meningkat sebesar 13,0% dari Rp226,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 menjadi Rp256,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Kenaikan pendapatan terutama didorong oleh pertumbuhan jumlah kunjungan pasien yang terus menerus dan kenaikan pendapatan per kunjungan yang cepat, terutama berasal dari segmen referensi dokter. Perseroan melayani empat segmen pelanggan: (i) pelanggan individu, (2) pelanggan dengan referensi dokter, (3) referensi pihak ketiga dan (4) klien korporasi. Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan dari masing-masing segmen pelanggan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016:

37

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 31 Desember pada 30 Juni 2013 (1) 2014 (1) 2015 2015 2016 341,9 358,7 410,1 207,5 232,7 325,0 374,5 399,0 206,1 231,4 166,7 179,2 196,6 97,0 107,3 164,4 188,7 192,0 80,6 77,2 998,0 1.101,0 1.197,7 591,2 648,6

Pelanggan individu (2) Referensi dokter (2)(3) Referensi pihak ketiga Klien korporasi (4) Total

Catatan: (1) Konsolidasian. (2) Pendapatan dari enam laboratorium rumah sakit diklasifikasikan sebagai pelanggan individu atau referensi dokter sesuai dengan sumber rujukan pelanggan. (3) Pendapatan dari 114 outlet POC termasuk dalam referensi dokter. (4) Perseroan memiliki perjanjian khusus untuk pemberian layanan dengan perusahaan-perusahaan dan penyedia asuransi. Penyedia asuransi yang membayar pelanggan individu atau pelanggan dengan referensi dokter diklasifikasikan sebagai klien korporasi.

Pendapatan dari klien korporasi mengalami sedikit penurunan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, dibandingkan dengan 30 Juni 2015, karena tingginya jumlah pemeriksaan kesehatan karyawan yang tidak biasa terjadi pada semester pertama tahun 2015. Sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian terkait pemilihan umum presiden pada tahun 2014, banyak klien korporasi Perseroan yang menunda pemeriksaan kesehatan karyawan dari akhir tahun 2014 menjadi awal tahun 2015. Selain itu, pada semester pertama tahun 2016, sebagian pelanggan Perseroan, khususnya yang bergerak dalam industri minyak dan gas serta pertambangan, mengurangi anggaran pemeriksaan kesehatan karyawannya sebagai akibat dari perlambatan industri. 5.6. Hasil Kegiatan Operasional Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 Pendapatan – bersih Pendapatan – bersih Perseroan naik sebesar 9,7% menjadi Rp648,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp591,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kunjungan pada jumlah kujungan pelanggan. Pendapatan per kunjungan juga naik sebesar 8,9% menjadi Rp544.340,1 untuk. periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, terutama sehubungan dengan meningkatnya harga atas jasa Perseroan. Perseroan meningkatkan harga pemeriksaannya dengan rata-rata tertimbang sebesar sekitar 8,7%, dibandingkan dengan tingkat inflasi pada semester pertama tahun 2016 sebesar 3,5% per tahun. Jumlah kunjungan pelanggan naik sebesar 0,7% menjadi 1,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebanyak 1,18 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Perseroan mengalami peningkatan jumlah pelanggan individu (sebesar 4,0%) dan pelanggan dengan rujukan dokter (sebesar 4,4%), sementara Perseroan mengalami penurunan pada jumlah klien korporasi (sebesar 14,9%) dan rujukan eksternal (sebesar 2,5%). Pendapatan per kunjungan atas pelanggan individu dan pelanggan dengan refensi dokter biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan segmen pelanggan lainnya, yang membantu Perseroan dalam meningkatkan pendapatan secara keseluruhan, walaupun pertumbuhan pelanggan Perseroan secara keseluruhan cenderung datar antar periode. Jumlah klien korporasi berkurang karena banyak pelanggan Perseroan yang memindahkan jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan dari semester kedua 2014 menjadi semester pertama 2015, sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian pada tahun 2014 terkait pemilihan umum presiden, yang mengakibatkan tingginya jumlah kunjungan yang tidak biasa pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Sebagai tambahan, beberapa klien korporasi, khususnya yang bergerak dalam industri minyak dan gas serta pertambangan, mengurangi anggaran pemeriksaan kesehatan karyawannya pada semester pertama tahun 2016 sebagai akibat perlambatan industri.

38

Beban pokok pendapatan Beban pokok pendapatan naik sebesar 8,3% menjadi Rp268,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp248,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama sehubungan dengan kenaikan beban terkait bahan baku dan gaji. Biaya bahan baku naik sebesar 6,8% menjadi Rp95,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir dari sebelumnya sebesar Rp89,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama sehubungan dengan kenaikan harga atas bahan baku Perseroan dan lebih tingginya harga khususnya untuk bahan baku endokrin, immonoserologi, dan mikrobiologi. Beban gaji Perseroan terkait beban pokok penjualan langsung (untuk karyawan laboratorium) naik sebesar 10,8% menjadi sebesar Rp60,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp54,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Beban gaji terkait beban pokok penjualan tidak langsung (untuk karyawan layanan pelanggan) naik sebesar 11,5% menjadi Rp27,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp24,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Kenaikan beban gaji tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tahunan atas kewajiban imbalan kerja dan pembayaran tunjangan hari raya di pertengahan tahun 2016. Di Indonesia, perusahaan membayar tunjangan hari raya tahunan sesuai pilihan (contohnya Lebaran atau Natal). Pada tahun 2015, sehubungan dengan Lebaran, yang merayakan akhir dari bulan suci Ramadhan, Perseroan membayar tunjangan kepada karyawan pada bulan Juli. Pada tahun 2016, karena waktu Lebaran, Perseroan membayar tunjangan kepada karyawan pada bulan Juni 2016. Laba Kotor Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Perseroan naik sebesar 10,7% menjadi Rp379,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp343,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Beban usaha Beban usaha Perseroan naik sebesar 8,5% menjadi Rp325,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp300,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terutama sehubungan dengan meningkatnya beban sewa bangunan, kendaraan dan peralatan kantor, biaya konsultan serta gaji dan tunjangan. Sewa bangunan, kendaraan dan inventaris kantor naik sebesar 87,0% menjadi Rp30,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp16,1 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh beban sewa yang kini dibayarkan kepada afiliasi Perseroan untuk menempati bangunan yang dijual oleh Perseroan kepada afiliasinya pada akhir tahun 2015. Total utang sewa berdasarkan penyewaan ini adalah sekitar Rp24,2 miliar per tahun. Biaya konsultan naik sebesar 24,8% menjadi sebesar Rp38,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp30,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya outsourcing yang sebagian besar berhubungan dengan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk lokasi baru dari laboratorium klinik tertentu, yang telah diperbaharui menjadi bangunan baru. Untuk hari raya Lebaran pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan membayar tunjangan hari raya kepada karyawan kontrak di bulan Juli. Gaji dan tunjangan naik sebesar 7,7% menjadi Rp86,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp80,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terutama sehubungan dengan kenaikan gaji tahunan pada pembayaran tunjangan hari raya pada bulan Juni 2015 dan Juli 2016. Pengurang atas kenaikan beban usaha adalah penurunan sebesar 35,1% pada beban imbalan kerja menjadi Rp24,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp37,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama sehubungan dengan penurunan yang signifikan atas kelebihan pembayaran imbalan kerja dari aset program untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Kelebihan pembayaran imbalan kerja dari aset program adalah sebesar Rp18,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, dibandingkan dengan sebesar Rp0,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, yang disebabkan oleh pembayaran uang pensiun untuk karyawan yang dibayar dari aset program imbalan. Perseroan memperkirakan beban usaha (selain gaji dan tunjangan dan beban sewa) sebagai persentase terhadap total pendapatan akan turun ke depannya.

39

Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya turun sebesar 43,6% menjadi Rp6,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp12,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terutama sehubungan dengan penurunan sebesar 43,1% pada kategori lainnya menjadi Rp6,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp11,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terkait pembayaran kepada Perseroan dari pengelola aset untuk mengembalikan pembayaran out-of-pocket atas kewajiban imbalan kerja pada enam bulan pertama yang berakhir pada 30 Juni 2015. Pada enam bulan pertama yang berakhir pada 30 Juni 2016, pengelolaan aset membayar dana tersebut secara langsung dari aset program imbalan, sehingga tidak diperlukan adanya pengembalian. Beban lainnya Beban lainnya turun sebesar 22,7% menjadi Rp1,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp2,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Laba usaha Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Perseroan naik sebesar 12,3% menjadi Rp59,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp52,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi Perseroan tidak membukukan bagian rugi entitas anak sebelum divestasi pada perriode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, dibandingkan dengan bagian rugi entitas anak sebelum divestasi sebesar Rp1,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 karena Transaksi Spin-off telah diselesaikan sebelum periode dimulai. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, sesuai dengan PSAK No. 38, pendapatan dan beban atas Entitas Anak yang Dialihkan tidak dapat dikonsolidasikan dengan pos-pos relevan pada laporan keuangan Perseroan ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, rugi bersih atas entitas anak tersebut untuk periode sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 dibukukan sebagai bagian rugi entias anak sebelum divestasi, yang muncul di bawah laba usaha pada laporan laba rugi. Sehingga, tidak terdapat perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian dengan laporan keuangan standalone Perseroan untuk seluruh pospos pada laporan laba rugi dan total laba konsolidasian di atas dan termasuk laba usaha. Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 menyebabkan penurunan pada laba sebelum pajak, laba periode berjalan dan total laba komprehensif periode berjalan. Beban keuangan – bersih Beban keuangan – bersih turun menjadi 61,5% menjadi Rp3,7 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp9,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terutama sehubungan dengan pembayaran utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan modal kerja dan utang bank yang digunakan untuk membiayai pembangunan bangunanbangunan baru untuk digunakan sebagai laboratorium klinik, pada akhir tahun 2015, yang mengurangi utang bunga pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 Beban keuangan – bersih Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 61,5% menjadi Rp3,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp9,6 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015.

40

Laba sebelum pajak Laba sebelum pajak naik sebesar 33,1% menjadi Rp55,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp41,7 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 terutama karena peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban pokok pendapatan dan beban usaha Perseoan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, pendapatan – bersih Perseroan naik sebesar 9,7% menjadi Rp57,4 miliar, dibandingkan dengan kenaikan beban pokok penapatan sebesar 8,3% atau setara dengan Rp20,7 miliar dan kenaikan beban usaha Perseroan sebesar 8,5% atau setara dengan Rp25,4 miliar. Pendapatan – bersih Perseroan naik lebih tinggi dibandingkan dengan beban pokok pendapatan dan beban usaha, terutama akibat kenaikan pendapatan per pelanggan, sehubungan dengan kenaikan harga dari Perseroan. Selain itu, untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, Perseroan juga mengurangi beban keuangan – bersih karena Perseroan membayar jumlah yang signifikan atas utang bank pada akhir tahun 2016 serta akibat dari Transaksi Spin-off, yang diselesaikan pada akhir tahun 2015, yang mengurangi efek atas entitas anak Perseroan terhadap hasil keuangan Perseroan. Laba sebelum pajak Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 28,7% menjadi Rp55,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp43,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Beban (manfaat) pajak penghasilan Total beban pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 71,5% menjadi Rp16,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp9,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, terutama sehubungan dengan penurunan pajak tangguhan sebesar 38,7%, yang turun menjadi Rp6,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari Rp10,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Manfaat pajak tangguhan terutama terkait dengan biaya imbalan kerja. Beban imbalan kerja turun sebesar 35,0% untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari biaya pada periode komparasi, yang juga menurunkan liabilitas pajak tangguhan Perseroan. Pajak penghasilan Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 71,5% menjadi Rp16,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp9,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Laba periode berjalan Laba periode berjalan naik sebesar 21,7% menjadi Rp39,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp32,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Laba periode berjalan Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 16,5% menjadi Rp39,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp33,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak Penghasilan komprehensif lain setelah pajak naik sebesar 308,9% menjadi rugi sebesar Rp36,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari rugi sebesar Rp9,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 karena kerugian sebesar Rp49,1 miliar atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Sebagai perbandingan, untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, Perseroan mengalami kerugian dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja sebesar Rp12,0 miliar. Perbedaan antara kedua periode tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas kelebihan pembayaran imbalan kerja dari aset program untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Kerugian ini sedikit diimbangi dengan pembukuan manfaat pajak sebesar Rp12,3 miliar dari kerugian dari pengukuran kembali.

41

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 308,9% menjadi Rp36,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp9,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Laba komprehensif periode berjalan Sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif periode berjalan turun sebesar 90,1% menjadi Rp2,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp23,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Laba komprehensif periode berjalan Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 90,6% menjadi Rp2,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dari sebelumnya sebesar Rp24,5 miliar untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015. Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 Pendapatan – bersih Pendapatan – bersih Perseroan naik sebesar 8,8% menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015 dari Rp1.101,0 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan volume kunjungan pelanggan dan pendapatan per kunjungan. Jumlah kunjungan pelanggan meningkat sebesar 4,3% menjadi 2,4 juta kunjungan pada tahun 2015 dari sebelumnya 2,3 juta pada tahun 2014, terutama dikarenakan pertumbuhan jumlah pelanggan individu (meningkat sebesar 14,3%), referensi pihak ketiga (meningkat sebesar 9,7%) dan klien korporasi (meningkat sebesar 14,1%). Pendapatan per kunjungan juga meningkat sebesar 5,3% dari Rp502.714 juta pada tahun 2015 dari Rp468.792 juta pada tahun 2014 terutama dikarenakan kenaikan harga untuk pemeriksaan dan layanan Perseroan. Harga pemeriksaan secara rata-rata tertimbang naik sekitar 8,1%, dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,4% per tahun. Pendapatan – bersih Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 10,8% menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015 dari Rp1.080,6 miliar pada tahun 2014. Beban pokok pendapatan Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan naik sebesar 10,2% menjadi Rp511,2 miliar pada tahun 2015 dari Rp464,1 miliar pada tahun 2014 terutama dikarenakan kenaikan beban terkait bahan baku, gaji dan rujukan ke pihak ketiga. Beban bahan baku Perseroan meningkat sebesar 7,2% menjadi Rp189,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp176,7 miliar pada tahun 2014 seiring dengan kenaikan volume pemeriksaan yang dilakukan Perseroan sebesar 5,3%, serta kenaikan harga bahan baku secara umum yang terjadi pada tahun 2015 yang terutama dikarenakan inflasi. Beban gaji Perseroan terkait beban pokok langsung (untuk petugas laboratorium) meningkat sebesar 14,7% menjadi Rp110,6 miliar pada tahun 2015 dari Rp96,4 miliar pada tahun 2014 sementara beban gaji Perseroan terkait beban pokok tidak langsung (untuk karyawan non-laboratorium seperti pada bagian layanan pelanggan) naik sebesar 16,9% menjadi Rp49,7 miliar pada tahun 2015 dari Rp42,5 miliar pada tahun 2014. Beban gaji tersebut meningkat terutama karena Perseroan mempekerjakan tambahan pegawai di bagian laboratorium dan layanan pelanggan, serta penerapan program jaminan hari tua nasional di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, yang mewajibkan Perseroan untuk meningkatkan pembayaran imbalan kerja iuran pasti, yang dicatatkan sebagai beban gaji. Selain itu, beban rujukan kepada laboratorium pihak ketiga naik sebesar 7,4% menjadi Rp71,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp66,6 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan jumlah pemeriksaan yang dirujuk ke pihak eksternal. Total beban pokok pendapatan Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 12,6% menjadi Rp511,2 miliar pada tahun 2015 dari Rp453,9 miliar pada tahun 2014.

42

Laba kotor Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan naik sebesar 7,8% menjadi Rp686,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp637,0 miliar pada tahun 2014. Laba kotor Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 9,5% menjadi Rp686,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp626,7 miliar pada tahun 2014. Beban usaha Beban usaha Perseroan naik sebesar 8,2% menjadi Rp606,5 miliar pada tahun Rp560,4 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan meningkatnya beban imbalan kerja serta gaji dan tunjangan. Beban imbalan kerja naik sebesar 57,5% menjadi Rp62,7 miliar pada tahun 2015 dari Rp39,8 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan pembayaran satu kali sebesar Rp19,2 miliar yang diklasifkasikan sebagai “kelebihan imbalan yang dibayar oleh pengelolaan aset”, yang merupakan tunjangan pensiun yang dibayarkan kepada karyawan senior tertentu yang pensiun pada tahun 2015. Pada laporan laba rugi Perseroan, beban imbalan kerja pada tahun 2015 mencakup beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi sebesar Rp48,1 miliar, pesangon sebesar Rp9,5 miliar dan premi asuransi pesangon sebesar Rp5,0 miliar. Pada tahun 2014, beban imbalan kerja Perseroan mencakup beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi sebesar Rp26,2 miliar, pesangon sebesar Rp8,6 milar dan premi asuransi pesangon sebesar Rp5,0 miliar. Gaji dan tunjangan (gaji untuk karyawan administrasi dan manajemen) naik sebesar 3,0% menjadi Rp165,2 miliar pada tahun 2015 dari Rp160,4 miliar pada tahun 2014 seiring dengan implementasi program jaminan hari tua di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, yang mewajibkan Perseroan untuk meningkatkan pembayaran iuran imbalan kerja pasti, yang dibukukan sebagai beban gaji. Kenaikan beban gaji ini juga di-offset dengan beban gaji dari Entitas Anak yang Dialihkan yang tidak lagi dihitung sebagai beban Perseroan. Beban usaha Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 12,5% menjadi Rp606,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp539,3 miliar pada tahun 2014. Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya Perseroan naik sebesar 136,6% menjadi Rp35,4 miliar pada tahun 2015 dari Rp15,0 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar 404,3% dari Rp4,6 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp23,2 miliar pada tahun 2015 sehubungan dengan Transaksi Jual dan Sewa. Pendapatan lainnya Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 115,2% menjadi Rp35,4 miliar pada tahun 2015 dari Rp16,5 miliar pada tahun 2014. Beban lainnya Beban lainnya Perseroan naik secara signifikan menjadi Rp18,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp0,8 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan beban pajak terkait hasil penjualan aset terkait bangunan dan lahan. Beban lainnya Perseroan dengan basis standalone naik secara signifikan menjadi Rp18,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dari Rp1,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Laba usaha Laba usaha Perseroan naik sebesar 6,7% menjadi Rp96,9 miliar pada tahun 2015 dari Rp90,8 miliar pada tahun 2014, sebagai hasil dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dan penjualan atas Entitas Anak yang Dialihkan. Sebagai hasil dari pengalihan entitas anak, hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015,

43

entitas anak tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, sesuai dengan PSAK 58, pendapatan dan beban atas entitas anak tersebut tidak dapat dikonsolidasikan dengan akun relevan Perseroan ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun, rugi bersih atas entitas anak tersebut untuk periode sejak 1 Januari 2015 hingga tanggal dijualnya masing-masing entitas anak tersebut dibukukan sebagai bagian rugi sebelum divestasi, yang muncul di bawah laba usaha pada laporan laba rugi. Oleh karena itu, kenaikan laba usaha Perseroan, pada basis konsolidasi, menunjukkan pengecualian atas kontribusi negatif dari Entitas Anak yang Dialihkan terhadap laba usaha tahun 2015. Laba usaha Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 5,3% menjadi Rp96,9 miliar pada tahun 2015 dari Rp102,4 miliar pada tahun 2014 terutama sehubungan dengan kenaikan sebesar 12,3% pada beban usaha. Bagian rugi entitas anak sebelum divestasi Akibatnya, rugi bersih dari empat entitas anak tersebut untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal dijualnya masing-masing entitas anak diakui sebagai bagian rugi entitas anak sebelum divestasi sebesar Rp1,4 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Beban keuangan - bersih Beban keuangan – bersih Perseroan naik sebesar 27,5% menjadi Rp18,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp14,5 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan beban bunga dari penarikan fasilitas pinjaman revolving Perseroan, yang digunakan untuk modal kerja dan membiayai renovasi laboratorium klinik tertentu. Perseroan melunasi pinjaman jangka pendek tersebut dalam waktu satu tahun sehingga pinjaman tersebut tidak tercantum di dalam laporan posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2015. Perseroan juga memiliki beban bunga atas pinjaman bank yang digunakan untuk membiayai pembangunan gedung baru sebagai laboratorium klinik. Sebagian besar utang bank ini dilunasi pada bulan November 2015, dan sebagai hasilnya, utang bank Perseroan turun dari Rp5,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp1,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Beban keuangan – bersih Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 32,1% menjadi Rp18,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp14,0 miliar pada tahun 2014. Laba sebelum pajak Laba sebelum pajak Perseroan naik sebesar 0,9% menjadi Rp77,0 miliar pada tahun 2015 dari Rp76,3 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan beban pokok pendapatan dan beban usaha Perseroan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan-bersih Perseroan. Pada tahun 2015, beban pokok pendapatan Perseroan naik sebesar 10,2% atau setara Rp47,1 miliar dan beban usaha Perseroan naik sebesar 8,2% atau setara Rp46,2 miliar, dibandingkan dengan kenaikan pendapatan – bersih sebesar 8,8% atau setara Rp96,7 miliar. Beban pokok pendapatan dan beban usaha Perseroan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji akibat penerapan skema pensiun nasional BPJS Kesehatan, dan beban imbalan kerja akibat meningkatnya imbalan yang dibayar kepada karyawan tertentu yang pensiun dan diklasifikasikan sebagai “kelebihan pembayaran imbalan oleh pengelolaan aset”. Laba sebelum pajak Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 11,3% menjadi Rp78,4 miliar pada tahun 2015 dari Rp88,4 miliar pada tahun 2014. Manfaat (beban) pajak Beban pajak Perseroan turun sebesar 14,3% menjadi Rp18,0 miliar pada tahun 2015 dari Rp21,0 miliar pada tahun 2014, terutama dikarenakan kenaikan manfaat pajak tangguhan sebesar 61,1% dari Rp11,6 miliar pada tahun 2015 dari Rp7,2 miliar pada tahun 2014. Manfaat pajak tangguhan Perseroan terutama terkait dengan beban imbalan kerja. Beban imbalan kerja naik sebesar 57,5% pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, yang juga meningkatkan manfaat pajak tangguhan.

44

Beban pajak penghasilan Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 17,0% menjadi Rp18,0 miliar pada tahun 2015 dari Rp21,7 miliar pada tahun 2014. Laba tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan naik sebesar 6,7% menjadi Rp59,0 miliar pada tahun 2015 dari Rp55,3 miliar pada tahun 2014. Laba tahun berjalan Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 9,3% menjadi Rp60,5 miliar pada tahun 2015 dari Rp66,7 miliar pada tahun 2014. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp7,5 miliar dibandingkan dengan rugi sebesar Rp10,5 miliar pada tahun 2014 disebabkan oleh keuntungan yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp10,0 miliar sebagai hasil dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, Perseroan mengakui kerugian dari pengukuran kembali atas program imbalan kerja sebesar Rp13,9 miliar. Perbedaan antara tahun 2014 dan 2015 terutama dikarenakan perubahan asumsi tingkat diskonto menjadi 9,2% pada tahun 2015 dari 8,5% pada tahun 2014, dan efek atas keuntungan aktuaria Perseroan. Penghasilan ini sebagian di-offset dengan pengakuan beban pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja sebesar Rp2,5 miliar. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan dengan basis standalone pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp7,5 miliar dibandingkan dengan rugi Rp10,3 miliar pada tahun 2014. Laba komprehensif tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp66,5 miliar pada tahun 2015, meningkat 48,4% dari Rp44,8 miliar pada tahun 2014. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 20,4% menjadi Rp67,9 miliar pada tahun 2015 dari Rp56,4 miliar pada tahun 2014. Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 Pendapatan – bersih Pendapatan – bersih Perseroan naik sebesar 10,3% menjadi Rp1.101,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp998,0 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan kenaikan volume kunjungan pelanggan dan pendapatan per kunjungan. Jumlah kunjungan pelanggan naik sebesar 3,1% menjadi 2,3 juta pada tahun 2014 dari sebelumnya 2,2 juta pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh pertumbuhan pelanggan pada segmen referensi dokter (meningkat sebesar 15,3%) dan klien korporasi (meningkat sebesar 10,5%). Pendapatan per kunjungan juga naik sebesar 6,3% menjadi Rp468.792 pada tahun 2014 dari Rp440.843 pada tahun 2013, terutama dikarenakan kenaikan harga untuk pemeriksaan dan layanan Perseroan. Harga pemeriksaan rata-rata naik sekitar 7,0%, dibandingkan dengan tingkat inflasi sebesar 8,4% per tahun pada tahun 2014. Pendapatan – bersih Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 9,6% menjadi Rp1.080,6 miliar pada tahun 2014 dari Rp985,9 miliar pada tahun 2013. Beban pokok pendapatan Beban pokok pendapatan Perseroan naik sebesar 17,2% menjadi Rp464,1 miliar pada tahun 2014 dari sebelumnya sebesar Rp396,0 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan kenaikan beban bahan baku, gaji dan rujukan ke pihak ketiga. Beban bahan baku Perseroan naik sebesar 3,2% menjadi Rp176,7

45

miliar pada tahun 2014 dari Rp171,2 miliar pada tahun 2013 karena kenaikan harga terutama sehubungan dengan inflasi. Beban gaji Perseroan juga mengalami peningkatan. Beban gaji terkait beban pokok langsung (untuk petugas laboratorium) naik sebesar 30,9% menjadi Rp96,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp73,6 miliar pada tahun 2013 sementara beban gaji terkait beban pokok tidak langsung (karyawan di bagian layanan pelanggan) naik sebesar 32,8% menjadi Rp42,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp32,0 miliar pada tahun 2013. Kenaikan beban gaji terutama dikarenakan Perseroan menaikkan gaji karyawan pada beberapa tingkatan seiring dengan kenaikan upah minimum regional. Walaupun hampir seluruh karyawan tersebut dibayar di atas upah minimum, Perseroan tetap meningkatkan gaji para karyawan untuk menjaga agar rentang gaji tetap konsisten dengan skala sebelumnya. Sebagai tambahan, beban gaji Perseroan naik karena Perseroan mempekerjakan pegawai tetap tambahan untuk bagian laboratorium dan layanan pelanggan dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan lebih lanjut untuk pemeriksaan yang dilakukan dan pelanggan yang dilayani. Selain itu, beban rujukan ke pihak ketiga naik sebesar 25,4% menjadi Rp66,6 miliar pada tahun 31 Desember 2014 dari Rp53,1 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan kenaikan jumlah pemeriksaan yang dirujuk kepada pihak eksternal. Beban pokok pendapatan Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 18,3% menjadi Rp453,9 miliar pada tahun 2014 dari Rp383,7 miliar pada tahun 2013. Laba kotor Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan naik sebesar 5,8% menjadi Rp637,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp602,0 miliar pada tahun 2013. Laba kotor Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 4,1% menjadi Rp626,7 miliar pada tahun 2014 dari Rp602,2 miliar pada tahun 2013. Beban usaha Beban usaha Perseroan naik sebesar 10,1% menjadi Rp560,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp508,8 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan kenaikan beban listrik, air dan telekomunikasi, beban sewa bangunan, kendaraan dan inventaris kantor, gaji dan tunjangan dan biaya konsultan. Beban listrik, air dan telekomunikasi naik sebesar 28,5% menjadi Rp33,8 miliar pada tahun 2014 dari Rp26,3 miliar pada tahun 2013. Beban sewa bangunan, kendaraan dan inventaris kantor naik sebesar 22,5% menjadi Rp31,1 miliar pada tahun 2014 dari Rp25,4 miliar pada tahun 2013. Kenaikan beban listrik, air dan telekomunikasi serta beban sewa bangunan, kendaraan dan inventaris kantor disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk menghapus subsidi harga bahan bakar, yang meningkatkan beban utilitas dan bahan bakar. Beban imbalan kerja Perseroan naik sebesar 24,4% menjadi Rp39,8 miliar pada tahun 2014 dari Rp32,0 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan meningkatnya beban bunga atas liabilitas imbalan kerja sehubungan dengan lebih tingginya tingkat suku bunga pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Pada laporan laba rugi, beban imbalan kerja pada tahun 2014 terdiri dari beban imbalan kerja sebesar Rp26,2 miliar, pesangon sebesar Rp8,6 miliar dan premi asuransi pesangon sebesar Rp5,0 miliar. Pada tahun 2013, beban imbalan kerja terdiri dari beban imbalan kerja sebesar Rp1,1 miliar, pesangon sebesar Rp10,9 miliar dan premi asuransi pesangon sebesar Rp20,0 miliar. Permi asuransi pesangon Perseroan, yang meningkatkan aset program, lebih tinggi pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan sebelum tahun 2012 Perseroan belum memisahkan dana untuk membayar liabilitas imbalan kerja di masa depan. Perseroan mulai memisahkan dana tersebut pada tahun 2012 dan melakukan pembayaran pertama pada tahun 2012 dan 2013. Biaya konsultan naik sebesar 14,0% menjadi Rp66,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp58,3 miliar pada tahun 2013 sebagai akibat penerapan peraturan BPJS Kesehatan untuk pegawai outsourcing, yang meningkatkan upah pegawai-pegawai tersebut, dan oleh karenanya, berdampak terhadap biaya yang dibayar Perseroan kepada perusahaan outsourcing yang menyediakan pegawai outsourcing. Beban usaha Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 7,7% menjadi Rp539,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp500,6 miliar pada tahun 2013.

46

Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya Perseroan naik sebesar 233,3% menjadi Rp15,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp4,5 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan Perseroan mencatatkan penghasilan sebesar Rp9,0 miliar yang sebagian besar merupakan pembayaran penggantian imbalan kerja dari pengelola aset atas tunjangan pensiun yang dibayarkan langsung oleh Perseroan kepada karyawan. Perseroan juga mencatatkan pendapatan lainnya sebesar Rp4,6 miliar pada tahun 2014 dari penjualan tanah, yang pada awalnya dibeli oleh Perseroan sebagai lokasi baru untuk laboratorium klinik yang sudah ada (relokasi). Namun, Perseroan kemudian memutuskan untuk menjual tanah tersebut karena Perseroan berpendapat bahwa lokasi baru tersebut kurang nyaman bagi pelanggan Perseroan di lokasi tersebut. Pendapatan lainnya Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 223,5% menjadi Rp16,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp5,1 miliar pada tahun 2013. Beban lainnya Beban lainnya Perseroan turun sebesar 78,9% menjadi Rp0,8 miliar pada tahun 2014 dari Rp3,8 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan pembayaran pajak pada tahun 2013 terkait penalty keterlambatan pada tahun 2013 untuk pengembalian pajak penghasilan Perseroan pada tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2013, Perseroan juga mencatatkan rugi selisih kurs – bersih, terutama sehubungan dengan transaksi pada PT Prodia Diagnostic Line (“PROLINE”), sebagai akibat depresiasi Rupiah terhadap US$. Beban lainnya Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 52,2% menjadi Rp1,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp3,2 miliar pada tahun 2013. Laba usaha Sebagai akibat dari hasil-hasil yang telah dijelaskan di atas, laba usaha Perseroan turun sebesar 3,3% menjadi Rp90,8 miliar pada tahun 2014 dari Rp93,9 miliar pada tahun 2013. Laba usaha Perseroan dengan basis standalone turun 1,1% menjadi Rp102,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp103,5 miliar pada tahun 2013. Beban keuangan - bersih Beban keuangan – bersih naik sebesar 126,6% menjadi Rp14,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp6,4 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan beban bunga setahun penuh atas pinjaman bank yang ditarik di akhir tahun 2013. Fasilitas tersebut dipakai dengan tujuan pembangunan gedung sebagai lokasi baru dari laboratorium klinik. Beban keuangan – bersih Perseroan dengan basis standalone naik sebesar 129,5% menjadi Rp14,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp6,1 miliar pada tahun 2013. Laba sebelum pajak Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, laba sebelum pajak Perseroan turun sebesar 12,9% menjadi Rp76,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp87,6 miliar pada tahun 2013. Laba sebelum pajak Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 9,3% menjadi Rp88,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp97,4 miliar pada tahun 2013. Manfaat (beban) pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Perseroan turun sebesar 24,4% menjadi Rp21,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp27,8 miliar pada tahun 2013, terutama dikarenakan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp7,2 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan beban pajak tangguhan sebesar Rp0,2 miliar pada tahun 2013.

47

Manfaat pajak tangguhan terutama terkait dengan beban imbalan kerja Perseroan. Beban imbalan kerja Perseroan naik sebesar 24,4% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dari tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, yang juga meningkatkan manfaat beban pajak Perseroan. Beban pajak penghasilan Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 21,8% menjadi Rp21,7 miliar pada tahun 2014 dari Rp27,8 miliar pada tahun 2013. Laba tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan turun sebesar 7,5% menjadi Rp55,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp59,8 miliar pada tahun 2013. Laba tahun berjalan Perseroan dengan basis standalone turun sebesar 4,2% menjadi Rp66,7 miliar pada tahun 2014 dari Rp69,6 miliar pada tahun 2013. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan tercatat sebesar sebagai rugi Rp10,5 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan Rp28,2 miliar pada tahun 2013 yang disebabkan oleh pengukuran kembali program imbalan kerja dimana Perseroan mengakui penghasilan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp13,9 miliar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2013, Perseroan membukukan penghasilan pada penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali program imbalan kerja sebesar Rp37,6 miliar. Perbedaan antara tahun 2013 dengan tahun 2014 terutama disebabkan oleh perubahan asumsi tingkat diskonto menjadi 8,5% pada tahun 2014 dari 8,8% pada tahun 2013, yang menyebabkan efek atas keuntungan aktuaria. Keuntungan ini sebagian di-offset dengan manfaat pajak penghasilan atas pengkuran kembali atas program imbalan kerja sebesar Rp3,5 miliar. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan dengan basis standalone adalah kerugian Rp10,3 miliar pada tahun 2014, dibandingkan dengan Rp28,2 miliar pada tahun 2013. Laba komprehensif tahun berjalan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba komprehensif tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp44,8 miliar pada tahun 2014, menurun sebesar 49,0% dari Rp88,0 miliar pada tahun 2013. Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dengan basis standalone adalah sebesar Rp56,4 miliar pada tahun 2014, menurun sebesar 42,4% dari Rp97,8 miliar pada tahun 2013.

48

Berikut adalah grafik perkembangan pendapatan, laba kotor, laba tahun berjalan dan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016:

5.7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Aset Tabel berikut menjelaskan rincian aset tanggal posisi keuangan berikut:

2013 (1) ASET LANCAR Kas dan bank Piutang usaha - Pihak ketiga Aset keuangan lancar lainnya - Pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Aset non keuangan lancar lainnya Total Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Biaya dibayar di muka Aset pajak tangguhan Piutang pihak berelasi – non usaha Aset tetap Aset tak berwujud Aset non keuangan tidak lancar lainnya Total Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

(dalam miliar Rupiah) 31 Desember 30 Juni 2014 (1) 2015 2016

34,6 62,5 9,7 15,1 21,6 2,6 15,9 162,0

45,1 74,5 9,2 19,7 11,2 2,7 21,1 183,5

45,0 78,4 6,8 25,8 16,8 2,4 20,9 196,1

44,9 57,4 9,4 30,0 19,2 28,2 0,7 189,8

22,9 41,8 1,7 272,6 8,9 3,7 351,6 513,6

25,0 52,4 2,7 362,9 7,1 0,7 450,8 634,3

35,7 60,8 83,7 196,3 3,5 1,8 381,8 577,9

99,7 79,5 0,4 214,6 2,9 1,4 398,5 588,3


Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 1,8% menjadi Rp588,3 miliar pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp577,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan kenaikan biaya dibayar dimuka yang merupakan uang sewa dibayar dimuka untuk jangka panjang, kenaikan aset pajak tangguhan dan penambahan aset tetap yang sebagian di-offset dengan penurunan piutang pihak berelasi. Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,9% menjadi Rp577,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp634,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan penurunan aset tetap yang sebagian di-offset dengan kenaikan piutang pihak berelasi terkait Transaksi Jual dan Sewa.

49

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 23,5% menjadi Rp634,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp513,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama dikarenakan kenaikan aset tetap terkait pembukaan outlet-outlet baru dan kenaikan piutang usaha seiring dengan meningkatnya penjualan. Liabilitas Tabel berikut menjelaskan rincian liabilitas tanggal posisi keuangan berikut:

2013 (1) LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek Utang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Utang pajak Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Pendapatan diterima di muka Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Pihak berelasi Pihak ketiga Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank Utang sewa pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: Utang bank Utang sewa pembiayaan Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya Pihak berelasi Pihak ketiga Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS


4,8

5,7

1,0

3,6

0,5 31,9 22,3 44,2 0,2 1,0

0,2 30,5 13,3 43,9 0,5 0,7

0,7 42,4 15,0 34,7 1,5 1,0

0,4 28,2 13,0 23,2 2,3 0,5

4,1 10,9

0,6 18,9

0,5 29,4

18,4 8,9

14,8 1,6 136,3

28,0 3,6 145,9

13,5 5,3 145,0

37,1 6,5 142,1

111,5 1,1

122,7 6,0

50,4 4,8

64,0 4,8

3,9 172,3 288,9 425,2

3,9 7,0 214,6 354,2 500,1

0,8 0,7 249,9 306,4 451,5

0,7 323,1 392,6 534,7


Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 18,4% menjadi Rp534,7 miliar pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp451,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan kenaikan imbalan kerja jangka panjang dan kenaikan utang bank jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang naik sebesar 28,1% menjadi Rp323,1 miliar pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp249,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, terutama dikarenakan kerugian atas perubahan asumsi finansial, yaitu penurunan tingkat diskonto dari 9,2% pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi 8,0% pada tanggal 30 Juni 2016 dan kerugian atas penyesuaian pengalaman kerja. Kenaikan utang bank jangka panjang sebesar 58,2% menjadi Rp101,1 miliar pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp63,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 terutama dikarenakan penarikan tambahan atas fasilitas pinjaman dari Bank Danamon. Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,7% menjadi Rp451,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp500,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan penurunan utang bank jangka panjang yang sebagian di-offset dengan kenaikan imbalan kerja jangka panjang. Utang bank jangka panjang turun sebesar 57,6% menjadi Rp63,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp150,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai akibat dari pelunasan sebagian fasilitas bank dengan menggunakan hasil dari penjualan tanah dan bangunan kepada pihak berelasi. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang naik sebesar 35,2% menjadi Rp249,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp214,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 terutama dikarenakan kelebihan imbalan yang dibayar oleh Pengelolaan Aset dan kerugian atas penyesuaian pengalaman kerja.

50

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 17,6% menjadi Rp500,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp425,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama dikarenakan kenaikan imbalan kerja jangka panjang dan kenaikan uang bank jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang naik sebesar 24,9% menjadi Rp214,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp172,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 terutama dikarenakan kerugian atas perubahan asumsi finansial, yaitu asumsi tingkat diskonto menjadi 8,5% pada tahun 2014 dari 8,8% pada tahun 2013 dan kerugian atas penyesuaian pengalaman kerja. Kenaikan utang bank jangka panjang sebesar 19,2% menjadi Rp150,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp126,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 terutama dikarenakan penarikan tambahan atas fasilitas pinjaman dari Bank Danamon dan Bank Panin. Ekuitas Tabel berikut menjelaskan rincian ekuitas tanggal posisi keuangan berikut:

2013 (1) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Penghasilan komprehensif lain Saldo laba Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS


18,0 (56,2) 125,5 87,3 1,1 88,4

75,0 (66,6) 126,0 134,4 (0,2) 134,2

75,0 25,4 (59,1) 85,0 126,3 126,3

75,0 25,4 (95,9) 49,1 53,6 53,6


Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 57,5% menjadi Rp53,6 miliar pada tanggal 30 Juni 2016 dari Rp126,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, dikarenakan pembagian dividen dan kerugian pada penghasilan komprehensif lain akibat pengukuran kembali atas program imbalan kerja yang sebagian di-offset dengan laba tahun berjalan. Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 5,9% menjadi Rp126,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp134,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, terutama dikarenakan adanya. pembayaran dividen yang sebagian di-offset dengan tambahan modal disetor dari pelepasan investasi saham entitas anak dan laba tahun berjalan Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 52,0% menjadi Rp134,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp88,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, terutama dikarenakan penambahan modal disetor oleh pemegang saham.

51

Berikut adalah grafik perkembangan total aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, dan 30 Juni 2016:

5.8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan penerimaan pinjaman dari bank. Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membeli properti, dan membiayai kebutuhan modal kerja untuk outlet yang baru dibuka dan mengembangkan usaha Perseroan. Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana serta pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp45,0 miliar dan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp72,0 miliar. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016, serta kas dan setara kas pada akhir masing-masing periode:

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank Dampak perubahan kurs terhadap kas dan bank Kas dan bank pada awal tahun Kas dan bank entitas anak yang didivestasi Kas dan bank pada akhir tahun

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam Untuk tahun yang berakhir bulan yang berakhir pada 30 Juni pada 31 Desember 2013 (1) 2014 (1) 2015 2015 2016 82,7 105,6 158,2 165,5 55,0 (58,9) (122,6) 63,4 (137,6) (39,0) (14,2) 27,5 (219,2) (36,0) (16,1) 9,6 10,5 2,4 (8,1) (0,1) 0,0 nm 0,0 nm 0,0 nm (0,0) nm 25,0 34,6 45,1 45,1 45,0 (2,5) (2,5) 34,6 45,1 45,0 34,5 44,9

Catatan: (1) Konsolidasian. nm : menjadi nol karena pembulatan

Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp55,0 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp669,0 miliar, yang sebagian di-offset dengan pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp597,8 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp16,5miliar. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp158,2 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.188,8 miliar, yang sebagian di-offset dengan pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp1.001,6 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp29,7 miliar. 52

Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp105,6 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.088,7 miliar, yang sebagian di-offset dengan pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp951,0 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp33,4 miliar. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp82,7 miliar, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp998,5 miliar, yang sebagian di-offset dengan pembayaran kas kepada pelanggan, karyawan, pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp882,1 miliar dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp34,0 miliar. Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi Arus kas untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp39,0 miliar, terutama terdiri dari kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp46,2 miliar terkait akuisisi atas gedung jadi untuk outlet klinik Perseroan, yang sebagian di-offset oleh hasil penjualan aset tetap sebesar Rp7,2 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp63,4 miliar, terutama terdiri dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp353,0 miliar sehubungan dengan Transaksi Jual dan Sewa, yang sebagian di-offset dengan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp320,5 miliar terkait akuisisi gedung untuk outlet Perseroan. Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp122,6 miliar, terutama terdiri dari kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp128,7 miliar terkait pembangunan gedung untuk laboratorium klinik Perseroan dan pembelian peralatan elektronik, peralatan laboratorium dan non-laboratorium serta sewa aset yang digunakan untuk melengkapi laboratorium klinik baru, yang sebagian di-offset dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp6,5 miliar. Arus kas untuk aktivitas investasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp58,9 miliar, terutama terdiri dari kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp65,7 miliar terkait pembangunan gedung untuk laboratorium klinik serta pembelian peralatan elektronik, peralatan laboratorium dan non-laboratorium dan sewa aset yang digunakan untuk melengkapi laboratorium klinik dan outlet baru, yang sebagian di-offset dengan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp10,0 miliar. Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan Arus kas untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp16,1 miliar, terutama terdiri dari pembayaran dividen tunai sebesar Rp57,0 miliar yang dilaksanakan pada tahun 2015 serta pembayaran pinjaman bank yang digunakan untuk membiayai pembangunan gedung baru untuk outlet Perseroan sebesar Rp7,8 miliar kepada Bank Danamon dan BCA, yang sebagian dioffset dengan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp49,0 miliar yang diterima dari Bank Danamon, BCA dan Bank Panin. Arus kas untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp219,2 miliar, terutama terdiri dari pembayaran dividen tunai sebesar Rp100,0 miliar yang dibagikan untuk tahun buku 2014, dan pembayaran pinjaman bank yang digunakan untuk mendanai pembangunan gedung baru untuk cabang Perseroan sebesar Rp178,5 miliar kepada Bank Danamon, BCA dan Bank Panin, yang sebagian di-offset dengan penerimaan pinjaman dari bank sebesar Rp65,3 miliar yang diterima dari Bank Danamon, BCA dan Bank Panin. Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp27,5 miliar, terutama terdiri dari setoran modal sebesar Rp57,0 miliar dari PT Prodia Utama, dan penerimaan pinjaman sebesar Rp44,5 miliar dari Bank Danamon dan BCA, yang di-offset dengan pembayaran dividen tunai sebesar Rp58,0 miliar terkait pembagian dividen untuk tahun buku 2013, dan juga pembayaran pinjaman sebesar Rp16,3 miliar kepada Bank Danamon, BCA, RaboBank dan Bank Panin.

53

Arus kas untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp14,2 miliar, terutama terdiri dari pembayaran dividen tunai sebesar Rp74,5 miliar yang dibagikan Perseroan untuk tahun fiscal 2013, dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp17,2 miliar kepada Bank Danamon dan BCA, yang sebagian di-offset dengan penerimaan pinjaman dari bank sebesar Rp79,2 miliar dari Bank Danamon dan BCA. 5.9. Belanja Modal Belanja modal Perseroan secara umum terkait dengan biaya yang timbul dari pembukaan laboratorium klinik baru, antara lain termasuk tanah dan bangunan, peralatan elektronik, peralatan dan perangkat lunak laboratorium. Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2016:

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 25,7 4,0 4,2 17,5 0,8 4,6 4,9 3,0 64,6

Tanah dan bangunan Kendaraan dan transportasi Peralatan kantor Elektronik Peralatan kantor lainnya Peralatan laboratorium Peralatan non-laboratorium Perangkat lunak Total

2014 6,2 12,3 3,8 9,7 0,3 12,1 6,4 0,2 50,9

2015 273,3 7,3 7,1 18,6 0,8 7,0 6,2 1,3 321,8

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 119,9 3,1 2,5 4,8 0,1 5,2 1,1 1,0 137,7

2016 27,2 4,0 2,9 8,8 0,1 0,8 2,3 46,2

Perseroan memperkirakan belanja modal untuk tahun 2016 mencapai sekitar Rp90 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk peralatan laboratorium dan non-laboratorium, proyek teknologi informasi dan perbaikan laboratorium klinik yang ada dan sebagian untuk penyelesaian pembangunan gedung laboratorium rujukan regional di Medan. Sehubungan dengan pembangunan gedung laboratorium beserta fasilitas pendukungnya di Medan, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang tertanggal 10 Juni 2016 dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk menginvestasikan dana sejumlah Rp59,0 miliar dalam besteffort basis dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kewajiban Perseroan telah terpenuhi 50,0%. Jumlah belanja modal untuk tahun 2017 diperkirakan antara Rp400 miliar sampai dengan Rp450 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk pembangunan laboratorium rujukan regional di Makassar, sebanyak-banyaknya 8 dari 33 laboratorium klinik yang direncanakan dan sebanyakbanyaknya 6 dari 13 klinik khusus yang direncanakan. Perseroan juga berencana menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana untuk renovasi/relokasi sebanyak-banyaknya 24 laboratorium klinik tertentu dalam rangka memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta meningkatkan pelayanan dari laboratorium klinik menjadi Klinik PHC sebanyak-banyaknya tujuh laboratorium dari 39 Klinik PHC yang direncanakan, serta untuk membeli peralatan tambahan untuk laboratorium rumah sakit. 5.10.

Kewajiban Kontinjensi dan Perjanjian Off-Balance Sheet

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian off-balance sheet maupun kewajiban kontinjensi. 5.11.

Manajemen Risiko

Perseroan menghadapi berbagai risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Berikut ini adalah risiko keuangan yang dihadapi oleh Perseroan dan kebijakan yang dimiliki Perseroan untuk memitigasi risiko tersebut:

54

Risiko kredit Perseroan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan berpedoman pada kebijakan risiko perbankan: Perseroan menempatkan kas dan setara kas hanya pada bank-bank bereputasi baik dengan predikat baik. Selain itu, kebijakan Perseroan adalah untuk tidak membatasi penempatan dana pada satu bank tertentu, sehingga Perseroan memiliki kas dan setara kas di berbagai institusi keuangan. Kebijakan Perseroan mengakibatkan Perseroan hanya memiliki piutang usaha dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2016, eksposur maksimum Perseroan terhadap risiko kredit meliputi kas dan bank sebesar Rp44,9 miliar, piutang usaha sebesar Rp57,4 miliar, terutama timbul dari utang pelanggan klien korporasi dan referensi pihak ketiga kepada Perseroan, aset keuangan lainnya sebesar Rp9,4 miliar, yang terdiri dari piutang karyawan, piutang manajemen kunci dan piutang kolaborasi penelitian, dan piutang dari pihak berelasi sebesar Rp0,4 miliar. Risiko likuiditas Perseroan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kas dan simpanan untuk operasi normal Perseroan. Risiko suku bunga Perseroan memiliki risiko suku bunga terutama terhadap dampak perubahan suku bunga pinjaman. Perseroan memonitor pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negative terhadap Perseroan. Liabilitas keuangan yang dimiliki Perseroan pada 30 Juni 2016 memiliki tingkat suku bunga mengambang. Risiko nilai tukar Perseroan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing dalam hal penjualan jasa dan kas yang dimiliki. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan transaksi penjualan jasa sebagian besar sudah menggunakan tarif dalam mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang utama untuk mencatatkan pendapatan Perseroan. Perseroan mengelola risiko mata uang dengan memonitor fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus.

55

VI. RISIKO USAHA Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama. 6.1. Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Industri Perseroan beroperasi dalam industri yang bersaing dan terfragmentasi, dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan Industri layanan laboratorium klinik di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang kompetitif dan terfragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing dengan penyedia layanan laboratorium klinik lainnya meliputi, antara lain, kemampuan Perseroan untuk menawarkan layanan sejenis, atau bahkan lebih unggul dibandingkan para pesaingnya; ragam pemeriksaan yang disediakan oleh Perseroan; pengakuan atas produk dan jasa Perseroan dari penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, dokter dan lembaga/pihak lainnya; jangkauan geografis jaringan pelayanan Perseroan; kemampuan Perseroan untuk memeriksa sampel dan membuat laporan hasil pemeriksaan secara akurat dan tepat waktu; pengalaman Perseroan dan hubungan yang erat dengan pasien; serta kualitas fasilitas dan layanan Perseroan. Lebih lanjut, iklim kompetisi di dalam industri ini bertambah kompetitif dikarenakan Perseroan bersaing dengan semua penyedia layanan laboratorium klinik di Indonesia, termasuk, antara lain, laboratorium yang ada di rumah sakit; laboratorium klinik independen; laboratorium klinik skala kecil atau perusahaan layanan kesehatan diagnostik yang operasionalnya secara lokal atau regional lebih mapan di wilayah tertentu; pesaing internasional yang dapat membuka layanan atau memperluas operasionalnya yang sudah ada di Indonesia; dan pesaing baru, termasuk penyedia pelayanan kesehatan lain, laboratorium patologi dan radiologi dan layanan perawatan pencegahan, yang masing-masing sudah beroperasi di wilayah dimana Perseroan beroperasi atau akan beroperasi di masa depan. Selain itu, meskipun Perseroan bersaing langsung dengan rumah sakit dan penyedia pelayanan kesehatan lain, dikarenakan Perseroan adalah satu-satunya penyedia laboratorium klinik dengan akses pada, atau dapat memberikan, pemeriksaan esoterik tertentu, beberapa laboratorium klinik yang merupakan pesaing Perseroan dapat merujuk Perseroan untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Ketidakmampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif pada salah satu atau lebih dari faktor-faktor persaingan di atas, serta terhadap pesaing-pesaing baik yang terorganisir atau tidak terorganisir di dalam industri ini, akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, dinamika kompetisi pada industri ini, khususnya persaingan yang berhubungan dengan harga, mungkin akan lebih intensif di tahun-tahun mendatang, sehingga dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasi Perseroan, termasuk margin keuntungan Perseroan. Sebagai contoh, sebagai akibat dari investasi besar dalam industri layanan laboratorium klinik dalam beberapa tahun terakhir, jaringan laboratorium klinik lain telah mampu meningkatkan efisiensi biaya dengan penggunaan peralatan pemeriksaan otomatis, sehingga mereka dapat menawarkan harga yang lebih murah. Pesaing lama atau baru juga dapat memberikan harga layanan mereka dengan diskon yang

56

signifikan, atau menawarkan kenyamanan yang lebih baik atau menyediakan layanan dan fasilitas yang lebih baik dari yang Perseroan berikan. Meningkatnya pembukaan laboratorium klinik sejenis mungkin akan menekan harga yang sudah ditetapkan pada beberapa atau seluruh layanan Perseroan. Selain itu, persaingan terkait harga dapat mengakibatkan daftar harga yang bervariasi pada berbagai wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien. Lebih lanjut, rumah sakit dimana dokter berpraktik umumnya meminta dokter tersebut merujuk pasien melakukan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit tersebut. Perseroan juga mungkin terpaksa harus melakukan perubahan daftar harga, menghadapi penawaran yang lebih bersaing untuk layanan laboratorium klinik atau tindakan atau bentuk tekanan lain yang dapat menurunkan harga jasanya. Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat terus mampu bersaing secara efektif dalam industri ini. Jika untuk alasan tertentu Perseroan tidak dapat bersaing secara efektif, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk menarik pasien perorangan sebagian besar bergantung pada tingkat pendapatan dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan serta keinginan masyarakat menyisihkan pendapatan untuk pengeluaran perawatan kesehatan, yang mana hal-hal tersebut dapat menurun sebagai akibat berbagai faktor Sumber penghasilan utama Perseroan berasal dari pelanggan individu dan pelanggan dengan referensi dokter. Pelanggan seperti ini umumnya membayar jasa diagnosa medik secara tanggungan sendiri (outof-pocket). Pertumbuhan pelanggan ini bergantung pada pengakuan akan merek Prodia, penerimaan masyarakat yang lebih luas akan layanan Prodia di tempat dimana Perseroan beroperasi dan kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dalam industri ini, semua hal ini dapat mempengaruhi Perseroan secara negatif karena berbagai alasan. Sebagai contoh, keputusan individu untuk menggunakan layanan kesehatan bisa dipengaruhi oleh kurang majunya sektor asuransi kesehatan yang maju program Pemerintah yang tepat untuk menutup biaya perawatan kesehatan. Selain itu, mengingat saat ini hanya sebagian kecil masyarakat di Indonesia yang menggunakan asuransi kesehatan, pelanggan di Indonesia umumnya menanggung seluruh atau sebagian biaya layanan laboratorium klinik secara out-of-pocket, yang berarti bahwa apabila terjadi penurunan penghasilan yang dapat disisihkan untuk pengeluaran kebutuhan perawatan kesehatan, atau bahkan persepsi adanya penurunan penghasilan, seperti dalam periode krisis ekonomi, akan dapat menyebabkan penurunan pengeluaran individu untuk jasa layanan kesehatan. Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa meningkatnya tren kesadaran kesehatan di masyarakat saat ini dan permintaan terhadap layanan-layanan perawatan kesehatan preventif akan terus meningkat, atau bahkan dapat berbalik arah. Setiap alasan tersebut di atas dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pelanggan individu, yang selanjutnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Kepercayaan dan keyakinan pelanggan Perseroan terhadap merek “Prodia” merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan, dan kegagalan untuk membangun atau mempertahankan kepercayaan terhadap merek Prodia serta kualitas layanan laboratorium klinik Prodia akan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan Reputasi merek “Prodia” merupakan hal yang mendasar bagi seluruh aspek dalam bisnis Perseroan. Merek “Prodia”, sebaliknya, bergantung pada kualitas dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan laboratorium klinik Perseroan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas serta efisiensi pemeriksaan laboratorium klinik dan layanan yang sudah ada serta kemampuan Perseroan untuk memperkenalkan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium dan layanan yang baru dengan tingkat kualitas dan efisiensi yang tinggi, serta menjaga hubungan baik dan pengakuan dari profesional medik dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, kualitas dan reputasi layanan Perseroan dapat dirugikan jika ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan profesional medik lainnya yang dipekerjakannya tidak terlatih dengan baik; jika mereka membuat kesalahan dalam penanganan dan pelabelan sampel milik pelanggan dan dalam pengoperasian peralatan laboratorium klinik yang kompleks meskipun terlatih dengan baik; jika mereka menyalahgunakan atau tidak efektif dalam mempergunakan peralatan laboratorium klinik yang

57

kompleks di laboratorium Perseroan; atau jika mereka mengambil spesimen dari pelanggan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan luka atau mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Lebih lanjut, terdapat beberapa risiko khusus yang melekat pada bisnis layanan laboratorium klinik. Layanan yang ditawarkan di laboratorium klinik Perseroan bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyedia layanan kesehatan agar dapat merawat pasien mereka dan kepada individu yang peduli dengan kesehatan mereka atau bermaksud melakukan tindakan pencegahan penyakit dan kondisi medik lainnya. Adanya keterlambatan atau ketidakakuratan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Perseroan (termasuk hasil pemeriksaan “positif palsu” atau “negatif palsu”) dapat berakibat pada dilakukannya tindakan medik yang salah dan dapat menyebabkan stres yang tidak seharusnya dan berpotensi membahayakan bagi pasien. Selain itu, model bisnis hub-and-spoke yang diterapkan oleh Perseroan membutuhkan dukungan transportasi yang andal untuk pengiriman spesimen dan/atau sampel jarak jauh. Kegagalan untuk melacak spesimen dan/atau sampel atau menerapkan prosedur transportasi yang tepat dapat meningkatkan risiko spesimen dan/atau sampel menjadi terkontaminasi, rusak atau kesalahan lainnya. Oleh karena itu, pengguna layanan laboratorium klinik Perseroan lebih sensitif terhadap suatu kesalahan dibandingkan pengguna layanan atau produk yang tidak dimaksudkan untuk diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit. Selain itu, sertifikasi kualitas dan akreditasi yang dimiliki saat ini oleh Perseroan merupakan hal yang sangat penting bagi reputasi merek Prodia. Jika di kemudian hari layanan pemeriksaan dan laboratorium klinik Perseroan gagal untuk memenuhi standar akreditasi atau Perseroan gagal beradaptasi mengikuti perkembangan standar diagnostik, Perseroan dapat kehilangan satu atau lebih akreditasi yang dimiliki, dimana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi dan bisnis Perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi kelalaian dalam melakukan proses pemeriksaan laboratorium klinik yang dapat menyebabkan cedera atau efek samping lainnya, Perseroan dapat harus bertanggung jawab sesuai peraturan layanan kesehatan atau ketentuan hukum lainnya atas tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh karyawannya. Setiap kesalahan atau kelalaian tersebut, tindakan kecerobohan, gugatan hukum atau faktor lainnya dapat mengakibatkan biaya yang signifikan serta publikasi negatif yang akan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan laboratorium klinik Perseroan dan merek Prodia. Terjadinya salah satu atau lebih kejadian kelalaian tersebut atau terjadinya salah satu risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap merek Prodia dan berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Selanjutnya, terkait dengan rencana Perseroan untuk memperluas pasar di beberapa wilayah baru di Indonesia, dan seiring dengan semakin kompetitifnya industri laboratorium klinik, maka mempertahankan dan meningkatkan citra merek Prodia mungkin akan menjadi semakin sulit dan mahal. Kesuksesan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dan pengakuan dari profesional medik yang merujuk dan merekomendasikan layanan Perseroan. Kegagalan menjaga hubungan baik atau tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan profesional medik terhadap layanan Perseroan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan Perseroan menjaga hubungan baik dengan banyak dokter umum, dokter spesialis dan profesional medik lainnya. Pendapatan dari referensi dokter mewakili 33,0%, 34,7%, 33,3%, 34,9% dan 35,7% dari total pendapatan masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2016. Perseroan meyakini bahwa permintaan pemeriksaan dan layanan Perseroan bergantung secara signifikan pada kepercayaan yang diberikan oleh para profesional medik yang merekomendasikan layanan Perseroan. Kode Etik Kedokteran Indonesia melarang pembayaran komisi kepada dokter untuk rujukan, karena hal tersebut dipandang dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi dokter. Namun demikian, di beberapa lokasi Perseroan menyewa ruang dari dokter dan klinik untuk digunakan oleh Perseroan sebagai outlet POC Perseroan, dan Perseroan memiliki skema bagi hasil dengan beberapa rumah sakit untuk pengoperasian laboratorium milik Perseroan di rumah sakit tersebut. Selain itu, Perseroan menjadi sponsor acara dan konferensi yang ditargetkan untuk para dokter dan riset ilmiah dari para dokter. Upaya pemasaran Perseroan dalam porsi signifikan berfokus untuk memperluas pengetahuan para dokter dan profesional medik mengenai perkembangan terbaru dalam dunia laboratorium klinik dan kedokteran secara umum. Kegagalan untuk mempertahankan

58

hubungan baik yang sudah ada, mengembangkan hubungan baru dan/atau mempertahankan mutu yang tinggi atas reputasi profesional akan berdampak terhadap penurunan jumlah pelanggan yang dirujuk kepada Perseroan dan karenanya dapat menurunkan pendapatan Perseroan. Jika program pemasaran ataupun sosialisasi dengan dokter tidak berjalan dengan efektif dalam membangun loyalitas dokter atau bahkan dihentikan, Perseroan mungkin dapat mengalami penurunan sebagian atau seluruh pendapatan dari pelanggan rujukan dokter. Terjadinya salah satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat mengimplementasikan atau mengendalikan strategi ekspansinya dengan memuaskan. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, Perseroan berencana membangun dan membuka beberapa laboratorium klinik baru, termasuk empat laboratorium rujukan dan maksimum 33 laboratorium klinik dan sejumlah POC Collection Center dan laboratorium rumah sakit baru, di samping melakukan peningkatan pelayanan (upgrade) dan relokasi atas sejumlah laboratorium klinik yang sudah ada. Perseroan juga akan mulai menawarkan layanan kesehatan preventif dan wellness di beberapa laboratorium klinik. Perseroan akan membutuhkan pendanaan yang signifikan untuk mendukung rencana ini selama tahapan pembangunan dan memerlukan modal kerja awal saat pembukaan laboratorium klinik tersebut, di mana hal tersebut dapat berdampak material terhadap hasil usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk dapat melaksanakan rencana ekspansi ini dengan sukses, jika berhasil mewujudkannya, akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk antara lain: • • • • • • • • • • • • •

kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi lokasi yang tepat, sedangkan ketersediaan lokasi merupakah hal yang di luar kendali Perseroan; kemampuan Perseroan untuk mendidik/memperluas wawasan masyarakat dan calon pelanggan akan manfaat dari pemeriksaan dan layanan yang Perseroan tawarkan; cabang baru Perseroan mungkin akan menarik pelanggan dari cabang-cabang yang sudah ada, sehingga mengurangi pendapatan cabang yang sudah ada; keberhasilan mengintegrasikan pengoperasian laboratorium dan fasilitas baru ke dalam sistem operasi yang sudah ada; diperolehnya atau diperbaharuinya persetujuan dan perizinan yang diperlukan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku; mengembangkan hubungan dengan dokter, rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya setempat; ketersediaan fasilitas pendanaan dengan persyaratan dan biaya yang memadai yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan atau akuisisi atau menyelesaikan rencana ekspansi; tertundanya penyelesaian pembangunan atau akuisisi karena hal-hal yang tak terduga; kemampuan Perseroan dalam menegosiasikan syarat seewa menyewa yang secara komersial menguntungkan; memperluas kesadaran merek “Prodia” di wilayah-wilayah layanan yang baru; permintaan akan layanan Perseroan; kemampuan Perseroan mempersiapkan/melatih dan mengelola karyawan yang sudah ada dan baru; dan kondisi ekonomi secara umum.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat melaksanakan rencana bisnisnya, dan, jika berhasil mewujudkannya, Perseroan akan dapat menyelesaikan rencana bisnisnya sesuai anggaran dan target jadwalnya, mencapai tingkat pengembalian investasi yang memadai atau berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan saat ini atau di masa mendatang. Bahkan jika Perseroan mampu melaksanakan dengan baik sebagian atau seluruh inisiatif strategi bisnis, hasil operasi Perseroan belum tentu meningkat sejauh yang sudah direncanakan, atau bahkan sama sekali. Selain itu, meskipun Perseroan berhasil memperoleh bisnis baru, kegagalan dalam mengelola pertumbuhan kinerja dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Perseroan dapat mengalami masa dimana tingkat pertumbuhannya sangat cepat, dan jika Perseroan tidak mampu mengelola pertumbuhan tersebut secara efektif, bisnis dan kondisi keuangan Perseroan dapat terbebani secara material. Tingkat pertumbuhan Perseroan tersebut dapat memberikan tekanan signifikan pada

59

tim manajemen, operasional serta sistem dan sumber daya keuangan. Agar pengelolaan pertumbuhan Perseroan berlangsung secara efektif, Perseroan akan terus menerapkan dan meningkatkan kontrol terhadap operasional perusahaan, keuangan dan manajemen, sistem pelaporan dan prosedur. Selain itu, Perseroan harus secara efektif mengembangkan, melatih dan mengelola para karyawan. Perseroan akan mengalami masalah dalam mengelola bisnisnya secara efektif jika Perseroan gagal mengurangi tekanan pada sumber daya yang dimilikinya yang disebabkan oleh pertumbuhan dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang tepat. Perseroan mungkin tidak mampu mengembangkan atau gagal memasarkan pemeriksaan dan layanan baru Keberhasilan usaha Perseroan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi tren industri dan mengidentifikasi, mengembangkan dan memasarkan secara tepat waktu dan dengan biaya yang memadai pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium klinik dan layanan bernilai tambah baru yang memenuhi permintaan pelanggan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan laboratorium klinik pertama di Indonesia yang memperkenalkan pemeriksaan Apolipoprotein B untuk profil lipid, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan hormon, dan tanda-tanda osteoporosis. Pengembangan pemeriksaan baru pada waktu yang tepat dan biaya yang memadai merupakan tantangan dalam penanganannya, terutama karena belum adanya permintaan akan pemeriksaan tersebut di Indonesia dan keberhasilan secara komersial untuk pemeriksaan baru tersebut bergantung pada penerimaan pelanggan terhadap pemeriksaan baru tersebut. Pemahaman Perseroan terhadap pasar dan perkembangan preferensi pelanggan belum tentu menghasilkan pemeriksaan laboratorium baru yang sukses secara komersial. Perseroan juga mungkin dapat mengalami keterlambatan atau tidak berhasil dalam setiap tahapan pengembangan, pengenalan dan pelaksanaan layanan atau pemeriksaan baru. Perseroan mungkin gagal dalam memasarkan pemeriksaan laboratorium baru atau pelanggan akhir Perseroan tidak memberikan respon yang baik terhadap pemeriksaan laboratorium baru tersebut. Selain itu, kemampuan pesaing dalam mengembangkan pemeriksaan baru mungkin lebih efektif daripada Perseroan, atau pemeriksaan baru yang mereka kembangkan mencapai pasar lebih dahulu dibanding Perseroan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pesaing tersebut mungkin juga lebih efektif atau lebih murah dibandingkan yang ditawarkan Perseroan. Peluncuran pemeriksaan laboratorium baru atau pemeriksaan laboratorium sejenis yang dilakukan oleh pesaing dapat menyebabkan Perseroan terpaksa harus menurunkan harga atau mengurangi marjin keuntungan atau kehilangan pangsa pasar. Pemeriksaan laboratorium baru yang ditawarkan oleh Perseroan dapat berdampak terhadap marjin laba kotor tergantung pada tingkat penerimaan pasar dan persaingan harga untuk setiap jenis pemeriksaan dan layanan. Keberhasilan setiap pemeriksaan baru bergantung pada beberapa faktor, diantaranya kemampuan: • • • • • • •

mengoptimalkan proses pengadaan barang dan sumber daya manusia agar dapat mengantisipasi kenaikan biaya dan mengendalikan biaya; mengintegrasikan layanan baru ke dalam jaringan Perseroan secara tepat waktu; meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses memperoleh izin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan; mengantisipasi dan bersaing secara efektif dengan pesaing, termasuk menentukan harga layanan yang kompetitif; meningkatkan kesadaran pelanggan dan penerimaannya terhadap layanan Perseroan; mengkomunikasikan manfaat klinik dari pemeriksaan-pemeriksaan baru kepada pelanggan dan dokter; dan memberikan pengetahuan kepada calon pelanggan tentang fitur dan manfaat dari pemeriksaanpemeriksaan baru.

Jika Perseroan tidak dapat mengembangkan layanan baru tersebut pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar, atau jika permintaan untuk layanan baru tersebut tidak cukup, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

60

Terjadinya gangguan di fasilitas Lab PRN dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memproses pemeriksaan klinik dan pemeriksaan yang sangat kompleks Perseroan melakukan sebagian pemeriksaan laboratorium klinik di dalam fasilitas Lab PRN, termasuk pemeriksaan yang lebih kompleks dan secara substansial semua pemeriksaan khusus yang saat ini ditawarkan oleh Perseroan. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015, Perseroan melakukan masing-masing sekitar 11,4%, 11,4% dan 11,0% dari seluruh pemeriksaan di fasilitas Lab PRN. Agar bisnis Perseroan berfungsi normal, semuanya bergantung secara signifikan tidak hanya pada karyawan, tapi juga pada operasional yang terus menerus dan tidak terputus dari Lab PRN milik Perseroan. Secara khusus, Perseroan mengandalkan peralatan pengujian otomatis, yaitu mesin WorkCell merek Siemens, yang melakukan banyak pemeriksaan darah rutin, untuk melakukan pemeriksaan dengan cepat dan efisien. Jika fasilitas ini mengalami gangguan atau gagal berfungsi, baik sebagian atau keseluruhan, dikarenakan kebakaran, bencana alam atau faktor-faktor lain atau kecelakaan di luar kendali maupun dalam kendali Perseroan, maka hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan laboratorium klinik atau mengakibatkan layanan laboratorium klinik ditangguhkan untuk waktu yang tidak terbatas. Meskipun Perseroan telah membangun laboratorium rujukan regional di Surabaya dan berencana untuk membangun tiga laboratorium rujukan tambahan dalam beberapa tahun mendatang, Perseroan tidak berharap laboratorium tersebut akan memiliki pilihan pemeriksaan dan layanan yang sama dengan Lab PRN. Dalam hal terjadi gangguan operasional fasilitas Lab PRN, Perseroan mungkin memutuskan untuk mengalihkan pemeriksaan klinik dalam jumlah volume besar ke pihak lain, sehingga keandalan pelayanan Perseroan secara baik dan efisien tidak dapat dipertahankan, dan selanjutnya dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan mungkin menghadapi peningkatan biaya yang signifikan untuk memproses pemeriksaan, transportasi dan logistik. Setiap kegagalan, kerusakan atau matinya mesin-mesin di fasilitas Lab PRN, baik sebagian atau seluruhnya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Setiap keluhan pelanggan atau litigasi terhadap Perseroan karena pelayanan yang diberikan oleh Perseroan atau lainnya dapat merusak reputasi dan merek Prodia, menimbulkan biaya perkara yang material, putusan ganti rugi yang substansial terhadap Perseroan dan mengalihkan perhatian manajemen dari operasional Perseroan, dan masing-masing hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Laboratorium Perseroan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan Perseroan menjadi sensitif terhadap kondisi dan perubahan peraturan, ekonomi, lingkungan dan iklim kompetisi di wilayah tersebut Meskipun layanan Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di Pulau Jawa (dikelompokan berdasarkan wilayah sebagai Wilayah III hingga Wilayah VI dalam laporan keuangan Perseroan), dimana terdapat Lab PRN, 73 laboratorium klinik, 93 outlet POC dan tujuh laboratorium rumah sakit di seluruh wilayah Jawa. Operasional Perseroan di Pulau Jawa secara historis telah menyumbangkan porsi yang substansial dari seluruh pendapatan Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, Wilayah III hingga VI mewakili 75,2% dari jumlah pendapatan Perseroan dari pelanggan pihak ketiga. Konsentrasi ini membuat Perseroan menjadi sensitif terhadap kondisi dan perubahan peraturan, ekonomi, lingkungan dan iklim kompetisi di wilayah-wilayah tersebut. Setiap perubahan material terkait prosedur pembayaran atau kondisi peraturan, ekonomi, lingkungan atau iklim kompetisi di wilayah Pulau Jawa dari kondisi saat ini dapat berdampak signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Perseroan menerapkan model bisnis hub-and-spoke. Kegagalan atau keterlambatan dalam pengiriman spesimen dan/atau sampel ke laboratorium Perseroan dapat berpengaruh buruk terhadap atau merusak spesimen dan/atau sampel pemeriksaan sehingga dapat dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Perseroan Proses pengumpulan spesimen melibatkan kegiatan pendistribusian yang tersebar luas dan padat karya, dan tergantung pada keahlian dan fokus dari karyawan ujung tombak dan penyedia sarana transportasi, seperti kurir pihak ketiga. Proses ini juga bertambah sulit dikarenakan Indonesia adalah suatu negara

61

kepulauan yang luas. Setiap kejadian kesalahan akibat tertukarnya sampel, kehilangan atau kesalahan dalam proses pengumpulan sampel dapat mengakibatkan pemeriksaan memberikan hasil yang salah atau tanpa hasil, dan hal ini dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan bisnis Perseroan. Perseroan bergantung pada kelancaran pengiriman spesimen dari berbagai tempat ke fasilitas laboratorium klinik Perseroan, dimana proses logistik ini dipengaruhi oleh berbagai ketidakpastian dan risiko. Tantangan utama dalam operasional jaringan laboratorium adalah menjaga integritas sampel dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium yang berada jauh dari tempat pengambilan spesimen atau ditempat yang sulit terjangkau dari outlet POC. Pengambilan, transportasi dan pengiriman spesimen sesuai waktunya bergantung pada berbagai faktor di luar kendali Perseroan, termasuk cuaca dan kondisi jalan dan penundaan jadwal transportasi. Gangguan dalam layanan transportasi yang berhubungan dengan cuaca, pemogokan, penutupan, terorisme, hambatan lain dalam infrastruktur jalan dan pelabuhan, atau kejadian lainnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menerima spesimen dan/atau sampel pemeriksaan atau atau bahan uji lainnya dan mengeluarkan hasil pemeriksaan kepada pelanggan secara tepat waktu. Selain itu, Perseroan mengandalkan jasa kurir pihak ketiga untuk pengiriman antar kota dan antar daerah, dimana hal ini terkadang dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kehilangan spesimen, tertundanya dan inefisiensi pengiriman yang seluruhnya di luar kendali Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mengirimkan spesimen ke laboratorium klinik untuk pengujian secara tepat waktu, integritas spesimen dapat terganggu, atau pelaporan hasil pemeriksaan kepada pelanggan mungkin terlambat, yang mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Perseroan dan mengakibatkan hilangnya pelanggan dan pendapatan dan pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Lebih lanjut, spesimen untuk pemeriksaan dapat hilang, rusak atau terkontaminasi akibat kesalahan penanganan dalam pengiriman. Dalam hal spesimen tersebut hilang, rusak atau terkontaminasi, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti biaya untuk melakukan pemeriksaan ulang, tanggung jawab hukum akibat mengeluarkan hasil yang salah atau keterlambatan memproses tes yang penting, dan merusak reputasi dan bisnis Perseroan. Perubahan terkait atau ketidakpatuhan dengan peraturan pemerintah dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perseroan Pelayanan kesehatan merupakan bidang usaha yang diatur oleh berbagai peraturan pemerintah dengan ketat dan perubahannya yang dinamis. Laboratorium klinik, klinik khusus dan POC Collection Center Perseroan, ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik, dan profesional medik lainnya tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan, inspeksi fasilitas dan pembuangan limbah medik. Pemerintah dan lembaga berwenang lainnya secara berkala dapat melakukan inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Perseroan wajib memiliki berbagai izin atau persetujuan dari instansi berwenang untuk melakukan kegiatan usahanya, termasuk, antara lain, izin-izin korporasi umum, izin pendirian dan izin penyelenggaraan laboratorium klinik, izin-izin peralatan dan izin-izin laboratorium tertentu. Perseroan harus memperbaharui semua izin dan persetujuan ketika berakhir, serta memperoleh izin dan persetujuan baru untuk setiap pembukaan laboratorium klinik di lokasi baru, yang menawarkan layanan tambahan, seperti Klinik PHC dan laboratorium khusus Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mendapatkan setiap izin yang diperlukan namun belum diperoleh dan saat ini sedang tertunda atau izin yang diperlukan untuk diperoleh di masa depan. Sebagai contoh, karena kesulitan dalam memperoleh izin penyelenggaraan laboratorium klinik berdasarkan pelaksanaan peraturan yang berbeda di setiap daerah atau kota, beberapa izin tertentu terkait laboratorium klinik Perseroan telah berakhir ketika Perseroan masih dalam proses pengajuan izin baru. Perseroan dapat dikenakan sanksi akibat kegagalan memperbaharui izin tersebut sebelum berakhir atau untuk mendapatkan izin lainnya yang diperlukan, sehingga dapat secara material mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Jika Perseroan gagal untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbaharui izin atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi atau daerah untuk melakukan bisnisnya, maka hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Secara khusus, Perseroan harus mematuhi sejumlah peraturan pemerintah terkait layanan laboratorium klinik tertentu yang ditawarkan Perseroan kepada para pelanggan. Setiap

62

perubahan peraturan atau penambahan aturan atau peraturan baru yang lebih ketat dapat berdampak merugikan terhadap lingkup layanan kepada pelanggan Perseroan atau menyebabkan peningkatan biaya penyediaan layanan kepada pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan belum pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran di masa lalu, Perseroan dapat dikenakan denda dan sanksi lain di masa depan jika Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dan peraturan yang relevan. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku, sanksi atau hukuman yang diakibatkannya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin melakukan pelanggaran teknis terhadap peraturan nasional dan daerah sebagai akibat dari penerapan, implementasi dan interpretasi yang beragam atas peraturan nasional dan daerah pada tingkat lokal. Lebih lanjut, Perseroan mungkin tidak dapat mematuhi peraturanperaturan tersebut dikarenakan kondisi di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik (“PerMenKes No. 411/2010”), Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan per kuartal kepada otoritas lokal. Namun, pada wilayah tertentu, otoritas lokal telah menolak untuk menerima laporan dari Perseroan karena mereka belum menerapkan prosedur operasional standar internal secara penuh untuk menerima dan memeriksa laporan tersebut. Demikian pula, sesuai dengan Pasal 6 (b) PerMenKes No. 411/2010, semua laboratorium klinik diwajibkan untuk mendapatkan akreditasi berdasarkan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (“KALK”). Namun demikian, banyak lembaga kesehatan lokal yang berwenang belum mengimplementasikan akreditasi KALK secara penuh di yurisdiksi terkait. Sebagai hasilnya, meskipun Perseroan telah merancang standar kualitas Perseroan untuk ISO 15189, yang Perseroan percaya memberikan lebih banyak persyaratan-persyaratan spesifik dibandingkan dengan persyaratan akreditasi KALK, Perseroan tidak dapat untuk mengajukan untuk atau menerima akreditasi KALK untuk beberapa laboratorium Perseroan. Laboratorium klinik harus telah menyesuaikan dengan PerMenKes No. 411/2010 dalam jangka waktu dua tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan PerMenKes No. 411/2010 dapat dikenakan tindakan administratif berupa (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; atau (iii) pencabutan izin. Perseroan juga menghadapi beberapa permasalahan sejenis terkait standar lingkungan hidup yang berlaku di wilayah setempat untuk izin-izin lingkungan atas laboratorium Perseroan, dimana Perseroan belum dapat memperoleh jenis izin tertentu dibandingkan dengan apa yang diwajibkan untuk diperoleh Perseroan berdasarkan undang-undang dan peraturan lingkungan yang relevan dikarenakan penerapan standar yang tidak sama di setiap daerah. Walaupun Perseroan yakin bahwa standar kontrol kualitas dan kepatuhan lingkungan yang diterapkannya telah cukup untuk memenuhi peraturan-peraturan di Indonesia, Perseroan mungkin, dan akan terus, berada dalam kondisi melakukan pelanggaran teknis atas peraturan tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat jaminan bahwa pelanggaran teknis tersebut, baik secara masing-masing maupun keseluruhan, tidak akan membawa dampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan saat ini tidak taat terhadap Daftar Negatif Investasi Tahun 2014 dan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terkait penyelenggaraan Klinik PHC di Pekanbaru. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, klinik dibagi menjadi (i) klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar untuk pelanggan dan (ii) klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus untuk pelanggan. Pada bulan September 2015, Perseroan memperoleh izin operasional klinik untuk pelayanan kesehatan dasar dari pemerintah daerah Pekanbaru untuk, dan memulai kegiatan operasi Klinik PHC. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik (“PerMenKes 9/2014”), izin ini merujuk pada izin klinik pratama. Namun demikian, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Daftar Negatif Investasi Tahun 2014”) yang berlaku pada saat Perseroan memperoleh izin operasional klinik (untuk Pekanbaru) dan memulai kegiatan operasional Klinik PHC, dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Daftar Negatif Investasi Tahun 2016”), yang mengubah Daftar Negatif Investasi Tahun 2014, pihak asing dilarang untuk memiliki penyertaan pada klinik yang menyelenggarakan hanya pelayanan medik dasar kepada pelanggan. Dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan (i) memiliki pemegang saham berbadan hukum asing melalui Bio Majesty Pte. Ltd., yang didirikan di Singapura, pada saat Perseroan mulai menyelenggarakan Klinik PHC dan (ii) saat ini memiliki pemegang saham berbadan hukum asing, Perseroan (i) tidak patuh terhadap Daftar Negatif Investasi Tahun 2014 pada saat Perseroan mulai menyelenggarakan Klinik PHC dan (ii) saat ini tidak patuh terhadap Daftar Negatif

63

Investasi Tahun 2016. Untuk memenuhi ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi Tahun 2016, Perseroan saat ini dalam proses mengajukan permohonan ke Menteri Kesehatan untuk meningkatkan izin pada klinik tersebut menjadi izin klinik utama untuk pelayanan medik spesialistik yang akan memberikan kualifikasi untuk menyediakan pelayanan medik khusus dan pelayanan medik dasar, dimana kegiatan ini dapat dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016. Berdasarkan PerMenKes 9/2014, izin ini merujuk pada izin klinik utama. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana, yang akan mengakibatkan Perseroan menjadi perusahaan publik, Daftar Negatif Investasi Tahun 2016 menjadi tidak berlaku terhadap Perseroan sepanjang Perseroan tidak dikendalikan oleh pihak asing. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh izin klinik utama dan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016 ditegakkan terhadap Perseroan oleh Pemerintah, Perseroan mungkin dilarang untuk mengoperasikan Klinik PHC yang telah ada dan izin klinik pratama untuk Klinik PHC ini dapat dicabut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh izin klinik utama. Apabila izin klinik pratama saat ini dicabut, hal ini dapat berdampak merugikan terhadap merek “Prodia” karena dianggap tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Kemajuan teknologi dapat mendorong perkembangan teknologi untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih murah atau pemeriksaan laboratorium klinik non-invasif sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap layanan atau marjin Perseroan Kemajuan teknologi dapat meningkatkan perkembangan teknologi di bidang laboratorium klinik terkait cara yang lebih efisien dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan klinik non-invasif yang lebih praktis dan lebih murah dibandingkan layanan yang ditawarkan Perseroan saat ini, seperti peralatan untuk melakukan pemeriksaan di tempat pelayanan yang dapat dilakukan oleh dokter atau penyedia pelayanan kesehatan lain atau oleh pelanggan sendiri tanpa bantuan dari laboratorium klinik. Perkembangan teknologi tersebut dan aplikasinya oleh pelanggan Perseroan dapat mengurangi permintaan untuk layanan laboratorium klinik atau berdampak pada harga atas layanan Perseroan dan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Selanjutnya, produsen peralatan laboratorium dan perlengkapan pemeriksaan dapat berusaha untuk meningkatkan penjualan mereka dengan memasarkan peralatan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan di tempat pelayanan kepada dokter dan menjual peralatan pemeriksaan di rumah untuk penggunaan sendiri kepada para dokter dan pasien. Peningkatan layanan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter di klinik mereka dan di rumah-rumah oleh pasien dapat mempengaruhi pasar untuk layanan laboratorium klinik Perseroan dan selanjutnya dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mungkin tidak dapat menerapkan harga yang kompetitif terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang saat ini memberikan kontribusi substansial terhadap pendapatan Perseroan jika perkembangan teknologi menyebabkan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan atau jika pemeriksaan khusus tertentu menjadi pemeriksaan rutin, sehingga Perseroan tidak dapat menerapkan harga yang premium terhadap pemeriksaan tersebut. Selain itu, bertambahnya ketersediaan peralatan pemeriksaan yang dapat dioperasikan secara lokal dan tidak memerlukan proses lanjutan di laboratorium klinik atau kemajuan teknologi pada peralatan kesehatan yang dapat dioperasikan sendiri oleh pasien untuk pemeriksaan tertentu dapat mengakibatkan berkurangnya volume pemeriksaan, yang merupakan sebagian besar sumber pendapatan Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016, 34,7%, 33,2%, 34,2%, 35,1%, dan 35,9% dari total pendapatan Perseroan adalah dari pelanggan individu yang tidak dirujuk oleh dokter atau bukan merupakan klien korporasi, dan pelanggan kelompok ini dapat memilih untuk melakukan pengujian sendiri jika dimungkinkan. Terjadinya salah satu skenario tersebut di atas dapat berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Perseroan bergantung kepada produsen pihak ketiga untuk peralatan pemeriksaan laboratorium dan reagen, sehingga kenaikan harga peralatan pemeriksaan laboratorium dan/atau reagen tersebut, serta penghentian produksi atau penarikan peralatan pemeriksaan laboratorium dan/atau reagen serta malfungsi pada salah satu peralatan Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan Perseroan membeli peralatan pemeriksaan dan reagen dari pemasok pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan perjanjian pinjam pakai. Mayoritas reagen yang dipakai Perseroan diproduksi oleh pemasok luar negeri, dikarenakan terbatasnya jumlah produsen lokal. Perjanjian pengadaan barang

64

dengan penyedia peralatan pemeriksaan dan/atau reagen biasanya untuk tiga sampai lima tahun dengan mematok harga tertentu dalam Rupiah yang dapat disesuaikan berdasarkan mekanisme tertentu. Jika terjadi kenaikan biaya pengadaan consumable yang diimpor atau harga peralatan, misalnya karena depresiasi Rupiah, pemasok dapat meminta renegosiasi kontrak pengadaan terlepas dari ketentuanketentuan dalam kontrak. Jika Perseroan gagal mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan untuk persediaan reagen atau peralatan sewa atau tidak dapat meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan. Selain itu, jika terjadi gangguan dalam penyediaan reagen impor, baik karena masalah logistik atau aturan atau peraturan impor bahan kimia tertentu, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh suplai reagen atau bahan kimia tertentu yang diperlukan pada harga yang wajar, atau gagal sama sekali mendapatkan bahan tersebut. Selain itu, berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan perjanjian pinjam pakai, pemasok umumnya memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam hal terjadi pelanggaran yang material atas persyaratan atau ketentuan perjanjian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran dalam kewajiban pembelian jumlah minimal reagen atau pembayaran biaya sewa. Di samping itu, produsen peralatan dan reagen dapat menghentikan atau menarik reagennya, perlengkapan pemeriksaan, instrumen atau peralatan pengujian di mana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil pemeriksaan dan kredibilitas Perseroan, biaya, volume pengujian dan pendapatan Perseroan. Setiap penghentian atau penarikan peralatan terpasang tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian pinjam pakai antara Perseroan dan pemasok yang mengatur mengenai penggunaan peralatan pengujian dan reagen bersifat eksklusif dengan masing-masing pemasok peralatan, dan Perseroan terikat untuk membeli semua reagen, perlengkapan pemeriksaan dan bahan habis pakai untuk jumlah minimum tertentu atau nilai pembelian tertentu dari pemasok tersebut, atau agen resmi mereka. Setiap gangguan pada bisnis Perseroan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban minimal pembelian oleh Perseroan sesuai perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Selanjutnya kejadian tersebut berpotensi mengganggu pasokan reagen, dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Bisnis Perseroan berkaitan dengan risiko tanggung gugat (liability risk) yang melekat pada pengoperasian peralatan laboratorium klinik yang kompleks, yang mungkin mengalami kegagalan atau menyebabkan cedera akibat kerusakan, pemeliharaan atau perbaikan yang tidak tepat, atau penggunaan yang tidak benar. Peralatan laboratorium klinik yang tidak dapat beroperasi dalam waktu panjang atau penurunan kualitas yang signifikan dari produk, layanan dan peralatan oleh pemasok dapat berdampak material dan merugikan terhadap kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan, ketidakpuasan pelanggan dan merusak reputasi Perseroan. Setiap cedera yang disebabkan karena peralatan laboratorium klinik di laboratorium Perseroan sebagai akibat dari kerusakan peralatan, pemeliharaan atau penggunaan yang tidak benar bisa menyebabkan klaim permintaan tanggung jawab terhadap Perseroan. Terlepas dari kebenaran atau hasil akhirnya, klaim permintaan tanggung jawab seperti itu dapat menimbulkan biaya pembelaan hukum yang signifikan bagi Perseroan, merusak reputasi Prodia, dan bahkan berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Pelaksanaan dan ekspansi berlanjut atas program JKN dapat memiliki dampak yang tidak dapat diperkirakan terhadap bisnis Perseroan Pada tanggal 1 Januari 2014, JKN secara resmi dilaksanakan di seluruh Indonesia dan, antara lain, mewajibkan semua warga Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia selama lebih dari enam bulan, untuk mendaftarkan diri dalam program JKN dan ditanggung kesehatannya oleh program asuransi kesehatan nasional. Penerapan JKN saat ini masih dalam tahap awal dan dampaknya secara keseluruhan terhadap industri jasa kesehatan masih belum diketahui sepenuhnya, dan perubahan ini dapat memiliki dampak negatif terhadap bisnis Perseroan. Pemerintah telah mengisyarakatkan harapannya agar selambatnya pada tahun 2019 semua rumah sakit dan klinik swasta di Indonesia menyediakan layanan bagi pasien yang tercakup dalam program JKN. Meskipun saat ini tidak wajib bagi seluruh rumah sakit dan klinik swasta untuk menjadi penyedia layanan kesehatan di bawah JKN, hal ini diwajibkan

65

untuk rumah sakit dan klinik swasta di beberapa kota dan beberapa rumah sakit dan klinik swasta di Indonesia sudah mulai berpartisipasi. Meskipun Perseroan tidak dapat memprediksi seberapa besar efek dari adanya program JKN terhadap bisnis Perseroan, namun Perseroan yakin bahwa pelanggan yang menggunakan JKN saat ini tidak memiliki akses terhadap banyak pemeriksaan diagnostik yang ditawarkan oleh Perseroan, seperti pemeriksaan yang lebih komplek dengan harga lebih mahal. Namun demikian, dalam hal program JKN diubah agar dapat mencakup sebagian besar layanan Perseroan di masa mendatang dan pasien memilih untuk menggunakan layanan Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa pendapatan per pemeriksaan dan pendapatan per pasien dari pasien dalam program JKN akan menjadi lebih rendah mengingat adanya batasan biaya yang diberlakukan, sehingga dapat memiliki dampak merugikan terhadap pendapatan dan margin Perseroan. Selain itu, pelaksanaan program JKN juga dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dalam bentuk lain. Sebagai contoh, Perseroan meyakini bahwa adanya JKN menyebabkan sebagian pasien dalam segmen tertentu memanfaatkan program jaminan kesehatan Pemerintah dengan memakai layanan laboratorium klinik di rumah sakit Pemerintah, dibandingkan menggunakan jasa layanan laboratorium klinik seperti Perseroan. Terdapat kemungkinan akan lebih banyak pasien yang melakukan hal yang sama di masa depan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi volume pasien Perseroan. Meskipun pelaksanaan JKN masih dalam tahap awal, terdapat ketidakpastian tentang dampak dari pelaksanaan program JKN dan perubahannya di masa mendatang. Perubahan lebih lanjut atas program JKN, atau pelaksanaannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Kemajuan teknologi yang berkaitan dengan peralatan laboratorium klinik, dan ketergantungan Perseroan terhadap sejumlah kecil pemasok peralatan laboratorium klinik, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan Perseroan menggunakan peralatan laboratorium klinik yang canggih dan mahal di laboratorium Perseroan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium klinik. Peralatan laboratorium klinik tersebut seringkali perlu di-upgrade sehubungan dengan perkembangan teknologi agar peralatan tidak menjadi usang atau agar tetap dapat memberikan layanan yang diminta atau dibutuhkan oleh pelanggan. Penggantian, upgrade atau pemeliharaan peralatan mungkin memerlukan biaya yang signifikan. Ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan profesional medik lainnya juga perlu dilatih untuk pemakaian peralatan baru. Jika Perseroan tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi di bidang ini, maka dokter, klien korporasi dan pasien Perseroan dapat beralih ke laboratorium klinik lainnya yang memiliki peralatan lebih canggih, dan menurunkan keunggulan kompetitif Perseroan, di mana hal ini mungkin memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Perseroan mendapatkan peralatan laboratorium klinik dari berbagai vendor melalui perjanjian sewa menyewa dan perjanjian pinjam pakai. Sedangkan peralatan pendukung lainnya, biasanya dibeli oleh Perseroan. Untuk sebagian besar peralatan laboratorium klinik utama, Perseroan lebih memilih untuk menggunakan salah satu pemasok utama untuk setiap jenis peralatan laboratorium klinik. Perseroan berusaha mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan produsen peralatan diagnostik dan peralatan laboratorium internasional untuk mendukung migrasi, transisi dan uji coba laboratorium Perseroan yang sedang dalam tahapan pengembangan serta mendukung pengoperasian laboratorium klinik Perseroan saat ini. Perseroan memperoleh peralatan laboratorium klinik dari enam pemasok utama, yaitu: Roche, Abbott, Siemens, Biomerieuex,Biorad dan Sysmex. Perseroan telah membina hubungan jangka panjang dengan para produsen ini serta pemasok yang lain, namun, Perseroan tidak memiliki perjanjian jangka panjang dengan pemasok-pemasok ini. Akibatnya, jika suatu ketika terjadi masalah dengan para pemasok tersebut atau jika pemasok tersebut meningkatkan biaya, Perseroan mungkin terpaksa harus membeli peralatan dengan harga yang lebih tinggi atau dari pemasok yang berbeda. Jika pemasok tersebut tidak lagi memproduksi alat sesuai dengan teknologi terdepan, Perseroan mungkin perlu menjajaki hubungan dengan pemasok yang berbeda. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat meningkatkan biaya secara signifikan dan, dalam kasus pembelian dari pemasok baru, dapat menggangu operasi Perseroan selama masa transisi ke peralatan baru dan mungkin memerlukan pelatihan penggunaan peralatan baru bagi karyawan. Selain itu, jika peralatan Perseroan tidak dipelihara secara baik atau jika terjadi kerusakan peralatan, layanan Perseroan mungkin terganggu, sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

66

Perseroan mengalihkan beberapa pemeriksaan yang ditawarkannya ke laboratorium pihak ketiga. Setiap kesalahan dalam pemeriksaan tersebut oleh laboratorium pihak ketiga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan reputasi Perseroan Perseroan memiliki perjanjian kerjasama dengan NUH Laboratories, Singapura dan Quest. Kerja sama ini memberikan Perseroan akses sampai dengan 3.000 pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh Perseroan. Perseroan juga memiliki perjanjian dengan laboratorium klinik lain di Indonesia, termasuk laboratorium yang berpotensi menjadi pesaing Perseroan, untuk merujuk pemeriksaan tertentu. Untuk beberapa pemeriksaan yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggannya, Perseroan yakin bahwa mengalihkan pemeriksaan tersebut kepada laboratorium lain dibandingkan melakukannya sendiri lebih efektif dari segi biaya. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, pemeriksaan yang di-outsource mewakili 0,2% dari total pendapatan Perseroan. Perseroan meninjau dan menilai kinerja laboratorium pihak ketiga ini secara berkala agar dapat menentukan kemampuan mereka untuk terus memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Namun demikian, Perseroan tidak memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan laboratorium pihak ketiga dan tidak ada jaminan bahwa laboratorium tersebut akan terus dapat memberikan layanan yang memuaskan. Oleh karena itu, terdapat risiko bahwa laboratorium pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak kepada Perseroan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan sesuai perjanjian atau setiap pemutusan hubungan kerjasama dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi Prodia dan operasional Perseroan, terutama jika Perseroan tidak mampu menemukan laboratorium pengganti yang cocok tepat pada waktunya atau tidak sama sekali. Perseroan bergantung pada izin-izin milik pihak lain untuk outlet POC dan laboratorium rumah sakit Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, pengoperasian tempat pengambilan spesimen atau laboratorium rumah sakit membutuhkan izin yang dimiliki klinik dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Dengan demikian, outlet POC Perseroan yang terdapat di klinik dokter dan laboratorium pada rumah sakit dioperasikan di bawah izin yang dimiliki masing-masing klinik atau rumah sakit tersebut. Jika rumah sakit atau klinik dokter tersebut tidak dapat mempertahankan izinnya, maka Perseroan mungkin harus untuk menutup outlet tersebut atau menghentikan operasi di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai rekam medis dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas dan arus kas Perseroan Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai rekam medis yang mencakup mengenai penggunaan, penyimpanan dan pembukaan informasi kesehatan pasien yang rahasia, serta undang-undang yang mengatur mengenai transmisi informasi secara elektronik, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan mendapatkan informasi yang bersifat pribadi tentang pelanggan Perseroan dan pasien yang dirujuk oleh dokter dan rumah sakit, termasuk dengan cara elektronik. Dengan demikian, Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi internal untuk penyimpanan dan pengiriman informasi rahasia tersebut. Sebuah kegagalan dalam sistem keamanan Perseroan yang dapat mengakibatkan informasi pribadi pelanggan atau pasien diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kegagalan Perseroan dalam mematuhi persyaratan keamanan untuk penggunaan, penyimpanan dan/atau pengiriman informasi yang sensitif tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Perseroan dengan pelanggannya dan dapat mengakibatkan gugatan hukum atau pengenaan sanksi dan denda kepada Perseroan, yang seluruhnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan, hasil usaha, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Lebih lanjut, persyaratan baru yang diberlakukan terkait keamanan tambahan dan perlindungan privasi informasi pasien dapat secara teknis sulit diterapkan, memakan waktu atau biaya mahal untuk penerapannya.

67

Tantangan yang mempengaruhi industri pelayanan kesehatan juga dapat memiliki dampak buruk yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan Perseroan dipengaruhi oleh tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi industri pelayanan kesehatan. Perseroan percaya bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini oleh industri secara umum adalah menyediakan perawatan berkualitas tinggi bagi pasien di lingkungan bisnis yang kompetitif serta mengelola biaya. Selain itu, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang mempengaruhi industri secara keseluruhan, termasuk Perseroan, seperti: • • • • • • • • • •

kemajuan teknologi dan farmasi yang meningkatkan biaya penyediaan atau mengurangi permintaan pelayanan kesehatan; kondisi ekonomi dan bisnis secara umum pada tingkat lokal, daerah, nasional dan internasional; perubahan demografi; perubahan rantai distribusi pasokan atau faktor lain yang meningkatkan biaya pengadaan persediaan; peraturan lebih ketat yang mengatur mengenai perlindungan informasi pasien bersifat pribadi dan rahasia dari pengungkapan tanpa izin; peraturan lebih ketat yang mengatur mengenai pembelian layanan medik; laju penyebaran asuransi kesehatan di Indonesia; siklus penyakit musiman akibat iklim yang bervariasi, kondisi cuaca dan wabah penyakit; rekrutmen dan retensi profesional medik yang berkualitas; dan persaingan dari penyedia pelayanan kesehatan dan laboratorium klinik luar negeri.

Secara khusus, volume pelanggan dan laba operasional dari outlet layanan Perseroan bervariasi dari segi ekonomi dan siklus yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: • • • •

tingkat pengangguran; jumlah pelanggan yang tidak memiliki asuransi maupun jumlah pelanggan yang memiliki asuransi dalam jumlah kurang memadai di komunitas setempat; siklus penyakit musiman; dan kondisi iklim dan cuaca.

Keberhasilan usaha Perseroan sebagian besar bergantung pada tim manajemen senior Perseroan dan kegagalan menarik atau mempertahankan karyawan tersebut dapat berdampak merugikan pada bisnis Perseroan Keberhasilan usaha Perseroan secara signifikan bergantung pada upaya, keahlian dan kinerja dari tim manajemen senior Perseroan. Komisaris, Direktur dan tim manajemen senior Perseroan memiliki keahlian yang memungkinkan Perseroan untuk membuat keputusan yang tepat dan informatif terkait dengan bisnisnya. Secara khusus, Perseroan bergantung pada keahlian, pengalaman dan kepemimpinan dari pendiri Perseroan, yaitu Dr. Andi Widjaja dan Direksi Perseroan, yang memainkan peranan penting dalam pengembangan bisnis Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan, bahwa orang-orang tersebut atau anggota lain dari tim manajemen senior Perseroan tidak akan meninggalkan Perseroan atau bergabung dengan pesaingnya. Keluarnya personil penting tersebut, kegagalan Perseroan untuk merekrut pengganti yang cocok dalam waktu yang singkat, atau biaya yang dibutuhkan untuk merekrut dan melatih personil baru dapat mengganggu atau berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Selain itu, apabila satu dari pejabat eksekutif atau karyawan kunci Perseroan bergabung dengan pesaing atau membentuk perusahaan sejenis, maka Perseroan mungkin kehilangan keahlian, rahasia dagang, pelanggan dan karyawan-karyawan kunci. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau merekrut ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan profesional medik lainnya, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan Perseroan dan berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan Kemampuan Perseroan untuk bertumbuh secara berkesinambungan bergantung pada kemampuannya dalam menarik, melatih, memotivasi dan mempertahankan profesional laboratorium yang berkualitas dan berpengalaman, termasuk ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan profesional medik

68

lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015, karyawan yang keluar sebanyak 5,6% dari total karyawan pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu, pada tanggal 30 Juni, 2016, Perseroan mempekerjakan 366 karyawan kontrak, termasuk 234 dokter. Ketidakmampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan tenaga terampil tersebut bisa mengakibatkan penurunan kualitas layanannya dan berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasi Perseroan. Sebagai contoh, pemanfaatan yang tinggi terhadap personil kunci di lokasi-lokasi tertentu dapat menciptakan hambatan terhadap pertumbuhan Perseroan. Terlebih di Indonesia, terutama di kota-kota kecil, terjadi kelangkaan tenaga medik profesional dan ahli teknologi medik yang berkualitas, sehingga menjadikannya tantangan bagi Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan tersebut, yang mungkin tertarik berkerja untuk pesaing Perseroan. Dampak dari kelangkaan ini semakin memberatkan strategi Perseroan yang bermaksud memperluas jaringan layanan Perseroan, dimana kebutuhan akan profesional medik dan ahli teknologi medik yang berkualitas semakin dibutuhkan. Selain itu, karena permintaan dan persaingan yang ketat untuk tenaga ahli di industri pelayanan kesehatan, khususnya para profesional medik yang berkualitas, sedangkan ketersediaan calon karyawan yang cocok dan memenuhi syarat jumlahnya terbatas, maka Perseroan mungkin perlu untuk menawarkan kompensasi dan fasilitas tunjangan lain yang lebih tinggi untuk menarik atau mempertahankan personil kunci di masa depan, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan biaya gaji dan tunjangan Perseroan. Perseroan juga mungkin perlu untuk meningkatkan biaya tersebut untuk menarik dan mempertahankan manajemen yang berpengalaman dan tenaga penjualan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis Perseroan, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan pertumbuhan Perseroan. Pertumbuhan dan keberhasilan bisnis Perseroan bergantung, sebagian, pada kedekatan dan reputasi dari profesional medik dan ahli teknologi medik dengan pelanggan Perseroan. Dengan demikian, kegagalan untuk menarik dan/atau mempertahankan profesional dan ahli teknologi medik yang berkualitas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan untuk sebagian besar laboratorium klinik Perseroan atau outlet POC dan laboratorium rumah sakit, yang mengakibatkan timbulnya sejumlah risiko tertentu Perseroan menyewa sebagian besar tanah dan bangunan untuk laboratorium klinik dari pemilik tanah. Selain itu, tanah dan bangunan dari outlet POC Perseroan dan laboratorium rumah sakit dimiliki oleh masing-masing dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Meskipun Perseroan umumnya berusaha menandatangani perjanjian sewa jangka panjang dengan pemilik tanah dan bangunan untuk laboratorium klinik Perseroan, tidak ada jaminan bahwa perjanjian sewa tersebut dapat diperpanjang pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan atau sama sekali ketika masa sewa berakhir, atau perjanjian sewa tidak akan diakhiri sebelum waktunya (termasuk alasan yang berada di luar kendali Perseroan). Jika pemilik atau manajer properti tidak memperpanjang perjanjian sewa atas tanah dan bangunan dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha, termasuk laboratorium klinik, atau hanya berkenan memperbaharui perjanjian tersebut pada syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan bagi Perseroan, atau jika pemilik properti mengakhiri perjanjian sewa lebih awal, maka Perseroan mungkin tidak bisa mendapatkan properti dengan spesifikasi serupa untuk menggantikan properti yang hilang tersebut dan akibatnya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan, atau Perseroan mungkin harus membayar tarif sewa lebih mahal, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Selain itu, dalam hal sewa tidak diperpanjang dan Perseroan harus memindahkan lokasi laboratorium atau lokasi bisnis Perseroan yang lain, Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan biaya untuk mendirikan dan memodifikasi laboratorium. Lebih lanjut, Perseroan mungkin diwajibkan mendapatkan izin dan persetujuan baru sesuai peraturan yang berlaku. Sampai dengan diterimanya izin dan persetujuan baru tersebut, kegiatan usaha dan bisnis Perseroan dapat mengalami gangguan dimana hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan tunduk pada berbagai pembatasan untuk properti Perseroan sesuai pengaturan tata ruang dalam suatu kota atau peraturan properti lainnya, atau perjanjian sewa, atau properti Perseroan dapat dikenakan perkara hukum sehubungan dengan pemanfaatan ruang yang dibatasi dengan melibatkan pejabat berwenang setempat.

69

Perseroan mengoperasikan outlet POC dan laboratorium rumah sakit di tempat klinik dokter dan rumah sakit. Perseroan menyewa ruang untuk melakukan kegiatan operasional dari klinik dokter atau disediakan ruang secara cuma-cuma oleh rumah sakit berdasarkan suatu perjanjian bagi hasil. Kemampuan Perseroan untuk beroperasi di lokasi-lokasi ini bergantung pada perjanjian-perjanjian dengan pemilik lokasi tersebut. Apabila perjanjian Perseroan dengan klinik dokter atau rumah sakit berakhir atau diakhiri, Perseroan akan diwajibkan untuk menutup pelayanan di lokasi tersebut. Operasional Perseroan di lokasi-lokasi ini bergantung pada rujukan dokter di klinik tersebut atau rumah sakit, sehingga Perseroan kemungkinan tidak dapat melakukan relokasi outlet POC atau laboratorium ke lokasi klinik atau rumah sakit baru. Lebih lanjut, dikarenakan Perseroan beroperasi di dalam klinik dokter atau rumah sakit, Perseroan bergantung pada mereka untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas. Apabila pemilik tempat tidak melakukan pemeliharaan dengan benar, merek Prodia dan reputasi Perseroan dapat dirugikan akibat asosiasinya dengan tempat ini. Selanjutnya, Perseroan bergantung pada hubungan yang berkelanjutan antara klinik dokter dan rumah sakit dengan pemilik tanahnya. Apabila klinik dokter atau rumah sakit tidak dapat memperpanjang sewanya di lokasi ini, mereka dapat dipaksa pindah ke tempat yang mungkin tidak cocok bagi kelanjutan usaha Perseroan di lokasi baru ini. Selain itu, dikarenakan Perseroan mengoperasikan outlet- outlet di fasilitas medis lain, Perseroan bergantung pada izin penyelengaraan milik fasilitas-fasilitas ini. Salah satu faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi keamanan dan kelancaran atas kepemilikan dan penggunaan properti Perseroan atau penggunaan properti milik klinik dokter atau rumah sakit, atau mewajibkan Perseroan membayar biaya tambahan untuk kepatuhan atau biaya sewa tambahan, atau membatasi ekspansi Perseroan di masa mendatang, yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan melibatkan pembukaan laboratorium klinik di wilayah geografis yang berbeda, sehingga dapat mewajibkan Perseroan menandatangani perjanjian sewa baru. Apabila Perseroan dapat menemukan lokasi yang cocok untuk laboratorium Perseroan, tarif sewa mungkin lebih mahal secara signifikan atau sewa hanya dapat dilakukan pada syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan dibandingkan perjanjian sewa untuk laboratorium saat ini, sehingga hal ini dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Pungutan PPN atas jasa pelayanan di industri jasa pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum atau laboratorium klinik atau jasa layanan kesehatan lainnya secara khusus dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, prospek dan arus kas Perseroan Meskipun jasa pelayanan kesehatan medik, termasuk diagnosis, pengobatan atau perawatan, yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter atau paramedik saat ini dikecualikan dari jasa yang dikenakan PPN di Indonesia, terdapat beberapa kejadian dimana otoritas pajak membebankan PPN atau berencana memberlakukan PPN, atau menolak atau melakukan penyelidikan atas permohonan pengecualian atau pengurangan dari pemungutan PPN. Meskipun Perseroan tidak mengetahui adanya rencana akan diberlakukannya PPN, tidak ada jaminan bahwa PPN tidak akan dibebankan terhadap penyedia jasa layanan kesehatan medik di masa mendatang, atau PPN tidak akan diberlakukan atau pengecualian dari pemungutan PPN yang berlaku saat ini tidak akan dilakukan penyelidikan atau ditolak oleh otoritas pajak, yang dapat berlaku secara retrospektif. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, Perseroan dapat diwajibkan untuk melakukan registrasi sebagai pengusaha kena pajak untuk penyediaan jasa layanan kesehatan medik atau mengeluarkan biaya yang signifikan karena kewajiban pembayaran PPN. Perseroan saat ini melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi, dan Perseroan mungkin akan terus melakukannya di masa mendatang Pada tahun 2015, Perseroan melakukan serangkaian transaksi untuk berfokus kepada layanan inti laboratorium klinik Perseroan, dimana Perseroan melepaskan sejumlah entitas anak dan bisnis kepada perusahaan induk Perseroan, PT Prodia Utama. Sebagai hasilnya, Perseroan menjual kepemilikannya di empat entitas anak, yaitu POHII, PT Prodia Stemcell Indonesia (“PROSTEM”), PROLINE dan PT Innovasi Diagnostika (“INNODIA”), kepada PT Prodia Utama untuk nilai transaksi sebesar Rp32,2 miliar (“Transaksi Spin-off”). Setelah Transaksi Spin-off, Perseroan melakukan transaksi dengan

70

perusahaan-perusahaan ini sebagai bagian dari kegiatan bisnis Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan melakukan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan diagnostik imaging untuk klien korporasi yang dirujuk kepada Perseroan oleh POHII, yang merupakan penyedia jasa layanan kesehatan kerja. Perseroan menagih langsung pelanggan untuk pemeriksaan yang dilakukan dan POHII menerima jasa manajemen untuk perannya dalam pemasaran dan sebagai koordinator. Meskipun Perseroan tidak mengenakan POHII biaya untuk layanan manapun, POHII memberikan nilai yang cukup signifikan terhadap bisnis rujukan Perseroan. Meskipun perjanjian Perseroan dengan POHII akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh Perseroan atau POHII, tidak ada jaminan bahwa POHII tidak akan mengakhiri perjanjian pada suatu waktu di masa yang akan datang atau POHII tidak lagi memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, dimana terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Selain itu, Perseroan menyewa beberapa tanah dan bangunan untuk laboratorium klinik Perseroan dari PT Grhanis Putra Propertindo dan entitas anaknya, yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh PT Prodia Utama dan anggota keluarga dari Andi Widjaja, Gunawan Prawiro Soeharto, Johanes Hamdono Widjojo, Elias Nugroho, Ichsan Hidajat dan Arjati Utami (“Kelompok Pendiri”). Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mempertahankan syarat dan ketentuan yang ada saat ini, atau dalam hal transaksi dengan pihak terafiliasi di masa mendatang, transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi dilakukan pada syarat dan ketentuan yang wajar (arm’s length basis), Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memperoleh syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan apabila transaksi yang sama dilakukan dengan pihak ketiga. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan transaksi lain dengan pihak terafiliasi lain di masa depan. Transaksi di masa mendatang dengan pihak terafiliasi juga berpotensi melibatkan benturan kepentingan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa transaksi-transaksi tersebut, baik masing-masing atau bersamasama, tidak akan berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Perseroan dapat menerima keluhan dari pelanggan dan terlibat dalam litigasi terkait layanan laboratorium klinik Perseroan Perseroan telah menerima berbagai keluhan dari pelanggan atas layanan laboratorium klinik yang diberikan Perseroan untuk berbagai penyebab, termasuk klaim keterlambatan dalam penyampaian hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang tidak tepat atau kesalahan diagnosa. Selain itu, Perseroan dapat menerima keluhan berdasarkan desas-desus yang tak berdasar terkait layanan atau hasil pemeriksaan Perseroan. Munculnya keluhan tersebut dapat menimbulkan publisitas negatif mengenai bisnis Perseroan, mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan laboratorium klinik Perseroan dan berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki sistem dan protokol yang mapan untuk membantu meminimalkan kesalahan yang dapat timbul dalam proses pengumpulan sampel, pemeriksaan sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan, kegagalan dalam sistem dan protokol tersebut dapat mengakibatkan pengiriman hasil pemeriksaan yang telat atau tidak akurat kepada pelanggan, dan dalam kasus-kasus serius, dapat mengakibatkan gugatan perdata dan tuntutan pidana. Demikian pula, staf Perseroan yang terdiri dari ahli patologi klinik, flebotomist, ahli teknologi medik dan penyedia layanan kesehatan lain dapat dari waktu ke waktu dapat menerima gugatan malpraktik, dan Perseroan dapat menjadi pihak yang turut terlibat dalam gugatan tersebut. Meskipun Perseroan bisnis Perseroan tidak mencakup praktik kedokteran, klaim atau keluhan terkait layanan laboratorium klinik Perseroan dapat ditujukan kepada Perseroan dan karyawan Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat menerima klaim permintaan tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas, untuk penggunaan yang tidak benar atau tidak berfungsinya peralatan laboratorium klinik Perseroan, kegagalan melacak sampel dan/atau spesimen, kontaminasi yang tidak disengaja atau cedera dari paparan radiasi atau infeksi atau komplikasi lain yang timbul dari proses pengumpulan spesimen. Selain itu, operasi Perseroan melibatkan penanganan bahan berbahaya, termasuk bahan biologis dan kimia berbahaya. Bahan-bahan tersebut berbahaya apabila tidak dikelola dan disimpan dengan tepat. Meskipun beberapa laboratorium Perseroan memiliki fasilitas untuk pembuangan bahan dan limbah berbahaya yang

71

memadai, di beberapa lokasi, Perseroan mengontrak pihak ketiga untuk pembuangan limbah berbahaya. Namun demikian, Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko kontaminasi atau cedera dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Dalam hal terjadi kontaminasi atau cedera akibat dari penggunaan bahan-bahan berbahaya, Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, dan kewajiban yang timbul dapat melebihi sumber daya Perseroan. Perseroan juga dapat dikenakan biaya yang signifikan terkait dengan denda dan hukuman perdata atau pidana. Kegagalan teknologi dan hambatan lain terkait dengan sistem informasi Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap operasi, pengawasan dan pelaporan keuangan Perseroan Kinerja teknologi dan sistem informasi Perseroan penting bagi pengoperasian bisnis Perseroan. Sistem informasi Perseroan sangat penting untuk sejumlah area kritikal dalam operasi Perseroan, termasuk: • • • • • • • • •

sistem laboratorium; pemantauan spesimen dan pelaporan hasil pemeriksaan kepada pelanggan; rekam medis dan penyimpangan dokumen; akuntansi, pengawasan dan pelaporan keuangan; penagihan dan pembayaran tagihan; pengelolaan persediaan; negosiasi, penetapan harga dan administrasi untuk kontrak pelanggan dan kontrak pemasok; pengelolaan aset tetap; dan pengelolaan pelanggan.

Meskipun Perseroan belum pernah mengalami kegagalan sistem di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi gangguan bisnis yang serius di masa mendatang. Gangguan layanan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan penggunaan sistem informasi yang menambah beban kapasitas sistem Perseroan, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, kehilangan koneksi jaringan yang tiba-tiba, kegagalan teknologi dan listrik lainnya, virus komputer dan bencana alam. Lebih lanjut, setiap kompromi keamanan pada sistem teknologi yang digunakan Perseroan sehingga mengakibatkan informasi pribadi pelanggan diperoleh oleh orang yang tidak berwenang atau penyalahgunaan informasi oleh karyawan Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap reputasi Perseroan dan mengakibatkan litigasi atau proses hukum terhadap Perseroan dan penalti yang berpotensi dibebankan kepada Perseroan. Jika Perseroan mengalami gangguan sistem atau gangguan lainnya di masa depan pada platform teknologi, kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan usaha akan terpengaruh secara material dan negatif. Dalam hal malfungsi sistem, Perseroan juga mungkin diperlukan untuk menggunakan sistem manual yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibandingkan sistem yang terotomasi. Perseroan secara rutin menyimpan ulang data dalam sistem sebagai data cadangan , namun tidak ada jaminan bahwa sistem Perseroan dapat sepenuhnya melindungi Perseroan dari segala gangguan dalam hal terjadi peristiwa bencana. Saat ini Perseroan sedang dalam proses untuk mengembangkan teknologi informasi untuk sistem penilaian risiko dan rencana pemulihan bencana dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada tahun 2017. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas, atau kegagalan maupun ketidakcukupan atas setiap rencana pemulihan bencana, dapat mengakibatkan sistem teknologi mengalami gangguan, penundaan, kehilangan atau kerusakan data, berhenti bekerja atau timbulnya kewajiban berdasarkan undang-undang privasi dan keamanan, seluruhnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, berbagai undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan, lingkungan kerja dan peraturan dan undang-undang terkait lainnya, berserta perubahannya, yang berlaku di yurisdiksi dimana Perseroan beroperasi dapat mengakibatkan kenaikan kebutuhan modal dan biaya operasional Di samping peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan laboratorium klinik, Perseroan wajib mematuhi berbagai undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup dan berbagai undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, lingkungan kerja dan undang-undang dan peraturan terkait lainnya, yang berlaku di yurisdiksi dimana Perseroan beroperasi, yang mengatur mengenai

72

pembuangan dan penyimpanan bahan baku, limbah bio-medik berbahaya, pembuangan di udara dan air, penyimpanan, penanganan, pembuangan kimia, keselamatan karyawan terhadap bahan berbahaya, dan aspek lain dari operasional Perseroan. Kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, berbagai undang-undang dan peraturan mengenai ketenagakerjaan, lingkungan kerja dan peraturan dan undang-undang terkait lainnya, berserta perubahannya, dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan dengan demikian dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Meskipun Perseroan percaya bahwa operasinya telah mematuhi peraturan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan yang berlaku saat ini dalam segala hal yang material, pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan tersebut dapat menyebabkan denda dan penalti. Selain itu, terdapat risiko Perseroan mungkin wajib membayar biaya atau memiliki kewajiban yang substansial, termasuk biaya untuk investigasi dan remediasi kontaminasi di masa lalu atau saat ini atau restorasi lingkungan lainnya, di laboratorium yang dimiliki saat ini atau sebelumnya dimiliki atau dioperasikan oleh Perseroan, atau tempat pembuangan limbah, yang merupakan risiko yang melekat pada bisnis layanan laboratorium klinik, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan biaya dan memiliki kewajiban yang substansial di masa mendatang. Selain itu, undang-undang dan peraturan dapat menjadi lebih ketat, atau intepretasi dari undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini dapat menjadi lebih ketat, yang mengakibatkan timbulnya kewajiban baru atau kebutuhan modal tambahan untuk peralatan perlindungan lingkungan, dimana terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempekerjakan 3.648 karyawan tetap dan 366 karyawan tidak tetap, termasuk 234 dokter. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia cukup ketat dan dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk bereaksi cepat terhadap kebutuhan bisnis Perseroan dengan menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia. Selain itu, sebagian karyawan Perseroan yang tidak duduk di tingkat manajemen merupakan bagian dari Serikat Pekerja Prodia (“SP Prodia”). Perjanjian kerja bersama dengan SP Prodia telah berakhir pada tahun 2010, akan tetapi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, syarat dan ketentuan dalam perjanjian masih tetap berlaku sesuai kesepakatan kedua pihak. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah membina hubungan baik dengan para karyawan dan serikat pekerja, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menegosiasikan perjanjian kerja bersama yang baru dengan hasil yang memuaskan, atau kegiatan operasional Perseroan di masa mendatang tidak akan mengalami gangguan akibat perselisihan atau masalah lain dengan karyawannya, dimana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam hal terjadi perselisihan perburuhan, negosiasi yang berlarutlarut dan/atau aksi mogok kerja dapat menganggu kegiatan operasional sehari-hari Perseroan sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja yang signifikan Sebagai perusahaan dengan bisnis yang bersifat padat karya, Perseroan telah membukukan liabilitas imbalan kerja yang signifikan. Selain itu, perubahan terbaru pada peraturan dan perundangan di Indonesia, seperti penerapan BPJS Ketenagakerjaan, skema pensiun universal, telah mengakibatkan kenaikan liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan naik dari Rp172,3 miliar per tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp323,1 miliar per tanggal 30 Juni 2016. Sebelum tahun 2012, Perseroan membiayai sebagian besar pembayaran atas liabilitas imbalan kerja langsung dari arus kas Perseroan. Namun, pada tahun 2012, Perseroan membentuk aset program imbalan pasti yang dikelola oleh perusahaan pengelola aset profesional. Pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015, Perseroan membayarkan masing-masing sebesar Rp20,0 miliar, Rp5,0 miliar dan Rp5,0 miliar ke dalam aset program imbalan tersebut (yang dicatat sebagai “premi asuransi pesangon” pada laporan laba rugi Perseroan). Untuk mengendalikan atau mengurangi liabilitas imbalan kerja, Perseroan mungkin harus melakukan pembayaran tambahan ke dalam aset program imbalan kerja, dimana hal tersebut akan mengurangi arus kas yang tersedia untuk keperluan lainnya, dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan pada periode yang bersangkutan.

73

Pendapatan Perseroan bergantung pada beberapa pemeriksaan rutin dan esoterik tertentu Penjualan dari layanan pemeriksaan esoterik dan beberapa pemeriksaan rutin tertentu menyumbangkan sebagian porsi dalam pendapatan Perseroan. Pemeriksaan esoterik, yang secara umum memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan rutin lainnya, memberikan kontribusi sekitar 2,5% sampai dengan 3,2% dari total pemeriksaan yang dilakukan Perseroan setiap tahun, namun memberikan kontribusi yang lebih besar dari total pendapatan Perseroan. Selain itu, pemeriksaan rutin tertentu, seperti pemeriksaan hematologi, juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan. Sementara itu, per 30 Juni 2016, Perseroan menawarkan sekitar 500 jenis pemeriksaan kepada pelanggannya, dan Perseroan tetap mengandalkan beberapa pemeriksaan esoterik dan rutin ini sebagai sumber utama pendapatannya di masa depan. Namun demikian, brand positioning Prodia dan pendapatan yang dihasilkan dari segmen pemeriksaan khusus tersebut dapat terpengaruh oleh berbagai faktor yang mungkin di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mungkin tidak dapat menerapkan harga pemeriksaanpemeriksaan andalannya secara menguntungkan karena berbagai alasan, termasuk peningkatan biaya terkait teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, kenaikan biaya operasional, atau pemeriksaan esoterik menjadi pemeriksaan rutin sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat mengenakan harga premium untuk pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan teknis yang meningkatkan ketersediaan peralatan pemeriksaan yang dapat dioperasikan secara lebih sederhana sehingga tidak lagi memerlukan laboratorium klinik atau adanya peralatan pemeriksaan yang dapat dioperasikan sendiri oleh pasien dapat mengakibatkan penurunan volume pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium Perseroan. Mengingat ketergantungan Perseroan terhadap pemeriksaan ini, maka faktor-faktor tersebut mungkin berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan. Bisnis Perseroan dipengaruhi faktor musiman Pendapatan, biaya dan profitabilitas Perseroan berfluktuasi secara musiman. Perseroan umumnya mencatatkan volume permintaan dan pendapatan yang lebih tinggi pada semester kedua dibandingkan semester pertama dalam satu tahun, sebagai akibat dari kenaikan volume pemeriksaan kesehatan oleh klien korporasi, yang biasanya dijadwalkan di akhir setiap tahun. Perayaan dan liburan di Indonesia turut mempengaruhi bisnis Perseroan dimana Perseroan biasanya mengalami volume yang lebih kecil selama bulan Ramadan, yaitu puasa selama satu bulan penuh, yang dapat mempengaruhi jumlah pengambilan spesimen dalam periode tersebut. Selain itu, Perseroan mengalami fluktuasi musiman untuk biaya-biaya tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia, pemberi kerja membayar tunjangan hari raya tahunan, umumnya sebesar satu bulan gaji, kepada karyawan sebelum liburan hari raya pilihan masing-masing karyawan (seperti Lebaran atau Natal). Tanggal hari lebaran di akhir Ramadhan ditentukan berdasarkan fase bulan. Pada tahun 2015, Perseroan membayar tunjangan hari raya Lebaran kepada karyawan dan karyawan kontrak pada bulan Juli. Pada tahun 2016, dikarenakan perhitungan waktu Lebaran, Perseroan membayar tunjangan hari raya kepada karyawan di bulan Juni dan kepada karyawan kontrak di bulan Juli. Pengakuan pembayaran tunjangan hari raya pada laporan keuangan Perseroan dapat mempengaruhi hasil Perseroan untuk periode-periode yang bersangkutan. Jumlah karyawan yang keluar, pembayaran manfaat karyawan dan pesangon juga segera meningkat setelah pembayaran tunjangan hari raya dikarenakan karyawan yang mengundurkan diri umumnya mengundurkan diri setelah menerima tunjangan hari raya. Fluktuasi pendapatan, biaya dan profitabilitas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan untuk periode yang bersangkutan. Nilai pertanggungan dari asuransi yang dimiliki Perseroan mungkin tidak cukup untuk melindungi Perseroan dari setiap kerugian Perseroan memiliki risiko tanggung gugat (liability risk) yang merupakan risiko melekat di industri layanan laboratorium klinik. Lebih lanjut, operasional laboratorium memiliki risiko kerusakan akibat kebakaran dikarenakan banyaknya penggunaan bahan mudah terbakar di laboratorium. Perseroan juga tunduk pada risiko bencana alam atau gangguan umum lainnya yang dapat merusak fasilitas Perseroan. Meskipun Perseroan telah menutup risiko-risiko tersebut dengan asuransi untuk berbagai jenis pertanggungan dalam jumlah yang sepadan dengan operasional dan risiko Perseroan, termasuk asuransi general liability, tidak ada jaminan bahwa setiap klaim di bawah polis asuransi yang dimiliki Perseroan akan dipenuhi seluruhnya, sebagian atau tepat waktu, atau Perseroan telah membeli asuransi

74

dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutup semua kerugian material. Lebih lanjut, satu atau lebih klaim besar yang berhasil dituntut terhadap Perseroan untuk kejadian yang tidak diasuransikan atau dalam jumlah melebihi nilai pertanggungan yang tersedia dari asuransi yang dimiliki Perseroan atau mengakibatkan perubahan polis asuransi Perseroan, termasuk kenaikan premi atau pembebanan deductible (besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik polis asuransi jika terjadi klaim) yang lebih besar atau persyaratan koasuransi, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau meminta perlindungan atas HAKI yang dimilikinya dan dapat terlibat dalam sengketa terkait HAKI yang dapat merugikan bisnis Perseroan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau meminta perlindungan atas HAKI yang dimilikinya, termasuk merek “Prodia” yang sangat penting bagi bisnis Perseroan. Perseroan saat ini memiliki merek dagang “Prodia” di seluruh 45 kelas merek dagang di Indonesia. Merek dagang atau nama dagang yang terdaftar maupun tidak terdaftar atas nama Perseroan atau diberikan izin oleh Perseroan untuk digunakan dapat digugat, dilanggar, digagalkan, dinyatakan sebagai merek generik, dianggap telah lewat waktu, atau diputuskan melanggar atau memiliki kemiripan (dilutif) dengan merek atau nama dagang lain. Perseroan mungkin tidak dapat melindungi haknya atas merek dan nama dagang ini, yang dibutuhkan Perseroan agar dikenal oleh mitra potensial. Selain itu, di masa mendatang, pihak ketiga dapat mendaftarkan merek dagang yang mirip atau identik dengan merek dagang milik Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mempertahankan klaim atas merek dagang tersebut. Jika pihak ketiga berhasil melakukan pendaftaran atau mengembangkan hak-hak hukum lain atas merek dagang tersebut, dan jika Perseroan tidak berhasil menggugat hak-hak pihak ketiga tersebut, Perseroan mungkin tidak dapat menggunakan merek dagang Prodia untuk mengkomersilkan teknologi atau produknya di dalam pasar atau situasi tertentu. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan merek Prodia yang telah dikenal masyarakat luas, atau menegakkan hak-haknya sebagai pemegang merek dagang, nama dagang dan hak kekayaan intelektual lain, Perseroan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif dan hal ini dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Proses pemeriksaan dan bisnis Perseroan dapat melanggar HAKI milik pihak lain, yang dapat mengakibatkan Perseroan terlibat dalam litigasi berbiaya besar, membayar ganti rugi dalam jumlah substansial atau melarang Perseroan untuk menawarkan pemeriksaan tertentu Perusahaan atau individu lain, termasuk pesaing Perseroan, mungkin memiliki paten atau hak kekayaan intelektual lain yang dapat mencegah, membatasi atau mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengembangkan pemeriksaan baru, melaksanakan dan menawarkan pemeriksaan atau menyelenggarakan kegiatan usaha Perseroan. Akibatnya, Perseroan mungkin terlibat dalam sengketa HAKI dan dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta terhadap pihak lain, sehingga dapat memaksa Perseroan untuk melakukan satu atau lebih hal berikut ini: • • • • •

berhenti melaksanakan atau menawarkan layanan yang menggunakan HAKI dalam gugatan; membayar kepada pemegang HAKI untuk memperoleh lisensi; mendesain atau merekayasa ulang pemeriksaan Perseroan; merubah proses bisnis Perseroan; atau membayar ganti rugi, biaya pengadilan dan biaya hukum yang substansial, termasuk ganti rugi yang berpotensi lebih besar untuk pelanggaran yang dianggap sengaja.

Pelanggaran dan klaim atas hak kekayaan intelektual lain, terlepas dari kebenaran atau hasil akhirnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama apabila melalui proses litigasi. Selain itu, kewajiban untuk merekayasa ulang suatu pemeriksaan atau merubah proses bisnis dapat menambah biaya Perseroan secara substansial, memaksa Perseroan untuk menghentikan penjualan produk tersebut atau menunda rilis pemeriksaan baru. Klaim pelanggaran juga dapat muncul di masa mendatang mengingat paten dapat dikeluarkan kapanpun atas pemeriksaan atau proses yang dilakukan oleh Perseroan, khususnya di bidang pengujian yang saat ini sedang giat dikembangkan seperti pemeriksaan berbasis genetik dan pemeriksaan khusus lainnya.

75

6.2. Risiko Terkait Indonesia Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Semua kegiatan usaha dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan lain di bidang politik, ekonomi atau peraturan di Indonesia atau perkembangan di dunia internasional yang mempengaruhi Indonesia, seluruhnya berada di luar kontrol Perseroan, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat menganggu kegiatan usaha Perseroan dan mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya Seluruh pendapatan Perseroan secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan Perseroan mengatisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari Indonesia. Pasar berkembang seperti Indonesia secara historis secara historis ditandai oleh volatilitas yang signifikan, dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang berbeda secara signifikan dari kondisi negara maju. Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi: • • • • • • • • • •

ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi; volatilitas nilai tukar mata uang; aksi perang, terorisme dan konflik sipil; intervensi kebijakan Pemerintah, yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi; perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum; kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan; biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai; tindakan Pemerintah yang tidak konsisten atau tidak mendasar; kekurangan infrastruktur transportasi, energy dan infrastruktur lain; dan pengambilan aset.

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan. Sistem hukum Indonesia tunduk pada kebijaksanaan dan ketidakpastian yang cukup besar Prinsip-prinsip hukum di Indonesia dan praktik pelaksanaannya oleh pengadilan Indonesia berbeda secara material dari prinsip dan praktik yang berlaku di Amerika Serikat atau Uni Eropa. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum sipil berdasarkan undang-undang tertulis serta keputusan pengadilan dan administrasi yang bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis atau tersedia untuk masyarakat luas. Hukum dagang dan perdata Indonesia secara historis berdasarkan hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa hukum tersebut belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Sengketa dalam transaksi komersial dan keuangan yang rumit secara umum jarang diselesaikan melalui proses pengadilan di Indonesia, sehingga dalam praktiknya mungkin terdapat ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Pelaksanaan hukum Indonesia bergantung pada kriteria subjektif seperti itikad baik dari para pihak dalam transaksi dan prinsip kebijakan publik, dimana dampak praktis dari hal-hal tersebut sulit atau tidak mungkin diprediksi. Hakim di Indonesia menjalankan tindakan dalam suatu sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kewenangan untuk mencari fakta yang sangat luas dan tingkat diskresi yang tinggi dalam menggunakan kewenangannya tersebut. Dalam pelaksanaannya, keputusan pengadilan di Indonesia dapat menghilangkan artikulasi analisis hukum dan fakta yang jelas atas isu-isu yang disajikan dalam sebuah kasus. Sebagai hasilnya, administrasi dan penegakkan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan lembaga Pemerintah dapat dipengaruhi diskresi yang cukup besar dan ketidakpastian sehingga dapat mengakibatkan Perseroan

76

memberikan pertimbangan yang tidak akurat mengenai pelaksanaan kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan atau dampak dari perkembangan dan penfasiran hukum Indonesia terhadap Perseroan. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyimpulkan proses hukum di pengadilan Indonesia dan tidak terdapat kepastian mengenai hasil dari proses hukum di pengadilan Indonesia. Dengan demikian, investor mungkin tidak dapat memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan hak-hak hukumnya secara cepat dan adil. Penafsiran dan implementasi dari undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia tidak pasti dan dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama, bahasa, tradisi dan budaya. Sampai dengan tahun 1999, Pemerintah mengendalikan hampir semua aspek administrasi nasional dan daerah. Periode setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto ditandai dengan permintaan untuk otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai tanggapan dari permintaan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai perihal yang sama (sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015), dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perihal yang sama. Berdasarkan undangundang ini, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya nasional dan menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang dan peraturan mengenai otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan melakukan desentralisasi peraturan tertentu, perpajakan dan wewenang lain dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini meliputi ketidaklengkapan peraturan pelaksanaan pada wilayah otonomi daerah dan kurangnya ketersediaan karyawan pemerintah di tingkat pemerintah daerah dengan pengalaman pada sektor yang relevan. Lebih lanjut, preseden atau ketersediaan pedoman lain dalam menafsirkan dan melaksanakan undang-undang dan peraturan otonomi daerah masih terbatas. Selain itu, sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menerapkan peraturan mereka sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, perpajakan dan retribusi, yang mungkin berbeda dari pembatasan, perpajakan dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah lain dan/atau sebagai tambahan terhadap pembatasan, perpajakan dan retribusi yang ditentukan oleh Pemerintah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan dua Instruksi Menteri Dalam Negeri masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 dan 4 April 2016, yang terutama memberikan instruksi kepada gubernur dan bupati/walikota di Indonesia untuk mencabut/mengubah setiap peraturan daerah dan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah dan bupati/walikota yang dapat memperpanjang birokrasi investasi dan proses perizinan. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak pada berbagai lokasi di Indonesia dan dapat mengalami dampak dari pembatasan, perpajakan dan retribusi tambahan atau yang berlawanan yang ditetapkan oleh otoritas daerah yang berwenang. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap Perseroan Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sosial politik dan telah, dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik serta kerusuhan. Kasus-kasus seperti kerusuhan telah menimbulkan ketidakpastian atas kondisi politik Indonesia. Walaupun demonstrasidemonstrasi tersebut berjalan dengan damai, beberapa berujung kepada kekerasan. Khususnya, kenaikan harga bahan bakar atau pemotongan subsidi sering berujung kepada protes, yang sebagian di antaranya berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik yang berakibat mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, yang berdampak buruk pada bisnis-bisnis di Indonesia. Protes mengenai harga bahan bakar juga terjadi pada tahun 2001, 2003, 2005, 2008 dan 2012. Selain itu, ratusan polisi ditempatkan di pusat kota Jakarta sehubungan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan setelah hasil pemilihan umum presiden yang berbeda tipis diumumkan pada tahun 2014, dan walaupun kerusuhan tersebut tidak terjadi, respon tersebut menegaskan persepsi ketegangan dan ketidakstabilan politik di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa setiap kenaikan harga bahan bakar bersubsidi, pemotongan lebih lanjut atas subsidi bahan bakar yang mungkin terjadi di masa depan, atau sengketa atas hasil pemilihan umum di masa depan tidak akan berujung kepada ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia.

77

Kegiatan usaha Perseroan mungkin dapat terpengaruh oleh tindakan Pemerintah yang sejenis termasuk, namun tidak terbatas kepada, respon terhadap perang dan tindakan terorisme, perubahan pada undangundang perpajakan, perjanjian atau kebijakan, pemberlakuan pembatasan valuta asing serta respon terhadap perkembangan internasional. Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat butuh, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan akan terus berakibat pada pemogokan dan aksi buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (“UU Serikat Buruh”). UU Serikat Buruh memberi izin pada karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi dari pemberi kerja. Pada tanggal 25 Februari 2003, komite dari parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan berlaku efektif pada tanggal 25 Maret 2003 dan mewajibkan implementasi yang lebih jauh dari peraturan yang dapat memberikan dampak substansial bagi hubungan tenaga kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang wajib dibayarkan kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengajukan permintaan pengunduran diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak, yang meliputi antara lain (i) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; (ii) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja (jika ada); (iii) penggantian sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaaan masa kerja (bagi yang memenuhi syarat); dan (iv) biaya-biaya lain. Pekerja yang mengundurkan diri sehubungan dengan perubahan pengendalian dari pemberi kerja juga berhak, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum bipartit dengan partisipasi dari pengusaha dan pekerja dan partisipasi lebih dari 50% dari jumlah karyawan dalam suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan juga menetapkan prosedur yang mempermudah aksi pemogokan. Setelah penerbitan UU Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat pekerja mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan menginginkan Pemerintah untuk mencabut undangundang tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan tetap berlaku kecuali beberapa ketentuan, meliputi (i) prosedur untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat; (ii) sanksi pidana terhadap pekerja yang memulai atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja yang tidak sah baik dalam bentuk sanksi pidana penjara atau denda; (iii) untuk serikat pekerja dalam perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja, dibutuhkan sekitar 50% dari jumlah seluruh pekerja agar serikat pekerja tersebut berhak melakukan negosiasi dengan pengusaha; dan (iv) kemampuan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsource) melalui perjanjian jasa pekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang tidak memberikan perlindungan bagi karyawan outsourced pada saat penggantian perusahaan outsourcing. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat bergantung pada ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan. Pemerintah kemudian mengusulkan untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dengan cara yang, dalam pandangan aktivis buruh, dapat berakibat pada penurunan tunjangan pensiun, kenaikan penggunaan tenaga kerja alih daya dan pelarangan bagi serikat buruh untuk melakukan mogok kerja. Pada bulan April 2006, ribuan pekerja dari seluruh Indonesia melakukan aksi protes terhadap perubahan tersebut. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah berusaha untuk membuat konsep peraturan terkait pembayaran uang pengganti hak terkait pemutusan hubungan kerja yang dapat mendefinisikan kembali hak pekerja atas kompensasi pemutusan hubungan kerja. Peraturan yang diusulkan memperkenalkan batasan upah yang akan membatasi kelayakan karyawan untuk menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Usulan ini juga mendapatkan tentangan yang signifikan dari serikat buruh dan grup yang membela kepentingan karyawan. Diskusi mengenai usulan peraturan tersebut telah ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan

78

pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015, yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2016, menetapkan upah minimum untuk Jakarta untuk tahun 2016 adalah Rp3,1 juta per bulan, meningkat dari upah minimum tahun 2015 yaitu Rp2,7 juta. Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan vulkanik yang paling aktif di dunia. Dikarenakan Indonesia terletak di zona konvergensi antara tiga lempeng litosfer besar, hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki aktivitas seismik yang signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi berskala besar yang menyebabkan aktivitas tsunami dan vulkanik. Selain kejadian geologi tersebut, Indonesia juga telah mengalami bencana alam lain seperti hujan deras dan banjir. Seluruh bencana tersebut telah mengakibatkan kematian, sejumlah besar orang kehilangan tempat tinggal dan kerusakan properti. Meskipun bencana-bencana ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah telah membelanjakan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya-biaya ini ditanggung oleh pemerintah dan lembaga pemberi bantuan asing. Meskipun demikian, bantuan tersebut mungkin akan selalu datang dan mungkin tidak disampaikan secara tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak mampu membagikan bantuan asing kepada komunitas yang terganggu tepat pada waktunya, hal tersebut dapat menimbulkan kerusuhan politik dan sosial. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan terus membebani kondisi keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban utangnya. Setiap kegagalan dari pihak Pemerintah atau deklarasi moratorium utang negara oleh Pemerintah dapat memicu terjadinya kegagalan bayar oleh sejumlah besar pinjaman sektor swasta, berdampak pada kegiatan operasi dan pemasok Perseroan, dan secara tidak langsung mempengaruhi permintaan pelanggan untuk pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat menggangu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investaso, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Peraturan-peraturan Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan korporasi nonbank untuk mendapatkan pembiayaan Pada tanggal 29 Desember 2014, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/ PBI/2014 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank (“PBI 16/21/2014”) yang mencabut Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 dan pada tanggal 6 Maret 2016, Bank Indonesia menerbitkan surat edaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016. PBI 16/21/2014, sebagaimana telah diubah, mewajibkan peminjam yang merupakan korporasi nonbank untuk memperkuat manajemen risiko mereka pada saat memperoleh utang luar negeri dalam valuta asing dengan menjamin bahwa entitas tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan PBI 16/21/2014, korporasi nonbank yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian meliputi pemenuhan (i) rasio lindung nilai; (ii) rasio likuiditas; dan (iii) peringkat utang, sebagai berikut: •

Rasio lindung nilai. Rasio lindung nilai minimum ditetapkan sebesar 25% dari (i) selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan (ii) selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing, yang akan jatuh waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan ke depan sejak akhir triwulan. Setelah 1 Januari 2017, transaksi lindung nilai harus dilakukan dengan perbankan di Indonesia.

79

•

Rasio likuiditas. Rasio likuiditas minimum (paling rendah sebesar 70%) dengan menyediakan aset valuta asing yang memadai terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan sejak akhir triwulan.

•

Peringkat utang. Minimum peringkat utang setara “BB-“ yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Peringkat rating tersebut berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban ini adalah (i) utang luar negeri dalam valuta asing digunakan untuk menggantikan utang luar negeri sebelumnya (refinancing); (ii) utang luar negeri dalam valuta asing dari (a) kreditor lembaga internasional bilateral/multilateral; dan (b) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional bilateral/multilateral lebih besar dari 50% untuk pembiayaan proyek infrastruktur; (iii) utang luar negeri dalam valuta asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah; (iv) utang luar negeri dalam valuta asing yang dijamin oleh lembaga internasional bilateral/ multilateral; (v) utang luar negeri dalam valuta asing berupa utang dagang, yaitu utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa; (vi) utang luar negeri dalam valuta asing berupa utang lainnya, yaitu seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan perjanjian kredit, surat utang, dan utang dagang, antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan namun belum dibayar; (vii) utang luar negeri dalam valuta asing perusahaan pembiayaan, sepanjang (a) memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum “sehat” yang terakhir dikeluarkan oleh OJK; dan (b) memenuhi gearing ratio maksimum sebagaimana diatur oleh OJK; dan (viii) utang luar negeri dalam valuta asing Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Korporasi nonbank yang memiliki utang luar negeri dalam valuta asing wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan pengecualian, bersama dengan dokumen pendukung yang relevan. Tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. Korporasi nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. PBI 16/21/2014 menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2015, kecuali (i) ketentuan sanksi administratif yang mulai berlaku sejak triwulan keempat tahun 2015; dan (ii) ketentuan mengenai pemenuhan minimum peringkat utang berlaku bagi utang luar negeri yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016. Sebagai akibat dari perkembangan dan pembatasan ini, tidak ada jaminan bahwa dalam hal strategi Perseroan saat ini berubah dan Perseroan mencari pembiayaan di masa depan, Perseroan akan dapat memperoleh pembiayaan yang memadai, baik pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang. Prospektus ini memuat informasi dari laporan industri yang dipesan oleh Perseroan kepada Frost & Sullivan Prospektus ini memuat informasi yang diambil dari laporan industri berjudul “Independent Market Research on the Clinical Laboratory Market in Indonesia” (“Laporan Industri”) yang disusun oleh Frost & Sullivan atas dasar penugasan oleh Perseroan. Perseroan memesan laporan ini dengan tujuan mengkonfirmasi pengertian Perseroan atas industri laboratorium di Indonesia. Sesuai dengan pernyataan dalam Laporan Industri, meskipun Frost & Sullivan telah menyusun laporan ini dengan cermat dan berhati-hati dengan menggunakan sumber informasi yang tersedia dari sumber yang dapat dipercaya (“Informasi”), Frost & Sullivan tidak dapat memberikan jaminan atas akuransi, kecukupan dan kelengkapan dari Informasi dan melepaskan tanggung jawab dari setiap kekeliruan atau kelalaian dalam Informasi atau hasil yang diperoleh dari penggunaan Informasi. Baik Perseroan, Agen Penjualan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau afiliasi dari masing-masing Perseroan, Agen Penjualan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau pihak manapun yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak melakukan verifikasi dari informasi dalam laporan yang dipesan. Laporan Industri yang dipesan juga menekankan data industri dan pasar tertentu, yang mungkin dipengaruhi oleh asumsi. Tidak ada metodologi standar yang digunakan dalam pengumpulan data untuk industri dimana Perseroan terlibat, dan metodologi serta asumsi yang digunakan dapat sangat bervariasi di antara sumber-sumber yang berbeda dalam industri. Lebih lanjut, asumsi tersebut dapat berubah berdasarkan berbagai faktor. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asumsi dari Frost & Sullivan adalah benar atau tidak akan

80

berubah dan, dengan demikian, posisi Perseroan di pasar mungkin berbeda dari yang disajikan dalam Prospektus. Selain itu, laporan yang dipesan bukan merupakan rekomendasi untuk berinvestasi atau melepas investasi pada Perseroan. Frost & Sullivan telah melepas seluruh tanggung jawab keuangan terhadap pelanggan, pengguna, penyebar dan distributor dari laporan yang dipesan. Investor disarankan untuk tidak teralu bergantung pada laporan yang dipesan atau ringkasannya sebagaimana terlampir dalam Prospektus ini pada saat membuat pertimbangan investasi. 6.3. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi cukup jauh Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dapat berfluktuasi cukup jauh dikarenakan berbagai faktor, meliputi: • • • • • • • • •

persepsi atas prospek bisnis dan operasi Peseroan dan industri pelayanan kesehatan secara umum; perubahan secara umum atas kondisi ekonomi, politik atau pasar di Indonesia; perbedaan antara hasil keuangan dan operasi aktual dan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis; perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia; pengumuman oleh Perseroan mengenai akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan; perubahan harga saham dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan perusahaanperusahaan di pasar-pasar berkembang; penambahan atau kehilangan karyawan kunci; keterlibatan dalam litigasi; dan/atau fluktuasi harga-harga saham di pasar modal.

Saham Perseroan mungkin diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan dan harga pasar dari Saham Yang Ditawarkan Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata valuta asing mendapatkan peringkat “Baa3 (stable)” oleh Moody’s, “BB+ (positif)” dari Standard & Poor’s, dan “BBB-(stable) dari Fitch. Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan menunjukkan peringkat surat utang Pemerintah (sovereign rating) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan peringkat utang Pemerintah atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat utang Pemerintah dan peringkat utang dari berbagai instrumen utang Pemerintah dan sejumlah besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap harga pasar Saham Yang Ditawarkan. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan dan tidak adanya pasar sebelumnya untuk saham Perseroan dapat berakibat pada berkurangnya likuiditas Perseroan telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek. Saat ini belum ada pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, apabila pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki volatilitas yang lebih tinggi, dan memiliki standar akuntansi yang berbeda, dibandingkan pasar modal di negara-negara maju. Dan juga, harga-harga saham pada pasar modal Indonesia umumnya lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pasar lain. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau akan likuid.

81

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali. Meskipun permohonan pendaftaran saham Perseroan disetujui, saham Perseroan tidak akan langsung dicatatkan pada Bursa Efek setelah dilakukannya penjatahan dalam Penawaran Umum Saham Perdana di Indonesia. Dalam periode tersebut, pembeli akan mengalami dampak pergerakan harga saham Perseroan namun tanpa kemampuan untuk menjual saham yang dibeli melalui Bursa Efek. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa mendatang akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa mendatang Jumlah dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan di masa mendatang, apabila ada, akan bergantung pada saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dapat menandatangani perjanjian pinjaman di masa mendatang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen. Net Asset Value dari Saham Yang Ditawarkan dalan Penawaran Umum Saham Perseroan dapat memiliki nilai lebih kecil dari Harga Penawaran dan calon investor akan mengalami dilusi langsung dan substansial Harga Penawaran pada umumnya lebih besar secara substansial dari net asset value per saham atas jumlah saham yang beredar yang dikeluarkan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pembeli dari Saham Yang Ditawarkan akan mengalami dilusi lansung dan cukup besar dan pemegang saham Perseroan akan mengalami peningkatan yang material pada net asset value per saham atas Saham yang mereka miliki. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. akan memiliki maisng-masing sekitar 60,80% dan 19,20% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar. PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Kelompok Pendiri dan masing-masing keluarga dalam Kelompok Pendiri. Sebagai hasilnya, Kelompok Pendiri pada umumnya telah dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Kelompok Pendiri memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, mereka secara bersama-sama atau masing-masing dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis mereka tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Kelompok Pendiri telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan: • • • •

menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan; memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan; memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana pemegang saham pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau

82

pemegang saham utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan. PT Prodia Utama dapat memiliki kepentingan bisnis lain diluar usaha Perseroan, dan dapat mengambil tindakan, yang dapat atau tidak melibatkan Perseroan, yang memilih atau menguntungkan mereka atau perusahaan lain dibandingkan Perseroan, sehingga dapat memberikan dampak material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Meskipun Perseroan saat ini tidak mengetahui kepemilikan PT Prodia Utama di perusahaan laboratorium klinik pesaing di Indonesia, Perseroan tidak memiliki perjanjian non-kompetisi dengan pihak manapun yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan yang melarang mereka untuk terlibat dalam bisnis laboratorium klinik. Dari waktu ke waktu, Perseroan telah dan berencana untuk tetap melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sebagai contoh, Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk menandatangani perjanjian kerjasama baru dengan POHII untuk secara rutin merujuk pelanggan kepada Perseroan. Perjanjian sebelumnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Pelanggan yang dirujuk kepada Perseroan oleh POHII mewakili 6,3% dari total pendapatan Perseroan pada tahun 2015, sebagai contoh. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan. Apabila PT Prodia Utama tidak lagi memiliki kendali efektif atas Perseroan di masa mendatang, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus memperoleh manfaat dari hubungan bisnis dengan afiliasi Perseroan yang bukan entitas anak. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Saham Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, ada atau tidak adanya benturan kepentingan dalam suatu transaksi terbuka untuk intepretasi oleh Perseroan dan affiliasinya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa jumlah yang Perseroan bayarkan dalam transaksi-transaksi ini akan mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh pihak ketiga independen untuk transaksi sejenis. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lain akan mempengaruhi nilai saham Perseroan dan dividen dalam mata uang asing Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lain akan mempengaruhi harga saham Perseroan dalam Rupiah di BEI dalam mata uang asing. Fluktuasi tersebut akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan dalam mata uang asing pada saat konversi (i) dividen tunai atau distribusi lain yang dibayar Perseroan dalam Rupiah, dan (ii) dana yang dibayar dalam Rupiah dari penjualan saham Perseroan di Pasar Sekunder. Penjualan saham Perseroan di masa depan oleh Perseroan dan pemegang saham Perseroan saat ini dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah substansial di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran umum atau penawaran umum terbatas dari efek yang bersifat ekuitas. Segera setelah Penawaran Umum Saham Perdana, sekitar 80,0% dari total saham Perseroan yang beredar akan dimiliki secara kolektif oleh PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. (keduanya dikendalikan oleh Kelompok Pendiri). Perseroan, PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. masing-masing telah setuju sampai dengan batasan tertentu sesuai dengan kemampuan Perseroan, PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. untuk tidak mengalihkan atau menjual saham Perseroan selama periode tertentu setelah tanggal saham Perseroan dicatatkan pada BEI. Penjualan saham Perseroan dalam blok besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

83

Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian besar aset Perseroan dan sebagian besar aset milik Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif berada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi investor untuk menggugat Perseroan dari luar Indonesia atau pihak-pihak tertentu untuk memberlakukan hukum asing terhadap Perseroan atau pihak terkait di luar Indonesia. Selain itu, keputusan pengadilan yang diperoleh di pengadilan di luar Indonesia tidak dapat dilaksanakan dalam pengadilan Indonesia. Akibatnya, pemegang saham Perseroan disyaratkan untuk menggugat Perseroan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Pemeriksaan ulang secara de novo akan diperlukan sebelum pengadilan Indonesia melaksanakan putusan dari pengadilan asing di Indonesia. Klaim dan perbaikan yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia tidak seluas hukum yang tersedia di yurisdiksi lain. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau pada tingkat yang sama dengan pengadilan di negara yang lebih maju di luar Indonesia. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum sipil berdasarkan undang-undang tertulis, di mana keputusan peradilan dan administratif bukan merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Penerapan hukum Indonesia tergantung, sebagian besar, pada kriteria subjektif seperti itikad baik para pihak dan kebijakan publik. Hakim Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial dan memiliki kemampuan yang sangat luas dalam menemukan fakta dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi dalam kaitannya dengan kasus di mana kekuatan-kekuatan itu dilakukan. Administrasi undang-undang dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga pemerintahan mungkin dapat dikenakan kebijaksanaan yang cukup besar dan ketidakpastian. Selain itu, karena relatif sedikitnya perselisihan yang berkaitan dengan permasalahan komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke pengadilan Indonesia, yang tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam menangani kasus tersebut, yang mendorong terjadinya ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Tidak ada jaminan mengenai berapa lama waktu yang diperlukan bagi proses pengadilan di Indonesia untuk dapat diselesaikan. Dengan demikian, calon pembeli mungkin tidak dapat memperoleh penegakan hak-hak secara adil dan cepat. Investor dapat tunduk pada pembatasan atas hak pemegang saham minoritas Kewajiban pemegang saham utama, komisaris dan direktur terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia dapat lebih terbatas dibandingkan dengan kewajiban tersebut yang terdapat di negara maju. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas dapat tidak mampu untuk melindungi kepentingan mereka dibawah hukum Indonesia jika dibandingkan dengan negara maju. Prinsip-prinsip hukum korporasi yang berhubungan dengan masalah seperti keabsahan dari prosedur perusahaan, prinsip kehati-hatian (fiduciary duties) dari manajemen, komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali Perseroan, dan hak dari pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang didirikan di wilayah yurisdiksi selain di Indonesia. Secara khusus, konsep terkait fiduciary duties dari manajemen Perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif terkait dengan tindakan komisaris atau direktur tidak pernah dibawa atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam prakteknya. Walaupun tindakan dapat dilakukan dibawah hukum Indonesia, ketiadaan preseden dapat membuat penuntutan atas perkara perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau upaya hukum dari pemegang saham minoritas akan sama atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersebut di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

84

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia dapat berbeda dari standar tata kelola di negara-negara lain Tata kelola perusahaan di Indonesia berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di yurisdiksi lain, termasuk independensi dari direksi, dewan komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan eksternal dan internal. Standar dan praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak seketat, khususnya terkait independensi dari direksi, dewan komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan eksternal dan internal. Akibat dari perbedaan pada tata kelola perusahaan ini, direktur dari perusahaan Indonesia dapat memiliki kepentingan yang berbenturan dengan pemegang saham pada umumnya, sehingga dapat menyebabkan pengambilan tindakan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham. 6.4. Risiko Terkait Peraturan-Peraturan Pasar Modal di Indonesia Investor dapat diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Saham Perdana dipersyaratkan untuk dilaksanakan dan diselesaikan walaupun terdapat perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik atau ekonomi di internasional atau nasional atau kejadian-kejadian force majeure atau perubahan material yang merugikan lainnya terhadap hal-hal apapun termasuk kondisi bisnis dan keuangan Perseroan Peraturan di Indonesia memperbolehkan pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana hanya dalam keadaan terbatas. Apabila perubahan material yang merugikan dalam bidang moneter, keuangan, politik atau ekonomi atau kejadian force majeure terjadi, atau perubahan material yang merugikan terhadap hal-hal apapun termasuk kondisi bisnis dan keuangan Perseroan muncul setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dinyatakan Efektif dan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana dan pencatatan saham Perseroan selesai dilaksanakan, Perseroan dapat meminta izin dari OJK untuk membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan meminta pembatalan tersebut atau OJK akan memberikan izin untuk melakukan pembatalan, dan OJK dapat mengharuskan Penawaran Umum Saham Perseroan untuk dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam situasi ini, investor yang telah menerima alokasi dari Saham Yang Ditawarkan dapat tetap diwajibkan untuk menyelesaikan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan meskipun kejadian-kejadian tersebut dapat membatasi kemampuan investor untuk menjual saham setelah Penawaran Umum Saham Perdana, atau menyebabkan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Saham Perdana menjadi jauh lebih rendah dari Harga Penawaran. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan keterbukaan dan pengendalian internal serta laporan keuangan, dan manajemen risiko serta tindakan terkait lainnya yang sesuai untuk perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dapat menganggu kegiatan operasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala Setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang tunduk pada ketentuan pelaporan dari Bursa Efek, bursa efek di mana saham Perseroan akan dicatatkan. Peraturan Bursa Efek salah satunya mewajibkan Perseroan untuk melakukan pengawasan keterbukaan dan prosedur yang efektif serta pengawasan internal yang relevan pada laporan keuangan untuk menyediakan informasi keuangan secara reguler dan update mengenai bisnis Perseroan yang material kepada Bursa Efek. Terhitung sejak laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan akan harus memenuhi ketentuan pencatatan dan mengimplementasikan manajemen risiko dan tindakan terkait lainnya yang akan menimbulkan tambahan biaya profesional dan biaya internal yang substansial untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan, serta agar Perseroan meningkatkan upaya manajemen. Perseroan juga harus mempekerjakan sejumlah karyawan yang memadai dengan kemampuan, pengalaman dan pelatihan akuntansi yang cukup yang setara dengan ketentuan laporan keuangan Perseroan, dan pemisahan tanggung jawab pada fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Perseroan belum pernah diharuskan untuk mematuhi kewajiban jenis ini sebelumnya dan hal ini dapat memberikan tekanan yang signifikan pada Perseroan. Lebih lanjut, dikarenakan Perseroan memiliki banyak outlet pelayanan untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan, dan berencana membuka lokasi pelayanan kesehatan tambahan di masa mendatang, Perseroan dapat menghadapi tantangan tambahan dalam menerapkan pengawasan keterbukaan dan pengawasan internal yang efektif. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan dari BEI, atau apabila Perseroan tidak dapat mengelola pengawasan internal yang layak dan

85

efektif, dan sebaliknya mengimplementasikan manajemen risiko lain yang relevan atau tindakan lain, Perseroan dapat dikenakan biaya tambahan, dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dapat terganggu dan hal ini dapat menghalangi Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan Perseroan. Keterbukaan dan pengawasan internal yang tidak efektif dan manajemen risiko serta tindakan terkait lainnya dapat menyebabkan pemegang saham Perseroan dan calon investor kehilangan kepercayaan atas informasi laporan keuangan Perseroan, yang dapat memiliki dampak negatif pada harga perdagangan saham Perseroan. Selain itu, ketergantungan investor pada kesalahan informasi dapat menyebabkan kesalahan pada keputusan investasi, dan Perseroan dapat tunduk pada sanksi atau penyelidikan yang dilakukan oleh Bursa Efek, OJK atau otoritas regulator lainnya. Pelaksanaan peraturan benturan kepentingan dapat mengakibatkan Perseroan untuk melepaskan transaksi yang dinilai menguntungkanpenting bagi Perseroan Dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan No. IX.E.1. Peraturan No. IX.E.1 memberikan hak kepada pemegang saham independen atas perusahaan terbuka di Indonesia untuk memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu transaksi, baik material atau tidak, yang mengandung “benturan kepentingan” sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 kecuali benturan kepentingan tersebut terjadi sebelum perusahaan tersebut tercatat di BEI dan diungkapkan secara lengkap di dalam Prospektus. Transaksi antara Perseroan dan perusahaan lainnya dapat mengandung benturan kepentingan sesuai Peraturan No. IX.E.1. Sebagai hasilnya, persetujuan mayoritas pemegang saham independen harus diperoleh apabila terdapat benturan kepentingan. OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk menegakkan atau mengambil tindakan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan tidak jadi melakukan transaksi tertentu yang sebenarnya dapat bermanfaat bagi Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa persetujuan mayoritas pemegang saham minoritas dapat diperoleh dalam hal terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas Perseroan di masa depan dapat dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan investor yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham Sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 mengenai Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebuah perusahaan terbuka harus menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli dan membayar sejumlah saham secara proporsional agar dapat mempertahankan kepemilikan mereka ketika terjadi pengeluaran saham baru. Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk membeli atau memesan saham atau menawarkan untuk mendistribusikan saham kepada pemegang saham, pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut kecuali penawaran tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di yurisdiksi pemegang saham tersebut. Sebagai contoh, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat melaksanakan hak tersebut atau Perseroan mungkin tidak dapat menawarkan kepada pemegang saham hak tersebut kecuali pernyataan pendaftaran sesuai dengan undang-undang pasar modal yang berlaku di yurisdiksi tersebut dinyatakan efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari registrasi sesuai undang-undang tersebut tersedia. Setiap kali Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya, Perseroan akan melakukan evaluasi atas biaya dan kemampuannya untuk dapat mematuhi peraturan di luar Indonesia, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap tepat oleh Perseroan. Walaupun demikian, Perseroan dapat saja memilih untuk tidak memenuhi peraturan pasar modal di beberapa wilayah hukum tertentu dan apabila Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian terhadap peraturan dan persyaratan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu, maka pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas atau penawaran umum lainnya dan dapat mengalami dilusi atas kepemilikan saham. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin pembeli Saham Yang Ditawarkan dapat menjaga persentase kepemilikan saham secara

86

proporsional setiap saat. Karena penawaran umum terbatas di Indonesia pada umumnya memungkinkan para peserta untuk membeli saham dengan diskon yang cukup besar terhadap harga pasar yang berlaku, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan pemegang dari Saham Yang Ditawarkan mengalami kerugian ekonomi material. Undang-undang di Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari undang-undang di yurisdiksi lain sehubungan dengan hak pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS, menghadiri RUPS dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan tunduk pada undang-undang Indonesia dan persyaratan yang wajib dipenuhi agar dapat tetap tercatat pada Bursa Efek. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS Perseroan akan terus mengikuti ketentuan undang-undang Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS tersebut, dapat berbeda dari yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang akan berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS adalah, sesuai dengan pelaksanaan undang-undang Indonesia, pemegang saham yang namanya tercatat di daftar pemegang saham satu hari, atau recording date, setelah pengumuman pemanggilan RUPS, tanpa memperhatikan apakah pemegang saham tersebut telah melepas saham yang dimilikinya setelah recording date dan sebelum RUPS. Selain itu, investor yang membeli sahamnya setelah recording date (dan sebelum RUPS) tidak akan berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Oleh karena itu, calon potensial wajib memperhatikan bahwa mereka tunduk pada prosedur dan hak terkait RUPS yang berbeda dari prosedur dan hak yang berlaku di yurisdiksi lain. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

87

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang belum diungkapkan di Laporan Auditor Independen tertanggal 6 Oktober 2016 atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Hal-hal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.101.

88

VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

8.1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14 tanggal 8 Februari 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 48 tanggal 20 Januari 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-1459 HT.01.01.Th.91 tanggal 27 April 1991 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 761/1991 tanggal 4 Mei 1991 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 52 tanggal 28 Juni 1991 dan Tambahan BNRI No. 1846 (“Akta Pendirian”). Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam: •

Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan No. 58 tanggal 30 November 1994, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-18270 HT.01.04.Th.94 tanggal 14 Desember 1994 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1342/1994 tanggal 22 Desember 1994 serta diumumkan di BNRI No. 34 tanggal 27 April 1999, Tambahan No. 2443 (“Akta 58/1994”). Berdasarkan Akta 58/1994, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal dasar Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 178 tanggal 31 Agustus 1998, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham No. 1007/AM/XI/1998 tanggal 9 November 1998 (“Akta 178/1998”). Berdasarkan Akta 178/1998, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 20 tanggal 4 September 1998 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-25499 HT.01.04-Th.2000 tanggal 20 Desember 2000 serta telah didaftarkan pada KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1718/ RUB.09.05/IX/2001 tanggal 24 September 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 16 Januari 2004, Tambahan No. 673 (“Akta 20/1998”). Berdasarkan Akta 20/1998, para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terhadap Pasal 4 mengenai struktur permodalan Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 119 tanggal 31 Januari 2001, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-7878 HT.01.04-TH.2001 tanggal 29 Mei 2001 serta telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 1718/RUB.09.05/ IX/2001 tanggal 24 September 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 52 (“Akta 119/2001”). Berdasarkan Akta 119/2001, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

•

Akta No. 2 tanggal 12 November 2002 yang dibuat di hadapan Ibnu Hanny, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-21919.HT.01.04.TH.2003 tanggal 15 September 2003 dan telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2764/RUB.09.05/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 411 (“Akta 2/2002”). Berdasarkan Akta 2/2002, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan.

89

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 26 tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-24505 HT.01.04.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2764/RUB.09.05/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 650 (“Akta 26/2003”). Berdasarkan Akta 26/2003, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 12 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) No. C-03814 HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 serta diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-10141.HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 April 2005 dan didaftarkan di KDP Kodya Jakarta Pusat No. 5330/RUB.09.05/IV/2006 tanggal 4 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 2007, Tambahan No. 412 (“Akta 2/2004”). Berdasarkan Akta 2/2004, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap (i) Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (ii) Pasal 4 mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor; dan (iii) Pasal 11 ayat (3) mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Penganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 23 tanggal 25 Maret 2008, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-24239.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 9 Mei 2008, didaftarkan di Daftar Perseroan Menkumham No. AHU-0035506.AH.01.09.Tahun2008 tanggal 9 Mei 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 49 tanggal 17 Juni 2008, Tambahan No. 9085 (“Akta 23/2008”). Berdasarkan Akta 23/2008, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.

•

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 5 tanggal 17 April 2014 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00869.40.20.2014 tanggal 22 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-03959.40.22.2014 tanggal 23 April 2014 (“Akta 5/2014”). Berdasarkan Akta 5/2014, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 13 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0019552 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0019553 tanggal 26 Maret 2015 (“Akta 15/2015”). Berdasarkan Akta 15/2015, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap (i) Pasal 5 ayat (2) mengenai kepemilikan saham; (ii) Pasal 11 ayat (8) mengenai jangka waktu jabatan direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6) mengenai Dewan Komisaris Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 28 April 2015, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH.01.03-0928091 tanggal 28 April 2015 (“Akta 8/2015”). Berdasarkan Akta 8/2015, para pemegang saham menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 ayat (3) mengenai jangka waktu dan jabatan direksi Perseroan.

•

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 83 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU0013574.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 (“Akta 83/2016”). Berdasarkan Akta 83/2016, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (ii)

90

perubahan nilai nominal menjadi Rp100; (iii) menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak-banyaknya sejumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perseroan pada saat Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; (iii) pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; (iv) penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32/2014”) dan Peraturan OJK No. 33/2014; (v) memberhentikan dan menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (vi) menyetujui pelaksanaan Employee Stock Allocation dan program Management dan Employee Stock Option Plan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana. •

Akta No. 46 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0015163.AH.01.02.Tahun2016 tanggal 24 Agustus 2016 (“Akta 46/2016”). Berdasarkan Akta 46/2016, para pemegang saham menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp300.000.000.000 dan karenanya merubah Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan dan menawarkan/menjual saham baru tersebut melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana; dan (iii) untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dan menyesuaikan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 46/2016, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. di bidang rumah sakit, klinik, poliklinik, laboratorium kesehatan dan balai pengobatan antara lain meliputi jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi jasa rumah sakit, klinik, laboratorium klinik swasta, balai pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan dan jasa penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas; dan b. di bidang pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan antara lain meliputi menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a. di bidang pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan antara lain meliputi: pengelolaan rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait; b. di bidang sarana dan prasarana penunjang kesehatan antara lain meliputi; pembangunan laboratorium, pusat penelitian, pendidikan perawat dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa, perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait; c. menujang kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan antara lain meliputi; penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran, pelayasan jasa, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelajaran penunjang kesehatan lainya; d. di bidang rumah sakit spesialis dan poliklinik spesialis yang meliputi; rumah sakit mata, telinga hidung tenggorokan (THT), kulit, jiwa, paru-paru, banker dan pelayanan penunjang lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait; dan e. di bidang rumah sakit bersalin dan poliklinik antara lain untuk ibu dan balita serta kegiatan yang terkait.

91

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang kesehatan di bidang laboratorium klinik swasta dan Perseroan tidak pernah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sejak pendirian. Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan : Tahun 1998

2008

2011 2012 2015

Keterangan INNODIA didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang mendistribusikan dan menjual alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi reagen dan peralatan laboratorium yang dipasok oleh PROLINE. INNODIA memasok instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro kepada Perseroan. Innodia mulai beroperasi komersial pada tahun 2014. POHII didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang pemasaran dan pengelolaan kesehatan kerja, kedokteran okupasi dan layanan toksikologi industri dan akan merujuk pelanggannya kepada Perseroan yang merupakan penyedia eksklusif untuk layanan laboratorium klinik. POHII mulai beroperasi komersial pada tahun 2009. PROLINE didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang mengimpor dan memproduksi instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro kepada INNODIA dan agen pihak ketiga lain di Indonesia. PROLINE mulai beroperasi komersial pada tahun 2012. PROSTEM didirikan sebagai entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan sel induk, penyimpanan sampel sel induk dan memproses sel induk untuk penyimpanan dan terapi. PROSTEM akan merujuk pelanggannya kepada Perseroan. PROSTEM mulai beroperasi komersial pada tahun 2014. Perseroan melakukan beberapa transaksi untuk menjual kepemilikan Perseroan atas beberapa entitas anak, yaitu POHII, PROLINE, PROSTEM dan INNODIA kepada perusahaan induk Perseroan, PT Prodia Utama. Transaksi Spin-off ini dilakukan agar Perseroan dapat berfokus pada bisnis inti Perseroan, yaitu layanan laboratorium klinik.

8.2. Dokumen Perizinan Perseroan Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut: 8.2.1.

Perizinan terkait Laboratorium Klinik

No Izin DKI Jakarta 1. Laboratorium Klinik Utama Kramat 2. Laboratorium Klinik Pratama Arteri 3. Laboratorium Klinik Pratama Bona Indah 4. Laboratorium Klinik Pratama Cideng 5.

Laboratorium Klinik Pratama Kampung Melayu

6.

Laboratorium Klinik Pratama Kebayoran

7.

Laboratorium Klinik Pratama Kedoya

8.

Laboratorium Klinik Madya Kelapa Gading

Nomor, tanggal dan instansi

Masa Berlaku

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/3019/2014 29 September tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya 2019 Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama No. 26/2/1.779.3 10 April 2018 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama No. 8156/1.779.3 Agustus 2019 tanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan S e r t i f i k a t R e g i s t r a s i S a r a n a P e l a y a n a n K e s e h a t a n S p e s i a l i s N o . 21 November 2017 1.015.002/11001/11.17.3 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat No. 6363/2012 tanggal 21 November 2012) tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama Prodia No. 101071- 8 Oktober 2018 1.779.3 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 2195/2013) tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama No. 7897/1.779.3 1 Juli 2018 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 1116/2013) tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat Izin Laboratorium Klinik No. 2.2.03.3174.012/35007/01.19 (berdasarkan 26 Januari 2019 Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 847/1.774.3) tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta No. 930 Tahun 2014 27 Maret 2019 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta

92

No 9.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Pasar Minggu

Nomor, tanggal dan instansi Masa Berlaku Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama Prodia No. 303/1.779.3 22 April 2018 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 467/2013) tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 10. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta No. 2537 Tahun 4 September 2018 Klinik Pratama 2013 tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pluit Propinsi DKI Jakarta 11. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta No. 393 Tahun 2014 29 Januari 2019 Klinik Madya tanggal 30 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Pantai Indah Kapuk DKI Jakarta 12. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta No. 282 Tahun 2014 21 Januari 2019 Klinik Madya tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sunter DKI Jakarta 13. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta No. 4734 Tahun 2014 30 Desember 2019 Klinik Madya Puri tentang Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya Prodia Cabang Puri Indah Indah tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Desember 2019 14 Laboratorium Surat Izin Laboratorium Klinik No. 2.2.03.3174.058/31105/12.19 (berdasarkan Klinik Pratama Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Daan Mogot Baru No. 2482/1.779.3) tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nanggroe Aceh Darussalam 15. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh No. 441/II/RIL/V/2015 25 Mei 2020 Klinik Pratama tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Izin Operasional Laboratorium Klinik Banda Aceh Prodia, tanggal 24 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 16. Laboratorium Izin Operasional Klinik No. 503/052/IV/IOK/2015 tanggal 27 April 2015 yang 26 April 2018 Klinik Pratama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe Lhokseumawe Sumatera Utara 17. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan No. 442/246.55/VI/2015 tentang 16 Juni 2020 Klinik Pratama Izin Laboratorium Klinik Prodia tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Asia Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan 18. Laboratorium Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 22 Januari 2020 Klinik Pratama Kabupaten Deli Serdang No. 503.570.449/0001/KP2TPM-DS/I/2015 tanggal 22 Lubuk Pakam Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Deli Serdang 19. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Binjai No. 445-7024 tentang Izin Tetap Berlaku selama Klinik Pratama Laboratorium Prodia tanggal 29 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala masih melakukan Binjai Dinas Kesehatan Kota Binjai kegiatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 20. Laboratorium Surat Izin Bupati Asahan No. 503/LAB/BPPPM/00279/II/2015 tanggal 4 Februari 3 Februari 2020 Klinik Pratama 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Kisaran Modal Kabupaten Asahan 21. Laboratorium - Gatot Subroto: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan No. 442/350- 6 September 2021 62/IX/2016 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Klinik Pratama Kesehatan Kota Medan Gatot Subroto/ - Krakatau: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan No. 442/36039/ 3 September 2020 Krakatau IX/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama tanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan 22. Laboratorium Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.03/I/0209/2016 25 Februari 2021 Klinik Utama S. tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Parman Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 23. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo No. 4.1/7/II/2016 tentang 19 Februari 2021 Klinik Pratama Izin Tetap Laboratorium "Klinik Prodia" tanggal 19 Februari 2016 yang Kaban Jahe dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo 24. Laboratorium Surat Izin Laboratorium Klinik No. 445/959/SILK/II/2011 tanggal 25 Februari Berlaku selama Klinik Pratama 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar masih melakukan Pematang Siantar kegiatan usaha 25. Laboratorium Surat Izin Laboratorium No. 503/4067/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang 23 Mei 2018 Klinik Pratama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Padang Sidempuan 26. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu No. 440.441/3814/ 29 Agustus 2021 Klinik Pratama VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Rantau Parapat Kesehatan Labuhanbatu

93

No 27.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Setia Budi 28. Laboratorium Klinik Pratama Sibolga 29. Laboratorium Klinik Pratama Tebing Tinggi Sumatera Barat 30. Laboratorium Klinik Madya Padang 31. Laboratorium Klinik Pratama Bukittinggi Kepulauan Riau 32. Laboratorium Klinik Pratama Batam 33. Laboratorium Klinik Pratama Tanjungpinang Riau 34. Laboratorium Klinik Madya Pekanbaru 35. Laboratorium Klinik Pratama Duri

Nomor, tanggal dan instansi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan No. 442/246.56/VI/2015 Prodia tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kota Medan

Masa Berlaku 16 Juni 2020

Surat Izin Laboratorium Klinik No. 503/445/001/SILK/KPPT/2014 tanggal Berlaku selama 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu masih melakukan Kota Sibolga kegiatan usaha Surat Izin Laboratorium No. 13/001/KP2T/2016 tanggal 2 September 2016 yang 2 September 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat No. 02/Lab. Klinik/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi No. 448/04/BP2TPM-PP/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi

Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam No. 136/440/LAB/DKK/ III/2012 tentang Pemberian Izin Laboratorium Klinik tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang No. 445/1434/DINKES/2013 tentang Pemberian Izin Operasional Laboratorium Kesehatan tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

12 Maret 2017

Surat Izin Laboratorium No. 2/05.29/BPTPM/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis No. 16/KPTS/II/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia tanggal 5 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis

26 September 2021

12 Juli 2018

5 Februari 2020

Jambi 36. Laboratorium Surat Izin Laboratorium No. 448/0002/BPMPPT/1571005005/2014 tanggal 24 23 November 2019 Klinik Pratama November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Jambi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Kepulauan Bangka Belitung 37. Laboratorium Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang No. 001/ 12 April 2021 Klinik Pratama Lab/KPPT/IV/2016 tentang Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik tanggal Pangkal Pinang 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang Sumatera Selatan 38. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang No. 1388 Tahun 2016 14 Maret 2021 Klinik Pratama tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Basuki Rahmat Palembang 39. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang No. 1150 Tahun 2013 26 Februari 2018 Klinik Pratama tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Veteran Palembang Lampung 40 Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung No.445.91.09.2012 Berlaku selama Klinik Pratama tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota masih melakukan Lampung Bandar Lampung kegiatan usaha 41. Laboratorium Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia No. 441/04/LL-3/2016 tanggal Berlaku selama Klinik Pratama 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan masih melakukan Metro Lampung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro kegiatan usaha 42. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung No. 445.611.09.2009 Berlaku selama Klinik Pratama tanggal 27 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota masih melakukan Teluk Betung Bandar Lampung kegiatan usaha Banten 43. Laboratorium Tanda terima berkas pengajuan izin lab yang telah diajukan kepada Dinas Klinik Pratama Kesehatan Provinsi Banten tanggal 3 Oktober 2016 Cilegon 44. Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten No. 821/6987/Kes-Yan 26 April 2021 Klinik Madya tentang Laboratorium Klinik Madya tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan Tangerang oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang

94

No 45. 46.

47.

Izin Laboratorium Klinik Madya Bintaro Laboratorium Klinik Madya Gading Serpong Laboratorium Klinik Pratama BSD

Jawa Barat 48. Laboratorium Klinik Madya Bekasi 49. 50

Laboratorium Klinik Pratama Sumarecon Bekasi Laboratorium Klinik Pratama Bogor

51.

Laboratorium Klinik Madya Cibubur

52.

Laboratorium Klinik Pratama Depok Laboratorium Klinik Pratama Harapan Indah Boulevard Laboratorium Klinik Utama Wastukencana

53.

54.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

63.

Laboratorium Klinik Pratama Pasir Kaliki Laboratorium Klinik Pratama Sumedang Laboratorium Klinik Pratama Ujung Berung Laboratorium Klinik Pratama Cimahi Laboratorium Klinik Pratama Garut Laboratorium Klinik Pratama Cirebon Laboratorium Klinik Pratama Kuningan Laboratorium Klinik Pratama Cideres Laboratorium Klinik Pratama Karawang Kertabumi

Nomor, tanggal dan instansi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten No. 821/1184/Kes-Yan tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang No. 445.93/01/T/2362-Dinkes/2015 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Surat Izin Tetap Laboratorium Klinik Swasta No. 445.93/0494/LAB/RBIK/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Masa Berlaku 27 Juni 2021 27 April 2018

23 Januari 2017

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Berlaku selama No. 440/Kep.01/I.206/BPPT/I/2014 tentang Izin Laboratorium tanggal 6 Januari masih melakukan kegiatan usaha 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 455.5/02/BPPT.4 24 Mei 2020 tentang Izin Laboratorium Klinik Prodia tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2 Januari 2019 Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor No. 445.5-01-BPPTPM-I/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi 4 September 2020 Jawa Barat No. 445.1/Kep76/041070-BPMPT/IX/2016 tanggaal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Surat Izin Laboratorium No. 445.5/086/SILab/BPMP2T/IX/2016 tanggal 1 April 2019 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok Surat Izin No. 445.9/01/BPPT.4 tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia 3 Februari 2021 Harapan Indah tanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/II/2037/2014 tentang Izin Laboratorium Klinik Prodia tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Surat Izin No. 445/1197-Dinkes/01-SI-Lab/II/14 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Keputusan Bupati Sumedang No. 503.445.5/Kep.001/BPMPP/I/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang Surat Izin No: 445/7200 - Dinkes/04-SI-Lab/IX/14 tentang Izin Laboratorium Klinik tanggal 25 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Surat Izin Walikota Cimahi No. 503.38/001/1212/KPPT/2013 tentang Izin Laboratorium Swasta tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut No. 503/5953/03.Lab/ Dinkes/2014 tentang Izin Laboratorium PT. Prodia Widyahusada tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Garut Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon No. 503/Kep. 005 - Dinkes tentang Ijin Laboratorium Pratama Prodia tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Keputusan Bupati Kuningan No. 503/KPTS/01-ILAB/2015 tentang Surat Izin Laboratorium tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka No. 447.2/D3.SILK/BPPTPM/VI/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan tanggal 4 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Karawang Surat Izin Laboratorium Klinik No. LAB.503/PPI/01-LAB/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

95

11 Agustus 2019

13 Februari 2019 19 Agustus 2019 25 September 2019 30 April 2018 Berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha 14 Januari 2019 8 Agustus 2018 4 Juni 2018

22 September 2019

No 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70. 71.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Purwakarta Laboratorium Klinik Pratama Kurdi Laboratorium Klinik Pratama Buah Batu Laboratorium Klinik Pratama MTC Laboratorium Klinik Pratama Tasikmalaya Laboratorium Klinik Pratama Ciamis Laboratorium Klinik Pratama Banjar Patroman Laboratorium Klinik Indramayu

72.

Laboratorium Klinik Majalaya

73.

Laboratorium Klinik Kopo

Nomor, tanggal dan instansi Masa Berlaku Surat Izin Laboratorium Klinik No. 445.5/ILK.05456-BPMPTSP/XII/2015 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Surat Izin No. 445/4181-Dinkes/01-SI-Lab/V/13 tentang Izin Laboratorium 8 Mei 2018 Klinik Pratama Walikota Bandung tanggal 8 Mei 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Surat Izin No. 455/3956 - Dinkes/04-SI-Lab/VI/14 tanggal 21 Mei 2014 yang 21 Mei 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Surat Izin No. 445/5692-Dinkes/03-SI-Lab/VII/13 tanggal 1 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 21 November 2021 No. 440/6769/LAB-KLINIK/BPMPPT/XI/2016 tentang Izin Laboratorium Klinik tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya Surat Izin Laboratorium No. 503.27/002/SI.Lab./BPPTPM.03/X/2016 tanggal 13 Oktober 2021 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar No. 503.6/004 - Dinkes/Lab- 27 Oktober 2019 Kes/X/2014 tentang Izin Laboratorium Prodia tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Surat Izin No. 447.2/7815-Perizinan tentang Izin Mendirikan Laboratorium 23 Juni 2021 Kesehatan tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Indramayu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung No. 440/004-Lab/X-16/ 25 Oktober 2021 Dinkes tanggal 25 Oktober 2016 tentang Izin Laboratorium Klinik Swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung No. 440/003-Lab/X-16/ 24 Oktober 2021 Dinkes tanggal 24 Oktober 2016 tentang Izin Laboratorium Klinik Swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Jawa Tengah 74. Laboratorium Klinik Pratama Tegal. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

82. 83. 84.

1 Juli 2018

Keputusan Walikota Tegal No. 445.9/002/2013 tentang Pemberian Izin 17 Desember 2018 Laboratorium Klinik Umum Pratama "Laboratorium Klinik Prodia Cabang Tegal" tanggal 17 Desember 2013 dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Laboratorium Perizinan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah No. 503/929/5.2 tentang Ijin 23 Maret 2019 Klinik Madya Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Prodia Purwokerto tanggal 24 Maret 2014 Purwokerto. yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Bindal Sumber Daya Kesehatan Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap No. 02/Dinkes/ 9 April 2017 Klinik Pratama Lab/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cilacap Kesehatan Kabupaten Cilacap Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga No. 026/SIOL/ 18 Oktober 2017 Klinik Pratama DKK/PBG.X/12 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Purbalingga. Kesehatan Kabupaten Purbalingga Laboratorium Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/2240/2013 31 Desember 2018 Klinik Utama tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Semarang. Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Laboratorium S u r a t I j i n P e n y e l e n g g a r a a n L a b o r a t o r i u m K e s e h a t a n S w a s t a 26 Februari 2018 Klinik Pratama No. 445/001LKS/11.04/BPPT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 dikeluarkan oleh Semarang Setiabudi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Laboratorium Surat Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta No. 003/445/ 27 September Klinik Pratama LKS/11.04/BPPT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala 2017 Semarang Barat. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang Laboratorium Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/0729/2013 31 Desember 2018 Klinik Utama Solo tentang Izin Laboratorium Klinik Utama Prodia Solo tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Laboratorium Surat Izin Laboratorium Klinik No. 503/01/LAB/33.09/I/2015 tanggal 22 Januari 20 Januari 2020 Klinik Pratama 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Boyolali Laboratorium Perizinan No. 503/5251/5.2 tentang Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik 2 November 2019 Klinik Madya Prodia tanggal 3 November 2014 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Magelang Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Laboratorium Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo No. 503/31/DKK31 Mei 2018 Klinik Pratama 2013 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama tanggal 1 Juni 2013 yang Wonosobo dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

96

No 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Sragen Laboratorium Klinik Pratama Cepu Laboratorium Klinik Pratama Purworejo Laboratorium Klinik Madya Salatiga Laboratorium Klinik Pratama Wonogiri Laboratorium Klinik Madya Klaten

91.

Laboratorium Klinik Pratama Kudus D.I. Yogyakarta 92. Laboratorium Klinik Pratama Yogyakarta 93. Laboratorium Klinik Utama Mangkubumi Jawa Timur 94. Laboratorium Klinik Pratama Pacitan 95. Laboratorium Klinik Madya Madiun 96. Laboratorium Klinik Utama Malang 97. 98.

Laboratorium Klinik Pratama Blitar Laboratorium Klinik Pratama RDPS

99.

Laboratorium Klinik Madya Sidoarjo 100. Laboratorium Klinik Utama Surabaya 101. Laboratorium Klinik Pratama Kediri 102. Laboratorium Klinik Pratama Mega Galaxi 103. Laboratorium Klinik Pratama Tulung Agung

Nomor, tanggal dan instansi Masa Berlaku Surat Izin Operasional Laboratorium Kesehatan No. 002/Labkes-29/VIII/2014 11 Agustus 2019 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala BPTPM Kabupaten Sragen Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora No. 01/DKK/Lab/III.2016 13 Maret 2021 tentang Izin Pendirian Laboratorium Klinik tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo No. 188/2545/Lab/SK/ 30 Juni 2020 VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Perizinan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah No. 445.25/2027/5.2 tentang 26 Juni 2019 Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Prodia Salatiga tanggal 27 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Bindal SDK Keputusan Bupati Wonogiri No. 449/0730/Lab/2013 tentang Izin Penyelenggaraan 27 Februari 2018 Laboratorium Pratama tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonogiri Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah No. 503/72/5.2 Berlaku selama tentang Laboratorium Klinik Umum tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan masih melakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah kegiatan pelayanan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama Prodia No. 445/1429/04.05/2014 9 April 2019 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama tanggal 10 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kudus Surat Izin Dinas Kesehatan Yogyakarta No. 503/6185.A tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

24 September 2018

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/3629/2014 11 November 2019 tentang Izin Laboratorium Klinik Utama Prodia Yogyakarta tanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Surat Izin No. 503/3/Lab/408.57/2015 tentang Surat Izin Laboratorium Klinik tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur No. 445/2899/101.4/ III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Rekomendasi No. 445/1724/35.73.306/2016 tanggal 21 Juni 2016 mengenai Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Prodia Malang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Tanda terima pengurusan izin laboratorium klinik utama tanggal 3 Oktober 2016. Surat Izin Laboratorium Klinik Pratama No. 503/01/410.207.1/LK/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 503.445/001 IP-Lab/P/436.6.3/I/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Madya No. P2T/1/03.17/01/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.03/I/0213/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri No. 2 Tahun 2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia Kediri tanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 503.445/032 IP-Lab/P/436.6.3/VII/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung No. 004/LK/103/ III/2014 tentang Izin Tetap Laboratorium Klinik Pratama Prodia tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

97

5 Januari 2020 27 Maret 2017 -

12 September 2017 8 Januari 2019

14 April 2020 25 Februari 2021 7 Agustus 2019 19 Juli 2017

13 Maret 2019

No Izin 104. Laboratorium Klinik Pratama Jemursari Bali 105. Laboratorium Klinik Utama Denpasar 106. Laboratorium Klinik Pratama Tabanan 107. Laboratorium Klinik Pratama Singaraja Nusa Tenggara Barat 108. Laboratorium Klinik Madya Mataram 109. Laboratorium Klinik Pratama Bima Nusa Tenggara Timur 110. Laboratorium Klinik Pratama Kupang 111. Laboratorium Klinik Pratama Maumere Kalimantan Barat 112. Laboratorium Klinik Pratama Pontianak Kalimantan Timur 113. Laboratorium Klinik Pratama Balikpapan 114. Laboratorium Klinik Pratama Samarinda Kalimantan Tengah 115. Laboratorium Klinik Pratama Palangkaraya Kalimantan Selatan 116. Laboratorium Klinik Madya Banjarmasin Sulawesi Utara 117. Laboratorium Klinik Madya Manado 118. Laboratorium Klinik Pratama Kotamobagu Gorontalo 119. Laboratorium Klinik Pratama Gorontalo Sulawesi Tengah 120. Laboratorium Klinik Pratama Palu

Nomor, tanggal dan instansi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 503.445/53 IP-Lab/P/436.6.3/XII/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Masa Berlaku 8 Januari 2019

18 Juni 2020 Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/1663/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan No. 503/4327/DI KES 1 September 2021 tentang Surat Ijin Laboratorium Klinik Umum Utama tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng No. 440/157.24/LAB/ 18 Juli 2021 DINKES/2016 tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 442132/ 14 September Yankesdas & Rujukan/IX/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Madya 2020 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima No. 01/503/ 8 September 2018 KPPT/VIII/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Prodia tanggal 8 September 2015 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang No. 021/Labkes/V/2012 tentang 30 Mei 2017 Izin Tetap Laboratorium Klinik Prodia tanggal 31 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka No. 446/1075/Kes/2010 Berlaku selama tentang Izin Laboratorium Prodia tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh masih menjalankan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka kegiatan usaha Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Prodia No. 503.446/837.3/D-Kes/ Yankesfar/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak

17 Februari 2020

Surat Izin Operasional No. 026/002/Izin-Oprs/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

9 Desember 2016

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda No. 503/Lab-002/DKK/ VIII/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia Samarinda tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

2 Agustus 2020

Keputusan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya No. 440/007/JSK-LAB/VI/22015 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama Prodia tanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya

28 Agustus 2020

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan No. 422/0778Berlaku selama PSDK/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas masih menjalankan Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan kegiatan usaha Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara No. 188.4/SKDINKES/3108/VIII/2015 tentang Izin Laboratorium Klinik Prodia Cabang Manado tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu No. 440/DINKES/ KK/543/III/TAHUN 2016 tentang Izin Laboratorium Klinik Prodia tanggal 3 Maret 2016 yang 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

11 Agustus 2020

2 Maret 2021

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo No. 503/KES-FM/13719/ 13 November 2019 XI/2014 tentang Izin Laboratorium Klinik Pratama Prodia tanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Izin Laboratorium Klinik Prodia No. 08/23.1.1/DINKES/III/2012 tanggal 9 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

98

9 April 2017

No Izin Sulawesi Barat 121. Laboratorium Klinik Pratama Mamuju Sulawesi Selatan 122. Laboratorium Klinik Madya Makassar 123. Laboratorium Klinik Pratama Palopo 124. Laboratorium Klinik Pratama Panakkukang. 125. Laboratorium Klinik Pratama Parepare. Sulawesi Tenggara 126. Laboratorium Klinik Pratama Kendari Maluku Utara 127. Laboratorium Klinik Pratama Ternate. Maluku 128. Laboratorium Klinik Pratama Ambon

8.2.2.

Nomor, tanggal dan instansi

Masa Berlaku

Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium No. 441/01/IX/2016/DINKES tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

20 September 2021

Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik No. 440.3.3/07241/Diskes tanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Surat Izin Tetap Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Prodia Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo No. 37/2.1/DINKES/LAB-KLINIK/PLP/ IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar No. 440/12-10/LAB/ DKK/2013 tentang Izin Laboratorium Umum Pratama tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Prodia Kota Parepare No. 435.9/16/DINKES tanggal 7 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare

2 Juni 2021 25 April 2017

14 Januari 2018. 7 Januari 2018

Surat Izin Laboratorium No. 49/IZN/V/2014/001 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Kendari

16 Mei 2019

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate No. 2152.442.02.E.1/DINKES/ YKM/XII/2014 tentang Izin Laboratorium Klinik Umum Prodia tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.

17 Desember 2019.

Tanda terima pengumpulan dokumen untuk perpanjangan izin kepada Dinas Kesehatan Kota Ambon 15 Agustus 2016

Perizinan terkait Penanaman Modal

No 1.

Izin Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

Nomor, tanggal dan instansi No. 430/1/IP/PMA/2015 tanggal 24 Febuari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

2.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing

No. 2776/I/IP/PB/PMA/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keterangan Dinas Koperasi dan UKM Jakarta tidak mengeluarkan SIUP untuk izin usaha tersebut berdasarakan Surat Keterangan No. 97/082-8 tanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp75.000.000.000 menjadi Rp300.000.000.000.

8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut: Tahun 1991 Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

99

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Andi Widjaja 2. Gunawan Prawiro Soeharto 3. Johanes Hamdono Widjojo 4. Elias Nugroho 5. Ichsan Hidayat 6. Singgih Hidayat Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai (%) Nominal 750 750.000.000 Saham Istimewa Saham Biasa 20 5 25.000.000 16,67 20 5 25.000.000 16,67 20 5 25.000.000 16,67 20 5 25.000.000 16,67 20 5 25.000.000 16,67 20 5 25.000.000 16,67 120 30 150.000.000 100,00 600 600.000.000 Jumlah Saham

Tahun 1994 Berdasarkan Akta 58/1994, para pemegang saham Perseroan menyetujui: i.

peningkatan modal dasar dari Rp750.000.000 menjadi Rp12.000.000.000 yang terbagi atas 12.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000; dan

ii. peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp150.000.000 menjadi Rp2.400.000.000 dengan cara pengeluaran saham baru yaitu 264 saham istimewa dan 1.986 saham biasa yang diambil oleh para pemegang saham secara proporsional. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Andi Widjaja 2. Gunawan Prawiro Soeharto 3. Johanes Hamdono Widjojo 4. Elias Nugroho 5. Ichsan Hidayat 6. Singgih Hidayat Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 12.000 12.000.000.000 Saham Istimewa Saham Biasa 64 336 400.000.000 16,67 64 336 400.000.000 16,67 64 336 400.000.000 16,67 64 336 400.000.000 16,67 64 336 400.000.000 16,67 64 336 400.000.000 16,67 384 2.016 2.400.000.000 100,00 1.536 8.064 9.600.000.000

Tahun 1998 a) Berdasarkan Akta 178/1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.400.000.000 menjadi Rp7.200.000.000 dengan cara pengeluaran saham dalam portepel oleh para pemegang saham secara proporsional. Selain itu terdapat perubahan dalam komposisi pemegang saham dimana Arjati Utami ditunjuk sebagai ahli waris Singgih Hidayat berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30 April 1993 sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Arjati Utami, Ina Listyani Singgih, Ani Kartini Singgih dan Eri Hendrata Singgih.

Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

100

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Andi Widjaja 2. Gunawan Prawiro Soeharto 3. Johanes Hamdono Widjojo 4. Elias Nugroho 5. Ichsan Hidayat 6. Arjati Utami Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 12.000 12.000.000.000 Saham Istimewa Saham Biasa 192 1.008 1.200.000.000 16,67 192 1.008 1.200.000.000 16,67 192 1.008 1.200.000.000 16,67 192 1.008 1.200.000.000 16,67 192 1.008 1.200.000.000 16,67 192 1.008 1.200.000.000 16,67 1.152 6.048 7.200.000.000 100,00 768 4.032 4.800.000.000

b) Berdasarkan Akta 20/1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui adanya perubahan terhadap struktur permodalan yang menyebabkan penghapusan atas dua kelas saham yang ada di Perseroan dan seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham kemudian diakumulasikan menjadi saham biasa sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut. Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 12.000 12.000.000.000


1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7.200 4.800

1.200.000.000 16,67 1.200.000.000 16,67 1.200.000.000 16,67 1.200.000.000 16,67 1.200.000.000 16,67 1.200.000.000 16,67 7.200.000.000 100,00 4.800.000.000

Tahun 2001 Berdasarkan Akta No. 119/2001, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp7.200.000.000 menjadi Rp9.000.000.000, serta dilakukan pengeluaran saham dalam perseroan yang selanjutnya diambil oleh tiap pemegang saham secara proporsional, sehingga setelah peningkatan modal disetor dan ditempatkan serta pengeluaran saham dalam Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 12.000 12.000.000.000


1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 3.000

101

1.500.000.000 16,67 1.500.000.000 16,67 1.500.000.000 16,67 1.500.000.000 16,67 1.500.000.000 16,67 1.500.000.000 16,67 9.000.000.000 100,00 3.000.000.000

Tahun 2002 Berdasarkan Akta 2/2002, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (i) peningkatan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp18.000.000.000 yang terbagi atas 18.000 saham. masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp9.000.000.000 menjadi Rp12.000.000.000 dengan cara pengeluaran 3.000 saham baru yang diambil oleh para pemegang saham secara proporsional. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 18.000 18.000.000.000


2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 6.000

2.000.000.000 16,67 2.000.000.000 16,67 2.000.000.000 16,67 2.000.000.000 16,67 2.000.000.000 16,67 2.000.000.000 16,67 12.000.000.000 100,00 6.000.000.000

Tahun 2004 Berdasarkan Akta 2/2004, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (i) peningkatan modal dasar dari Rp18.000.000.000 menjadi Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham. masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp18.000.000.000 dengan cara pengeluaran 6.000 saham baru yang diambil oleh para pemegang saham secara proporsional. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 50.000 50.000.000.000


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000 32.000

102

3.000.000.000 16,67 3.000.000.000 16,67 3.000.000.000 16,67 3.000.000.000 16,67 3.000.000.000 16,67 3.000.000.000 16,67 18.000.000.000 100,00 32.000.000.000

Tahun 2014 Berdasarkan Akta 5/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (i) peningkatan modal dasar dari Rp50.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000 yang terbagi atas 75.000 saham. masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp18.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000 dengan cara pengeluaran 57.000 saham baru yang diambil oleh PT Prodia Utama. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal (Rp) 75.000 75.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Andi Widjaja 2. Gunawan Prawiro Soeharto 3. Johanes Hamdono Widjojo 4. Elias Nugroho 5. Ichsan Hidayat 6. Arjati Utami 7. PT Prodia Utama Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh Saham dalam Portepel

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 57.000 75.000 -

3.000.000.000 4,00 3.000.000.000 4,00 3.000.000.000 4,00 3.000.000.000 4,00 3.000.000.000 4,00 3.000.000.000 4,00 57.000.000.000 76,00 75.000.000.000 100,00 -

Tahun 2015 Berdasarkan Akta 15/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (i) pengalihan 3.000 saham milik Andi Widjaja kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Andi Widjaja dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Andi Widjaja kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd.; (ii) pengalihan 3.000 saham milik Johanes Hamdono Widjojo kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Johanes Hamdono Widjojo dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Johanes Hamdono Widjojo kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd.; (iii) pengalihan 3.000 saham milik Gunawan Prawiro Soeharto kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Gunawan Prawiro Soeharto dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Gunawan Prawiro Soeharto kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd.; (iv) pengalihan 3.000 saham milik Elias Nugroho kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Elias Nugroho dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Elias Nugroho kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd.;

103

(v) pengalihan 3.000 saham milik Ichsan Hidayat kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Ichsan Hidayat dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Ichsan Hidayat kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd.; dan (vi) pengalihan 3.000 saham milik Arjati Utami, selaku diri sendiri dan kuasa dari seluruh ahli waris Singgih Hidayat berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 30 April 1993 kepada Bio Majesty Pte. Ltd. sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat di bawah tangan antara Arjati Utami dengan Bio Majesty Pte. Ltd. pada tanggal 29 Januari 2015. Pengalihan saham dari Arjati Utami kepada Bio Majesty Pte. Ltd. telah dibayar lunas oleh Bio Majesty Pte. Ltd. Sehingga setelah pengalihan saham tersebut diatas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 75.000 75.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prodia Utamaa 2. Bio Majesty Pte. Ltd. Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh Saham dalam Portepel

57.000 18.000 75.000 -

57.000.000.000 76,00 18.000.000.000 24,00 75.000.000.000 100,00 -

Tahun 2016 a) Berdasarkan Akta 83/2016, para pemegang saham menyetujui pemecahan jumlah saham dalam Perseroan, dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 750.000.000 75.000.000.000


570.000.000 180.000.000 750.000.000 -

57.000.000.000 76,00 18.000.000.000 24,00 75.000.000.000 100,00 -

b) Berdasarkan Akta 46/2016, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp75.000.000.000 menjadi Rp300.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 3.000.000.000 300.000.000.000


570.000.000 180.000.000 750.000.000 2.250.000.000

57.000.000.000 76,00 18.000.000.000 24,00 75.000.000.000 100,00 225.000.000.000

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan maupun perubahan struktur permodalan lainnya.

104

8.4. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta 83/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

Andi Widjaja Gunawan Prawiro Soeharto Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Scott Andrew Merrillees Joseph F.P. Luhukay

: : : : :

Dewi Muliaty Liana Kuswandi Indriyanti Rafi Sukmawati Andri Hidayat Tetty Hendrawati

Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan. Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Andi Widjaja Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 80 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003. Beliau adalah pendiri Perseroan, dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dari 1988 (pendirian) – 2003. Beliau juga adalah pendiri dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan afiliasi, yaitu Prodia CRO, POHII, PROSTEM, PROLINE dan INNODIA, dan PT Prodia Utama. Beliau aktif sebagai dosen dan peneliti ilmiah. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1963, gelar PhD di bidang biologi molekuler dari University of Munster, Jerman pada tahun 1978 dan Master of Business Administration dari University of California, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1986.

105

Gunawan Prawiro Soeharto Komisaris Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003. Beliau adalah salah satu pendiri Perseroan. Memulai karirnya sebagai sekretaris Fakultas Farmasi di Universitas Atmajaya, Solo (1967-1974) sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2003 sebagai Direktur Pemasaran. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di perusahaan afiliasi, yaitu Prodia CRO, POHII, PROLINE dan INNODIA, dan PT Prodia Utama. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1966. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Komisaris Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015. Beliau memulai karirnya sebagai dosen jurusan Farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai Manajer Penelitian dan Pengembangan pada tahun 1990. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan dari tahun 1990 sampai dengan 2002 dan Direktur Utama Perseroan dari tahun 2003-2009. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris di perusahaan afiliasi, yaitu Prodia CRO, POHII, PROSTEM, PROLINE and INNODIA, dan Direktur PT Prodia Utama. Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1976 dan Profesi Apoteker pada tahun 1977, keduanya dari Institut Teknologi Bandung. Scott Andrew Merrillees Komisaris Independen Warga Negara Australia, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di Indonesia sebagai spesialis di equity research, pasar modal dan perbankan. Beliau pernah menjabat sebagai Head of Equity Research PT Morgan Grenfell (1990-1994), Research Director PT UBS Securities Indonesia (1994), President Director PT BNP Paribas Securities Indonesia (1994-2006), Head of Natural Resources PT ANZ Bank Indonesia (2008-2010), Direktur PT Borneo Lumbung Energy & Metal (20112012), Director Bumi plc, London (2012-2013), dan Direktur PT Berau Coal & Energy (2012-2013). Memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1984.

106

Joseph F.P. Luhukay Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Lippo Tbk. (2003-2006), Partner di IndoConsult (2006-2008), dan Wakil Direktur Utama Bank Danamon (2008-2013). Beliau juga pernah menjabat, antara lain, sebagai Partner di Ernst & Young, Ketua Pelaksana Jakarta Initiative Task Force, atas penunjukan Presiden Republik Indonesia, dan Chief of Operating Officer Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia pada tahun 1972 dan gelar Master of Science dalam bidang Computer Science dan Doctor of Philosophy dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat masing-masing pada tahun 1982 dan 1983. Direksi Dewi Muliaty Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009. Memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1988 di laboratorium Quality Control sebagai Asisten Manajer Teknis sampai dengan tahun 1990 dan Manajer Teknis sampai dengan tahun 1994. Beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Penelitian dan Pengembangan (1994-2003) dan Direktur Pengembangan (20032009). Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1987 dan Profesi Apoteker pada tahun 1988, keduanya dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar S2 di bidang Biomedik Kimia Klinik dan S3 di bidang Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar, masing-masing pada tahun 2006 dan 2010. Liana Kuswandi Direktur Keuangan Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007. Memulai karirnya di Universitas Tarumanagara sebagai Asisten Dosen Aplikasi Akuntansi (1995-1996) dan Penasehat Akademik Mahasiswa dan Dosen Akuntansi (1997-2003). Beliau juga pernah menjadi Dosen Akuntansi di Universitas Pelita Harapan (2001-2006) dan menjabat sebagai Kepala Program Akuntansi (20032005). Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1996 dan Master of Science di bidang Keuangan dari RMIT University, Melbourne, Australia.

107

Indriyanti Rafi Sukmawati Direktur Pemasaran Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1996 di bagian pemasaran sebagai Asisten Manajer Marketing sampai dengan 2001 dan Account Manager Marketing sampai dengan tahun 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Lab PRN (2008-2014). Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1995 dan Profesi Apoteker pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar S2 dan S3 di bidang Biomedik Kimia Klinik dari Universitas Hasanuddin, Makassar, masing-masing pada tahun 2006 dan 2010. Andri Hidayat Direktur Operasional Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1997 di bagian Technical Quality Assurance sebagai Asisten Manajer Technical Quality Assurance sampai dengan 2002 dan Manajer Technical Quality Assurance sampai dengan 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Prodia Wilayah I (Aceh dan Sumatera Utara) (2005-2014) dan pejabat sementara IT Project Monitoring Officer (2012-2013). Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1996 dan Profesi Apoteker pada tahun 1997, keduanya dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar S2 dan S3 di bidang Biomedik dari Universitas Hasanuddin, Makassar, masing-masing pada tahun 2010 dan 2016. Tetty Hendrawati Direktur Umum (Direktur Independen) Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai Direktur Independen sejak tahun 2016. Memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1988 di bagian Technical Quality Assurance sebagai Wakil Kepala Cabang Denpasar sampai dengan 1994 dan Manajer Technical Quality Control serta merangkap sebagai Quality Management Representative sampai dengan 2003. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Operasi (2003-2014) dan Direktur Umum (2014-2016). Memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada tahun 1987 dan Profesi Apoteker pada tahun 1988, keduanya dari Universitas Teknologi Bandung dan gelar S2 di bidang Biomedik Kimia Klinik dari Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2007. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 33/2014”). Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

108

Kompensasi Komisaris dan Direksi Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi sejak bulan Juni tahun 2016 adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah kompensasi kepada Dewan Komisaris Perseroan berupa gaji dan tunjangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp7,2 miliar, Rp7,7 miliar, dan Rp9,7 miliar, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp5,2 miliar. Jumlah kompensasi kepada Direksi Perseroan berupa gaji dan tunjangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4,4 miliar, Rp5,1 miliar, dan Rp5,7 miliar, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2,7 miliar. Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek berdasarkan Rapat Komisaris tertanggal 16 Juni 2016 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. 148/SKPJ/HROD/VIII/16 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua

: Joseph F.P. Luhukay (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota

: Scott Andrew Merrillees (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota

: Dina Kharisma Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Memperoleh gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia, pada tahun 2010. Menjabat juga sebagai Assistant Director of Legal and Communication di PT Prodia Utama.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit tanggal 18 Agustus 2016, yang mulai berlaku pada 1 September 2016. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: • • • • • •

meninjau dan menilai pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaporan akuntansi dan keuangan di Perseroan. meninjau dan menganalisa tindakan yang diambil oleh Perseroan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko keuangan dan bisnis. meninjau dan menganalisis rencana, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal Perseroan. memberikan pendapat independen dalam hal perselisihan antara manajemen Perseroan dan auditor eksternal untuk layanan yang diberikan. meninjau objektivitas dan independensi auditor eksternal Perseroan. mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.

109

Unit Audit Internal Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Rapat Komisaris tertanggal 21 Juli 2016 dan telah mengangkat Budi Darmawan sebagai Kepala Internal Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 168/SKPJ/HROD/VIII/16 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Job Title dan atau Sub Band. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit. Auditor ini dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal tanggal 1 Agustus 2016. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: • • • • • •

menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; bekerja sama dengan Komite Audit; menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Indriyanti Rafi Sukmawati sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan No. 146/SKPJ/HROD/VII/16 tanggal 12 April 2016 tentang Pengangkatan Corporate Secretary di Lingkungan Perseroan. Sekretaris Perseroan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 314-4182 atau e-mail corporate. [email protected]. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi: • • •

•

mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

110

Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Rapat Komisaris tertanggal 16 Juni 2016 yang selanjutnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi No. 150/SKPJ/HROD/VIII/16 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua

: Joseph F.P. Luhukay (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Anggota

: Andi Widjaja (merangkap sebagai Komisaris Utama)

Anggota

: Endang Wahjuningtyas Hoyaranda (merangkap sebagai Komisaris)

Anggota

: Gunawan Prawiro Soeharto (merangkap sebagai Komisaris)

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang nominasi dan remunerasi antara lain meliputi: • • •

membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

111

8.5. Struktur Organisasi Perseroan Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

––––––– Garis pelaporan/tanggung jawab ---------- Garis koordinasi/penyampaian informasi * concurrent

112

112

8.6. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) (“Prinsip GCG”) sebagaiamana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif. 8.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Social Responsibility) Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan dan juga komunitas. Berikut adalah beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan: • • • • • • •

menyediakan selimut dan bantuan dana bagi korban banjir di Senen, Jakarta Pusat; mensponsori Yayasan Anyo Indonesia, sebuah yayasan non-profit, yang membantu anak-anak penderita kanker, terutama mereka yang datang dari kalangan keluarga miskin di Indonesia; menyediakan cairan pembersih dan peralatan pembersih rumah tangga bagi korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Selatan; bermitra dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan skrining Thalasemia bagi 1.000 orang (terutama murid sekolah menengah ke atas) di Tasikmalaya, Jawa Barat; bermitra dengan kecamatan Senen untuk memberikan pemeriksaan gula darah secara cuma-cuma bagi penduduk yang tinggal di Senen, Jakarta Pusat; memberikan pemeriksaan darah gratis untuk anak-anak di acara hari kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Stadium Gelora Bung Karno; bermitra dengan Grup Martha Tilaar dalam rangka membantu penduduk di daerah Depok, Jogjakarta untuk membangun tempat penampungan sampah.

8.8. Sumber Daya Manusia Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha. Karyawan non-manajemen Perseroan diwakili oleh SP Prodia. Perjanjian kerja bersama dengan SP Prodia telah berakhir pada tahun 2010. Namun demikian, berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan, perjanjian ini akan terus berlaku efektif sampai dengan kesepakatan untuk menandatangani perjanjian baru tercapai. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki hubungan baik dengan semua karyawan dan SP Prodia. Perseroan tidak pernah mengalami pemogokan kerja atau demonstrasi dalam tiga tahun terakhir. Perseroan bekerja sama dengan 23 fakultas kedokteran di Indonesia dalam bidang penelitian dan pendidikan dan dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk memperoleh kandidat profesional medik yang dapat direkrut. Perseroan juga memiliki kerjasama yang erat dengan 54 institusi pendidikan di seluruh Indonesia untuk merekrut lulusan teknologi medik yang baru lulus. Hubungan antara Perseroan dengan calon karyawan berpotensi dibina sejak awal pendidikan mereka, misalnya, dengan mensponsori acara-acara informatif di sekolah mereka dan menawarkan beasiswa dalam penelitian laboratorium medik. Selain itu, Perseroan menjadi tuan rumah bagi mahasiswa kedokteran, sebagai peneliti di laboratorium Perseroan, untuk mendukung studi akademis mereka. Perseroan berkeyakinan bahwa program-program ini memberikan calon karyawan potensial sebuah pengalaman positif bekerja bersama Perseroan dan mendorong mereka untuk memilih Perseroan setelah lulus.

113

Perseroan memberikan pelatihan untuk karyawannya sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung pengembangan karir karyawan dan menjamin layanan yang berkualitas bagi pelanggan Perseroan. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memberikan 235 beasiswa untuk tujuh program, termasuk diploma ahli teknologi medik dan program S2 dan S3 di bidang laboratorium biomedik. Perseroan telah memiliki sistem pelatihan dan program pengembangan karir yang meliputi beberapa aspek pelatihan, dari pelatihan dasar untuk karyawan baru, pelatihan berkelanjutan melalui pendidikan online dan pendidikan jarak jauh, hingga kursus pengembangan teknis dan manajerial. Perpustakaan Perseroan memiliki koleksi lebih dari 1.200 buku dan berlangganan kurang lebih 40 jurnal ilmiah sehingga karyawan Perseroan mendapatkan informasi terbaru mengenai bidangnya masing-masing. Perseroan berkeyakinan program-program ini merupakan salah satu alasan utama tingginya retensi karyawan. Pada tahun 2015, turnover karyawan adalah 5,6% dibandingkan 6,5% pada tahun 2014. Sampai dengan 30 Juni 2016, lebih dari 37% karyawan Perseroan telah bekerja untuk Perseroan lebih dari 10 tahun. Upah, fasilitas dan tunjangan karyawan Pemberian upah, fasilitas dan tunjangan kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja. Perseroan juga selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain penyesuaian besarnya upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar UMP/K (Upah Minimum Propinsi/Kota/Kabupaten) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan saat ini memiliki Perjanjian Kerja Bersama (”PKB”) yang berlaku untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2010, yang telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.77/PHIJSK/PKKAD/2008 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Prodia Widyahusada dengan Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam tahap perundingan dengan SP Prodia mengenai perpanjangan PKB, dan berdasarkan peraturan yang berlaku, sebelum terdapat perpanjangan PKB, maka PKB yang berlaku adalah PKB yang sebelumnya. Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam beberapa program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan dan Kematian. Sesuai ketentuan, Perseroan berkontribusi total 6,2% dari gaji pokok dan tunjangan tetap karyawan. Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan bagi karyawannya, dengan nilai kontribusi 4% dari gaji pokok dan tunjangan tetap karyawan. Fasilitas lainnya yang diterima oleh karyawan dan didanai oleh Perseroan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, penghargaan masa kerja berupa upah dalam lump sum, emas dan tambahan cuti tahunan, beasiswa bagi karyawan dan anak karyawan, serta pinjaman karyawan dengan bunga khusus untuk kebutuhan mendesak. Komposisi karyawan Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempekerjakan karyawan (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) sejumlah 3.648 orang yang terdiri dari 3.282 karyawan tetap dan 366 karyawan kontrak dan kerjasama. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

114

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan 2011 Senior Manager Manager Supervisor Officer Attendant & Administration Dokter Jumlah

2012

9 122 430 2.124 327 203 3.215

8 127 482 2.188 279 209 3.293

31 Desember 2013 8 133 498 2.307 256 220 3.422

2014 10 132 526 2.422 362 232 3.684

2015 9 141 551 2.454 230 230 3.615

30 Juni 2016 9 144 576 2.460 225 234 3.648

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan 2011 S2 dan S3 (1) S1 Diploma (2) Non akademi Jumlah

2012

156 685 1.255 1.119 3.215

174 721 1.369 1.029 3.293

31 Desember 2013 174 789 1.498 961 3.422

2014 176 864 1.664 980 3.684

2015 172 879 1.690 874 3.615

30 Juni 2016 171 894 1.729 854 3.648

Catatan: (1) Termasuk gelar S2 dan S3 di bidang ilmu laboratorium biomedik dan kedokteran. (2) Termasuk diploma dalam bidang ilmu keperawatan dan teknologi laboratorium medik.

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

2011 Di atas 50 tahun 41 - 50 tahun 31 - 40 tahun 21 - 30 tahun Jumlah

139 352 927 1.670 3.088

141 384 983 1.737 3.245

31 Desember 2013 145 430 1.024 1.807 3.406

2012 3.012 281 3.293

31 Desember 2013 3.081 341 3.422

2012

156 453 1.095 1.964 3.668

174 474 1.100 1.867 3.615

30 Juni 2016 178 484 1.124 1.862 3.648

2014 3.195 489 3.684

2015 3.253 362 3.615

30 Juni 2016 3.282 366 3.648

2014

2015

Tabel komposisi karyawan menurut status

Tetap Kontrak Jumlah

2011 2.907 308 3.215

115

8.9. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak yang mengendalikan Perseroan adalah PT Prodia Utama. Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut: Nama Andi Widjaja Gunawan Prawiro Soeharto Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Scott Andrew Merrillees Joseph F.P. Luhukay Dewi Muliaty Liana Kuswandi Indriyanti Rafi Sukmawati Andri Hidayat Tetty Hendrawati Catatan : KU KI K

8.10.

: : :

Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris

Perseroan KU K K KI KI DU D D D DI

PT Prodia Utama KU K D DU DI D

: : :

Bio Majesty Pte. Ltd. -

Direktur Utama Direktur Independen Direktur

Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh dua pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd. Berikut keterangan mengenai pemegang saham utama berbentuk badan hukum: 8.10.1. PT Prodia Utama a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PT Prodia Utama, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prodia Utama No.13 tanggal 28 November 2013, dibuat di hadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-06082.AH.01.01.Tahun2014 tanggal 12 Februari 2014 (“Akta Pendirian PT Prodia Utama”).

116

Anggaran dasar dalam Akta Pendirian PT Prodia Utama selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT Prodia Utama No.2 tanggal 4 Juni 2015, dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03.0936929 tanggal 4 Juni 2015 (“Akta 2/2015”). PT Prodia Utama beralamat di FX Plaza Office Tower, Lantai 15, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270. b. Kegiatan Usaha Berdasarkan anggaran dasar PT Prodia Utama, maksud dan tujuan utama PT Prodia Utama adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa. c. Susunan Pengurusan Dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Dede Munajat S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Prodia Utama terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

: : : : :

Direksi Direktur

: Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Andi Widjaja. Gunawan Prawiro Soeharto Johanes Hamdono Widjojo Elias Nugroho Ichsan Hidajat

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta 2/2015, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam PT Prodia Utama terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) 180.000 180.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Andi Widjaja 2. Gunawan Prawiro Soeharto 3. Johanes Hamdono Widjojo 4. Elias Nugroho 5. Ichsan Hidajat 6. Arjati Utami Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 105.600 74.400

17.600.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000 105.600.000.000 74.400.000.0000

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00

8.10.2. Bio Majesty Pte. Ltd. a. Pendirian Bio Majesty Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, adalah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Singapura pada tanggal 8 Januari 2014 dengan Company Registration No. 201400881G. Bio Majesty Pte. Ltd. beralamat di 1 Raffles Place #39-01, One Raffles Place, Singapura 048616. 117

b. Kegiatan Usaha Berdasarkan Certificate of Good Standing yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority pada tanggal 16 Desember 2014, Bio Majesty Pte. Ltd. bergerak dalam bidang konsultasi manajemen dan bisnis. c. Susunan Pengurusan Struktur pengurus Bio Majesty Pte. Ltd. terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Direktur

: Mok Fee Lee

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Struktur permodalan Bio Majesty Pte. Ltd. terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal S$1 per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham (%) Nominal 480.000 480.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Prolight Enterprises International Pte.Ltd Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel

8.11.

480.000 480.000 -

480.000 100,00 480.000 100,00 -

Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang memberikan manfaat dalam operasional dan kegiatan usaha Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan transaksi antara Perseroan dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan Afiliasi: 8.11.1. Perjanjian Kerjasama •

Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan Prodia CRO, perusahaan yang dikendalikan oleh Kelompok Pendiri. -

Perjanjian Kerjasama No. 03/PD/LS-CRO/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua tanggal 31 Juli 2013, antara Perseroan dengan Prodia CRO. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak wajib memberikan pelayanan penelitian uji klinis obat yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar internasional berupa Good Clinical Practice. Perjanjian ini berlaku sejak 28 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2018, dan dapat diakhiri sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini juga mengatur mengenai potongan harga, fee manajemen dan fee pemasaran yang diberikan kepada Prodia CRO.

-

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Februari 2013 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, antara Perseroan dengan Prodia CRO. Berdasarkan perjanjian ini, Prodia CRO akan merujuk kepada Perseroan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan dari Prodia CRO dengan potongan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2013 dan akan diperpanjang terus menerus hingga diakhiri. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif.

118

•

•

•

Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan PROSTEM, perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. -

Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 2 Januari 2015, antara Perseroan dengan PROSTEM. Berdasarkan perjanjian ini, PROSTEM akan merujuk kepada Perseroan bahan pemeriksaan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan juga berhak untuk merujuk pemeriksaan atas biaya PROSTEM dalam rangka melaksanakan kewajibannya dengan persetujuan PROSTEM terlebih dahulu. Perjanjian ini berlaku sejak 2 Januari 2015 sampai dengan 2 Januari 2020 dan dapat diakhiri sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian dan berdasarkan alasan lainnya dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal pengakhiran efektif. Perjanjian ini juga mengatur mengenai potongan harga yang diberikan kepada PROSTEM.

-

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Februari 2013 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, antara Perseroan dengan PROSTEM. Berdasarkan perjanjian ini, PROSTEM akan merujuk kepada Perseroan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan dari PROSTEM dengan potongan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2013 dan akan diperpanjang terus menerus higga diakhiri. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif.

Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan POHII, perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. -

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan di bidang Medical Surveillance tanggal 19 Maret 2011 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum III Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2016, antara Perseroan dengan POHII. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan di bidang pemasaran dan operasi terkait pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan lingkungan kerja. Perjanjian ini berlaku sejak 1 April 2016 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian ini juga mengatur mengenai potongan harga untuk pemeriksaan yang dirujuk oleh POHII dan fee manajemen yang diberikan kepada POHII.

-

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Februari 2013 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, antara Perseroan dengan POHII. Berdasarkan perjanjian ini, POHII akan merujuk kepada Perseroan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan dari POHII dengan potongan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2013 dan akan diperpanjang terus menerus hingga diakhiri. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif.

Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan INNODIA, perusahaan yang dikendalikan oleh Kelompok Pendiri. -

Perjanjian Kerjasama Kontrak Reagen atas Alat Proline R-910 No. 069/ID/Eks/IV/2015 tanggal 1 April 2015, antara Perseroan dengan INNODIA. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib membeli reagen Proline R-910 dalam jumlah tertentu setiap bulan, serta membeli reagen, kalibrator, consumable dan komponen alat Proline R-910 yang diperlukan dalam penggunaan dan perawatan. Perseroan bertanggung jawab atas kondisi dan keamanan alat Proline R-910 yang ditempatkan di lokasi Perseroan. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh INNODIA di lokasi alat secara berkala. Perjanjian ini berlaku terus sampai diakhiri.

-

Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Juli 2015 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, antara Perseroan dengan INNODIA. Berdasarkan perjanjian ini, INNODIA akan merujuk kepada Perseroan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan dari INNODIA dengan potongan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku sejak 31 Juli 2015 dan akan diperpanjang terus menerus hingga diakhiri. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif. 119

•

•

Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Februari 2013 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, antara Perseroan dengan PROLINE, perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. Berdasarkan perjanjian ini, PROLINE akan merujuk kepada Perseroan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan dan keluarga karyawan dari PROLINE dengan potongan harga tertentu. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2013 dan akan diperpanjang terus menerus hingga diakhiri. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habisnya masa berlaku dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif.

Perjanjian kerjasama antara Perseroan dan PT Grhanis Prima Propertindo, perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. -

Akta Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 18 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Grhanis Prima Propertindo. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bertanggung jawab, berhak serta berkewajiban atas pembangunan, pengurusan perizinan dan persetujuan yang diperlukan, perawatan dan pemeliharaan, serta menutup asuransi terhadap bangunan dan fasilitas penunjang di atas tanah seluas 746m 2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Tengah yang kemudian diperuntukkan sebagai perkantoran dan kegiatan usaha kesehatan Perseroan (BOT). Dalam perjanjian ini, Perseroan diwajibkan untuk menginvestasikan dana sejumlah Rp14,0 miliar dalam best-effort basis untuk kepentingan pembangunan gedung dan fasilitas pendukungnya. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penguasaan dan pengelolaan tanah, bangunan dan fasilitas penunjang menjadi milik Perseroan seluruhnya. Sebagai kompensasi pemberian hak kepada Perseroan, maka Perseroan berkewajiban mengalihkan bangunan dan fasilitas penunjang pada tanggal pengalihan dan penyerahan kembali tanah yaitu 30 hari sejak selesainya jangka waktu pengelolaan. Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun sejak 2 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2046. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kewajiban Perseroan untuk menginvestasikan dana sejumlah Rp14,0 miliar dalam best-effort basis telah terpenuhi.

-

Akta Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 19 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Grhanis Prima Propertindo. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bertanggung jawab, berhak serta berkewajiban atas pembangunan, pengurusan perizinan dan persetujuan yang diperlukan, perawatan dan pemeliharaan, serta menutup asuransi terhadap bangunan dan fasilitas penunjang di atas tanah seluas 592m 2 dan 562m 2 yang keduanya terletak di Medan yang kemudian diperuntukkan sebagai perkantoran dan kegiatan usaha kesehatan Perseroan (BOT). Dalam perjanjian ini, Perseroan diwajibkan untuk menginvestasikan dana sejumlah Rp59,0 miliar dalam best-effort basis untuk kepentingan pembangunan gedung dan fasilitas pendukungnya. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penguasaan dan pengelolaan tanah, bangunan dan fasilitas penunjang menjadi milik Perseroan seluruhnya. Sebagai kompensasi pemberian hak kepada Perseroan, maka Perseroan berkewajiban mengalihkan bangunan dan fasilitas penunjang pada tanggal pengalihan dan penyerahan kembali tanah yaitu 30 hari sejak selesainya jangka waktu pengelolaan. Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun sejak 2 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2046. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kewajiban Perseroan untuk menginvestasikan dana sejumlah Rp59,0 miliar dalam best-effort basis telah terpenuhi 50,0%.

120

8.11.2. Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk penyewaan bangunan yang digunakan sebagai klinik laboratorium, sebagai berikut: No. 1.

Perjanjian Sewa Menyewa Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 10 Juni 2016

Pihak PT Grhanis Putra Propertindo (1)

Peruntukkan Laboratorium klinik yang berlokasi di Kramat, DKI Jakarta

Periode 22 Januari 2016 22 Januari 2023

Nilai Sewa Rp82,1 miliar

2.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 10 Juni 2016

PT Grhanis Prima Propertindo (2)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Pasar Minggu, DKI Jakarta

22 Januari 2016 22 Januari 2023

Rp4,7 miliar

3.


PT Grhanis Prakarsa Laboratorium klinik Propertindo (2) yang berlokasi di Basuki Rahmat, Sumatera Selatan


Rp2,2 miliar

4.


PT Grhanis Prakarsa Laboratorium klinik Propertindo (2) yang berlokasi di Gading Serpong, Banten


Rp2,3 miliar

5.


PT Grhanis Pusaka Propertindo (2)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat


Rp4,2 miliar

6.


PT Grhanis Putra Propertindo (1)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Wastukencana, Jawa Barat


Rp7,5 miliar

7.


PT Grhanis Permata Laboratorium klinik Propertindo (2) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah


Rp4,1 miliar

121

No. 8.

Perjanjian Sewa Menyewa Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 10 Juni 2016

9.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa PT Grhanis Putra No. 133 tanggal 12 Agustus Propertindo (1) 2016 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra, S.H., M.Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 133 tanggal 28 Oktober 2016

10.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Alfi Sutan, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 10 Juni 2016 Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 01/KLT/FS/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014

PT Grhanis Permata Laboratorium klinik Propertindo (2) yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara


Rp3,8 miliar

Grace Rooslandari Gunawan (3)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah

1 Juli 2015 - 1 Juli 2017 (Para pihak sepakat untuk kerjasama sewa menyewa ini minimal 10 tahun)

Rp120 juta

12.

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 21 Maret 2016

Grace Rooslandari Gunawan (3)

8 April 2016 - 7 April 2017

Rp150 juta

13.

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 1 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 14 April 2016

Elias Nugroho (4)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Bona Indah, DKI Jakarta Laboratorium klinik yang berlokasi di Kebayoran, DKI Jakarta

1 Januari 2016 - 31 Desember 2020

Rp12,0 miliar

14.

Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/ FS/SOLO/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015

Gunawan Prawiro Soeharto (5)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah

1 Agustus 2015 31 Juli 2017

Rp66,6 juta

15.

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 1 September 2016

Ichsan Hidajat (6)

Laboratorium klinik yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah

1 Januari 2016 - 31 Desember 2018

Rp3,2 miliar

11.

Pihak PT Grhanis Pusaka Propertindo (2)

Peruntukkan Laboratorium klinik yang berlokasi di Denpasar, Bali

Periode 22 Januari 2016 22 Januari 2023

Laboratorium klinik 2 Januari 2016 yang berlokasi di - 31 Desember Surabaya, Jawa Timur 2023

Nilai Sewa Rp5,5 miliar

Rp60,4 miliar

Catatan: (1) PT Grhanis Putra Propertindo adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. (2) PT Grhanis Prima Propertindo, PT Grhanis Pusaka Propertindo, PT Grhanis Prakarsa Propertindo, atau PT Grhanis Permata Propertindo adalah entitas anak dari PT Grhanis Putra Propertindo, perusahaan yang dikendalikan oleh PT Prodia Utama. (3) Grace Rooslandari Gunawan adalah anak dari Gunawan Prawiro Soeharto. (4) Elias Nugroho adalah salah satu pemegang saham PT Prodia Utama. (5) Gunawan Prawiro Soeharto adalah komisaris Perseroan dan pemegang saham dari PT Prodia Utama. (6) Ichsan Hidajat adalah salah satu pemegang saham PT Prodia Utama.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi Perseroan telah dilakukan secara wajar (arm’s length) sebagaimana dilakukan pada transaksi dengan pihak ketiga.

122

8.12.

Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 8.12.1. Perjanjian Kredit •

Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 263 tanggal 26 November 2015 dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 311/PPWK/CBD/ VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 antara Perseroan (“Debitor”), PT Grhanis Putra Propertindo dan/atau PT Grhanis Permata Propertindo, PT Grhanis Prima Propertindo, PT Grhanis Pusaka Propertindo dan PT Grhanis Prakarsa Propertindo (“Perusahaan Terelasi Debitor”) dan Bank Danamon (“Kreditor”) (“Perjanjian Kredit Danamon”).

Perseroan pertama kali memperoleh fasilitas pinjaman dari Kreditor pada tahun 2015, yang telah diperpanjang dan diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016. Berdasarkan Perjanjian Kredit Danamon, Perseroan dan Perusahaan Teralasi Debitor memperoleh fasilitas (i) Kredit Rekening Koran (“KRK”) sebesar Rp8,0 miliar (Debitor sebesar Rp5,0 miliar dan Perusahaan Terelasi Debitor sebesar Rp3,0 miliar); (ii) Kredit Modal Kerja (“KMK”) sebesar Rp27,0 miliar (Debitor sebesar Rp20,0 miliar dan Perusahaan Terelasi Debitor sebesar Rp7,0 miliar); dan (iii) Kredit Angsuran Berjangka (“KAB”) sebesar Rp436,0 miliar (Debitor sebesar Rp96,0 miliar dan Perusahaan Terelasi Debitor sebesar Rp340,0 miliar). Tujuan fasilitas KRK dan KMK adalah modal kerja sedangkan fasilitas KAB adalah untuk pembiayaan pembelian dan konstruksi tanah dan bangunan (kantor cabang) (outlet refinancing dan new expansion). ). Jangka waktu fasilitas KRK dan KMK sampai dengan 19 Juli 2017, dan KAB sampai dengan delapan tahun sejak penarikan pertama, yaitu 28 Juni 2023. Fasilitas KRK dan KMK dikenakan tingkat suku bunga tetap 10,75% per tahun, sedangkan fasilitas KAB dikenakan tingkat suku bunga tetap 11,00% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Danamon, Bank Danamon menyatakan bahwa fasilitas KAB20 dengan limit pinjaman Rp17,0 miliar masih berlaku. Tujuan fasilitas KAB-20 adalah untuk pembangunan outlet di Sunter. Jangka waktu fasilitas KAB-20 sampai dengan Oktober 2020 dengan tingkat suku bunga tetap 11,00% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Debitor (sertifikat HGB (“SHGB”) No. B.115/WRG, SHGB No. 463/Sukaresmi, SHGB No. 42/Karangmekar, SHGB No.01706/Pondok Jaya, SHGB No.01707/Pondok Jaya, SHGB No. 13109/Sunter Agung, dan SHGB No. 13110/Sunter Agung), sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan Terelasi Debitor (SHGB No. 493/Kenari, SHGB No. 481/Kenari, SHGB No. 258/Kenari, SHGB No. 440/Wenang Selatan, SHGB No. 619/ Peterongan, SHGB No. 00096/Timuran, SHGB No. 97/Timuran, SHGB No.98/Timuran, SHGB No. 100/Timuran, SHGB No. 681/Petisah Hulu, SHGB No. 695/Petisah Hulu, SHGB No. 08/ Besusu Tengah, SHGB No. 04266/Curug Sangereng, SHGB No. 04267/Curug Sangereng, SHGB No. 158/Tamansari, SHGB No. 543/Dauhpuri, dan SHGB No. 23/Ario Kemuning), jaminan berupa jaminan pribadi dari masing-masing Andi Widjaja, Johanes Hamdono Widjojo, Ichsan Hidayat, Elias Nugroho, Gunawan Prawiro Suharto, Arjati Utami, dan jaminan perusahaan dari PT Prodia Utama.

Selama kewajiban dalam fasilitas belum dilunasi, Debitor wajib memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan yang dipersyaratkan, termasuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, yaitu Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1x dan interest coverage minimum 1x, dan Debitor serta Perusahaan Terelasi Debitor wajib memenuhi Debt Service Reserve Account (DSRA) minimum 1 bulan.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Kreditor, berdasarkan Surat Persetujuan Tindakan Korporasi No. 0299/CBD/0916 tanggal 2 September 2016, telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan (i) perubahan anggaran

123

dasar Perseroan; (ii) perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; (iii) perubahan susunan pemegang saham Perseroan; dan (iv) melakukan pembagian dividen saham Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo utang fasilitas KRK, fasilitas KMK, dan fasilitas KAB adalah masing-masing Rp3,6 miliar, Rp20,0 miliar, dan Rp24,0 miliar. Sedangkan saldo utang fasilitas KAB-20 adalah Rp15,3 miliar.

•

Perseroan menandatangani tiga perjanjian dengan Bank Panin -

Akta Perjanjian Kredit No. 110 tanggal 29 Mei 2015 dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan (“Debitor”) dan Bank Panin (“Kreditor”).

Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 3 - Medium Enterprise Business sebesar Rp10,2 miliar dengan tujuan untuk investasi pembelian tanah dan bangunan di Kembangan, Jakarta Barat. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah 60 bulan sampai dengan 28 Mei 2020 dengan tingkat suku bunga floating 11,5% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai investasi tanah dan bangunan di daerah Kembangan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli dengan fasilitas ini.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Kreditor, berdasarkan Surat Persetujuan No. 289/JAE/EXT/16 tanggal 30 Juni 2016, telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan (i) perubahan bentuk hukum perusahaan dari tertutup menjadi terbuka; (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan; (iii) perubahan susunan pengurus Perseroan; dan (iv) perubahan pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 3 - Medium Enterprise Business adalah Rp8,0 miliar.

-

Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 12 Agustus 2015 dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan (“Debitor”) dan Bank Panin (“Kreditor”).

Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 4 - Small Medium Business sebesar Rp12,6 miliar dengan tujuan untuk pembiayaan pembelian tanah dan bangunan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang awalnya didanai oleh kas interal Perseroan (refinancing aset). Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah 60 bulan sampai dengan 12 Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga floating 11,5% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibeli dengan fasilitas ini, yaitu SHGB No.4559/Lebak Bulus dan SHGB No. 4560/Lebak Bulus.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Kreditor, berdasarkan Surat Persetujuan No. 375/JAE/EXT/16 tanggal 8 September 2016, telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk (i) mengubah anggaran dasar Perseroan; (ii) mengubah status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (iii) mengubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; dan (iv) mengubah susunan pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 4 - Small Medium Business adalah Rp10,5 miliar.

-

Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan (“Debitor”) dan Bank Panin (“Kreditor).

Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Modal Kerja Angsuran - Small Medium Business sebesar Rp5,5 miliar dengan tujuan untuk tambahan modal kerja untuk membiayai piutang dan persediaan. Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah sampai dengan 12 Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga floating 11.5% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perseroan, yaitu SHGB No. 450/Kramat dan SHGB No. 451/Kramat.

Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo fasilitas Pinjaman Modal Kerja Angsuran - Small Medium Business adalah Rp4,6 miliar.

124

•

Perjanjian Kredit No. 0459/PK/WXII/2012 tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 130 tanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A., Notaris di Jakarta antara Perseroan (“Debitor”) dan BCA (“Kreditor”).

Perseroan memperoleh fasilitas installment loan 1 sebesar Rp6.000.000.000 dan fasilitas installment loan 2 sebesar Rp20.000.000.000. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga floating 11,75% per tahun dan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit diperpanjang satu tahun kemudian. Jangka waktu fasilitas installment loan 1 sampai dengan 24 Mei 2017 dan jangka waktu installment loan 2 sampai dengan 19 November 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perseroan, yaitu SHGB No. 913/Pakulonan dan SHGB No. 923/Pakulonan, SHGB No. 03617/Kedoya Selatan dan SHGB No. 772/Darmo.

Selama kewajiban dalam fasilitas belum dilunasi, Debitor wajib memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan yang dipersyaratkan, termasuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, yaitu Debt Service Coverage Ratio minimum 1x dan Debt to Equity Ratio minimum 1x.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Kreditor, berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perseroan No. 1488/SKL-KOM/2016 tanggal 21 Juli 2016, telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk merubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Pada tanggal 30 Juni 2016, saldo fasilitas installment loan 1 tercatat nihil dan fasilitas installment loan 2 sebesar Rp18,8 miliar.

8.12.2. Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Perjanjian sewa menyewa umumnya dilakukan untuk penyewaan masing-masing peralatan. Perjanjian ini umumnya berjangka waktu tiga sampai dengan lima tahun. Secara umum, Perseroan dilarang menyalurkan, mengalihkan, menyewakan atau menjual alat-alat yang relevan kepada pihak ketiga dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari vendor. Perseroan membayar kepada vendor harga sewa dalam jumlah tetap setiap bulan, atau pembayaran dengan mekanisme tertentu yang telah disepakati antara Perseroan dengan vendor yang bersangkutan. Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material untuk kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa peralatan dengan Perseroan, yaitu antara lain dengan (i) PT Indoglobal Technologies (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), (ii) PT Roche Indonesia (yang akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2020, (iii) CV Kristalab (yang akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2019), dan (iv) PT Abbott Products Indonesia (yang akan berakhir pada tanggal 10 September 2020). 8.12.3. Perjanjian Point-of-Care (“POC”) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan di outlet POC Center maupun POC Collection Center, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik/perjanjian sewa menyewa/perjanjian sewa bangunan/ruangan dengan pihak-pihak seperti dokter/klinik/apotik (“Perjanjian POC”). Dalam perjanjian ini, Perseroan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan POC Center, Perseroan wajib menyediakan peralatan laboratorium, termasuk peralatan-peralatan pengambilan dasar dan reagensia yang baik serta memadai untuk pelayanan laboratorium klinik. Selain itu, Apabila terdapat hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka Perseroan bersedia untuk memeriksa kembali tanpa dikenakan biaya dengan syarat-syarat tertentu. Para pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini wajib menjaga kerahasiaan data/identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang dikirim/diserahkan oleh Perseroan kepada dokter/klinik/apotik. Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian.

125

Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material dengan beberapa pihak sehubungan dengan Perjanjian POC dengan Perseroan yaitu antara lain dengan (i) Klinik Dr Nina Taufik (yang akan berakhir pada tanggal 1 Maret 2018), (ii) Prof. Lukman Hakim Zain, SpPD-KGEH (yang akan berakhir seterusnya sampai dengan diakhiri oleh masing-masing pihak), (iii) Dr.St. Nurul Rezki Wahyuni, M.Kes (yang akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2017), (iv) Iwan Santoso (yang akan berakhir pada tanggal 1 April 2018), dan (v) Apotik Padma (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021). 8.12.4. Perjanjian Kerjasama Operasi Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan laboratorium di rumah sakit, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan pemeriksaan laboratorium dengan rumah sakit (“Perjanjian Kerja Sama Operasi”). Dalam perjanjian ini, Perseroan wajib (i) menyediakan peralatan laboratorium termasuk peralatan pengambilan darah dan reagensia yang baik serta memadai untuk dapat memberikan pelayanan laboratorium klinik yang optimal; (ii) menyediakan tenaga ahli yang cukup dan bermutu; (iii) mengadakan pengelolaan atau manajemen yang baik termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem pengendalian mutu yang terpadu, sistem rujukan dan pembuatan laporan pasien; dan (iv) melaksanakan pemeriksaan laboratorium kepada pasien masing-masing rumah sakit. Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material dengan tujuh pihak rumah sakit sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan Perseroan, yaitu dengan (i) Rumah Sakit Ibu & Anak Buah Hati Pamulang (yang akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2021), (ii) Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati (yang akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2017); (iii) Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda (yang akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2017); (iv) Rumah Sakit Ibu & Anak Sentosa (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021), (v) Rumah Sakit Graha Husada (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017), (vi) Rumah Sakit Umum Hadi Husada (yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017), dan (vii) Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul (yang akan terus berlaku kecuali diakhiri para pihak). 8.12.5. Perjanjian Kerja Sama Medical Check-Up (“MCU”) Dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) bagi klien korporasi, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan (“Perjanjian MCU”). Dalam perjanjian ini, Perseroan akan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan berdasarkan surat pengantar dan jenis pemeriksaan yang disepakati antara Perseroan dan perusahaan. Perseroan berhak untuk menolak tambahan pemeriksaan di luar yang diatur dalam perjanjian. Perseroan juga dapat merujuk pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila laboratorium klinik Perseroan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh pemeriksaan. Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau keduaduanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material dengan beberapa pihak sehubungan dengan Perjanjian MCU dengan Perseroan, yaitu antara lain dengan (i) PT Jasa Raharja (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016), (ii) PT Pertamina EP (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016), (iii) PT Schneider Electric (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021), (iv) PT Shanghai Electric Power Construction (yang akan berahir pada tanggal 31 Desember 2016), (v) PT Cahyatiara Mustika Scientific Indonesia (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016). 8.12.6. Perjanjian Kerjasama Rujukan Rutin Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelayanan pemeriksaan kesehatan/perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan klinik/perjanjian kerjasama tentang pelayanan pemeriksaan diagnostik/perjanjian kerjasama tentang pelayanan pemeriksaan darah dan urine dengan rumah sakit/ asuransi/perusahaan (“Perjanjian Kerja Sama Rujukan Rutin”). Dalam perjanjian ini, Perseroan menerima rujukan untuk jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan Perseroan wajib memberikan pelayanan

126

kesehatan secara optimal dan menyampaikan semua hasil pemeriksaan. Perseroan umumnya menerima pembayaran dari pihak yang memberikan rujukan. Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material dengan beberapa pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Rujukan Rutin dengan Perseroan, yaitu antara lain dengan (i) Perkumpulan Hermina Hospital Group (yang akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2018), (ii) PT Prudential Life Assurance (yang akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2020), (iii) PT AJ Central Asia Raya (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan dapat otomatis diperpanjang), (iv) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (yang akan berahir pada tanggal 20 Mei 2016 dan dapat otomatis diperpanjang), (v) PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016). 8.12.7. Perjanjian Rujukan Pemeriksaan Laboratorium Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama tentang rujukan pemeriksaan laboratorium/ perjanjian kerjasama tentang rujukan pemeriksaan laboratorium dan non-laboratorium dengan rumah sakit/ pemerintah propinsi/laboratorium/fakultas kedokteran/penyedia layanan kesehatan lainnya (“Perjanjian Rujukan Pemeriksaan Laboratorium”). Berdasarkan perjanjian ini, para pihak akan saling memberikan rujukan untuk melakukan jasa pelayanan pemeriksaan. Para pihak wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan. Apabila menurut pihak yang merujuk pemeriksaan ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka pihak yang melakukan pemeriksaan bersedia untuk memeriksa kembali tanpa dikenakan biaya dengan syarat-syarat tertentu. Para pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak atau kedua-duanya tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Perseroan telah memiliki hubungan kerjasama yang material dengan beberapa pihak sehubungan dengan Perjanjian Rujukan Pemeriksaan Laboratorium dengan Perseroan yaitu antara lain dengan (i) Rumah Sakit Borromeus (yang akan berakhir pada tanggal 3 Februari 2018), (ii) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung (yang akan berakhir pada tanggal 7 Agustus 2017), (iii) Pemerintah Propinsi Jawa Barat (yang akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2019), (iv) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018), dan (v) Unit Transfusi Darah Daerah (UTDD) Palang Merah Indonesia (yang akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017). 8.12.8. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Asing •

Memorandum of Understanding tanggal 7 September 2005 antara NUH Referral Laboratories Pte. Ltd. (“NUH Laboratories”) dan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, NUH Laboratories dan Perseroan bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang-bidang (i) pengajaran dan pendirikan; (ii) pemeriksaan laboratorium dengan harga khusus; (iii) rujukan pasien; dan (iv) seminar dan promosi.

•

Care360 Labs and Meds User Agreement tanggal 25 Agustus 2015 antara Quest Diagnostics Incorporated (“Quest”) dan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Quest menyediakan layanan fasilitas pemeriksaan laboratorium (“Labs & Meds Solution”) bagi Perseroan tanpa biaya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2015 dan akan terus berlaku sampai diakhiri.

8.12.9. Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Dalam menyelenggarakan kegiatan laboratorium klinik, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari beberapa pihak ketiga dan dengan pihak terafiliasi. Perjanjian sewa menyewa tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 1 November 2016 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2026.

127

8.13.

Keterangan Tentang Aset Tetap yang Bernilai Material

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan nilai material berupa tanah dengan total luas 9.594m 2 yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha Perseroan, dengan uraian sebagai berikut: No. Dokumen Kepemilikan Lokasi 1. SHGB No. 773/Kebayoran Lama Utara Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, DKI Jakarta 2. SHGB No. 03617/Kedoya Selatan Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, DKI Jakarta 3. SHGB No. 415/Pejaten Barat Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, DKI Jakarta 4. SHGB No. 03169/Kembangan Selatan Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, DKI Jakarta 5. SHGB No. 03141/Kembangan Selatan Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, DKI Jakarta 6. SHGB No. 450/Kramat Kel. Kramat, Kec. Senen, DKI Jakarta 7. SHGB No. 451/Kramat Kel. Kramat, Kec. Senen, DKI Jakarta 8. SHGB No. 524/Kenari Jl. Kramat Raya No. 148-F 9. SHGB No. 4559/Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, DKI Jakarta 10. SHGB No. 4560/Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, DKI Jakarta 11. SHGB No. 13109/Sunter Agung Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, DKI Jakarta 12. SHGB No. 13110/Sunter Agung Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, DKI Jakarta 13. SHGB No. 766/Dwikora Kel. Dwikora, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar, Sumatera Utara 14. SHGB No. 719/Petisah Hulu Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 15. SHGB No. 664/Petisah Hulu Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 16. SHGB No. 720/Petisah Hulu Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 17. SHGB No. 371/Padang Bulan Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Pekanbaru, Riau 18. SHGB No. 398/Padang Bulan Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Pekanbaru, Riau 19. SHGB No. 426 /Padang Bulan Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Pekanbaru, Riau 20. SHGB No. 3121/Teluk Tering Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kep. Riau 21. SHGB No. 3122/Teluk Tering Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kep. Riau 22. SHGB No. 22/Sungai Putri Kel Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Jambi 23. SHGB No. 23/Sungai Putri Kel Sungai Putri, Kec. Telanai Pura, Jambi 24. SHGB No. 923/Pakulonan Kel. Pakulonan, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, Banten 25. SHGB No. 913/Pakulonan Kel. Pakulonan, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, Banten 26. SHGB No. 01706/Pondok Jaya Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 27. SHGB No. 01707/Pondok Jaya Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 28. SHGB No. 463/Sukaresmi Desa Sukaresmi, Kec. Lemahabang, Bekasi, Jawa Barat 29. SHGB No. 4206/Kayu Ringin Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat 30. SHGB No. 6175/Kayuringin Jaya Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat

128

Tanggal Berakhirnya Hak 20 Februari 2031

Luas (m 2 ) 143

31 Agustus 2026

156

28 November 2023

126

15 Januari 2020

116

15 Januari 2020

78

13 Maret 2018 13 Maret 2018 24 Januari 2031 7 Juni 2045

136 152 78 200

7 Juni 2045

397

22 Maret 2045

120

22 Maret 2045

120

18 April 2014 (1)

80

12 Agustus 2035

65

5 Juni 2036

65

13 Oktober 2035

65

2 Desember 2023

78

14 Januari 2024

78

16 Juni 2028

78

23 Januari 2032

85

23 Januari 2032

111

7 September 2039

113

7 September 2039

113

12 Juni 2035

85

12 Juni 2035

85

18 Januari 2035

87

18 Januari 2035

89

24 September 2025

68

8 Mei 2032

190

3 Agustus 2030

667

No. Dokumen Kepemilikan 31. SHGB No. 42/Karangmekar 32. SHGB No. 150/Kemandungan 33. SHGB No. 50/Giriwono 34. SHGB No. 115/Wirogunan 35. SHGB No. 673/Darmo 36. SHGB No. 450/Darmo 37. SHGB No. 7/Tanjungsari 38. SHGB No. 250/Pocanan 39. SHGB No. 0025/Korumba 40. SHGB No. 00324/Bende 41. SHGB No. 00325/Bende

Lokasi Kel. Karangmekar, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah Kel. Giriwono, Kec. Wonogiri, Wonogiri, Jawa Tengah Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur Desa Tanjungsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Jawa Timur Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara Kel. Bende, Kec. Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara

Tanggal Berakhirnya Hak 20 Maret 2042

Luas (m 2 ) 385

2 April 2021

286

16 Juni 2025

532

21 Maret 2019

1.315

27 April 2024

402

9 April 2033

402

6 November 2033

228

24 September 2025

725

12 Agustus 2035

125

4 April 2043

150

4 April 2043

306

Catatan: (1) Sertipikat tanah sedang dalam masa perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan No. 518/S-KEL/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2016, nilai buku dari tanah dan bangunan Perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp59,8 miliar dan Rp61,1 miliar. 8.14 .

Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki polis-polis asuransi dari PT Asuransi Wahana Tata, yang meliputi polis asuransi office/clinic property all-risk untuk bangunan, kantor, persediaan, peralatan laboratorium, persediaan reagen dan peralatan dalam bangunan; polis asuransi office/building earthquake dan polis asuransi public liability; dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia untuk polis asuransi electronic equipment dan polis asuransi standard motor vehicle, seluruhnya dengan periode pertanggungan dari 30 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2017. Berikut adalah uraian mengenai polis-polis asuransi yang bersifat material tersebut: No. Jenis Polis 1. Office/Clinic Property All Risks Policy 2. Office/Clinic Earthquake Policy

Nilai Pertanggungan Rp10.611.960.000 -

3. Office/Clinic Property All Risks Policy

Rp12.883.960.000 - -

4. Office/Clinic Earthquake Policy 5. Office/Clinic Earthquake Policy 6. Office/Clinic Industrial All Risks Policy 7. Office/Clinic Property All Risks Policy 8. Office/Clinic Earthquake Policy

Rp12.883.960.000

Rp10.611.960.000 - -

Rp75.000.000.000 -

Obyek Pertanggungan Jl. Kedoya Agave Perkantoran Tomang Tol Raya, Blok A-11/22, Jakarta (Outlet Kedoya) Ruko Sentra Niaga I No. 20, Alam Sutera, Tangerang (Outlet Tangerang) Ruko Sentra Niaga I No. 21, Alam Sutera, Tangerang (Outlet Tangerang) Jl. Cempaka No. 80 B - C, Pekanbaru (Outlet Pekanbaru) Jl. Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah No. 31C, Jakarta (Outlet Arteri)

Jl. Diponegoro No. 149-151, Surabaya (Outlet Surabaya)

Rp75.000.000.000 Rp20.345.315.000 -

Jl. S. Parman No. 17/223 G, Medan (Outlet S. Parman)

Rp20.345.315.000

129

No. Jenis Polis 9. Office/Clinic Earthquake Policy 10. Office/Clinic Earthquake Policy 11. Office/Clinic Property All Risks Policy 12. Office/Clinic Earthquake Policy 13. Office/Clinic Property All Risks Policy 14. Office/Clinic Earthquake Policy 15. Office/Clinic Earthquake Policy 16. Office/Clinic Property All Risks Policy 17. Office/Clinic Property All Risks Policy 18. Office/Clinic Earthquake Policy 19. Office/Clinic Property All Risks Policy 20. Office/Clinic Earthquake Policy 21. Office/Clinic Property All Risks Policy 22. Office/Clinic Earthquake Policy 23. Office/Clinic Property All Risks Policy 24. Office/Clinic Earthquake Policy

Nilai Pertanggungan Rp4.794.660.000 -

Obyek Pertanggungan Jl. Pasar Minggu No. 98E, Jakarta Selatan (Outlet Pasar Minggu)

Rp4.794.660.000 Rp25.714.407.800 - - Rp25.714.407.800 - - - - Rp41.220.195.000 - - Rp41.220.195.000 - - Rp122.285.000.000 -

Jl. A. Yani No. 58 Wonogiri (Outlet Wonogiri) Jl. Bogowonto No. 27, Surabaya Jl. Bogowonto No. 14, Surabaya Komplek Sentra Niaga, Puri Indah Jl. Puri Lingkar - Dalam Jakarta Barat (Outlet Puri Indah) Jl. Jend Sudirman 38B Bogor (Outlet Bogor) Jl. Wastukencana No 38, Bandung (Kantor Wilayah 4) Jl. Wastukencana No. 38, Bandung (Outlet Wastukencana) Jl. Bintaran Kulon No. 28, Yogyakarta (Outlet Yogyakarta) Jl. Sam Ratulangi No. 72, Manado (Outlet Manado) Prodia Tower, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta Pusat (Outlet Kramat)

Rp122.285.000.000 Rp19.001.023.110,15 - - Rp19.001.023.110,15 - Rp33.835.424.300 -

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 523, Cimahi (Outlet Cimahi) Ruko Arcade 2 Sektor 7 Blok KA/B3 No. 33-35, Tangerang Selatan (Outlet Bintaro) Jl. Basuki Rahmat No. 801, Palembang (Outlet Basuki Rahmat) Jl. Ronggowarsito 143, Solo, Surakarta (Outlet Solo)

Rp33.835.424.300 Rp15.883.275.000 - -

Ruko Sentra Cikarang Blok C18, Jl. Cikarang - Cibarusah Kav 125, Bekasi Jl. Diponegoro 192, Denpasar (Outlet Denpasar)

Rp15.883.275.000 Rp31.511.592.105,83 - Rp31.511.592.105,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jl. S. Parman No. 946A, Purwokerto, Banyumas (Outlet Purwokerto) Jl. Kapten Sudibyo 136, Tegal (Outlet Tegal) Jl. Mangkubumi No. 50, Yogyakarta (Outlet Mangkubumi) Jl. Ronggowarsito 141, Solo, Surakarta (Kantor Wilayah 5) Jl. Achmad Yani 36A, Magelang (Outlet Magelang) Jl. MT Haryono 882, Semarang (Outlet Semarang) Jl. Pandanaran No. 252A Boyolali (Boyolali) Jl. Pemuda No. 41B, Cepu, Blora (Outlet Cepu) Jl. S. Parman No. 33, Cilacap (Outlet Cilacap) Jl. Ahmad Yani No. 22B, Purworejo (Outlet Purworejo) Jl. MH Thamrin No. 14, Jepara Jl. Pramuka No. 44, Klaten (Outlet Klaten) Jl. Wachid Hasyim No. 75, Kudus (Outlet Kudus) Jl. Sulawesi No. 9, Madiun (Outlet Madiun) Jl. Basuki Rahmat No. 14, Pacitan (Outlet Pacitan) Jl. Brigjend Sudiarto No. 18A, Salatiga (Outlet Salatiga) Jl. Kolonel Sugiyono No. 8, Widoro, Sragen (Outlet Sragen) Jl. Garuda No. 22, Ungaran, Kabupaten Semarang Jl. Jend. Sudirman No. 121, Semarang Barat (Outlet Semarang Barat) Jl. Setiabudi 119D/Ruko Setiabudi Semarang (Outlet Semarang Setiabudi) Jl. Bintara Kulon No. 28 Yogyakarta (Outlet Yogyakarta) Jl. Letjend. Suprapto No. 17B, Purbalingga (Outlet Purbalingga)

130

No. Jenis Polis 25. Office/Clinic Property All Risks Policy 26. Office/Clinic Earthquake Policy

27. Office/Clinic Earthquake Policy 28. Office/Clinic Property All Risks Policy

Nilai Pertanggungan Rp39.595.764.508,96 - Rp39.595.764.508,96 - - - - - - - - - - - - - Rp71.651.843.574 - - Rp71.651.843.574 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek Pertanggungan Jl. Boulevard Ruko Ruby I No. 7-8, Makassar (Kantor Wilayah 8 & Outlet Panakkukang) Jl. Saddang No. 38 - 40 (Outlet Makassar) Jl. A. Djemma No. 107A, Palopo (Outlet Palopo) Jl. A. Petarani No. 18, Sengkang Jl. Wahab Azasi No. 43, Mamuju (Outlet Mamuju) Jl. A. Mappatola No. 7, Parepare (Outlet Pare-pare) Jl. S. Parman No. 16, Palu (Outlet Palu) Jl. Nani Wartabone, Gorontalo (Outlet Gorontalo) Jl. Syeh Yusuf Ruko Mandiri No. 17, Kendari Jl. Mononutu No. 21, Ternate (Outlet Ternate) Jl. D.I. Panjaitan No. 13, Kotamobagu (Outlet Kotamobagu) Jl. Anthony Reebok No. 1, Ambon (Outlet Ambon) Jl. Sam Ratulangi No. 72 Manado (Outlet Manado) Jl. Sao-Sao No. 207 D - E, Kendari (Outlet Kendari) Jl. Merbabu No. 10, Malang Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 1F, Surabaya (Outlet RDPS) Jl. Jemursari No. 39, Surabaya (Outlet Jemursari) Jl. Diponegoro No. 107, Surabaya Jl. Kartini 18, Kediri (Outlet Kediri) Jl. Pahlawan No. 12A, Sidoarjo (Outlet Sidoarjo) Jl. Ngurah Rai 67 Blok D Singaraja, Kabupaten Buleleng (Outlet Singaraja) Jl. Pejanggik No. 107 A - C, Mataram (Outlet Mataram) Jl. Tompello 23G, Kupang Jl. Kertajaya Indah Timur No. 14C-06 (blok MG-14C-06) Surabaya (Outlet Mega Galaxi) PPS Maumere : Jl. El Tari No. 18, Maumere (Outlet Maumere) Jl. Ngurah Rai No. 43, Kediri, Tabanan, Bali (Outlet Tabanan) PPS BIMC : Jl. Gatot Subroto I/24A, Denpasar PPS Batu : Jl. Panglima Sudirman No. 36 Batu PPS Lawang : Jl. Dr. Wahidin No. 49, Lawang PPS Kepanjen : Jl. Achmad Yani No. 09, Kepanjeng PPS Blitar : Jl. Mawar No. 84, Blitar (Outlet Blitar) Prodia Kupang : Jl. Cak Doko - Kec. Oebobo, Kupang (Outlet Kupang) Prodia Denpasar PPS Ubud, Desa Campuan, Ubud PPS Gatsu : Apotek Nita Anandi, Jl. Gatot Subroto Timur 239 XX, Denpasar, Bali PPS Kuta : Jl. Raya Kuta No. 106, Kuta PPS Nusa Dua : Jl. By Pass Ngurah Rai No. 778E (Apt. Nita Anadi) Prodia Kediri PPS Nganjuk : Jl. Dermojoyo No. 15, Payaman, Nganjuk PPS Pare : Jl. Puncak Jaya I No. 3, Pare PPS Tulungagung : Ruko Nurwana Plasa Blok A - 14, Jl. Supriyadi No. 45, Tulungagung (Outlet Tulungagung)

131

No. Jenis Polis 29. Office/Clinic Earthquake Policy 30. Office/Clinic Property All Risks Policy

Nilai Pertanggungan Rp31.511.592.105,83 - - Rp31.511.592.105,83 - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - Rp19.290.280.000 - - Rp19.290.280.000 - - -


- Rp61.006.987.340,19 - - Rp61.006.987.340,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek Pertanggungan Jl. Gunawarman No. 77, Keb. Baru, Jakarta (Outlet Kebayoran) Jl. Pluit Sakti Raya 28 Blok A-6, Jakarta (Outlet Pluit) Jl. Raya Boulevard H-4 No. 15, Kelapa Gading Permai, Jakarta (Outlet Kelapa Gading) Rumah Sakit Bunda : Jl. Teuku Cik Di Tiro 28, Jakarta Jl. Cideng Barat No. 36A, Jakarta (Outlet Cideng) Ruko Bona Indah Blok AII Kav. C7, Jl. Raya Karang Tengah, Jakarta Selatan (Outlet Bona Indah) Jl. Danau Sunter Utara Blok C1 No. 14, Jakarta Utara (Outlet Sunter) Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 25, Jakarta Selatan (Outlet Kampung Melayu) Jl. Alternatif Cibubur No. 8C - D (Outlet Cibubur) Ruko Pesona Khayangan IX Jl. Margonda Raya No. 45, Depok (Outlet Depok) Jl. Raya Ruko Bumi Satria Kencana Blok A/3, Bekasi Jl. Sultan Agung Tirtayasa No. 8, Cilegon (Outlet Cilegon) Jl. R.A. Kartini No. 16, Lampung Jl. Veteran No. 930/C2, Palembang (Outlet Palembang) Ruko Marcella II/10, Raya Sektor 3A, Bintaro Ruko Sentra Niaga (Harapan Indah) Boulevard Hijau Blok C5/412 (Outlet Harapan Indah) Klinik Elisabeth : Komp. Pluit Mas Blok EE14, Jakarta Utara PPS Dr. Teguh : Jl. Cipinang Baru Raya No. 4, Jakarta Timur Ruko Paramount Centre Blok I A/32, Gading Serpong, Tangerang (Outlet Gading Serpong) Lampung, Teluk Betung (Outlet Teluk Betung) Jl. Basuki Rachmat No. 801 Palembang (Outlet Basuki Rahmat) Bumi Serpong Damai (Outlet BSD) Pluit - Pantai Indah Kapuk (Outlet Pantai Indah Kapuk) Sumarecon - Bekasi (Outlet Summarecon Bekasi) Jl. Jend. A. Yani KM 3.5 No. 131 & 133 (Outlet Banjarmasin) Jl. Jend Sudirman - Klandasan Blok D-09, Balikpapan (Kantor Wilayah 7) Jl. Jend Sudirman - Klandasan Blok D-09, Balikpapan (Outlet Balikpapan) Jl. Ahmad Yani No. 6C, Pontianak (Outlet Pontianak) Jl. A. Yani Komp. Cendrawasih Trade A-6, Samarinda (Outlet Samarinda) Jl. Diponegoro No. 20 A - B, Palangkaraya (Outlet Palangkaraya) Jl. Wastukencana No. 38, Bandung (Kantor Wilayah) Jl. Wastukencana No. 38, Bandung (Outlet Bandung) OD Paskal : Jl. Pasirkaliki No. 225, Bandung (Outlet Pasir Kaliki) OD Majalaya : Jl. Babakan No. 60, Majalaya, Bandung (Outlet Majalaya) OD Sumedang : Jl. Geusan Ulun No. 111, Sumedang (Outlet Sumedang) OD Ujungberung : Ruko Bumi Mas Kencana Jl. AH Nasution No. 92B, Cikadut, Ujungberung, Bandung (Outlet Ujung Berung) OD Garut : Jl. Raya Samarang No. 104 (Outlet Garut) Jl. RE Martadinata No. 9, Tasikmalaya (Outlet Tasikmalaya) OD Ciamis : Jl. Jend. Sudirman No. 99, Ciamis (Outlet Ciamis) OD Banjar : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 56, Banjar (Outlet Banjar Patroman) Jl. Moh. Toha No. 126, Bandung (Outlet Kurdi) OD Banjaran : Jl. Pajagalan No. 10, Banjaran, Bandung Jl. Kopo Permai I Blok 55A/6, Bandung (Outlet Kopo) Jl. RA Kartini No. 32, Cirebon (Outlet Cirebon) OD Cideres : Jl. Raya Jombol Dawuan RT 01/05 Kadipaten, Cideres (Outlet Cideres) OD Indramayu : Jl. Raya Pekandangan Bunderan Mangga Indramayu (Outlet Indramayu) Jl. Amir Machmud No. 523 Cimahi (Outlet Cimahi) Jl. Buah Batu No. 160, Bandung (Outlet Buah Batu) OD MTC : Metro Indah Mall Blok B No. 5 Jl. Soekarno - Hata, Bandung (Outlet MTC) Jl. Kertabumi No.67A, Karawang OD Kopetri : Jl. Raya Teluk Jambe No. 3, Karawang Jl. Achmad Yani No. 39, Kuningan (Outlet Kuningan) Jl. Veteran No. 96, Purwakarta (Outlet Purwakarta)

132

No. Jenis Polis 35. Office/Clinic Property All Risks Policy 36. Office/Clinic Earthquake Policy

37. Office/Clinic Property All Risks Policy 38. Office/Clinic Earthquake Policy

Nilai Pertanggungan Rp24.418.500.000 - - Rp24.418.500.000 - - - - - - Rp35.706.000.000 - Rp35.706.000.000 - - - - - - - - - - - - -

39. Office/Clinic Property All Risks Policy 40. Office/Clinic Earthquake Policy 41. Public Liability Insurance

42. Standard Motor Vehicle Insurance Policy 43. Electronic Equipment Insurance

- - - Rp4.050.000.000 - - Rp4.050.000.000

Obyek Pertanggungan Jl. Cempaka No. 80A, Riau (Outlet Pekanbaru) Jl. Pattimura 3A, Padang (Outlet Padang) Jl. Urip Sumoharjo No 2 - 3, Telanai Pura, Jambi (Outlet Jambi) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2G, Bukit Tinggi (Outlet Bukittinggi) Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Akasia No. 20, Tajungpinang (Outlet Tanjungpinang) Jl. Hang Tuah No. 150, Duri (Outlet Duri) Komp. Mahkota Raya E No. 12 A- B No. 5, Batam (Outlet Batam) Jl. Jend. Sudirman No. 8 / 203 L9 / 203 M, Pekanbaru Komp Town Square Jl. S. Parman No. 8C, Medan (Kantor Wilayah 1) Komplek Ruko Milala Blok A No. 8 Setia Budi, Medan (Outlet Setia Budi) Jl. Gatot Subroto No. 129, Medan (Outlet Gatot Subroto) Jl. Asia No. 115B, Medan (Outlet Asia) Jl. Jend. Sudirman No. 25, Binjai (Outlet Binjai) Jl. Merdeka No. 52, Padang Sidempuan (Outlet Padang Sidempuan) Jl. Jend. Sudirman No. 257D, Tebing Tinggi (Outlet Tebing Tinggi) Jl. Imam Bonjol No. 177, Kisaran (Outlet Kisaran) Jl. S. Parman No. 17/223 F - G, Medan (Outlet S. Parman) Jl. Merdeka No. 37, Pematang Siantar (Outlet Pematang Siantar) Jl. SM. Raja No. 74B, Sibolga (Outlet Sibolga) Jl. Teuku Daud Bereuh No. 174 F - H, Banda Aceh (Outlet Banda Aceh) Jl. Merdeka No. 18, Lhokseumawe (Outlet Lhokseumawe) Jl. Veteran No. 214, Kel. Gung Leto, Kabanjahe (Outlet Kaban Jahe) Jl. A. Yani No. 189, Rantau Prapat (Outlet Rantau Prapat) Jl. Sudirman No. 26, Tanjung Balai Jl. Krakatau No. 55E, Medan (Outlet Krakatau) Jl. Cisangkuy No. 2, Bandung Jl. Kramat Raya 148F, Jakarta

US$500.000 111 outlet laboratorium klinik yang berlokasi di 28 propinsi di seluruh Indonesia dan 16 bangunan/gedung lainnya. (untuk setiap rangkaian kejadian dan tidak melebihi limit pertanggungan selama periode pertanggungan) Rp15.177.250.003 493 kendaraan bermotor. Rp400.266.136,29 2 unit rontgen car milik Perseroan

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

133

8.15.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 45 Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut: No. No. Sertifikat 1. IDM000134260

No. Permohonan dan Tanggal Penerimaan R016165/2014 12 Februari 2016

Etiket Merk

Warna Etiket Kuning, hitam, putih

Kelas/ Barang Jasa Masa Berlaku 1 10 tahun sejak 29 Juni 2015

2. IDM000111895

R016166/2014 12 Februari 2016

Kuning, hitam, putih

2

10 tahun sejak 29 Juni 2015

3. IDM000111896

R016150/2014 12 Februari 2016


3


4. IDM000111898

R016153/2014 12 Februari 2016


4


5. IDM000111899

R016159/2014 12 Februari 2016


5


6. IDM000111901

R016154/2014 12 Februari 2016


6


7. IDM000111902

R016155/2014 12 Februari 2016


7


8. IDM000111903

R016156/2014 12 Februari 2016


8


9. IDM000111904

R016160/2014 12 Februari 2016


9


10. IDM000310089

R016455/2014 16 Maret 2016


10


11. IDM000111908

R016161/2014 12 Februari 2016


11


12. IDM000111909

R016162/2014 12 Februari 2016


12


13. IDM000111910

R016163/2014 12 Februari 2016


13


14. IDM000111912

R016164/2014 12 Februari 2016


14


15. IDM000111913

R016158/2014 12 Februari 2016


15


16. IDM000111914

R016148/2014 12 Februari 2016


16


17. IDM000111915

R016430/2014 16 Maret 2016


17


18. IDM000111916

R016431/2014 16 Maret 2016


18


19. IDM000111917

R016432/2014 16 Maret 2016


19


20. IDM000111918

R016433/2014 16 Maret 2016


20


21. IDM000111875

R016434/2014 16 Maret 2016


21


22. IDM000111889

R016435/2014 16 Maret 2016


22


23. IDM000111876

R016436/2014 16 Maret 2016


23


24. IDM000111877

R016437/2014 16 Maret 2016


24


25. IDM000111878

R016438/2014 16 Maret 2016


25


26. IDM000111879

R016439/2014 16 Maret 2016


26


134

No. No. Sertifikat 27. IDM000111880

No. Permohonan dan Tanggal Penerimaan R016440/2014 16 Maret 2016

Etiket Merk

Warna Etiket Kuning, hitam, putih

Kelas/ Barang Jasa Masa Berlaku 27 10 tahun sejak 29 Juni 2015

28. IDM000111881

R016441/2014 16 Maret 2016


28


29. IDM000111883

R016442/2014 16 Maret 2016


29


30. IDM000111884

R016443/2014 16 Maret 2016


30


31. IDM000111885

R016444/2014 18 Maret 2016


31


32. IDM000229546

R016456/2014 16 Maret 2016


32


33. IDM000111886

R016446/2014 18 Maret 2016


33


34. IDM000111887

R016447/2014 18 Maret 2016


34


35. IDM000111888

R016449/2014 18 Maret 2016


35


36. IDM000111890

R016451/2014 18 Maret 2016


36


37. IDM000111891

R016457/2014 18 Maret 2016


37


38. IDM000111892

R016445/2014 16 Maret 2016


38


39. IDM000111893

R016458/2014 16 Maret 2016


39


40. IDM000111894

R016459/2014 16 Maret 2016


40


41. IDM000111864

R016460/2014 16 Maret 2016


41


42. IDM000111866

R016461/2014 16 Maret 2016


42


43. IDM000111868

R016452/2014 16 Maret 2016


43


44. IDM000111869

R016453/2014 16 Maret 2016


44


45. IDM000111870

R016454/2014 16 Maret 2016


45


8.16.

Perkara yang Dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

135

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 9.1.

Umum

Perseroan merupakan pelopor industri dan jejaring laboratorium klinik swasta independen terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 35% berdasarkan pendapatan pada tahun 2015 serta memiliki jumlah laboratorium klinik terbanyak di Indonesia, berdasarkan Frost & Sullivan (sumber: Independent Market Research on the Clinical Laboratory Market in Indonesia, Frost & Sullivan, 2016). Kegiatan usaha laboratorium klinik telah dimulai sejak tahun 1973 oleh para pendiri Perseroan dengan membuka laboratorium klinik pertamanya di Solo. Kegiatan usaha tersebut terus berkembang menjadi jejaring laboratorium berskala nasional dengan 251 outlet, termasuk 128 laboratorium klinik. Lab PRN milik Perseroan merupakan laboratorium satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari CAP, yang Perseroan percayai merupakan akreditasi internasional paling tinggi untuk laboratorium klinik. Perseroan menawarkan sekitar 500 jenis pemeriksaan dan layanan laboratorium klinik kepada pelanggan dan penyedia jasa kesehatan untuk digunakan dalam pencegahan, diagnosa, pemantauan dan pengobatan penyakit serta kondisi kesehatan lainnya. Selain itu, Perseroan memiliki akses terhadap sekitar 3.000 pemeriksaan tambahan melalui kerjasama dengan NUH Laboratories dan Quest. Sebagai pemimpin dalam riset laboratorium klinik, Perseroan telah meneliti dan memperkenalkan banyak jenis pemeriksaan klinik di Indonesia. Segmen pelanggan yang dilayani oleh Perseroan mencakup antara lain pelanggan individu, pelanggan dengan referensi dokter, referensi dari rumah sakit dan klinik serta klien korporasi. Pada tahun 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, Perseroan telah menerima dan memproses masing-masing sebesar 14,0 juta dan 7,0 juta tes, serta menerima kunjungan pasien masing-masing sebesar 2,4 juta orang dan 1,2 juta orang. Industri pemeriksaan laboratorium klinik merupakan bagian yang penting dan bertumbuh dari industri layanan kesehatan di Indonesia. Layanan pemeriksaan laboratorium klinik dapat memberikan kepada pelanggan dan penyedia layanan kesehatan informasi penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan medik sehingga semakin banyak dokter, rumah sakit dan individu di Indonesia yang menggunakann layanan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan medik. Menurut Frost & Sullivan, ukuran pasar pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 12,9% dari US$1.437 juta di tahun 2015 menjadi US$1.830 juta pada tahun 2017, dimana pasar pemeriksaan oleh laboratorium klinik swasta independen adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 16,3% antara tahun 2015 dan tahun 2017. Perseroan yakin bahwa meningkatnya penggunaan pemeriksaan laboratorium klinik oleh penyedia layanan kesehatan di Indonesia, disertai dengan meningkatnya angka kejadian penyakit kronik dan penyakit terkait gaya hidup, serta semakin banyaknya individu yang berfokus pada pencegahan penyakit dan kesehatan, menciptakan peluang pertumbuhan bagi Perseroan dalam jangka pendek. Selain itu, pengobatan personal (personalized medicine) atau perawatan medik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pelanggan dapat menciptakan peluang jangka panjang terhadap pengujian laboratorium klinik lanjutan. Perseroan menggunakan teknologi terbaru untuk menyediakan beragam layanan pengujian laboratorium klinik berkualitas tinggi dan akurat kepada pelanggan Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menawarkan menu pemeriksaan rutin dan estorik paling beragam di Indonesia. Lab PRN milik Perseroan merupakan poros (hub) dari jejaring layanan Perseroan. Perseroan juga telah menerima berbagai akreditasi dan pengakuan internasional. Selama lima tahun terakhir, Perseroan telah memperkenalkan 37 uji laboratorium klinik yang inovatif di Indonesia, yang telah ditawarkan di seluruh jejaring layanan Perseroan dan dari waktu ke waktu telah menjadi pemeriksaan rutin, disamping sejumlah pengujian baru untuk tujuan penelitian. Perseroan terus memperkenalkan pemeriksaan-pemeriksaan baru dan berupaya membawa pengujian laboratorium klinik generasi baru ke dalam negeri. Sebagai contoh, Perseroan merupakan laboratorium klinik pertama di Indonesia yang memperkenalkan “panel TORCH” untuk mendeteksi infeksi toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex pada wanita hamil; serta pemeriksaan Protein C-reaktif sensitivitas tinggi untuk mendeteksi terjadinya penyakit jantung.

136

Perseroan telah menerima 56% suara dari konsumen yang disampel di Indonesia dalam Top Brand Survey pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group, dan telah menjadi laboratorium yang menerima penghargaan “Top-Brand” dalam tujuh tahun berturut-turut (dari tahun 2009 sampai dengan 2015). Perseroan berkeyakinan bahwa merek Prodia yang dikenal karena kualitas layanan uji laboratorium klinik dan ketersediaan jenis pemeriksaan yang beragam membuat individu-individu dan para penyedia layanan kesehatan memilih Perseroan untuk kebutuhan pengujian mereka. Di Indonesia, pelanggan sebagai pengguna umumnya lebih menentukan pemilihan laboratorium klinik yang akan digunakan daripada diarahkan oleh dokter atau penyedia asuransi, dan baik pelanggan maupun penyedia layanan kesehatan mencari laboratorium klinik berkualitas, dikarenakan kualitas dan keandalan laboratorium klinik di Indonesia sangat beragam. Perseroan berkeyakinan bahwa uji laboratorium klinik berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh Perseroan adalah yang terlengkap di Indonesia. Perseroan menawarkan pengujian rutin mulai dari pemeriksaan kolesterol dan fungsi ginjal hingga hati, dan pemeriksaan esoterik seperti pemeriksaan hormon dan diagnostik molekuler untuk penyakit-penyakit menular dan kanker. Perseroan telah membangun jejaring nasional berpola “hub-and-spoke” dimana Lab PRN di Jakarta sebagai pusatnya. Per 30 Juni 2016, jejaring Perseroan mencakup 128 laboratorium klinik (termasuk Lab PRN), satu Klinik PHC mandiri, dan satu klinik khusus, serta 114 outlet POC yang dioperasikan di klinik dokter dan tujuh laboratorium yang dioperasikan di rumah sakit. Perseroan memiliki seluruh laboratorium klinik, Klinik PHC dan klinik khusus secara penuh. Seluruh laboratorium klinik dan outlet lain dioperasikan oleh Perseroan, dimana hal ini memungkinkan Perseroan menjaga standarstandar kualitas yang lebih baik dan memastikan konsistensinya. Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis “hub-and-spoke”, dimana spesimen-spesimen dikumpulkan dari banyak lokasi untuk kemudian dikirimkan ke laboratorium klinik setempat atau Lab PRN untuk pengujian laboratorium klinik yang terpusat, menawarkan kualitas dan keandalan yang lebih baik, serta menciptakan skala ekonomi dan platform sebagai pijakan untuk mencapai skala operasi yang dapat dikembangkan untuk pertumbuhan usaha yang berkesinambungan. Per 30 Juni 2016, karyawan Perseroan berjumlah 3.648 orang yang terdiri dari anggota staf bergelar PhD atau Magister di bidang ilmu biomedik sebanyak 31 orang, dokter umum sebanyak 234 orang, ahli teknologi medik sebanyak 781 orang dan flebotomist lebih dari 400 orang. Tim manajemen Perseroan memiliki rekam jejak yang ekstensif di industri pelayanan kesehatan, dan di bawah kepemimpinan mereka, Perseroan telah bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kunjungan pasien dalam jejaring Perseroan telah meningkat pada CAGR 3,4% dari 2,1 juta pada tahun 2011 menjadi 2,4 juta pada tahun 2015. Dalam periode yang sama, pendapatan Perseroan meningkat pada CAGR 12,5% dari Rp747,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015 dan EBITDA meningkat pada CAGR 11,9% dari Rp111,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp175,2 miliar pada tahun 2015. 9.2.

Keunggulan Bersaing

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut: Sebagai pemimpin pasar dan pelopor di industri laboratorium klinik independen di Indonesia, Perseroan berada pada garis terdepan untuk mengambil peluang dari pertumbuhan pasar yang signifikan Perseroan adalah pemimpin pasar dan pelopor di industri laboratorium klinik independen di Indonesia. Berdasarkan Frost & Sullivan, pada tahun 2015, Perseroan merupakan perusahaan terbesar dalam hal pendapatan dengan pangsa pasar sebesar 35% di pasar pemeriksaan oleh laboratorium independen swasta di Indonesia dan jejaring laboratorium klinik nasional Perseroan lebih besar dibandingkan dengan jumlah lima pesaing terdekat Perseroan jika digabung, dengan 128 laboratorium klinik (sumber: Independent Market Research on the Clinical Laboratory Market in Indonesia, Frost & Sullivan, 2016). Sebagai laboratorium klinik independen terkemuka, Perseroan berada pada posisi yang unik untuk mengambil kesempatan dari potensi pertumbuhan pasar laboratorium klinik di Indonesia, dengan memanfaatkan jejaring outlet yang tersebar luas di berbagai wilayah geografis dan platform yang telah terbentuk.

137

Frost & Sullivan menilai pasar pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia pada tahun 2015 mencapai US$1,4 miliar dan nilai tersebut diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 12,9% menjadi US$1,8 miliar pada tahun 2017. Dalam pasar secara keseluruhan, Frost & Sullivan memperkirakan bahwa segmen laboratorium independen swasta, dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha, diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 16,3% antara tahun 2015 dan 2017, yang menjadikan segmen ini salah satu pasar layanan kesehatan dengan pertumbuhan tercepat di industri layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dengan cepat. Laju pertumbuhan ini akan didorong oleh jumlah populasi yang besar sebanyak 255 juta, kelas menengah yang bertumbuh dengan cepat, pertumbuhan PDB yang kuat dan inisiatif untuk memperluas jangkauan akses layanan kesehatan. Lebih lanjut, secara historis, kontribusi pengeluaran kesehatan di Indonesia terhadap PDB lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, pengeluaran kesehatan di Indonesia dalam persentase terhadap PDB hanya 3%, yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan di masa mendatang. Seiring dengan berkembangnya industri pelayanan kesehatan di Indonesia, Frost & Sullivan berkeyakinan bahwa permintaan untuk layanannya akan terus meningkat mengingat peran penting pemeriksaan laboratorium klinik dalam infrastruktur pelayanan kesehatan. Pemeriksaan laboratorium klinik bertambah penting didorong oleh meningkatnya fokus dokter pada evidence-based treatment serta kasus penyakit kronik yang sering muncul sejalan dengan kenaikan tingkat kesejahteraan, seperti penyakit jantung dan diabetes. Pada saat pendiri Perseroan memulai kegiatan usaha laboratorium klinik pada tahun 1973, laboratorium klinik Prodia merupakan salah satu laboratorium klinik independen paling pertama di Indonesia, dan pendiri Perseroan memiliki visi untuk membuat layanan laboratorium klinik dengan kualitas terbaik yang tersedia secara luas di dalam negeri. Sejak saat itu, Perseroan terus menjadi pelopor dalam industri laboratorium klinik dengan senantiasa melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan layanannya. Perseroan juga telah menjadi pemimpin di industri laboratorium klinik dalam hal mendidik komunitas kedokteran dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mengenai pemeriksaan laboratorium klinik. Secara khusus, dalam lima tahun terakhir, Perseroan telah memperkenalkan 37 pemeriksaan laboratorium klinik yang inovatif di Indonesia. Perseroan juga merupakan badan usaha pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi quality assurance yang diakui secara internasional, seperti akreditasi dari CAP dan NGSP. Perseroan memiliki jejaring laboratorium klinik nasional terbesar dan menggunakan model bisnis “hub-and-spoke” yang berporos pada laboratorium pusat rujukan nasional terbesar di Indonesia dengan skala operasi yang dapat dikembangkan Jejaring laboratorium Perseroan adalah jejaring terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah outlet dan dikelola dengan model bisnis “hub-and-spoke” yang berporos pada Lab PRN Prodia di Jakarta. Per 30 Juni 2016, jejaring Perseroan terdiri dari 128 laboratorium klinik lainnya (termasuk Lab PRN), serta satu Klinik PHC mandiri dan satu klinik khusus, 114 outlet POC yang dioperasikan di kantor dokter, serta tujuh laboratorium yang dioperasikan Perseroan di rumah sakit. Perseroan memiliki seluruh laboratorium klinik, Klinik PHC dan klinik khusus secara penuh. Seluruh laboratorium klinik dan outlet lainnya dioperasikan oleh Perseroan. Dengan total sebanyak 251 outlet, Perseroan beroperasi di 104 kota yang tersebar di 30 dari 34 propinsi di Indonesia per 30 Juni 2016. Posisi Perseroan sebagai pemimpin pasar didukung oleh Lab PRN, yang merupakan laboratorium klinik satu-satunya di Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi CAP, yang diakui sebagai otoritas global terkemuka untuk quality assurance laboratorium. Lab PRN Perseroan adalah poros dari jejaring laboratorium Perseroan dan dilengkapi dengan peralatan paling canggih dan teknologi terbaru. Perseroan berkeyakinan bahwa Lab PRN Perseroan adalah tulang punggung industri laboratorium klinik di Indonesia karena Perseroan juga memberikan layanan sebagai laboratorium referensi untuk banyak laboratorium lain di Indonesia, termasuk laboratorium rumah sakit. Model bisnis “hub-and-spoke” memungkinkan Perseroan untuk memastikan konsistensi standar kualitas, dan “spoke” memfasilitasi lebih jauh di wilayah-wilayah dan memperkuat merek Perseroan dan meningkatkan volume test yang lebih tinggi. Perseroan memiliki, mengoperasikan dan mengelola seluruh laboratorium klinik, serta mengoperasikan dan mengelola seluruh POC Collection Center, dimana pengaturan ini memungkinkan Perseroan untuk memantau dan menjaga standar kualitas yang tinggi, khususnya jika dibandingkan dengan laboratorium klinik lain yang beroperasi dengan model waralaba

138

(franchise). Perseroan melakukan 57, 99, 74, 83 dan 79 uji profisiensi/skema quality assurance eksternal masing-masing pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 di bawah program quality assurance layanan eksternal dari sejumlah institusi dan organisasi, termasuk antara lain CAP, NGSP, dan Biorad. Perseroan memiliki platform teknologi informasi tersentralisasi yang sepenuhnya mengintegrasikan jejaring outlet Perseroan dengan sistem logistik nasional dan sistem pembayaran, dimana platform ini memungkinkan Perseroan melakukan pengumpulan spesimen, memantau pengiriman spesimen, melaporkan hasil pemeriksaan, dan memproses pembayaran secara efisien. Pasien Perseroan, dokter dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya memiliki akses online yang mudah ke hasil pemeriksaan secara real time yang dapat dilakukan dari manapun melalui situs Perseroan maupun aplikasi ponsel. Sistem ini juga memungkinkan pengumpulan informasi demografis dan rekam medis pasien dari seluruh jejaring Perseroan agar dapat melayani pelanggan Perseroan dengan lebih baik. Perseroan berkeyakinan bahwa jejaring laboratoriumnya saat ini dan hubungan dengan komunitas kedokteran serta kemampuan terdepan untuk melakukan pemeriksaan yang telah dikembangkan oleh Perseroan selama lebih dari 43 tahun akan sulit ditiru. Prodia adalah merek laboratorium klinik paling terkemuka di Indonesia dan pengakuan ini didukung oleh fokus terhadap kualitas yang konsisten. Selain sebagai perusahaan laboratorium klinik independen terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan ukuran jejaring, berdasarkan Frost & Sullivan, merek Prodia diakui oleh para pelanggan sebagai merek laboratorium klinik terbaik di Indonesia. Perseroan menerima 56% suara dari konsumen yang disampel di Indonesia pada Survey Top Brand di tahun 2015 oleh Frontier Consulting Group, dan telah memperoleh penghargaan “Top Brand” untuk laboratorium selama tujuh tahun berturut-turut (20092015). Merek Prodia juga telah menerima pengakuan penting dari industri. Pada tahun 2015, Perseroan menerima 12 penghargaan bergengsi dari industri sebagai bukti pengakuan dari para pelaku pasar, termasuk dokter dan konsumen perorangan, dan banyak di antara penghargaan tersebut telah diterima Perseroan berturut-turut dalam beberapa tahun. Perseroan memiliki strategi pemasaran yang didedikasikan untuk membangun dan meningkatkan nilai merek Prodia pada setiap segmen pelanggan, yang dipimpin oleh tim beranggotakan lebih dari 400 tenaga pemasaran dan petugas Laboratory Information Service (“LIS”), yang menjalankan berbagai kegiatan pemasaran untuk menjangkau masyarakat, dokter dan perusahaan secara luas. Upaya-upaya ini didukung oleh hubungan kerjasama jangka panjang dan kepercayaan yang telah dibina dengan komunitas kedokteran di Indonesia sejak Perseroan memulai kegiatan usahanya, ketika pemeriksaan laboratorium klinik belum diadopsi secara luas. Perseroan melibatkan diri dengan komunitas kedokteran, tidak hanya melalui iklan dan kegiatan pemasaran tradisional, tetapi melalui kegiatan pemasaran ilmiah, dengan memberikan dukungan kepada klinisi dan penelitian mereka di bidang laboratorium klinik untuk pengobatan, mengadakan seminar dan kegiatan pemasaran lain untuk membagi pengetahuan dengan dokter, rumah sakit, perusahaan-perusahaan dan masyarakat luas seputar masalah-masalah kesehatan dan manfaat pemeriksaan klinik, serta mengedukasi dan berkolaborasi dengan para dokter dalam pengembangan pemeriksaan beserta implementasinya. Kekuatan merek Prodia terletak pada fokusnya terhadap kualitas, dimana hal ini, dalam pandangan Perseroan, sangat penting mengingat pasien dan penyedia pelayanan kesehatan umumnya memprioritaskan kualitas ketika memilih penyedia layanan laboratorium klinik, disamping ukuran dan kekuatan jejaring Perseroan. Perseroan telah menerima akreditasi laboratorium tertinggi yang tersedia bagi laboratorium klinik, termasuk menjadi laboratorium satu-satunya di Indonesia yang telah menerima akreditasi CAP (tahun 2012), sertifikasi NGSP dan akreditasi OHSAS, serta menerima sejumlah ISO dan akreditasi lain. Perseroan berkeyakinan bahwa sertifikasi dan akreditasi ini telah membantu Perseroan menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Pendekatan yang diambil Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memungkinkan Perseroan untuk menjaga kualitas layanannya di seluruh jejaring laboratorium klinik bermerek Prodia, dikarenakan, antara lain, Perseroan tidak berekspansi melalui model waralaba (dimana hal ini akan menimbulkan risiko kehilangan fungsi-fungsi kunci bagi Perseroan) dan Perseroan selalu berupaya memastikan kegiatan operasional yang konsisten melalui, sebagai contoh, laboratorium kalibrasi. Perseroan berkeyakinan bahwa pelayanan terhadap pelanggan Perseroan adalah salah satu faktor pembeda dimana Perseroan memberikan layanan berkualitas tinggi yang konsisten

139

kepada pelanggan di seluruh jaringan bermerek Prodia. Perseroan dapat mencapai tingkatan layanan saat ini melalui pelatihan karyawan dan protokol yang ketat yang disusun agar dapat menyediakan pengalaman berkualitas bagi pelanggan, dari registrasi dan konsultasi dokter hingga penarikan spesimen dan penyampaian hasil pemeriksaan. Hal ini termasuk proses pelayanan pelanggan yang efisien, lingkungan yang nyaman dan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customeroriented services). Perseroan juga menawarkan layanan pengambilan spesimen di rumah untuk dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang tidak dapat datang ke laboratorium Perseroan. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan pemesanan untuk pemeriksaan dan pembayaran secara online, yang menjadikan kunjungan pelanggan lebih nyaman, serta penerimaan hasil diagnostik secara online dengan visualisasi yang lebih baik. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor-faktor ini memberikan kontribusi terhadap citra merek Prodia yang kuat dan membantu dalam membangun loyalitas pelanggan. Ukuran jejaring Perseroan juga memberikan keuntungan dalam membangun merek Prodia dikarenakan hal ini memungkinkan Perseroan untuk berinteraksi dengan pelanggan dalam jumlah besar, dokter dan profesional medis lainnya di seluruh Indonesia, dan memperluas cakupan merek Prodia. Perseroan fokus menyediakan layanan yang komprehensif untuk berbagai segmen pelanggan dengan dukungan dari hubungan yang kuat dengan para praktisi dan institusi pelayanan kesehatan di seluruh mata ilmu terkait. Perseroan berkeyakinan bahwa rangkaian pemeriksaan yang ditawarkan oleh Perseroan adalah paling lengkap di Indonesia, dengan menu pemeriksaan lebih dari 500 pemeriksaan. Pelanggan dapat datang kepada Perseroan untuk semua kebutuhan pemeriksaan laboratorium klinik dikarenakan Perseroan menyediakan pemeriksaan rutin dan esoterik, dan juga memiliki akses terhadap 3.000 pemeriksaan tambahan, yang merupakan tambahan atas menu pemeriksaan Perseroan, melalui hubungan Perseroan dengan laboratorium di luar Indonesia, yaitu Quest dan NUH Laboratories. Pelayanan yang komprehensif memungkinkan Perseroan untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan, termasuk pelanggan individu atau pelanggan dengan referensi dokter, perusahaan yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya, atau rumah sakit dan laboratorium lain yang merujuk pemeriksaan kepada Perseroan. Perseroan juga saat ini mengembangkan layanannya untuk mencakup layanan kesehatan preventif melalui Klinik PHC yang menyediakan layanan wellness, seperti konsultasi dengan ahli gizi dan dokter spesialis kedokteran olahraga. Pemeriksaan dan layanan Perseroan dilengkapi lebih jauh dengan klinik khusus, yaitu Prodia Children’s Health Center dan Prodia Women’s Health Center, yang berfokus pada kebutuhan pemeriksaan khusus untuk anak-anak dan wanita. Perseroan terus berupaya memperkenalkan pemeriksaan baru dengan teknologi canggih dan telah mempelopori berbagai pemeriksaan baru di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa pemeriksaan baru tersebut dan pemeriksaan esoterik akan terus mendatangkan pasien baru, yang juga melakukan pemeriksaan dan menggunakan jasa layanan lain. Sebagai contoh, Perseroan merupakan laboratorium klinik pertama di Indonesia yang memperkenalkan “panel TORCH” untuk mendeteksi infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex bagi ibu hamil dan cystatin C untuk pemeriksaan fungsi ginjal. Selama lebih dari 43 tahun, Perseroan telah membina hubungan dan kemitraan jangka panjang dengan banyak praktisi di bidang pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk 23 fakultas kedokteran serta asosiasi profesi kesehatan dan asosiasi laboratorium kesehatan. Dalam periode tersebut, Perseroan telah secara konsisten memberikan layanan berkualitas tinggi, penyelesaian pemeriksaan dalam waktu yang cepat dan menu pemeriksaan yang komprehensif kepada dokter dan professional kesehatan lain, sehingga Perseroan saat ini dikenal sebagai laboratorium klinik dengan reputasi tak tertandingi. Hubungan ini telah menghasilkan sumber rujukan yang berkelanjutan dan terobosan ilmiah. Pada tahun 2016, Perseroan telah menerima rujukan dari lebih 60.000 dokter. Perseroan juga telah bekerja sama dengan komunitas kedokteran dan ilmiah untuk mengembangkan kolaborasi ilmiah dalam rangka memperkenalkan pemeriksaan diagnostik baru dan merekrut tenaga medis profesional. Sebagai contoh, Perseroan telah berinvestasi untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan anggota komunitas kedokteran di seluruh Indonesia. Kolaborasi riset Perseroan telah

140

berhasil memperkenalkan sejumlah pemeriksaan baru, seperti panel alergi anak-anak, pemeriksaan progesteron 17-OH, dan pemeriksaan lain-lain. Hubungan ini lebih lanjut dikembangkan melalui upayaupaya dari 400 tenaga kerja pemasaran dan petugas LIS. Perseroan secara reguler menginformasikan mengenai pemeriksaan baru dan tren terbaru di komunitas kedokteran. Perseroan juga bermitra dengan asosiasi kedokteran seperti ikatan dokter anak dan perkumpulan obstetri dan ginekologi untuk secara aktif memasarkan layanan Perseroan. Perseroan memiliki rekam jejak yang terbukti atas laju pertumbuhan dan kinerja keuangan yang kuat Perseroan telah tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Perseroan telah membuka tujuh laboratorium klinik baru sejak tahun 2013. Jumlah kunjungan pasien di dalam jejaring Perseroan meningkat pada CAGR 3,4% dari 2,1 juta pada tahun 2011 menjadi 2,4 juta pada tahun 2015. Dalam periode yang sama, pendapatan Perseroan meningkat pada CAGR 12,5% dari Rp747,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.197,7 miliar pada tahun 2015 dan EBITDA meningkat pada CAGR 11,9% dari Rp111,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp175,2 miliar pada tahun 2015. Perseroan telah menerapkan strategi pertumbuhan yang strategis dan sebagai hasilnya, imbal hasil atas modal investasi Perseroan mencapai 26,9%, 50,4%, 28,6%, 18,5% dan 30,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan imbal hasil atas ekuitas Perseroan mencapai 67,7%, 41,2% dan 46,7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2014 dan 2015. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber pendapatan yang terjaga (defensible) dikarenakan basis pelanggan yang terdiversifikasi dan merek Prodia, serta didukung oleh upaya-upaya pemasaran di semua segmen konsumen, terutama melalui pemasaran ilmiah. Perseroan dibimbing oleh senior yang berpengalaman dan tim manajemen dengan pengalaman mendalam pada klinik, lab klinik dan kesehatan serta memiliki proses perekrutan wisudawan yang telah terbukti. Tim manajemen senior Perseroan, dipimpin oleh para Direktur, memiliki pengalaman yang ekstensif di industri laboratorium klinik di Indonesia. Direktur Perseroan memiliki pengalaman sebagai praktisi, seperti pengalaman laboratorium, peneliti atau berlatar belakang sebagai akademisi, dengan gelar pasca sarjana di bidang ilmu biomedik atau keuangan. Direktur Perseroan telah memiliki pengalaman bekerja di Perseroan dan di bidang kesehatan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan pengalaman kerja rata-rata bersama Perseroan untuk masing-masing Direktur selama 22 tahun. Tim manajemen senior Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama Perseroan, Dr. Dewi Muliaty yang telah bersama Perseroan lebih dari 25 tahun dan telah berhasil mengelola pertumbuhan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir dengan menerapkan strategi-strategi Perseroan dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek Prodia agar semakin dikenal. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen yang berpengalaman dan efektif merupakan suatu keunggulan bersaing yang penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang. Pendiri Perseroan, Dr. Andi Widjaja adalah seorang pemimpin terkemuka dan visioner di industri laboratorium medik di Indonesia. Beliau adalah pendiri dan pernah duduk sebagai anggota dewan penasehat di beberapa asosiasi industri ternama di Indonesia, termasuk PAPVI (Indonesian Society of Atherosclerosis and Vascular Diseases), HISOBI (Indonesian Society for the Study of Obesity) dan HKKI (Himpunan Kimia Klinik Indonesia). Beliau mempunyai visi untuk membuat layanan laboratorium klinik berkualitas tinggi tersedia di seluruh Indonesia, dan tim manajemen Perseroan senantiasa berpegang pada visi ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tim manajemen Perseroan telah bertumbuh di bawah kepemimpinan beliau dan telah dibekali dengan keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melanjutkan kepemimpinan Perseroan di industri layanan laboratorium klinik di Indonesia. Meskipun Dr. Widjaja saat ini sudah tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan, beliau merupakan tokoh terkemuka dalam industri pelayanan kesehatan memberikan ceramah dan bimbingan kepada mahasiswa program doktor di fakultas kedokteran terkemuka serta berpartisipasi dalam seminar dan simposium di forum domestik dan international, yang mengokohkan lebih lanjut posisi dan reputasi Perseroan dan merek Prodia. Pendiri dan tim manajemen senior Perseroan telah membentuk budaya sukses yang berlandaskan satu misi dan visi. Budaya ini diyakini telah menarik banyak petugas laboratorium terbaik di Indonesia

141

untuk bergabung dengan Perseroan. Perseroan telah berhasil mempekerjakan wisudawan terbaik dari sekolah ahli teknologi medik di Indonesia dengan membina hubungan yang erat dengan sekolah dan siswanya. Perseroan saat ini bekerja sama dalam bidang riset dan pendidikan dengan 23 fakultas kedokteran di Indonesia dalam bidang penelitian dan pendidikan dan dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk memperoleh sejumlah calon professional medik yang dapat direkrut. Perseroan juga memiliki kerjasama yang erat dengan 54 institusi pendidikan di seluruh Indonesia untuk merekrut lulusan teknologi medik yang baru lulus. Perseroan membina hubungan dengan calon karyawan sejak awal pendidikan mereka, misalnya, dengan mensponsori acara-acara informatif di sekolah mereka dan menawarkan beasiswa dalam penelitian laboratorium medik. Selain itu, Perseroan menjadi tuan rumah bagi mahasiswa kedokteran, sebagai peneliti di laboratorium Perseroan, untuk mendukung studi akademis mereka. Perseroan berkeyakinan bahwa program-program ini memberikan calon karyawan potensial sebuah pengalaman positif bekerja bersama Perseroan dan mendorong mereka untuk memilih Perseroan setelah lulus. 9.3.

Strategi Usaha

Strategi usaha utama Perseroan meliputi: Terus memperluas ketersediaan layanan Perseroan dan memperbesar jejaring outlet Perseroan di Indonesia baik dalam pasar baru maupun yang sudah ada. Perseroan bermaksud untuk terus bertumbuh dan memperbesar jejaring outlet di Indonesia. Saat ini Perseroan berencana untuk membuka total empat laboratorium rujukan regional dan sebanyakbanyaknya 33 laboratorium klinik tambahan dalam lima tahun mendatang, untuk memenuhi permintaan pemeriksaan klinik di wilayah-wilayah dengan peluang pertumbuhan yang menarik. Perseroan berharap dapat membuka 20 POC Collection Center dan sampai dengan lima laboratorium rumah sakit setiap tahun. Perseroan juga memperkirakan akan membuka sebanyak 13 klinik khusus tambahan dalam lima tahun mendatang. Lebih lanjut, Perseroan akan terus menjajaki dan mempertimbangkan peluang akuisisi sebagai sarana untuk menumbuhkan jejaring laboratorium klinik Perseroan. Perseroan merencanakan untuk membuka total empat laboratorium rujukan regional di Surabaya, Medan, Makasar dan Semarang dan akan berperan sebagai hub regional dari laboratorium-laboratorium klinik di wilayah tersebut. Laboratorium rujukan regional tersebut akan menawarkan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan esoterik yang tidak dapat dilakukan di laboratorium klinik lain di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengurangi waktu selesai pemeriksaan dan memperbaiki hasil pemeriksaan dengan mempersingkat waktu perjalanan pengiriman sampel, yang saat ini harus dikirim ke Lab PRN. Saat ini, Perseroan berharap dapat membuka laboratorium klinik baru di wilayah yang belum dilayani oleh Perseroan atau belum mendapatkan pelayanan yang cukup dari para pesaing Perseroan, seperti Papua Barat, Kalimantan Utara dan Bengkulu. Perseroan juga berencana untuk meningkatkan jumlah klinik di kota-kota yang telah ada saat ini, seperti Jakarta. Meningkatkan pelayanan dari laboratorium klinik yang ada saat ini agar dapat menyediakan menu pemeriksaan dan layanan yang lebih luas dan meningkatkan volume Perseroan berencana untuk terus memperkenalkan pemeriksaan laboratorium klinik baru dan layanan lainnya untuk memperluas pilihan jasa yang ditawarkan. Perseroan akan terus berusaha untuk memperkenalkan pemeriksaan baru, temasuk pemeriksaan esoterik baru untuk dilakukan di Lab PRN Perseroan, laboratorium rujukan regional baru serta di seluruh jejaring laboratorium klinik Perseroan. Perseroan yakin bahwa menu pemeriksaan esoterik yang ditawarkan oleh Perseroan saat ini adalah paling komprehensif di Indonesia dan mencakup banyak pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan pesaing Perseroan dengan tepat waktu, efisien dan biaya yang memadai. Perseroan berencana untuk menawarkan lebih banyak pemeriksaan kesehatan untuk perawatan preventif dan penyakit kronik, serta pengelolaan gaya hidup, seperti pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan, pengobatan nutrisi dan pengobatan olahraga di Klinik PHC. Perseroan juga berharap untuk meningkatkan pelayanan dari sebagian laboratorium klinik menjadi Klinik PHC dengan memperkenalkan sejumlah pemeriksaan non-laboratorium klinik, seperti pemeriksaan radiologi, imaging, elektrokardiogram dan treadmill.

142

Perseroan juga bermaksud untuk mengembangkan usahanya dengan memperluas hingga 20 laboratorium klinik yang ada saat ini, termasuk relokasi beberapa laboratorium klinik tertentu ke lokasi yang lebih luas dikarenakan pertumbuhan laboratorium klinik tersebut dibatasi oleh ketersediaan lahan. Meningkatkan efisisensi dari kegiatan operasional internal secara berkelanjutan Perseroan yakin bahwa model “hub-and-spoke” merupakan suatu model bisnis yang dapat dikembangkan pada berbagai skala untuk mengurangi biaya dan waktu selesai pemeriksaan laboratorium klinik. Perseroan telah membuka sebuah laboratorium rujukan regional pada bulan Juli 2016 dan bermaksud untuk membuka tiga laboratorium rujukan regional lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan esoterik Perseroan, sementara Perseroan memperluas basis pelanggannya, termasuk meningkatkan jumlah rujukan dari laboratorium klinik Perseroan dan lainnya di Indonesia, serta outlet POC di Indonesia. Perseroan akan terus meningkatkan efisiensi internal dari kegiatan operasional dengan melakukan optimalisasi atas model bisnisnya dan kualitas pelayanan Perseroan. Sebagai contoh, empat laboratorium rujukan regional tersebut, sebagai hub tambahan dalam model hub-and-spoke Perseroan, akan memungkinkan Perseroan untuk mempersingkat waktu penyampaian sample dan/atau spesimen ke lokasi pemeriksaan, sehingga memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan waktu penyampaian hasil pemeriksaan dan pada akhirnya dapat mengurangi beban usaha Perseroan. Demikian pula, Perseroan yakin bahwa daya tawar Perseroan yang kuat dengan pemasok sebagai hasil dari tingginya jumlah pemeriksaan, memberikan skala ekonomi kepada Perseroan dengan mengurangi biaya bahan baku Perseroan. Selain itu, Perseroan sedang, dan akan terus, menerapkan sistem pengelolaan persediaan yang dikelola oleh pemasok dan memperbaiki produktivitas dengan meningkatkan sistem informasi Perseroan. Perseroan juga berencana untuk terus mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan teknologi dan peralatan yang digunakan di laboratorium, untuk mempertahankan fokus Perseroan menjadi yang terdepan di pasar laboratorium klinik di Indonesia. Perseroan berusaha menggabungkan pemeriksaan laboratorium untuk meningkatkan produktivitas usaha atas pemeriksaan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan berencana untuk mengintegrasi sistem Perseroan pada Lab PRN untuk meningkatkan jumlah hasil pemeriksaan yang dihasilkan agar dapat memperbaiki waktu selesai pemeriksaan, yang diyakini Perseroan akan mendorong efisiensi biaya dan hasil usaha Perseroan pada skala ekonomi yang lebih besar. Terus berfokus dalam penyediaan diagnosis yang berkualitas serta pemeriksaan dan layanan kesehatan lainnya dan berupaya menarik personil laboratorium yang berkualitas Perseroan yakin bahwa merek Prodia ber-analogi dengan kualitas. Perseroan berencana untuk terus berfokus dalam penyediaan pemeriksaan dan layanan laboratorium klinik yang berkualitas. Perseroan memantau kualitas dan akurasi atas pemeriksaan laboratorium klinik secara terus menerus dan melaksanakan program quality assurance secara berkala untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan. Perseroan berupaya untuk meningkatkan mutu dari peralatan pemeriksaan laboratorium klinik untuk memperbaiki efisiensi dan akurasinya. Sebagai contoh, Perseroan menggunakan sistem pemeriksaan terotomasi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dengan campur tangan manusia minimal, guna menjamin kecepatan dan akurasi. Perseroan juga berdedikasi untuk memberikan pengalaman pemeriksaan yang berkualitas bagi para pelanggan. Sebagai contoh, Perseroan menyediakan layanan terpadu (one-stop services) dari konsultasi hingga analisis hasil pemeriksaan dengan dokter yang dapat menyediakan konsultasi awal. Perseroan telah membangun perangkat online seperti situs dan aplikasi ponsel sehingga para pelanggan dan dokter dapat mengakses hasil pemeriksaan dengan cepat. Perseroan bermaksud untuk terus mengembangkan inisiatif online ini dengan mengembangkan portal registrasi dan pembayaran online bagi pelanggan. Perseroan berkonsultasi secara berkala dengan laboratorium klinik internasional terkemuka, seperti Quest dan NUH Laboratories, baik secara langsung maupun melalui acara industri dan sumber lainnya, untuk memperluas menu pemeriksaan Perseroan, menerapkan praktik industri terbaik dan secara umum belajar dari pengalaman laboratorium internasional terkemuka sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Perseroan juga akan terus berfokus untuk menarik ahli teknologi medik dan dokter berkualitas tinggi untuk bergabung dengan Perseroan. Perseroan akan melanjutkan kerjasama eratnya dengan 23 fakultas kedokteran dan 54 institusi pendidikan untuk menarik sumber daya manusia yang diperlukan dalam

143

mendukung pertumbuhan Perseroan. Perseroan yakin bahwa dengan mendukung para pelajar saat mereka masih di sekolah, Perseroan menciptakan hubungan yang positif dengan para pelajar tersebut pada saat mereka lulus dan menunjukkan bahwa Perseroan merupakan tempat berkerja yang berkualitas. Perseroan bermaksud memperkuat hubungannya dengan pelajar yang akan menjadi dokter umum atau dokter spesialis dengan membuat laboratorium Perseroan tersedia untuk digunakan dalam studi mereka. Perseroan yakin bahwa hal ini akan membuat pelajar tersebut tertarik menjadi pelanggan Perseroan di masa depan karena pelajar tersebut memiliki asosiasi yang positif dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan terus menambah kualitas pegawainya dengan memberikan berbagai pelatihan internal maupun eksternal melalui konferensi atau lokakarya. Fokus pada pengembangan teknologi diagnostik generasi baru untuk precision medicine Sebagai pelopor dan pemimpin dari laboratorium klinik di Indonesia, Perseroan telah menjadi perusahaan laboratorium pertama yang memperkenalkan banyak pemeriksaan dan teknologi laboratorium klinik di Indonesia. Sebagai contoh, Perseroan saat ini melakukan investasi pada, dan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menawarkan layanan precision medicine, yang dikenal juga sebagai pengobatan personal. Precision medicine merupakan pengobatan yang lebih tepat sasaran kepada individu atau kelompok individu yang memiliki kesamaan secara genomik, lingkungan dan gaya hidup. Dengan precision medicine, individu ditangani sesuai dengan karakteristik khususnya, dengan harapan pengobatan tersebut akan lebih efektif, dan menghindari pengobatan yang dianggap tidak efektif bagi individu tertentu. Kunci kesuksesan penawaran precision medicine adalah ketersediaan informasi diagnosis, seperti urutan gen seseorang. Perseroan telah memiliki landasan kokoh untuk mengembangkan layanan precision medicine dengan memanfaatkan laboratorium Perseroan yang berfokus pada diagnosis molekuler yang canggih antara lain, kromatografi-spektrometri massa, patologi anatomi serta imunologi dan flowsitometri, yang merupakan teknologi fundamental dalam precision medicine. 9.4.

Indikator Kinerja Utama

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, serta periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2016:

Jumlah pemeriksaan (1) (juta) Jumlah pengambilan sampel (1) (juta) Jumlah kunjungan (‘000) Pemeriksaan per kunjungan pelanggan (2) Pendapatan per kunjungan (Rp) Pendapatan per pemeriksaan (Rp)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0 5,5 5,6 5,4 5,6 5,7 2.082,9 2.185,4 2.236,3 2.305,2 2.382,5 6,3 6,1 6,1 6,0 5,9 357.540,1 407.254,2 440.843,2 468.791,7 502.713,8 56.845,5 66.480,0 72.056,4 78.711,7 85.717,9

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 6,8 7,0 2,0 2,0 1.183,2 1.191,6 5,7 5,9 499.630,9 544.340,1 87.288,0 93.244,2

Catatan: (1) Termasuk spesimen dan/atau sampel dan pemeriksaan untuk pelanggan perorangan maupun spesimen dan/atau sampel dan pemeriksaan yang dirujuk kepada Perseroan oleh laboratorium klinik lain, rumah sakit dan penyedia jasa layanan kesehatan lain. (2) Kunjungan pelanggan adalah kunjungan ke salah satu outlet Perseroan oleh pelanggan individu, pelanggan dengan referensi dokter atau individu yang ditanggung oleh perusahaan sebagai klien korporasi atau sample yang dirujuk ke salah satu laboratorium klinik oleh pelanggan pengirim.

9.5.

Misi dan Visi

Misi Perseroan adalah untuk memberikan diagnosa lebih baik bagi dia, yang merupakan asal mula dari nama Perseroan, yaitu “pro dia”. Nama Perseroan juga berarti “untuk diagnostik”. Visi Perseroan adalah mempertahankan posisinya sebagai center of excellence dalam pemeriksaan laboratorium klinik, sementara melakukan proses transformasi menjadi penyedia layanan kesehatan generasi baru terpercaya.

144

Dengan keyakinan yang kuat bahwa kualitas adalah tata cara hidup, Perseroan mengutamakan pelanggan dan berdedikasi untuk menyediakan layanan diagnostik yang berkualitas tinggi. Perseroan berusaha untuk menjadi sangat transparan dalam hal bisnis dan layanan, dan menjaga keseimbangan antara bisnis dan pelayanan kesehatan, bisnis dan ilmu, dan di antara seluruh pemangku kepentingan. Perseroan menghargai kekompakan tim dan berdedikasi untuk menjalankan semangat prodia dengan sikap mental positif. 9.6.

Jejaring Outlet Perseroan

Perseroan memiliki jejaring outlet yang luas tersebar di 30 dari 34 propinsi di Indonesia. Jejaring outlet ini telah dikembangkan dalam waktu lebih dari 43 tahun. Seluruh laboratorium klinik Perseroan dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan, dimana hal ini memungkinkan Perseroan menjaga standarstandar kualitas yang lebih baik dan memastikan konsistensinya. Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 128 laboratorium klinik, termasuk Lab PRN di Jakarta serta satu Klinik PHC mandiri dan satu klinik khusus, yaitu Prodia Children’s Health Center. Selain itu, Perseroan mengoperasikan 114 outlet POC, yang terdiri dari 11 outlet POC Center dan 103 outlet POC Collection Center, dan tujuh laboratorium rumah sakit yang seluruhnya terletak pada lokasi milik penyedia layanan kesehatan. Selain itu, Perseroan saat ini dalam proses membuka sejumlah klinik PHC dengan mengkonversi laboratorium klinik yang ada saat ini. Klinik PHC berfokus pada layanan wellness yang menawarkan beragam layanan kesehatan preventif, meliputi pemeriksaan metabolik dan penyakit jantung dan konsultasi dengan ahli gizi serta dokter spesialis kedokteran olahraga, serta jasa laboratorium klinik umum. Peta di bawah ini menggambarkan persebaran outlet Prodia secara geografis per 30 Juni 2016:

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah outlet Prodia berdasarkan jenis layanan per 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan 30 Juni 2016: 2011 Laboratorium klinik (1) Klinik PHC Klinik khusus Outlet POC POC Center (2) POC Collection Center (3) Laboratorium rumah sakit Jumlah

119 -

2012 120 -

13 99 13 244

13 99 14 246

31 Desember 2013 122 14 103 14 253

2014 125 16 96 12 249

128 -

30 Juni 2016 128 1 1

16 111 11 266

11 103 7 251

2015

Catatan: (1) Termasuk klinik Lab PRN. (2) POC Center berlokasi di klinik-klinik dokter dan dilengkapi peralatan laboratorium untuk melaksanakan pemeriksaan rutin tertentu atau spesimen dan/atau sampel dikirim ke salah satu laboratorium klinik Perseroan terdekat untuk pemeriksaan. (3) POC Collection Center berlokasi di klinik-klinik dokter dan mengirimkan semua spesimen dan/atau sampel ke salah satu laboratorium klinik Perseroan terdekat untuk pemeriksaan.

145

Perseroan senantiasa mengevaluasi cakupan jejaring Perseroan dan komposisi dan lokasi outlet Perseroan yang tepat. Strategi Perseroan adalah untuk membuka laboratorium klinik, POC Center atau POC Collection Center dengan ukuran yang lebih kecil untuk masuk ke pasar-pasar yang baru dengan potensi pertumbuhan. Pada tahun 2014, Perseroan membuka dua laboratorium klinik baru dan mereklasifikasi salah satu laboratorium rumah sakit sebagai laboratorium klinik karena Perseroan memindahkan laboratorium ke lokasi terdekat di luar rumah sakit untuk menambah ketersediaan ruang laboratorium. Selain itu, pada tahun yang sama, Perseroan membuka satu laboratorium baru di rumah sakit, sementara menutup dua laboratorium rumah sakit dikarenakan Perseroan memutuskan untuk berfokus mengembangkan laboratorium klinik lain di sekitar rumah sakit tersebut. Demikian pula, Perseroan membuka dua POC Center baru dan empat POC Collection Center baru, sementara memutuskan hubungan dengan 11 POC Collection Center yang saat ini masih beroperasi di beberapa klinik dokter namun tidak lagi dikelola oleh Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan membuka empat laboratorium klinik baru dan mereklasifikasi satu laboratorium di POC Center sebagai laboratorium klinik karena Perseroan mendapatkan volume yang cukup banyak di tempat tersebut sehingga layak mengembangkannya menjadi laboratorium mandiri. Perseroan juga membuka dua laboratorium rumah sakit tambahan sementara menutup dua laboratorium rumah sakit dikarenakan satu laboratorium rumah sakit diambil alih oleh perusahaan pengelola rumah sakit yang baru dan satu laboratorium rumah sakit lainnya ditutup karena Perseroan ingin berfokus pada outlet-outlet lain. Sebagai tambahan, Perseroan membuka satu POC Center baru dengan meningkatkan pelayanan POC Collection Center menjadi POC Center dan menutup satu POC Center. Perseroan membuka 17 POC Collection Center baru dan menutup satu POC Collection Center. Dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016, Perseroan membuka satu laboratorium klinik, mengkonversi salah satu dari laboratorium klinik menjadi klinik khusus Prodia Children’s Health Center dan mereklasifikasi satu laboratorium rumah sakit menjadi laboratorium klinik karena Perseroan memindahkannya ke fasilitas terpisah di luar rumah sakit. Perseroan juga membuka satu laboratorium klinik baru di rumah sakit sementara menutup empat laboratorium di rumah sakit. Selain itu, Perseroan membuka 19 POC Collection Center sementara menutup lima POC Center dan 25 POC Collection Center.

Wilayah I. Sumatera Utara II. Sumatera Tengah III. Jabodetabek, Palembang dan Lampung IV. Jawa Barat V. Jawa Tengah VI. Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara VII. Kalimantan VIII. Sulawesi dan Maluku Jumlah

Laboratorium Klinik PHC Klinik 15 7 1

Klinik Khusus -

POC Center -

POC Collection Center 2 6

Laboratorium Rumah Sakit 1 -

Jumlah 18 14

31(1) 20 22

-

1 -

6 1 1

24 22 21

2 1 1

64 44 45

16(2) 5 12 128

1

1

2 1 11

13 1 14 103

1 1 7

32 6 28 251

Catatan: (1) Termasuk Lab PRN. (2) Termasuk laboratorium rujukan regional Surabaya.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah kunjungan pasien berdasarkan wilayah geografis untuk tahuntahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016:

146

Wilayah Sumatera Utara I. II. Sumatera Tengah III. Jabodetabek, Palembang dan Lampung IV. Jawa Barat V. Jawa Tengah VI. Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara VII. Kalimantan VIII. Sulawesi dan Maluku Klinik khusus Jumlah

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 117.125 117.399 114.726 130.684 132.983 93.077 96.320 99.217 106.583 107.077

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 60.135 62.427 54.333 52.325

692.721 253.665 298.579

701.830 265.620 344.047

707.663 272.613 367.353

723.328 284.211 369.255

758.284 309.785 386.103

374.112 151.075 200.743

395.612 144.796 184.223

332.404 81.895 213.118 322 2.082.906

338.658 83.692 235.408 2.422 2.185.396

351.934 83.183 237.318 2.331 2.236.338

357.306 90.950 238.651 4.211 2.305.179

355.800 95.808 234.170 2.513 2.382.523

176.397 46.155 118.873 1.400 1.183.229

177.465 47.215 125.481 2.000 1.191.589

Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan Perseroan, secara standalone, berdasarkan wilayah geografis untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016:

Wilayah I. Sumatera Utara II. Sumatera Tengah III. Jabodetabek, Palembang dan Lampung IV. Jawa Barat V. Jawa Tengah VI. Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara VII. Kalimantan VIII. Sulawesi dan Maluku Klinik khusus Jumlah

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 40.9 47.4 51,0 60,0 66,0 31.7 40.0 47,0 50,7 55,7

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 31,8 33,7 28,3 28,2

272.6 67.6 90.7

327.9 77.4 108.3

364,4 87,1 120,5

408,1 95,5 130,6

462,1 101,8 145,3

226,6 49,4 73,9

256,1 52,9 77,7

127.6 39.5 71.3 742,0

148.7 45.2 90.9 886,5

166,6 46,7 101,4 1,1 985,8

177,3 50,6 106,2 1,6 1.080,6

191,9 54,9 118,6 1,4 1.197,7

94,2 26,0 60,2 0,8 591,3

103,6 27,9 67,4 1,1 648,6

Laboratorium Pusat Rujukan Laboratorium Pusat Rujukan Nasional Prodia (“Lab PRN”) Lab PRN, didirikan pada tahun 2008, adalah satu-satunya laboratorium terakreditasi CAP di Indonesia. Lab PRN yang terletak di Jakarta adalah hub utama dari jejaring layanan Perseroan dan juga merupakan laboratorium klinik yang melayani pelanggan individu dan melakukan pengambilan spesimen. Lab PRN menawarkan pilihan pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus terlengkap di dalam jejaring layanan Perseroan. Lab PRN juga menawarkan jenis pemeriksaan terbanyak di antara pesaing Perseroan di laboratorium klinik di Indonesia. Beberapa pemeriksaan tertentu yang ditawarkan oleh Perseroan, seperti diagnostik molekuler, pemeriksaan imunologi, spektrometri massa, dan pemeriksaan esoterik lainnya, hanya dapat dilakukan oleh Lab PRN. Perseroan mempekerjakan lebih dari 60 ahli teknologi medik dan lima dokter spesialis patologi klinik di Lab PRN. Klinik Lab PRN beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, kecuali untuk hari Minggu yang hanya beroperasi 12 jam. Terdapat juga laboratorium klinik untuk menerima langsung pelanggan di lokasi Lab PRN. Laboratorium pusat rujukan ditentukan berdasarkan lingkup kegiatan usahanya sebagai pusat pemeriksaan laboratorium klinik untuk spesimen dan/atau sampel yang dirujuk kepada mereka oleh laboratorium klinik lain atau penyedia layanan kesehatan dalam volume tinggi pada biaya yang memadai. Oleh karena itu, laboratorium pusat rujukan memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan khusus berbiaya tinggi pada harga yang terjangkau. Di Indonesia, tidak terdapat kualifikasi khusus atau

147

izin penyelenggaraan khusus untuk mengoperasikan laboratorium rujukan selain dari izin-izin yang umumnya diperlukan untuk menyelenggarakan laboratorium klinik. Perseroan yakin bahwa Lab PRN yang dimilikinya memberikan keunggulan kompetitif bagi Perseroan dikarenakan Lab PRN didukung oleh jejaring outlet Perseroan yang luas untuk merujuk spesimen dan/atau sampel ke Lab PRN dan mendorong volume pemeriksaan yang tinggi. Perseroan meyakini adanya hambatan signifikan yang mencegah laboratorium dari perusahaan lain untuk bersaing dengan Lab PRN dikarenakan rekam jejak Perseroan yang ekstensif dalam hal kualitas dan keterbatasan pihak lain dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan terampil untuk mengoperasikan laboratorium rujukan pada tingkat yang sama seperti Lab PRN. Lab PRN mendapatkan akreditasi dari CAP pada tahun 2012, yang merupakan salah satu standar akreditasi terkemuka yang tersedia di dunia. Sebagian besar usaha Perseroan dalam mempelopori pemeriksaan baru dilakukan di lokasi yang sama dengan Lab PRN, sehingga Perseroan berkeyakinan bahwa Lab PRN adalah salah satu laboratorium klinik ilmiah terdepan di Indonesia. Sebagai hub utama, spesimen untuk pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan oleh outlet tertentu akan dikirim ke Lab PRN untuk pengujian. Perseroan berkeyakinan bahwa pemeriksaan secara terpusat menghasilkan skala ekonomi sehingga Perseroan dapat menggunakan peralatan dan sistem teknologi informasi yang lebih efisien untuk meningkatkan lebih lanjut efisiensi keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik Perseroan. Lab PRN mendukung seluruh laboratorium klinik Perseroan lainnya dengan memusatkan seluruh pemeriksaan yang dirujuk dan beroperasi sebagai pusat biaya dengan semua pendapatan diatribusikan pada laboratorium klinik Perseroan yang memberi rujukan pemeriksaan ke Lab PRN. Lab PRN dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan yang canggih dan sebagai pusat pemeriksaan esoterik. Lab PRN saat ini memiliki kemampuan untuk melakukan sekitar 330 dari 500 pemeriksaan yang ditawarkan oleh Perseroan (130 pemeriksaan esoterik dan 200 pemeriksaan rutin). Pemeriksaan lainnya dilakukan di laboratorium klinik Perseroan. Perseroan merujuk untuk pemeriksaan lainnya, yang tidak ekonomis untuk dilakukan oleh Perseroan, kepada pihak ketiga, terutama di luar negeri. Lab PRN melakukan lebih dari 2,5 juta pemeriksaan pada tahun 2015, yang mewakili sekitar 11% dari total pemeriksaan yang dilakukan Perseroan pada tahun 2015. Di Lab PRN, Perseroan menggunakan peralatan pengujian terdepan meliputi mesin diagnostik molekuler terdepan, kromatografi-spektrometri massa, patologi anatomi dan imunologi dan flowsitometri. Perseroan juga menggunakan mesin WorkCell bermerek Siemens yang mengotomatisasi proses pengujian kimia rutin dan imunologi. Mesin WorkCell dapat memproses sekitar 800 pemeriksaan per jam dibandingkan mesin-mesin di laboratorium klinik Perseroan yang umumnya memproses 200 pemeriksaan per jam. Laboratorium Rujukan Regional Perseroan membuka sebuah laboratorium klinik di Surabaya pada bulan Desember tahun 2015 dan secara resmi beroperasi sebagai laboratorium rujukan regional pertama dari empat laboratorium rujukan regional yang direncanakan pada bulan Juli 2016. Ketiga laboratorium rujukan regional lainnya akan dibuka di Medan, Makassar dan Semarang. Laboratorium rujukan regional tersebut akan berperan sebagai hub regional untuk laboratorium klinik lokal dan outlet lainnya. Mengingat permintaan untuk pemeriksaan esoterik telah meningkat, Perseroan yakin bahwa Perseroan dapat melayani permintaan pelanggan lokal dengan baik dengan memperluas kapasitas Perseroan pada Lab PRN, yang menciptakan keuntungan tertentu bagi kapasitas regional. Sebagai contoh, laboratorium rujukan regional akan memungkinkan Perseroan untuk mengurangi waktu selesai untuk pemeriksaan esoterik dengan mempersingkat waktu transportasi atas spesimen, yang akan menjadikan layanan Perseroan semakin menarik bagi pelanggan. Perseroan berharap bahwa laboratorium rujukan regional akan mulai menawarkan seluruh pemeriksaan rutin Perseroan dan pemeriksaan esoterik tertentu yang dibutuhkan di wilayah tersebut, seperti panel hormon, diagnostik molekuler dan pemerikaan mikrobiologi. Mengingat pasar untuk pemeriksaan esoterik terus bertumbuh, Perseroan akan mengevaluasi pemeriksaan esoterik tambahan untuk ditawarkan di setiap laboratorium rujukan regional. Lab PRN akan terus berperan sebagai hub nasional dan akan dilengkapi untuk menawarkan pilihan pemeriksaan yang lebih ekstensif. Laboratorium rujukan regional Surabaya pertama kali dibuka sebagai laboratorium klinik di bulan Desember 2015, dan mulai memberikan pelayanan 24 jam selama 7 hari sejak bulan Maret 2016. Sejak saat itu layanannya telah ditingkatkan menjadi laboratorium rujukan regional pertama yang beroperasi

148

secara penuh di bulan Juli 2016. Laboratorium ini terutama menawarkan pemeriksaan laboratorium rutin, tes hormon, layanan laboratorium molekuler dan mikrobiologi, dengan kemampuan melakukan total 180 pemeriksaan rutin dan esoterik. Laboratorium rujukan regional ini menawarkan pelayanan pengambilan sampel dari seluruh segmen pelanggan. Bangunan tempat laboratorium rujukan regional Surabaya berada adalah bangunan yang dirancang untuk memenuhi sertifikasi green building dan saat ini dalam persiapan menuju terwujudnya gedung bersertifikasi green building pertama untuk laboratorium klinik di Indonesia. Perseroan menjual tanah untuk laboratorium rujukan regional Surabaya kepada pihak terafiliasi dan saat ini menyewanya berdasarkan Transaksi Jual dan Sewa. Laboratorium ini memiliki pertumbuhan penjualan yang kuat di semester pertama 2016. Perseroan saat ini sedang membangun sebuah bangunan tambahan di sebelah laboratorium klinik di Makassar sebagai laboratorium rujukan regional. Laboratorium klinik Perseroan di Makassar telah beroperasi selama dua tahun dan Perseroan berharap laboratorium rujukan regional yang berada di lokasi tersebut dapat beroperasi secara penuh di kuartal terakhir tahun 2016. Laboratorium rujukan regional Makassar yang beroperasi 24 jam selama 7 hari akan dibuka pada kuartal ketiga tahun 2016. Laboratorium ini akan berfokus untuk melayani Wilayah VIII (yaitu Sulawesi, Maluku dan akhirnya Papua). Perseroan saat ini sedang memperkenalkan laboratorium rujukan regional kepada para dokter dan rumah sakit setempat. Bangunan tempat laboratorium saat ini disewa dari pihak ketiga dengan sewa jangka panjang, namun demikian Perseroan bermaksud membeli tanah di lokasi baru untuk memindahkan laboratorium ini pada saat masa sewa berakhir. Perseroan saat ini sedang membangun laboratorium rujukan regional Medan sebagai bangunan tambahan di sebelah laboratorium klinik Medan yang sudah ada saat ini. Perseroan berharap pembangunan dapat diselesaikan di pertengahan tahun 2017 dan laboratorium rujukan regional akan beroperasi secara penuh pada kuartal terakhir tahun 2017. Laboratorium ini akan berfokus untuk melayani Wilayah I (Sumatera Utara) dan Wilayah II (Sumatera Tengah). Perseroan berkeyakinan bahwa banyak pelanggan yang potensial berkunjung ke Penang, Malaysia untuk perawatan dan laboratorium rujukan regional dimaksudkan untuk melayani pelanggan-pelanggan ini. Perseroan menjual tanah untuk laboratorium rujukan regional Medan kepada pihak terafiliasi, yang saat ini sedang melakukan pembangunan di atas tanah tersebut berdasarkan kesepakatan kesepakatan bangun guna serah (built operate transfer) sebagai bagian dari Transaksi Jual dan Sewa. Perseroan memperkirakan laboratorium rujukan regional Semarang akan beroperasi secara penuh pada tahun 2018. Laboratorium klinik ini akan berfokus untuk melayani Wilayah V (Jawa Tengah). Laboratorium ini akan berada dalam jarak yang berdekatan dengan beberapa fasilitas kesehatan terkemuka sehingga memungkinkan dilakukannya kolaborasi untuk pengembangan pemeriksaan esoterik yang lebih banyak dan mempererat hubungan Perseroan dengan para dokter. Pembangunan gedung laboratorium ini belum dimulai. Perseroan menjual tanah dan bangunan untuk laboratorium rujukan regional Semarang sebagai bagian dari Transaksi Jual dan Sewa kepada pihak terafiliasi, yang saat ini sedang mengembangkan lokasi tersebut. Perseroan berencana menyewa bangunan lokasi tersebut jika telah selesai dibangun. Laboratorium Klinik Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 128 laboratorium klinik (termasuk Lab PRN sebagaimana telah diuraikan di atas) yang berada pada lokasi-lokasi strategis di 104 kota di seluruh Indonesia. Perseroan berusaha mencari lokasi untuk laboratorium klinik yang berdekatan dengan daerah perumahan dimana terdapat populasi kelas menengah dan tingkat pendapatan yang substansial dan bertumbuh. Laboratorium Perseroan banyak berlokasi di dekat fakultas kedokteran dan di daerah-daerah dimana klinik dokter banyak beroperasi. Laboratorium klinik Perseroan biasanya buka sejak pukul 6.30 pagi sampai dengan pukul 9 malam dan pelanggan dapat langsung datang ke laboratorium klinik Perseroan dengan ataupun tanpa membuat janji temu. Laboratorium klinik dikelola oleh sekurang-kurangnya seorang dokter umum atau dokter spesialis patologi klinik, tergantung pada jenis pemeriksaan yang dilakukan pada lokasi tersebut, dan antara tiga sampai 13 orang staf pendukung, termasuk flebotomist dan ahli teknologi medik.

149

Seluruh laboratorium klinik Perseroan dilengkapi peralatan untuk dapat melakukan dan memproses pemeriksaan rutin tertentu seperti urinalisis, kimia klinik dan hematologi. Apabila pemeriksaan dapat dilakukan di tempat, staf laboratorium klinik Perseroan akan memproses tes tersebut dan menyampaikan hasilnya langsung kepada pelanggan Perseroan sehingga memungkinkan waktu selesai yang lebih singkat. Di laboratorium klinik Perseroan, pemeriksaan rutin membutuhkan waktu dua sampai empat jam untuk diselesaikan. Apabila pemeriksaan esoterik diperlukan, atau apabila laboratorium klinik tidak dapat melakukan pemeriksaan rutin yang diminta, spesimen dan/atau sampel dikirim ke Lab PRN untuk pengujian. Dalam keadaan tertentu, berdasarkan permintaan pelanggan, Perseroan dapat melengkapi laboratorium klinik dengan layanan untuk pemeriksaan-pemeriksaan esoterik yang sering diminta, seperti pemeriksaan kelenjar tiroid dan panel penyakit menular. Beberapa laboratorium klinik tertentu juga dapat dilengkapi peralatan untuk melakukan pemeriksaan non-laboratorium seperti rontgen dan imaging. Klinik Prodia Health Care (“Klinik PHC”) Perseroan membuka Klinik PHC pertamanya pada awal tahun 2016. Dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun ke depan Perseroan berencana untuk meningkatkan pelayanan sejumlah laboratorium klinik yang ada saat ini sampai dengan sebanyak 39 klinik untuk menjadi Klinik PHC. Disamping menjadi laboratorium klinik yang berfungsi sepenuhnya, Klinik PHC akan menawarkan layanan wellness yang berfokus pada kesehatan preventif, seperti pemeriksaan metabolik dan penyakit jantung dan menyediakan layanan konsultasi dengan ahli gizi dan dokter spesialis kedokteran olahraga. Klinik PHC Perseroan nantinya akan dikelola oleh para spesialis yang memberikan layanan tersebut, seperti ahli gizi dan dokter spesialis kedokteran olahraga. Perseroan percaya bahwa Klinik PHC akan membantu memperluas basis pelanggan dan meningkatkan jumlah kunjungan pelanggan. Berdasarkan peraturan di Indonesia, klinik dibagi menjadi (i) klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar untuk pelanggan dan (ii) klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik untuk pelanggan. Pada bulan Januari 2016, Perseroan memperoleh surat perizinan klinik untuk Klinik PHC pertamanya, dan mulai mengoperasikan Klinik PHC yang menawarkan layanan medik dasar untuk umum. Klinik Khusus Perseroan juga mengembangkan fasilitas klinik khusus yang berfokus pada bidang kedokteran tertentu atau jenis pelanggan tertentu. Fasilitas khusus pertama Perseroan yang dibuka pada tahun 2011 adalah “Prodia Child Lab”. Pada tahun 2016, Prodia Child Lab diubah menjadi Prodia Children’s Health Center. Perseroan bermaksud membuka klinik khusus wanita, yaitu Prodia Women’s Health Center, yang akan berfokus seputar masalah kesehatan perempuan di kuartal terakhir tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2017, Perseroan bermaksud untuk membuka klinik khusus untuk pelanggan berumur lanjut (geriatri), Prodia Senior’s Health Center. Perseroan pada saat ini berencana membuka sampai dengan 13 klinik khusus dalam lima tahun mendatang. Prodia Children’s Health Center, berada di kantor pusat Perseroan di Jakarta Pusat, berfokus pada penyediaan jasa pemeriksaan kesehatan dasar bagi pelanggan anak-anak, dengan fasilitas dan layanan pemeriksaan khusus. Klinik ini dikelola oleh dokter spesialis terlatih di bidang pemeriksaan pediatrik. Prodia Children’s Health Center menawarkan lingkungan yang menyenangkan bagi pasien anak dan didukung dengan staf-staf yang terlatih untuk melayani anak-anak. Sebagai contoh, flebotomist di laboratorium khusus anak secara khusus dilatih untuk melakukan pengambilan spesimen dari anak-anak. Prodia Women’s Health Center, yang akan dibuka di semester kedua tahun 2016, adalah fasilitas tersendiri di Jakarta Selatan. Fasilitas ini akan dikelola oleh para ahli mengenai masalah kesehatan perempuan, seperti obstetrik dan ginekolog. Prodia Senior’s Health Center akan dikelola oleh dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam yang memiliki spesialisasi pada pemeriksaan dan perawatan orang lanjut usia. Klinik ini akan menawarkan beragam layanan meliputi akupuntur, fisioterapi dan program latihan bagi lansia.

150

Outlet Point-of-Care (“POC”) Perseroan mengoperasikan 114 outlet POC yang berada di klinik-klinik dokter di seluruh Indonesia, dimana klinik tersebut tidak dimiliki oleh Perseroan. Lokasi POC tersebut umumnya berada dekat dengan laboratorium klinik Perseroan dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan untuk melakukan pengambilan spesimen di klinik dokter sehingga tidak perlu melakukan perjalanan ke laboratorium klinik Perseroan. Tergantung pada kesepakatan dengan klinik-klinik dokter yang bersangkutan, pasien dapat melakukan pembayaran langsung kepada Perseroan untuk pemeriksaan yang dilakukan Perseroan atau membayar kepada dokter untuk pemeriksaan dan dokter kemudian membayar kepada Perseroan sesuai bagiannya. Perseroan memiliki dua jenis outlet POC. Pertama, jenis POC Collection Centers dengan jumlah sebanyak 103 outlet yang dioperasikan oleh flebotomist dan hanya melakukan pengambilan spesimen untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium klinik terdekat untuk pengujian. Kedua, POC Center dengan jumlah sebanyak 11 outlet yang didukung peralatan laboratorium klinik dan ahli teknologi medik untuk melakukan pemeriksaan rutin tertentu, seperti hematologi dan urinalisis. Pengambilan spesimen yang dapat dilakukan di tempat pada seluruh 114 outlet POC Perseroan dan bahkan diproses di tempat untuk beberapa kasus tertentu akan menambah efisiensi para dokter sehingga mereka dapat meningkatkan layanan pemeriksaan kesehatan mereka. Outlet POC Perseroan biasanya buka pada jam kerja yang sama dengan klinik dimana POC tersebut berada. Kecuali pemeriksaan yang dapat dilakukan di POC Center, spesimen dikirim ke laboratorium klinik terdekat untuk diproses dan diuji. Waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan rutin yang dikirim ke laboratorium klinik terdekat adalah empat jam. Apabila laboratorium klinik tersebut tidak dapat melakukan pemeriksaan sesuai yang diperlukan, laboratorium tersebut akan meneruskan spesimen tersebut ke Lab PRN atau laboratorium klinik lain untuk pengujian. Hasil pemeriksaan untuk tes yang dikirim ke Lab PRN umumnya tersedia di hari berikutnya, kecuali pemeriksaan tertentu yang membutuhkan proses pemeriksaan lebih lama. Pada setiap kasus, hasil pemeriksaan tersedia online atau dalam bentuk berkas tercetak. Perseroan mengelola kegiatan operasional outlet POC dan mempekerjakan karyawan serta menggunakan peralatan milik Perseroan sendiri sebagaimana halnya laboratorium klinik Perseroan. Perseroan bertanggung jawab untuk seluruh biaya terkait karyawan, peralatan, bahan dan alat habis dipakai (consumable), pengiriman spesimen dan/atau sampel dan kegiatan pemeliharan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Namun, Perseroan menyewa ruang untuk pusat layanan POC dari para dokter atau klinik dimana POC berada. Tarif sewa dihitung berdasarkan kesepakatan porsi bagi hasil untuk masing-masing outlet POC tersebut, umumnya antara 10% sampai dengan 20% dari pendapatan dari pemeriksaan yang dihasilkan di lokasi tersebut. Perseroan umumnya menandatangani perjanjian berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan dokter atau klinik untuk pengoperasian outlet POC. Outlet POC tidak memiliki izin operasional tersendiri dan menggunakan izin penyelenggaraan milik klinik dokter. Sejauh ini Perseroan dapat memperbaharui perjanjian POC dengan para dokter tersebut. Laboratorium Rumah Sakit Perseroan mengelola tujuh laboratorium yang berlokasi di rumah sakit swasta untuk melayani kepentingan masing-masing rumah sakit yang bersangkutan. Pada perihal ini, rumah sakit meminta Perseroan untuk mengelola laboratoriumnya untuk kepentingannya dan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan dan skala Perseroan. Dalam situasi tertentu, Perseroan telah mengambil alih operasional laboratorium di beberapa rumah sakit yang telah ada maupun mendirikan laboratorium klinik di rumah sakit yang baru. Perseroan saat ini hanya mengoperasikan laboratorium di rumah sakit swasta.

151

Laboratorium klinik di rumah sakit yang dikelola Perseroan pada umumnya memberikan pelayanan secara eksklusif kepada pasien di rumah sakit tersebut. Meskipun Perseroan tidak menargetkan laboratorium rumah sakit sebagai lokasi untuk menerima pelanggan individu, Perseroan juga dapat menerima pelanggan individu. Seluruh spesimen yang diambil di rumah sakit, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan, dilakukan oleh para flebotomist Perseroan baik di laboratorium rumah sakit maupun di kamar perawatan. Laboratorium rumah sakit Perseroan biasanya buka 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, sesuai dengan jam operasional rumah sakit yang bersangkutan. Laboratorium klinik di rumah sakit Perseroan dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu dokter umum atau dokter spesialis patologi klinik, tergantung pada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di lokasi tersebut, dan antara lima sampai dengan enam staf pendukung, termasuk flebotomist dan ahli teknologi medik. Laboratorium di rumah sakit pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan seperti laboratorium klinik Perseroan. Apabila pemeriksaan dapat diproses di tempat, staf laboratorium klinik Perseroan akan melakukan pengujian dan menyampaikan hasilnya langsung kepada pelanggan dalam waktu dua sampai empat jam untuk sebagian besar pemeriksaan rutin. Pemeriksaan yang dikirim ke Lab PRN umumnya akan tersedia di hari berikutnya, kecuali untuk pemeriksaan tertentu yang membutuhkan proses pemeriksaan lebih lama. Perseroan mengelola kegiatan operasional laboratorium rumah sakit dan mempekerjakan karyawan dan menggunakan peralatan milik Perseroan sendiri, sebagaimana halnya laboratorium klinik Perseroan lainnya. Perseroan bertanggung jawab atas seluruh biaya terkait karyawan, peralatan, bahan dan alat habis dipakai (consumable), pengiriman spesimen dan/atau sampel dan kegiatan pemeliharaan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Rumah sakit biasanya menyediakan ruangan untuk digunakan secara cuma-cuma. Untuk penyelenggaraan laboratorium rumah sakit, Perseroan umumnya menandatangani perjanjian berjangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan rumah sakit. Pendapatan yang diterima dari laboratorium rumah sakit didasarkan pada kesepakatan bagi hasil dimana Perseroan umumnya menerima 80%-90% dari total pendapatan yang dihasilkan dari pemeriksaan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan memiliki hak untuk mengakhiri hubungan apabila pendapatan dari laboratorium tidak memenuhi target tertentu. Pengoperasian laboratorium rumah sakit tidak membutuhkan izin operasional khusus, namun menggunakan izin penyelenggaraan rumah sakit. Rencana Pengembangan Jejaring Perseroan bermaksud untuk melanjutkan pertumbuhan dan pengembangan jejaring outlet layanan Perseroan. Saat ini, Perseroan berencana membuka tiga laboratorium rujukan regional tambahan di Makassar, Medan dan Semarang, 13 klinik khusus dan sebanyak-banyaknya 33 laboratorium klinik tambahan sampai dengan lima tahun ke depan. Selain itu, Perseroan berencana melakukan renovasi/ relokasi untuk sebanyak-banyaknya 24 laboratorium klinik dan melakukan peningkatan pelayanan untuk sebanyak-banyaknya 39 laboratorium klinik menjadi Klinik PHC. Ketika Perseroan memperluas laboratorium kliniknya, Perseroan juga dapat mempertimbangkan relokasi laboratorium klinik ke lokasi yang lebih besar. Perseroan juga berencana dapat membuka 20 outlet POC dan lima laboratorium rumah sakit baru setiap tahun. Perseroan memulai operasi atas laboratorium rujukan regional pertamanya di Surabaya pada bulan Juli 2016. Perseroan berencana membuka tiga laboratorium rujukan regional tambahan di Medan, Makassar dan Semarang. Perseroan membuka laboratorium rujukan di Surabaya dan Medan dengan pertimbangan Surabaya dan Medan adalah kota terbesar kedua dan ketiga di Indonesia setelah Jakarta. Makassar dan Semarang akan menjadi hub regional masing-masing untuk bagian timur Indonesia dan bagian tengah Pulau Jawa, dan akan membantu Perseroan agar dapat memberikan pelayanan lebih baik di daerahdaerah tersebut, termasuk mengurangi kendala logistik dalam pengiriman spesimen dan/atau sampel dari area-area tersebut ke Jakarta.

152

Perseroan juga berencana untuk membuka sampai dengan 33 laboratorium klinik baru di seluruh Indonesia. Perseroan telah membuka laboratorium klinik di sebagian besar kota-kota tier pertama dan kedua yang mewakili 30 dari 34 propinsi di Indonesia. Perseroan juga berencana meningkatkan jumlah klinik di kota-kota yang telah ada saat ini seperti di Jakarta, yang memiliki potensi pertumbuhan yang menarik. Perseroan bermaksud membuka laboratorium klinik baru ini di daerah-daerah yang belum dilayani oleh Perseroan atau belum mendapatkan pelayanan yang cukup dari para pesaing Perseroan, seperti Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara dan Bengkulu. Pada saat Perseroan memasuki pasar baru dengan membuka laboratorium klinik baru, Perseroan melakukan studi kelayakan dan berusaha memperoleh tempat yang memadai untuk mendukung kebutuhan Perseroan saat ini serta pertumbuhan potensial di masa mendatang. Sementara itu, seiring dengan berkembangnya pasar-pasar tertentu dari waktu ke waktu, beberapa laboratorium klinik Perseroan menjadi kurang memadai untuk melayani pasar di daerah tersebut dan memanfaatkan potensi peluang pertumbuhan di masa depan. Perseroan telah mengidentifikasi 24 laboratorium klinik untuk dilakukan renovasi/relokasi untuk meningkatkan nilainya di masa mendatang. Di beberapa lokasi, Perseroan dapat memperluas laboratorium klinik ke tempat yang berdekatan, namun, untuk sebagian besar laboratorium klinik Perseroan, ekspansi akan dilakukan dengan cara relokasi ke tempat yang lebih luas. Perseroan telah membuka laboratorium rujukan regional yang pertama di Surabaya pada bulan Juli 2016 dan sedang mempersiapkan pembukaan laboratorium rujukan regional di Medan dan Makassar. Laboratorium rujukan regional di Makassar diperkirakan akan dibuka di kuartal terakhir tahun 2016. Perseroan telah dapat mengidentifikasi lokasi di Pulau Jawa (Wilayah III sampai dengan VI) untuk laboratorium klinik baru. Perseroan juga berharap dapat membuka sampai dengan 20 outlet POC baru dan sampai dengan lima laboratorium rumah sakit baru setiap tahun. Sebelum membuka outlet POC atau laboratorium rumah sakit, Perseroan melakukan studi kelayakan, termasuk menentukan apakah pendapatan yang diharapkan dan biaya yang akan timbul mendukung keputusan untuk melanjutkan rencana pembukaan POC atau laboratorium. Dalam kasus tertentu, Perseroan tidak melanjutkan beberapa proposal tertentu karena tidak memenuhi persyaratan Perseroan. Perseroan juga akan terus menjajaki dan mempertimbangkan peluang akuisisi sebagai sarana untuk mengembangkan jejaring laboratorium. Perseroan berkeyakinan bahwa industri laboratorium klinik di Indonesia sangat terfragmentasi dengan peluang untuk konsolidasi. Perseroan akan mempertimbangkan peluang-peluang dengan valuasi yang menarik dan memiliki ruang untuk dilakukan perbaikan operasional. 9.7.

Pemeriksaan dan Layanan Perseroan

Melalui jejaring nasional, Perseroan menawarkan kepada pelanggannya sekitar 500 menu pemeriksaan, serta layanan medik lainnya yang meliputi berbagai spesialisasi dan disiplin ilmu. Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki ragam pemeriksaan yang komprehensif dibandingkan dengan laboratorium klinik lain di Indonesia. Perseroan juga berusaha menjadi laboratorium pertama di Indonesia yang dapat menawarkan layanan laboratorium untuk precision medicine (pengobatan yang lebih tepat sasaran kepada individu atau kelompok individu yang memiliki kesamaan secara genomik) dalam rangkaian yang lengkap, meliputi analisis genomik, proteomik dan metabolomika. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan NUH Laboratories dan Quest. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menikmati tarif preferensial untuk sekitar 3.000 pemeriksaan dan layanan laboratorium klinik. Pemeriksaan-pemeriksaan ini jarang diminta di Indonesia, sehingga Perseroan percaya bahwa mengalihdayakan (outsource) pemeriksaan tersebut ke laboratorium internasional lebih efisien dari segi biaya dibandingkan melakukannya di laboratorium Perseroan. Perjanjian-perjanjian ini mendukung Perseroan menjadi pemain terdepan dalam menyediakan layanan rujukan internasional untuk pemeriksaan khusus di Indonesia. Sebagai contoh, pengiriman spesimen dan/atau sampel secara internasional adalah suatu proses rumit yang membutuhkan keahlian dan pengalaman. Oleh karena itu, laboratorium klinik lain di Indonesia, termasuk laboratorium klinik saingan Perseroan di pasar lokal, tidak memiliki keahlian atau koneksi internasional untuk menangani pengiriman spesimen secara internasional. Sebaliknya, mereka akan merujuk spesimen dan/atau sampel

153

kepada Perseroan untuk selanjutnya dirujuk ke laboratorium internasional. Sebagai tambahan, apabila volume pemeriksaan yang diminta tidak memenuhi batasan volume tertentu untuk Perseroan melakukan pemeriksaan secara menguntungkan, Perseroan dapat merujuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ke laboratorium lain di Indonesia. Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, Perseroan merujuk sekitar 15.000 tes dari total pemeriksaan Perseroan sebanyak 14 juta tes. Layanan Perseroan umumnya terbagi dalam tiga kategori: pemeriksaan rutin, pemeriksaan esoterik dan pemeriksaan non-laboratorium. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pemeriksaan untuk masing-masing kategori untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016:

Rutin Esoterik Non-laboratorium Jumlah

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 11.978.494 12.237.181 12.528.389 12.486.246 12.554.992 309.051 311.982 336.319 370.255 423.691 813.418 838.527 817.280 872.883 994.375 13.100.963 13.387.689 13.681.988 13.729.384 13.973.058

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 2016 6.116.857 6.299.732 213.760 231.618 442.108 424.896 6.772.725 6.956.246

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2016, pemeriksaan laboratorium membukukan masing-masing sebesar 93,8%, 93,7%, 90,3%, 90,3%, 90,3%, 91,1% dan 92,2% dari pendapatan – bersih Perseroan. Di samping layanan laboratorium yang ditawarkan kepada para pelanggan, Perseroan juga mampu melakukan pemeriksaan lain untuk tujuan penelitian ilmiah. Per 30 Juni 2016, Perseroan dapat melakukan kurang lebih 375 pemeriksaan lain yang belum ditawarkan kepada pelanggan Perseroan sebagai bagian dari riset dan pengembangan Perseroan dan untuk keperluan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dokter dan ilmuwan. Beberapa pemeriksaan ini mungkin belum divalidasi sepenuhnya di Indonesia dan oleh karena itu belum siap untuk dikomersialisasi. Namun demikian, Perseroan percaya, dengan menawarkan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh dokter dan ilmuwan, Perseroan membangun hubungan jangka panjang dengan dokter dan pelanggan potensial dan terus mempelopori ilmu laboratorium klinik di Indonesia. Perseroan juga berkeyakinan bahwa kolaborasi ini dapat membantu Perseroan mengembangkan pemeriksaan baru yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan di masa depan. Pemeriksaan Rutin Perseroan pada umumnya melakukan pemeriksaan rutin pada seluruh darah, serum, plasma, dan cairan tubuh lain, dan spesimen seperti sampel mikrobiologi. Pemeriksaan-pemeriksaan ini mengukur berbagai parameter penting mengenai kesehatan tubuh seperti fungsi ginjal, jantung, hati, kelenjar tiroid dan organ-organ lain. Perseroan melakukan sebagian besar pemeriksaan rutin serta melaporkan hasilnya menggunakan berbagai instrumen pengujian yang canggih dan komputerisasi. Saat ini, Perseroan melakukan kurang lebih 214 pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yang umum dipesan meliputi: • • • • • • • • • •

profil lipid; hematologi; fungsi ginjal; hepatitis serologic marker; fungsi hati; panel tiroid; panel endokrinologi; glukosa, HbA1c; urinalisis; dan tes koagulasi.

154

Seluruh laboratorium klinik Perseroan dapat melakukan pemeriksaan rutin. Laboratorium klinik Perseroan umumnya membutuhkan dua sampai empat jam untuk menyelesaikan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan Esoterik Pemeriksaan esoterik adalah pemeriksaan laboratorium klinik yang khusus dan jarang diresepkan oleh dokter. Pemeriksaan-pemeriksaan ini umumnya dilakukan oleh tenaga ahli dan lebih membutuhkan teknologi canggih, peralatan dan material dibandingkan pemeriksaan rutin. Dari segi efisiensi biaya dan infrastruktur, tidak praktis bagi sebagian besar rumah sakit, klinik atau laboratorium klinik milik dokter untuk mengembangkan dan melakukan beragam pemeriksaan esoterik atau melakukan pemeriksaan esoterik di tempat dalam volume kecil. Sebagai hasilnya, pemeriksaan-pemeriksaan ini seringkali dirujuk oleh penyedia pelayanan kesehatan ke laboratorium independen seperti Perseroan, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan lebih kompeks. Seluruh pemeriksaan esoterik Perseroan saat ini dilakukan di Lab PRN. Perseroan saat ini melakukan sekitar 130 pemeriksaan esoterik dengan pemeriksaan esoterik yang umum dipesan meliputi: • • • • • • • •

panel nutrisi; pemeriksaan trace element (logam); pemeriksaan vitamin D; pemeriksaan molekuler-penyakit menular; pemeriksaan molekuler-genetik; panel osteoporosis; panel TORCH; dan panel autoimun.

Perseroan telah menjadi pelopor dalam memperkenalkan banyak pemeriksaan dan teknologi laboratorium klinik di Indonesia. Saat ini, Perseroan sedang berinvestasi dalam layanan precision medicine dan meningkatkan kemampuannya untuk menawarkan layanan tersebut. Perseroan selalu berada pada garis terdepan dalam memperkenalkan teknologi ini di Indonesia dan Perseroan berharap dapat menjadi penyedia layanan laboratorium pertama di Indonesia yang menawarkan layanan precision medicine dalam rangkaian lengkap. Perseroan memiliki landasan kokoh untuk menawarkan layanan precision medicine di laboratorium klinik yang ada saat ini dengan berfokus pada, antara lain, diagnostik molekuler canggih, kromatografi-spektrometri massa, patologi anatomi dan imunologi dan flowsitometri. Sebagai pelopor pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia, Perseroan telah memperkenalkan sejumlah pemeriksaan baru di Indonesia. Pemeriksaan-pemeriksaan ini biasanya bermula sebagai pemeriksaan esoterik yang hanya dapat dilakukan oleh Lab PRN sementara Perseroan mengedukasi para dokter di seluruh Indonesia mengenai penggunaan dan manfaat klinik dari pemeriksaan baru ini. Seiring dengan pasar yang mulai mengadopsi pemeriksaan baru ini dan kenaikan volume, Perseroan akan mempertimbangkan pemeriksaan yang awalnya merupakan pemeriksaan esoterik untuk menjadi pemeriksaan rutin. Dengan berkembangnya pemeriksaan esoterik menjadi pemeriksaan rutin, Perseroan akan berusaha melengkapi laboratorium klinik Perseroan dengan peralatan yang memadai agar mampu melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan ini sehingga pemeriksaan tidak hanya dapat dilakukan di Lab PRN. Sebagai contoh, Perseroan memperkenalkan pemeriksaan APO B, yang merupakan pemeriksaan profil lipid baru di tahun 1980 dan dilakukan secara eksklusif di Lab PRN. Namun demikian, di awal tahun 2000, pemeriksaan tersebut sering dipesan sehingga Perseroan saat ini melakukan pemeriksaan profil lipid di Lab PRN serta 128 laboratorium klinik dan enam laboratorium rumah sakit. Biasanya diperlukan waktu antara dua sampai empat jam untuk menyelesaikan pemeriksaan esoterik. Pemeriksaan esoterik biasanya membutuhkan waktu dua sampai empat jam untuk diselesaikan.

155

Pemeriksaan Non-laboratorium Beberapa laboratorium klinik Perseroan menawarkan pemeriksaan non-laboratorium disamping serangkaian pemeriksaan laboratorium klinik. Layanan ini terutama digunakan oleh pelanggan korporasi yang menggunakan fasilitas Perseroan untuk melakukan tes kesehatan bagi karyawannya. Tabel di bawah ini menyajikan jumlah laboratorium klinik yang menawarkan pemeriksaan non-laboratorium per 30 Juni 2016: Jumlah laboratorium klinik 116 82 43 45 51 35

Elektrokardiogram Rontgen Audiometri Spirometri Ultrasonografi Pemeriksaan treadmill

9.8.

Logistik dan Prosedur

Logistik dan Pemantauan Spesimen Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang besar sehingga logistik dan transportasi spesimen yang tepat waktu dan andal serta pelacakan pengirimannya menjadi penting bagi kegiatan operasional Perseroan. Perseroan terus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mengumpulkan, mengantarkan dan memantau pengiriman spesimen dan/atau sampel dari pasien ke lokasi laboratorium Perseroan secara tepat waktu. Penggunaan sistem logistik dapat memantau pengiriman spesimen dan/atau sampel, sehingga penyimpanan dan pengolahan spesimen dan/atau sampel dapat dilakukan secara tepat waktu. Perseroan telah mengelola jejaringnya menjadi model “hub dan spoke”, dimana spesimen dikumpulkan dari beberapa lokasi dalam satu daerah untuk pengiriman ke sebuah laboratorium klinik untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang terpusat. Spesimen dikumpulkan di laboratorium klinik dan outlet POC Perseroan. Setelah dikumpulkan, spesimen dikirim ke laboratorium yang mampu memproses tes yang diminta, baik oleh laboratorium klinik terdekat atau Lab PRN untuk pemeriksaan esoterik dan pemeriksaan rutin yang tidak dapat dilakukan di laboratorium klinik. Outlet Perseroan di setiap daerah terhubung melalui suatu ekosistem logistik yang terdiri dari tim transportasi Perseroan dan kurir pihak ketiga. Untuk pengiriman di dalam kota dan jarak pendek, Perseroan biasanya menggunakan tim transportasi sendiri yang membawa spesimen dalam tas pendingin. Pengiriman antar kota biasanya dilakukan melalui kurir kargo udara pihak ketiga dan spesimen dibawa menggunakan kotak styrofoam yang didinginkan dengan dry ice yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan meninjau kinerja penyedia transportasi pihak ketiga dengan standar internasional setiap enam bulan dan melakukan pertemuan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kurir tersebut memenuhi standar kinerja Perseroan. Perseroan telah menerapkan prosedur guna menjamin pengiriman spesimen dan/atau sampel tepat pada waktunya. Pada saat paket spesimen dan/atau sampel sampai di Lab PRN, staf penerima memeriksa kesesuaian spesimen dan/atau sampel dengan informasi yang terdapat pada dokumen pengiriman. Dokumen pengiriman tersebut kemudian di-scan dan diunggah ke sistem komputer Perseroan agar laboratorium pengirim dapat mengkonfirmasi bahwa spesimen dan/atau sampel telah diterima oleh Lab PRN. Perseroan memiliki petugas khusus untuk memantau efisiensi pengiriman harian dari seluruh lokasi dan mencatat status pengiriman sejak pengiriman oleh laboratorium pengirim sampai dengan diterimanya spesimen dan/atau sampel pada laboratorium penerima. Perseroan menggunakan informasi pemantauan ini sebagai bahan evaluasi penggunaan jasa transportasi yang ditunjuk. Spesimen dikirim dalam kondisi suhu terkontrol. Perseroan mengirimkan spesimen dan/atau sampel menggunakan kotak sesuai dengan prosedur standar yang dipantau oleh bagian technical quality assurance yang berada di kantor pusat Perseroan. Temperatur dipertahankan pada suhu dua sampai

156

dengan delapan derajat Celsius atau pada suhu beku (menggunakan dry ice) untuk memastikan bahwa spesimen dan/atau sampel tetap stabil selama 48 jam. Untuk menjamin stabilitas dan integritas spesimen dan/atau sampel, prosedur operasional standar Perseroan mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas pengiriman mengukur suhu sebelum pengiriman dan pada saat kedatangan. Orang tersebut juga mencatat kondisi spesimen dan/atau sampel pada saat kedatangan. Perseroan menyimpan spesimen cadangan untuk setiap spesimen dan/atau sampel yang diambil dari pelanggan. Spesimen dan/atau sampel cadangan ini akan digunakan dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan spesimen dan/atau sampel selama dalam perjalanan. Perseroan menyimpan sampel ini selama satu bulan setelah pengujian. Prosedur Pemeriksaan dan Pelaporan Untuk laboratorium klinik, alur operasional Perseroan umumnya dimulai pada saat pelanggan mendatangi salah satu laboratorium klinik Perseroan. Pelanggan individu pertama-tama melakukan registrasi di meja pendaftaran, yang selanjutnya akan merujuk mereka kepada salah satu dokter di bagian layanan pelanggan untuk konsultasi awal dan mendapatkan rujukan “in-house”. Pelanggan yang memiliki rujukan dokter pertama-tama mendaftar di meja pendaftaran dan menyampaikan surat permintaan pemeriksaan yang disiapkan oleh dokter yang menentukan tes yang diminta. Klien korporasi memberikan surat permintaan pemeriksaan yang telah disediakan oleh perusahaan yang membayar pemeriksaan. Perseroan menerima pembayaran dalam bentuk tunai dimuka maupun kartu kredit baik dari pelanggan individu maupun pelanggan dengan referensi dokter. Pelanggan kemudian diarahkan ke area pengambilan spesimen di laboratorium Perseroan, dimana flebotomist mencocokan identitas pelanggan dengan label identifikasi khusus dan barcode yang tertera pada tabung vakum. Flebotomist kemudian mengambil spesimen dari pelanggan dan mengirimnya ke bagian distribusi spesimen dan/atau sampel dari laboratorium untuk pemeriksaan kualitas. Untuk spesimen yang diterima dari rumah sakit, laboratorium atau klinik lain, bagian layanan pelanggan menerima spesimen, memasukkan informasi identifikasi dan mengirimkannya langsung ke bagian distribusi spesimen dan/atau sampel. Bagian distribusi spesimen dan/atau sampel kemudian memeriksa spesimen untuk integritas, volume, kelayakan dan indeks lipemik, dan segera setelahnya diproses dalam sebuah sentrifuge untuk dibagi menjadi beberapa bagian dan didistribusikan ke bagian teknis. Apabila kualitas spesimen tidak memenuhi standar Perseroan, spesimen dikembalikan ke bagian flebotomist dan pelanggan akan dipanggil kembali ke outlet Perseroan untuk pengambilan spesimen dan/atau sampel baru. Pemeriksaan adalah suatu proses yang terotomasi dengan menggunakan peralatan pemeriksaan khusus. Peralatan pengujian Perseroan membaca barcode sampel dan menyimpan informasi tersebut di dalam sistem manajemen informasi laboratorium Perseroan, yaitu Sistem Informasi Prodia (“SISPRO”). Peralatan laboratorium analitik memproses sample secara otomatis dan mengunggah hasilnya ke SISPRO sesuai barcode yang relevan. Nilai-nilai pemeriksaan dari bagian laboratorium yang berbeda kemudian digabung di dalam sistem Perseroan agar menjadi satu laporan pemeriksaan. Apabila terdapat nilai di luar rentang batas dan dalam rentang “perlu perhatian khusus”, nilai akan ditampilkan dalam warna yang berbeda dan ditandai untuk segera ditindaklanjuti oleh dokter maupun pelanggan. Pada bagian validasi kualitas, validator dapat memilih hasil-hasil tertentu untuk pemeriksaan ulang, seperti, misalnya, ketika hasil pemeriksaan menyatakan positif untuk thalassemia, yang merupakan penyakit kelainan darah turunan, atau pemeriksaan dengan nilai tinggi atau rendah yang tidak normal atau hasil yang tidak pasti. Setelah hasil pemeriksaan diunggah, pelanggan, rumah sakit atau dokter yang memberikan rujukan, perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan memiliki akses online ke laporan pemeriksaan. Hasil tersebut juga tersedia untuk dicetak dan dikirim ke alamat pihak-pihak yang meminta. Untuk memfasilitasi pemeriksaan tambahan, Perseroan dapat menyimpan spesimen-spesimen tertentu selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan prosedur operasional standar Perseroan. Berdasarkan perjanjian pengelolaan limbah dengan pihak ketiga yang memiliki izin, spesimen dibuang melalui suatu sistem pengelolaan limbah yang memenuhi peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

157

Perseroan berupaya untuk memberikan hasil pemeriksaan rutin pada hari yang sama. Waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan esoterik, dikarenakan logistik pengiriman spesimen ke Lab PRN, umumnya adalah pada hari yang sama atau hari berikutnya. Quality Assurance Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki salah satu program quality assurance paling ketat untuk laboratorium di Indonesia. Perseroan berfokus untuk memastikan keselamatan dan keakuratan setiap pemeriksaan. Tim quality assurance yang beranggotakan 20 orang di kantor pusat dan lebih dari 200 orang di seluruh jejaring Perseroan dipimpin oleh seorang manajer teknis yang membantu Perseroan untuk memenuhi standar kualitas, ketentuan akreditasi dan kebutuhan pelatihan karyawan Perseroan dan secara umum mengawasi proses quality assurance. Di samping inspeksi eksternal elektif yang wajib dan program uji profisiensi yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan telah mengadopsi pedoman-pedoman internasional, seperti pedoman-pedoman Clinical Laboratory Standard Institute (“CLIA”), CAP dan ISO 15189 dan mengambil program dan pengujian quality assurance internal secara berkala. Laboratorium klinik Perseroan dan fasilitas-fasilitas lain didesain untuk meningkatkan proses pengumpulan, penanganan, penyimpanan dan pengiriman spesimen pelanggan, serta untuk menjamin hasil tes yang akurat dan tepat waktu dan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan Perseroan secara keseluruhan. Upaya-upaya quality assurance Perseroan berfokus pada identifikasi spesimen pasien yang positif, keakuratan laporan, uji profisiensi, rentang batas yang relevan dan proses audit untuk seluruh laboratorium klinik Perseroan, pusat layanan pelanggan dan tempat-tempat pengambilan. Untuk menjamin konsistensi dari layanan pemeriksaan yang berkualitas tinggi, Perseroan menerapkan proses quality assurance dalam tiga tahapan yang meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahap pra-analitik (pendaftaran dan pengambilan spesimen), Perseroan memverifikasi seluruh prosedur melalui program Audit Keselamatan Pasien dan memastikan bahwa Perseroan menggunakan prosedur pengiriman spesimen yang benar dan jenis tabung pemeriksaan yang tepat melalui aplikasi SISPRO. Satu tim ditugaskan khusus untuk mereviu spesimen, pelabelan dan tabung pemeriksaan, memeriksa volume spesimen dan mengidentifikasi ikterus atau lipemik dalam spesimen. Pada tahap analitik (pemeriksaan sampel), Perseroan secara konsisten berfokus pada kalibrasi dan pemeliharaan instrumen, dan Perseroan melakukan kurang lebih 119 program quality assurance terintegrasi, baik secara internal maupun eksternal, melalui kerjasama dengan penyedia quality assurance berkualifikasi baik. Program quality assurance internal dilakukan setiap hari. Perseroan menggunakan sistem operasi yang menghubungkan sistem informasi laboratorium dengan instrumen, maka dapat menghilangkan risiko data dan hasil yang tidak cocok. Hasil pemeriksaan juga dianalisa dalam beberapa tahapan oleh analis, pengawas laboratorium dan validator quality control. Pada tahap pasca-analitik, data pemeriksaan akhir direviu oleh tim khusus untuk pengendalian hasil akhir, dan staf Perseroan akan memeriksa data mereka dan memverifikasi apakah data yang disampaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian mutu pada masing-masing laboratorium klinik adalah penanggung jawab teknis yang sekurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan. Selain itu, analis, pengawas laboratorium dan validator quality control yang terlibat dalam proses quality assurance wajib memiliki kompetensi khusus untuk melakukan intepretasi hasil pemeriksaan. Banyak laboratorium klinik Perseroan yang berpartisipasi dalam berbagai program uji profisiensi/ program quality assurance eksternal yang diberikan oleh pihak luar. Perseroan adalah laboratorium yang terakreditasi CAP satu-satunya di Indonesia. CAP adalah asosiasi terbesar di dunia yang menaungi secara eksklusif ahli patologi bersertifikat. CAP adalah organisasi non-pemerintah independen untuk ahli patologi bersertifikat di Amerika Serikat yang menawarkan program akreditasi yang dapat diikuti laboratorium-laboratorium secara sukarela. CAP telah dianggap secara luas sebagai pemimpin dalam quality assurance laboratorium dan pendukung layanan pengobatan berkualitas tinggi yang hemat biaya. Program PT/EQA dari CAP adalah program perbandingan laboratorium sejenis terbesar di dunia. Program ini memungkinkan laboratorium-laboratorium untuk mengevaluasi kinerja mereka secara berkala dan meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan yang disediakan bagi pelanggan.

158

Laboratorium klinik Perseroan telah mengambil sebanyak 57, 99, 74, 83 dan 79 uji profisiensi/ skema quality assurance eksternal masing-masing pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, di bawah program quality assurance layanan eksternal yang diselenggarakan oleh sejumlah institusi dan organisasi. Perseroan adalah klinik satu-satunya di Indonesia dengan sertifikasi dari NGSP untuk HbA1c dengan memberikan klinik Perseroan sertifikasi laboratorium Level I, yang merupakan tingkat pencapaian tertinggi untuk kualitas. Selain itu, 22 laboratorium klinik Perseroan menerima nilai pada tier tertinggi dalam pemeriksaan HbA1c dari External Quality Assurance Services (EQAS). Sebanyak 70 laboratorium klinik Perseroan menerima nilai pada tier tertinggi dalam survei quality assurance eksternal oleh Biorad, penyedia layanan pemantauan laboratorium independen di Amerika Serikat. Program lain yang diikuti Perseroan meliputi program-program di bawah Randox International Quality Assessment Schemes, laboratorium independen dari Inggris, Vitamin D External Quality Assessment Scheme, skema pengujian laboratorium independen dari Amerika Serikat, program-program dari Royal College of Australian Pathologists, laboratorium independen dari Amerika Serikat, pengujian autoimun oleh Euroimun, Evaluasi Laboratorium Medik dalam bidang Mikrobiologi, sebuah layanan uji profisiensi yang disediakan oleh CAP, dan program pengujian Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, 25 laboratorium Perseroan telah menerima International Organization for Standardization atau ISO 15189 untuk sistem mutu, yang merupakan sertifikasi khusus untuk laboratorium medik. Enam laboratorium dan 10 kantor administratif Perseroan telah memperoleh ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu. Meskipun Perseroan telah menerapkan standar kendali mutu setingkat ISO di seluruh laboratorium dan fasilitas Perseroan, Perseroan berencana menambah jumlah laboratorium yang melakukan proses sertifikasi setiap tahun. Lab PRN juga telah memperoleh ISO 17025 untuk laboratorium kalibrasi. Perseroan adalah grup laboratorium klinik pertama di Indonesia yang memperoleh ketiga sertifikasi ISO tersebut. Sebagai bagian dari program quality assurance, Perseroan menggunakan pengujian profisiensi internal, pengendalian mutu yang ekstensif dan proses audit yang ketat untuk layanan informasi laboratorium klinik Perseroan. Prosedur Perseroan meliputi program pengendalian mutu harian dimana Perseroan menguji nilai-nilai yang telah diketahui dari materi sampel kendali mutu internal atau pihak ketiga berbarengan dengan sampel pelanggan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil pemeriksaan Perseroan. Hasil pemeriksaan dari sampel kendali mutu dipantau untuk mengidentifikasi tren, bias atau ketidaktepatan dalam proses analisis Perseroan. Prosedur ini memungkinkan Perseroan memantau perbedaan analisis yang signifikan dari segi statistik dan prosedur klinik setiap saat dan ahli teknologi medik Perseroan dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat dengan segera sebelum melaporkan hasil pemeriksaan pelanggan. Perseroan telah melakukan sebanyak 22, 33 dan 34 program uji profisiensi internal masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015 untuk klinik kimia, hematologi, urinalisis, immunoassay, serologi, mikrobiologi dan mikroskopik. Setiap bagian dari peralatan laboratorium diuji secara teratur. Perseroan menentukan jadwal pengujian yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pengujian yang relevan beserta kompleksitasnya, rekomendasi jadwal dari program quality assurance eksternal, rekomendasi manufaktur peralatan dan ketersediaan sampel kendali mutu. Perseroan menggunakan Six Sigma Metric System pada saat merancang dan menetapkan program pengendalian mutu untuk pemeriksaan rutin, seperti pemeriksaan kimia rutin, hematologi dan immunoassay. Ketika frekuensi program quality assurance tidak mengikuti aturan dari CLIA atau CAP, Perseroan merencanakan pengendalian kualitas yang terpisah untuk mendesain pengendalian mutu dan program uji assurance. Perseroan telah mencapai peningkatan nilai dalam program quality assurance internal maupun eksternal dengan nilai secara keseluruhan, yaitu 96,5%, 97,3% dan 98,9% untuk program internal, dan 95,9%, 96,9% 98,9% untuk program eksternal, masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015, yang menunjukkan kenaikan dalam akurasi hasil diagnostik Perseroan terhadap sampel-sampel pemeriksaan. Pengendalian mutu juga meliputi aspek-aspek lain dari layanan Perseroan, termasuk waktu selesai suatu pemeriksaan, kepuasan pelanggan dan penagihan. Dengan menggunakan teknik penilaian mutu, laboratorium Perseroan memiliki berbagai program untuk memantau aspek-aspek penting dari layanan kepada para pelanggan. Penggunaan teknologi logistik dan pelacakan spesimen memungkinkan pengiriman, pemantauan, validasi dan penyimpanan spesimen secara tepat waktu. Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengambil, mengirim dan melacak spesimen secara tepat waktu dari pelanggan dan antar laboratorium dan pusat pelayanan Perseroan.

159

9.9.

Laboratorium Kalibrasi

Akurasi peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan merupakan bagian penting agar dapat memberikan hasil pengujian yang tepat. Oleh karena itu, Perseroan telah mendirikan laboratorium kalibrasi internal sehingga Perseroan dapat menguji peralatan pendukung laboratorium miliknya dengan cepat dan efisien dari segi biaya untuk memastikan peralatan tersebut sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Sebagai contoh, laboratorium kalibrasi Perseroan menguji termometer secara teratur guna memastikan peralatan tersebut mengukur temperatur dengan benar. Hal ini memberikan jaminan bahwa Perseroan menyimpan spesimen dan/atau sampel dengan benar dan mengurangi kerusakan spesimen. Perseroan mengkalibrasi seluruh alat-alat pendukung, seperti volume peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca dan kecepatan pada tachometer sentrifuge. Kalibrasi umumnya dilakukan sekali dalam setahun. Perseroan telah menambah kapasitas dari laboratorium kalibrasi dari 538 peralatan pada tahun 2013 menjadi 2.631 pada tahun 2014 dan 3.756 pada tahun 2015, dan jenis peralatan yang dapat diuji telah bertambah banyak dengan menambahkan termometer, thermohygrometer dan tachometer pada tahun 2015 dari micropipette, glassware dan sphygmomanometer pada tahun 2013. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah satu-satunya laboratorium klinik di Indonesia yang memiliki laboratorium kalibrasi. Keuntungan yang diperoleh dari memiliki atau mengelola laboratorium kalibrasi milik sendiri adalah Perseroan tidak tergantung pada laboratorium kalibrasi pihak ketiga, sehingga kalibrasi peralatan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai dengan jadwal pemakaian pada biaya yang lebih rendah. Laboratorium kalibrasi Perseroan disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (badan standarisasi nasional di Indonesia) dan memiliki sertifikasi ISO 17025 (untuk pengujian dan kalibrasi). Perseroan menawarkan pelayanan kalibrasi gratis untuk beberapa pelanggan Perseroan, seperti rumah sakit yang memberikan referensi pihak ketiga, sebagai layanan bernilai tambah. 9.10.

Pelanggan Perseroan

Perseroan melayani empat segmen pelanggan: (1) pelanggan individu; (2) referensi dokter; (3) referensi pihak ketiga; dan (4) klien korporasi. Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan Perseroan dari masingmasing segmen pelanggan untuk period-periode tertentu:

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 253,0 302,1 341,9 358,6 410,1 245,6 292,9 325,0 374,5 399,0 121,7 148,1 166,7 179,2 196,6 127,2 150,3 164,4 188,7 192,0 747,5 893,4 998,0 1.101,0 1.197,7

(dalam miliar Rupiah) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 2015 2016 207,5 232,7 206,1 231,4 97,0 107,3 80,6 77,2 591,2 648,6

Pelanggan individu (1) Referensi dokter (1)(2) Referensi pihak ketiga Klien korporasi (3) Jumlah Catatan: (1) Pendapatan dari tujuh laboratorium rumah sakit dikelompokan dalam segmen pelanggan individu atau referensi dokter sesuai dengan sumber rujukan pelanggan. (2) Pendapatan dari 114 outlet POC termasuk dalam segmen referensi dokter. (3) Perseroan memiliki perjanjian khusus untuk pemberian layanan dengan perusahaan-perusahaan dan penyedia asuransi. Penyedia asuransi yang membayar pelanggan individu atau pelanggan dengan rujukan dokter dikelompokan dalam segmen referensi pihak ketiga.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah kunjungan pasien dari setiap segmen pelanggan untuk periodeperiode tertentu:

Pelanggan individu Referensi dokter Referensi pihak ketiga Klien korporasi Jumlah

Umtuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 2012 2013 2014 2015 781.856 803.818 799.566 765.576 816.143 674.683 711.133 739.638 778.108 743.661 391.818 420.796 451.386 454.978 509.359 234.549 249.650 245.749 306.517 313.360 2.082.906 2.185.396 2.236.338 2.305.179 2.382.523

160

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 2015 2016 415.793 432.486 388.245 405.384 249.538 243.394 129.653 110.325 1.183.229 1.191.589

Sekitar 20% dari pelanggan Perseroan masing-masing pada tahun 2013, 2014 dan 2015 adalah pelanggan berulang, yang mendapatkan paling sedikit dua pemeriksaan dalam satu tahun. Pelanggan berulang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Perseroan masing-masing sebesar 19,9% pada tahun 2015, 19,6% pada tahun 2014, dan 20,0% pada tahun 2013. Untuk mendorong berulangnya kunjungan pelanggan, Perseroan menawarkan Prodia Customer Club, yaitu program loyalitas yang memberikan potongan harga dan layanan tambahan kepada pelangan dengan profil daya beli yang tinggi. Per 30 Juni 2016, program Prodia Customer Club mempunyai anggota kurang lebih 9.000 anggota Customer Club. Pelanggan individu Pelanggan individu yang mengunjungi salah satu laboratorium klinik Perseroan tanpa surat permintaan pemeriksaan dari dokter, pertama-tama berkonsultasi dengan salah satu dokter di layanan pelanggan untuk memperoleh surat permintaan pemeriksaan. Pelanggan individu dapat mengunjungi salah satu laboratorium klinik Perseroan, dan Perseroan juga menawarkan jasa layanan flebotomi di rumah untuk pelanggan yang tidak dapat mendatangi salah satu outlet Perseroan dengan biaya tambahan. Perseroan menagih pelanggan sejumlah biaya untuk setiap pelayanan yang diberikan (fee for service) dan sesuai dengan daftar harga untuk masing-masing jenis layanan laboratorium. Perseroan menerima pembayaran tunai atau kartu kredit dari pelanggan sebelum pengambilan spesimen. Apabila pasien memiliki asuransi kesehatan pribadi, mereka umumnya melakukan pembayaran tunai (out-of-pocket) dan meminta penggantian dari penyedia asuransi. Referensi dokter Perseroan juga menawarkan pemeriksaan kepada pelanggan yang dirujuk untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter yang berkerja di klinik atau rumah sakit. Pasien-pasien ini mencakup pelanggan yang dirujuk oleh dokter ke salah satu laboratorium Perseroan dan pelanggan yang dirujuk ke laboratorium lain namun lebih memilih untuk menggunakan laboratorium Perseroan. Di Indonesia, pelanggan yang diresepkan untuk melakukan pemeriksaan, tapi tidak diarahkan ke laboratorium Perseroan oleh penyedia layanan kesehatan, dapat melakukan evaluasi and memilih penyedia yang berbeda. Perseroan secara rutin memberikan informasi kepada dokter guna menyampaikan cakupan layanan laboratorium Perseroan yang tersedia terutama penemuan terbaru di bidang pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan umum dalam rangka menunjang kegiatan secara ilmiah. Perseroan menagih pelanggan sejumlah biaya untuk setiap pelayanan yang diberikan (fee for service) dan sesuai dengan daftar harga untuk masing-masing jenis layanan laboratorium. Perseroan menerima pembayaran tunai atau kartu kredit dari pelanggan sebelum pengambilan spesimen. Apabila pasien memiliki asuransi kesehatan pribadi, mereka umumnya melakukan pembayaran tunai (out-of-pocket) dan meminta penggantian dari penyedia asuransi. Di laboratorium rumah sakit Perseroan, pelanggan rawat inap atau pelanggan rawat jalan dapat membayar pemeriksaan yang diminta oleh dokter rumah sakit, langsung kepada Perseroan atau kepada rumah sakit sebagai bagian dari keseluruhan biaya rumah sakit, dimana hal ini bergantung pada alur operasional yang berlaku di rumah sakit yang bersangkutan. Sesuai kesepakatan dengan rumah sakit, pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung kepada Perseroan untuk pemeriksaan yang dilakukan Perseroan atau pelanggan dapat membayar rumah sakit untuk pemeriksaan dan rumah sakit kemudian mengirimkan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan bagiannya. Daftar harga layanan laboratorium rumah sakit dinegosiasikan antara Perseroan dengan rumah sakit berdasarkan perjanjian Perseroan dengan rumah sakit. Referensi pihak ketiga Perseroan menerima rujukan dari laboratorium, rumah sakit dan klinik lain. Pelanggan individu maupun pelanggan dengan rujukan dokter masuk dalam kategori referensi pihak ketiga apabila melakukan pembayaran dengan kartu keanggotaan asuransi. Penyedia layanan kesehatan lain merujuk pemeriksaan kepada Perseroan karena mereka mungkin tidak dapat melakukan pemeriksaan tertentu atau mengalihdayakan pemeriksaan kepada Perseroan daripada melakukannya sendiri dinilai lebih

161

efisien dari segi biaya. Selain itu, banyak penyedia pelayanan kesehatan merujuk pemeriksaan kepada Perseroan untuk memberikan konfirmasi pihak ketiga atas pemeriksaan yang mereka lakukan sendiri. Penyedia layanan kesehatan lain ini mengambil spesimen dari pelanggannya dan mengirimkan spesimen tersebut kepada Perseroan untuk dilakukan pengujian. Perseroan umumnya menandatangani perjanjian dengan laboratorium dan penyedia layanan kesehatan lain ini dimana diatur mengenai daftar harga pemeriksaan oleh laboratorium klinik Perseroan. Perseroan kemudian menagih pelanggan, yang merujuk pemeriksaan kepada Perseroan, untuk layanan Perseroan pada biaya yang disepakati dan pembayaran wajib dilakukan dalam waktu 60 sampai 90 hari. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dengan sejumlah kecil penyedia asuransi dan berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat memberikan layanan kepada pengguna asuransi tersebut dan menagihkan biayanya kepada asuransi. Klien korporasi Perseroan melayani institusi lain, meliputi karyawan perusahaan dan badan usaha milik negara. Berdasarkan peraturan di Indonesia, seluruh karyawan berhak atas pemeriksaan kesehatan tahunan yang diberikan oleh perusahaan mereka. Klien korporasi dapat memilih pemeriksaan tambahan seperti hematologi, fungsi hati, fungsi ginjal, profil lipid, profil glukosa, asam urat, hepatitis b, pap smear, prostat dan diagnosis kanker leher rahim, tes narkoba, pemeriksaan fisik dan elektrokardiogram. Sebagai bagian dari paket ini, Perseroan dapat menyediakan konsultasi dengan karyawan sebelum dan setelah pemeriksaan dan memberikan seminar seputar kesehatan. Perseroan juga memberikan laporan kepada perusahaan dan konsultasi mengenai kondisi kesehatan pekerja mereka secara umum. Perseroan menawarkan program pemeriksaan kesehatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan kepada klien korporasi, seperti pemeriksaan kebugaran untuk pekerjaan tertentu. Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak-pihak terafiliasi dengan Perseroan, POHII, dimana POHII akan merujuk pelanggan untuk pemeriksaan kesehatan kerja kepada Perseroan. Perseroan menagih langsung pelanggan korporasi untuk pemeriksaan yang dilakukan dan membayar POHII sejumlah biaya manajemen. Klien korporasi dan institusi lain biasanya menegosiasikan pengaturan biaya dengan Perseroan. Perseroan menagih mereka secara berkala dan pembayaran jatuh tempo dalam waktu 60 sampai dengan 90 hari. Pelanggan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan mana Perseroan memiliki perjanjian diklasifikasikan sebagai klien korporasi, bahkan jika mereka memiliki rujukan dari dokter. Untuk pemeriksaan kesehatan kerja, perusahaan pemberi kerja berhak merahasiakan informasi hasil pemeriksaan dan tidak mengungkapkannya kepada calon karyawan mereka. 9.11.

Layanan Pelanggan

Perseroan berkeyakinan bahwa layanan pelanggan Perseroan adalah salah satu faktor pembeda dimana Perseroan memberikan layanan berkualitas tinggi yang konsisten kepada pelanggan di seluruh jaringan bermerek Prodia. Perseroan mencapai tingkatan layanan saat ini melalui pelatihan karyawan dan protokol yang ketat yang disusun agar dapat menyediakan pengalaman berkualitas bagi pelanggan, dari registrasi dan konsultasi dokter hingga penarikan spesimen dan penyampaian hasil pemeriksaan. Hal ini termasuk proses pelayanan pelanggan yang efisien, lingkungan yang nyaman dan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer-oriented services). Perseroan juga menawarkan layanan pengambilan spesimen di rumah untuk dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang tidak dapat datang ke laboratorium Perseroan. Pasien Perseroan, dokter dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya memiliki akses online terhadap hasil pemeriksaan secara real time yang dapat dilakukan dari manapun melalui situs Perseroan maupun aplikasi ponsel. Selain itu Perseroan berencana menawarkan layanan online untuk pemesanan pemeriksaan dan pembayaran, yang menjadikan kunjungan pelanggan lebih nyaman. Perseroan berkeyakinan bahwa faktor-faktor ini memberikan kontribusi terhadap citra merek Prodia yang kuat dan membantu dalam membangun loyalitas pelanggan. 9.12.

Penetapan Harga dan Biaya

Daftar harga untuk pelanggan Perseroan umumnya ditentukan oleh beberapa faktor. Pertimbangan Perseroan meliputi inflasi, nilai tukar, standar hidup di pasar yang dilayani oleh outlet yang relevan dan biaya logistik untuk beroperasi di pasar tersebut. Harga Perseroan tidak tunduk pada peraturan pemerintah. Biaya pengiriman spesimen dan/atau sampel ke laboratorium klinik atau Lab PRN termasuk

162

dalam harga pemeriksaan. Dengan demikian, harga Perseroan di setiap daerah dapat berbeda. Sebagai contoh, harga Perseroan di bagian timur Indonesia umumnya lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa, tetapi harga pemeriksaan di seluruh Pulau Jawa umumnya tidak berbeda. Tidak ada perbedaan harga untuk pelanggan individu dan pelanggan dengan referensi dokter. Namun, daftar harga di outlet POC dinegosiasikan dengan dokter pemilik klinik. Daftar harga pada laboratorium rumah sakit dinegosiasikan dengan rumah sakit dan diatur dalam suatu perjanjian dengan rumah sakit. Untuk klien korporasi, mereka umumnya menerima potongan harga sesuai negosiasi, dikarenakan mereka menanggung layanan untuk pelanggan dalam jumlah besar. Diskon yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan kebijakan diskon yang berlaku. 9.13.

Penjualan dan Pemasaran

Berdasarkan Frost & Sullivan, Perseroan telah mengembangkan brand equity yang kuat di pasar dan sangat dihormati serta dipercaya oleh pelanggan di antara laboratorium klinik independen. Upaya pemasaran Perseroan dipimpin oleh tim pemasaran dari Jakarta dengan tenaga pemasaran dan petugas LIS lebih dari 400 orang. Perseroan berfokus pada aktivitas pemasaran ilmiah maupun kegiatan komunikasi pemasaran yang umum. Kegiatan Pemasaran Ilmiah Ketika kegiatan usaha laboratorium klinik dimulai sejak tahun 1973, pemeriksaan laboratorium dan pembuktian berdasarkan praktik medik belum tersedia atau diadopsi secara luas oleh komunitas kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan selalu menyertakan komponen pendidikan dalam porsi yang besar untuk berbagi pengetahuan dengan penyedia layanan kesehatan dan masyarakat mengenai peralatan laboratorium klinik yang tersedia bagi mereka. Alat pemasaran ilmiah utama Perseroan adalah seminar, diskusi meja bundar dan kegiatan promosi lainnya seperti jurnal, bulletin dan publikasi ilmiah serta brosur informasi. Perseroan rutin melakukan seminar pendidikan mengenai topik-topik yang relevan dengan kesehatan, meliputi topik penemuan terbaru di bidang pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan umum. Perseroan mengadakan seminar untuk berbagai khalayak dari dokter, tenaga medik profesional hingga masyarakat umum. Pada tahun 2015, Perseroan melakukan lebih dari 300 seminar untuk dokter dan lebih dari 800 seminar untuk rumah sakit, klinik lain dan badan usaha, dan Perseroan mengorganisir atau mensponsori lebih dari 400 acara, seperti konferensi, untuk organisasi-organisasi profesional. Perseroan juga memiliki sejumlah kegiatan promosi lainnya yang berfokus pada pemasaran ilmiah. Sebagai contoh, Perseroan menerbitkan sejumlah publikasi untuk dokter, penyedia layanan kesehatan profesional dan masyarakat awam. Perseroan adalah editor dan penerbit Indonesian Biomedical Journal, satu-satunya jurnal ilmiah dalam bidang biomedik. Perseroan juga menerbitkan dua buletin, “Forum Diagnosticum”, Informasi Laboratorium, dan satu majalah gaya hidup, “Smart Living”. Pada tahun 2015, Perseroan melakukan lebih dari 17.000 kunjungan dokter untuk memperkenalkan pemeriksaan baru dan memelihara hubungan baik. Perseroan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan promosi seperti melakukan eksibisi pada pameran dan acara komunitas. Sebagai contoh, Perseroan telah berpartisipasi dalam pameran pernikahan untuk memasarkan pemeriksaan kesehatan pra-nikah dan menyelenggarakan acara-acara di sekolah untuk mempromosikan kesehatan umum dan kebugaran. Pada tahun 2015, Perseroan telah mendistribusikan sebanyak 385.008 materi cetak kepada dokter, meningkat sebesar 27,4% dari 279.516 pada tahun 2014. Perseroan mendistribusikan sebanyak 140.436 materi cetak di rumah sakit, klinik dan badan usaha pada tahun 2015, meningkat sebesar 17,8% dari 115.438 pada tahun 2014. Perseroan mendistribusikan materi cetak sejumlah 8.320.392 kepada anggota masyarakat pada tahun 2015, meningkat sebesar 32,9% dari 5.582.983 pada tahun 2014. Untuk mempromosikan laboratorium klinik khusus, Perseroan melakukan diskusi meja bundar dan seminar serta menyusun dan membuat brosur dan materi edukasi dengan tujuan mengedukasi komunitas dan calon pelanggan mengenai isu-isu yang relevan dengan kesehatan mereka. Perseroan juga bermitra dengan ikatan dokter anak dan perkumpulan obstetri dan ginekologi untuk melengkapi

163

kegiatan Perseroan. Selain itu, Perseroan bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan dan memperkenalkan pemeriksaan baru dengan dukungan ahli teknologi medik. Sebagai contoh, Perseroan telah mengembangkan pemeriksaan baru khusus untuk anak-anak seperti panel uji saring alergi bagi anakanak dan pemeriksaan progesteron 17-OH, yang merupakan pengukuran endokrinologi bagi anak-anak. Kegiatan Komunikasi Pemasaran Di Indonesia, pelanggan bebas memilih penyedia layanan laboratorium. Oleh karena itu, Perseroan menggunakan kegiatan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan merek Prodia dan layanan secara langsung ke konsumen potensial. Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan pemasaran, termasuk: •

Penempatan Media: Perseroan menempatkan artikel, karangan (feature) dan iklan di media cetak dan online dan di radio dan TV. Iklan Perseroan berfokus untuk membangun brand equity, menonjolkan program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan, mempromosikan pemeriksaan atau paket tertentu dan mengiklankan penjualan dan promosi. Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan 137 penempatan media di surat kabar dan majalah, seperti Kompas, Media Indonesia, Marketing, SWA dan Femina dan di radio. Dalam enam bulan pertama di tahun 2016, Perseroan telah melakukan lebih dari 41 penempatan media. Pada semester pertama tahun 2016, Perseroan memfokuskan penempatannya pada outlet yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas, dibandingkan dengan outlet yang lebih kecil yang merupakan fokus Perseroan pada tahun 2015.

•

Hubungan Media: Perseroan memiliki program hubungan media yang berkelanjutan, dan Perseroan senantiasa memberikan informasi kepada media secara informal. Sebagai contoh, Perseroan melakukan pertemuan pers, siaran pers, kunjungan media dan pertemuan dengan media untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pers dan media serta menyebarkan informasi mengenai Perseroan dan penawaran Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan melakukan sesi informasi bulanan dengan media untuk memberikan informasi seputar kesehatan dengan mengirimkan komunikasi informal kepada wartawan. Lebih lanjut, pada tahun 2015, Perseroan mengeluarkan 49 siaran pers, mengadakan 13 pertemuan pers, dan menjamu lima kunjungan media (kunjungan kehormatan untuk menjaga hubungan Perseroan dengan beberapa perusahaan media) dan satu pertemuan media (sebuah acara pendidikan dengan wartawan dan komunitas sehat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan). Selain itu, Perseroan ikut serta dalam dua kegiatan sponsorship media, dimana Perseroan mendirikan stan pameran atau memasang iklan pada acara-acara yang diselenggarakan oleh media. Secara keseluruhan, terdapat 82 kegiatan hubungan media pada tahun 2015. Dalam enam bulan pertama di tahun 2016, Perseroan telah mengeluarkan 18 siaran pers, mengadakan 4 pertemuan pers, dan menjamu satu kunjungan media.

•

Acara: Perseroan mengadakan seminar dan acara dan menghadiri konferensi untuk mempromosikan brand Perseroan kepada profesional kesehatan lain dan masyarakat umum. Pada tahun 2015, Perseroan berpartisipasi dalam 18 seminar publik, 15 seminar yang diselenggarakan oleh dokter umum dan klinisi, empat acara aktivasi brand Prodia (kegiatan-kegiatan yang menarik seperti “Tune up your health” – suatu acara yang berupaya meningkatkan kesadaran penggemar mobil bahwa tidak hanya mobil yang membutuhkan pemeriksaan berkala, tubuhpun memerlukan pemeriksaan kesehatan). Selain itu, pada tahun 2015, Perseroan juga berpartisipasi dan mendukung 14 pameran pernikahan dan 14 acara ilmiah. Sebagai contoh, Perseroan membawakan presentasi di kongres HKKI (Himpunan Kimia Klinik Indonesia) dan Patelki (Perhimpunan Pathologi Klinik Indonesia). Dalam enam bulan pertama di tahun 2016, Perseroan telah berpartisipasi dalam 15 seminar publik dan 12 seminar yang diselenggarakan oleh dokter umum dan klinisi.

•

Media Sosial: Perseroan memasarkan merek Prodia melalui situs Perseroan, Facebook, Instagram dan Twitter. Perseroan juga memiliki aplikasi ponsel yang dapat digunakan oleh pelanggan Perseroan dan dokter serta profesional kesehatan lainnya.

•

Manajemen Kreatif: Pada tahun 2015, Perseroan melakukan 263 kampanye promosi penjualan (antara lain spanduk, kalender, agenda, dll). Dalam enam bulan pertama di tahun 2016, Perseroan telah melakukan 122 promosi penjualan.

164

•

Dokter: Perseroan melakukan pemasaran kepada para dokter dan profesional kesehatan lainnya menggunakan jurnal ilmiah dan penyediaan informasi ilmiah.

9.14.

Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi Perseroan melayani pelanggan Perseroan dan membantu memastikan efisiensi bisnis Perseroan dengan memantau kinerja jejaring layanan Perseroan, menyempurnakan alokasi sumber daya, membantu Perseroan dalam menanggapi perubahan pasar, mengikuti pola konsumsi dan secara proaktif mengarahkan pelanggan ke lokasi dan layanan tertentu. Perseroan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang dirancang untuk dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan operasi Perseroan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan dan membantu memastikan keandalan operasi Perseroan serta keamanan informasi pelanggan. Komponen utama arsitektur teknologi Perseroan meliputi: •

Sistem Informasi Prodia (“SISPRO”). SISPRO adalah sistem informasi laboratorium yang digunakan Perseroan. Sistem ini menyimpan dan mengelola seluruh data laboratorium klinik, termasuk seluruh informasi demografi pelanggan, penagihan dan rekam medis pelanggan. SISPRO juga memungkinkan Perseroan untuk memantau pengumpulan spesimen, distribusi spesimen, pengujian dan penyampaian hasil secara real time.

•

Sistem Enterprise Resource Planning (“ERP”). Sistem ERP memelihara catatan untuk utang, piutang, pembelian, persediaan, aset tetap, serta bank dan buku besar umum. Sistem tersebut terpusat di Jakarta dan beroperasi berdasarkan model terpusat dengan kemampuan mengintegrasikan aplikasiaplikasi baru. Hal ini memastikan bahwa sistem dirancang untuk skalabilitas dan konektivitas sehingga Perseroan dapat mengembangkan jejaring layanannya sambil tetap terhubung melalui jaringan konektivitas tertutup milik Perseroan. Sistem ERP ini juga mengizinkan Perseroan untuk dapat mengatur keuangan, persediaan dan pembelian dari data-data yang tersedia secara real time di seluruh tempat layanan Perseroan di Indonesia.

•

Customer Relationship Management (“CRM”). Sistem CRM memproses kegiatan pemasaran, manajemen pelanggan, profil pelanggan dan penanganan keluhan. Sistem ini dapat diakses oleh setiap laboratorium Perseroan dan disentralisasi di Jakarta.

Perseroan memiliki pusat data di setiap laboratorium klinik. Namun demikian, Perseroan saat ini sedang memindahkan informasi SISPRO ke pusat data utama di Jakarta. Proyek migrasi data diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, informasi dari 90 outlet telah berhasil dipindahkan ke pusat data utama. Seluruh laboratorium Perseroan terhubung langsung ke pusat data utama melalui jaringan internet tertutup. Meskipun Perseroan telah memiliki lisensi software untuk sistem-sistem ini di setiap lokasi yang menggunakan sistem informasi ini, Perseroan saat ini sedang melakukan negosiasi untuk menambahkan lisensi tambahan untuk penggunaan di masa depan. Perseroan juga saat ini sedang dalam proses mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memperkirakan risiko dan rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) yang diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2017 9.15.

Peralatan

Perseroan memperoleh peralatan laboratorium klinik dari bermacam-macam vendor melalui mekanisme pembelian, sewa beli, dan sewa pakai. Peralatan untuk pengujian rutin pada umumnya disewa, sementara peralatan untuk pengujian khusus pada umumnya dibeli. Perseroan memilih vendor-vendor dengan mengidentifikasi terlebih dahulu teknologi yang ingin digunakan oleh Perseroan dalam pemeriksaan dan layanannya dan kemudian meminta penawaran dari vendor-vendor yang memiliki teknologi tersebut. Seluruh peralatan baru divalidasi oleh bagian pengembangan pemeriksaan, bagian technical/quality assurance, dan bagian pengembangan bisnis Preseroan untuk memperkuat tujuan Perseroan membeli peralatan baru dari segi teknologi dan bisnis. Pemasok utama Perseroan adalah produsen mesin pengujian laboratorium klinik, alat laboratorium otomatis, reagen dan alat pendukung laboratorium. Perseroan melakukan pembelian peralatan laboratorium tertentu apabila peralatan untuk disewa tidak tersedia dengan pembelian reagen dan/atau apabila pengaturan pembelian pasokan reagen untuk peralatan tersebut kurang efektif dari segi biaya.

165

Perseroan memiliki hubungan yang erat dengan vendor laboratorium klinik tier atas yang menyediakan peralatan laboratorium. Perseroan juga berupaya untuk mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan produsen peralatan laboratorium klinik dan medik global terkemuka untuk mendukung migrasi, transisi dan komisioning laboratorium Perseroan yang sedang dikembangkan serta mendukung operasional laboratorium Perseroan saat ini. Kesepakatan dengan pemasok mengatur penetapan harga yang didasarkan pada skala ekonomi, peningkatan mutu teknologi, pelatihan dan pendidikan, pemeliharaan terjadwal dan preventif dan kerjasama pemasaran (joint marketing). Pendekatan yang digunakan dalam pengadaan peralatan memungkinkan Perseroan untuk mengelola laboratorium lebih efektif dan efisien karena karyawan di setiap laboratorium akan terbiasa mengoperasikan bermacammacam jenis peralatan yang sama. Perseroan mendapatkan peralatan dari beberapa pemasok. Pemasok utama Perseroan termasuk Roche, Abbott, Siemens, Biomerieuex, Biorad dan Sysmex. Roche menyediakan instrumen kimia klinik dan instrumen-instrumen pokok untuk immunoassay untuk beberapa outlet dan hampir semua instrumen urinalisis dan instrumen diagnostik molekuler di Lab PRN. Abbott menyediakan beberapa instrumen kimia klinik, hemotologi dan instrumen pokok untuk immunoassay. Perseroan menggunakan instrumen dari Siemens untuk instrumen kimia klinik dan instrumen pokok immunoassay di Lab PRN. Biomerieuex menyediakan instrumen pokok untuk immunoassay dan mikrobiologi. Biorad menyediakan platform untuk kromatografi cair kinerja tinggi. Sedangkan Sysmex menyediakan instrumen hematologi. Setiap perjanjian yang dimiliki Perseroan dengan vendor pada umumnya mengatur harga setiap mesin. Perjanjian ini dapat ditandatangani oleh Perseroan langsung dengan vendor atau distributor lokal dari vendor tersebut. Perjanjian-perjanjian ini pada umumnya berjangka waktu antara tiga sampai dengan lima tahun. Penetapan harga dengan vendor dilakukan dengan basis harga tetap, yang dibayar setiap bulan atau berdasarkan mekanisme pembayaran lainnya yang disetujui dengan vendor yang bersangkutan. Secara umum, berdasarkan perjanjian dengan vendor yang bersangkitan, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan, memberikan, menyewakan atau menjual mesin yang bersangkutan kepada pihak ketiga lainnya dengan alasan apapun tanpa persetujuan awal dari vendor. Pemeliharaan peralatan dan instrumen secara tepat waktu dan efektif berperan penting terhadap layanan laboratorium klinik Perseroan yang efisien. Pemeliharaan peralatan sewa dilakukan oleh vendor sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme sewa pakai dan sewa beli. Selain itu, Perseroan mengkalibrasi peralatan secara teratur menurut rekomendasi dan jadwal dari manufaktur. Perseroan juga memiliki kontrak pemeliharaan tahunan atau kontrak pemeliharaan komprehensif untuk semua alat pengukur dengan masing-masing manufaktur atau distributor yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan alat pengukur tersebut. Kontrak pemeliharaan komprehensif juga mewajibkan manufaktur atau distributor untuk melakukan penggantian suku cadang dengan biaya mereka sendiri. 9.16.

Riset dan Pengembangan

Perseroan melakukan dua jenis kegiatan penelitian dan pengembangan. Pertama, bagian riset dan pengembangan Perseroan berupaya menambah menu pemeriksaan yang telah ada dan meningkatkan prosedur laboratorium Perseroan dalam rangka memperbaiki sensitivitas, spesifikasi, waktu dan biaya pemeriksaan dibandingkan metode konvensional yang tersedia. Sebagai contoh, Perseroan melakukan studi untuk memvalidasi teknologi dan reagen baru. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi dalam kemampuan melakukan pengujian terdepan sehingga Perseroan dapat menawarkan pemeriksaan laboratorium klinik menggunakan teknologi terdepan kepada para pelanggan. Pada umumnya, pemeriksaan baru membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun untuk memperkenalkan. Pemeriksaan, pada umumnya, disertifikasi oleh badan lisensi nasional di negara dimana pemeriksaan tersebut dikembangkan. Perseroan akan mengadopsi pemeriksaan baru dan memvalidasi keakuratan ilmiahnya sebelum pemeriksaan tersebut rutin digunakan. Rintangan signifikan dalam mengembangkan pemeriksaan baru adalah mengedukasi para dokter mengenai pemeriksaan baru dan mendorong pemakaian pemeriksaan tersebut. Edukasi ilmiah dari komunitas kedokteran merupakan bagian penting dari proses penelitian dan pengembangan dan kegiatan pemasaran Perseroan. Perseroan telah menambah, dan diharapkan akan terus menambah, teknologi dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan baru melalui kombinasi inisiatif pengembangan internal, lisensi teknologi dan kemitraan dengan para vendor dan klinisi.

166

Kedua, laboratorium Perseroan berpartisipasi dalam studi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti eksternal dalam komunitas kedokteran dan ilmiah di Indonesia. Sebagai contoh, Perseroan melakukan evaluasi atas laboratorium untuk mengidentifikasi biomarker untuk studi tertentu. Saat ini, Perseroan sedang terlibat dalam proyek-proyek yang meneliti mengenai diagnosis prenatal, acute ischemic stroke dan dampak paparan logam berat dan panel vitamin dan mineral terhadap kesehatan bayi dan ibu. Sebelumnya, Perseroan telah berpartisipasi dalam studi ilmiah untuk penyakit-penyakit antara lain penyakit prenatal, hepatitis, penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, hipertensi, autisme dan down syndrome. Upayaupaya penelitian ini, disamping mendorong kemajuan ilmu kedokteran, adalah bagian penting dari kegiatan pemasaran ilmiah Perseroan. Perseroan memiliki sejumlah pemeriksaan baru di pipeline riset dan validasi, termasuk pemeriksaan leukemia, alergi dan kelainan autoimun. 9.17.

Afiliasi Perseroan

Pada tahun 2015, Perseroan melakukan Transaksi Spin-off dimana Perseroan menjual empat entitas anak kepada induk Perseroan, yaitu Prodia Utama, dengan total sebesar Rp32,2 miliar. Meskipun Perseroan tidak lagi memiliki perusahaan-perusahaan ini, POHII, PROSTEM, PROLINE dan INNODIA, Perseroan terlibat dalam transaksi dengan pihak yang terafiliasi dengan mereka. Afiliasi Perseroan adalah sebagai berikut: PT Prodia OHI International (“POHII”) POHII bergerak di bidang pemasaran dan pengelolaan kesehatan kerja, kedokteran okupasi dan layanan toksikologi industri. Layanan yang ditawarkan oleh POHI meliputi: • • • • • •

pengelolaan klinik kedokteran okupasi; pemantauan biologi; pengelolaan klinik di tempat untuk perusahaan; pemeriksaan kesehatan calon karyawan; pengawasan medik bagi karyawan; dan pemeriksaan toksikologi industri.

POHII memasarkan layanan-layanannya kepada klien mereka, namun POHII merujuk pelanggan kepada Perseroan yang merupakan penyedia eksklusif untuk layanan laboratorium klinik. Perseroan menagih langsung pelanggan untuk pemeriksaan yang dilakukan dan membayar biaya manajemen kepada POHII. Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan POHII. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perseroan akan melakukan pemeriksaan laboratorium klinik untuk karyawan dari pelanggan dan/atau karyawan berprospek yang direferensikan oleh POHII kepada Perseroan. POHII akan berhak mendapatkan biaya manajemen sebesar 7,0% dari pendapatan bersih untuk masing-masing pelanggan yang direferensikan POHII kepada Perseroan. PT Prodia Stemcell Indonesia (“PROSTEM”) PROSTEM adalah perusahaan pertama di Indonesia yang menerima izin dan akreditasi dari Kementerian Kesehatan untuk menyimpan sel induk (stem cell). Kegiatan PROSTEM meliputi penelitian dan pengembangan sel induk, penyimpanan sampel sel induk dan memproses sel induk untuk penyimpanan dan terapi. PROSTEM adalah salah satu dari pelanggan korporasi Perseroan dikarenakan PROSTEM merujuk pelanggannya kepada Perseroan, umumnya untuk pemeriksaan rutin dan panel penyakit menular. PT Prodia Diagnostic Line (“PROLINE”) PROLINE mengimpor dan memproduksi instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro kepada INNODIA dan agen pihak ketiga lain di Indonesia. Seluruh pembelian produk PROLINE oleh Perseroan dilakukan melalui INNODIA atau agen pihak ketiga lainnya.

167

PT Innovasi Diagnostika (“INNODIA”) INNODIA mendistribusikan dan menjual alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi reagen dan peralatan laboratorium yang dipasok oleh PROLINE. INNODIA memasok kepada Perseroan instrumen laboratorium dan reagen laboratorium untuk diagnostik in-vitro. Pembelian Perseroan dari INNODIA, yang dimulai sejak tahun 2015, tercatat sebesar Rp2,7 miliar untuk satu tahun. PT Prodia Diacro Laboratories (“Prodia CRO”) Prodia CRO menyediakan layanan penelitian klinis untuk perusahaan atau individu yang melakukan uji klinis, seperti melakukan uji coba farmasi untuk perusahaan farmasi internasional besar atau penelitian untuk organisasi yang membuat kebijakan kesehatan. Prodia CRO memberikan rujukan kepada Perseroan. 9.18.

Persaingan

Bisnis laboratorium klinik di Indonesia terfragmentasi dengan banyak laboratorium klinik kecil. Namun demikian, dalam pandangan Perseroan, terdapat hambatan masuk dalam bisnis ini dikarenakan diperlukan kepercayaan untuk menarik pelanggan, kendali mutu yang tinggi dan persyaratan teknis yang ketat. Terdapat banyak pemain kecil dalam bisnis laboratorium klinik. Berdasarkan Frost & Sullivan, di dalam pasar laboratorium swasta, pesaing utama Perseroan untuk pemeriksaan laboratorium klinik meliputi Pramita, Parahita, Kimia Farma, Cito dan Biomedika, dan tidak ada satupun yang memiliki jejaring lokasi seluas Perseroan. Meskipun demikian, sebagai suatu perusahaan layanan kesehatan terintegrasi, Kimia Farma, memiliki sejumlah outlet lain yang dapat ditambah dengan layanan laboratorium klinik. Selain itu, Perseroan bersaing dengan banyak klinik independen dan laboratorium anatomi yang lebih kecil serta laboratorium yang dimiliki rumah sakit dan dokter. Perseroan berkeyakinan bahwa, dalam memilih laboratorium klinik sebagai penyedia layanan kesehatan, pelanggan seringkali mempertimbangkan banyak faktor, termasuk antara lain: • • • • • • •

reputasi laboratorium di benak pelanggan dan di tengah komunitas medik; akurasi, ketepatan waktu dan konsistensi dari laporan hasil pemeriksaan; kapabilitas, kualitas dan kenyamanan layanan yang ditawarkan oleh laboratorium; aksesibilitas yang ditawarkan oleh laboratorium; harga untuk layanan laboratorium klinik; ragam pemeriksaan laboratorium klinik yang dapat dilakukan penyedia layanan kesehatan; dan kemampuan untuk menerapkan kontrol kualitas di seluruh proses pengujian.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada pada posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan pesaingnya untuk faktor-faktor tersebut di atas. Perseroan juga percaya bahwa menu pemeriksaan laboratorium klinik Perseroan paling beragam, baik pemeriksaan rutin, esoterik dan pemeriksaan laboratorium klinik generasi baru, memberikan keunggulan kompetitif untuk bersaing di industri layanan laboratorium klinik di Indonesia. Banyak pesaing Perseroan mengirimkan spesimen kepada Perseroan untuk pemeriksaan esoterik. Lebih lanjut, Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan laboratorium klinik berskala besar seperti Perseroan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan pesaingnya untuk meningkatkan pangsa pasar karena jejaring layanan yang luas dan struktur biaya yang rendah. Perseroan memiliki jejaring laboratorium klinik terdepan di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 35% berdasarkan pendapatan pada tahun 2015 dan memiliki jumlah laboratorium klinik terbanyak di pasar laboratorium klinik swasta yang independen di Indonesia, berdasarkan Frost & Sullivan. Ukuran ini memberikan skala ekonomi bagi Perseroan. Namun demikian, sebagian besar pemeriksaan laboratorium klinik mungkin akan terus dilakukan oleh rumah sakit dan laboratorium berskala lebih kecil. Sebagai hasilnya, Perseroan akan terus bersaing dengan laboratorium yang terafiliasi dengan rumah sakit dan laboratorium lain, termasuk dalam hal kualitas, kemampuan layanan dan harga.

168

Industri layanan laboratorium klinik dihadapkan pada perubahan teknologi dan penemuan produk baru. Sebagai contoh, Perseroan berkeyakinan bahwa pengenalan pemeriksaan laboratorium klinik generasi baru, seperti pemeriksaan genomik, proteomik dan metabolomika di Indonesia akan lebih jauh membedakan Perseroan dari para pesaingnya. Namun demikian, kemajuan teknologi dapat menyebabkan pengembangan pemeriksaan yang lebih efektif dari segi biaya dimana pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di luar laboratorium klinik seperti point-of-care dan dilakukan oleh dokter di klinik mereka. Kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan pemeriksaan rumit dapat dilakukan di rumah sakit yang memiliki laboratorium dan pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di rumah tanpa menggunakan layanan dari laboratorium klinik. Beberapa pesaing dapat memiliki akses terhadap pendanaan yang lebih besar atau peralatan yang lebih maju dibandingkan Perseroan, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Perkembangan teknologi tersebut dan penggunaannya oleh pelanggan Perseroan dapat mengurangi permintaan terhadap layanan pemeriksaan laboratorium Perseroan dan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. 9.19.

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Perseroan tunduk pada hukum dan peraturan di Indonesia terkait perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hukum dan peraturan mengenai penanganan, pengiriman dan pembuangan spesimen medik, limbah menular dan berbahaya, dan bahan radioaktif. Seluruh laboratorium Perseroan tunduk pada hukum dan peraturan yang mengatur mengenai pembuangan seluruh spesimen dan sampel laboratorium yang mengandung bahan biologi berbahaya. Berikut adalah dokumen-dokumen terkait lingkungan hidup yang dimiliki oleh Perseroan: No Izin DKI Jakarta 1. Laboratorium Klinik Utama Kramat 2. 3.

Laboratorium Klinik Pratama Arteri Laboratorium Klinik Pratama Bona Indah

4.

Laboratorium Klinik Pratama Pasar Minggu

5.

Laboratorium Klinik Pratama Kampung Melayu Laboratorium Klinik Pratama Cideng Laboratorium Klinik Pratama Kebayoran

6. 7. 8.

Laboratorium Klinik Pratama Kedoya

9.

Laboratorium Klinik Madya Kelapa Gading

10.

Laboratorium Klinik Pratama Pluit

11.

Laboratorium Klinik Madya Pantai Indah Kapuk Laboratorium Klinik Madya Sunter

12. 13.

Laboratorium Klinik Madya Puri Indah

Nomor, tanggal dan instansi Hasil Penilaian UKL dan UPL Pembangunan Laboratorium Klinik Prodia dan Fasilitasnya (PT Prodia Widyahusada) No. 37/UKL-UPL/-1.774.151 tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Lembar Pengesahan Studi UKL-UPL No. 5396/1/777.6 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hasil Penilaian Dokumen UKL dan UPL Laboratorium Klinik Prodia Cabang Bona Indah No. 5391/1.777.6 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diterima dengan No. 1253/7.18/31.74.1774.15/2016 tanggal 11 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diterima dengan No. 1255/7.18/31.74.1774.15/2016 tanggal 11 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Rekomendasi PEL, RKL/RPL Lab. Klinik Prodia No. 1367/-1.777.6/XI/93 tanggal 23 November 1993 yang dikeluarkan oleh Ketua Bappeda DKI Jakarta. Hasil Penelitian Dokumen UKL dan UPL Laboratorium Klinik Prodia Cabang Kebayoran Jl Gunawarman 77 No 5388/1.777.6 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat No. 16.4/1.774.151 tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Hasil Penelitian Dokumen UKL dan UPL Laboratorium Klinik PRODIA Cabang Kelapa Gading No. 5387/1.777.6 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Surat No. 1059/1.842.22 tentang Hasil Penilaian Dokumen UKL dan UPL Laboratorium Klinik Prodia tanggal 26 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Rekomendasi atas UKL-UPL Laboratorium Klinik Prodia tanggal 22 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Rekomendasi Persetujuan UKL/UPL Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Cabang Sunter PT Prodia Widyahusada No. 424/-1.774.152 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Hasil Penilaian Dokumen UKL dan UPL Laboratorium Klinik Prodia Puri Jakarta Barat No. 6444/1.777.6 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta.

169

No 14.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Daan Mogot Baru Nanggroe Aceh Darussalam 15. Laboratorium Klinik Pratama Banda Aceh

Nomor, tanggal dan instansi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang sudah diketahui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengoperasian Laboratorium Klinik Prodia No. R-004/ II/2014 tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh. 16. Laboratorium Klinik Surat Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) No. 660/06/2015 tentang Pratama Lhokseumawe Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe. Sumatera Utara 17. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pratama Asia No. 660/3776/BLH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. 18. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) Pratama Lubuk Pakam No. 128/SEKR/660.1/DS/2016 tanggal 1 September 2016 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. 19. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal Agustus Pratama Binjai 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai. 20. Laboratorium Klinik Gatot Subroto: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pratama Gatot Subroto/ (SPPL) yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/3777/BLH/ Krakatau VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Krakatau: Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/345/BLH/ VII/2015 tentang Persetujuan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia cabang Krakatau tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. 21. Laboratorium Klinik Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan No. 660/3452/BLH/VII/2015 Utama S. Parman tentang Persetujuan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia S.Parman tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan 22. Laboratorium Klinik Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar No. 660/898/VIII/2016 Pratama Pematang tentang Izin Lingkungan Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia tanggal 24 Agustus 2016. Siantar 23. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Jl. Jend A. Yani Pratama Rantau No. 189 Rantauparapat No. 660/86/BLH-LB/AM/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan Parapat oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu 24. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. Pratama Setia Budi 660/3775/BLH/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. 25. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 6 September 2016 yang Pratama Sibolga telah disahkan oleh Kepala Dinas LHKP Kota Sibolga. 26. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas UKL-UPL Laboratorium Klinik Prodia Kantor Cabang Tebing Tinggi oleh Pratama Tebing Tinggi PT Prodia Widyahusada No. 660/3859/KLH-TT/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Sumatera Barat 27. Laboratorium Klinik Persetujuan Dokumen UKL & UPL No. 660/21.96/Pedal-BPDL/VI-2010 tanggal 10 Juni 2010 Madya Padang yang dikeluarkan oleh Bapedalda Kota Padang. 28. Laboratorium Klinik Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi No. 01/IL/KLH-BKT/III-2014 Pratama Bukittinggi tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Bukittinggi tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Kepulauan Riau 29. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Laboratorium Pengujian oleh PT Prodia Widyahusada Pratama Batam No. 65/BAPEDAL/REKOM/DPLHX/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Jambi 30. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah Pratama Jambi diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi No. 32/SPPL/BLHII/2016 tanggal 1 September 2016 Riau 31. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Madya Pekanbaru No. 660.1/BLH/SPPL/I/28/2016 tanggal 27 Januari 2016.yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. 32. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas SPPL Usaha Laboratorium Klinik Prodia PT Prodia Widyahusada No. 660/ Pratama Duri BLH-PPDL.457/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

170

No Izin Kepulauan Bangka Belitung 33. Laboratorium Klinik Pratama Pangkal Pinang Sumatera Selatan 34. Laboratorium Klinik Pratama Basuki Rahmat 35. Laboratorium Klinik Pratama Veteran Lampung 36. Laboratorium Klinik Pratama Metro Lampung 37. Laboratorium Klinik Pratama Teluk Betung Banten 38. Laboratorium Klinik Pratama Cilegon 39.

Laboratorium Klinik Madya Tangerang

40.

Laboratorium Klinik Madya Bintaro

41.

Laboratorium Klinik Pratama BSD

Nomor, tanggal dan instansi Bukti penerimaan dokumen lingkungan hidup No. 660/469/BLH/IV/2016 tanggal 11 April yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Laboratorium Klinik Prodia 045/UKL-UPL/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) Laboratorium Klinik Prodia 032 TAHUN.2005 tanggal 28 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapedalda Kota Palembang. Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Laboratorium Klinik Prodia No. 660/179/LTD-9/04/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah diterima berdasarkan Surat No. 660.1/544/III.20/2016 oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 27 Oktober 2016. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah diterima oleh Kepala Sub Bidang Analisis Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tanggal 14 Juli 2015. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah diterima berdasarkan Surat No. 660/126-Pengkajian & Binhuk tanggal 21 Januari 2014 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 6 Januari 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan dengan No. 660/049/-III-Pengkajian&Binhuk tanggal 14 Januari 2016 Surat No. 660/65 -Pengkajian & Binhuk tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan

Jawa Barat 42. Laboratorium Klinik Madya Bekasi 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Rekomendasi Dokumen UKL&UPL berdasarkan Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi No. 660.1/1394.BPLH.AMDAL/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Laboratorium Klinik Dokumen Amdal No. 660.1/460/BPLH.AMDAL/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Keputusan Pratama Summarecon Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Laboratorium Klinik Rekomendasi Penggunaan Dokumen UKL UPL tanggal 4 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pratama Bogor Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor. Laboratorium Klinik Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Madya Cibubur No. 660.1/231 - Bid. Perencanaan tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, berlaku sampai Maret 2018. Laboratorium Klinik Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) No. 660.1/122/VIII/BLH/09 Pratama Depok tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok Laboratorium Klinik Penilaian Dokumen UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik PT Prodia Widyahusada No. Utama Wastukencana 660/407-BPLH tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Laboratorium Klinik Pratama Majalaya No. 667/272-SPPL/BPLH tanggal 30 September 2016 yang telah diterima oleh BPLH Kabupaten Bandung. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal Desember 2008 yang telah disampaikan Pratama Pasir Kaliki kepada dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Laboratorium Klinik Rekomendasi/Pengesahan Dokumen UKL-UPL Laboratorium Prodia No. 660,1/1029/BLH/2016 Pratama Sumedang tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas SPPL Kegiatan Laboratorium Klinik Kesehatan "PRODIA" No. 660/232.1Pratama Ujung Berung BPLH tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Laboratorium Klinik Prodia Pratama Cimahi No. 660.7/3330/KLH tanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Cimahi. Laboratorium Klinik Rekomendasi Kegiatan UKL/UPL No. 660/2002/TL/HKP tanggal 14 September 2016 yang Pratama Garut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut. Laboratorium Klinik Persetujuan SPPL No. 660.1/289/KPLH tanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pratama Cirebon Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

171

No 55.

Izin Laboratorium Klinik Pratama Kuningan

56.

Laboratorium Klinik Pratama Cideres

57.

Laboratorium Klinik Pratama Indramayu

58.

Laboratorium Klinik Pratama Purwakarta Laboratorium Klinik Pratama Kopo

59. 60. 61. 62. 63. 64.

Laboratorium Klinik Pratama Kurdi Laboratorium Klinik Pratama Buah Batu Laboratorium Klinik Pratama MTC Laboratorium Klinik Pratama Tasikmalaya Laboratorium Klinik Pratama Ciamis

65.

Laboratorium Klinik Pratama Banjar Patroman Jawa Tengah 66. Laboratorium Klinik Pratama Tegal. 67. Laboratorium Klinik Madya Purwokerto. 68.

Laboratorium Klinik Pratama Cilacap

69.

Laboratorium Klinik Pratama Purbalingga

70.

Laboratorium Klinik Utama Semarang

71.

Laboratorium Klinik Pratama Semarang Setiabudi Laboratorium Klinik Pratama Semarang Barat

72.

73. 74. 75. 76. 77. 78.

Laboratorium Klinik Utama Solo Laboratorium Klinik Pratama Boyolali Laboratorium Klinik Madya Magelang Laboratorium Klinik Pratama Wonosobo Laboratorium Klinik Pratama Cepu Laboratorium Klinik Pratama Purworejo

Nomor, tanggal dan instansi Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah No. 660.1/952/PPKL/TAHUN 2016 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tanggal 9 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660/442.Pergd/IX/BPLH tanggal 8 September 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660.1/281.a/KLH tanggal 30 Juni 2011 yang telah diterima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Surat Keterangan No. 481.09/99/PDL-BLH/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang menyatakan bahwa Perseroan telah menyampaikan SPPL. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660/341-SPPL/ BPLH tanggal 31 Desember 2015 yang telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tahun 2013 yang telah disampaikan kepada dan diketahui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 18 Desember 2008 yang telah disampaikan kepada dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 29 November 2010 yang telah disampaikan kepada dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik "Prodia" No. 660.3/60-KPLH/2012 tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) No. 6601.1/432.1/BPLH/2011 tanggal September 2011 yang telah disetujui oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Rekomendasi Lingkungan atas Kegiatan Laboratorium Klinik "Prodia" Kota Banjar tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Rekomendasi atas DPLH PT Prodia Widyahusada No. 660.I/23/DPLH/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal. Keputusan Bupati Banyumas No. 913 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Purwokerto tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyumas. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia No. 660.1/1091/30 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga No. 660.1/612/R-VIII/2012 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup "Laboratorium Klinik Prodia Purbalingga" tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL No. 660.1/572/48/2006 tanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Keputusan Walikota Semarang No. 660.1/1609/B-II/X/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Laboratorium dan Klinik Pratama Prodia di Jalan Setiabudi No. 119 D tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Keputusan Walikota Semarang No. 660.1/1605/B-II/X/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Laboratorium dan Klinik Pratama Prodia di Jalan Jendral Sudirman No. 121, Semarang Barat tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan PT Prodia Widyahusada No. 660.1/2/I/UKL-UPL/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Bukti penerimaan SPPL No. 1181 tanggal 23 September 2015 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Rekomendasi Kelayakan Lingkungan No. 660/296/299 tanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 31 Agustus 2016 yang telah diterima oleh DLHK Kabupaten Wonosobo No. 660.1/II/SPPL/2016. Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Laboratorium Klinik No. 660.1/740/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Surat Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) No. 660.1/795.A/2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

172

No 79. 80. 81. 82.

Izin Laboratorium Klinik Madya Salatiga Laboratorium Klinik Pratama Wonogiri Laboratorium Klinik Madya Klaten Laboratorium Klinik Pratama Kudus

83.

Laboratorium Klinik Pratama Sragen D.I. Yogyakarta 84. Laboratorium Klinik Pratama Yogyakarta 85.

Laboratorium Klinik Utama Mangkubumi

Nomor, tanggal dan instansi Rekomendasi UKL/UPL No. 660-1/118/207 tanggal 28 Januari 2014. Rekomendasi UKL-UPL Laboratorium Klinik Prodia Wonogiri No. 660.1/017 tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia No. 510.44/27/22 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Klinik oleh PT Prodia Widyahusada No. 660.1/109/22.02 tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Laboratorium Kesehatan No. 660.1/731-032/2016 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) tanggal 8 Mei 2004 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta. Lembar Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Laboratorium Klinik Prodia No. 660/321 tanggal 28 Maret 2009 yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Jawa Timur 86. Laboratorium Klinik Pratama Pacitan 87. Laboratorium Klinik Madya Madiun 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/128/IX/408.53/2010 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Laboratorium Klinik Umum "Prodia" Madiun No. 660/585/401.304/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun. Laboratorium Klinik Rekomendasi UKL-UPL No. 660/417/420.403/2001 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan Utama Malang. oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Malang. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pratama Blitar No. 660.1/68/410.201.5/SPPL/V/2012 tanggal Mei 2012 yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar. Laboratorium Klinik Persetujuan/Rekomendasi UKL-UPL No. 660/67/436.7.2/2009 tanggal 13 Februari 2003 yang Pratama RDPS dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Laboratorium Klinik Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Madya Sidoarjo No. 88/UKL-UPL/209 tanggal 15 Oktober 2009 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Laboratorium Klinik Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Laboratorium "Prodia" No. 660.1/428/436.7.2/2012 Utama Surabaya tanggal 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Laboratorium Klinik Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pratama Kediri No. 660/293/419.34/2012 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. Laboratorium Klinik Persetujuan/Rekomendasi UKL-UPL No. 660/816/436.6.3/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang Pratama Mega Galaxi dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Laboratorium Klinik Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pratama Tulung Agung No. 660.1/40/SPPL/210/2014 tanggal 27 Januari yang telah diterima oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Laboratorium Klinik Persetujuan/Rekomendasi UKL-UPL No. 660/05/436.6/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang Pratama Jemursari dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Bali 97.

Laboratorium Klinik Utama Denpasar 98. Laboratorium Klinik Pratama Tabanan 99. Laboratorium Klinik Pratama Singaraja Nusa Tenggara Barat 100. Laboratorium Klinik Madya Mataram 101. Laboratorium Klinik Pratama Bima Nusa Tenggara Timur 102. Laboratorium Klinik Pratama Kupang 103. Laboratorium Klinik Pratama Maumere

Rekomendasi UKL-UPL Perpanjangan No. 660.1/1609/BLH tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar Rekomendasi DPLH No. 660.1/865/PP.BLH tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng No. 660.1/1366/IL/BLH tanggal 8 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Rekomendasi atas DPLH Laboratorium Klinik Prodia Cabang Mataram No. 207.a/KLH/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Walikota Mataram Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660/ BLH/15/IX/2015 yang telah disampaikan kepada dan disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bima tanggal 8 September 2015. Rekomendasi atas SPPL No. BPLHD.660.582/XI/2015 tanggal November 2015. Persetujuan atas SPPL Usaha/Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Maumere No. BLH.660.1/313/ III/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

173

No Izin Kalimantan Barat 104. Laboratorium Klinik Pratama Pontianak Kalimantan Timur 105. Laboratorium Klinik Pratama Balikpapan 106.

Laboratorium Klinik Pratama Samarinda

Nomor, tanggal dan instansi Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Laboratorium Klinik Prodia Cabang Pontianak No. 660.1/731/DPLH/BLH-P2HL/2014 tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia No. 660/032/BLH/UKL-UPL/IL/ IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL No. 503-660.2/94/207 tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Keputusan Walikota Samarinda No. 660/074/HK-KS/II/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Oleh Pt. Prodia Widyahusada tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Samarinda.

Kalimantan Selatan 107. Laboratorium Klinik Madya Banjarmasin

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 660.1/226-SK/BLH.2015 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Laboratorium Kliinik Prodia Cabang Banjarmasin tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 660.1/227-SK/BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia Cabang Banjarmasin tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Sulawesi Utara 108. Laboratorium Klinik Madya Manado 109. Laboratorium Klinik Pratama Kotamobagu Gorontalo 110. Laboratorium Klinik Pratama Gorontalo Sulawesi Tengah 111. Laboratorium Klinik Pratama Palu Sulawesi Barat 112. Laboratorium Klinik Pratama Mamuju Sulawesi Selatan 113. Laboratorium Klinik Madya Makassar. 114. 115.

116.

Laboratorium Klinik Pratama Palopo Laboratorium Klinik Pratama Panakkukang.

Laboratorium Klinik Pratama Parepare.

Sulawesi Tenggara 117. Laboratorium Klinik Pratama Kendari.

Dokumen UKL-UPL tahun 2009 yang telah diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu No. 660/BLH-KK/07/II/2016 tentang Izin Lingkungan Usaha/Kegiatan Laboratorium Klinik Prodia yang dikeluarkan bulan Februari 2016 oleh Plt. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. tanggal 4 Oktober 2016 yang telah diterima oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Kotamobagu. Rekomendasi atas perpanjangan DKL kegiatan Laboratorium Prodia No. 660/0330/BLH tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palu. Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL No. 660.1/15/SPPL/VIII/2016/BPDL tanggal 22 Agustus 2016 yang telah diterima oleh Bapedalda Kabupaten Mamuju Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar No. 660.22/402/Kep/BLHD/ XI/2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana Pengembangan/Renovasi Laboratorium Klinik Prodia tanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL No. 660/431/BLH/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar No. 660.22/25/Kep/BLHD/IX/2013 tentang Pemberian Izin Lingkungan tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala BLHD Kota Makassar Rekomendasi No. 660.22/24/BLHD/IX/2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan Kepala BLHD Kota Makassar. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 645/182/BLH/IX/2016 tanggal 2 September 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pengoperasian Laboratorium Klinik Prodia No. 328 tanggal 13 Mei 2015 yang telah diterima oleh Ketua Tim Pengawasan dan Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL Kota Kendari.

174

No Izin Maluku Utara 118. Laboratorium Klinik Pratama Ternate. Maluku 119. Laboratorium Klinik Pratama Ambon

Nomor, tanggal dan instansi Rekomendasi UKL/UPL No. 660.1/001-REK/BLH-TTEVIII/2009 tanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660/376/BLH tanggal 4 Oktober 2016 yang telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon

Catatan: Dokumen lingkungan untuk (i) laboratorium klinik pratama Kaban Jahe, laboratorium klinik Padang Sidempuan dan laboratorium klinik pratama Kisaran di Propinsi Sumatera Utara; (ii) laboratorium klinik pratama Tanjungpinang di Propinsi Kepulauan Riau; (iii) laboratorium klinik pratama Lampung di Propinsi Lampung; (iv) laboratorium klinik madya Gading Serpong di Propinsi Banten; (v) laboratorium klinik pratama Harapan Indah dan laboratorium klinik pratama Karawang Kertabumi di Propinsi Jawa Barat; dan (vi) laboratorium klinik pratama Palangkaraya di Propinsi Kalimantan Tengah, masih dalam proses pengurusan.

19.20. Penghargaan dan Pengakuan • • • • • • • • • • • • • • •

Penghargaan “Top Brand” dari Frontier setiap tahun antara tahun 2009 dan 2015; “Indonesia Healthcare Most Reputable Brand Award” dari Onbee Research bersama Majalah Swa dan Swanetwork untuk tahun 2014 dan 2015; Indonesia Original Brand dari Business Digest dan Majalah Swa setiap tahun antara tahun 2012 dan 2015; Corporate Image Award dari Frontier untuk tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015; Penghargaan Indonesia Best Brand dari Mars untuk tahun 2013, 2014 dan 2015; WOW Brand dari Markeeters dengan Markplus untuk tahun 2015; Master Service Award dari Majalah Makassar Terkini dan Makassar Research untuk tahun 2013, 2014 dan 2015; Satria Brand Award dari Grup Suara Merdeka untuk tahun 2013, 2014 dan 2015; Service Quality Award untuk laboratorium klinik dari Care Center for Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence untuk tahun 2013 dan 2015; Frost and Sullivan Indonesia Excellence Award sebagai perusahaan pelayanan diagnostik untuk tahun 2015; Pencantuman di “Solo Best Brand Index” dan “Jogja Best Brand Index” dari PT Aksara Solo Pos dan PT Aksara Dinamika untuk tahun 2015; Penghargaan Brand Champion Consumer Award dari Majalah SWA dan Pusat Studi Konsumen Kelas Menengah untuk tahun 2015; Penghargaan Indonesia Best Brand Golden dari MARS partnership dan Majalah SWA untuk tahun 2015; Rekor Business Indonesia dari Koran SINDO dan Yayasan Tera untuk tahun 2013; dan Service Excellence Award dari Markplus Insight untuk tahun 2013.

175

X. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI Bab ini, termasuk seluruh data (aktual, estimasi dan proyeksi) yang berkaitan dengan, antara lain, informasi mengenai permintaan dan pangsa pasar, telah disusun oleh Frost & Sullivan berdasarkan Independent Market Research on the Clinical Laboratory Market in Indonesia, Frost & Sullivan, 2016. Baik Perseroan, Agen Penjualan Internasional, atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat memberikan jaminan atas akurasi dari informasi yang disajikan dalam bab ini. Informasi ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Agen Penjualan Internasional, atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Data dalam bab ini yang ditandakan dengan huruf “P” berarti data tersebut diproyeksikan oleh Frost & Sullivan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia dan analisis internal. Proyeksi, estimasi, perkiraan dan pernyataan lain yang bersifat “forward looking” yang terdapat dalam bab ini dan Prospektus secara keseluruhan memiliki unsur ketidakpastian dikarenakan perubahan atas faktor-faktor yang mendasari asumsi, atau kejadian atau kombinasi dari kejadian-kejadian yang belum dapat diketahui saat ini. Hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari proyeksi, estimasi atau prediksi tersebut. Calon investor diharapkan tidak menempatkan kepercayaan yang tidak semestinya pada kemampuan Frost & Sullivan atau pihak ketiga lainnya untuk memprediksi tren industri atau kinerja di masa depan. Pasar pelayanan kesehatan di Indonesia Didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang siap dibelanjakan per kapita dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta pelaksanaan JKN di awal tahun 2014, total belanja kesehatan di Indonesia naik dari US$24,2 miliar pada tahun 2011 menjadi US$26,4 miliar pada tahun 2015, merepresentasikan CAGR 2,2%. Investasi yang dilakukan sebagai bagian dari rencana penggolongan ulang rumah sakit yang dimulai oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 telah meningkatkan jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta secara dramatis mulai dari tahun 2012, yang mengakibatkan ukuran pasar pelayanan kesehatan secara total meningkat. Total belanja mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang melambat, pemilihan umum dan ketidakpastikan atas pelaksanaan JKN serta konsolidasi berbagai skema asuransi umum di awal tahun 2014. Frost & Sullivan memperkirakan bahwa total belanja kesehatan akan tumbuh pada CAGR 4,8% antara tahun 2015 dan 2017 untuk mencapai US$29,1 miliar. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari belanja kesehatan di Indonesia untuk masing-masing tahun:

176

Pasar pelayanan kesehatan di Indonesia secara relatif tetap kurang berkembang dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia adalah negara dengan total belanja kesehatan terendah keempat dan persentase kontribusi belanja kesehatan terhadap GDP terendah di antara pasar maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang dan negara-negara berkembang seperti China, India, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia saat ini untuk menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia pada tahun 2019 melalui program JKN, permintaan untuk lebih banyak tempat tidur di rumah sakit, obat terapi, pemeriksaan laboratorium klinik, layanan imaging diagnostik, dan peralatan kedokteran akan mendorong pertumbuhan kontribusi belanja kesehatan terhadap PDB. Total belanja kesehatan di Indonesia sebagai persentase terhadap PDB telah meningkat dari 2,7% pada tahun 2011 menjadi 3,0% pada tahun 2015. Frost & Sullivan memperkirakan bahwa total belanja kesehatan dalam persentase terhadap PDB di Indonesia akan meningkat lebih lanjut menjadi 3,1% pada tahun 2017. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari total belanja kesehatan, dalam persentase terhadap PDB, di sembilan pasar, baik di negara maju dan negara berkembang di Asia untuk masing-masing tahun: Total Belanja Kesehatan, sebagai % terhadap PDB di Pasar-Pasar Tertentu, 2011-2017P

Sumber: Database Global Healthcare Expenditure,WHO pada http://apps.who.int/nha/database) dan analisis Frost & Sullivan

Pada akhir tahun 2015, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan total populasi sebanyak 255,5 juta, mendekati total populasi Amerika Serikat yang berjumlah 321,4 juta. Meskipun memiliki populasi dengan jumlah yang berdekatan, terdapat kesenjangan yang besar dalam hal belanja kesehatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan belanja kesehatan per kapita di Amerika Serikat 95 kali lebih besar dari Indonesia. Belanja per kapita Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya di Asia, seperti Malaysia, Thailand dan China. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari total populasi di sembilan pasar untuk masing-masing tahun:

177

Total Populasi di Pasar-Pasar Tertentu, 2011-2017P

Sumber: Database Global Healthcare Expenditure,WHO pada http://apps.who.int/nha/database

Dari tahun 2011 sampai dengan 2015, belanja kesehatan per kapita di Indonesia bertumbuh dari US$99,0 menjadi US$103,6, merepresentasikan CAGR 1,1%. Frost & Sullivan mengestimasi belanja kesehatan per kapita akan terus meningkat menjadi US$110,8 pada tahun 2017, merepresentasikan CAGR 3,4% dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Grafik berikut ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari belanja kesehatan di sembilan pasar untuk masing-masing tahun: Belanja Kesehatan per Kapita di Pasar-Pasar Tertentu, 2011-2017P

Sumber: Database Global Healthcare Expenditure, WHO pada http://apps.who.int/nha/database dan analisis Frost & Sullivan

Dibandingkan dengan sembilan pasar tersebut, Indonesia memiliki persentase pengeluaran kesehatan oleh sektor swasta relatif lebih tinggi dikarenakan kurang tersedianya sistem pelayanan kesehatan yang didanai oleh Pemerintah. Dengan diluncurkannya program JKN, Frost & Sullivan memperkirakan belanja kesehatan publik akan meningkat pada CAGR 5,8% antara tahun 2015 dan 2017 mencapai US$11,6 miliar. Kenaikan ini meliputi sekitar 92 juta penduduk miskin atau hampir miskin yang ditanggung dalam program JKN dimana Pemerintah memberikan subsidi penuh tanpa dipungut biaya. Frost & Sullivan mengestimasi bahwa pengeluaran kesehatan oleh sektor swasta akan tumbuh pada CAGR 4,1% antara tahun 2015 sampai dengan 2017 dikarenakan pertumbuhan segmen kelas menengah mendorong pasien untuk mencari pelayanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, pasien dari fasilitas layanan kesehatan publik diprediksi akan bermigrasi ke fasilitas layanan kesehatan swasta sehubungan dengan fasilitas layanan publik yang semakin penuh. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari belanja kesehatan oleh sektor publik dan sektor swasta di sembilan pasar yang sama untuk masing-masing tahun:

178

Belanja Kesehatan Sektor Publik dan Swasta di Pasar-Pasar Tertentu, 2011-2017F

Sumber: Database Global Healthcare Expenditure,WHO pada http://apps.who.int/nha/database dan analisis Frost & Sullivan

Pada tahun 2015, terdapat 2.511 rumah sakit di Indonesia, dengan hampir 50% berada di Pulau Jawa, dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Rumah sakit swasta tercatat hanya 36,5% dari total 2.511 rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015. Dengan adanya program JKN, jumlah rumah sakit diproyeksikan akan meningkat dari 2.511 pada tahun 2015 menjadi 2.588 pada tahun 2017 pada CAGR 1,5%, berdasarkan estimasi dari Frost & Sullivan. Grafik berikut ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia untuk masing-masing tahun: Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Indonesia, 2012-2017P

Faktor-faktor utama untuk mendorong pertumbuhan pasar pelayanan kesehatan di Indonesia •

Penerapan Skema JKN yang konsisten mendorong permintaan di seluruh sektor pelayanan kesehatan: Dengan implementasi Skema JKN, masyarakat di Indonesia akan memiliki akses terhadap jasa pelayanan kesehatan yang lebih luas. Dengan demikian, lanskap pelayanan kesehatan di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara keseluruhan.

179

•

Perubahan gaya hidup dan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular (non-communicable)/ penyakit kronis mendorong permintaan untuk rumah sakit khusus: Perubahan profil epidemiologi sebagai akibat perubahan gaya hidup dan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular/penyakit kronis akan mendorong permintaan lebih besar untuk obat-obatan dan perawatan rumah sakit, terutama rumah sakit khusus yang berfokus pada kardiologi dan onkologi. Berdasarkan estimasi World Bank dan Frost & Sullivan, dengan tren urbanisasi yang melaju cepat dan diperkirakan akan meningkat pada estimasi CAGR 2,4% antara tahun 2015 dan 2020, 57% dari masyarakat Indonesia diprediksi akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Grafik di bawah ini menunjukan ukuran dampak penyakit kronik di Indonesia dari tahun 1990 menjadi 2010: Ukuran Dampak (Disability-adjusted Life Year atau DALY) Penyakit Kronik di Indonesia, 2012 - 2017P

Sumber: Global Burden of Disesase Study 2010 (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington)

•

Penuaan populasi membuka peluang untuk jasa pelayanan kesehatan terspesialisasi: Indonesia telah mengalami kenaikan jumlah populasi usia lanjut berumur lebih dari 65 tahun. Hal ini akan membuka peluang bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan di segmen-segmen seperti perawatan usia lanjut dan pengelolaan penyakit kronis.

•

Permintaan yang meningkat untuk pelayanan kesehatan berkualitas didukung oleh pertumbuhan kelas menengah dan kenaikan kesadaran: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terus meningkatkan populasi kelas menengah hingga 168 juta pada tahun 2020 dari estimasi 128 juta pada tahun 2015. Kelas menengah di Indonesia dibedakan tidak hanya dari daya beli, tapi juga tingkat keahlian dan latar belakang yang lebih tinggi. Kelas menengah dengan tingkat pendapatan dan kesadaran yang bertumbuh akan mendorong permintaan terhadap pelayanan kesehatan seiring dengan jumlah konsumen dengan daya beli untuk hal-hal yang bersifat diskresioner, seperti jasa pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang terus meningkat.

180

•

Belanja pelayanan kesehatan yang bertumbuh: Belanja kesehatan di sektor publik akan bergantung pada keberhasilan implementasi Skema JKN dalam tiga sampai dengan lima tahun ke depan. Namun demikian, Frost & Sullivan memprediksi belanja kesehatan publik akan terus bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan belanja kesehatan publik dalam beberapa tahun ke depan.

Pasar untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Indonesia Laboratorium klinik adalah suatu tempat dimana pemeriksaan atas spesimen klinik dilakukan untuk memperoleh informasi kesehatan seorang pasien sehubungan dengan diagnosa, perawatan dan pencegahan penyakit. Pemeriksaan laboratorium klinik dapat dilakukan di banyak tempat, seperti rumah sakit, klinik dan laboratorium independen. Pasar pemeriksaan laboratorium klinik keseluruhan terbagi menjadi sektor publik dan sektor swasta. Sektor swasta terdiri dari laboratorium rumah sakit, laboratorium independen dan klinik. Jejaring klinik swasta utama dengan peralatan laboratorium klinik sederhana dapat melakukan pemeriksaan laboratorium rutin seperti pengujian glukosa, pemeriksaan urin dan profil lipid, namun sebagian besar pemeriksaan dialihkan ke laboratorium independen swasta, baik melalui rujukan dokter atau dengan mengirimkan sampel yang telah diambil langsung di tempat. Laboratorium independen swasta lebih lanjut dikelompokan menjadi laboratorium swasta tunggal dan laboratorium yang memiliki cabang atau rantai laboratorium. Sektor publik terdiri dari laboratorium rumah sakit pemerintah, laboratorium independen pemerintah dan Puskesmas. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 3.428 laboratorium klinik yang terdaftar di Indonesia, dimana sebanyak 1.594 laboratorium dimiliki oleh rumah sakit pemerintah, 917 laboratorium independen swasta dan 917 laboratorium yang dimiliki oleh rumah sakit swasta. Sekitar 80% dari total laboratorium di Indonesia berada di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tabel di bawah ini menyajikan segmentasi pasar dan pangsa pasar berdasarkan pendapatan pasar pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia. Segmentasi Pasar Pemeriksaan Laboratorium Klinik di Indonesia, 2015

Sumber: Analisis Frost & Sullivan Catatan: 1) Uraian mengenai pasar laboratorium klinik publik tidak tercakup dalam laporan ini. 2) Puskesmas adalah klinik kesehatan pratama milik Pemerintah yang berperan sebagai titik pelayanan pertama bagi pasien untuk menerima perawatan primer. 3) Pendapatan untuk pasar klinik swasta hanya meliputi point of care testing (POCT), dan POCT tidak termasuk dalam total pasar pemeriksaan laboratorium klinik. 4) Uraian persentase pada table di atas mengacu pada pangsa pasar berdasarkan pendapatan. Persentase antara laboratorium rumah sakit swasta dan laboratorium independen swasta apabila digabung adalah total sektor swasta.

Di rumah sakit, pemeriksaan rutin yang paling banyak diminta adalah pemeriksaan hematologi rutin, kolesterol dan urin yang dapat dilakukan sendiri oleh rumah sakit sementara pemeriksaan-pemeriksaan khusus, seperti mikrobiologi, imunologi dan patologi anatomi umumnya dirujuk ke laboratorium lain. Laboratorium independen swasta melakukan pemeriksaan rutin dan khusus dalam volume yang tinggi.

181

Ukuran pasar total untuk pemeriksaan oleh laboratorium klinik berdasarkan pendapatan di Indonesia dinilai sebesar US$1.437 juta pada tahun 2015 dan berdasarkan estimasi dari Frost & Sullivan, pasar diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 12,9% menjadi US$1.830 juta pada tahun 2017. Frost & Sullivan mengestimasi sebanyak 383 juta pemeriksaan dilakukan pada tahun 2015 dan volume pemeriksaan dalam setahun diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 451 juta pada tahun 2017, bertumbuh pada CAGR 8,5%. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari ukuran pasar pemeriksaan laboratorium klinik berdasarkan pendapatan di Indonesia untuk masing-masing tahun:

Dibandingkan dengan negara-negara lain, pasar pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia saat ini belum terlayani dengan baik (underpenetrated) dengan potensi pertumbuhan yang besar relatif terhadap pasar-pasar yang lebih berkembang. Grafik di bawah ini menyajikan belanja per kapita untuk pemeriksaan laboratorium klinik di delapan pasar untuk masing-masing tahun:

182

Pemeriksaan laboratorium klinik memiliki peranan penting dalam rantai nilai pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan medis bagi individual dan praktisi medik, dan melayani segmen pelayanan kesehatan dari sektor publik dan swasta yang membentuk sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Seiring dengan bertambahnya masyarakat yang bergabung dalam program JKN dan kenaikan tingkat pendapatan yang mengakibatkan lebih banyak orang memiliki akses pada asuransi kesehatan swasta atau bentuk jaminan kesehatan lainnya, permintaan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan skrining penyakit yang lebih cepat akan turut meningkat. Pertumbuhan tingkat pendapatan dan aksesibilitas layanan kesehatan didukung dengan meningkatnya kejadian penyakit menular dan tidak menular seperti jantung, kanker dan diabetes diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar pemeriksaan laboratorium. Rantai Nilai Pasar Laboratorium Klinik

Sumber: Analisis Frost & Sullivan

Faktor-faktor utama untuk mendorong pertumbuhan pasar pemeriksaan laboratorium klinik di Indonesia •

Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) meningkatkan permintaan untuk pemeriksaan laboratorium: Cakupan JKN yang bertambah luas mengakibatkan jasa pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses sehingga akan mendorong bertambahnya jumlah masyarakat yang mencari perawatan dan dengan demikian akan meningkatkan pemeriksaan laboratorium. Skema JKN diharapkan akan meningkatkan permintaan untuk pemeriksaan dasar dan khusus.

•

Meningkatnya kejadian penyakit tidak menular dan penyakit menular: Berdasarkan World Health Organization, pada tahun 2014, jantung, kanker dan diabetes merupakan penyakit yang menyebabkan 56% kematian di Indonesia. Indonesia juga adalah salah satu negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia sebesar 10%. Meningkatnya sakit yang disebabkan penyakit tidak menular dan penyakit menular akan mendorong permintaan untuk pemeriksaan jantung, petanda tumor (tumor marker), tes metabolic, malaria dan tes TB.

•

Meningkatnya kesadaran akan perawatan kesehatan preventif dan pertumbuhan pendapatan untuk dibelanjakan akan mendorong permintaan atas pemeriksaan kesehatan: Pertumbuhan pendapatan perseorangan yang dapat dibelanjakan akan menyebabkan pengeluaran jasa pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan klinik yang lebih besar. Frost & Sullivan memperkirakan akan adanya kenaikan kalangan masyarakat berpenghasilan menengah dan atas yang mencari pemeriksaan kesehatan preventif. Pemeriksaan kesehatan saat ini didorong oleh pasien individu dan klien korporasi, bersama-sama memberikan kontribusi sampai dengan 50% dari total volume pemeriksaan

183

yang dilakukan oleh laboratorium independen swasta. Frost & Sullivan memperkirakan jumlah orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan akan bertambah sekitar 2,2% setiap tahun seiring dengan promosi kesehatan yang lebih menekankan pada preventif. •

Pengenalan pemeriksaan khusus yang baru: Ragam pemeriksaan yang banyak dari pemeriksaan rutin hingga pemeriksaan yang lebih khusus, meliputi platform genomik dengan kemampuan multiplexing untuk membantu kelompok pasien yang berbeda dengan diagnosis yang tepat dan mempercepat konsultasi perawatan.

Pasar untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik Swasta di Indonesia Dari tahun 2011 sampai dengan 2015, total pasar pemeriksaan laboratorium swasta telah naik dari US$386 juta menjadi US$615 juta, bertumbuh pada CAGR 12,4%. Frost & Sullivan memprediksi bahwa pasar akan tumbuh pada CAGR 15,2% menjadi US$817 juta pada tahun 2017. Meskipun laboratorium di rumah sakit swasta menyumbang pangsa terbesar dari total pasar untuk sektor swasta (62%) pada tahun 2015, Frost & Sullivan memperkirakan laboratorium independen swasta akan tumbuh lebih cepat daripada laboratorium rumah sakit. Laboratorium independen swasta akan memperoleh tambahan pangsa pasar melalui kenaikan jumlah laboratorium klinik di seluruh Indonesia dan dengan menangkap permintaan dari berbagai segmen pelanggan. Peluncuran JKN di awal tahun 2014 langsung meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dimana hal ini mengakibatkan pemanfaatan jasa layanan kesehatan publik yang lebih besar dan penurunan kunjungan pasien ke rumah sakit dan klinik swasta. Untuk laboratorium independen swasta, hal ini berarti kunjungan pasien yang lebih sedikit baik kunjungan dari pelanggan individu maupun pelanggan dengan rujukan dokter, serta jumlah pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih rendah melalui rujukan pihak ketiga dari klinik dan rumah sakit swasta. Selain itu, banyak laboratorium independen swasta memutuskan untuk tidak berpartisipasi secara aktif dalam program JKN terutama karena tingkat penggantian yang dinilai rendah. Hal ini mengakibatkan CAGR pasar pada tahun 20132015 menjadi lebih rendah dibandingkan CAGR pada tahun 2011-2013. Seiring dengan bertambah luasnya cakupan JKN, hal ini akan menambah beban terhadap kapasitas infrastruktur sektor publik, sehingga menyebabkan waktu tunggu dan waktu selesai pemeriksaan yang lebih lama. Hal ini membuka peluang bisnis bagi sektor swasta melalui rujukan dokter, pelanggan individu dan rujukan sampel untuk pemeriksaan. Segmen kelas menengah yang bertumbuh, disertai kenaikan penghasilan yang dapat dibelanjakan untuk kunjungan laboratorium klinik dan pemeriksaan kesehatan preventif oleh pelanggan individu, akan mendatangkan peluang pertumbuhan yang signifikan dalam pasar laboratorium independen swasta. Pertumbuhan volume pasien yang melemah di tahap awal implementasi skema JKN juga berdampak pada rencana ekspansi banyak rantai laboratorium swasta. Tidak ada ekspansi berarti selama periode tersebut oleh pemain laboratorium independen swasta kunci dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai dampak dari implementasi JKN serta perlambatan ekonomi yang terjadi bersamaan. Namun demikian, pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015, pasar laboratorium independen swasta mendapatkan momentum seiring dengan pasien mulai beralih ke laboratorium independen swasta dan pertumbuhan dapat dilihat di segmen pelanggan individu dan rujukan dokter. Pemain laboratorium independen kunci yang terkemuka memperkirakan tren ini masih akan berlanjut. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari ukuran pasar pemeriksaan laboratorium klinik swasta berdasarkan pendapatan di Indonesia untuk masing-masing tahun:

184

Ukuran Pasar Total untuk Pemeriksaan Laboratorium Klinik Berdasarkan Pendapatan, Indonesia, 2011-2017P

Dengan 70% dari rumah sakit pemerintah dan swasta di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa dan Sumatera, wilayah-wilayah ini memiliki jumlah dokter umum dan dokter spesialis tertinggi, dan oleh karena itu memberikan sumber rujukan untuk pemeriksaan laboratorium klinik terbanyak. Wilayah-wilayah ini juga memiliki laju urbanisasi yang tinggi dan populasi yang lebih sejahtera, sehingga mendatangkan akses dan permintaan yang lebih besar untuk jasa pemeriksaan laboratorium klinik. Pada tahun 2015, sekitar 86% dari total pendapatan pemeriksaan laboratorium klinik swasta di Indonesia berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pemain laboratorium independen swasta kunci juga berkumpul di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laboratorium independen di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menawarkan ragam jasa pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih banyak dan peralatan modern, tetapi sebagian besar wilayah di Kalimantan, Sulawesi dan Papua belum terlayani dengan baik, dimana hal ini mengindikasikan peluang pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian, terdapat peluang bagi laboratorium independen swasta untuk meningkatkan jejaring mereka di wilayah-wilayah yang belum terlayani dengan baik. Pelanggan menjunjung tinggi pemain kunci dalam hal penawaran layanan yang komprehensif dan kualitas pemeriksaan. Meskipun harga pemeriksaan dapat berbeda antar propinsi di Indonesia, kualitas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemain kunci dipandang relatif sama di seluruh Indonesia. Grafik di bawah ini menyajikan pendapatan laboratorium klinik swasta per propinsi di Indonesia pada tahun 2015:

185

Total Pendapatan Laboratorium Klinik Swasta per Propinsi, Indonesia, 2015

Sumber: Analisis Frost & Sullivan Catatan: Angka-angka dalam grafik ini hanya mencakup laboratorium rumah sakit swasta dan laboratorium independen swasta. Pasar untuk POCT tidak termasuk. Propinsi yang di-highlight berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Pengelompokan propinsi berdasarkan wilayah terdiri dari: Wilayah I: Negara Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Wilayah II: Sumatera Barat, Riau dan Jambi Wilayah III: Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat (Bogor, Bekasi dan Cikarang) Wilayah IV: Jawa Barat Wilayah V: Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur (Madiun) Wilayah VI: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Wilayah VII: Kalimantan Wilayah VIII: Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara

Pasar untuk Laboratorium Independen Swasta Laboratorium independen di seluruh Indonesia beroperasi menggunakan model bisnis hub-and-spoke. Dalam model ini, perusahaan-perusahaan mengoperasikan laboratorium pusat, yang dikenal sebagai hub, dengan kemampuan melakukan pemeriksaan laboratorium klinik yang lengkap dan berada di kota-kota besar dan laboratorium skala kecil, dikenal sebagai spokes, dengan kemampuan diagnostik yang terbatas dan berada di kota-kota/propinsi kecil. Di samping melakukan pemeriksaan rutin, spokes berperan sebagai pusat pengumpulan untuk spesimen yang membutuhkan pemeriksaan lebih khusus yang akan diarahkan ke laboratorium rujukan di hub. Pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan mikrobiologi, patologi anatomi dan esoterik umumnya dilakukan di laboratorium rujukan. Pada tahun 2015, terdapat 917 laboratorium independen swasta di Indonesia. Frost & Sullivan mengestimasi total laboratorium independen swasta akan meningkat menjadi 986 pada tahun 2017, bertumbuh pada CAGR 3,7%. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari jumlah laboratorium independen swasta di Indonesia untuk masing-masing tahun:

186

Jumlah Total Laboratorium Independen Swasta, Indonesia, 2011-2017P

Ukuran pasar laboratorium klinik independen swasta berdasarkan pendapatan tumbuh dari US$145 juta pada tahun 2011 menjadi US$235 juta pada tahun 2015 dan Frost & Sullivan memprediksi pasar ini akan berkembang pada CAGR 16,3% untuk mencapai US$319 juta pada tahun 2017, sehingga akan menjadikan pasar ini sebagai salah satu pasar jasa pelayanan kesehatan di Indonesia dengan pertumbuhan tercepat. Terdapat sekitar 39 juta pemeriksaan klinik dilakukan pada tahun 2015 dan volume pemeriksaan tahunan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut menjadi 45 juta pada tahun 2017, bertumbuh pada CAGR 8,0%. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari pendapatan pasar laboratorium independen swasta di Indonesia untuk masing-masing tahun: Ukuran Pasar Total untuk Pemeriksaan Laboratorium Swasta Berdasarkan Pendapatan, Indonesia, 2011-2017F

187

Pasar laboratorium klinik independen swasta di Indonesia sangat terfragmentasi dan terdiri dari rantai laboratorium dan laboratorium tunggal. Rantai laboratorium adalah pemain pasar utama di Indonesia. Terdapat enam pemain utama yang secara kolektif mewakili sekitar 68% dari total pendapatan dan 62% dari total volume pemeriksaan pasar laboratorium independen swasta pada tahun 2015. Rantai laboratorium utama melakukan ekspansi geografis di luar kota-kota besar dan menjajaki peluang di daerah tertinggal, di mana pertumbuhan dari daerah-daerah ini akan lebih meningkatkan pangsa pasar mereka di pasar laboratorium independen swasta di Indonesia. Laboratorium independen swasta memiliki empat segmen pelanggan yang berbeda, yaitu pelanggan individu (pelanggan yang datang tanpa rujukan), referensi dokter (pelanggan yang dirujuk oleh dokter mereka), referensi pihak ketiga (pasien dan sampel pemeriksaan dirujuk dari penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium klinik lain), dan klien korporasi (pelanggan/pasien yang ditanggung oleh perusahaan untuk program pemeriksaan kesehatan tahunan). Laboratorium rumah sakit swasta dan pemerintah menemukan bahwa merujuk kepada pihak luar pemeriksaan khusus dengan permintaan yang rendah, seperti mikrobiologi, anatomi patologi dan pemeriksaan esoterik, lebih efektif dari segi biaya, dikarenakan biaya yang tinggi untuk peralatan laboratorium. Rumah sakit umumnya menandatangani nota kesepahaman dengan satu atau lebih laboratorium rujukan, dimana preferensi utama biasanya adalah laboratorium independen swasta. Di sisi lain, klinik swasta biasanya melakukan pemeriksaan laboratorium di tempat (POCT atau Point of Care Testing) yang meliputi pemeriksaan rutin seperti glukosa, profil lipid dan pemeriksaan urin dengan menggunakan peralatan di POCT. Dalam banyak kasus, spesimen akan diambil dari pasien dan dirujuk ke laboratorium di rumah sakit atau laboratorium independen untuk pengujian klinik.

Pada tahun 2015, 38% dari volume pemeriksaan di laboratorium independen swasta berasal dari rujukan dokter, diikuti oleh pelanggan individu sebesar 25%. 23% dari pelanggan mereka adalah klien korporasi yang memiliki hubungan kerjasama untuk pemeriksaan kesehatan karyawan tahunan dan sisanya melalui referensi pihak ketiga dari penyedia pelayanan kesehatan lain. Di kota-kota besar, dimana rantai laboratorium utama yang melakukan pemeriksaan laboratorium klinik terkonsentrasi, di samping pelanggan individu, referensi dokter dan referensi pihak ketiga, penyedia pemeriksaan laboratorium klinik juga dapat membentuk kerjasama dengan korporasi dan perusahaan asuransi untuk menyediakan jasa pemeriksaan bagi karyawan mereka dan calon pemegang polis. Namun demikian, sebagian besar pelanggan di kota-kota kecil berasal dari rujukan rumah sakit dan referensi dokter dikarenakan ketersediaan fasilitas laboratorium klinik yang terbatas di wilayah tersebut dan sebagian besar dari pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium independen swasta.

188

JKN berkontribusi terhadap penambahan volume pasien dan kenaikan penggunaan fasilitas kesehatan sektor publik, yang mengakibatkan terjadinya kepadatan yang berlebihan, tingkat hunian yang tinggi dan permintaan yang lebih banyak untuk pemeriksaan laboratorium di sektor publik. Situasi ini kemungkinan akan menjadi lebih buruk seiring dengan implementasi penuh JKN pada tahun 2019. Untuk menghadapi tantangan ini, terdapat kemungkinan akan lebih banyak rumah sakit pemerintah yang merujuk sampel ke laboratorium independen swasta untuk pengujian klinik, sehingga menghasilkan pertumbuhan segmen referensi pihak ketiga di pasar laboratorium independen swasta. Lebih lanjut, seiring dengan beralihnya pasien dari sektor publik ke sektor swasta, rujukan dokter akan turut meningkat di pasar laboratorium independen swasta. Meskipun standarisasi kesepakatan koordinasi manfaat (“CoB”) antara asuransi swasta dan JKN telah dinegosiasikan sejak implementasi JKN pada tahun 2014 dan diperkirakan akan dapat difinalisasi di akhir tahun 2016, saat ini tidak ada indikasi bahwa CoB akan dapat digunakan di laboratorium independen swasta. Namun demikian, skema CoB akan membuka peluang bagi laboratorium independen swasta melalui kolaborasi dengan rumah sakit swasta sebagai referensi pihak ketiga. Rumah sakit swasta tanpa fasilitas untuk melakukan pemeriksaan khusus atau esoterik akan dapat merujuk pemeriksaan kepada laboratorium independen swasta bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan ini dan ditanggung melalui skema CoB. Pembagian Total Volume Pemeriksaan oleh Laboratorium Independen Swasta berdasarkan Segmen Konsumen, 2015

Klien korporasi, asuransi kesehatan swasta dan pelanggan yang membayar tunai (out of pocket) secara rata-rata memberikan kontribusi yang hampir sama terhadap total volume pemeriksaan laboratorium independen swasta, masing-masing sebesar 34%, 32% dan 31%. Namun demikian, mayoritas perusahaan asuransi swasta tidak menanggung pasien individu yang datang untuk pemeriksaan kesehatan. Hanya 3% dari volume pemeriksaan dikontribusi oleh pasien BPJS dikarenakan kerjasama yang terbatas antara JKN dan laboratorium independen. JKN telah berkolaborasi dengan laboratorium independen terutama untuk diagnosis pencegahan seperti pemeriksaan IVA dan pap smear untuk kanker serviks. Berdasarkan Frost & Sullivan, lebih banyak pemain kunci diperkirakan akan bermitra dengan JKN di masa mendatang.

189

Pembagian Total Volume Pemeriksaan oleh Laboratorium Independen Swasta Berdasarkan Pemain Kunci, 2015

Indikator Utama Keberhasilan di Pasar Pemeriksaan untuk Laboratorium Klinik Independen Swasta di Indonesia •

Brand Equity: Reputasi laboratorium umumnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk rujukan rumah sakit ke laboratorium dan laboratorium ke laboratorium. Laboratorium rumah sakit dan laboratorium independen mencari laboratorium pihak ketiga yang memiliki reputasi untuk hasil yang dapat diandalkan dengan akurasi yang tinggi pada harga yang kompetitif. Pelanggan juga akan mengunjungi laboratorium independen dengan nama merek yang baik.

•

Jejaring & Lokasi: Perkembangan jejaring laboratorium juga penting untuk memaksimalkan rujukan dan agar dapat mengambil kunjungan dari berbagai segmen pelanggan. Sebagai contoh, membuka sebuah cabang di daerah sekitar beberapa rumah sakit membuka peluang untuk menerima rujukan dari rumah sakit-rumah sakit ini. Demikian pula, membuka sebuah cabang dekat wilayah industri atau kawasan bisnis akan membuka peluang untuk mengambil klien korporasi tambahan dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau oleh karyawan.

•

Efisiensi Biaya: Cakupan JKN yang meliputi seluruh masyarakat akan memberikan tekanan terhadap profitabilitas rumah sakit. Biaya biasanya merupakan faktor penentu untuk memilih laboratorium independen swasta yang akan dirujuk untuk pemeriksaan setelah nama merek dan akreditasi rumah sakit.

•

Layanan (menu pemeriksaan, logistik dan layanan pelanggan): Untuk laboratorium rumah sakit atau laboratorium independen yang bermaksud memilih laboratorium rujukan, sangat penting bagi laboratorium untuk dapat menawarkan layanan logistik pengambilan dan pengantaran hasil pemeriksaan. Meningkatkan layanan pelanggan, memperkenalkan tes baru dan penggunaan layanan online juga penting.

•

Akreditasi: Rumah sakit, klinik dan laboratorium independen yang merujuk pemeriksaan kepada laboratorium independen swasta lain umumnya lebih memilih laboratorium yang memiliki salah satu akreditasi nasional atau internasional untuk menjamin hasil pemeriksaan yang kualitas tinggi dan konsisten.

Tren Utama di Pasar Laboratorium Independen Swasta di Indonesia •

Membuka peluang bisnis baru melalui ekspansi jejaring di luar Pulau Jawa: Seiring dengan rumah sakit swasta yang memperluas layanannya di luar Pulau Jawa, hal ini akan mendatangkan permintaan yang besar untuk layanan medik termasuk pemeriksaan diagnostik, khususnya di bagian timur Indonesia. 190

•

Berfokus pada jasa layanan perawatan preventif & wellness: Berdasarkan Frost & Sullivan, meningkatnya kesadaran terhadap layanan ksehatan preventif akan meningkatkan permintaan atas pemeriksaan diagnostik dini agar dapat melakukan intervensi terapi yang efektif. Tren yang berkembang dalam pemeriksaan dari disiplin ilmu tertentu, yang meliputi pemeriksaan untuk metabolik dan penyakit jantung, konsultasi dengan ahli gizi dan dokter spesialis di bidang kedokteran olah raga, diperkirakan akan meningkat.

•

Meningkatkan kemampuan pemeriksaan esoterik dan mengembangkan segmen pemeriksaan untuk memadukan precision medicine: Dari segi biaya, melakukan pemeriksaan esoterik dengan volume yang rendah tidak efektif bagi sebagian besar rumah sakit, klinik atau laboratorium swasta tunggal dikarenakan fasilitas-fasilitas ini memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan esoterik langsung di tempat yang terbatas. Pengobatan personal dapat membantu untuk mengidentifikasi perawatan yang tepat, pada dosis yang tepat untuk secara efektif meningkatkan mutu perawatan.

•

Memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi proses guna menjamin pertumbuhan yang menguntungkan dan berkesinambungan: Meningkatnya persaingan, terutama di kalangan pemain-pemain utama akan menyebabkan munculnya faktor-faktor yang membedakan untuk mengembangkan bisnis. Efisiensi yang meningkat akan menyebabkan pengurangan biaya dan kenaikan marjin keuntungan dan/atau tingkat kompetisi yang semakin bertambah.

Pasar untuk Diagnostik Imaging Swasta Selain layanan laboratorium klinik, laboratorium independen swasta juga menawarkan layanan diagnostik imaging. Pada tahun 2015, ukuran pasar diagnostik imaging swasta di Indonesia dinilai sebesar US$25 juta dengan Frost & Sullivan mengestimasi pasar untuk bertumbuh pada CAGR 15,5% antara tahun 2015 dan 2017 untuk mencapai US$34 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan ini dihasilkan dari kenaikan jumlah laboratorium klinik independen swasta yang menawarkan layanan diagnostik imaging. Dengan menawarkan baik laboratorium klinik maupun layanan non-laboratorium seperti diagnostik imaging, laboratorium independen berusaha memberikan paket pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Grafik di bawah ini menyajikan nilai aktual, estimasi dan proyeksi dari ukuran pasar berdasarkan pendapatan pasar diagnostik imaging swasta di Indonesia untuk masing-masing tahun: Ukuran Total Pasar Diagnostik Imaging Swasta Berdasarkan Pendapatan, Indonesia, 2011-2017P

191

Lanskap Persaingan Pasar laboratorium klinik independen swasta sangat terfragmentasi, dengan enam pemain utama mewakili sekitar 68% dari total pendapatan pasar laboratorium independen swasta pada tahun 2015. Enam pemain utama ini terdiri dari Prodia, Kimia Farma, Pramita, Parahita, Cito dan Biomedika. Menurut Frost & Sullivan, berdasarkan survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2016 untuk meneliti prilaku konsumen di pemeriksaan laboratorium klinik, Prodia adalah laboratorium paling dikenal untuk pemeriksaan kesehatan dan kunjungan laboratorium oleh pelanggan individu. Prodia dinilai memiliki citra merek yang tinggi secara umum di antara para konsumen (sekitar 55% dari responden mengingat merek Prodia sebagai merek laboratorium teratas di dalam benak mereka dan sekitar 97% dari seluruh responden mengetahui brand image Prodia) dan memiliki asosiasi yang kuat sebagai laboratorium dengan kemampuan layanan pemeriksaan laboratorium klinik yang canggih dan menawarkan ragam pemeriksaan yang banyak. Enam pemain utama secara kolektif memiliki 244 laboratorium klinik per 31 Desember 2015. Prodia adalah pemimpin pasar yang mendominasi dengan 130 laboratorium klinik di seluruh Indonesia per 31 Desember 2015. Selain itu, Prodia didukung oleh 111 collection center pada klinik dokter, 16 POC center pada klinik dokter dan 11 laboratorium yang terafiliasi dengan rumah sakit. Jumlah Laboratorium Klinik dari 6 Pemain Utama di Indonesia, 2015 Pemain utama Prodia Kimia Farma Pramita Cito Parahita Biomedika

Jawa 70 29 18 19 14 13

Jumlah laboratorium klinik Di luar Jawa 58 14 5 2 1 1

Total 128 43 23 21 15 14

Sumber: Situs masing-masing perusahaan yang dikumpulkan oleh Frost & Sullivan Catatan: Data per 31 Desember 2015. Pemain utama disusun berdasarkan total laboratorium klinik dari paling banyak hingga paling sedikit.

Berdasarkan Frost & Sullivan, pada tahun 2015, Prodia adalah perusahaan terbesar dalam hal pendapatan dengan pangsa pasar sebesar 35% di pasar pemeriksaan laboratorium independen swasta di Indonesia. Jejaring laboratorium kliniknya yang luas di seluruh Indonesia juga lebih besar dibandingkan dengan milik lima pesaing terdekat Perseroan jika digabung. Sisanya, selain enam pemain utama, mewakili sekitar 32% dari pasar dalam hal pendapatan. Kimia Farma adalah pesaing Prodia terdekat dalam hal ukuran jejaring cabang. Kimia Farma, badan usaha milik negara, menyediakan layanan kesehatan terintegrasi meliputi layanan farmasi, klinik kesehatan, laboratorium klinik dan pusat pemeriksaan penglihatan dengan mengusung konsep One Stop Health Care Solution (OSHcS). Tidak seperti pemain lain, laboratorium klinik Kimia Farma sebagian besar melayani pasien BPJS secara tidak langsung melalui sampel yang dirujuk dari jejaring klinik miliknya, serta pelanggan individu dan rujukan dokter. Untuk meningkatkan pangsa pasar, pemain laboratorium independen swasta telah dapat menambah sumber pendapatannya melalui ekspansi geografis, pengenalan pemeriksaan dan layanan baru dan pemasaran di berbagai segment pelanggan.

192

Pangsa Pasar Berdasarkan Pendapatan Pemain Utama, 2015

Penawaran Layanan dan Pengendalian Mutu Enam pemain utama semuanya menawarkan layanan pemeriksaan laboratorium klinik dan layanan nonlaboratorium seperti layanan diagnostik imaging. Sebagian besar pemain menawarkan layanan seperti hasil pemeriksaan yang dapat dilihat secara online, namun Cito saat ini telah menyediakan layanan belanja online paket kesehatan. Meskipun pemain-pemain utama juga menawarkan pelayanan kesehatan secara mobile/di rumah yang memungkinkan pengambilan spesimen pasien di rumah masing-masing pasien, hanya Prodia dan Cito yang menawarkan pendaftaran janji bertemu secara online untuk layanan pengambilan spesimen di rumah melalui situs mereka. Prodia adalah satu-satunya pemain yang mengoperasikan klinik khusus yang melayani jenis pasien tertentu. Prodia Children Health Center adalah klinik khusus pertama milik Prodia dan perusahaan bermaksud membuka klinik khusus tambahan di area kedokteran seperti anakanak, kesehatan wanita dan gerontologi. Prodia memiliki salah satu program pemantapan mutu paling ketat untuk laboratorium klinik di Indonesia dengan menjadi satu-satunya laboratorium klinik di Indonesia yang menerima akreditasi dari College of American Pathologists, otoritas badan akreditasi standar internasional dalam pemantapan mutu laboratorium. Akreditasi ini diterima oleh laboratorium rujukan Prodia di Jakarta yang lebih dikenal sebagai Laboratorium Pusat Rujukan Nasional (“Lab PRN”) Prodia. Prodia juga adalah laboratorium klinik pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi akreditasi internasional ISO 15189, yang khusus dirancang untuk laboratorium medik. 25 dari laboratorium Prodia telah menerima sertifikasi untuk kualitas sistemnya. Selain itu, Lab PRN telah menerima akreditasi ISO 17025 untuk laboratorium kalibrasi pada tahun 2015. Laboratorium kalibrasi Prodia didirikan pada tahun 2004 untuk menjamin kualitas dari layanan pemeriksaan Prodia.

193

XI. PERATURAN DALAM INDUSTRI 11.1.

Peraturan dalam Industri Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2009, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). UU Kesehatan dilaksanakan melalui sejumlah peraturan di sektor kesehatan, seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (“PerPres 72/2012”) dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (“PP 46/2014”). Sehubungan dengan klinik dan laboratorium, Menteri Kesehatan telah menerbitkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik (“PerMenKes 411/2010”) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik (“PerMenKes 9/2014”). UU Kesehatan mengatur secara garis besar syarat dan ketentuan terkait pelayanan kesehatan dan sistem medik, termasuk pendistribusian obat dan tenaga kesehatan. Berdasarkan UU Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak-pihak swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya, terdiri atas dapat pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, fasilitas pelayanan kesehatan, secara umum, dapat dibagi menjadi pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dasar; fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua meliputi fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik; dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik. Penentuan jenis fasilitas pelayanan ksehatan serta pemberian izin beroperasi akan mengikuti peraturan pemerintah daerah. UU Kesehatan juga secara umum mengatur bahwa Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis atau pencabutan izin dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran berdasarkan UU Kesehatan. Laboratorium Klinik Berdasarkan PerMenKes 411/2010, laboratorium klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau pihak-pihak swasta. Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis, instansi pemerintah atau lembaga teknis daerah. Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta harus berbadan hukum. Setiap penyelenggaraan laboratorium klinik harus memiliki izin penyelenggaraan laboratorium klinik. Izin penyelenggaraan untuk laboratorium klinik diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya dengan ketentuan sepanjang memenuhi persyaratan. Laboratorium klinik terbagi menjadi (i) laboratorium klinik umum, yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik; dan (ii) laboratorium klinik khusus, yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu. Untuk mempertahankan mutu dari laboratorium klinik, PerMenKes 411/2010 mewajibkan laboratorium klinik mengikuti akreditasi laboratorium setiap lima tahun. Akreditasi ini diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Di samping kewajiban akreditasi secara berkala, laboratorium klinik juga harus memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada instansi pemberi izin. Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan melakukan pengawasan penyelenggaraan laboratorium klinik. Dalam rangka pengawasan, mereka dapat mengambil tindakan administratif berupa (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; atau (iii) pencabutan izin.

194

Laboratorium Klinik Umum Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi (i) laboratorium klinik umum pratama; (ii) laboratorium klinik umum madya; dan (iii) laboratorium klinik umum utama. Laboratorium klinik umum pratama memiliki kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. Laboratorium klinik umum pratama harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurangkurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya dua orang analis kesehatan serta satu orang tenaga administrasi. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Laboratorium klinik umum madya memiliki kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. Laboratorium klinik umum madya harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya empat orang analis kesehatan dan dua orang tenaga administrasi. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik madya diberikan oleh kepala dinas kesehatan propinsi atas rekomendasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Laboratorium klinik umum utama memiliki kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik. Laboratorium klinik utama harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya satu orang dokter spesialis patologi klinik, enam orang tenaga analis kesehatan dan dua orang diantaranya memiliki sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi, satu orang perawat, dan tiga orang tenaga administrasi. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum utama diberikan oleh direktur jenderal bina pelayanan medik atas rekomendasi kepala dinas kesehatan propinsi. Laboratorium hanya membutuhkan satu dari tiga izin penyelenggaraan laboratorium klinik, khususnya izin yang membutuhkan persetujuan yang tertinggi. Sebagai contoh, laboratorium klinik umum utama tidak membutuhkan izin laboratorium klinik umum madya atau izin laboratorium klinik utama pratama dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan propinsi yang relevan. Laboratorium Klinik Khusus Laboratorium klinik khusus terdiri atas (i) laboratorium mikrobiologi klinik; (ii) laboratorium parasitologi klinik; dan (iii) laboratorium patologi klinik. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik khusus diberikan oleh direktur jenderal bina pelayanan medik atas rekomendasi kepala dinas kesehatan propinsi. Laboratorium mikrobiologi klinik melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi bakteri, jamur, virus dan uji kepekaan. Laboratorium mikrobiologi klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya satu orang dokter spesialis mikrobiologi klinik, dua orang analis kesehatan yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan di bidang mikrobiologi klinik, satu orang perawat, dan satu orang tenaga administrasi. Laboratorium parasitologi klinik melaksanakan identifikasi parasit atau stadium dari parasite baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoesai. Laboratorium parasitologi klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis parasitologi klinik sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya satu orang dokter spesialis parasitologi klinik, dua orang analis kesehatan yang telah mendapat sertifikasi pelatihan di bidang parasitologi klinik, satu orang perawat dan satu orang tenaga administrasi.

195

Laboratorium patologi klinik melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Laboratorium patologi klinik harus memenuhi ketentuan ketenagaan meliputi (i) sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi anatomi sebagai penanggung jawab teknis; dan (ii) tenaga teknis dan administrasi, sekurangkurangnya satu orang teknisi patologi anatomi atau analis atau sarjana biologi, dan satu orang tenaga administrasi. Klinik Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Berdasarkan PerMenKes 9/2014, klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Klinik, berdasarkan jenis pelayanan, dibagi menjadi (i) klinik pratama; dan (ii) klinik utama. Klinik lebih lanjut dibagi menjadi (i) klinik rawat inap; dan (ii) klinik rawat jalan. Klinik pratama wajib menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Berdasarkan PerMenKes 9/2014, tenaga medis pada klinik pratama paling sedikit terdiri dari dua orang dokter dan/atau dokter gigi. Klinik pratama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus memiliki izin tersendiri untuk laboratorium klinik. Klinik utama wajib menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik disamping pelayanan medik dasar. Tenaga medis pada klinik utama paling sedikit terdiri dari satu orang dokter spesialis dan satu orang dokter. Klinik umum dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama dan laboratorium klinik umum madya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan laboratorium klinik terintegrasi dengan perizinan klinik, kecuali dalam hal laboratorium klinik memiliki kemampuan pelayanan melebihi laboratorium klinik umum pratama dan laboratorium klinik umum madya. Oleh karena itu, klinik tidak dipersyaratkan memiliki tambahan izin laboratorium klinik untuk layanan laboratorium yang ditawarkan oleh klinik. Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik, termasuk dokter, harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Lebih lanjut, klinik diharuskan memiliki satu orang penanggung jawab teknis. Penanggung jawab teknis harus seorang tenaga medis yang harus memiliki Surat Izin Praktik di klinik tersebut. Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada satu klinik. Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, PerMenKes 9/2014 mewaijbkan klinik melakukan akreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan akreditasi untuk klinik. Lebih lanjut, klinik melakukan audit medis tahunan baik secara internal maupun eksternal yang dilakukan oleh organisasi profesi. Menteri Kesehatan, gubernur, kepala dinas kesehatan propinsi, bupati/walikota dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. Dalam rangka pengawasan, mereka dapat mengambil tindakan administratif berupa (i) teguran lisan; (ii) teguran tertulis; (iii) pencabutan izin tenaga kesehatan; dan/atau (iv) pencabutan izin/rekomendasi klinik. Tenaga Kesehatan Pada tahun 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) yang sebagian dicabut oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”).

196

Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, tenaga di bidang kesehatan terdiri atas (i) tenaga kesehatan; dan (ii) asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan untuk melakukan upaya kesehatan. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga dan akan diawasi oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi, antara lain, dokter, perawat, dan ahli teknologi laboratorium medik. UU Praktik Kedokteran membentuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang kemudian, bersama-sama dengan konsil tenaga kesehatan lainnya, akan menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Konsil tenaga kesehatan melakukan registrasi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter gigi yang akan praktik di Indonesia. Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai dokter atau dokter gigi. Surat Tanda Registrasi berlaku selama lima tahun dan harus diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali. Selain registrasi, masing-masing tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dokter atau dokter gigi hanya dapat menjalankan praktik paling banyak pada tiga tempat praktik, baik milik pemerintah, swasta., maupun praktik perorangan. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan asing dapat didayagunakan oleh institusi pelayanan kesehatan di Indonesia dengan mempertimbangkan (i) alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan (ii) ketersediaan tenaaga kesehatan setempat. Untuk menjalankan praktik di Indonesia, tenaga kesehatan asing harus mengikuti evaluasi kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara dan Surat Izin Praktik. Untuk tenaga kesehatan asing, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik berlaku selama satu tahun, dan dapat diperpanjang hanya untuk satu tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 3 dalam Kode Etik Kedokteran, dokter dilarang untuk, antara lain, (i) membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter; dan (ii) menerima imbalan untuk merujuk pasien ke dokter atau fasilitas kesehatan, baik dari dalam negeri maupu luar negeri. Pelanggaran Kode Etik Kedokteran dapat dikenakan sanksi disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sanksi disiplin dapat berupa (i) pemberian peringatan tertulis; (ii) reomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Prakti; dan/atau (iii) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran, setiap orang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki Surat Izin Praktik atau Surat Tanda Registrasi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp300 juta. Lebih lanjut, tenaga kesehatan asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta. 11.2.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pada bulan Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”). Undang-undang tersebut didaftarkan sebagai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dalam BNRI (“UU BPJS”). Undang-undang ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan utama dari UU BPJS

197

adalah untuk membentuk badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mulai berlaku sejak tanggal 25 November 2011. Sesuai dengan UU BPJS, BPJS akan menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan bersifat wajib. BPJS dimaksudkan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian. Dua institusi telah dibentuk; satu institusi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan institusi lain untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan. Institusi yang baru dibentuk adalah BPJS Kesehatan, yang bertanggung jawab atas program jaminan kesehatan dan memulai kegiatannya pada tanggal 1 Januari 2014; dan BPJS Ketenagakerjaan, yang bertanggung jawab atas program-program seperti kecelakaan kerja, pensiun dan kematian, dan memulai kegiatannya pada tanggal 1 Juli 2015. BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari Pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Lebih lanjut, BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Namun demikian, BPJS harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti likuiditas, solvabilitas, keamanan data dan hasil yang memadai dalam menentukan rencana investasi. Selain itu, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (“PerPres 12/2013”) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS. PerPres 12/2013 menetapkan program jaminan kesehatan untuk Warga Negara Indonesia, yang mempengaruhi Pemerintah, pekerja sektor informal, buruh, pejabat pemerintah dan pemberi kerja. Berdasarkan PerPres 12/2013, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Sektor swasta juga dapat berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang memenuhi persyaratan wajib menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sementara itu, kerjasama dengan BPJS Kesehatan tidak diwajibkan untuk fasilitas kesehatan milik swasta. 11.3.

Peraturan Pemilikan dan Perolehan Tanah

Pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia secara prinsip diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Pokok Agraria”). UU Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya (termasuk Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai atas Tanah) memberikan berbagai bentuk pemilikan tanah dan tata cara pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Hak atas tanah paling tinggi yang tersedia di Indonesia adalah Hak Milik. Hak Milik hanya tersedia bagi Warga Negara Indonesia dan badan-badan keagamaan dan sosial dan instansi pemerintah di Indonesia. Hak Milik tidak tersedia untuk perusahaan (baik perusahaan Indonesia atau perusahaan asing) atau orang asing. Hak Pakai adalah satu-satunya bentuk kepemilikan tanah yang tersedia bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat mempunyai HGB. Pemegang HGB atas sebidang tanah memiliki hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah tersebut, termasuk di atas tanah yang dimiliki pihak lain, dan mengalihkan serta membebani dengan hak tanggungan seluruh atau sebagian bidang tanah tersebut. HGB diberikan untuk jangka waktu awal paling lama 30 tahun. Dengan permohonan perpanjangan kepada kantor pertanahan setempat sebelum berakhirnya jangka waktu awal, HGB dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Permohonan perpanjangan harus diajukan pada kantor pertanahan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu awal tersebut. Sesudah jangka waktu perpanjangan berakhir, permohonan pembaharuan dapat diajukan oleh pemilik tanah dan HGB baru akan diberikan atas tanah yang sama kepada pemilik yang sama jika memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Permohonan untuk HGB baru harus dilakukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan tersebut.

198

Kantor pertanahan memiliki wewenang untuk memberikan berbagai perpanjangan. Kantor pertanahan akan memberikan perpanjangan dan pembaharuan HGB apabila tidak ada perubahan pada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah, ditelantarkan atau musnahnya tanah, pelanggaran oleh pemilik terhadap kondisi lahan berdasarkan HGB dan pencabutan HGB untuk kepentingan umum. UU Pokok Agraria juga mengakui bentuk kepemilikan tanah berdasarkan hukum tradisional di Indonesia yang umumnya disebut Hak Milik Adat (atau nama lain tergantung pada wilayah) atau Hak Ulayat. Hak Ulayat timbul sebagai akibat dari pekerjaan atau tempat tinggal dan pembayaran pajak dan retribusi atas tanah tersebut atau penolakan hak oleh pemilik sebelumnya atas tanah yang berstatus Hak Ulayat. Hak Ulayat adalah bentuk kepemilikan yang tidak terdaftar namun dapat dibuktikan dengan sertifikat yang terdaftar dalam buku di kelurahan setempat. Sertifikat tersebut meliputi gambaran singkat mengenai tanah dan pemegang Hak Ulayat dan memberikan rincian mengenai pembayaran pajak dan retribusi atas tanah tersebut. 11.4.

Peraturan Lingkungan Hidup

Berdasarkan PerMenKes 9/2014, lokasi klinik harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan memperoleh izin penyelenggaraan klinik. Selain itu, berdasarkan PerMenKes 411/2010, laboratorium klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, kemampuan pemeriksaan dan ketenagaaan sesuai dengan klasifikasinya dan ketentuan mengenai kesehatan lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”), yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”). UU Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UPL & UKL”) wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur atau bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya). Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup No.B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010, laboratorium medik wajib memiliki UPL & UKL. Namun demikian, klinik hanya diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan (i) studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak ketiga independen dan telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; atau (ii) rekomendasi UPL & UKL yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berwenang. Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracum (“PP 101/2014”). Secara umum, PP 101/2014 mengatur mengenai prosedur pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (“Limbah B3”), meliputi: • • • •

metode untuk penetapan, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3; prosedur untuk pembuangan Limbah B3 di tanah atau laut; penanggulangan dan sistem tanggap darurat dalam pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan Limbah B3; dan sanksi administratif untuk pelanggaran.

Sebelum PP 101/2014, hal yang sama diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 (“PP Tahun 1999”). PP 101/2014 mencabut dan mengganti PP Tahun 1999. PP 101/2014 berlaku bagi produsen, importir, eksportir dan pengelola Limbah B3.

199

Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap usaha yang menghasilkan Limbah B3. Setiap usaha wajib menyimpan Limbah B3 pada fasilitas penyimpanan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dan dilengkapi peralatan penanggulangan keadaan darurat. Fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang dapat digunakan oleh usaha yang menghasilkan Limbah B3 dapat berupa: • • • • • •

bangunan; tangka dan container; silo; tempat tumpukan limbah (waste pile); waste impoundment; dan/atau fasilitas penyimpanan dalam bentuk lainnya.

Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, setiap usaha wajib memiliki Izin Lingkungan dan memperoleh izin dari bupati/walikota dimana fasilitas penyimpanan berada. Izin untuk penyimpanan Limbah B3 dapat dibatalkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut: • • • •

masa berlaku izin habis; dicabut oleh bupati/walikota; badan usaha pemegang izin dibubarkan; atau Izin Lingkungan dicabut.

Sebelumnya, PP Tahun 1999 tidak mengatur mengenai jenis fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Setiap usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan pengolahan Limbah B3 baik yang dilakukan sendiri maupun dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya. Terdapat tiga jenis pengolahan Limbah B3 yang dapat dilakukan berdasarkan PP 101/2014, yaitu: (i) termal; (ii) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (iii) cara lain sesuai perkembangan teknologi. Setiap usaha yang menghasilkan Limbah B3 atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan untuk izin ini hanya dapat diajukan apabila usaha atau pihak ketiga yang ditunjuk telah memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut: • •

Izin Lingkungan; dan persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan Limbah B3 (untuk pengolahan dengan cara termal atau cara lain yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia).

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, paling labat pada tanggal 3 Oktober 2011, seluruh perusahaan yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen AMDAL atau UPL & UKL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup untuk AMDAL atau membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk UPL & UKL. Lebih lanjut, UU Lingkungan Hidup mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan AMDAL, UPL & UKL, dan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup ke dalam Izin Lingkungan paling lambat pada tanggal 3 Oktober 2010. Sesuai dengan PP 27/2012, perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan untuk AMDAL atau UPL & UKL sebelum berlakunya peraturan ini (yaitu 23 Februari 2012) tidak perlu memperoleh Izin Lingkungan. Sebagai tambahan, Izin Lingkungan adalah prasyarat bagi perusahaan memperoleh izin usaha dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha tersebut. Badan usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif, yang terdiri atas (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) pembekuan Izin Lingkungan; atau (iv) pencabutan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi (i) penyusunan AMDAL dan UPL & UKL; (ii) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UPL & UKL; dan (iii) permohonan tertulis dan penerbitan Izin Lingkungan. Dokumen untuk permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UPL & UKL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan profil usaha dan/atau kegiatan.

200

PP 27/2012 menetapkan bahwa dokumen yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. Dengan demikian, setiap usaha/ kegiatan yang belum memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang untuk dokumen-dokumen lingkungan hidup pada saat peraturan ini berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Lingkungan (selain AMDAL atau UPL & UKL). Permohonan Izin Lingkungan akan diumumkan kepada masyarakat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu (i) paling lama lima Hari Kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi; atau (ii) paling lama dua Hari Kerja terhitung sejak formulir UPL & UKL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 Hari Kerja sejak diumumkan. Izin Lingkungan akan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup (yaitu persetujuan AMDAL) atau rekomendasi UPL & UKL. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dan akan dilakukan dalam jangka waktu lima Hari Kerja sejak diterbitkan. Izin Lingkungan paling sedikit memuat (i) persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UPL & UKL; (ii) persyaratan yang kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur atau bupati/walikota; (iii) berakhirnya Izin Lingkungan; dan (iv) jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (jika diperlukan). Selain itu, pembuangan air limbah lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (“PP 82/2001”) dan juga oleh Peraturan Menteri Negara Lingkugan Hidup No. 142 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air mewajibkan izin bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air. Izin ini diterbitkan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. PP 82/2001 mewajibkan setiap penaggung jawab usaha, termasuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha rumah sakit dan klinik, untuk menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke instansi yang berwenang. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tindakan penanggulangan dan pencegahan serta sanksi (seperti kewajiban merehabilitasi wilayah yang tercemar, sanksi pidana dan denda, serta pencabutan persetujuan) dapat dikenakan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran yang ditimbulkan dari kegiatan usaha. 11.5.

Peraturan Penanaman Modal

Pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”). UU Penanaman Modal mengatur bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Pada tanggal 23 April 2014, dalam rangka melaksanakan UU Penanaman Modal, Pemerintah mengeluarkan daftar negatif investasi berdasarkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2014. Pemerintah baru-baru ini menerbitkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016. Daftar negatif mengatur bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan undang-undang dan peraturan kesehatan, tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kepemilikan atas klinik atau laboratorium klinik. Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2014, maksimum kepemilikan modal asing untuk klinik dan laboratorium klinik adalah sebagai berikut:

201

K l i n i k P e n g o b a t a n U m u m ( K l a s i f i k a s i B u k u Klinik tertutup bagi penanaman modal asing Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 86104) Klinik Kedokteran Spesialis (KBLI No. 86104)

Maksimum kepemilikan modal asing untuk klinik kedokteran spesialis adalah 67%. Kepemilikan modal asing, apabila penanam modal dari negaranegara ASEAN, diperbolehkan sampai dengan 70%, yang hanya dapat dilakukan di seluruh ibukota propinsi Indonesia timur, kecuali Makassar dan Manado.

Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan, seperti M a k s i m u m k e p e m i l i k a n m o d a l a s i n g u n t u k Laboratorium Klinik dan Clinic Medical Check Up laboratorium klinik dan Clinic Medical Check Up (KBLI No. 86903) adalah 67%. Saat ini, berdasarkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016, maksimum kepemilikan modal asing untuk klinik dan laboratorium klinik adalah sebagai berikut: Klinik Pratama (KBLI No. 86104)

Klinik pratama tertutup bagi penanaman modal asing

Klinik Utama (KBLI No. 86109)

Maksimum kepemilikan modal asing untuk klinik kedokteran spesialis adalah 67%. Kepemilikan modal asing, apabila penanam modal dari negaranegara ASEAN, diperbolehkan sampai dengan 70%, yang hanya dapat dilakukan di seluruh ibukota propinsi Indonesia timur, kecuali Makassar dan Manado.

Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel (KBLI Izin khusus dari Kementerian Kesehatan No. 86903) Mengingat Daftar Negatif Investasi Tahun 2016 baru diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2016, belum ada kejelasan tentang pelaksanaan peraturan ini, khususnya terkait izin usaha atas bidang usaha yang membutuhkan izin khusus dari kementerian tertentu. Berdasarkan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016, perubahan kepemilikan modal asing maksimum pada Daftar Negatif Investasi Tahun 2016 tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum penerbitan Daftar Negatif Investasi Tahun 2016, kecuali batas penanaman modal yang baru lebih tinggi dibandingkan batas yang lama, dan dalam hal tersebut perusahaan penanaman modal asing dapat menerapkan batas yang baru. Selain itu, UU Penanaman Modal juga mewajibkan perusahaan penanaman modal untuk memperoleh izin sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam rangka melaksanakan proses perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016, Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 15/2015”), Peraturan Kepala BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“Peraturan BKPM 17/2015”).

202

Perusahaan penanaman modal asing, sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib memperoleh Izin Prinsip dari BKPM. Berdasarkan Peraturan BKPM 15/2015, perusahaan penanaman modal asing wajib memperoleh izin usaha tetap dari BKPM sebelum memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi. Lebih lanjut, berdasarkan UU Penanaman Modal dan Peraturan BKPM 17/2015, perusahaan penanaman modal asing yang telah memperoleh izin usaha tetap wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal terkait perkembangan kegiatan penanaman modal mereka setiap enam bulan. Laporan berkala ini meliputi perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, dalam hal perusahaan penanaman modal asing yang telah memiliki izin usaha tetap bermaksud melakukan kegiatan operasi/produksi baru yang menghasilkan barang atau jasa, mereka wajib mengajukan izin usaha perluasan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan operasi. Kegagalan untuk menaati undang-undang dan peraturan penanaman modal dapat dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan BKPM 17/2015.

203

XII. EKUITAS Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”). Laporan audit RSM tersebut mencantumkan paragraf Halhal lain sehubungan dengan tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit RSM tersebut ditandatangani oleh Riki Afrianof (Rekan pada RSM dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1017).

2013 (1) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Penghasilan komprehensif lain Saldo laba Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS

31 Desember 2014 (1)

18,0 (56,2) 125,5 87,3 1,1 88,4

75,0 (66,6) 126,0 134,4 (0,2) 134,2


75,0 25,4 (59,1) 85,0 126,3 126,3

75,0 25,4 (95,9) 49,1 53,6 53,6


Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tanggal 6 Oktober 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Tabel Proforma Ekuitas Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat dan pelaksanaan Program ESA terjadi pada tanggal 30 Juni 2016, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Penghasilan komprehensif lain Saldo laba TOTAL EKUITAS

Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2016 75,0 25,4 (95,9) 49,1 53,6

Catatan : (1) Setelah dikurangi biaya emisi

204

(dalam miliar Rupiah) Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 30 Juni 2016: Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 187.500.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham Proforma ekuitas pada dengan Harga Penawaran tanggal 30 Juni 2016 setelah Penawaran Umum Rp6.500 setiap saham (termasuk Program ESA) Saham Perdana 18,8 93,8 1.151,4 1.126,0 (1) (95,9) 49,1 1.144,8 1.198,4

XIII. K EBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2017 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2016, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta pembatasan hukum. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham berkebangsaan negara lain akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%. Perseroan telah membayar dividen sebesar Rp74,5 miliar atau Rp4,1 juta per saham pada tahun 2013, Rp58,0 miliar atau Rp0,8 juta per saham pada tahun 2014, Rp100,0 miliar atau Rp1,3 juta per saham pada tahun 2015, dan Rp75,0 miliar atau Rp1,0 juta per saham dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

205

XIV. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat: •

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

•

bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut: •

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

•

pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.

•

pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya. 206

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 111/ PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B. Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum SAHAM PERdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang mungkin timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum SAHAM Perdana ini. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

207

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK 14.1.

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Securities. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Penjamin Pelaksana Emisi Efek: 1. PT Citigroup Securities Indonesia 2. PT Credit Suisse Securities Indonesia 3. PT Indo Premier Securities Jumlah

Saham

Porsi Penjaminan Rp

70.312.500 70.312.500 46.875.000 187.500.000

457.031.250.000 457.031.250.000 304.687.500.000 1.218.750.000.000

(%) 37,50 37,50 25,00 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai ”Afiliasi” dalam UUPM. 14.2.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 18 November 2016, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp6.250-Rp8.000 setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp6.500. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut: - - - - - -

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan; Kinerja keuangan Perseroan; Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri kesehatan di Indonesia; Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

208

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Kantor Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network) Plaza ABDA, Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja Surat penunjukan

:

No. 20/PM.2.5/STTD-AP/2013 tanggal 4 November 2013 atas nama Riki Afrianof : IAPI No. 993 atas nama Riki Afrianof : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI : No. 0360616/RAF/102/EL tanggal 1 Juni 2016

Tugas dan kewajiban pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berikut merupakan pengalaman Akuntan Publik dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Perusahaan PT Surya Semesta Internusa Tbk. PT Waskita Beton Precast Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Link Net Tbk. PT Pembangungan Jaya Ancol Tbk. PT Reliance Securities Tbk. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. PT Nusa Raya Cipta Tbk. PT Asunrasi Mitra Maparya PT Siloam International Hospital Tbk. PT Multipolar Tehcnology Tbk. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.

Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran

209

Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum

Jenis Kegiatan Obligasi Saham Perdana Terbatas Saham Perdana Obligasi Terbatas Saham Perdana Saham Perdana Saham Perdana Saham Perdana Saham Perdana Saham Perdana

Tahun 2016 2016 2015 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013

KONSULTAN HUKUM Hadiputranto, Hadinoto & Partners Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190 , Indonesia STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja

Surat penunjukan

: No93/STTD-KJ/PM/1996 tanggal 22 Juli 1996 atas nama Indah N. Respati, S.H. : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 89021 : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/ HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/ HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 : No.622154 tanggal 16 Mei 2016

Tugas dan kewajiban pokok : Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Berikut merupakan pengalaman Konsultan Hukum dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1.

Nama Perusahaan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.

2. 3.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk. PT Astra Otopart Tbk.

4. 5.

PT Siloam International Hospitals Tbk. PT Bank UOB Indonesia

Jenis Kegiatan Merger PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. dan PT Bank Woori Indonesia Pencatatan kembali (relisting) Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Saham Perdana Penawaran Umum Obligasi

Tahun 2015 2014 2013 2013 2013

NOTARIS Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210 Jl. RS Fatmawati 20 Jakarta Selatan, Indonesia STTD Keanggotaan asosiasi Pedoman kerja

: No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012 atas nama Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia : No. 023/PD/Ekstern/V/2016 tanggal 18 Mei 2016

Surat penunjukan Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

210

Berikut merupakan pengalaman Notaris dalam pasar modal selama 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Perusahaan PT Acset Indonusa Tbk. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. PT Duta Intidaya Tbk. PT Kino Indonesia Tbk. PT Mega Manunggal Property Tbk. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT Provident Agro Tbk. PT Blue Bird Tbk. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.

Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran

Jenis Transaksi Pasar Modal Umum Terbatas Umum Obligasi Umum Obligasi Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Obligasi Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Obligasi Umum Saham Perdana

Tahun 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”) PT Datindo Entrycom Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia Keanggotaan asosiasi Izin usaha sebagai BAE Surat penunjukan

: :

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI). Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom. : Surat Proposal Jasa Biro Administrasi Efek tanggal 12 Februari 2015 yang telah disetujui oleh Direktur Utama Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKPS”) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai peraturan yang berlaku. Berikut merupakan pengalaman Biro Administrasi Efek dalam pasar modal selama tiga tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Perusahaan PT Aneka Gas Industri Tbk. PT Waskita Beton Precast Tbk. PT Graha Layar Prima Tbk. PT Duta Intidaya Tbk. PT Bentoel Internasional Tbk. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. PT Sillo Maritime Perdana Tbk. PT Cikarang Listrindo Tbk. PT XL Axiata Tbk. PT Bank Ganesha Tbk. PT Equity Development Investment Tbk.

Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran

211

Jenis Transaksi Pasar Modal Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Terbatas

Tahun 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

No. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Nama Perusahaan PT Mitra Pemuda Tbk. PT Kino Indonesia Tbk. PT ANTAM (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Bank Harda Internasional Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. PT Anabatic Technologies Tbk. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. PT Merdeka Copper Gold Tbk. PT Mega Manunggal Property Tbk. PT Intan Baruprana Finance Tbk. PT Blue Bird Tbk. PT Mitrabara Adiperdana Tbk. PT Graha Layar Prima Tbk. PT Wijaya Karya Beton Tbk. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. PT Arita Prima Indonesia Tbk. PT Cipaganti Citra Graha Tbk. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran Penawaran

Jenis Transaksi Pasar Modal Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Terbatas Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana Umum Saham Perdana

Tahun 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

212

XVII.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

213


215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229


XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN Berikut ini adalah salinan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh RSM, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian (“Wajar Tanpa Pengecualian”).

231


234

235

236

237

238

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of June 30, 2016, and December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 30 Juni 2016, dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Catatan / Note

30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp

31 Desember/December 31, 2014* Rp

2013* Rp ASSETS

ASET ASET LANCAR Kas dan Bank Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Persediaan Uang Muka Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Aset Non Keuangan Lancar Lainnya Total Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Biaya Dibayar di Muka Aset Pajak Tangguhan Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha Aset Tetap Aset Takberwujud Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya Total Aset Tidak Lancar

CURRENT ASSETS Cash on Hand and in Banks Accounts Receivable - Third Parties Other Current Financial Assets - Third Parties Inventories Advance Payments Prepaid Taxes Prepaid Expenses Other Current Non-Financial Assets Total Current Assets

3, 28, 32 4, 32 5, 32 6 7 19.c 8

44,884,318,563 57,439,596,509 9,388,807,560 30,033,621,215 19,161,241,323 -28,242,431,867

44,976,920,673 78,407,626,563 6,797,964,424 25,785,616,043 16,756,097,274 2,378,741,596 20,933,364,528

45,112,170,081 74,473,362,154 9,188,576,629 19,732,082,484 11,173,141,418 2,666,699,217 21,152,298,823

34,583,531,564 62,491,913,167 9,704,677,428 15,056,198,441 21,613,667,880 2,636,612,363 15,917,787,736

2.u

727,400,000 189,877,417,037

-196,036,331,101

-183,498,330,806

-162,004,388,579

8 19.b 27, 32 9 10

99,701,294,462 79,537,438,289 385,078,196 214,602,936,705 2,867,432,107

35,701,498,668 60,800,714,387 83,745,575,348 196,284,269,448 3,522,017,873

24,956,898,668 52,444,278,229 2,656,959,253 362,906,950,176 7,154,421,360

22,889,098,373 41,807,328,291 1,667,024,151 272,608,322,804 8,972,268,477

11

1,357,146,636 398,451,326,395

1,775,621,823 381,829,697,547

713,576,583 450,833,084,269

3,689,822,304 351,633,864,400

NON-CURRENT ASSETS Prepaid Expenses Deferred Tax Assets Due from Related Parties Fixed Assets Intangible Assets Other Non-Current Non-Financial Assets Total Non-Current Assets

588,328,743,432

577,866,028,648

634,331,415,075

513,638,252,979

TOTAL ASSETS

TOTAL ASET

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Pendapatan Diterima di Muka Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Utang Bank Utang Sewa Pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun: Utang Bank Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Total Liabilitas Jangka Panjang

12, 32 13, 28, 32 27 19.d 14, 32 32

15, 28, 32 27

17, 32 16, 32

3,635,423,874

1,000,000,000

5,731,684,721

4,791,979,057

427,402,390 28,235,075,933 12,986,708,151 23,233,281,891

701,250,478 42,359,391,573 14,989,044,356 34,709,974,520

223,434,416 30,491,621,831 13,284,127,781 43,925,316,753

533,744,807 31,922,932,563 22,265,141,813 44,204,544,923

2,322,436,828 526,883,003

1,484,616,282 1,048,915,408

537,023,326 674,158,960

213,730,747 1,000,945,504

18,392,227,663 8,864,862,327

510,757,964 29,436,811,461

600,000,000 18,862,952,550

4,143,490,101 10,942,358,543

37,134,390,587 6,476,477,700 142,235,170,347

13,538,614,659 5,316,540,529 145,095,917,230

27,959,102,368 3,581,539,935 145,870,962,641

14,757,920,646 1,583,476,629 136,360,265,333

CURRENT LIABILITIES Short-Term Bank Loans Accounts Payable Related Parties Third Parties Taxes Payable Accrued Expenses Short-Term Employees' Benefits Liabilities Unearned Revenue Other Current Financial Liabilities Related Parties Third Parties Long-Term Liabilities that Mature within One Year: Bank Loans Financial Leases Payable Total Current Liabilities

17, 32 16, 32 18, 28, 32 27

63,975,641,502 4,785,372,913

50,363,348,180 4,785,372,913

122,649,568,435 5,963,382,670

111,542,470,788 1,147,068,180

-656,666,880

766,807,849 656,766,881

3,916,807,849 7,038,454,853

-3,945,019,229

29

323,059,880,309 392,477,561,604

249,870,460,309 306,442,756,132

214,638,163,444 354,206,377,251

172,319,722,309 288,954,280,507

NON-CURRENT LIABILITIES Long-Term Liabilities that Has Been Deducted with Current Maturity: Bank Loans Financial Leases Payable Other Non Current Financial Liabilities Related Parties Third Parties Long-Term Employees' Benefits Liabilities Total Non-Current Liabilities

534,712,731,951

451,538,673,362

500,077,339,892

425,314,545,840

TOTAL LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS

EQUITY

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk: Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham Modal Dasar - 75.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 75.000 Saham (2013: 18.000 Saham) Tambahan Modal Disetor Penghasilan Komprehensif Lain Saldo Laba Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

20 21 29

75,000,000,000 25,370,362,828 (95,882,269,500) 49,127,918,153

75,000,000,000 25,370,362,828 (59,079,986,250) 85,036,978,708

75,000,000,000 -(66,596,118,990) 126,011,984,286

18,000,000,000 -(56,197,758,000) 125,451,752,831

53,616,011,481 --

126,327,355,286 --

134,415,865,296 (161,790,113)

87,253,994,831 1,069,712,308

53,616,011,481

126,327,355,286

134,254,075,183

88,323,707,139

588,328,743,432

577,866,028,648

634,331,415,075

513,638,252,979

Equity Attributable to the Owners of the Parent: Capital Stocks - Par Value Rp 1,000,000 per Share Authorized - 75,000 Shares Issued and Fully Paid -75,000 Shares (2013: 18,000 Shares) Additional Paid in Capital Other Comprehensive Income Retained Earnings Equity Attributable to the Owners of the Parent: Non-Controlling Interest TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Konsolidasian / Consolidated

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

d1/November 4, 2016

239

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Paraf:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Catatan / Note

PENDAPATAN - BERSIH

23

BEBAN POKOK PENDAPATAN Beban Pokok Langsung Beban Pokok Tidak Langsung Total Beban Pokok Pendapatan

24

LABA KOTOR Beban Usaha Pendapatan Lainnya Beban Lainnya

25 26 26

LABA USAHA Bagian Rugi Entitas Anak Sebelum Divestasi Beban Keuangan - Bersih LABA SEBELUM PAJAK MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan Total Beban Pajak Penghasilan - Bersih

19

LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi : Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja

29 19.b

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp 648,629,680,286

223,773,626,187 45,157,618,935 268,931,245,122

2015 Rp

591,177,824,257

207,081,431,550 41,143,755,493 248,225,187,043


1,197,727,222,012

429,160,181,055 82,033,507,048 511,193,688,103

390,422,715,890 73,644,529,805 464,067,245,695

997,986,700,079

REVENUES - NET

341,393,942,285 54,586,308,210 395,980,250,495

COST OF REVENUES Direct Cost of Revenues Indirect Cost of Revenues Total Cost of Revenues

379,698,435,164

342,952,637,214

686,533,533,909

636,976,466,917

602,006,449,584

(325,783,601,016) 6,946,557,603 (1,666,797,621)

(300,369,612,230) 12,313,295,554 (2,165,754,712)

(606,548,942,080) 35,465,401,174 (18,508,409,496)

(560,398,033,344) 14,991,549,165 (761,216,371)

(508,826,150,829) 4,527,161,084 (3,778,970,051)

59,194,594,132

52,730,565,826

96,941,583,507

90,808,766,367

93,928,489,788

GROSS PROFIT Operating Expense Other Income Other Expenses OPERATING INCOME Portion of Subsidiaries Loss Before Disposal Financial Costs - Net

-(3,674,372,493)

(1,433,879,309) (9,584,704,015)

(1,433,879,309) (18,517,781,968)

-(14,521,651,286)

-(6,367,569,450)

55,520,221,639

41,711,982,502

76,989,922,230

76,287,115,081

87,560,920,338

INCOME BEFORE TAX

(22,898,578,346) 6,469,296,152 (16,429,282,194)

(20,199,761,500) 10,632,393,250 (9,567,368,250)

(29,543,600,000) 11,578,672,192 (17,964,927,808)

(28,185,462,750) 7,183,330,438 (21,002,132,312)

(27,561,259,000) (210,819,599) (27,772,078,599)

INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) Current Tax Deferred Tax Total Income Tax Expenses

39,090,939,445

32,144,614,252

59,024,994,422

55,284,982,769

59,788,841,739

INCOME FOR THE YEAR OTHER COMPREHENSIVE INCOME Items that Will Not be Reclassified Into Profit or Loss : Remeasurement on Employee Benefits Program Income Tax on Remeasurement on Employee Benefits Program

(49,069,711,000)

(12,057,118,000)

9,971,507,000

(13,908,234,225)

37,566,104,000

12,267,427,750

3,014,279,500

(2,492,876,750)

3,453,619,500

(9,391,526,000)

(36,802,283,250)

(9,042,838,500)

7,478,630,250

(10,454,614,725)

28,174,578,000

2,288,656,195

23,101,775,752

66,503,624,672

44,830,368,044

87,963,419,739

Other Comprehensive Income After Tax TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

58,560,231,455 (3,275,248,686) 55,284,982,769

61,590,631,713 (1,801,789,974) 59,788,841,739

INCOME FOR CURRENT YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owner of the Parent Entity Non-Controlling Interest Total

48,161,870,465 (3,331,502,421) 44,830,368,044

89,765,209,713 (1,801,789,974) 87,963,419,739

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owner of the Parent Entity Non-Controlling Interest Total

1,045,718.42 1,045,718.42

3,421,701.76 3,421,701.76

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Total LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Total

LABA PER SAHAM DASAR DILUSIAN

1,101,043,712,612

2013* Rp

30 521,212.53 521,212.53

428,594.86 428,594.86

786,999.93 786,999.93

EARNINGS PER SHARE BASIC DILUTED

*) Konsolidasian / Consolidated


d1/November 4, 2016

240


Paraf:

22

Dividen Tunai

d1/November 4, 2016


*) Konsolidasian / Consolidated **) Keuntungan (Kerugian) Aktuarial / Actuarial Gain (Loss)

75,000,000,000

--

SALDO PER 30 JUNI 2016

Penghasilan Komprehensif Lain

--

75,000,000,000

--

22

Laba Tahun Berjalan

Dividen Tunai

SALDO PER 31 DESEMBER 2015

--


---

1.c, 21

Laba Tahun Berjalan

Selisih Nilai Transaksi Pelepasan Entitas Anak Kepada Entitas Sepengendali

--

75,000,000,000

22

SALDO PER 31 DESEMBER 2014 *

Dividen Tunai

75,000,000,000

SALDO PER 30 JUNI 2015

--


---

1.c, 21

--

Laba Tahun Berjalan


22

Penghasilan Komprehensif Lain 75,000,000,000

--

Laba Tahun Berjalan


---

Setoran Modal oleh Kepentingan Non Pengendali di Entitas Anak

--

57,000,000,000

Dividen Tunai

Penambahan Modal Saham

--

Penghasilan Komprehensif Lain 18,000,000,000

--


--

--

Laba Tahun Berjalan

22

18,000,000,000

25,370,362,828

--

--

--

25,370,362,828

--

--

25,370,362,828

--

--

25,370,362,828

--

--

25,370,362,828

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(95,882,269,500)

(36,802,283,250)

--

--

(59,079,986,250)

7,478,630,250

--

37,502,490

--

(66,596,118,990)

(75,601,455,000)

(9,042,838,500)

--

37,502,490

--

(66,596,118,990)

(10,398,360,990)

--

--

--

--

(56,197,758,000)

28,174,578,000

--

--

--

(84,372,336,000)

241

49,127,918,153

--

39,090,939,445

(75,000,000,000)

85,036,978,708

--

59,024,994,422

--

(100,000,000,000)

126,011,984,286

58,156,598,538

--

32,144,614,252

--

(100,000,000,000)

126,011,984,286

--

58,560,231,455

--

(58,000,000,000)

--

125,451,752,831

--

61,590,631,713

--

(74,516,666,666)

138,377,787,785

53,616,011,481

(36,802,283,250)

39,090,939,445

(75,000,000,000)

126,327,355,286

7,478,630,250

59,024,994,422

25,407,865,318

(100,000,000,000)

134,415,865,296

82,925,506,366

(9,042,838,500)

32,144,614,252

25,407,865,318

(100,000,000,000)

134,415,865,296

(10,398,360,990)

58,560,231,455

--

(58,000,000,000)

57,000,000,000

87,253,994,831

28,174,578,000

-61,590,631,713

(74,516,666,666) -

72,005,451,785

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity Modal Saham Tambahan Penghasilan Saldo Laba / Total Retained Ditempatkan dan Modal Disetor / Komprehensif Additional Earnings Disetor Penuh / Lain ** / Paid in Other Issued and Capital Fully Paid Comprehensive Capital Income ** Rp Rp Rp Rp Rp

Setoran Modal oleh Kepentingan Non Pengendali di Entitas Anak

Dividen Tunai


Catatan / Note

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)

Rp

--

--

--

--

--

--

--

161,790,113

--

(161,790,113)

--

--

--

161,790,113

--

(161,790,113)

(56,253,735)

(3,275,248,686)

2,100,000,000

--

--

1,069,712,308

--

(1,801,789,974)

900,000,000

--

53,616,011,481

(36,802,283,250)

39,090,939,445

(75,000,000,000)

126,327,355,286

7,478,630,250

59,024,994,422

25,569,655,431

(100,000,000,000)

134,254,075,183

82,925,506,366

(9,042,838,500)

32,144,614,252

25,569,655,431

(100,000,000,000)

134,254,075,183

(10,454,614,725)

55,284,982,769

2,100,000,000

(58,000,000,000)

57,000,000,000

88,323,707,139

28,174,578,000

59,788,841,739

900,000,000

(74,516,666,666)

73,976,954,066

Rp 1,971,502,282

Total Ekuitas / Total Equity

Kepentingan Non Pengendali / NonControlling Interest


BALANCE AS OF JUNE 30, 2016

Other Comprehensive Income

Income For The Year

Cash Dividend

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2015


Income For The Year

Difference in Value Resulting from Disposal of Subsidiaries Transactions Among Entities Under Common Control

Cash Dividend

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014 *



Income For The Year

Difference in Value Resulting from Disposal of Subsidiaries Transactions Among Entities Under Common Control

Cash Dividend



Income For The Year

Paid up Capital by Non Controlling Interest in Subsidiary

Cash Dividend

Additional in Share Capital



Income For The Year

Paid up Capital by Non Controlling Interest in Subsidiary

Cash Dividend


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)

Catatan / Note

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas kepada Karyawan, Pemasok dan Pihak Ketiga Penghasilan Bunga Pembayaran Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil Penjualan Aset Tetap Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Takberwujud Penjualan Investasi Saham di Entitas Anak Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

9 9

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

2015 Rp


2013* Rp

669,075,677,935

587,620,575,425

1,188,775,478,887

1,088,735,477,081

998,450,124,489

(597,818,020,990) 278,866,501 (16,485,384,009)

(407,811,946,340) 388,958,001 (14,670,478,257)

(1,001,595,246,705) 658,719,502 (29,674,137,483)

(951,027,899,871) 1,346,266,725 (33,395,087,045)

(882,124,343,497) 314,121,495 (33,975,172,980)

55,051,139,436

165,527,108,829

158,164,814,201

105,658,756,890

82,664,729,507

7,155,667,066 (46,195,583,309) ---

60,912,200 (136,663,316,380) (990,955,250) --

352,974,171,130 (320,468,406,836) (1,313,830,250) 32,219,025,000

6,472,175,906 (128,681,106,695) (432,909,403) --

10,005,996,978 (65,710,684,705) (3,247,055,932) --

(39,039,916,242)

(137,593,359,430)

63,410,959,044

(122,641,840,192)

(58,951,743,659)

48,992,000,000 (7,783,930,751) --

33,417,811,365 (15,121,205,371) --

65,297,000,000 (178,512,362,606) --

44,478,211,551 (16,299,899,703) 57,000,000,000

79,202,390,167 (17,212,052,654) --

-(297,471,739) (57,000,000,000)

-(4,331,468,457) (50,000,000,000)

-(5,943,307,565) (100,000,000,000)

2,100,000,000 (1,775,329,351) (58,000,000,000)

900,000,000 (2,542,822,800) (74,516,666,666)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Received from Customers Cash paid to Employees, Supplier and Third Parties Interest Income Cash Paid for Income Tax Net Cash Flows Provided by Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from Fixed Assets Disposal Acquisition of Fixed Assets Acquisition of Intangible Assets Disposal of Investment in Subsidiaries Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

(16,089,402,490)

(36,034,862,463)

(219,158,670,171)

27,502,982,497

(14,169,151,953)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from Bank Loans Payment of Bank Loans Additional Paid up Capital Paid up Capital by Non Controlling Interest Payment of Financial Lease Cash Dividend Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

(78,179,296)

(8,101,113,063)

2,417,103,074

10,519,899,195

9,543,833,895

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS

DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN BANK

(14,422,814)

--

4,310,634

8,739,322

2,216,720

EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE ON CASH ON HAND AND IN BANKS

44,976,920,673

45,112,170,081

45,112,170,081

34,583,531,564

25,037,480,949

CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR

--

(2,556,663,116)

(2,556,663,116)

--

--

CASH ON HAND AND IN BANKS OF CASH DISPOSAL OF SUBSIDIARIES ON HAND AND IN BANKS

44,884,318,563

34,454,393,902

44,976,920,673

45,112,170,081

34,583,531,564

3,018,473,409 41,865,845,154 44,884,318,563

1,966,443,347 32,487,950,555 34,454,393,902

2,081,325,315 42,895,595,358 44,976,920,673

1,910,680,073 43,201,490,008 45,112,170,081

2,265,876,625 32,317,654,939 34,583,531,564

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Pinjaman Pembayaran Pinjaman Setoran Modal Setoran Modal oleh Kepentingan Non Pengendali Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Pembayaran Dividen Tunai Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

23

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN KAS DAN BANK ENTITAS ANAK YANG DIDIVESTASI KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN Kas dan Bank terdiri dari: Kas Bank Total

3

AT THE END OF YEAR

Cash on Hand and in Banks consist of: Cash on Hand Cash in Banks Total

*) Konsolidasian / Consolidated Tambahan informasi aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 34 / Additional information of non-cash activities is presented in Note 34.


d1/November 4, 2016

242


Paraf:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 1.

1.

Umum

General

1.a. Pendirian Perusahaan PT Prodia Widyahusada Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu, SH, No. 14 tanggal 8 Pebruari 1988. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1459 HT.01.01.Th.91 tanggal 27 April 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 28 Juni 1991, Tambahan No. 1846.

1.a.Company’s Establishment PT Prodia Widyahusada Tbk (the Company) was established based on the Deed of Notary Sri Rahayu, SH, No. 14 dated February 8, 1988. The establishment deed was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-1459 HT.01.01.Th.91 dated 27 April 1991 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 52 dated June 28, 1991, supplement No. 1846.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 83 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0087910.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016.

The Company’s articles of association have been amended several times, most recently by the Resolution of General Shareholders Meeting Deed regarding amendment of articles of association No. 83 dated June 29,2016, made before Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notary in Jakarta. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-0087910. AH.01.11 Year 2016 dated July 28, 2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang kesehatan dengan melaksanakan kegiatan usaha seperti mendirikan klinik, laboratorium kesehatan, pengelolaan rumah sakit, pusat penelitian dan pendidikan perawat serta menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1988.

In accordance with the Articles of Association, the purpose and objectives of the Company is engaged in health laboratories by conducting business activities such as setting up clinics, health laboratories, the management of hospitals, research centers and education of nurses and community health examinations. Currently, the Company's principal activity is to provide health check up. The Company started commercial operations in 1988.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan 130 kantor cabang serta outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta Pusat.

The Company is domiciled in Jakarta with 130 branches and outlets throughout Indonesia. The head office is located at Jl. Kramat Raya No. 150, Central Jakarta.

Perusahaan adalah anggota kelompok usaha Prodia Utama.

The Company is a member of Prodia Utama Group.

1.b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan Susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan masing-masingberdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 83 tanggal 29 Juni 2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 28 April 2015, No.5 tanggal 17 April 2014 dan No.1 tanggal 1 Mei 2009 dari notaris Rismalena Kasri, SH, adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors and Employees The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company based on Resolution of General Shareholders Meeting Deed regarding amendment of articles of association No. 83 dated June 29,2016, the Deed of Extraordinary Shareholders General Meeting No.8 dated April 28, 2015, No.5 dated April 17, 2014 and No. 1 dated May 1, 2009 from notary Rismalena Kasri, SH, are as follows:

DRAFT

243

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 2016 Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

Komisaris Independen

Dewan Direksi Direktur Utama Direktur

2013

2015 dan/and 2014

: Drs. Andi Wijaya, MBA : Drs. Gunawan Prawiro Soeharto Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Drs. Andi Wijaya, MBA Drs. Gunawan Prawiro Soeharto J. Hamdono Widjojo Drs. Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH Dra. Luscie Panggajaya Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda

Board of Commissioners President Commissioner Commissioners

Drs. Andi Wijaya, MBA Drs. Gunawan Prawiro Soeharto J. Hamdono Widjojo Drs. Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH

: Scott Andrew Merrillees Jos Luhukay

Independent Commissioner

: Dr. Dewi Muliaty, M.Si : Liana Kuswandi, SE, M.Fin Dra. Tetty Hendrawati, M.Kes Andri Hidayat, M.Si Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati, M.Si

Dr. Dewi Muliaty, M.Si Liana Kuswandi, SE, M.Fin Dra. Tetty Hendrawati, M.Kes Andri Hidayat, M.Si Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati, M.Si

Board of Directors President Director Directors

Dr. Dewi Muliaty, M.Si Liana Kuswandi, SE, M.Fin Dra. Tetty Hendrawati, M.Kes Dra. Luscie Panggajaya

Jumlah kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan berupa gaji dan tunjangan adalah sebesar Rp7.933.976.800 dan Rp7.643.250.616 serta Rp15.410.670.216, Rp12.758.209.130 dan Rp11.588.628.471 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015, serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Total compensation to the board of commissioners and directors of the Company in the form of salary and benefits amounted to Rp7,933,976,800 and Rp7,643,250,616, and Rp15,410,670,216, Rp12,758,209,130 and Rp11,588,628,471 respectively for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015, and the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013.

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, jumlah karyawan Perusahaan (dan entitas anak) adalah 3.648 dan 3.738, serta 3615, 3.808 dan 3.409 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of June 30, 2016 and 2015, and December 31, 2015, 2014 and 2013, the Company (and subsidiaries) have a total of 3,648 and 3,738, and 3,615, 3,808 and 3,409 permanent employees, respectively (unaudited).

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Board of Audit Committee as of June 30, 2016 is as follows:

Ketua Anggota Anggota

Jos Luhukay Scott Andrew Merrillees Dina Kharisma

Chairman Member Member

Corporate secretary Perusahaan adalah Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati, M.Si pada 30 Juni 2016

The Company's corporate secretary is Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati, M.Si as of June 30, 2016.

Kepala Internal Audit Perusahaan pada 30 Juni 2016 dijabat oleh Budi Darmawan.

Head of Internal Audit as of June 30, 2016 is Budi Darmawan. 1.c. Structure of the Company’s Subsidiaries Investments in shares in subsidiaries on December 31, 2014 and 2013 are as follows:

1.c. Entitas Anak Penyertaan saham pada entitas anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Entitas Anak/ Subsidiries

Lokasi/ Location

Kegiatan Usaha Utama/ Main Business

Tahun Operasi Komersial/ Commercial Operating Year

PT Prodia OHI International Jakarta PT Prodia Stemcell Indonesia Jakarta PT Prodia Diagnostic Line Cikarang PT Innovasi Diagnostika Jakarta

DRAFT

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Perdagangan dan Industri Pelayanan Kesehatan

244

2009 2014 2012 2014

Persentase Kepemilikan/ Ownership 2014 2013 %

%

40% 95% 80% 52%

40% 95% 80% 52%

Total Aset/ Total Asset 2014

2013

Rp

Rp

12,962,557,800 14,416,355,788 19,375,465,101 5,661,907,579

10,567,141,661 16,170,078,808 18,817,270,431 264,755,205

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Pada tahun 2015, seluruh kepemilikan saham entitas anak dijual oleh Perusahaan kepada PT Prodia Utama, pemegang saham, sebagai berikut: PT Prodia OHI International Berdasarkan Akta No.13, tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PT Prodia OHI International kepada PT Prodia Utama. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-3532018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) By 2015, the entire shareholding of subsidiaries was sold by the Company to PT Prodia Utama, shareholder, as follows: PT Prodia OHI International Based on the Deed No.13, dated July 10, 2015 made before Rismalena Kasri, SH, notary in Jakarta, the Company sold its ownership share in PT Prodia OHI International to PT Prodia Utama. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU3532018.AH.01.11.Tahun 2015 dated July 10, 2015.

PT Prodia Stemcell Indonesia (dahulu PT Prodia Stemlife Indonesia) Berdasarkan Akta No.7, tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PT Prodia Stemcell Indonesia kepada PT Prodia Utama. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-3522608.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 22 Juni 2015.

PT Prodia Stemcell Indonesia (formerly PT Prodia Stemlife Indonesia) Based on the Deed No.7, dated June 17, 2015 were made before Rismalena Kasri, SH, notary in Jakarta, the Company sold its ownership share in PT Prodia Stemcell Indonesia to PT Prodia Utama. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU3522608.AH.01.11.Tahun 2015 dated June 22, 2015.

PT Prodia Diagnostic Line Berdasarkan Akta No.9, tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PT Prodia Diagnostic Line kepada PT Prodia Utama. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU3507899.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2016.

PT Prodia Diagnostic Line Based on the Deed No.9, dated May 13, 2015 made before Rismalena Kasri, SH, notary in Jakarta, the Company sold its ownership share to PT Prodia Utama. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-3507899.AH.01.11.Tahun 2015 dated May 22, 2016.

PT Innovasi Diagnostika Berdasarkan Akta No.5, tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan telah menjual saham kepemilikannya di PT Innovasi Diagnostika kepada PT Prodia Utama. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-3505872.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015.

PT Innovasi Diagnostika Based on the Deed No. 5, dated May 13, 2015 made before Rismalena Kasri, SH, notary in Jakarta, the Company sold its ownership shares to PT Prodia Utama. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-3505872.AH.01.11 Tahun 2015 dated May 18, 2015.

DRAFT

245

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)


2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a.Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company. 2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan menetapkan mata uang fungsional dan unsur-unsur dalam laporan keuangan diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Company. The Company determines its own functional currency and items included in the financial statements are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Berikut adalah perubahan dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar baru yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yaitu:

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year The following are amendment and improvement of standards and new interpretaion of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2016, as follows:

DRAFT

246

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)  PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi”  PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”  PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015): “Properti Investasi”  PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap”  PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”  PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): “Kombinasi Bisnis”  PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”  PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015): “Pembayaran Berbasis Saham  PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): “Pengukuran Nilai Wajar”  Amandemen PSAK No. 4: “Laporan Keuangan Tersendiri” tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri  Amandemen PSAK No. 15: “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi  Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi 

 

 



Amandemen PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja Amandemen PSAK No. 65: “Laporan Keuangan Konsolidasian” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi Amandemen PSAK No. 66: “Pengaturan Bersama” tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama Amandemen PSAK No. 67: “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi ISAK No. 30: “Pungutan”

Berikut ini adalah dampak atas perubahan standar akuntansi diatas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan:  PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): “Segmen Operasi” DRAFT

247

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)  PSAK No. 5 (Improvement 2015):” Operating Segments”  PSAK No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures”  PSAK No. 13 (Improvement 2015): “Investments Property”  PSAK No. 16 (Improvement 2015): “Property, Plant and Equipment”  PSAK No. 19 (Improvement 2015): “Intangible Assets”  PSAK No. 22 (Improvement 2015): “Business Combination”  PSAK No. 25 (Improvement 2015): “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”  PSAK No. 53 (Improvement 2015): “Sharebased Payments”  PSAK No. 68 (Improvement 2015): “Fair Value Measurement”  Amendment of PSAK No. 4: “Separate Financial Statements” about Equity Method in Separate Financial Statements  Amendment of PSAK No. 15: “Investment in Associates and Joint Venture” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  Amendment of PSAK No. 16:” Property, Plant and Equipment” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization  Amendment of PSAK No. 19: “Intangible Asset” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization  Amendment of PSAK No. 24: “Employee Benefits” about Defined Benefit Plans: Employee Contributions  Amendment of PSAK No. 65: “Consolidated Financial Statements” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  Amendment of PSAK No. 66: “Joint Arrangements” about Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operation  Amendment of PSAK No. 67: “Disclosures of Interest in Other Entities” about Investment Entities: Applying the Consolidation Exception  ISAK No. 30: “Levies” The following is the impact of the amendments in accounting standards that are relevant and significant to the financial statements of the Company:  PSAK No. 5 (Improvement 2015):” Operating Segments”

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Penyesuaian ini mengklarifikasi: - Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi. - Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

Penerapan penyesuaian standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.  PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) The improvement clarifies that: - An entity must disclose the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics. - Disclose the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities. The adoption of this improvement of standard had no material effect to financial statements.  PSAK No. 7 (Improvement 2015): “Related Party Disclosures” The improvement add requirement of related parties and clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.

Perusahaan telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi pihak berelasi.

The Company had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding the related parties information.

 PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): “Aset Tetap” dan PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): “Aset Takberwujud”

 PSAK No. 16 (Improvement 2015): “Property, Plant and Equipment” and PSAK No. 19 (Improvement 2015): “Intangible Asset” The improvement of PSAK No. 16 and PSAK No. 19 clarifies that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortization is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalved amounts.

Penyesuaian PSAK No. 16 dan PSAK No. 19 ini mengklarifikasi bahwa aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya. Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

DRAFT

248

The adoption of these PSAKs had no material effect to financial statements.



 Amandemen PSAK No. 16: “Aset Tetap” dan PSAK No. 19: “Aset Takberwujud” tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi

 Amendment of PSAK No. 16:” Property, Plant and Equipment” and PSAK No. 19: “Intangible Asset” about Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 16 dan PSAK No. 19, bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan, penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

The amendments clarify the principle in PSAK No. 16 and PSAK No. 19, that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.

Penerapan PSAK-PSAK ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

The adoption of these PSAKs had no material effect to financial statements.

Amandemen PSAK No. 24: “Imbalan Kerja” tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja Amandemen PSAK No. 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

 Amendment of PSAK No. 24: “Employee Benefits” about Defined Benefit Plans: Employee Contributions PSAK 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognise such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.

Penerapan standar ini tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

The adoption of this standard had no material effect to financial statements.

Perusahaan telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan pengungkapan yang diminta.

The Company has adopting these PSAKs and had completed the required disclosures requirements.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013, yang disajikan dalam laporan ini, merupakan laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

2.d. Principles of Consolidation The Company’s financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2013, as presented in this report are the consolidated financial statements which consist the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.c.



DRAFT

249



Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

A subsidiary is an entity controlled by the Company, i.e., the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

Laporan keuangan Perusahaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Company’s financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intraCompany transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

Perusahaan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Perusahaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Company attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and noncontrolling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Company presents noncontrolling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Company adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the

DRAFT

250



perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan: (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang; (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali); (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan pleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Company loses control, the Company:

2.e. Kombinasi Bisnis Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

DRAFT

251

(a) Derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost; (b) Derecognize the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them); (c) Recognize the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control; (d) Recognize any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost; (e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; (f) Recognize any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Business Combination Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Company, liabilities incurred by the Company to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Company in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.



Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments’ proportionate share in the recognized amounts of the acquiree’s identifiable net assets.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Perusahaan atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Perusahaan telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

When a business combination is achieved in stages, the Company’s previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Company had disposed directly of the previously held equity interest.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Perusahaan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Company reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

Pada tanggal akusisi, goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali, atas (b) jumlah neto terindentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akusisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

DRAFT

252



Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akusisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Perusahaan yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakusisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

After intial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Company’s Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka goodwill yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2.f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing Dalam menyiapkan laporan keuangan, Perusahaan mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

2.f. Foreign Currency Transactions and Balances In preparing financial statements, Company record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Company is Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 30 Juni 2016 dan 2015, serta 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 sebagai berikut:

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, middle rate of Bank of Indonesia as at June 30, 2016 and 2015, and December 31, 2015, 2014, and 2013 as follows:

30 Juni/June 30,

31 Desember/December 31,

2016

2015

2015

2014

Rp

Rp

Rp

Rp

2013 Rp

Dolar Amerika Serikat (USD)

13.180,00

13.332,00

13.795,00

12.440,00

12.189,00

United States Dollar (USD)

Euro (EUR)

14.650,90

14.919,86

15.069,68

15.133,27

16.821,44

Euro (EUR)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.g. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor

2.g. Related Parties Transactions and Balances A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity: a) A person or a close member of that person’s family is related to a reporting

DRAFT

253


entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity;

jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain); ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

ii. has significant influence over the reporting entity; or iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity. b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member); iii. Both entities are joint ventures of the same third party; iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity; vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity). viii. Entities, or members of the Company to which the entity is part of the Company, providing services to the entity's key management personnel or to the parent entity of the reporting entity. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

DRAFT


254



2.h. Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

2.h. Financial Instrument Initial Recognition and Measurement The Company recognize a financial assets or a financial liabilities in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measure all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial assets in one of the following four categories:

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut: (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

DRAFT

255



(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

(ii) Loans and Receivables Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss; (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Invetsments

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS) Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

DRAFT

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

256



Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

Subsequent Measurement of Financial Liabilities Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL) Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

DRAFT

257



(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are Companyed in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities The Company derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company continue to recognize the financial asset.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Company remove a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, i.e., when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai

Impairment of Financial Assets At the end of each reporting period, the Company assess whether there is any objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired. A financial asset or Company of financial assets is impared and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or

DRAFT

258



penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or Company of financial assets that can be reliably estimated.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai: (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

The following are objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired: (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor; (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a Company of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah

When a decline in the fair value of an availablefor-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment

DRAFT

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate and recognized in profit or loss.

259



dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

The Effective Interest Method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or Company of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan.

When calculating the effective interest rate, the Company estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Reclassification The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss.

Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

DRAFT

260



Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in Company’s intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar: (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

DRAFT

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)

261



(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2) (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.i. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Cash and Cash Equivalent Cash and cash equivalent are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.j. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.j. Inventories Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

DRAFT

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

262



2.k. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

2.k. Prepaid Expenses Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense on a straight-line method (straight-line method).

2.l. Aset Tetap Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

2.l. Fixed Assets Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Depreciation of fixed assets starts when its Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset available for use and its computed by using tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud straight-line method based on the estimated penggunaannya dan dihitung dengan useful lives of assets as follows: menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut: Tahun / Years Bangunan Kendaraan Inventaris Kantor Peralatan

10-20 4-8 4 4-8

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under “Construction in Progress” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain. DRAFT

Building Vehicle Office Equipments Equipments

263



Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arrising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.m.Aset Takberwujud Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

2.m. Intangible Asset Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be eiter finite or indefinite.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. (atau metode lainya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas)

Intangible asset with finite useful life

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut: Program Komputer : 25 % garis lurus

Amortisation is calculated so as to write off the cost of the asset, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows: Computer Licences 25 % straight line

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan kedaan dapat terus mendukung

Intangible asset with indefinite useful life

DRAFT

Intangible asset with finite life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method. (or other method as it reflecst the pattern in which the asset’s future economic benefits are expected to be consumed by the entity.

Intangible asset with indefinite life is not amotized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support

264



penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif

an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Intangible asset with indefinite life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

2.n. Penurunan Nilai Aset Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2.n. Impairment of Assets At the end of each reporting period, the Company assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Company determines the recoverable amount of the asset’s cash-generating unit.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.o. Sewa Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.o. Lease The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

DRAFT

265



Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Pada awal masa sewa, Perusahaan mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

At the commencement of the lease term, Company recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Under an operating lease, Company recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.p. Pajak Penghasilan Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.p. Income Tax Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

DRAFT

266



Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari: a) pengakuan awal goodwill; atau b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from: a) b)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

DRAFT

267

the initial recognition of goodwill; or the initial recognition of an asset or liability in transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).



Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika: a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas: i. entitas kena pajak yang sama; atau ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

The Company offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan: a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Company offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company: a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and

2.q. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2.q. Employee Benefit Short-term Employee Benefits Shor-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Post-employment Benefits Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit

DRAFT

a) the Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either: i. ii.

the same taxable entity; or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

268



kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktif informal entitas.

The Company account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity’s informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Perusahaan mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Company recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Pesangon Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara: (a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan (b) Ketika Company mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Termination Benefits The Company recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates: (a) When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.r. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.r. Revenues and Expenses Recognition Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

DRAFT

(b) When the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.

269



Penjualan jasa Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Revenues from services Revenue from services is recognized when services are rendered by reference to the stage of completion of the transaction.

Pendapatan bunga, royalty dan dividen Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, royalty diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Interest, royalties and dividends Interest is recognized using the effective interest method, royalty is recognized on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement, and dividend is recognized when the shareholder’s right to receive payment is established.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

2.s. Biaya Pinjaman Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

2.s. Borrowing Costs Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Perusahaan telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Capitalization of borrowing costs commences when the Company undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

2.t. Provisi Provisi diakui bila Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

2.t. Provision A provision is recognized when Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probablethat an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a

DRAFT

270



berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Perusahaan menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Company settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.u. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan Berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.7 (Lampiran dari Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000), biaya emisi saham dicatat sebagai pengurang modal disetor dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam akun “Tambahan Modal Disetor” yang berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.

2.u. Deferred Stock Issuance Cost According to Regulation No. VIII.G.7 (Appendix of Decision Letter of Head of Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000), the stock issuance cost is recorded as a deduction of proceed from paid in capital and presented as part of stockholders’ equity under “Additional Paid in Capital“ account. The Regulation was applied for financial statements which cover periods beginning on or after January 1, 2000.

Penawaran umum perdana saham Perusahaan masih dalam proses. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penawaran umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi saham yang ditangguhkan yang nantinya akan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

The Company’s shares Initial Public Offering still on process. Cost incurred related to the public offering is presented as a deferred stock issuance cost and subsequently will be recorded as a deduction of paid in capital as part of stockholders’ equity when the statement of registration are became effective.

2.v.Laba per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

2.v. Earnings per Share Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Perusahaan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Company shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted

DRAFT

271



jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.w.Segmen Operasi Perusahaan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Perusahaan.

2.w. Operating Segment The Company presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Company.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:  yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);  hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan  tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

An operating segment is a component of the entity:  that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);

2.x.Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2.x. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing

DRAFT





272

whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and for which separate financial information is available.


DRAFT


mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Nilai tercatat aset tetap disajikan dalam Catatan 9).

Estimated Useful Lives of Fixed Assets The Company reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned (Carrying amount of fixed asset is presented in Note 9).

Imbalan Pasca Kerja Nilai kini liabilitas imbalan pasca tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Post Employment Benefits The present value of the post employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefits obligations.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 29.

Other key assumptions for post employment benefit obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 29.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal

Fair Value of Financial Instruments Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, the fair value is determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to

273

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan Manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepaymentrates, and default rate assumptions.

Nilai wajar atas instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 32.b.

The fair value of financial instrument are disclosed in Note 32.b.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi oleh manajemen yang disyaratkan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan

Realization of Deferred Tax Assets Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. i.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Critical judgments in applying the accounting policies The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Note 2.r.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.r.

DRAFT


274


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 3.

3.

Kas dan Bank 30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp

Cash on Hand and in Banks

31 Desember/December 31, 2014 Rp

2013 Rp Cash on Hand Rupiah US Dollar

Kas Rupiah Dolar AS Bank - Pihak Ketiga Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Mandiri Syariah PT Bank Sumatera Utara Lain-lain ( masing-masing di bawah Rp 1 juta) Dolar AS PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2016: USD23,351; 2015: USD 3,147; 2014: USD 34,818; 2013: USD 880) Total

3,017,142,229 1,331,180

2,081,325,315 --

1,910,680,073 --

2,265,876,625 --

18,738,655,636 16,241,675,012 2,282,552,022 867,749,215 966,248,458 781,070,415 272,942,268 240,298,092 233,007,986

17,213,664,266 3,431,844,214 15,063,404,568 306,966,657 2,800,195,975 675,667,806 154,831,198 210,625,530 39,604,899

22,742,689,258 4,612,926,019 11,921,469,802 891,500,010 1,101,992,352 -9,493,954 ---

25,396,106,491 376,164,670 1,630,007,240 126,095,673 1,094,899,896 -46,995,944 ---

224,300,259 184,748,347 169,139,240 161,238,696 139,066,535 33,856,247 9,973,600 8,478,979 1,718,386 1,075,402 287,737 41,558,082,532

223,026,258 205,934,614 408,215,318 131,446,608 268,025,585 3,932,335 7,188,400 163,058,862 1,143,625 1,543,045,245 362,737 42,852,184,700

220,486,496 192,306,573 17,008,079 82,678,779 566,683,067 3,785,749 1,497,000 400,865,236 2,088,915 -882,595 42,768,353,884

941,137,995 --30,371,900 507,202,255 130,065,486 -2,000,801,056 --27,082,645 32,306,931,251

307,762,621 44,884,318,563

43,410,658 44,976,920,673

433,136,124 45,112,170,081

4.

4. Piutang Usaha

10,723,688 34,583,531,564

US Dollar PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2016: USD23,351; 2015: USD 3,147; 2014: USD 34,818; 2013: USD 880) Total

Accounts Receivable

a. By Customers

a. Berdasarkan Pelanggan 30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp


2013 Rp

Pihak Ketiga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Prudential Life Assurance PT Pertamina (Persero) PT Bunda Medik BPJS Kesehatan PT Indofood CBP Bunda International Clinic PT Roche Indonesia PT Asuransi Sinar Mas PT BNI Life Insurance Dr. Noroyono W PT Bentoel International Tbk PT Nestle Indonesia PT Angkasa Pura I (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Astra Otoparts Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar) Sub Total

9,749,459,534 3,367,753,771 3,545,814,665 2,877,542,060 1,436,485,955 1,208,000,880 1,206,170,560 1,007,833,208 522,996,700 421,761,362 322,273,165 311,332,295 285,830,605 58,202,500 50,769,812 19,957,850 18,485,075 17,528,430 31,090,799,315 57,518,997,742

6,588,315,244 4,184,379,572 2,029,295,949 1,383,819,300 4,322,924,405 205,417,325 905,173,795 -932,005,969 1,685,130,200 212,064,165 -508,856,705 511,882,324 46,015,763 17,086,200 591,851,048 23,030,213 54,355,052,951 78,502,301,128

3,405,232,793 3,101,795,010 1,963,419,527 1,157,224,859 2,513,417,829 -905,173,795 -1,138,030,620 1,278,882,252 1,157,903,165 -2,337,638,689 1,396,078,628 1,508,670,450 1,196,137,300 2,250,015,740 2,121,471,557 47,264,866,115 74,695,958,329

4,373,332,248 4,234,217,950 1,307,613,146 2,090,159,255 --905,173,795 1,307,890,554 -1,481,005,145 -2,280,629,400 2,057,361,560 ---1,657,950,843 -41,019,175,446 62,714,509,342

Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha Total - Bersih/Net

(79,401,233) 57,439,596,509

(94,674,565) 78,407,626,563

(222,596,175) 74,473,362,154

(222,596,175) 62,491,913,167

Piutang Perusahaan tidak ada yang dijadikan jaminan utang Bank.

DRAFT

Cash in Banks - Third Parties Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur PT Bank Tabungan Negara Syariah PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Mandiri Syariah PT Bank Sumatera Utara Others (each below Rp 1 million)

275

Third Parties PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Prudential Life Assurance PT Pertamina (Persero) PT Bunda Medik BPJS Kesehatan PT Indofood CBP Bunda International Clinic PT Roche Indonesia PT Asuransi Sinar Mas PT BNI Life Insurance Dr. Noroyono W PT Bentoel International Tbk PT Nestle Indonesia PT Angkasa Pura I (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Astra Otoparts Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Others (each below Rp 1 billion) Sub Total

Deduction : Provision for Receivable Total - Net

There is no Company’s account receivable which pledged as bank collateral.



Movements in the provision for impairment of receivables is as follows:

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut: 30 Juni/June 30, 2016 Rp 94,674,565 736,650,496 (751,923,828) 79,401,233

Saldo Awal Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 25.b) Penghapusan Piutang Saldo Akhir


2015 Rp

222,596,175 754,599,178 (882,520,788) 94,674,565

2013 Rp

222,596,175 243,754,412 (243,754,412) 222,596,175

222,596,175 319,687,238 (319,687,238) 222,596,175

Beginning Balance Additional (Note 25.b) Write Off Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang tersebut diatas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment of receivables mentioned above is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

b. Berdasarkan Umur Piutang

b. By Aging 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Jatuh Tempo: < 30 hari 30 - 60 hari > 60 hari Total

28,968,678,418 21,212,249,213 7,338,070,111 57,518,997,742

2015 Rp


36,274,250,980 27,099,807,814 15,128,242,334 78,502,301,128

5.

Aset Keuangan Lancar Lainnya 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Pihak Ketiga Karyawan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar) Total

1,920,020,325 7,468,787,235 9,388,807,560

2015 Rp

Bahan Baku Laboratorium Bahan Pembantu Laboratorium Perlengkapan Bahan Pembantu Non Laboratorium Bahan Baku Non Laboratorium Persediaan dalam Perjalanan Total

6.

20,114,797,857 7,173,581,078 1,714,656,552 415,207,471 615,378,257 -30,033,621,215

2015 Rp

3,147,530,339 6,557,147,089 9,704,677,428

Third Parties Employees Others (each below Rp 1 billion) Total

Inventories


17,391,023,040 5,779,432,937 818,208,014 426,699,432 1,370,252,620 -25,785,616,043

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. DRAFT

3,486,204,212 5,702,372,417 9,188,576,629

2013 Rp

Other current financial assets - employees are employee loans for which payment in installments based on the agreement and with no interest bearing. Others mainly owed by several doctors arising from the research collaboration with the Company to provide the material used for research purposes.

Persediaan 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Other Current Financial Assets


1,700,012,400 5,097,952,024 6,797,964,424

Aset keuangan lancar lainnya - karyawan adalah pinjaman karyawan yang pembayarannya diangsur berdasarkan perjanjian dan tanpa dikenakan bunga. Lain-lain terutama piutang kepada beberapa dokter yang timbul dari kegiatan kerjasama penelitian dimana Perusahaan menyediakan bahan yang digunakan untuk tujuan penelitian. 6.

Due: < 30 days 30 - 60 days > 60 days Total

16,134,371,295 17,560,639,361 29,019,498,686 62,714,509,342

c. By Currencies All accounts receivable balances is in Indonesian Rupiah.

c. Berdasarkan Mata Uang Seluruh saldo piutang usaha dalam mata uang Rupiah. 5.

34,288,253,053 23,187,016,668 17,220,688,608 74,695,958,329

2013 Rp

276

12,956,334,017 1,993,113,146 1,628,046,062 2,714,883,468 273,607,029 166,098,762 19,732,082,484

2013 Rp 11,026,978,314 2,165,427,225 699,583,072 238,673,475 533,551,820 391,984,535 15,056,198,441

Laboratorium Raw Materials Laboratorium Supporting Materials Supplies Non Laboratorium Supporting Materials Non Laboratorium Raw Materials Inventory in Transit Total

Management believes that there is no impairment in value of inventories at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.



Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan secara keseluruhan masing-masing sebesar Rp11.429.625.528, Rp7.011.744.060, Rp13.375.401.198, dan Rp4.413.105.267.

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014, and 2013 all inventories were insured against losses from fire and other risks to PT Asuransi Wahana Tata with total sum insured of Rp11,429,625,528, Rp7,011,744,060, Rp13,375,401,198, and Rp4,413,105,267, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Persediaan Perusahaan tidak ada yang dijadikan jaminan utang Bank.

There is no Company’s inventories which pledged as bank collateral.

7.

7.

Uang Muka 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Pembelian Aset Tetap dan Pengadaan Sistem Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Total

11,208,565,270 7,952,676,053 19,161,241,323

2015 Rp

Advance Payments


9,718,549,356 7,037,547,918 16,756,097,274

4,882,788,726 6,290,352,692 11,173,141,418

2013 Rp 14,472,269,000 7,141,398,880 21,613,667,880

Purchase of Fixed Assets and System Procurement Others (each below Rp 1 billion) Total

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembelian inventaris kantor serta pembelian aset tetap lainnya.

Advances for purchase of fixed assets is the purchase of office equipment and other fixed asset purchases.

Uang muka lain-lain terutama merupakan pembayaran di muka untuk keperluan renovasi bangunan cabang yang disewa dari pihak ketiga.

Advances others mainly an advance payment for the purposes of building renovation branches leased from third parties.

8.

8. Prepaid Expenses

Biaya Dibayar di Muka 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Jangka Pendek Sewa Asuransi Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar) Subtotal Jangka Panjang Sewa Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 miliar) Subtotal Total

2015 Rp


2013 Rp

23,761,189,515 126,168,298 4,355,074,054 28,242,431,867

15,030,588,747 1,119,329,316 4,783,446,465 20,933,364,528

9,097,894,770 8,881,899,949 3,172,504,104 21,152,298,823

11,538,018,500 524,477,416 3,855,291,820 15,917,787,736

93,292,349,558 6,408,944,904 99,701,294,462 127,943,726,329

23,592,267,779 12,109,230,889 35,701,498,668 56,634,863,196

21,759,458,064 3,197,440,604 24,956,898,668 46,109,197,491

19,540,267,601 3,348,830,772 22,889,098,373 38,806,886,109

Current Portion Rent Insurance Others (each below Rp 1 billion) Subtotal Long Term Portion Rent Others (each below Rp 1 billion) Subtotal Total

Biaya dibayar di muka lain-lain terutama merupakan biaya iklan, pemeliharaan bangunan, biaya perawatan dan lainnya.

Prepaid expenses others mainly advertising costs, building maintenance, and other maintenance costs.

Biaya dibayar dimuka jangka panjang adalah biaya dibayar dimuka yang diperuntukkan lebih dari satu tahun.

Non current prepaid expenses are prepaid expenses for more than one year.

DRAFT

277


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) 9. Fixed Assets

Aset Tetap Saldo Awal/ Beginning

Penambahan/ Addition

30 Juni/June 30, 2016 Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deduction Reclassification

Balance Rp

Rp

Rp

Rp

Pelepasan Entitas Anak/

Saldo Akhir/ Ending

Disposal of Subsidiaries Rp

Balance Rp

Harga Perolehan Pemilikan Langsung Tanah Bangunan Kendaraan Inventaris Kantor Peralatan Aset dalam Penyelesaian Sub Total

58,696,710,466 55,619,547,864 19,606,909,212 142,272,774,221 97,475,168,304 3,979,983,984 377,651,094,053

1,121,464,160 5,527,179,630 161,252,000 11,966,761,662 3,638,259,288 19,949,594,357 42,364,511,097

--143,148,750 1,497,980,542 1,219,993,574 6,551,947,107 9,413,069,972

--------

--------

59,818,174,626 61,146,727,494 19,625,012,462 152,741,555,341 99,893,434,018 17,377,631,235 410,602,535,176

Acquisition Cost Direct Ownership Land Buildings Vehicle Office Equipment Equipment Construction in Progress Sub Total

Sewa Pembiayaan Kendaraan Inventaris Kantor Total

15,874,640,265 6,007,276,229 399,533,010,547

1,297,200,000 2,533,872,212 46,195,583,309

--9,413,069,972

(4,421,073,720) 4,421,073,720 --

----

12,750,766,545 12,962,222,161 436,315,523,882

Leased Asset Vehicles Office Equipment Total

Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Inventaris Kantor Peralatan Sub Total

15,928,462,487 15,526,110,986 97,440,158,155 68,874,337,290 197,769,068,918

1,595,592,743 823,706,018 9,509,997,321 6,548,702,615 18,477,998,697

-103,946,748 1,385,957,814 705,961,901 2,195,866,463

------

------

17,524,055,229 16,245,870,256 105,564,197,662 74,717,078,004 214,051,201,152

Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicle Office Equipment Equipment Sub Total

Sewa Pembiayaan Kendaraan Inventaris Kantor Total Nilai Buku

4,589,939,491 889,732,690 203,248,741,099 196,284,269,448

774,987,489 1,406,726,355 20,659,712,541

--2,195,866,463

----

----

5,364,926,980 2,296,459,045 221,712,587,177 214,602,936,705

Leased Asset Vehicles Office Equipment Total Book Value

Saldo Awal/ Beginning

Penambahan/ Addition

31 Desember/December 31 , 2015 Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deduction Reclassification

Balance Rp

Rp

Rp

Rp

Pelepasan Entitas Anak/

Saldo Akhir/ Ending

Disposal of Subsidiaries Rp

Balance Rp

Harga Perolehan Pemilikan Langsung Tanah Bangunan Kendaraan Inventaris Kantor Peralatan Pustaka Aset dalam Penyelesaian Sub Total

69,431,535,049 141,843,175,194 19,577,890,577 124,307,028,690 103,799,666,167 12,562,633 105,141,843,440 564,113,701,750

123,553,744,285 149,563,256,562 397,863,000 26,766,076,738 13,259,990,485 --313,540,931,070

125,379,114,361 221,420,646,256 2,406,194,300 3,486,174,463 2,693,410,560 -101,161,859,456 456,547,399,396

--2,712,401,800 ----2,712,401,800

8,909,454,507 14,366,237,636 675,051,865 5,314,156,744 16,891,077,788 12,562,633 -46,168,541,173

58,696,710,466 55,619,547,864 19,606,909,212 142,272,774,221 97,475,168,304 -3,979,983,984 377,651,094,053

Acquisition Cost Direct Ownership Land Buildings Vehicle Office Equipment Equipment Books Construction in Progress Sub Total


11,659,566,299 6,007,276,229 581,780,544,278

6,927,475,766 -320,468,406,836

--456,547,399,396

(2,712,401,800) ---

--46,168,541,173

15,874,640,265 6,007,276,229 399,533,010,547


Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Bangunan Kendaraan Inventaris Kantor Peralatan Pustaka Sub Total

44,928,420,567 14,935,587,473 87,590,721,548 68,292,423,506 7,379,388 215,754,532,483

9,870,690,758 1,649,864,453 16,693,471,832 12,359,302,567 -40,573,329,610

36,366,222,510 2,077,465,097 3,354,173,009 2,692,469,957 -44,490,330,573

-1,283,860,613 ---1,283,860,613

2,504,426,329 265,736,455 3,489,862,216 9,084,918,826 7,379,388 15,352,323,214

15,928,462,487 15,526,110,986 97,440,158,155 68,874,337,290 -197,769,068,918

Accumulated Depreciation Direct Ownership Buildings Vehicle Office Equipment Equipment Books Sub Total


2,229,328,929 889,732,690 218,873,594,102 362,906,950,176

3,644,471,174 -44,217,800,784

--44,490,330,573

(1,283,860,613) ---

----

4,589,939,491 889,732,690 203,248,741,099 196,284,269,448


DRAFT

278

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Saldo Awal/ Beginning Balance Rp


31 Desember/December 31, 2014 Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Addition Deduction Reclassification Rp

Rp

Rp

Saldo Akhir/ Ending Balance Rp


68,459,159,049 136,649,139,194 19,413,293,217 113,583,046,893 84,675,991,949 7,507,765 31,466,676,061 454,254,814,128

1,083,214,000 1,781,595,608 990,906,356 14,540,426,400 21,183,199,763 5,054,868 77,656,769,771 117,241,166,767

110,838,000 569,162,000 1,622,103,385 3,816,444,604 2,059,525,545 --8,178,073,533

-3,981,602,392 795,794,389 ---(3,981,602,392) 795,794,389

69,431,535,049 141,843,175,194 19,577,890,577 124,307,028,690 103,799,666,167 12,562,633 105,141,843,440 564,113,701,750



7,033,294,989 -461,288,109,117

5,422,065,699 6,017,874,229 128,681,106,695

-10,598,000 8,178,073,533

(795,794,389) ---

11,659,566,299 6,007,276,229 581,780,544,278



37,724,343,086 14,409,834,577 76,225,523,597 58,960,792,757 5,571,308 187,326,065,325

7,530,868,755 1,707,486,267 14,113,784,521 11,150,884,983 1,808,081 34,504,832,608

326,791,274 1,456,036,360 2,748,586,570 1,819,254,234 -6,350,668,438

-274,302,989 ---274,302,989

44,928,420,567 14,935,587,473 87,590,721,548 68,292,423,506 7,379,388 215,754,532,483



1,353,720,989 -188,679,786,313 272,608,322,804

1,149,910,929 891,940,607 36,546,684,144

-2,207,917 6,352,876,354

(274,302,989) ---

2,229,328,929 889,732,690 218,873,594,102 362,906,950,176


Saldo Awal/ Beginning Balance Rp

31 Desember/December 31, 2013 Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Addition Deduction Reclassification Rp

Rp

Rp

Saldo Akhir/ Ending Balance Rp


68,564,309,049 128,994,699,769 16,598,282,067 96,315,775,360 78,350,234,113 6,496,600 11,911,939,518 400,741,736,476

234,000,000 3,576,667,449 1,506,147,250 23,120,215,095 9,503,246,948 1,011,165 25,226,573,998 63,167,861,905

339,150,000 1,594,065,479 1,347,019,100 5,852,943,561 3,266,111,112 --12,399,289,252

-5,671,837,455 2,655,883,000 -88,622,000 -(5,671,837,455) 2,744,505,000

68,459,159,049 136,649,139,194 19,413,293,217 113,583,046,893 84,675,991,949 7,507,765 31,466,676,061 454,254,814,128


Sewa Pembiayaan Kendaraan Total

7,234,977,189 407,976,713,665

2,542,822,800 65,710,684,705

-12,399,289,252

(2,744,505,000) --

7,033,294,989 461,288,109,117

Leased Asset Vehicles Total


32,199,587,434 12,182,552,538 67,190,469,969 50,488,521,625 4,410,951 162,065,542,517

6,986,508,114 2,890,358,260 10,036,676,329 11,093,062,211 1,160,357 31,007,765,271

1,461,752,463 1,493,502,141 1,001,622,700 2,640,214,038 -6,597,091,342

-830,425,919 -19,422,958 -849,848,877

37,724,343,086 14,409,834,577 76,225,523,597 58,960,792,757 5,571,308 187,326,065,325


Sewa Pembiayaan Kendaraan Total Nilai Buku

1,625,806,983 163,691,349,500 244,285,364,165

579,003,404 31,586,768,675

1,240,521 6,598,331,863

(849,848,877) --

1,353,720,989 188,679,786,313 272,608,322,804

Leased Asset Vehicles Total Book Value

Penambahan pada tahun 2015, merupakan pembelian tanah dan bangunan di Medan, Jakarta, Solo, Surabaya dan Palu.

DRAFT

279

Additions in 2015 are acquisition of lands and buildings on Medan, Jakarta, Solo, Surabaya, and Palu.


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) Construction in progress at June 30, 2016 is buildings as follows:

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2016 adalah bangunan sebagai berikut: Wilayah/ Region

Jumlah/ Amount Rp

Pusat/ Central Wilayah 1/ Region 1 Wilayah 3/ Region 3 Wilayah 5/ Region 5 Wilayah 6/ Region 6 Wilayah 8/ Region 8 Total

Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion %

Perkiraan Penyelesaian/ Estimated To Be Completed

90% - 95% 40% 50% - 90% 50% - 98% 90% - 95% 90%

September 2016 - Oktober 2016/September 2016 - October 2016 Oktober 2017/ October 2017 September 2016 - Oktober 2016/ September 2016 - October 2016 September 2016 - Juni 2017/ September 2016 - June 2017 September 2016 - Oktober 2016/ September 2016 - October 2016 September 2016/ September 2016

4,583,148,598 3,686,569,338 968,850,000 4,038,928,955 3,629,864,905 470,269,439 17,377,631,235

Allocation of depreciation expense for periods June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Alokasi pembebanan penyusutan pada periode 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Beban Pokok Pendapatan (Catatan 24) Beban Umum dan Administrasi (Catatan 25.b) Total

5,287,243,337 15,372,469,204 20,659,712,541

2015 Rp

5,089,789,152 13,897,107,678 18,986,896,830

10,073,888,430 34,143,912,354 44,217,800,784

Pengurangan aset tetap terdiri dari penghapusan dan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni/June 30, 2016 Rp Harga Jual Dikurangi: Nilai Buku Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap

7,155,667,066 (7,217,203,509) (61,536,443)

2015 Rp

31 Desember/December 31, 2014 Rp 8,314,906,354 28,231,777,790 36,546,684,144

7,278,683,515 24,308,085,160 31,586,768,675

Cost of Revenues (Note 24) General and Administrative Expense (Note 25.b) Total

Deduction of fixed assets consists of the disposal and sale of the fixed assets as follows:


435,229,347,500 (412,057,068,823) 23,172,278,677

2013 Rp

6,472,175,906 (1,825,197,179) 4,646,978,727

2013 Rp 10,005,996,978 (5,800,957,389) 4,205,039,589

Sales Value Deduction : Book Value Gain (Loss) on Sale of Fixed Asset

Pengurangan pada tahun 2015, berasal dari penjualan beberapa aset tanah dan bangunan kepada PT Grhanis Putra Propertindo, PT Grhanis Prakarsa Propertindo, PT Grhanis Pusaka Propertindo dan PT Grhanis Permata Propertindo, pihak-pihak berelasi.

Deduction in 2015, raise from sales of the Company’s land and building to PT Grhanis Putra Propertindo, PT Grhanis Prakarsa Propertindo, PT Grhanis Pusaka Propertindo and PT Grhanis Permata Propertindo, related parties.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, sebagian aset tetap Perusahaan dijadikan jaminan atas pinjaman kepada bank dan perusahaan pembiayaan (Catatan 12, 16 dan 17). Aset tetap yang dijaminkan adalah berupa tanah, bangunan dan kendaraan.

On June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, some of the Company's fixed assets pledged as collateral for loans obtain from banks and finance companies (Notes 12, 16 and 17). Fixed assets pledged as collateral is in the form of land, buildings and vehicles.

Pada tahun 2015, terdapat biaya pinjaman sebesar Rp4.018.266.727 digunakan untuk pembangunan gedung Grha Surabaya.

In 2015, the borrowing cost is amounting to Rp4,018,266,727 was used for the construction of building Grha Surabaya.

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang digunakan oleh kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah dengan hak pemilikan berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 7 - 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2013 dan 2042. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah signifikan sehubungan dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

The Company owns several land that are used by branch offices in some areas with the right of ownership in the form of Building Rights used for the period of 7-30 years which will due between 2013 and 2042. Management believes there are no significant issues with respect to the extension of land rights because the entire land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

DRAFT

280



Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Wahana Tata dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp673.296.337.066, Rp390.661.127.730, Rp916.306.504.681 dan Rp575.631.169.990. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

On June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, fixed assets, except land, were insured against fire and other risks to insurance companies, PT Asuransi Wahana Tata with a total coverage of Rp673,296,337,066, Rp390,661,127,730, Rp916,306,504,681, and Rp575,631,169,990 Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013.

Management believes that there is no indication of impairment of fixed assets as at June 30,2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.

10.

10. Intangible Assets

Aset Takberwujud 30 Juni/June 30, 2016 Rp

Harga Perolehan Piranti Lunak Hak Paten Goodwill (Catatan 2.e ) Sub Total Akumulasi Amortisasi Piranti Lunak Hak Paten Sub Total Total - Bersih

2015 Rp


15,397,578,140 14,600,000 -15,412,178,140

15,891,693,425 14,600,000 -15,906,293,425

13,737,522,890 3,139,600,000 517,023,262 17,394,146,152

13,116,324,550 3,139,600,000 517,023,262 16,772,947,812

(12,530,146,037) (14,599,996) (12,544,746,033) 2,867,432,107

(12,369,675,552) (14,600,000) (12,384,275,552) 3,522,017,873

(9,834,499,796) (405,224,996) (10,239,724,792) 7,154,421,360

(7,566,304,336) (234,375,000) (7,800,679,336) 8,972,268,477

Goodwill timbul dari akuisisi PT Prodia Stemlife Indonesia. 11.

30 Juni/June 30, 2016 Rp 555,427,856 359,343,666 442,375,114 1,357,146,636

Goodwill resulted from the acquisition of PT Prodia Stemlife Indonesia.


2015 Rp

525,667,856 420,261,667 829,692,300 1,775,621,823

Jaminan sewa merupakan uang yang disetor Perusahaan terkait sewa bangunan untuk kantor maupun laboratorium. Bank garansi merupakan jaminan terkait tender yang dilakukan Perusahaan sebagai syarat kerjasama. Penurunan saldo lain-lain dikarenakan uang muka atas renovasi bangunan di Summarecon telah selesai pada awal tahun 2016.

DRAFT

Acquisition Cost Software Patent Goodwill (Note 2.e) Subtotal Accumulated Depreciation Software Patent Subtotal Total - Net

11. Other Non-Current Non-Financial Assets

Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Jaminan Sewa Bank Garansi Lain-lain Total

2013 Rp

281

368,870,856 207,880,597 136,825,130 713,576,583

2013 Rp 313,824,616 -3,375,997,688 3,689,822,304

Security Deposit Bank Guarantee Others Total

Security deposit was paid by the Company regarding lease of buildings intended for offices and laboratories. Bank guarantee is related to tender conducted by the Company as a condition for cooperation. The decline in the balance of others because of advance for the renovation of buildings in Summarecon was completed in early 2016.



12. Short-Term Bank Loans

12. Utang Bank Jangka Pendek Plafond Rp PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia Total

5,000,000,000 ---

30 Juni/June 30, 2016 Rp 3,635,423,874 --3,635,423,874

2015 Rp


1,000,000,000 --1,000,000,000

3,250,000,000 2,138,056,962 343,627,759 5,731,684,721

2013 Rp 3,250,000,000 1,541,979,057 -4,791,979,057

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia Total

a.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) Saldo fasilitas-fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Danamon per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) Balance of short-term facilities loan from Bank Danamon as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) Fasilitas ini diperoleh berdasarkan Perjanjian Kredit No. SPK/126/PIM-YK/RK/09/92 tanggal 8 September 1992 dan Akta Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 8 September 1992 dengan nilai pinjaman maksimal sebesar Rp2.000.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja. Perjanjian kredit ini telah beberapa kali mengalami perpanjangan, terakhir berdasarkan Perjanjian Kredit No. PW 154 tanggal 17 Oktober 2011 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2012 dan tingkat bunga 11,5% per tahun. Berdasarkan PK No.11 tanggal 2 April 2015, Perusahaan memiliki plafond Rp2.500.000.000 dan diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 19 Juli 2016.

Overdraft Credit Facility (KRK) This facility was obtained under the Credit Agreement No. SPK / 126 / PIM-YK / RK / 09/92 dated September 8, 1992 and the Deed of Acknowledgement of Debt No. 30 dated September 8, 1992 with a maximum loan value of Rp2,000,000,000 used as working capital. The loan agreement has several amended, the last under the Credit Agreement No. PW 154 dated October 17, 2011 and will mature on July 19, 2012 and an interest rate of 11.5% per year. Based on the loan agreement No.11 dated 2 April 2015, the Company has a facility of Rp2,500,000,000 and extended the time period up to July 19, 2016.

Berdasarkan PK no.263 tanggal 26 Nopember 2015 Perusahaan memiliki plafond Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp5.000.000.000. Perjanjian Kredit ini telah diperpanjang dengan Perjanian Perpanjangan Waktu Kredit no 311/PPWK/CBD/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, jangka waktu KRK diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 dan dikenakan tingkat bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun. Jaminan dan pembatasan diungkapkan pada Catatan 17.

Based on the Loan Agreement No. 263 dated November 26, 2015, the Company has overdraft loan facility (KRK) amounted to Rp5,000,000,000. This Loan Agreement has amended with Time ExtentionLoan Agreement No 311/PPWK/CBD/VIII/2016 dated August 2, 2016, term of KRK is extended until July 19, 2017 and bears interest rate of 11.25% per annum. The collateral and covenant are disclosed in Note 17.

Pada tanggal 30 Juni 2016 saldo pinjaman sebesar Rp3.635.423.874, dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 masing-masing bersaldo Rp1.000.000.000, Rp3.250.000.000, dan Rp3.250.000.000.

As of June 30,2016, the loan balance is Rp3,635,423,874, and as of December 31, 2015, 2014, and 2013 the loan balance is Rp1,000,000,000, Rp3,250,000,000, and Rp3,250,000,000, respectively.

b. PT Bank Rabobank International Indonesia (dahulu PT Bank Haga)

b. PT Bank Rabobank International Indonesia (former PT Bank Haga)

Entitas Anak – PT Prodia OHI International Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 449/PRKB/AM/IV/2009 tanggal 15 April 2009, PT Prodia OHI International (entitas anak) memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Haga sebesar Rp 2.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada 20 September 2009 dan dikenakan tingkat suku bunga 15% per tahun. Fasilitas PRK ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan

Subsidiary - PT Prodia OHI International Based on Loan Agreement No. 449 / PRK-B / AM / IV / 2009 dated 15 April 2009, PT Prodia OHI International (subsidiary) obtain Current Account Loan facility (CRP) from PT Bank Haga of Rp2,000,000,000, which will mature on 20 September 2009 and an interest rate of 15% per year. CRP facility has been extended several times, most recently by Time Extension Loan Agreement

DRAFT

282



Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No. 236023/P/3/LGL/ABM/IX/2015 tanggal 18 September 2015, yang diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2016 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 13% per tahun.

No. 236023/P/3/LGL/ABM/IX/2015 dated September 18, 2015, which extended until September 30, 2016 with an interest rate of 13% per year.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 saldo yang terutang masing-masing adalah sebesar nihil, nihil, Rp 343.627.759 dan nihil.

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 balance of the loan amounted to nil, nil, Rp343,627,759 and nil, respectively.

Perusahaan dan entitas anak terikat dengan beberapa pembatasan, antara lain Perusahaan dan entitas anak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk: - Mengadakan merger, akuisisi, dan/atau menjual aset tetap; - Mengubah anggaran dasar maupun mengubah susunan pengurus dan/atau pemegang saham; - Memperoleh kredit dari bank atau pemberi kredit lainnya, baik berupa investasi maupun modal kerja; - Membagikan dividen kepada para pemegang saham; dan - Menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

The Company and its subsidiaries comply with several restrictions, among others, the Company and its subsidiaries must obtain prior approval for:

Fasilitas PRK dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 9).

CRP facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company (Note 9).

13

Conducting mergers, acquisitions, and / or sell fixed assets; - Changing the basic budget and change the composition of the board and / or shareholders; - Obtain credit from banks or other lenders, either in the form of investment and working capital;

Pihak Berelasi Pihak Ketiga PT Anugrah Pharmindo Lestari PT Sumbermitra Agung Jaya PT Enseval Putera Megatrading PT Karyamanunggal Lithomas PT Diastika Biotekindo PT Setia Guna Medika PT Anugrah Argon Medica PT Indoglobal Technologies PT Saba Indo Medika PT Inti Makmur Meditama PT Widya Mitra Persada Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta) Sub Total Pihak Ketiga Jumlah

2015 Rp

-

Pledge wealth to others.

Accounts Payable 2013 Rp

427,402,390

701,250,478

223,434,416

533,744,807

6,283,411,295 2,020,711,596 1,822,335,656 961,300,053 949,525,129 760,531,005 684,725,173 605,233,479 591,412,254 103,575,240 -13,452,315,053 28,235,075,933 28,662,478,323

9,407,748,489 2,625,656,318 4,232,678,909 1,580,102,986 674,148,255 49,940,044 697,655,634 1,083,161,299 468,370,709 1,165,715,020 311,491,296 20,062,722,614 42,359,391,573 43,060,642,051

6,516,655,381 2,333,802,035 2,999,835,045 1,816,472,514 1,479,620,293 1,343,163,309 1,089,811,357 2,637,273,186 1,207,081,559 1,410,970,858 594,761,103 7,062,175,191 30,491,621,831 30,715,056,247

9,261,220,942 2,661,115,100 2,533,591,356 1,818,981,522 2,054,557,452 3,834,457,897 854,790,010 1,908,515,439 1,168,612,022 975,788,573 -4,851,302,250 31,922,932,563 32,456,677,370

14. 30 Juni/June 30, 2016 Rp

DRAFT

Shares of dividends to shareholders; and


Beban Akrual

Sewa Bangunan dan PPS Rujukan Pemasaran Keperluan Kantor Konsultan Listrik, Air dan Telekomunikasi Pemeliharaan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar) Total

-

13.

Utang Usaha 30 Juni/June 30, 2016 Rp

14.

-

5,577,628,191 5,105,040,242 3,219,407,259 3,002,542,836 2,413,579,741 1,905,383,834 1,788,069,268 221,630,520 23,233,281,891

2015 Rp

Accrued Expenses


7,075,685,105 7,435,503,248 5,145,753,803 678,888,453 6,107,029,601 1,956,094,143 6,142,322,891 168,697,276 34,709,974,520

283

Related Parties Third Parties PT Anugrah Pharmindo Lestari PT Sumbermitra Agung Jaya PT Enseval Putera Megatrading PT Karyamanunggal Lithomas PT Diastika Biotekindo PT Setia Guna Medika PT Anugrah Argon Medica PT Indoglobal Technologies PT Saba Indo Medika PT Inti Makmur Meditama PT Widya Mitra Persada Others (each below Rp 500 million) Subtotal Third Parties Total

2,349,256,021 7,187,526,690 4,141,681,519 3,946,410,880 11,273,508,549 2,308,264,980 2,773,530,107 9,945,138,007 43,925,316,753

2013 Rp 4,360,260,197 7,045,301,763 4,789,924,764 5,254,104,537 7,880,508,336 2,175,314,493 10,098,962,723 2,600,168,110 44,204,544,923

Leased Building Reference Marketing Office Utilities Consultant Electricity, Water and Telecommunication Maintenance Others (each below Rp 1 billion) Total



Beban akrual lain-lain terutama merupakan bagi hasil kerjasama dengan mitra lokal pada beberapa cabang tertentu, transportasi, baju dinas laboratorium dan lain-lain.

Other accrued expenses mainly represents revenue sharing with local partners in some particular branch, transportation, official outfit laboratories and others.

15.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp

15. Other Current Financial Liabilities


2013 Rp Related Parties

Pihak Berelasi Dividen Lainnya Sub Total Pihak Berelasi Pihak Ketiga Renovasi Pembelian Aset Tetap dan Aset Takberwujud Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 milyar) Sub Total Pihak Ketiga Jumlah

18,000,000,000 392,227,663 18,392,227,663

-510,757,964 510,757,964

-600,000,000 600,000,000

-4,143,490,101 4,143,490,101

4,460,872,865 3,523,772,719 880,216,744 8,864,862,327 27,257,089,990

19,711,114,059 8,520,800,037 1,204,897,365 29,436,811,461 29,947,569,425

-9,223,441,682 9,639,510,868 18,862,952,550 19,462,952,550

-3,989,653,537 6,952,705,006 10,942,358,543 15,085,848,644

Dividen Others Subtotal Related Parties Third Parties Renovation Acquisition of Fixed Asset and Intangible Asset Others (each below Rp 1 billion) Subtotal Third Parties Total

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya atas utang pembelian aset tetap dan aset takberwujud adalah utang atas pembelian peralatan laboratorium, inventaris kantor dan perangkat lunak komputer (Catatan 6, 10 dan 31).

Other current financial liabilities of acquisition fixed and intangible asset is liabilities on the purchase of laboratory equipment, office equipment and computer software (Notes 6, 10 and 31).

Utang renovasi merupakan renovasi kantor dan laboratorium terutama di Solo, Medan, Palu, Makassar dan Pekanbaru.

Liabilities for renovation consist of building renovations of Company’s offices and laboratories mainly in Solo, Medan, Palu, Makassar and Pekanbaru.

16.

16. Financial Leases Payable

Utang Sewa Pembiayaan

Perusahaan melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan sejak tahun 2009 sampai dengan 2015 untuk pengadaan peralatan transportasi operasional dan kendaraan Perusahaan. Jangka waktu sewa guna usaha adalah dua sampai dengan empat tahun dengan tingkat bunga efektif yang bervariasi antara 17,18% sampai dengan 31%. Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset tetap sewa pembiayaan bersangkutan.

The Company entered into a financial lease with finance company’s since 2009 to 2015 to obtain equipment and vehicle. The term of lease is for two up to four years with an effective interest rate varying between 17.18% to 31%. Finance lease secured by its assets.

Pada tahun 2014, Perusahaan juga melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk pengadaan komputer.

In 2014, the Company also enter into finance lease agreements with PT ORIX Indonesia Finance to obtain computers.

Rincian utang sewa pembiayaan berdasarkan perusahaan pembiayaan (lessor) adalah sebagai berikut:

Details of finance lease debt companies (lessor) are as follows:

30 Juni/June 30, 2016 Rp PT BCA Finance (Kendaraan) PT ORIX Indonesia Finance (Komputer) Dikurangi: Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

DRAFT

3,787,091,037 7,474,759,576 11,261,850,613

(6,476,477,700) 4,785,372,913

2015 Rp


7,764,100,087 2,337,813,355 10,101,913,442

(5,316,540,529) 4,785,372,913

284

4,691,658,605 4,853,264,000 9,544,922,605

(3,581,539,935) 5,963,382,670

based

finance

2013 Rp 2,730,544,809 -2,730,544,809

(1,583,476,629) 1,147,068,180

PT BCA Finance (Vehicle) PT ORIX Indonesia Finance (Computer) Deduction: Current Portion that will mature in one year Total Long Term Leasing



Rincian utang sewa pembiayaan berdasarkan periode jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of obligation under finance lease based on the maturity period is as follows:

30 Juni/June 30, 2016 Rp Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan Dikurangi: Bagian Bunga Jumlah Liabilitas Sewa Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

17.

2015 Rp


2013 Rp

--2,816,435,870 5,325,989,308 3,148,650,065 1,494,403,865 173,278,284 12,958,757,392 (1,696,906,779) 11,261,850,613

--6,066,727,435 3,808,856,142 1,530,137,149 177,342,450 -11,583,063,176 (1,481,149,734) 10,101,913,442

-4,431,131,994 4,044,484,290 1,948,151,610 620,000,025 --11,043,767,919 (1,498,845,314) 9,544,922,605

1,741,436,626 988,312,859 238,410,120 ----2,968,159,604 (237,614,795) 2,730,544,809

(6,476,477,700) 4,785,372,913

(5,316,540,529) 4,785,372,913

(3,581,539,935) 5,963,382,670

(1,583,476,629) 1,147,068,180

17.

Utang Bank Jangka Panjang 30 Juni/June 30, 2016 Rp

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank UOB Buana Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Total Utang Bank Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank UOB Buana Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Bagian Jangka Pendek Bagian Jangka Panjang

2015 Rp

Payment Due in : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Minimum Payment of Leasing Deduction : Interest Total Leasing Liabilities Current Portion that will mature in one year Total Long Term Leasing

Long-Term Bank Loans


2013 Rp

59,272,382,089 -23,070,983,333 --18,766,666,667 101,110,032,089

16,584,359,047 -25,950,937,126 --21,366,666,667 63,901,962,840

96,178,872,152 953,783,855 1,248,299,290 --52,227,715,506 150,608,670,803

114,163,451,916 4,444,501,426 2,871,344,786 640,988,920 80,104,386 4,100,000,000 126,300,391,434

PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank UOB Buana Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Total Bank Loan

26,274,990,587 -5,659,400,000 --5,200,000,000 37,134,390,587 63,975,641,502

2,679,214,659 -5,659,400,000 --5,200,000,000 13,538,614,659 50,363,348,180

20,484,928,421 52,009,278 1,198,045,497 --6,224,119,172 27,959,102,368 122,649,568,435

9,789,129,518 1,424,652,325 1,623,045,497 640,988,920 80,104,386 1,200,000,000 14,757,920,645 111,542,470,788

Current Portion that Mature in a Year: PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank UOB Buana Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Current Portion Long Term Portion

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) The Company obtained several long-term investment credit facility from Bank Danamon with the following details:

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Bank Danamon dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Pinjaman/ Loan Total

Plafond Rp

30 Juni/ June 30, 2016 Rp

2015 Rp


2013 Rp

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) - 1

46,000,000,000

--

--

--

--

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) - 2

50,000,000,000

--

--

--

Installment Loans -2

Kredit Modal Kerja

20,000,000,000

23,992,000,000 20,000,000,000

--

--

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -13 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -14 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -15 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -16 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -17 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -18 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -19 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -20 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -21

50,000,000,000 6,500,000,000 4,500,000,000 6,000,000,000 30,000,000,000 50,000,000,000 22,000,000,000 17,000,000,000 12,000,000,000

--------16,584,359,047 -16,584,359,047

19,509,130,411 2,014,918,254 1,940,238,647 1,331,931,890 25,343,887,377 46,038,765,573 ---96,178,872,152

26,178,199,518 2,711,102,971 2,619,917,473 2,654,231,954 30,000,000,000 50,000,000,000 ---114,163,451,916

Working Capital Loan Installment Loan - 13 Installment Loan - 14 Installment Loan - 15 Installment Loan - 16 Installment Loan - 17 Installment Loan - 18 Installment Loan - 19 Installment Loan - 20 Installment Loan - 21

-------15,280,382,089 -59,272,382,089

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) Sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 17 Nopember 2005 dari Sri Naning, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas KAB-9 dan KAB-10 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penarikan.

DRAFT

285

Installment Loans -1

Term Installment Loans (KAB) Based on adendum of the Loan Agreement No. 1 dated November 17, 2005 made before Sri Naning, SH, notary in Jakarta, the Company obtained KAB-9 and KAB-10 for a period of sixty (60) months from the date of withdrawal.



Berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 15 Desember 2006 oleh Asminah, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, Bank Danamon menambah fasilitas kredit berupa KAB-11 dan KAB-12 dengan batas maksimum pinjaman masing-masing sebesar Rp3.500.000.000 dan Rp 1.200.000.000 untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pencairan

Based on addendum on Loan Agreement No. 27 dated December 15, 2006 by Asminah, SH, M.Kn., notary in Jakarta, the Bank adds credit facility in the form of KAB-11 and KAB-12 with a maximum facility of each loan amounting to Rp3,500,000,000 and Rp 1,200,000,000 for period of five years from the date of disbursement.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 19 April 2007 dari Alfi Sutan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)-13 untuk tujuan investasi pembangunan Prodia Tower. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp50.000.000.000. Fasilitas KAB-13 yang sudah dicairkan diangsur selama 102 (seratus dua) bulan terhitung sejak berakhirnya grace period, yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penarikan. Suku bunga tahunan adalah 11% dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.

In accordance with the Deed of addendum of Loan Agreement No. 16 dated 19 April 2007 by Alfi Sutan, SH, notary in Jakarta, the Company obtained additional credit facility Installment Deposit (KAB) -13 for investment purposes of Prodia Tower development. The maximum facility drawdown amounted to Rp50,000,000,000. Facility of KAB-13 obtained installed over 102 (one hundred and two) months from the end of the grace period, which is 18 (eighteen) months from the date of withdrawal. The annual interest rate is 11% and can be changed in accordance with the development of market interest rates.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Alfi Sutan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)-14 dari Bank Danamon untuk tujuan investasi pembangunan Prodia Tower tahap akhir dan kelengkapannya. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp 6.500.000.000. Suku bunga tahunan adalah 11% dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar .

Based on the addendum of Loan Agreement No. 3 dated May 6, 2009 made before Alfi Sutan, SH, notary in Jakarta, the Company obtained additional credit facility Installment Deposit (KAB) -14 from Bank Danamon for investment purposes of final stages the construction and completeness of Tower Prodia. The maximum drawdown amounted to Rp 6,500,000,000. The annual interest rate is 11% and can be changed in accordance with the development of market interest rates.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 23 September 2010 dari Alfi Sutan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)-15 untuk tujuan investasi pembangunan gedung Prodia Manado. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp4.500.000.000. Fasilitas KAB-15 yang sudah dicairkan diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan. Suku bunga tahunan adalah 11% dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.

In accordance with the Deed of addendum of Loan Agreement No. 12 dated 23 September 2010 by Alfi Sutan, SH, notary in Jakarta, the Company obtained additional credit facility Installment Deposit (KAB) -15 for investment purposes of Prodia Manado building. The maximum drawdown amounted to Rp4,500,000,000. Facilities of KAB-15 that has been disbursed will installed for 72 (seventy-two) months. The annual interest rate is 11% and can be changed in accordance with the development of market interest rates.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 23 September 2010 dari Alfi Sutan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB)-16 untuk tujuan pembiayan pengembangan tempat usaha di Jakarta, Mataram dan Palangkaraya serta Investasi Teknologi Informasi, peralatan kantor dan

In accordance with the Deed of Amendment to Loan Agreement No. 12 dated 23 September 2010 by Alfi Sutan, SH, notary in Jakarta, the Company obtained additional loan facility Term Installment Loans (KAB) -16 for the purpose of financing the development of businesses in Jakarta, Mataram and Palangkaraya and investment in Information Technology, office supplies and equipments. The maximum drawdown

DRAFT

286



perlengkapannya. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp6.000.000.000. Fasilitas KAB-16 yang sudah dicairkan diangsur selama 72 (tujuhpuluh dua) bulan. Suku bunga tahunan adalah 11% dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.

amounted to Rp6,000,000,000. Facility of KAB-16 that has been disbursed, will installed for 72 (seventy-two) months. The annual interest rate is 11% and can be changed in accordance with the development of market interest rates.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 20 Desember 2013 dari Alfi Sutan, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka KAB-17 dan KAB-18 untuk tujuan refinancing investasi aset. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp30.000.000.000 dan Rp50.000.000.000. Fasilitas KAB-17 dan KAB-18 yang sudah dicairkan diangsur masing-masing selama 60 ( enam puluh ) bulan dan 96 (sembilan puluh enam) bulan. Suku bunga tahunan adalah 11,25% dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan suku bunga pasar.

In accordance with the Deed of Amendment to Loan Agreement No. 34 dated December 20, 2013 by Alfi Sutan, SH, notary in Jakarta, the Company obtained additional facility Term Installment Loans KAB-17 and KAB-18 for the purpose of refinancing the assets investment. The maximum drawdown amounted to Rp30,000,000,000 and Rp50,000,000,000. Facilities of KAB-17 and KAB-18 that has been disbursed will installed each for 60 (sixty) months and 96 (ninety six) months. The annual interest rate is 11.25% and can be changed in accordance with the development of market interest rates.

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 2 April 2015 dari Anna Arsianti Christanti, SH, notaris di Semarang, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka KAB-19. Batas maksimum penarikan pinjaman adalah sebesar Rp51.000.000.000.

In accordance with the Deed of amendment to Loan Agreement No. 11 dated 2 April 2015 made before Anna Arsianti Christanti, SH, notary in Semarang, the Company obtained additional facility Term Installment Loans KAB-19. The maximum drawdown amounted to Rp51,000,000,000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 6 Oktober 2015, fasilitas KAB-19 dialihkan menjadi : - KAB-20 dengan plafon Rp17.000.000.000 untuk tujuan pembelian dan pembangunan gedung di Solo. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 7 Oktober 2020. - KAB-21 dengan plafon Rp12.000.000.000 untuk tujuan pembangunan gedung kantor Sunter Jakarta Utara. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 7 Oktober 2020.

Based Amendment to Loan Agreement No. 5 dated October 6, 2015, the facility KAB-19 changed into:

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan sebagai berikut (Catatan 9): 1) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00096/Timuran, Surakarta atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 620 m ; 2) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 97/Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia 2 Widyahusada dengan luas 264 m ; 3) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 98/Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia 2 Widyahusada dengan luas 191 m ; 4) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 100/Timuran, Surakarta atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 145 m ;

The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company as follows (Note 9): 1) Land and buildings with SHGB No. 00 096 /Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 620 sqm; 2) Land and buildings with SHGB No. 97 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 264 sqm; 3) Land and buildings with SHGB No. 98 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 191 sqm; 4) Land and buildings with SHGB No. 100 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 145 sqm;

DRAFT

287

-

-

KAB-20 with a ceiling Rp17,000,000,000 for the purpose of purchase and build a building in Solo. Term of facility of 60 (sixty) months up to October 7, 2020. KAB-21 with a ceiling Rp12,000,000,000 for the purpose of construction of the office building Sunter, North Jakarta. A period of 60 (sixty) months up to October 7, 2020.



5) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 13109/Sunter Agung, Jakarta atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 120 m ;

5)

6) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 13110/Sunter Agung, Jakarta atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 120 m ;

6)

7) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 158/Tamansari, Wastukencana Bandung atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 2 1.000 m ; 8) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 493/Kenari, Kramat, Jakarta atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 963 m ;

7)

9) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 258/Kenari atas nama PT Prodia Widyahusada terletak di Senen dengan luas 76 2 m; 10) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 481/Kenari, Kecamatan Senen, atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 791 m ;

9)

11) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 543/Dauhpuri, Denpasar atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 990 m ; 12) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 463/Sukaresmi, Bekasi atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 68 m ; 13) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 115/Wirogunan, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama PT Prodia Widyahusada 2 dengan luas 1.315 m ; 14) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 440/Wenang Selatan, Manado atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 692 m ; 15) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 42/Karangmekar, Kota Cimahi atas nama 2 PT Prodia Widyahusada dengan luas 385 m ; 16) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 23/Ario Kemuning, Kotamadya Palembang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 2 983 m ; 17) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1707/Pondok Jaya, Kota Tangerang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 89 2 m; 18) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1706/Pondok Jaya, Kota Tangerang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 87 2 m; 19) Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00619/Peterongan, Kota Semarang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 2 1.718 m ; 20) Personal guarantee dari Arjani Utami, Hamdono DRAFT

288

8)

Land and buildings with SHGB No. 13109 / Sunter Agung, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 120 sqm; Land and buildings with SHGB No. 13110 / Sunter Agung, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 120 sqm; Land and buildings with SHGB No. 158 / Tamansari, Bandung Wastukencana on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 1,000 sqm; Land and buildings with SHGB No. 493 /Kenari, Kramat, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 963 sqm; Land and buildings with SHGB No. 258 /Kenari on behalf of PT Prodia Widyahusada located in Senen with an area of 76 sqm;

10) Land and buildings with SHGB No. 481 / Kenari, Senen Sub-district, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 791 sqm; 11) Land and buildings with SHGB No. 543 / Dauhpuri, Denpasar on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 990 sqm; 12) Land and buildings with SHGB No. 463 / Sukaresmi, Bekasi on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 68 sqm; 13) Land and buildings with SHGB No. 115 / Wirogunan, Yogyakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 1,315 sqm; 14) Land and buildings with SHGB No. 440 / Wenang Selatan, Manado on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 692 sqm; 15) Land and buildings with SHGB No. 42 / Karangmekar, Cimahi on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 385 sqm; 16) Land and buildings with SHGB No. 23 / Ario Kemuning, Palembang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 983 sqm; 17) Land and buildings with SHGB No. 1707 / Pondok Jaya, Tangerang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 89 sqm; 18) Land and buildings with SHGB No. 1706 / Pondok Jaya, Tangerang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 87 sqm; 19) Land and buildings with SHGB No. 00 619 / Peterongan, Semarang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 1,718 sqm; 20) Personal guarantee from Arjani Utami,



Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat; 21) Corporate guarantee dari PT Prodia Utama. 22) Gadai saham dari : Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat.

Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, and Singgih Hidayat; 21) Corporate guarantee from PT Prodia Utama. 22) Pledge of shares: Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, and Singgih Hidayat.

Jumlah pinjaman Kredit Angsuran Berjangka (KAB) yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masingmasing adalah sebagai berikut:

The total amount of Term Installment Loans (KAB) with a maturity in one year as of June 30,2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 respectively are as follows:


Plafond Rp Kredit Angsuran Berjangka (KAB) - 1 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) - 2 Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -13 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -14 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -15 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -16 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -17 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -18 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -19 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -20 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -21

46,000,000,000 50,000,000,000 20,000,000,000 50,000,000,000 6,500,000,000 4,500,000,000 6,000,000,000 30,000,000,000 50,000,000,000 22,000,000,000 17,000,000,000 12,000,000,000

-3,427,428,571 20,000,000,000 -------2,847,562,016 -26,274,990,587

2015 Rp


----------2,679,214,659 -2,679,214,659

---7,636,407,084 794,661,105 769,135,285 1,415,002,965 5,297,732,115 4,571,989,867 ---20,484,928,421

2013 Rp ---1,803,877,120 2,711,102,971 2,619,917,473 2,654,231,954 -----9,789,129,518

Term Installment Loans -1 Term Installment Loans -2 Working Capital Loan Term Installment Loans -13 Term Installment Loans -14 Term Installment Loans -15 Term Installment Loans -16 Term Installment Loans -17 Term Installment Loans -18 Term Installment Loans -19 Term Installment Loans -20 Term Installment Loans -21

Berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kredit No. 263 tanggal 26 Nopember 2015, dinyatakan bahwa :

Based on amendment and Assertion Agreement of Loan Agreement No. 263 dated November 26, 2015, stated that:

1.

1. The Bank terminate the Term Installment Loans facility as follows:

Bank menutup fasilitas Berjangka sebagai berikut : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -13 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -14 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -15 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -16 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -17 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -18 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -19 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -20 Kredit Angsuran Berjangka (KAB) -21

Kredit

Angsuran Plafond Rp 50,000,000,000 6,500,000,000 4,500,000,000 6,000,000,000 30,000,000,000 50,000,000,000 22,000,000,000 17,000,000,000 12,000,000,000

Outstanding Rp 12,976,385,270 1,301,468,263 1,260,456,608 131,564,982 20,584,608,958 42,014,538,873 21,018,286,327 16,793,234,887 11,854,048,155

198,000,000,000

127,934,592,323

Term Installment Loans -13 Term Installment Loans -14 Term Installment Loans -15 Term Installment Loans -16 Term Installment Loans -17 Term Installment Loans -18 Term Installment Loans -19 Term Installment Loans -20 Term Installment Loans -21

Penutupan fasilitas ini dialihkan dengan penambahan limit Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp436.000.000.000 yang diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut : a. Fasilitas untuk Perusahaan senilai Rp46.000.000.000 b. Fasilitas untuk Perusahaan berelasi mendapat fasilitas senilai Rp390.000.000.000

The termination of this facility is done by adding other Term Installment Loans facility for Rp436,000,000,000 designated as follows:

2. Selain itu, Bank Danamon juga menutup fasilitas KAB-3 dan KAB-4 untuk dialihkan menjadi Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp27.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

2. In addition, the Bank is also terminate facilities of KAB-3 and KAB-4 to be changed into the Working Capital Loan Facility (KMK) amounted to Rp27,000,000,000, with details as follows:

DRAFT

289

a. b.

Facility for the Company amounted to Rp46,000,000,000 Facility for Related Companies amounted to Rp390,000,000,000

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) a. b.

Fasilitas untuk Perusahaan senilai Rp20.000.000.000 Fasilitas untuk Perusahaan berelasi senilai Rp7.000.000.000

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) a. b.

Facility for the Companies amounted to Rp20,000,000,000 Facility for the Related Companies amounted to Rp7,000,000,000

3. Menambah Fasilitas Kredit Rekening Koran dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp8.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut: a. Fasilitas untuk Perusahaan senilai Rp5.000.000.000 b. Fasilitas untuk Perusahaan berelasi senilai Rp3.000.000.000

3. Adding the Overdraft Loan Facility from Rp2,500,000,000 to be Rp8,000,000,000, with details as follows: a. Facility for Companies amounted to Rp5,000,000,000 b. Facility for Related Companies amounted to Rp3,000,000,000

4. Bank Danamon melakukan penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) Peringkat I atas barang Jaminan berikut ini, yang setelah balik nama akan diikat lagi menjadi Jaminan dengan plafon tertentu sebagai berikut: - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 23/Ario Kemuning, Kotamadya Palembang atas nama PT Prodia 2 Widyahusada dengan luas 983 m yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Pusaka Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 619/Peterongan, Semarang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 1.718 2 m yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Putra Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 440/Wenang Selatan, Manado atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 2 692 m yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Permata Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 481/Kenari, Jakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 791 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Putra Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 258/Kenari, Jakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 76 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Putra Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 493/ Kenari, Jakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 963 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Putra Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 158/ Tamansari, Bandung atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 963 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Putra Propertindo; - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 543/ Dauhpuri, Denpasar atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 990 2 m yang akan dibalik nama menjadi

4. Banks eliminated Mortgage Right (ROYA) Ranked I on following warranty, which will be collateral again with certain ceiling modified as follows:

DRAFT

290

- Land and buildings with SHGB No. 23 / Ario Kemuning, Kotamadya Palembang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 983sqm which will be changes to on behalf of PT Pusaka Propertindo Grhanis; - Land and buildings with SHGB No. 619 / Peterongan, Semarang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 1,718sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Putra Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 440 / Wenang Selatan, Manado on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 692sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Permata Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 481 / Kenari, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 791sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Putra Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 258 / Kenari, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 76 sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Putra Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 493 / Kenari, Jakarta, on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 963 sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Putra Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 158 / Tamansari, Bandung on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 963sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Putra Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 543 / Dauhpuri, Denpasar on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 990sqm which will be changes to on behalf of



PT Grhanis Pusaka Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00096/ Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 620 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Permata Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 97/ Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 264 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Permata Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 98/ Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 191 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Permata Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 100/ Timuran, Surakarta atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 145 2 m yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Permata Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 695/ Petisah Hulu, Medan atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 526 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Prima Propertindo; Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 00329/ Besusu Tengah, Palu atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 746 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Prima Propertindo; Tanah dengan SHGB No. 04266/ Curug, Tangerang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 80 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Prakarsa Propertindo; Tanah dengan SHGB No. 04267/ Curug, Tangerang atas nama PT Prodia Widyahusada dengan luas 80 m2 yang akan dibalik nama menjadi PT Grhanis Prakarsa Propertindo;

PT Grhanis Pusaka Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 096 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 620sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Permata Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 97 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 264sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Permata Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 98 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 191sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Permata Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 100 / Timuran, Surakarta on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 145 sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Permata Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 695 / Petisah Hulu, Medan on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 526sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Prima Propertindo; - Land and buildings with SHGB No. 00 329 / Besusu Tengah, Palu on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 746sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Prima Propertindo; - Land with SHGB No. 04 266 / Curug, Tangerang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 80sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Prakarsa Propertindo; - Land with SHGB No. 04 267 / Curug, Tangerang on behalf of PT Prodia Widyahusada with an area of 80 sqm which will be changes to on behalf of PT Grhanis Prakarsa Propertindo;

Selama jangka waktu fasilitas kredit, Perusahaan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengambil langkah untuk membubarkan Perusahaan atau melakukan merger/ konsolidasi/ akuisisi/ mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain; b. Menjaminkan aset kepada pihak lain; c. Menjual/ mengalihkan/ menyewakan pemakaian seluruh/ sebagian aset kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan; d. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan;

During the term of the credit facility, the Company is prohibited to do the following: a. Taking steps to dissolve the company or a merger / consolidation / acquisition / take over all or substantially all of the assets or shares of other companies;

-

-

-

-

-

-

-

-

DRAFT

291

b. Pledge to other parties; c. Sell / divert / lease the entire user / most assets, except to run the Company's business; d. Entered into an agreement which may give rise to an obligation to pay to third parties, except to run the Company's business;



e. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran; f. Memberikan/ menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan; g. Menimbulkan suatu kewajiban atau hutang baru atau memberikan atau mengijinkan adanya beban atau kepentingan jaminan atas aset yang telah atau akan ada, menerbitkan penjaminan atas utang pihak lain; h. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perusahaan seperti yang sedang dijalankan Perusahaan saat ini; i. Merubah anggaran dasar (termasuk kewenangan Direksi, penarikan modal disetor, korum rapat atau bidang usaha) atau mengijinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham; j. Mengumumkan dan membagikan deviden saham; k. Membayar kembali pinjaman/ tagihan/ piutangpiutang berupa apapun juga baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain atas jumlah uang yang wajib dibayar (subordinasi shareholder loan). l. Menjaga rasio keuangan, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan interest coverage minimum 1x, dan wajib memenuhi Debt Service Reserve Account (DSRA) minimum 1 bulan

e. Guarantee, directly or indirectly other third parties unless doing endorsements on securities that can be traded for payment purposes;

5. Bank Danamon menarik Jaminan berupa gadai saham dari: Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat.

5. Banks withdraw Collateral in the form of pledge of shares of : Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat.

6. Bank Danamon bahwa Perusahaan dan Perusahaan Terelasi secara bersama-sama bertanggungjawab secara renteng.

6. Bank states that the Company and its Related Companies jointly responsible successively.

7. Jangka waktu Kredit Rekening Koran Modal Kerja sampai dengan 19 Juli Kredit Angsuran Berjangka sampai tahun sejak penarikan pertama, dan tingkat suku bunga 12% per tahun.

dan Kredit 2016, dan dengan 8 dikenakan

7. Term of Current Account Loan and Working Capital Loan up to July 19, 2016, and Term Installment Loans is up to 8 years since the first withdrawal with an interest rate of 12% per year.

Sesuai dengan Perjanjian Kredit No.226/ PP/CBD/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, Perusahaan memiliki plafond Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp46.000.000.000 dan Rp50.000.000.000 yang memiliki jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak penarikan pertama dan tingkat bunga 11.75% per tahun.

Based on Loan Agreement No.226/PP/ CBD/VI/2016,dated June 27, 2016, the Company has a ceiling of Term Installment Loan of Rp46,000,000,000 and Rp50,000,000,000 which have term of payment of 8 (eight) years since the first drawdown and an interest rate of 11.75% per year.

DRAFT

292

f.

Give / receive loans from other parties except to run the Company's business;

g. Give rise to an obligation or a new debt or provide or permit the load or the interests of collateral assets that have been or will be, issue a guarantee on the debt of another party; h. Make changes of nature and business activities of the Company as the Company is currently doing; i. Amend the articles of association (including the authority of the Board of Directors, the withdrawal of the paid up capital, the quorum meeting or business) or to allow a change in the composition of the Board of Directors, the Board of Commissioners or shareholders; j. Announced and distribute stock dividends; k.

Repay the loans / receivables / receivables be anything in the form of principal amount, interest and others on the amount of money that must be paid (the subordinated shareholder loan).

l.

Maintain financial ratio, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and interest coverage minimum 1x, and shall comply with Debt Service Reserve Account (DSRA) minimum 1 month.



Bank menarik Jaminan berupa gadai saham dari: Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat.

Banks withdraw Collateral in the form of pledge of shares of : Hamdono Widjojo, Drs. Andi Wijaya, Ichsan Hidayat, Drs. Gunawan Prawira Suharto, Drs. Elias Nugroho, dan Singgih Hidayat.

Bank Danamon menyatakan bahwa Perusahaan dan Perusahaan Terelasi secara bersama-sama bertanggungjawab secara renteng.

Bank Danamon states that the Company and its Related Companies jointly responsible successively.

Sesuai dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No.311/PPWK/CBD/ VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, jangka waktu Kredit Rekening Koran (KRK) dan Kredit Modal Kerja (KMK) diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 dan dikenakan tingkat bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun.

Based on Time Extension Loan Agreement No. 311/PPWK/CBD/ VIII/2016 dated August 2, 2016 term of Current Account Loan (KRK) and Working Capital Loan (KMK) are extended until July 19, 2017 and bears interest rate of 11.25% per annum.

Sesuai dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No.014/ PP/CBD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, Bank Danamon menyatakan bahwa fasilitas KAB-20 dengan limit pinjaman sebesar Rp17.000.000.000 masih berlaku.

Based on Addendum of Loan Agreement No.014/PP/CBD/I/2016 dated January 21, 2016, Bank Danamon stated that credit facility KAB-20 with maximum credit amounted to Rp17,000,000,000 is outstanding.

b. PT Bank Rabobank International Indonesia (dahulu PT Bank Haga)

b. PT Bank Rabobank International Indonesia (formerly PT Bank Haga)

Entitas Anak PT Prodia OHI International Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 023/PABBJOG/IV/2009 tanggal 15 April 2009, PT Prodia OHI International (entitas anak) memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) dari PT Bank Rabobank sebesar Rp2.000.000.000, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang akan jatuh tempo pada 15 April 2014 dan dikenakan tingkat suku bunga 15% per tahun. Saldo pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp901.774.577 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun sebesar Rp52.009.278.

Subsidiary PT Prodia OHI International Based on Loan Agreement No. 023 / PABBJOG/IV/2009 dated April 15, 2009, PT Prodia OHI International (subsidiary) obtained an Term Installment Loan (PAB) from PT Bank Rabobank amounted to Rp2,000,000,000, with term of payment 60 (sixty) months due on April 15, 2014 and interest rate of 15% per year. The balance of long-term loans as of December 31, 2014 amounted to Rp901,774,577 net of current maturities in one year Rp52,009,278.

Perusahaan dan entitas anak terikat dengan beberapa pembatasan, antara lain harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:

The Company and its subsidiary comply with several covenant, among others, must obtain prior approval for:

- Mengadakan merger, akuisisi, penjualan harta tetap Perusahaan dan entitas anak. - Mendapatkan kredit dari bank lain atau pemberi kredit lainnya kecuali apabila menurut penilaian Bank pinjaman tersebut merupakan transaksi dagang yang lazim; - Membagikan dividen kepada para pemegang saham; - Mengubah anggaran dasar perseroan,

- Perform a merger, acquisition, sale of assets of the Company and its subsidiaries. - Obtain Loan from other banks or other lenders unless, according to Bank the lending is a common business transactions;

DRAFT

293

- Distribute dividends to shareholders; - Change the Company's articles, share capital as



permodalam serta susunan pengurus/pemegang saham.

well as the board of management / shareholders.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan termasuk sejumlah aset yang dibeli dengan fasilitas kredit ini (Catatan 9).

The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company, including a number of assets purchased with the loan facility (Note 9).

c. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 dan 10 tanggal 8 Juli 2010 oleh Hermanto, SH, notaris di Kabupaten Bekasi, Perusahaan memperoleh fasilitas : a. Pinjaman Jangka Panjang 1, Small Medium Business (PJP 1 -SMB) b. Pinjaman Jangka Panjang 2, Small Medium Business (PJP 2 – SMB) dari Bank Panin masing – masing sebesar Rp5.100.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan Jangka Waktu Kredit 60 bulan dan 66 bulan dan dikenakan tingkat suku bunga 11% per tahun. Tujuan fasilitas kredit adalah investasi untuk refinancing pembelian tanah dan pabrik/gudang.

c. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Based on Loan Agreement No. 9 and 10 dated July 8, 2010 by Herman, SH, public notary in Bekasi, the Company obtained:

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 110 tanggal 29 Mei 2015 oleh Hana Tresna Widjaja, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 3 – Small Medium Business sebesar Rp10.197.000.000 dengan tujuan untuk investasi pembelian tanah dan bangunan di komplek Ruko Sentra Niaga Blok T-6 No. 27 Kembangan, Jakarta Selatan. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan atau 5 tahun sampai dengan 28 Mei 2020 dengan tingkat suku bunga 11.5% per tahun.

Based on Loan Agreement No. 110 dated May 29, 2015 made before Hana Tresna Widjaja, SH, notary in Jakarta, the Company obtained Long Term Loans 3 - Small Medium Business with credit ceiling up to Rp10,197,000,000 for the purpose of investment in purchase of land and buildings in the complex of Sentra Niaga Block T-6 No. 27 Kembangan, South Jakarta. The term of the credit facility is 60 months or 5 years up to May 28, 2020 with the interest rate of 11.5% per year.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 2 Agustus 2015 oleh Hana Tresna Widjaja, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang 4 – Small Medium Business sebesar Rp12.600.000.000 dengan tujuan untuk refinancing aset untuk tanah dan bangunan di Jalan Karang Tengah Raya No.18, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan atau 5 tahun sampai dengan 12 Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga 11.5% per tahun.

Based on Loan Agreement No. 28 dated August 2, 2015 made before Hana Tresna Widjaja, SH, notary in Jakarta, the Company obtained Long Term Loans 4 - Small Medium Business with credit ceiling up to Rp12,600,000,000 for the purpose of refinancing asset of land and building located in Jalan Karang Tengah Raya No.18, Lebak Bulus, South Jakarta. The term of the credit facility is 60 months or 5 years up to August 12, 2020 with the interest rate of 11.5% per year.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hana Tresna Widjaja, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan perjanjian kredit pinjaman jangka panjang 2 sebagai berikut:

Based on Loan Agreement No. 29 dated August 12, 2015 made before Hana Tresna Widjaja, SH, notary in Jakarta, regarding changes in Long Term Loan 2 agreement are as follows:

-

Menarik jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 415/Pejaten Barat, Jakarta Jaminan atas pinjaman adalah tanah dengan HGB No. 450/Kramat, Jakarta seluas 136m2, HGB No. 451/ Kamat, Jakarta seluas 152m2

DRAFT

294

a. Long Term Loan 1, Small Medium Business (PJP 1 -SMB) b. Long Term Loan 2, Small Medium Business (PJP 2 –SMB) from Bank Panin with credit ceiling up to Rp5,100,000,000 and Rp3,000,000,000 with term of payment 60 months and 66 months and bear an interest rate of 11% per year. The purpose of loan facility is refinance the purchase of land and factory / warehouse.

-

withdraw collateral of land with Building Use Rights Certificate No. 415/ West Pejaten, Jakarta Collateral for the loan are Building Use Rights Certificate No. 450 /Kramat, Jakarta with area


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) of 136sqm and HGB No. 451 /Kamat, Jakarta with area of 152sqm.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hana Tresna Widjaja, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran – Small Medium Business (PTMA – SMB) sebesar Rp5.500.000.000 dengan tujuan untuk tambahan Modal Kerja untuk membiayai piutang dan stock. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 60 bulan atau 5 tahun sampai dengan 12 Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga 11.5% per tahun.

Based on Loan Agreement No. 30 dated August 12, 2015 by Hana Tresna Widjaja, SH, notary in Jakarta, the Company obtained Working Capital Fixed Loan Installment - Small Medium Business (PTMA) with credit ceiling up to Rp5.500,000,000 for the purpose of additional Working Capital to financing account receivable and stock. The term of the credit facility is 60 months or 5 years up to August 12, 2020 with the interest rate of 11.5% per year.


The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company, including a number of assets purchased with this loan facility (Note 9).

Selama jangka waktu fasilitas kredit, Perusahaan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjaminkan aset kepada pihak lain; b. Menjual/ mengalihkan/ menyewakan pemakaian seluruh/ sebagian aset kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan; c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan; d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran; e. Memberikan/ menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan; f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perusahaan seperti yang sedang dijalankan Perusahaan saat ini;

During the term of the credit facility, the Company is prohibited to do the following: a. Pledge to other parties; b. Sell / divert / lease the entire user / most assets, except to run the Company's business; c.

Entered into an agreement which may give rise to an obligation to pay to third parties, except to run the Company's business;

d. Guarantee, directly or indirectly other third parties unless doing endorsements on securities that can be traded for payment purposes; e. Give / receive loans from other parties except to run the Company's business; f.

Make changes of nature and business activities of the Company as the Company is currently doing;

Saldo Pinjaman/ Loan Total Plafond/ Credit Ceiling Rp Pinjaman Jangka Panjang 1 Pinjaman Jangka Panjang 2 Pinjaman Jangka Panjang 3 Pinjaman Jangka Panjang 4 Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran Subtotal Pinjaman yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Pinjaman Jangka Panjang 1 Pinjaman Jangka Panjang 2 Pinjaman Jangka Panjang 3 Pinjaman Jangka Panjang 4 Pinjaman Tetap Modal Kerja Angsuran Subtotal Pinjaman Jangka Panjang


2015 Rp

2013 Rp

5,100,000,000 3,000,000,000 10,197,000,000 12,600,000,000 5,500,000,000

--7,987,650,000 10,500,000,000 4,583,333,333 23,070,983,333

-50,253,793 9,007,350,000 11,760,000,000 5,133,333,333 25,950,937,126

595,000,000 653,299,290 ---1,248,299,290

1,615,000,000 1,256,344,786 ---2,871,344,786

Long Term Loan 1 Long Term Loan 2 Long Term Loan 3 Long Term Loan 4 Installment Working Capital Loan Subtotal

5,100,000,000 3,000,000,000 10,197,000,000 12,600,000,000 5,500,000,000

--2,039,400,000 2,520,000,000 1,100,000,000 5,659,400,000

--2,039,400,000 2,520,000,000 1,100,000,000 5,659,400,000

595,000,000 603,045,497 ---1,198,045,497

1,020,000,000 603,045,496 ---1,623,045,496

Current Portion that Mature in a Year: Long Term Loan 1 Long Term Loan 2 Long Term Loan 3 Long Term Loan 4 Installment Working Capital Loan Subtotal

17,411,583,333

20,291,537,126

50,253,793

1,248,299,290

d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/ 156/PK-KI/2010 tanggal 29 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank DRAFT


295

Long Term Loan

d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Based on Loan Agreement No.RCO.SMG/156/PKKI/2010 dated June 29, 2010, the Company obtained an investment credit facility from PT Bank



Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp4.200.000.000, dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2014 dan dikenakan tingkat suku bunga 12% per tahun yang disesuaikan dengan kondisi suku bunga pasar. Saldo pinjaman jangka panjang per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 sebesar nihil dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman adalah nihil setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun sebesar Rp640.988.920.

Mandiri (Persero) Tbk with credit ceiling up to Rp4,200,000,000, with a term of payment 48 (fortyeight) months which will mature on June 28, 2014 and bear an interest rate of 12% per year which will be adjusted to the market rate. The balance of longterm loans as of June 30,2016, December 31, 2015, 2014 are nil and balance as of December 31,2013 amounted to nil after deduction of one year maturity amounting to Rp640,988,920.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan yaitu:

The Company comply with several covenant as follows:

-

Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang diberikan; Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;

-

Using a loan facility for other the type and intended use of the loan facility granted;

-

Filing an application to the Court to declare bankruptcy or postponement of debt repayment;


The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company, including a number of assets purchased with this loan facility (Note 9).

e. PT Bank UOB Buana Indonesia Berdasarkan Surat dari PT Bank UOB Buana Indonesia tanggal 31 Oktober 2007 dengan Nomor Surat 07/HMN/2415 mengenai pengalihan fasilitas kredit, PT Bank UOB Buana Tbk setuju untuk mengalihkan fasilitas Kredit Rekening Koran menjadi fasilitas Kredit Angsuran.

e. PT Bank UOB Buana Indonesia Based on the letter from PT Bank UOB Buana Indonesia dated October 31, 2007 by letter No. 07 / HMN / 2415 concerning the transfer of the loan facility, PT Bank UOB Buana Tbk agreed to transfer Overdraft Loan facility to become Installment Loan facility.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No 188 tanggal 12 Desember 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Angsuran dengan jumlah maksimum Rp 3.000.000.000 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan 12 Desember 2012. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga 11,75% per tahun yang dapat berubah setiap saat berdasarkan perkembangan pasar uang.

Based on Loan Agreement No. 188 dated December 12, 2007, the Company obtained installment credit facility with maximum amount of Rp3,000,000,000 for a period of sixty (60) months since December 12, 2007 until December 12, 2012. The purpose of the loan facility is for the company’s working capital. This loan facility bears interest at 11.75% per annum which can change at any time based on developments in the money market.

Saldo pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2012 adalah sebesar nihil. Pinjaman telah lunas pada 2012.

The balance of long-term loans as of December 31, 2012 is nil. The loan was fully paid in 2012.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan, tanpa persetujuan dari Bank UOB Buana terlebih dahulu, antara lain tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: - Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan barang jaminan - Pailit, penundaan pembayaran, likuidasi, penggabungan dan peleburan; - Memberikan pinjaman; - Penyertaan modal dan investasi;

Companies comply with several covenant, without approval from Bank UOB Buana in advance, among others, could not do as follows:

DRAFT

296

-

Transfer, pledge and lease the asset collateral

-

Bankruptcy, postponed payments, liquidation, merger and business combination; Provide loan; Inclusion of capital and investment;

-

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) -

Menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek; Mengalihkan hak dan liabilitas.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) -

Mortgage shares, issue new securities; Transfer rights and obligations.

shares

or

Berdasarkan Perjanjian Kredit No 15 tanggal 14 April 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Angsuran dengan jumlah maksimum Rp600.000.000 untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 14 April 2014. Tujuan fasilitas kredit adalah untuk kredit investasi. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga 12% per tahun yang dapat berubah setiap saat berdasarkan perkembangan pasar uang. Saldo pinjaman jangka panjang per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar nihil dan 31 Desember 2013 saldo pinjaman adalah nihil setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun sebesar Rp80.104.386.

Based on Loan Agreement No. 15 dated April 14, 2011, the Company obtained installment loan facility with maximum amount of Rp600,000,000 for a period of 36 (thirty six) months since April 14, 2011 until April 14, 2014 The purpose of the loan facility is for investment , This loan facility bears interest at 12% per annum which can change at any time based on developments in the money market condition. The balance of long-term loans per June 30,2016, December 31, 2015, 2014 are nil and balance as of December 31,2013 amounted to nil after deduction of one year maturity portion amounting to Rp80,104,386.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 9) sebagai berikut: - Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 773/Kebayoran 2 Lama Utara seluas 143 m ; dan - Tanah dan Bangunan dengan SHGB No. 2 398/Padang Bulan, Pekanbaru seluas 78 m .

The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company (Note 9) as follows: Land and Building with Building Use Rights Certificate (HGB) No. 773 / Kebayoran Lama Utara area of 143sqm; and Land and Building with SHGB No. 398 / Padang Bulan, Pekanbaru area of 78sqm.

f. PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Surat dari PT Bank Central Asia Tbk tanggal 12 April 2012 dengan Nomor Surat 0708/SOK/WXII/2012 mengenai pemberitahuan pemberian kredit, PT Bank Central Asia Tbk setuju untuk memberikan pinjaman kredit.

f. PT Bank Central Asia Tbk Based on the letter from PT Bank Central Asia Tbk on April 12, 2012 with Letter No. 0708 / SOK / WXII / 2012 regarding the notification of loan, PT Bank Central Asia Tbk agreed to provide loans.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0459/PK/ WXII/2012 tanggal 16 Mei 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Angsuran dengan jumlah maksimum Rp6.000.000.000 dan Kredit Investasi dengan jumlah maksimum Rp50.000.000.000 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 24 Mei 2017. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga 10% per tahun yang dapat berubah setiap saat berdasarkan perkembangan pasar uang.

Based on Loan Agreement No. 0459 / PK / WXII / 2012 dated May 16, 2012, the Company obtained installment loan facility with maximum amount of Rp6,000,000,000 and investment loan with maximum amount of Rp50,000,000,000 for a period of sixty (60) months since May24, 2012 until May 24, 2017. This loan facility bears interest at 10% per annum which can change at any time based on the financial market.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 130 tanggal 19 Nopember 2015, perubahan fasilitas kredit Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Fasilitas installment loan 1 dengan plafon Rp6.000.000.000 b. Fasilitas installment loan 2 dengan plafon Rp20.000.000.000

Based on Amendment of Loan Agreement No.130 dated November 19, 2015, changes in the Company's loan facility are as follows: a. Installment Loan facility 1 with a credit ceiling up to Rp6,000,000,000 b. Installment Loan facility 2 with a credit ceiling up to Rp20,000,000,000

Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga 11.75% per tahun. Fasilitas kredit akan diperpanjang satu tahun kemudian.

This loan facility bears interest at 11.75% per year. The loan facility will be extended in one year later.

DRAFT

297



Saldo Pinjaman/ Loan Total Plafond/ Credit Ceiling Rp Pinjaman Jangka Panjang 1 Pinjaman Jangka Panjang 2 Pinjaman Jangka Panjang 3 Subtotal Pinjaman yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Pinjaman Jangka Panjang 1 Pinjaman Jangka Panjang 2 Pinjaman Jangka Panjang 3 Subtotal Pinjaman Jangka Panjang



2015 Rp

2013 Rp

6,000,000,000 49,327,715,506 20,000,000,000

--18,766,666,667 18,766,666,667

1,700,000,000 -19,666,666,667 21,366,666,667

2,900,000,000 49,327,715,506 -52,227,715,506

4,100,000,000 --4,100,000,000

Long Term Loan 1 Long Term Loan 2 Long Term Loan 3 Subtotal

6,000,000,000 49,327,715,506 20,000,000,000

1,200,000,000 -4,000,000,000

1,200,000,000 -4,000,000,000

1,200,000,000 5,024,119,172 --

1,200,000,000 ---

Current Portion that Mature in a Year: Long Term Loan 1 Long Term Loan 2 Long Term Loan 3

5,200,000,000 13,566,666,667

5,200,000,000 16,166,666,667

6,224,119,172 46,003,596,334

1,200,000,000 2,900,000,000

Subtotal Long Term Loan

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan, tanpa persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk terlebih dahulu, antara lain tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan kepada pihak lain Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan

The Company comply with several covenant, without approval from PT Bank Central Asia Tbk in advance could not do as follows:

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sejumlah tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 9) sebagai berikut: Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sutra Niaga I No.20-21, Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 2 No. 913/Pakulonan seluas 85 m ; dan SHGB 2 No. 923/Pakulonan seluas 85 m Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Komplek PT Aneka Elok II No. 22 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat dengan SHGB 2 No. 03617/Kedoya Selatan seluas 156 m Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No.149-151 dengan SHGB 2 No. 772/Darmo seluas 1.052 m .

The loan facility is secured by a number of land and buildings owned by the Company (Note 9) as follows: Land and Building located at Jl. Sutra Niaga I No.20-21, Pakulonan village, Serpong, Kabupaten Tangerang with certificate of Building Used Right (SHGB) No. 913 / Pakulonan area of 85 sqm; and SHGB No. 923 / Pakulonan area of 85 sqm Land and Building located at Jl. Komplek PT Aneka Elok II No. 22 South Kedoya, Kebon Jeruk, West Jakarta with SHGB No. 03617 / South Kedoya area of 156 sqm

Agunan sebagaimana diuraikan diatas digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sejumlah uang yang terutang oleh PT Grhanis Putra Propertindo, pihak berelasi.

The collateral as described above is also used to repayment guarantee for loan of PT Grhanis Putra Propertindo, related party.

18.

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari beberapa individu/perseorangan dan utang pembelian aset tetap. Pinjaman individu/perseorangan tersebut DRAFT

298

-

-

-

Obtaining a loan of money / new loans from other parties and/or binds itself as guarantor/surety in the form and by whatever name and/or mortgaging the assets to another parties Lending money, including but not limited to its affiliated companies, except to run the normal business Doing consolidation, merger, acquisition, dissolution/liquidation and change the institutional status

Land and Building located at Jl. Diponegoro No. 149-151 with SHGB 772 / Darmo area of 1,052 sqm.

18. Non Current Financial Liabilities Other long-term liabilities is a loan obtained from several individual and liabilities for purchase of fixed assets. The loan from individual do not have a definite repayment term. For loan from related parties


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) tidak mempunyai jangka waktu pengembalian yang pasti. Untuk pinjaman kepada pihak berelasi dikenakan tingkat bunga antara 18% - 24% per tahun untuk pinjaman dalam Rupiah.

have bear an interest rate of between 18% - 24% per annum for loans in Rupiah.

19.

19. Taxation

Perpajakan

a. Income Tax Benefit (Expenses)

a. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Kini Periode Berjalan Penyesuaian Periode Sebelumnya (Catatan 19.c) Sub Total Tangguhan Berasal dari Perbedaan Temporer Total

2015 Rp


2013 Rp

(20,519,836,750) (2,378,741,596) (22,898,578,346)

(20,199,761,500) -(20,199,761,500)

(29,543,600,000) -(29,543,600,000)

(28,185,462,750) -(28,185,462,750)

(27,561,259,000) -(27,561,259,000)

6,469,296,152 (16,429,282,194)

10,632,393,250 (9,567,368,250)

11,578,672,192 (17,964,927,808)

7,183,330,438 (21,002,132,312)

(210,819,599) (27,772,078,599)

Current Tax Current Periods Prior Period Adjustment (Note 19.c) Sub Total Deferred Tax from Temporary Difference Total

A reconciliation between income before tax as per statements of income and estimated taxable income for the period of 6 months ended June 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 were as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran laba kena pajak untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

2015 Rp


2013 Rp

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut 55,520,221,639

41,711,982,502

76,989,922,230

76,287,115,081

87,560,920,338

--

1,433,879,309

1,433,879,309

12,162,662,673

9,841,878,555

55,520,221,639

43,145,861,811

78,423,801,539

88,449,777,754

97,402,798,893

131,486,942 736,650,496 80,339,983 -(281,809,412) 666,668,010

985,532,728 165,072,240 48,434,700 -(388,958,001) 810,081,667

17,845,243,402 754,599,178 238,859,600 (22,669,217,670) (649,907,636) (4,480,423,126)

4,152,872 243,754,412 38,395,000 -(1,338,657,358) (1,052,355,074)

2,009,691,675 319,687,238 206,661,280 -(314,121,495) 2,221,918,698

Income Before Tax as per Statements of Profit or Loss Addition : Loss of Subsidiaries Before Income Tax Income of the Company Before Income Tax Permanent Difference: Tax Penalty Write Off Receivable Donation Income Subject to Final Income Tax Interest Income Subject to Final Tax Total

Beda Waktu Penyusutan Aset Sewa Pembiayaan Angsuran Sewa Pembiayaan Imbalan Kerja Total Taksiran Laba Kena Pajak

2,149,578,927 (376,829,988) 24,119,709,000 25,892,457,939 82,079,347,588

1,676,991,554 (1,975,455,724) 37,141,567,000 36,843,102,830 80,799,046,308

2,053,089,108 (5,943,307,565) 48,121,241,000 44,231,022,543 118,174,400,956

2,004,688,274 (2,871,467,351) 26,211,208,081 25,344,429,004 112,741,851,684

579,003,404 (2,542,822,800) 12,584,138,000 10,620,318,604 110,245,036,195

Timing Difference Depreciation of Lease Asset Installment of Lease Employee Benefit Total Estimated Taxable Income

Taksiran Laba Kena Pajak (Dibulatkan)

82,079,347,000

80,799,046,000

118,174,400,000

112,741,851,000

110,245,036,000

Tarif Pajak yang Berlaku: 25% Beban Pajak Penghasilan

20,519,836,750 20,519,836,750

20,199,761,500 20,199,761,500

29,543,600,000 29,543,600,000

28,185,462,750 28,185,462,750

27,561,259,000 27,561,259,000

Applicable Tax Rate: 25% Income Tax Expense

58,430,640 19,778,115,317 19,836,545,957 7,724,713,043

Deduction: Prepaid Tax Art 23 Art 25 Total Income Tax Payable

Laporan Laba Rugi Ditambah: Rugi Entitas Anak Sebelum Pajak Penghasilan Laba Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan Beda Tetap Denda Pajak Penghapusan Piutang Usaha Sumbangan Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final Penghasilan Bunga yang Dikenakan Pajak Final Total

Dikurangi: Pajak Penghasilan Dibayar di Muka: Pasal 23 Pasal 25 Total Utang Pajak Penghasilan Badan

483,655,123 13,665,520,173 14,149,175,297 6,370,661,454

45,790,623 13,617,664,224 13,663,454,847 6,536,306,653

220,602,032 27,235,328,448 27,455,930,480 2,087,669,520

58,133,632 25,909,122,115 25,967,255,747 2,218,207,003

Estimated Taxable Income (Rounded)

Penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan SPT untuk periode setiap tahun yang disajikan dalam laporan Keuangan.

The taxable income is the basis for the preparation of tax returns every year period presented in the financial statements.

Rekonsiliasi antara beban pajak dengan hasil perkalian laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku sebagai berikut:

Reconciliation between tax expense and income (loss) before income tax with the current rate as follows:

DRAFT

299


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Ditambah: Rugi Entitas Anak Sebelum Pajak Penghasilan Laba Perusahaan Sebelum Pajak Penghasilan Tarif Pajak - 25% Pajak Dihitung pada Tarif yang Berlaku Koreksi Fiskal Pajak Kini Periode Berjalan Penyesuaian Periode Sebelumnya Pajak Tangguhan dari Perbedaan Temporer Total Manfaat (Beban) Pajak - Perusahaan

2015 Rp


2013 Rp

55,520,221,639

41,711,982,502

76,989,922,230

76,287,115,081

87,560,920,338

-55,520,221,639

1,433,879,309 43,145,861,811

1,433,879,309 78,423,801,539

12,162,662,673 88,449,777,754

9,841,878,555 97,402,798,893

Income Before Income Taxes According to Income Statement Addition: Loss on Subsidiaries Before Income Tax Income Before Income Taxes

(13,880,055,410) (6,639,781,340) (20,519,836,750) (2,378,741,596) 6,469,296,152 (16,429,282,194)

(10,786,465,376) (9,413,296,124) (20,199,761,500) -10,632,393,250 (9,567,368,250)

(19,605,950,146) (9,937,649,854) (29,543,600,000) -11,578,672,192 (17,964,927,808)

(22,112,444,268) (6,073,018,483) (28,185,462,750) -7,183,330,438 (21,002,132,312)

(24,350,699,675) (3,210,559,325) (27,561,259,000) -(210,819,599) (27,772,078,599)

Tax Rate - 25% Taxes Calculated at Applicable Rate Fiscal Adjustment Current Tax Prior Period Adjustment Deferred Tax from Temporary Difference Total Benefit (Expense) Tax- Company

b. Deferred Tax Assets Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting and the tax bases of assets and liabilities.

b. Aset Pajak Tangguhan Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. 31 Desember/ December 2015

Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss

Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to

30 Juni/ June 30, 2016

Other Comprehensive Income Rp

Rp

Rp

Rp

Sewa Pembiayaan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

(1,690,569,331) 62,467,615,077 23,668,641

443,187,235 6,029,927,250 (3,818,333)

-12,267,427,750 --

(1,247,382,096) 80,764,970,077 19,850,308

Financial Lease Assets Employee Benefit Liabilities Allowance for Impairment of Receivable

Aset Pajak Tangguhan - Bersih

60,800,714,387

6,469,296,152

12,267,427,750

79,537,438,289

Deferred Tax Asset - Net

31 Desember/ December 2014

Pelepasan Entitas Anak/ Disposal of Subsidiaries

Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/


Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif

Credited

Lain/

(Charged) to

Credited

Profit or Loss

(Charged) to Other Comprehensive Income

Rp

Rp

Rp ----

Rp

(1,270,911,676) 52,930,181,577 55,649,044 729,359,284

(729,359,284)

--

--

--

Financial Lease Assets Employee Benefit Liabilities Allowance for Impairment of Receivable Deferred Tax - Subsidiary


52,444,278,229

(729,359,284)

11,578,672,192

(2,492,876,750)

60,800,714,387



(419,657,655) 12,030,310,250 (31,980,403)

Rp

Sewa Pembiayaan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha Pajak Tangguhan - Entitas Anak


-(2,492,876,750) --

Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to

(1,690,569,331) 62,467,615,077 23,668,641


Other Comprehensive Income Rp Sewa Pembiayaan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Rp

(1,328,251,329) 43,079,930,577 55,649,044

Rp

57,339,654 6,396,631,500 --

Rp

-3,453,619,500 --

(1,270,911,676) 52,930,181,577 55,649,044


Pajak Tangguhan - Entitas Anak

--

729,359,284

--

729,359,284

Deferred Tax - Subsidiary


41,807,328,291

7,183,330,438

3,453,619,500

52,444,278,229


DRAFT

300

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 31 Desember/ December 2012


Rp

Rp

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) Dikreditkan (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income Rp


Rp

Sewa Pembiayaan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

(837,296,480) 52,191,321,326 55,649,044

(490,954,849) 280,135,250

-(9,391,526,000) --

(1,328,251,329) 43,079,930,576 55,649,044



51,409,673,890

(210,819,599)

(9,391,526,000)

41,807,328,291


c. Prepaid Taxes

c. Pajak Dibayar di Muka 30 Juni/June 30, 2016 Rp Perusahaan Klaim Restitusi Pajak Badan - Tahun 2010 Entitas Anak Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai Total


2015 Rp

2013 Rp

--

2,378,741,596

2,378,741,596

2,378,741,596

------

----2,378,741,596

313,996 37,461,433 -250,182,192 2,666,699,217

-12,335,433 245,535,334 -2,636,612,363

Company : Claim for Corporate Income Tax - Year 2010 Subsidiaries: Art 21 Art 22 Art 23 Value Added Tax Total

On June 28, 2012 , the Company received tax assessment letters (SKPKB ) underpaid Corporate Income Tax for the year 2010. However, the Company appealed to the court on SKPKB that according to the Company’s calculations the Company should be had overpayment of tax and claim for refund. On January 22, 2015 , the Company filed a judicial review against the decision on SKPKB. On September 22, 2016, the Company are canceled the Application (Note 35.g), as the result the claim amounting to Rp2,378,741,596 are charged to current period (Note 19.a).

Pada tanggal 28 Juni 2012, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2010. Namun Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan atas SKPKB tersebut yang menurut perhitungan Perusahaan seharusnya lebih bayar dan mengklaim dapat direstitusi. Pada tanggal 22 Januari 2015, Perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan SKPKB tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2016, Perusahaan membatalkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali tersebut (Catatan 35.g), sehingga klaim sebesar Rp2.378.741.596 dibebankan pada periode berjalan (Catatan 19.a).

d. Tax Payable

d. Utang Pajak 30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp


2013 Rp

Perusahaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Pajak Penghasilan: Pasal 21 Pasal 25 Pasal 23 Pasal 4 ayat 2 Pasal 26 Subtotal

--223,185,251 6,370,661,454

--2,087,669,520 --

-2,218,207,003 ---

7,724,713,043 ----

3,281,397,753 2,285,562,687 336,847,298 480,354,908 8,698,800 12,986,708,151

2,099,191,167 2,269,610,704 381,659,417 8,150,913,548 -14,989,044,356

2,129,349,042 2,269,610,704 311,104,815 6,134,740,298 -13,063,011,862

1,685,540,743 1,972,729,171 582,240,460 10,108,383,836 -22,073,607,253

Company Corporate Income Tax Year of 2013 Year of 2014 Year of 2015 Year of 2016 Income Tax Art 21 Art 25 Art 23 Art 4 (2) Art 26 Subtotal

Entitas Anak Pasal 21 Pasal 23 Pasal 4 ayat 2 Pajak Pertambahan Nilai Subtotal Total

-----12,986,708,151

-----14,989,044,356

165,165,035 802,537 18,749,257 36,399,089 221,115,918 13,284,127,781

113,637,602 20,804,743 250,000 56,842,215 191,534,560 22,265,141,813

Subsidiaries: Art 21 Art 23 Art 4 (2) Value Added Tax Subtotal Total

DRAFT

301


20. Capital Stocks

Modal Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 20 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0036043.AH.01.11. Tahun 2015 pada tanggal 26 Maret 2015, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut: Jumlah Saham (Lembar/ Shares) PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd Total


Based on the Circular Statement of Shareholders Circular as Substitute Extraordinary Shareholders General Meeting No. 13 dated March 20, 2015, made before Rismalena Kasri , SH , Notary in Jakarta and has been reported to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and has been accepted by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU0036043.AH.01.11.Tahun 2015 on March 26, 2015 , the Company’s shareholders structure is as follows :

30 Juni/June 30, 2016 Persentase/ Percentage (%)

57,000 18,000 75,000

76.00 24.00 100.00

Jumlah/ Total Rp 57,000,000,000 18,000,000,000 75,000,000,000

PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd Total

31 Desember/December 31, 2015 Jumlah Saham Persentase Jumlah (Lembar/ Shares) (%) Rp PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd Total

57,000 18,000 75,000

76.00 24.00 100.00

57,000,000,000 18,000,000,000 75,000,000,000

PT Prodia Utama Bio Majesty Pte. Ltd Total

31 Desember/December 31, 2014 Jumlah Saham Persentase/ Jumlah/ (Lembar/ Percentage Total Shares) (%) Rp PT Prodia Utama Drs. Andi Wijaya, M.B.A. Drs. Gunawan P. Suharto J. Hamdono Widjojo Drs.Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH Aryati Utami Total

57,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 75,000

76.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00

57,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 75,000,000,000

PT Prodia Utama Drs. Andi Wijaya, M.B.A. Drs. Gunawan P. Suharto J. Hamdono Widjojo Drs.Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH Aryati Utami Total

31 Desember/December 31, 2013 Jumlah Saham Persentase/ Jumlah/ (Lembar/ Percentage Total Shares) (%) Rp Drs. Andi Wijaya, M.B.A. Drs. Gunawan P. Suharto J. Hamdono Widjojo Drs.Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH Aryati Utami Total

21.

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 18,000

16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00

Drs. Andi Wijaya, M.B.A. Drs. Gunawan P. Suharto J. Hamdono Widjojo Drs.Elias Nugroho Ichsan Hidajat, SH Aryati Utami Total

21. Additional Paid-in Capital

Tambahan Modal Disetor

Pada tahun 2015, Perusahaan menjual kepemilikan saham di PT Prodia OHI International, PT Prodia Stemcell Indonesia, PT Innovasi Diagnostika dan PT Prodia Diagnostic Line seluruhnya kepada PT Prodia Utama sebesar Rp32.219.025.000. DRAFT

3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 18,000,000,000

302

In 2015, the Company sold its ownership in PT Prodia OHI International, PT Prodia Stemcell Indonesia, PT Innovasi Diagnostika and PT Prodia Diagnostic Line entirely to PT Prodia Utama amounted to Rp32,219,025,000.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) PT Prodia Utama merupakan entitas induk Perusahaan dan entitas yang berada dalam pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Hubungan sepengendali dari entitas-entitas yang bertransaksi tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, transaksi tersebut di atas dicatat sesuai dengan PSAK No.38 tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Selisih antara bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih sebesar Rp6.848.662.172 dengan harga jual sebesar Rp32.219.025.000 yaitu sebesar Rp25.370.362.828 dicatat sebagai selisih nilai transaksi pelepasan entitas anak kepada entitas sepengendali dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas Perusahaan. Entitas Sepengendali/ Under Common Entities PT Prodia OHI International PT Prodia Stemcell Indonesia PT Prodia Diagnostic Line PT Innovasi Diagnostika Total

PT Prodia Utama are parent entity and entity that is under common control with the Company. The relationship of entities under common control that transaction is not transient. Accordingly, the above transaction is recorded in conformity with PSAK No.38 concerning “Business Combination of Companies under Common Control”. The difference between the Company’s share on net asset value of Rp6,848,662,172 and the disposal price of Rp32,219,025,000 amounting to Rp25,370,362,828 is recorded as difference in value resulting from disposal of subsidiaries transactions among entities under common control and presented as part of the Company’s equity.

Lokasi/ Location

Kegiatan Usaha Utama/ Main Business

Jakarta Jakarta Cikarang Jakarta

Pelayanan Kesehatan / Healthcare Pelayanan Penunjang Kesehatan / Supporting Healthcare Perdagangan dan Industri / Trading and Manufacturing Pelayanan Kesehatan / Healthcare

Tanggal penjualan masing-masing diungkapkan pada Catatan 1.c. 22.


entitas

2015 Rp 5,853,234,229 14,806,521,535 5,290,592,236 (579,985,172) 25,370,362,828

The date of disposal of each entities are disclosed in Note 1.c 22. Cash Dividend

Dividen Tunai

a. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai yang dibagikan kepada PT Prodia Utama dan Bio Majesty Pte. Ltd masing-masing sebesar Rp57.000.000.000 dan Rp18.000.000.000.

a. Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2016, the shareholders approved the distribution of cash dividends that are distributed to PT Prodia Utama and Bio Majesty Pte. Ltd amounting to Rp57,000,000,000 and Rp18,000,000,000, respectively.

b. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015, para pemegang saham menyetujui pembagian bonus Rp20.500.000.000 dan dividen tunai Rp100.000.000.000 yang dibagikan kepada PT Prodia Utama sebesar Rp76.000.000.000, Drs. Andi Wijaya, M.B.A., Drs. Gunawan P. Suharto, J. Hamdono Widjojo, Drs.Elias Nugroho, Ichsan Hidajat, SH, dan Aryati Utami masing-masing sebesar Rp4.000.000.000.

b. Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 16 April 2015, the shareholders approved the distribution of bonus amounting to Rp20,500,000,000 and cash dividend amounting to Rp100,000,000,000 distributed to PT Prodia Utama amounting to Rp76,000,000,000, Drs. Andi Wijaya, M.B.A., Drs. Gunawan P. Suharto, J. Hamdono Widjojo, Drs.Elias Nugroho, Ichsan Hidajat, SH, and Aryati Utami Rp4,000,000,000, respectively.

c. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai berkisar 25% dari laba tahun 2013 setelah dikurangi estimasi pajak penghasilan badan.

c. Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders held on April 17, 2014, the shareholders approved a cash dividend approximately 25% of profits in 2013 after deducting the estimated corporate income tax.

d. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2013, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai berkisar 25% dari laba tahun 2012 setelah dikurangi estimasi pajak penghasilan badan.

d. Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders held on April 18, 2013, the shareholders approved a cash dividend approximately 25% of profits in 2012 after deducting the estimated corporate income tax.

DRAFT

303


23. Revenues - Net

Pendapatan - Bersih

a. By Type of Revenue

a. Berdasarkan Jenis Pendapatan 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Pendapatan Laboratorium Pendapatan Bukan Laboratorium Pendapatan Jasa Manajemen Pemasaran Pendapatan Kotor Potongan Pendapatan Retur Pendapatan Pendapatan - Bersih


2015 Rp


2013 Rp

597,843,904,076

538,509,647,457

1,081,014,066,065

975,815,807,466

890,624,173,977

Revenues from Laboratory

62,578,046,390

62,193,743,804

136,047,484,349

141,299,733,708

120,814,901,238

-660,421,950,466 -(11,792,270,180) 648,629,680,286

-600,703,391,262 -(9,525,567,004) 591,177,824,257

-1,217,061,550,414 -(19,334,328,402) 1,197,727,222,012

3,162,912,399 1,120,278,453,573 (13,209,570) (19,221,531,391) 1,101,043,712,612

223,487,688 1,011,662,562,904 -(13,675,862,825) 997,986,700,079

Revenues non Laboratory Marketing Management Fee Gross Revenue Discount Sales Returns Revenue - Net

b. By Customer

b. Berdasarkan Pelanggan 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

2015 Rp


2013 Rp

Pelanggan Individu

232,690,776,587

207,511,176,124

410,127,327,075

358,661,723,888

341,915,767,334

Walk in Customer

Referensi Dokter Referensi Pihak Ketiga Klien Korporasi Pendapatan - Bersih

231,414,212,669

206,050,684,193

399,038,665,934

374,522,879,614

324,948,812,820

107,305,327,535 77,219,363,494 648,629,680,286

97,006,597,825 80,609,366,115 591,177,824,257

196,584,665,506 191,976,563,498 1,197,727,222,012

179,184,820,464 188,674,288,646 1,101,043,712,612

166,685,375,583 164,436,744,342 997,986,700,079

Doctor Referrals External Referrals Corporate Clients Revenue - Net

24.

24. Cost of Revenues

Beban Pokok Pendapatan 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

Beban Pokok Langsung Bahan Baku Gaji Bahan Pembantu Rujukan ke Pihak Ketiga Asuransi Persediaan Sub Total

95,847,741,969 60,467,011,878 30,781,280,945 36,669,724,227 7,867,168 223,773,626,187

89,668,851,077 54,647,354,970 27,764,729,726 34,976,017,393 24,478,384 207,081,431,550

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Beban Pokok Tidak Langsung Gaji Penyusutan (Catatan 9) Perlengkapan dan Pemeliharaan Alat Sewa Alat Limbah Aplikasi IT Kontrol Kualitas Baju Dinas Laboratorium Persediaan Rusak Lainnya Sub Total

25.

27,263,597,740 5,287,243,337 4,085,578,099 2,908,913,367 2,113,871,391 1,691,605,783 1,336,487,694 247,333,000 221,264,470 1,724,054 45,157,618,935 268,931,245,122

24,456,676,484 5,089,789,152 3,248,940,246 3,552,614,094 1,758,487,465 1,693,046,402 1,029,868,141 131,108,500 130,767,349 52,457,660 41,143,755,493 248,225,187,043

2015 Rp


189,454,260,483 110,557,468,131 57,638,148,228 71,470,466,605 39,837,608 429,160,181,055

2015 Rp

49,716,493,856 10,073,888,430 6,233,700,680 6,719,457,740 4,011,380,133 2,550,136,750 1,965,854,771 421,917,124 339,221,485 1,456,079 82,033,507,048 511,193,688,103

42,545,647,878 8,314,906,354 6,004,266,933 6,573,568,919 3,724,095,670 2,545,624,930 1,708,628,469 1,491,946,083 76,472,678 659,371,891 73,644,529,805 464,067,245,695

Direct Cost of Revenues Raw Materials Salaries Supporting Materials Referrals to Third Parties Inventories Insurance Subtotal

2013 Rp

32,039,406,283 7,278,683,515 5,857,865,610 376,206,400 2,205,346,810 2,601,668,581 2,126,350,854 1,136,572,325 47,110,856 917,096,976 54,586,308,210 395,980,250,495

Indirect Cost of Revenues Salaries Depreciation (Note 9) Equipment and Maintenance Rent Equipment Waste IT Software Quality Control Laboratory Uniform Defective Inventories Others Subtotal

25. Operating Expenses a. Marketing Expenses

a. Beban Pemasaran 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

DRAFT

171,237,922,520 73,634,065,934 43,454,564,331 53,059,931,506 7,457,994 341,393,942,285


Beban Usaha

Biaya Edukasi Pelanggan Perawatan Pelanggan Biaya Iklan dan Promosi Biaya Checkup Riset Pemasaran Biaya Pemasaran Lainnya Subtotal

176,725,449,195 96,398,325,542 50,696,995,229 66,554,980,269 46,965,655 390,422,715,890

2013 Rp

8,265,438,441 4,250,868,799 2,357,458,763 978,992,167 20,264,930 40,374,759 15,913,397,859

7,838,540,607 4,441,202,427 2,071,590,556 1,007,458,414 349,784,073 209,649,800 15,918,225,877

2015 Rp


16,751,202,527 11,083,694,835 3,964,487,347 2,925,469,394 741,972,038 496,893,588 35,963,719,729

304

15,704,689,282 9,390,646,197 3,393,878,851 2,715,867,760 353,115,865 1,878,543,663 33,436,741,618

2013 Rp 11,220,899,923 10,834,469,413 3,171,042,810 3,042,334,880 712,846,935 3,752,221,837 32,733,815,798

Customer Education Customer Relation Advertising and Promotion Checkup Cost Marketing Research Other Marketing Expense



b. General and Administrative Expenses

b. Beban Umum dan Administrasi 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Gaji dan Tunjangan Biaya Konsultan Beban Imbalan Kerja Penyusutan dan Amortisasi Listrik, Air dan Telekomunikasi Sewa Bangunan, Kendaraan, Inventaris Kantor Perjalanan Dinas dan Transport Konsumsi Kantor Alat Tulis dan Cetakan Pemeliharaan Aset Biaya Pajak Pengiriman Barang Keperluan Kantor Pesangon Tabungan Hari Tua Biaya Bank Obat dan Resep Premi Asuransi Pesangon Diklat dan Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Pengembangan Pemeriksaan Asuransi Pengurusan Surat dan Ijin Baju Dinas Kerugian Piutang Tidak Tertagih Kontrol Kualitas Pengembangan Lingkungan Biaya Kantor Lainnya Subtotal Jumlah Beban Usaha

26.

86,707,645,502 38,153,466,359 24,119,709,000 16,373,279,970 19,951,380,121 30,095,661,055 17,339,861,523 12,833,967,799 13,576,676,104 9,316,349,339 1,028,417,103 7,204,718,343 6,019,047,056 7,174,671,000 6,359,497,562 3,226,074,993 3,006,923,750 -2,974,344,205 248,682,809 662,154,331 1,001,310,131 760,809,082 258,645,000 736,650,496 673,660,815 21,620,000 44,979,707 309,870,203,157 325,783,601,016

2015 Rp

80,491,970,554 30,555,607,447 37,141,567,000 14,950,106,961 17,961,937,679 16,089,662,240 15,274,455,734 11,089,335,241 12,427,182,554 10,035,643,972 721,626,796 6,726,864,716 7,629,050,276 5,388,006,000 4,119,111,300 3,585,046,179 3,334,798,891 -2,540,553,216 162,649,458 1,426,763,072 897,413,308 717,937,286 514,875,000 165,072,240 428,108,732 73,407,500 2,633,002 284,451,386,353 300,369,612,230

165,217,141,545 70,543,705,167 48,121,241,000 36,288,463,114 34,675,727,904 33,953,331,447 31,568,801,662 23,496,818,510 23,449,877,560 22,815,193,420 2,054,524,742 13,564,962,314 13,380,653,817 9,553,862,000 9,047,241,939 7,137,583,224 6,501,823,904 5,000,000,000 4,910,338,213 1,007,226,235 2,012,510,174 1,950,384,035 1,494,369,001 1,177,983,149 754,599,178 621,430,097 265,663,400 19,765,600 570,585,222,351 606,548,942,080

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

27.

160,432,867,473 66,391,003,157 26,211,208,081 30,670,823,246 33,781,421,862 31,077,912,751 31,103,637,233 20,919,604,865 25,563,924,040 20,943,525,366 1,742,024,777 12,756,888,404 16,902,185,421 8,617,305,000 6,940,294,485 5,994,382,106 8,538,641,418 5,000,000,000 4,727,152,500 685,610,822 1,222,169,390 1,608,032,882 1,758,649,482 756,165,700 243,754,412 1,371,395,217 195,552,273 805,159,363 526,961,291,726 560,398,033,344

2013 Rp 160,813,625,179 58,254,305,238 1,120,541,000 26,188,278,286 26,330,499,629 25,371,149,462 27,136,882,775 15,776,641,994 21,604,135,226 19,175,542,351 1,564,506,575 11,645,150,978 15,731,444,188 10,867,659,000 7,830,835,221 5,661,531,289 7,426,065,317 20,000,000,000 7,299,802,662 842,102,564 640,315,148 1,189,826,717 1,508,557,744 655,402,000 319,687,238 681,061,371 -456,785,879 476,092,335,031 508,826,150,829

Salaries and Allowance Consultant Employee Benefit Depreciation and Amortization Electricity, Water and Telecommunication Rental for Building, Vehicle and Office Supplies Business Travel and Transportation Expense Office Consumption Stationary and Printing Asset Maintenance Tax Expense Delivery Expense Office Utilities Severance Retirement Plan Bank Administration Medicine and Prescription Severance Insurance Premium Seminar and Training Human Resource Development Research Development Insurance License and Permit Office Uniform Bad Debt Expense Quality Control Environmental Development Other Office Expense Subtotal Total Operating Expense

26. Other Income (Expenses)

Pendapatan (Beban) Lainnya

Pendapatan Lainnya Laba Penjualan Aset Tetap - Bersih Jasa Giro Laba Selisih Kurs - Bersih Lain-lain Subtotal Beban Lainnya Rugi Penjualan Aset Tetap Pajak Rugi Selisih Kurs - Bersih Lain-lain Subtotal Jumlah


2015 Rp


2013 Rp

-281,809,412 86,443,825 6,578,304,366 6,946,557,603

363,926,896 388,958,001 -11,560,410,657 12,313,295,554

23,172,278,677 649,907,636 -11,643,214,861 35,465,401,174

4,646,978,727 1,346,266,725 3,673,863 8,994,629,850 14,991,549,165

4,205,039,589 314,121,495 -8,000,000 4,527,161,084

61,536,443 131,486,942 -1,473,774,236 1,666,797,621 5,279,759,982

-985,532,728 151,862,444 1,028,359,540 2,165,754,712 10,147,540,842

-17,845,243,402 360,508,373 302,657,721 18,508,409,496 16,956,991,678

-4,152,872 -757,063,499 761,216,371 14,230,332,794

-2,009,691,675 1,321,234,004 448,044,372 3,778,970,051 748,191,034

Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

27.

Other Income Gain on Sale of Fixed Assets - Net Current Accounts Gain on Forex - Net Others Subtotal Other Expenses Loss on Sale of Fixed Asset - Net Tax Loss on Forex - Net Others Subtotal Total

Related Parties Transaction Balance

a. Related Parties Transasaction and Balance

a.Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage of Total Asset

Total 30 Juni/June 30, 2016 Rp Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha Elias Nugroho Andi Wijaya Endang Hoyaranda Gunawan Prawiro Soeharto Tetty Hendrawati PT Prodia OHI International Dewi Muliaty Liana Kuswandi PT Prodia Stemcell Indonesia Andri Hidayat Indriyanti Rafi Sukmawati PT Grhanis Prima Propertindo PT Innovasi Diagnostika Ichsan Hidayat PT Prodia Diagnostic Line PT Prodia DiaCRO Laboratories Johanes Hamdono Widjojo

DRAFT

209,243,307 76,960,842 24,878,507 17,431,252 9,963,165 8,370,267 6,819,489 6,239,000 5,751,200 4,602,875 4,239,000 3,000,000 2,914,200 1,986,200 1,860,400 744,000 74,492

2015 Rp


152,217,279 -23,864,907 137,592,505 5,090,832 289,197,397 4,364,214 3,089,000 1,165,600 -250,000 900,712,196 2,355,000 152,217,279 189,214,933 346,562,754 152,217,279

125,429,185 133,884,056 63,332,907 9,284,632 379,694,352 -11,337,418 10,000,000 -----123,182,299 -1,677,452,106 123,182,299

30 Juni/June 30, 2016 %

2013 Rp

-32,780,531 -31,392,202 -----------1,602,851,418 --

305

0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 %

31 Desember/December 31, 2014 % 0.03 -0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.16 0.00 0.03 0.03 0.06 0.03

0.02 0.02 0.01 0.00 0.06 -0.00 0.00 -----0.02 -0.26 0.02

2013 % -0.00 -0.00 -----------0.00 --

Due from Related Parties Elias Nugroho Andi Wijaya Endang Hoyaranda Gunawan Prawiro Soeharto Tetty Hendrawati PT Prodia OHI International Dewi Muliaty Liana Kuswandi PT Prodia Stemcell Indonesia Andri Hidayat Indriyanti Rafi Sukmawati PT Grhanis Prima Propertindo PT Innovasi Diagnostika Ichsan Hidayat PT Prodia Diagnostic Line PT Prodia DiaCRO Laboratories Johanes Hamdono Widjojo



Persentase Terhadap Total Aset/ Percentage of Total Asset

Total 30 Juni/June 30, 2016 Rp

PT Grhanis Putra Propertindo PT Grhanis Pusaka Propertindo PT Grhanis Prakarsa Propertindo PT Grhanis Permata Propertindo PT Prodia Utama Luscie Panggajaya Total

31 Desember/December 31, 2015 2014 Rp Rp

30 Juni/June 30, 2016 %

2013 Rp

31 Desember/December 31, 2014 %

2015 %

2013 %

-------

27,252,982,628 25,210,406,454 19,866,723,580 9,024,351,512 31,000,000 --

-----180,000

-------

-------

4.72 4.36 3.44 1.56 0.01 --

-----0.00

-------

385,078,196

83,745,575,348

2,656,959,253

1,667,024,151

0.07

14.49

0.43

0.00


Total 31 Desember/December 31, 2015 2014 Rp Rp

Persentase Terhadap Total Liabilities/ Percentage of Total Liabilities 31 Desember/December 31, 2015 2014 % %

30 Juni/June 30, 2016 %

2013 Rp

PT Grhanis Putra Propertindo PT Grhanis Pusaka Propertindo PT Grhanis Prakarsa Propertindo PT Grhanis Permata Propertindo PT Prodia Utama Luscie Panggajaya Total

2013 %

Utang Usaha Pihak Berelasi PT Innovasi Diagnostika PT Prodia OHI International PT Prodia Diacro Laboratories PT Diatron Promedika

427,371,040 31,350 ---

701,250,478 ----

--144,279,416 79,155,000

---533,744,807

0.08 ----

0.08 ----

--0.03 0.01

---0.00

Total

427,402,390

701,250,478

223,434,416

533,744,807

0.08

0.08

0.04

0.00

Trade Payable PT Innovasi Diagnostika PT Prodia OHI International PT Prodia Diacro Laboratories PT Diatron Promedika

Persentase Terhadap Total Liabilities/ 30 Juni/June 30, 2016 Rp Utang Pihak Berelasi Non Usaha Jangka Pendek Bio Majesty Pte Ltd PT Prodia Diacro Laboratories PT Prodia OHI International PT Prodia Stemcell Indonesia PT Prodia Diagnostic Line Andi Wijaya Gunawan Prawiro Soeharto Aryati Utami Ichsan Hidayat Johanes Hamdono Widjojo Elias Nugroho

Total 31 Desember/December 31, 2014 Rp

30 Juni/June 30, 2016 %

2013 Rp

Percentage of Total Liabilities 31 Desember/December 31, 2015 2014 % %

2013 %

18,000,000,000 128,258,168 157,163,850 103,061,845 3,743,800 ------18,392,227,663

-152,473,931 325,344,533 32,939,500 -------510,757,964

-----100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000

-26,682,252 ---725,000,000 525,000,000 525,000,000 720,602,933 810,602,458 810,602,458 4,143,490,101

3.37 0.02 0.03 0.02 -------3.44

-0.03 0.07 0.01 -------0.11

-----0.02 0.02 0.02 ---0.06

-0.00 ---0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

--------

195,602,933 285,602,458 285,602,458 ---766,807,849

687,269,600 777,269,125 777,269,125 691,666,665 491,666,667 491,666,667 3,916,807,849

--------

--------

0.04 0.06 0.06 ---0.16

0.14 0.16 0.16 0.14 0.10 0.10 0.80

--------

18,392,227,663

1,277,565,813

4,516,807,849

4,143,490,101

3.44

0.27

0.86

0.01

Utang Pihak Berelasi Non Usaha Jangka Panjang Ichsan Hidayat Hamdono Widjodjo Elias Nugroho Andi Wijaya Gunawan Prawiro Soeharto Arjati Utami Total

2015 Rp

Due to Related Parties Current Bio Majesty Pte Ltd PT Prodia Diacro Laboratories PT Prodia OHI International PT Prodia Stemcell Indonesia PT Prodia Diagnostic Line Andi Wijaya Gunawan Prawiro Soeharto Aryati Utami Ichsan Hidayat Johanes Hamdono Widjojo Elias Nugroho Due to Related Parties Non Current Ichsan Hidayat Hamdono Widjodjo Elias Nugroho Andi Wijaya Gunawan Prawiro Soeharto Arjati Utami Total

Persentase Terhadap Total Beban Pokok Pendapatan/ Percentage of Total Cost of Revenue 30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31, 2016 2015 2015 2014 % % % %

Total 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

2015 Rp


2013 Rp

2013 %

Pembelian PT Diatron Promedika

401,900,807

777,558,045

1,314,417,091

1,794,580,042

231,235,349

0.15

0.31

0.26

0.39

0.00

Procurement PT Diatron Promedika

Total

401,900,807

777,558,045

1,314,417,091

1,794,580,042

231,235,349

0.15

0.31

0.26

0.39

0.00

Total

Persentase Terhadap Total Beban Usaha/ Percentage of Total Operating Expense 30 Juni/June 30, 31 Desember/December 31, 2016 2015 2015 2014 % % % %

Total 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

31 Desember/December 31, 2015 2014 Rp Rp

2013 Rp

2013 %

Beban Sewa Elias Nugroho Ichsan Hidajat

1,320,000,000 --

1,800,000,000 --

1,980,000,000 833,333,300

1,980,000,000 833,333,300

1,983,557,100 393,680,200

0.41 --

0.60 --

0.33 0.14

0.35 0.15

0.00 0.00

Rent Expense Elias Nugroho Ichsan Hidajat

Total

1,320,000,000

1,800,000,000

2,813,333,300

2,813,333,300

2,377,237,300

0.41

0.60

0.47

0.50

0.00

Total

b. Related Parties Status

b. Sifat Hubungan Pihak Berelasi Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties Ichsan Hidajat

DRAFT

Hubungan/ Relation Status

Sifat Transaksi/ Transaction Status

Pemegang Saham Perusahaan Pengendali/ Shareholders of Control Entity

Beban Sewa, Piutang Pihak Berelasi, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Rent Expense, Related Party Receivable, Due to Related Party

306


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties Elias Nugroho

Gunawan Prawiro Johanes Hamdono Widjodjo

Aryati Utami

Andi Wijaya Endang Hoyaranda Tetty Hendrawati Dewi Muliaty Liana Kuswandi Andri Hidayat Indriyanti Rafi Sukmawati Luscie Panggajaya

PT Diatron Promedika

PT Prodia DiaCRO Laboratories

PT Prodia Diagnostic Line

PT Prodia OHI International

DRAFT

Hubungan/ Relation Status Pemegang Saham Perusahaan Pengendali/ Shareholders of Control Entity Komisaris/ Commissioner Pemegang Saham Perusahaan Pengendali/ Shareholders of Control Entity Pemegang Saham Perusahaan Pengendali/ Shareholders of Control Entity Komisaris Utama/ President Commissioner Komisaris/ Commissioner Direktur/ Director Direktur Utama/ President Director Direktur/ Director Direktur/ Director Direktur/ Director Direktur pada Perusahaan Sepengendali/ Director of Entity Under Common Control

Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control

Sifat Transaksi/ Transaction Status Beban Sewa, Piutang Pihak Berelasi, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Rent Expense, Related Party Receivable, Due to Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party, Due to Related Party Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due to Related Party

Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due to Related Party

Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due to Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party

Utang Usaha / Trade Payable

Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party, Due to Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party

Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party, Due to Related Party

307


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties PT Innovasi Diagnostika

PT Prodia Stemcell Indonesia

PT Prodia Utama PT Grhanis Putra Propertindo

PT Grhanis Pusaka Propertindo

PT Grhanis Prakarsa Propertindo

PT Grhanis Permata Propertindo

PT Grhanis Prima Propertindo

Bio Majesty Pte Ltd

Hubungan/ Relation Status

Sifat Transaksi/ Transaction Status Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha, Utang Usaha Pihak Berelasi/ Due From Related Party, Trade Payable

Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Pemegang Saham/ Shareholder Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control Perusahaan Sepengendali/ Entity Under Common Control

Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha, Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party, Due to Related Party

Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party

Piutang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due From Related Party




Pemegang Saham/ Shareholders

Utang Pihak Berelasi – Non Usaha/ Due to Related Party

c. Transaksi Tahun Berjalan Piutang pihak berelasi terutama terkait penjualan aset tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 9).

c. Current Transaction Due from related parties mainly related to asset sales of land and buildings owned by the Company (Note 9).

28.

28. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies

Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

308

As of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 Setara dengan Mata Uang Rupiah/ Asing/ Foreign Currency Aset Kas dan Bank Total Aset Liabilitas Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Total Liabilitas

USD

23,452

Foreign Currency

Equivalent in Rupiah

USD

34,818

433,136,124 433,136,124

EUR

2,834

42,707,322 --

EUR

84,781

1,283,010,737.22 --

53,786

741,983,388 EUR

188,133

2,847,069,375 4,130,080,112

-685,265,580

3,696,943,988

674,541,892

2,577

33,964,860

USD

-545,454,300

EUR

--

-784,690,710

236,360,499

741,280,053

10,723,688 10,723,688

--USD

56,220

685,265,580.00

Asset Cash and Bank Total Asset Liabilities Liabilities Accrued Expenses Other Current Financial Liabilities Other Long Term Financial Liabilities Total Liabilities Liabilities - Net

29. Long Term Employees Benefit Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang 30 Juni/ June 30,

31 Desember/ December 31,

2016 Rp

2015 Rp

271,129,122,309 51,930,758,000 323,059,880,309

880


43,410,658 43,410,658

38,808

USD

Setara dengan Rupiah/

3,181

USD

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Total

Mata Uang Asing/ Foreign Currency

USD

-511,489,440

EUR


2013

309,093,801 309,093,801

EUR USD

Liabilitas Bersih

29.


Mata Uang Asing/ Foreign Currency

31 Desember/December 31, 2014 Setara dengan Rupiah/ Mata Uang Asing/

2015 Setara dengan Rupiah/

215,678,539,309 45,240,872,000 260,919,411,309

2015 Rp

2014 Rp

205,744,752,309 44,125,708,000 249,870,460,309

172,679,553,444 41,958,610,000 214,638,163,444

2013 Rp 136,883,994,309 35,435,728,000 172,319,722,309

Post Employee Benefits Other Long Term Employee Benefits Total

a. Imbalan Pasca Kerja Perusahaan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah Tenaga Kerja yang berhak atas imbalan kerja adalah 3.238, 3.166, 3.102, dan 3.001 orang masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja per 31 Desember 2015 dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan laporan nomor 1344/STEP-PSAK24-PRDW/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

a. Post Employee Benefits The Company calculates and recorded employee benefits expense based on Labor Law No.13 year 2003 dated March 25, 2003. Number of Workers entitled to the benefits of work are 3,238, 3,166, 3,102, and 3,001 people respectively on June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013. Liabilities for employee benefits estimated as of June 30, 2016 was calculated by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo with report number 1344/ST-EPPSAK24-PRDW/VIII/2016 dated August 9, 2016.

Analisis kewajiban imbalan yang didanai dari aset program adalah sebagai berikut:

Analisys of funded benefits obligation as follows:

30 Juni/ June 30, 2016 Rp Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti Nilai Wajar Aset Program Liabilitas Bersih Akhir Tahun

276,274,314,309 (5,145,192,000) 271,129,122,309

31 Desember/ December 31, 2015 Rp

223,080,679,309 (7,402,140,000) 215,678,539,309

2015 Rp 214,298,472,309 (8,553,720,000) 205,744,752,309

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 2016 Rp Saldo Awal Liabilitas imbalan entitas anak Biaya Manfaat Dikurangi Pembayaran: Pembayaran manfaat tahun berjalan Kelebihan pembayaran imbalan Kontribusi Perusahaan Beban Imbalan Kerja yang Diakui di Laba Rugi Beban (Penghasilan) diakui pada penghasilan komprehensif lain Pelepasan Entitas Anak Saldo Akhir

DRAFT

2015 Rp

2014 Rp 211,745,508,444 (39,065,955,000) 172,679,553,444

2013 Rp 176,370,099,309 (39,486,105,000) 136,883,994,309

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

2015 Rp

2014 Rp

2013 Rp

205,744,752,309 -18,851,805,000

172,679,553,444 -34,976,056,000

172,679,553,444 -52,092,540,000

136,883,994,309 2,198,998,830 28,045,061,081

172,301,688,309 -27,687,278,000

(2,537,146,000) ---

(1,045,792,000) (70,959,000) --

(1,067,438,000) (70,959,000) (5,000,000,000)

(3,065,115,000) (291,620,000) (5,000,000,000)

(5,538,868,000) -(20,000,000,000)

16,314,659,000

33,859,305,000

45,954,143,000

19,688,326,081

2,148,410,000

49,069,711,000 -271,129,122,309

12,057,118,000 (2,917,437,135) 215,678,539,309

(9,971,507,000) (2,917,437,135) 205,744,752,309

13,908,234,224 -172,679,553,444

(37,566,104,000) -136,883,994,309

309

Present Value of Defined Benefit Obligation Fair Value of Assets Program Net Liabilities End of the Year

Liabilities Beginning of the Year Liabilities of employee benefit in Subsidiaries Benefit Cost Deducted of Payments: Employee Benefit Paid in Current Year Excess Benefit Paid The Company's Contribution Total benefit cost in recognized to Profit or Loss Total Benefit Cost Recognized to Other Comprehensif Income Disposal of Subsidiaries Ending Balance


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) Amount of employee benefits expense recognized in the statements of profit or loss are as follows:

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut: 30 Juni/ June 30, 2016 Rp Beban jasa kini Beban bunga Keuntungan Bunga atas Aset Perhitungan Ulang Nilai Kini atas Perubahan: - (Keuntungan) Kerugian atas Perubahan Asumsi Finansial - (Keuntungan) Kerugian atas Penyesuaian Pengalaman Kerja - (Keuntungan) Kerugian atas Penyesuaian Asumsi Demografis Perkiraan (Keuntungan) Kerugian atas Aset Beban (Penghasilan) diakui pada penghasilan komprehensif lainnya Kelebihan imbalan yang dibayar oleh Perusahaan Kelebihan imbalan yang dibayar oleh Pengelolaan Aset Beban Imbalan Kerja


2015 Rp

2014 Rp

9,149,713,000 9,640,469,000 (214,542,000)

7,683,634,000 8,642,902,000 (282,718,000)

17,532,186,000 17,285,805,000 (1,988,016,000)

16,081,454,216 14,992,594,865 (3,320,608,000)

19,004,748,000 10,514,354,000 (1,831,824,000)

34,250,026,000

(1,940,426,000)

(15,678,167,000)

5,668,664,000

(78,948,812,000)

15,086,386,000

14,464,776,000

4,561,480,000

7,908,895,000

9,265,795,000

-(266,701,000)

(467,232,000)

-1,145,180,000

-236,919,000

29,355,192,000 2,761,721,000

(49,069,711,000)

(12,057,118,000)

9,971,507,000

(13,814,478,000)

37,566,104,000

--

70,959,000

70,959,000

291,620,000

--

276,165,000 18,851,805,000

18,861,279,000 34,976,056,000

19,191,606,000 52,092,540,000

-28,045,061,081

-27,687,278,000

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

as

other

31 Desember/ December 31,

2016 Rp

2015 Rp

49,069,711,000 49,069,711,000

Current Service Cost Interest Expense Interest Gain on Asset Recalculation of Present Value in Changes of: - (Gain) Loss of Changes in Financial Assumption - (Gain) Loss of Changes in Adjustment of Work Experience - (Gain) Loss of Changes in Adjustment of Demographic Assumption Estimated (Gains) Losses on Assets Expenses (income) recognized in Other Comprehensive Income Excess Employee Benefit Paid By Company Excess Employee Benefit Paid By Asset Management Employee Benefit Expense

Amount of employee benefits comprehensive income are as follow:

30 Juni/ June 30,

(Laba)/Rugi Aktuaria pada Liabilitas Penghasilan Komprehensif Lain

2013 Rp

12,057,118,000 12,057,118,000

2015 Rp

2014 Rp

(9,971,507,000) (9,971,507,000)

13,814,478,000 13,814,478,000

2013 Rp (37,566,104,000) (37,566,104,000)

Actuarial (Gain)/ Loss on Liabilities Other Comprehensif Income

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

b. Other Long Term Employee Benefits

Imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja diberikan dalam bentuk emas dan uang untuk setiap 5 tahun masa kerja. Imbalan dianggap sebagai terutang saat pencapaian lima tahun kerja pada Perusahaan.

Other long term employee benefits in term of long service award provided in the form of gold and amount of money for every completion of five continuous years of service. The award is assumed to be payable at anniversary of each attainment of five years of service.

Rincian beban imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follow:

30 Juni/ June 30, 2016 Rp Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti Liabilitas Bersih Akhir Tahun


51,930,758,000 51,930,758,000

45,240,872,000 45,240,872,000

2015 Rp

2014 Rp

44,125,708,000 44,125,708,000

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Biaya Manfaat Dikurangi Pembayaran: Pembayaran manfaat tahun berjalan Beban Imbalan Kerja yang Diakui di Laba Rugi Saldo Akhir

35,435,728,000 35,435,728,000

Present Value of Defined Benefit Obligation Net Liabilities End of the Year

Movement in the employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:


41,958,610,000 41,958,610,000

2013 Rp


2015 Rp

2014 Rp

2013 Rp

44,125,708,000 12,442,575,000

41,958,610,000 7,553,517,000

41,958,610,000 10,582,563,000

35,435,728,000 11,783,452,000

36,463,597,000 4,300,922,000

(4,637,525,000)

(4,271,255,000)

(8,415,465,000)

(5,260,570,000)

(5,328,791,000)

7,805,050,000 51,930,758,000

3,282,262,000 45,240,872,000

2,167,098,000 44,125,708,000

6,522,882,000 41,958,610,000

(1,027,869,000) 35,435,728,000

310

Liabilities Beginning of the Year Benefit Cost Deducted of Payments: Employee Benefit Paid in Current Year Total benefit cost in recognized to Profit or Loss Ending Balance



Amount of employee benefits expense recognized in the statements of profit or loss are as follows:

Jumlah beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut: 30 Juni/ June 30, 2016 Rp Beban jasa kini Beban bunga Perhitungan Ulang Nilai Kini atas Perubahan: - (Keuntungan) Kerugian atas Perubahan Asumsi Finansial - (Keuntungan) Kerugian atas Penyesuaian Pengalaman Kerja Beban Imbalan Kerja


4,724,282,000 1,797,629,000

2015 Rp

2014 Rp

2013 Rp

4,399,666,000 1,671,479,000

8,362,398,000 3,342,957,000

7,834,909,000 2,886,930,000

7,877,529,000 1,887,680,000

4,050,158,000

(553,054,000)

(2,241,594,000)

1,308,200,000

(3,356,664,000)

1,870,506,000 12,442,575,000

2,035,426,000 7,553,517,000

1,118,802,000 10,582,563,000

(246,587,000) 11,783,452,000

(2,107,623,000) 4,300,922,000

Current Service Cost Interest Expense Recalculation of Present Value in Changes of: - (Gain) Loss of Changes in Financial Assumption - (Gain) Loss of Changes in Adjustment of Work Experience Employee Benefit Expense

The actuarial assumptions used in determining employee benefits expenses and liabilities at the date of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 are as follows:

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 30 Juni/June 30,

31 Desember/December 31, 2014

2013

Usia Pensiun Normal

:

55 Tahun/Years

55 Tahun/Years

55 Tahun/Years

55 Tahun/ Years

55 Tahun/ Years

Tingkat Diskonto

:

8,00%

8,60%

9,20%

8,50%

8,80%

Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji Tabel Mortalita

:

10%

10%

10%

10%

10%

Tabel Mortalita Indonesia 3 (TMI 3 – 2011)/ Indonesian Mortality Table 3 : 5% dari Tabel mortalita : 10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 2% pada saat usia 40 tahun/

Tabel Mortalita Indonesia 3 (TMI 3 – 2011)/ Indonesian Mortality Table 3 5% dari Tabel mortalita 10% sampai dengan usia 25 tahun, kemudian menurun secara linear sampai dengan 2% pada saat usia 40 tahun/




10% up to age 25, then decreases linearly up to 2% at the age of 40 years



10% up to age 25, then decreases linearly up to 2% at the age of 40 year

10% up to age 25, then decreases linearly up to 2% at the age of 40 year

8% per tahun/

8% per tahun/

8% per tahun/

8% per tahun/

8% per tahun/

per year

per year

per year

per year

per year

Tingkat Cacat Tingkat Pengunduran Diri

2016

2015

2015

:

Normal Pension Age Discounted Rate Increase Salary Rate Mortality Table

Disability Rate Resignation Rate

Kenaikan Harga Emas di Masa Mendatang

:

Harga Emas

:

Rp 547.688,-

Rp 535.050,-

Rp 531.417,-

Rp 503.546,-

Rp 505.793,-

Gold Price

Metode

:

Projected Unit Credit





Method

The Rise in Future Gold Prices

Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko tingkat gaji.

A defined benefit plan provides the Company exposure to interest rate risk and the risk level of salary.

Pada bulan Juli 2016, Perusahaan melakukan pembayaran imbalan pasca kerja diluar provisi atas beberapa karyawan sebesar Rp9.555.954.000.

On July 2016, the Company paid excess of employee benefit other than the provision for some employees amounting to Rp9,555,954,000.

Risiko Tingkat Bunga Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk The present value of the defined benefit pension obligation is calculated using a discount rate determined by reference to yields on high quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the employee benefit liability program.

DRAFT

311


Risk Salaries The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will enhance the program's liabilities.

Risiko Gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp


2015 Rp


2013 Rp

Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto Jika Tingkat + 1% Jika Tingkat - 1%

296,657,578,000 365,209,326,000

243,262,431,000 297,649,151,000

235,157,179,000 285,569,169,000

228,139,311,000 277,224,932,000

n.a n.a

Sensitivity Analisys Discount Rate If the Rate increase 1% If the Rate decrease 1%

Analisa Sensitivitas Tingkat Kenaikan Gaji Jika Tingkat + 1% Jika Tingkat - 1%

362,269,457,000 298,601,502,000

295,372,837,000 244,784,180,000

283,572,869,000 236,491,690,000

275,099,392,000 229,580,342,000

n.a n.a

Sensitivity Analisys Salary Increase Rate If the Rate increase 1% If the Rate decrease 1%

30. Earnings Per Share

30. Laba Per Saham 30 Juni/June 30, 2016 2015 Laba Periode Berjalan (dalam Rupiah Penuh) Jumlah Saham Beredar Awal Penambahan Saham Beredar Jumlah Saham Beredar Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar Laba Per Saham Dasar dan Dilusian (dalam Rupiah Penuh)


2015

2013 Income For The Year (in Full Rupiah)

39,090,939,445

32,144,614,252

59,024,994,422

58,560,231,455

61,590,631,713

75,000 -75,000

75,000 -75,000

75,000 -75,000

18,000 57,000 75,000

18,000 -18,000

75,000

75,000

75,000

56,000

18,000

Beginning Outstanding Shares Additional Outstanding Shares Total Outstanding Shares Weighted Average Shares Outstanding

3,421,701.76

Basic and Diluted Earnings Per Shares (in Full Rupiah)

521,212.53

428,594.86

786,999.93

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi sehingga laba per saham dasar sama dengan laba bersih per saham dilusian.

1,045,718.42

There is no security which has a potential dilution feature accordingly the basic earnings per share is the same as the diluted earnings per share.

31. Perjanjian Penting

31. Significant Agreements

a.

Perusahaan melakukan perjanjian-perjanjian dengan PT Abbott Laboratories, PT Indoglobal Technologies, PT Rajawali Medika Mandiri, dan PT Sysmex Indonesia mengenai pengadaan alat laboratorium melalui angsuran, penyewaan alat laboratorium hingga peminjaman alat laboratorium dengan batas minimum pembelian bahan baku tersebut.

a. The Company enter into agreements with PT Abbott Laboratories, PT Indoglobal Technologies, PT Rajawali Medika Mandiri and PT Sysmex Indonesia regarding the procurement of laboratory equipment through installments, laboratory equipment lease, and borrowing a laboratory tool with minimum purchase of raw materials from the supplier.

b. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 36 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Prima Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Raya Pasar Minggu No.72.I dan No. 72.J, Kelurahan Pejaten Timur, Kabupaten Pasar Minggu, Jakarta dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

b. Based on the Building Rented Agreement No. 36 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Prima Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Raya Pasar Minggu No.72.I and No.72.J, Kelurahan Pejaten Timur, Kabupaten Pasar Minggu, Jakarta. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

c. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 39 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Permata Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian

c.

312

Based on the Building Rented Agreement No. 39 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Permata Propertindo, related party, the Company entered into a building rented



sewa menyewa bangunan di Propinsi Sulawesi Utara, Manado dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

agreement located in Propinsi Sulawesi Utara, Manado. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

d. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 40 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Putra Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Wastukencana No.38, Bandung dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

d. Based on the Building Rented Agreement No. 40 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Putra Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Wastukencana No.38, Bandung. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

e. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 41 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Putra Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Kramat VII No.1, Jakarta dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

e. Based on the Building Rented Agreement No. 41 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Putra Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Kramat VII No.1, Jakarta. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

f. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 42 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Pusaka Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Basuki Rahmat 801, Denpasar, Bali dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

f.

g. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 43 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Pusaka Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Propinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Ilir Timur I, Kelurahan Ario Kemuning, Palembang dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

g. Based on the Building Rented Agreement No. 43 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Pusaka Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Propinsi Sumatera Selatan, Kotamadya Palembang, Kecamatan Ilir Timur I, Kelurahan Ario Kemuning, Palembang. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

h. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 44 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Prakarsa Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Blok M-5 No.63 dan No.65 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

h. Based on the Building Rented Agreement No. 44 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Prakarsa Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Blok M-5 No.63 and No.65 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

i. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 45 tanggal 22 Januari 2016

i.

313

Based on the Building Rented Agreement No. 42 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Pusaka Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Basuki Rahmat 801, Denpasar, Bali. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

Based on the Building Rented Agreement No. 45 dated January 22, 2016 with


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) PT Grhanis Prakarsa Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Pabaton, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

dengan PT Grhanis Prakarsa Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Pabaton, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022. j. Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa bangunan No. 46 tanggal 22 Januari 2016 dengan PT Grhanis Permata Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan di Jalan Ronggowarsito RT 004 RW 03, Jalan Bawean III, Jalan Bawean dan Jalan Ronggowarsito 139 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta dengan masa sewa selama 84 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2022.

j.

k. Berdasarkan Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No.18 tanggal 10 Juni 2016 dengan PT Grhanis Prima Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mendapatkan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah seluas 746 m2 yang terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kotamadya Palu, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Besusu Tengah yang kemudian diperuntukkan sebagai perkantoran dan kegiatan usaha kesehatan Perusahaan (Hak BOT). Sebagai kompensasi pemberian hak kepada Perusahaan, maka Perusahaan berkewajiban mengalihkan bangunan dan fasilitas penunjang pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah yaitu 30 hari sejak selesainya jangka waktu pengelolaan. Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun sejak 2 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2046.

k. Based on the Development Management and Transfer Back Agreement for Land, Building and Supporting Facilities No.18 dated June 10, 2016 with PT Grhanis Prima Propertindo, related party, the Company has the right to build building on the land area of 746sqm, located in the province of Central Sulawesi, Kotamadya Palu, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Besusu Tengah which later designated as office and health business activities of the Company (Build Operation Transfer Rights). As compensation for the rights to the Company, the Company has obliged to hand over the building and supporting facilities on the date of transfer of the building and handing back land which is 30 days after the completion of the term of management contract. The term of management is 30 years commencing from January 2, 2016 up to December 31, 2046.

l.

l.

Berdasarkan Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No.19 tanggal 10 Juni 2016 dengan PT Grhanis Prima Propertindo, pihak berelasi, Perusahaan mendapatkan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah seluas 594 m2 yang terletak di Jalan Jendral S.Parman No.223F, Medan dan tanah seluas 526 m2 yang terletak di Jalan Jendral S.Parman, Medan yang kemudian diperuntukkan sebagai perkantoran dan kegiatan usaha kesehatan Perusahaan (Hak BOT). Sebagai kompensasi pemberian hak kepada Perusahaan, maka Perusahaan

314

Based on the Building Rented Agreement No. 46 dated January 22, 2016 with PT Grhanis Permata Propertindo, related party, the Company entered into a building rented agreement located in Jalan Ronggowarsito RT 004 RW 03, Jalan Bawean III, Jalan Bawean and Jalan Ronggowarsito 139 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta. The term of rent is 84 months, commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2022.

Based on the Development Management and Transfer Back Agreement for Land, Building and Supporting Facilities No.19 dated June 10, 2016 with PT Grhanis Prima Propertindo, related party, the Company has the right to build building on the land area of 594 sqm located in Jalan Jendral S.Parman No.223F, Medan and land area of 526sqm located in Jalan Jendral S.Parman, Medan which later designated as office and health business activities of the Company (Build Operation Transfer Rights). As compensation for the rights to the Company, the Company has obliged to hand over the building and supporting facilities on the date of transfer of



berkewajiban mengalihkan bangunan dan fasilitas penunjang pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah yaitu 30 hari sejak selesainya jangka waktu pengelolaan. Jangka waktu pengelolaan adalah 30 tahun sejak 2 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2046.

the building and handing back land which is 30 days after the completion of the term of management contract. The term of management is 30 years commencing from January 2, 2016 up to December 31, 2046.

m. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.8 tanggal 11 Februari 2010 dengan Dokter Erdina Hardiono Djuned Pusponegoro, kedua pihak bekerjasama mengelola Laboratorium Klinik cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Perusahaan wajib mengelola laboratorium dengan standar Perusahaan. Sedangkan Pihak Kedua menyediakan bangunan, peralatan laboratorium, dan inventaris kantor. Perusahaan mendapatkan 10% dari penjualan bersih sebagai pemilik merk dan 40% dari laba setelah pajak tanpa penyusutan. Jangka waktu pengelolaan adalah 10 tahun sejak 21 Desember 2009 sampai tanggal 20 Desember 2019.

m. Based on Cooperation Agreement No. 8 dated February 11, 2010 with Dr. Erdina Hardiono Djuned Pusponegoro, both parties cooperate to manage Health Laboratory branch Kelapa Gading, North Jakarta. The Company is required to manage the laboratorium with company standards. While the Second Party provide building, laboratory equipment, and office equipment. The company gets 10% of net sales as brand owners and 40% of profit after tax without depreciation cost. The term of agreement is 10 years commencing from December 21, 2009 up to December 20, 2019.

32. Manajemen Risiko Keuangan

32. Financial Risk Management

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

a. Financial Risk Management Policies In running its operating, investing and financing activities, the Company faced financial risks such as credit risk, liquidity risk and market risk and define risks as follows:

 Risiko kredit: kemungkinan bahwa pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.  Risiko likuiditas: Perusahaan menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.  Risiko pasar: pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, selain risiko suku bunga dan risiko nilai tukar karena Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal.

 Credit risk: the possibility that the customer does not pay all or part of receivables or do not pay in a timely manner and will lead to loss of the Company.  Liquidity risk: Liquidity risk the Company sets the collectibility of accounts receivable as described above, thus have difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

In order to manage these risks effectively, the Board of Directors has approved several strategies for financial risk management, which is in line with Company objectives. These guidelines set goals and actions to be taken in order to manage financial risks facing the Company.

Pedoman utama Perusahaan dari kebijakan ini adalah semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan dan dipantau di kantor pusat.

The Company's main guidelines of this policy is all the financial risk management activities performed and monitored at the central office.

315

 Market risk: at the moment there is no market risk, in addition to interest rate risk and exchange rate risk because the Company does not invest in financial instruments in their activity.



Perusahaan tidak memiliki instrumen derivatif untuk mengantisipasi risiko yang terjadi.

The Company does not have derivative instruments to anticipate the risk.

Risiko Kredit Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan risiko yang berhubungan dengan bank, Perusahaan menempatkan hanya pada bank-bank dengan predikat baik. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi penempatan dana hanya di satu bank tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai institusi keuangan. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

Credit risk Company controls credit risk exposure by defining policies risk associated with the bank, the Company put only on the banks with a good rating. In addition, the Company's policy is not to restrict the placement of funds only in one particular bank, so that the Company had cash and cash equivalents in the various financial institutions. Trade receivables do with a trusted third party and related party.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following tables analyze financial assets based on the remaining period to maturity:

0 - 30 hari/ days Rp Pinjaman yang Diberikan dan Piutang: Kas dan Bank Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Piutang Pihak Berelasi Non Usaha Total

30 Juni 2016/June 30, 2016 31 - 60 hari/ > 60 hari/ days days Rp Rp

Total Rp Loans and Receivables :

44,884,318,563 28,968,678,418

-21,212,249,213

-7,258,668,878

44,884,318,563 57,439,596,509

9,388,807,560

--

--

9,388,807,560

298,483,316 83,540,287,857

3,750,000 21,215,999,213

82,844,880 7,341,513,757

385,078,196 112,097,800,828

Cash on Hand and in Bank Accounts Receivable - Third Parties Other Current Financial Asset - Third Parties Due from Related Parties

2015 0 - 30 hari/ days Rp Pinjaman yang Diberikan dan Piutang: Kas dan Bank Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Piutang Pihak Berelasi Non Usaha Total

31 - 60 hari/ days Rp

> 60 hari/ days Rp


44,976,920,673 36,274,250,980

-27,099,807,814

-15,033,567,770

44,976,920,673 78,407,626,563

6,797,964,424

--

--

6,797,964,424

174,463,230 88,223,599,307

-27,099,807,814

83,571,112,117 98,604,679,887

83,745,575,348 213,928,087,008



DRAFT


> 60 hari/ days Rp


45,112,170,081 34,288,253,053

-23,187,016,668

-16,998,092,433

45,112,170,081 74,473,362,154

9,188,576,629

--

--

9,188,576,629

535,220,422 89,124,220,185

76,314,666 23,263,331,334

2,045,424,165 19,043,516,598

2,656,959,253 131,431,068,117

316






> 60 hari/ days Rp


34,583,531,564 16,134,371,295

-17,560,639,361

-28,796,902,511

34,583,531,564 62,491,913,167

9,704,677,428

--

--

9,704,677,428

39,997,251 60,462,577,538

-17,560,639,361

1,627,026,900 30,423,929,411

1,667,024,151 108,447,146,310


Atas saldo yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 Perusahaan telah mencatat penurunan nilai masingmasing sebesar Rp79.401.233, Rp94.674.565 dan Rp222.596.175.

Upon to the balance which had been due on June 30, 2016, December 31, 2015, 2014, and 2013 the Company has recorded an impairment amounting to Rp79,401,233, Rp94.674.565 and Rp222,596,175.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

On the reporting date, the Company's maximum exposure to credit risk is the carrying amount of each financial asset category are presented in the statement of financial position.

31 Des/ Dec 31, 2016 Rp Kas dan Bank Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha Total

44,884,318,563 57,439,596,509 9,388,807,560 385,078,196 112,097,800,828

31 Des/ Dec 31, 2014 Rp Kas dan Bank Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha Total

45,112,170,081 74,473,362,154 9,188,576,629 2,656,959,253 131,431,068,117

31 Des/ Dec 31, 2015 Rp 44,976,920,673 78,407,626,563 6,797,964,424 83,745,575,348 213,928,087,008

Cash on Hand and in Bank Accounts Receivables - Third Parties Other Current Financial Assets - Third Parties Due From Related Parties Total

31 Des/ Dec 31, 2013 Rp 34,583,531,564 62,491,913,167 9,704,677,428 1,667,024,151 108,447,146,310

Cash on Hand and in Bank Accounts Receivables - Third Parties Other Current Financial Assets - Third Parties Due From Related Parties Total

Risiko Likuiditas Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kas dan simpanan untuk operasi normal Perusahaan.

Liquidity Risk At this time the Company expects to pay all liabilities at maturity. To meet cash commitments, the Company manages liquidity risk by maintaining cash and deposits for normal operation.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on the remaining maturity:

317

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Tidak Ditentukan/ Not Defined Utang Bank Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Total

----

Total 104,745,455,962 28,662,478,323 23,233,281,891

-4,785,372,913

2,322,436,828 11,261,850,613

--

27,257,089,990

--

27,257,089,990

---

-128,721,579,192

656,666,880 69,417,681,295

656,666,880 198,139,260,487

2015 Kurang Lebih dari dari 1 tahun/ 1 Tahun/ Less than 1 More than 1 Year Year 14,538,614,659 50,363,348,180 43,060,642,051 -34,709,974,520 --

Total 64,901,962,840 43,060,642,051 34,709,974,520

1,484,616,282 5,316,540,529

-4,785,372,913

1,484,616,282 10,101,913,442

--

29,947,569,425

--

29,947,569,425

---

-129,057,957,467

1,423,574,730 56,572,295,823

1,423,574,730 185,630,253,290

----


Total 156,340,355,524 30,715,056,247 43,925,316,753

537,023,326 3,581,539,935

-5,963,382,670

537,023,326 9,544,922,605

--

19,462,952,550

--

19,462,952,550

---

-131,912,675,900

10,955,262,702 139,568,213,807

10,955,262,702 271,480,889,707

----


Bank Loan Trade Payable Accrued Expenses Short Term Employee Benefit Liabilities Financial Leases Payable Other Current Financial Asset Other Non Current Financial Asset Total

Total Total 129,550,391,434 32,456,677,369 44,204,544,923

---

213,730,747 1,583,476,629

-1,147,068,180

213,730,747 2,730,544,809

--

15,085,848,643

--

15,085,848,643

---

-111,552,198,956

3,945,019,229 116,634,558,197

3,945,019,229 228,186,757,154

318


Total

---

Tidak Ditentukan/ Not Defined


Total

---

Tidak Ditentukan/ Not Defined

Utang Bank Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Total

Total

2,322,436,828 6,476,477,700

----

Utang Bank Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Total

30 Juni 2016/June 30, 2016 Kurang Lebih dari dari 1 tahun/ 1 Tahun/ Less than 1 More than 1 Year Year 40,769,814,461 63,975,641,502 28,662,478,323 -23,233,281,891 --

---

Tidak Ditentukan/ Not Defined Utang Bank Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Total





Risiko Suku Bunga Perusahaan memiliki risiko suku bunga terutama terhadap dampak perubahan suku bunga pinjaman bank. Perusahaan memonitor pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Interest Rate Risk The Company has interest rate risk mainly to the impact of changes in interest rates on bank loans. Company monitor the movement of interest rates in order to minimize the negative impact on the Company.

Adapun liabilitas keuangan yang dimiliki Perusahaan pada 30 Juni 2016 memiliki tingkat suku bunga mengambang.

The financial liabilities of the Company on June 30, 2016 has a floating interest rate.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variable lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before tax expenses is affected by the impact on floating rate loans as follows:

Kenaikan (Penurunan) Suku Bunga Dalam Basis Poin/ Increase (Decrease) on Interest Rate In Basis Points Tahun yang Berakhir: 30 Juni 2016 Rupiah Tahun yang Berakhir: 31 Desember 2015 Rupiah Tahun yang Berakhir: 31 Desember 2014 Rupiah Tahun yang Berakhir: 31 Desember 2013 Rupiah

+100 - 100

+100 - 100

+100 - 100

+100 - 100

Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Profit Before Income Tax Rp

(117,880,322) 117,880,322

(74,342,206) 74,342,206

(176,742,252) 176,742,252

(146,740,181) 146,740,181

Year Ended: June 30, 2016 Rupiah Year Ended: December 31, 2015 Rupiah Year Ended: December 31, 2014 Rupiah Year Ended: December 31, 2013 Rupiah

Risiko Nilai Tukar Perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing dalam hal penjualan jasa dan kas yang dimiliki. Perusahaan tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan transaksi penjualan jasa sebagian besar sudah menggunakan tarif dalam mata uang Rupiah. Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan memonitor fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus.

Foreign Exchange Risk Companies conduct transactions using foreign currency in terms of sales of services and cash held. The Company is not exposed to the effect of exchange rate fluctuations of foreign currency transactions due to the sale of services mostly been using the rates in local currency. The Company manages currency risk by monitoring fluctuations in currency exchange rates continuously.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran mata uang asing terhadap Rupiah, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The following table shows the sensitivity of the possibility of changes in exchange rates of foreign currencies against the Rupiah, assuming other variables constant, the impact on income before income tax expense as follows:

319


Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (1%) Perubahan tingkat pertukaran terhadap Rupiah (-1%)


30 Juni/ June 30,

31 Des/ Dec 31,

2016 Rp

2015 Rp

85,454,810

82,857,647

(85,454,810)

(82,857,647)

Impact on Profit Before Income Tax Changes in Exchange Rate On Rupiah (1%) Changes in Exchange Rate On Rupiah (-1%)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

b. Fair Value of Financial Instruments The fair value of financial instruments is determined through an analysis of discounted cash flows using a discount rate equal to the rate of return applicable to financial instruments that have the same terms and maturity periods.

PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: (a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1),

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosures on fair value measurements by level of fair value hierarchy as follows:

(b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan (c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

(b) inputs other than kuotasian prices included in level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (eg prices) or indirectly (eg. derivation from prices) (level 2), and

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The following table represents the carrying value and fair value of financial assets and liabilities:

Aset Keuangan Kas dan Setara Kas Piutang Usaha - Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya - Pihak Ketiga Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha

Liabilitas Keuangan Utang Bank Utang Usaha Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

(a) kuotasian prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level1),

(c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

30 Juni 2016/June 30, 2016 Nilai Tercatat/ Nilai Wajar/ Carrying Value Fair Value Rp Rp

Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp

44,884,318,563 57,439,596,509 9,388,807,560 385,078,196 112,097,800,827

44,884,318,563 57,439,596,509 9,388,807,560 385,078,196 112,097,800,827

44,976,920,673 78,407,626,563 6,797,964,424 83,745,575,348 213,928,087,007

44,976,920,673 78,407,626,563 6,797,964,424 83,745,575,348 213,928,087,007

45,112,170,081 74,473,362,154 9,188,576,629 2,656,959,253 131,431,068,117

45,112,170,081 74,473,362,154 9,188,576,629 2,656,959,253 131,431,068,117

34,583,531,564 62,491,913,167 9,704,677,428 1,667,024,151 108,447,146,310

34,583,531,564 62,491,913,167 9,704,677,428 1,667,024,151 108,447,146,310

104,745,455,962 28,662,478,323 23,233,281,891 2,322,436,828 11,261,850,613 27,257,089,990 656,666,880 198,139,260,487

104,745,455,962 28,662,478,323 23,233,281,891 2,322,436,828 11,261,850,613 27,257,089,990 656,666,880 198,139,260,487

64,901,962,840 43,060,642,051 34,709,974,520 1,484,616,282 10,101,913,442 29,947,569,425 1,423,574,730 185,630,253,290

64,901,962,840 43,060,642,051 34,709,974,520 1,484,616,282 10,101,913,442 29,947,569,425 1,423,574,730 185,630,253,290

156,340,355,524 30,715,056,247 43,925,316,753 537,023,326 9,544,922,605 19,462,952,550 10,955,262,702 271,480,889,707

156,340,355,524 30,715,056,247 43,925,316,753 537,023,326 9,544,922,605 19,462,952,550 10,955,262,702 271,480,889,707

131,092,370,491 32,456,677,370 44,204,544,923 213,730,747 2,730,544,809 15,085,848,644 3,945,019,229 229,728,736,214

131,092,370,491 32,456,677,370 44,204,544,923 213,730,747 2,730,544,809 15,085,848,644 3,945,019,229 229,728,736,214

2015

2014 Nilai Wajar/ Fair Value Rp


2013 Nilai Wajar/ Fair Value Rp


Nilai Wajar/ Fair Value Rp Financial Assets Cash and Cash Equivalent Trade Receivable - Third Parties Other Financial Current Asset - Third Parties Due from Related Parties

Financial Liabilities Bank Loan Trade Payable Accruals Current Employee Benefit Liability Financial Leases Payable Other Financial Current Liabilities Other Financial Non Current Liabilities

c. Manajemen Permodalan Pengelolaan modal bertujuan menjamin kemampuan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

c. Capital Management Capital management aims to ensure the ability of the Company's business continuity and maximizing benefits for shareholders and other stakeholders.

Secara berkala, Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian

Periodically, the Company examines and manages its capital structure to ensure its capital structure and returns to shareholders are optimal. In an effort to

320


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) kepada pemegang saham yang optimal. Dalam usaha untuk menjaga struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, penerbitan saham baru atau menjual aset dalam rangka mengurangi aset dan utang beresiko tinggi.

maintain an optimal capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issuing new shares or sell assets in order to reduce high-risk assets and debts.

33.

33. Operating Segment

Segmen Operasi

The chief operating decision-maker of the Company are the directors. Directors review Company’s internal reporting in order to assess performance and allocate recources. Management has determined the operating segment based on this information.

Pembuat keputusan dalam operasional adalah para Direksi Perusahaan. Para Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan informasi ini.    

    

Pusat : Jakarta, Bandung, Pusat Rujukan Nasional; Wilayah1 :S.Parman, Gatot Subroto, Pematang Siantar, Banda Aceh, Kisaran; Wilayah2 : Pekanbaru, Batam, Padang, Bukittinggi, Tanjung Pinang, Jambi;



Wilayah3 : Kramat, Kebayoran, Kelapa Gading, Pluit, Bekasi, Kedoya, Cideng, Arteri, RS.Bunda, Pasar Minggu, Bogor, Bona Indah, Tangerang, Lampung, Palembang, Depok, Cilegon, Cikarang, Sunter, Cibubur, Kampung Melayu, Puri Indah, Bintaro, Gading Serpong, Harapan Indah, Bumi Serpong Damai, Pangkal Pinang; Wilayah4 : Wastukencana, Tasikmalaya, Kurdi, Cirebon, Cimahi, Buah Batu, Karawang; Wilayah5 : Solo, Klaten, Wonogiri, Madiun, Semarang, Tegal, Salatiga, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Kudus; Wilayah6 : Surabaya, Kediri, Undaan, Simpang Darmo, Jemur Sari, Sidoarjo, Denpasar, Mataram, Malang, Kupang, Tabanan; Wilayah7 : Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya; Wilayah8 : Makassar, Pare-pare, Palu, Panakukang, Manado, Gorontalo, Kendari, Ternate, Kotamobagu, Ambon



Region3 : Kramat, Kebayoran, Kelapa Gading, Pluit, Bekasi, Kedoya, Cideng, Arteri, RS.Bunda, Pasar Minggu, Bogor, Bona Indah, Tangerang, Lampung, Palembang, Depok, Cilegon, Cikarang, Sunter, Cibubur, Kampung Melayu, Puri Indah, Bintaro, Gading Serpong, Harapan Indah, Bumi Serpong Damai, Pangkal Pinang;



Region4 : Wastukencana, Tasikmalaya, Kurdi, Cirebon, Cimahi, Buah Batu, Karawang; Region5 : Solo, Klaten, Wonogiri, Madiun, Semarang, Tegal, Salatiga, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Kudus; Region6 : Surabaya, Kediri, Undaan, Simpang Darmo, Jemur Sari, Sidoarjo, Denpasar, Mataram, Malang, Kupang, Tabanan; Region7 : Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya; Region8 : Makassar, Pare-pare, Palu, Panakukang, Manado, Gorontalo, Kendari, Ternate, Kotamobagu, Ambon

 

   

321

Central : Jakarta, Bandung, Pusat Rujukan Nasional; Region1 :S.Parman, Gatot Subroto, Pematang Siantar, Banda Aceh, Kisaran; Region2 : Pekanbaru, Batam, Padang, Bukittinggi, Tanjung Pinang, Jambi;

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Pendapatan dari Pelanggan Eksternal/ Revenue from External Customers Rp Pusat Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Childlab Total

-33,737,266,590 28,155,947,056 256,126,826,226 52,866,625,257 77,706,852,427 103,623,802,459 27,916,260,883 67,355,067,767 1,141,031,621 648,629,680,286

Pendapatan dari Pelanggan Eksternal/ Revenue from External Customers Rp Pusat Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Childlab Total

-31,763,342,052 28,335,136,752 226,567,743,917 49,441,917,929 73,895,038,820 94,179,068,914 26,032,622,750 60,207,959,335 754,993,789 591,177,824,257


-65,957,685,175 55,680,504,503 462,104,540,509 101,762,119,586 145,345,332,885 191,876,689,716 54,938,942,546 118,614,426,778 1,446,980,313 1,197,727,222,011

Penghasilan Bunga/ Interest Income

Rp 259,941,643 3,248,651 626,563 7,516,719 856,463 3,886,329 4,093,033 558,254 1,057,271 24,485 281,809,412

Penghasilan Bunga/ Interest Income

Rp 342,737,909 2,123,074 1,158,526 26,400,688 1,654,777 3,758,734 7,151,912 1,357,184 2,587,148 28,050 388,958,001


30 Juni/June 30, 2016 Penyusutan/ Depreciation

Beban Pajak Penghasilan Bersih/ Income Tax Expense

Rp 4,326,723,125 803,530,025 1,190,276,559 5,407,379,365 1,950,342,216 1,914,502,226 3,317,779,936 433,709,935 1,296,317,147 19,152,007 20,659,712,541 30 Juni/June 30, 2015 Penyusutan/ Depreciation

Rp 5,542,237,731 804,376,722 996,255,237 4,819,929,327 1,589,949,034 1,566,543,018 1,637,642,539 527,718,468 1,408,850,867 93,393,887 18,986,896,830

Rp

581,881,235 3,913,985 1,604,544 34,863,378 2,486,778 6,455,350 12,236,522 1,802,681 4,614,278 48,885 649,907,635

Rp 18,531,359,639 1,079,588,156 1,538,222,339 7,920,241,407 2,030,433,488 2,023,764,577 7,880,104,106 800,422,438 2,279,833,839 133,830,795 44,217,800,785

322

Rp

(16,429,282,194) ---------(16,429,282,194)

(111,344,831,759) 7,250,138,512 1,896,993,614 82,297,880,958 6,686,561,735 21,509,524,667 21,511,198,685 6,125,990,452 20,121,982,164 (535,217,389) 55,520,221,639

Beban Pajak Penghasilan Bersih/ Income Tax Expense

Laba Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Income

Rp (9,567,368,250) ---------(9,567,368,250)

31 Desember/December 31, 2015 Penghasilan Penyusutan/ Beban Pajak Bunga/ Depreciation Penghasilan Interest Bersih/ Income Income Tax Expense Rp


Rp (17,964,927,808) ---------(17,964,927,808)

Central Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Region 7 Region 8 Childlab Total

Rp (114,820,810,030) 7,820,279,640 4,724,389,548 71,084,017,710 8,318,014,784 20,571,634,197 22,722,577,799 5,266,166,725 16,851,518,060 (825,805,931) 41,711,982,502


Laba Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Income Rp (215,775,034,940) 15,643,216,239 7,954,636,663 134,688,440,776 13,660,095,989 37,684,977,080 41,871,095,593 12,876,201,559 29,947,621,854 (1,561,328,582) 76,989,922,230



31 Desember/December 31, 2014 Penghasilan Penyusutan/ Beban Pajak Bunga/ Depreciation Penghasilan Interest Bersih/ Income Income Tax Expense


Rp

-59,957,783,960 50,680,588,277 428,497,685,173 95,519,226,512 130,576,776,635 177,276,829,292 50,643,932,908 106,244,632,479 1,646,257,377 1,101,043,712,612

Pusat Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Wilayah 7 Wilayah 8 Childlab Total

144,985,453,656 19,440,516,147 23,850,999,691 170,597,675,335 33,975,989,295 38,141,815,925 109,792,859,685 10,790,458,522 36,631,449,012 121,526,164 588,328,743,432

495,486,841,151 2,399,549,866 1,802,782,061 12,644,844,943 3,397,631,962 5,661,259,284 7,621,895,972 1,662,750,371 3,972,499,259 62,677,081 534,712,731,950

Rp

Rp

(21,731,491,596) ---------(21,731,491,596)

Rp

259,337,220 3,471,591 1,912,659 15,471,940 2,443,996 10,046,391 9,320,880 1,949,152 3,450,064 45,556 307,449,449

Rp 212,870,137,910 20,057,343,607 23,147,836,724 165,093,217,733 29,182,915,397 34,620,004,540 49,115,870,853 12,551,089,121 30,708,120,794 519,491,969 577,866,028,649

Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Liabilities Rp 407,144,950,103 1,980,414,737 1,031,463,490 18,504,799,467 3,114,308,892 5,991,683,220 6,557,497,497 2,554,099,158 4,571,041,500 88,415,298 451,538,673,362

Laba Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Income Rp

(27,772,078,599) ---------(27,772,078,599)


(181,016,351,447) 12,281,257,208 9,401,526,781 109,312,824,512 16,060,246,925 32,684,967,361 46,700,519,052 12,027,200,941 30,634,853,524 (526,124,518) 87,560,920,338

31 Desember/December 31, 2014 Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Liabilities Rp Rp

Aset Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Assets

338,029,418,270 23,253,397,470 22,235,908,336 33,017,057,019 5,609,548,410 39,463,546,747 122,003,048,129 12,167,856,325 40,590,386,621 471,768,100 636,841,935,427


(204,293,095,763) 15,098,425,267 8,434,810,402 121,054,912,764 15,470,179,784 34,679,255,816 49,328,026,726 11,632,697,673 26,057,050,942 (1,175,148,530) 76,287,115,081

Rp

6,080,058,619 1,033,707,612 1,786,318,551 6,684,870,006 2,574,034,076 2,893,506,525 2,636,167,049 1,118,362,306 2,062,293,142 123,182,275 26,992,500,162

2015 Aset Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Assets

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

Laba Tahun Berjalan Laba Segmen Dilaporkan Eliminasi Total Laba Tahun Berjalan

Rp

7,973,524,957 1,258,617,594 1,815,459,915 8,302,567,257 2,889,000,763 2,996,046,643 2,957,362,163 1,119,068,445 2,706,389,211 185,694,511 32,203,731,458

423,816,607,684 1,506,095,741 1,264,720,290 33,026,558,319 5,666,447,310 4,505,726,527 2,930,013,278 1,833,336,776 3,430,810,096 471,768,100 478,452,084,121

2013 Aset Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Assets Rp 186,088,671,086 21,103,236,719 21,288,098,971 128,046,604,549 24,953,805,834 29,759,719,904 62,331,174,029 14,896,595,711 35,512,171,407 666,684,888 524,646,763,098

Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Reported Segment Liabilities Rp 391,361,800,437 1,617,074,180 1,570,260,204 9,089,022,028 1,952,252,891 4,726,114,307 3,611,075,968 4,060,852,810 3,555,521,302 70,365,322 421,614,339,449


Reconciliation of segment revenue, net income, asset, and liabilities:

Rekonsiliasi segmen pendapatan, laba bersih, aset dan liabilitas:

Pendapatan Total Pendapatan untuk Laporan Segmen Eliminasi Pendapatan antar Segmen Total Pendapatan


31 Desember/December 31, 2013 Penghasilan Penyusutan/ Beban Pajak Bunga/ Depreciation Penghasilan Interest Bersih/ Income Income Tax Expense

-51,047,639,494 46,998,292,311 376,501,112,266 87,129,459,063 120,461,602,265 166,572,767,083 46,717,130,345 101,434,897,302 1,123,799,949 997,986,700,079

30 Juni/June 30, 2016 Aset Segmen Liabilitas Dilaporkan/ Segmen Reported Dilaporkan/ Segment Assets Reported Segment Liabilities Rp Rp

Rp

1,273,558,916 4,112,053 2,272,320 35,422,339 2,389,785 5,352,651 8,573,364 2,729,901 4,194,595 51,434 1,338,657,358



2015 Rp


2013 Rp

648,629,680,286 -648,629,680,286

591,177,824,257 -591,177,824,257

1,197,727,222,011 -1,197,727,222,012

1,101,043,712,612 -1,080,648,826,972

997,986,700,079 -985,874,337,177

Revenues Total Income for Segment Report Elimination of Inter-segment Revenue Total Revenues

55,520,221,639 -55,520,221,639

41,711,982,502 -41,711,982,502

76,989,922,230 -76,989,922,230

76,287,115,081 -76,287,115,081

87,560,920,338 -87,560,920,338

Income for The Year Reported Segment Income Elimination Total Income for The Year

323

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 Rp Aset Aset Segmen Dilaporkan Jumlah yang Tidak Dapat Dialokasikan Eliminasi Aset Antar Segmen Total Aset


590,707,485,028

636,841,935,427 -(2,510,520,352) 634,331,415,075

524,646,763,098 -(11,008,510,119) 513,638,252,979

Assets Reported Segment Assets Unallocated Amount Elimination of Inter-segment Assets Total Assets

534,712,731,950 --534,712,731,951

451,538,673,362 --451,538,673,362

478,452,084,121 -21,625,255,771 500,077,339,892

421,614,339,449 -3,700,206,391 425,314,545,840

Liabilities Reported Segment Liabilities Unallocated Amount Elimination of Inter-segment Liabilties Total Liabilities

34. Non-Cash Transactions

34. Transaksi Non Kas 30 Juni/ June 30, 2016 Rp Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas Penjualan Aset Tetap yang Masih dalam Piutang Pihak Berelasi Dividen Tunai yang Masih Terutang

35. a.

2013 Rp

577,866,028,649 --577,866,028,648

582,883,890,027

Liabilitas Liabilitas Segmen Dilaporkan Jumlah yang Tidak Dapat Dialokasikan Eliminasi Liabilitas Antar Segmen Total Liabilitas

2015 Rp



2015 Rp

Activities Not Affecting Cash Flows

-18,000,000,000

82,255,176,370 --

---

---

Disposal of Fixed Asset Still in Due from Related Parties Cash Dividend Has not Been Paid Yet

35. Events After Reporting Period

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Prodia Widyahusada No. 83 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui yang meliputi antara lain: 1. Mengubah status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga mengubah nama Perusahaan menjadi PT Prodia Widyahusada Tbk; 2. Pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Mengubah nilai nominal saham dari sebesar Rp1.000.000 menjadi Rp100; 4. Mengeluarkan saham baru dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 20% saham dari modal dasar melalui Penawaran Umum saham kepada masyarakat. 5. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham. 6. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru dengan susunan sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

2013 Rp

a. Based on the minutes of meeting the amendment of the Company’s article Deed No. 83 dated June 29,2016 by Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, the shareholders decided and agreed among others: 1. Change of private company status to a public company, and change the name of the Company become PT Prodia Widyahusada Tbk; 2. Change the Company’s Articles of Association entirely to comply with capital market regulation. 3. Change the par value of shares from Rp1000,000 to Rp 100; 4. Issuance of new share from treasury at a maximum of 20% from authorized capital through the public offering of shares; 5. Provide the Company’s Director with the authorization for performing any necessary action in relation to initial public offering (IPO); 6. Respectively discharge the Company’s Board Commissioners and Directors, and appoint the new Board of Commisioners and Directors as follows:

Drs. Andi Wijaya, MBA Drs. Gunawan Prawiro Soeharto Dra. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda Scott Andrew Merrillees Jos Luhukay

324

Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Independen

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) Directors President Director Director Director Director Independent Director

Dr. Dewi Muliaty, M.Si Liana Kuswandi, SE, M.Fin Dr. Indriyanti Rafi Sukmawati, M.Si Andri Hidayat, M.Si Dra. Tetty Hendrawati, M.Kes

7. Menyetujui pelaksanaan program Employee Stock Allocation (ESA) dan program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). Menyetujui alokasi 2% saham yang ditawarkan yang merukapan saham baru dalam rangka program ESA. Menyetujui alokasi 1,5% saham dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka program MESOP.

7. Approved the implementation of the program Employee Stock Allocation (ESA) and the program Management and Employee Stock Option Plan (Programme). Approved the allocation of 2% of the shares offered were new shares in the framework of ESA programs. Approved the allocation of a 1.5% share of the total issued and paid-up capital in order MESOP program.

Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0087910.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016.

This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-0087910.AH.01.11 Tahun 2016 dated July 28, 2016.

Dampak penambahan jumlah saham melalui pemecahan nominal saham pada tahun 2016 dilakukan tanpa menghasilkan penerimaan kas (Catatan 35.a.3), maka penambahan jumlah saham ini diperlakukan seolah-olah telah terjadi sebelum awal 2013, periode paling awal yang dilaporkan. Oleh karena itu perhitungan laba per saham dasar setelah pemecahan saham menjadi sebagai berikut:

Impact of increasing the number of shares through the split nominal share in 2016 was done without generating cash receipts (Note 35.a.3), the additional number of shares is treated as if it had occurred prior to the beginning of 2013, the earliest period reported. As consequence the calculation earnings per shares after the split shares became as follows:

30 Juni/June 30, 2016 2015 Laba Periode Berjalan (dalam Rupiah Penuh) Jumlah Saham Beredar Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar Setelah Pemecahan Saham: Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)

2015


2013 Income For The Year (in Full Rupiah)

39,090,939,445

32,144,614,252

59,024,994,422

58,560,231,455

61,590,631,713

75,000

75,000

75,000

75,000

18,000

Outstanding Shares

18,000

Weighted Average Shares Outstanding

75,000

75,000

75,000

56,000

750,000,000

750,000,000

750,000,000

560,000,000

180,000,000

After Stock Split: Weighted Average Shares Outstanding

52.12

42.86

78.70

104.57

342.17

Earnings Per Shares (in Full Rupiah)

b. Berdasarkan surat dari PT Bank Danamon Tbk No. 0272/CBD/0716 tanggal 27 Juli 2016 , Bank telah memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar, permodalan, susunan pengurus dan pemegang saham Perusahaan dalam rangka penawaran umum saham perdana (IPO) serta mengumumkan dan membagikan dividen saham Perusahaan.

b. According to the letter of PT Bank Danamon Tbk No. 0272/CBD/0716 dated July 27, 2016, Bank agreed to change the Company’s articles of association, capital, the composition of management and shareholders in term of IPO and declare and distribute dividend shares.

c. Berdasarkan surat dari PT Bank Central Asia Tbk No. 1488/SLK-KOM/2016 tanggal 21 Juli 2016 Bank telah memberikan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi Terbuka (Tbk) dengan ketentuan:

c.

325

According to the letter of PT Bank Central Asia Tbk No. 1488/SLK-KOM/2016 dated July 21, 2016 Bank agreed to: approve the change of status of the Company into Public company with the following provisions:



- menyerahkan akta perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham, dan perubahan susunan pengurus paling lambat 14 hari setelah Initial Public Offering (IPO).

-

- apabila terjadi perubahan kepemilikan saham Perusahaan menjadi kurang dari 51% maka wajib meminta persetujuan Bank - melaporkan rencana listing / IPO di bursa ke Bank dalam bentuk tertulis beserta dokumen pendukung paling lambat 1 bulan sebelum tanggal efektif.

-

Submit the deed of amendment of the articles of association, changes of shareholders, and the reshuffling of the board no later than 14 days after the Initial Public Offering (IPO). In the event of changes in the Company's ownership to less than 51%, it shall request approval from Bank Report the plan for listing / IPO in the stock exchange to the Bank in written form along with supporting documents no later than 1 month prior to the effective date.

d. Berdasarkan surat PT Bank Pan Indonesia Tbk, No. 289/JAE/EXT/16 tanggal 30 Juni 2016, para kreditur mayoritas telah memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar, permodalan, susunan pengurus dan pemegang saham Perusahaan dalam rangka penawaran umum saham perdana (IPO) serta pembatasan pembayaran dividen kecuali Perusahaan telah menjadi perusahaan terbuka dan seluruh kewajiban kredit telah dipenuhi dengan baik.

d. According to the letter of PT Bank Pan Indonesia Tbk, No. 289/JAE/EXT/16 dated June 30, 2016, the majority creditors agreed to change the Company’s articles of association, capital, the composition of management and shareholders in related to IPO and restrict dividend distribution unless the Company has become public company and its loan obligation has been well comply.

e. Berdasarkan Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 0299/CBD/0916 tanggal 2 September 2016, Bank Danamon telah memberikan persetujuan penghapusan klausula dalam Perjanjian Kredit yang melarang mengubah Anggaran Dasar atau mengizinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Danamon yang dirubah dengan : Perusahaan diperbolehkan untuk mengubah Anggaran Dasar dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Danamon Perusahaan diperbolehkan untuk mengubah susunan Direksi dan Komisaris dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Danamon Perusahaan diperkenankan melakukan perubahan susunan pemegang saham tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Danamon dalam hal perubahan susunan pemegang saham tersebut tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar/ Akta Keputusan Rapat Perusahaan yang telah berstatus Perseroan Terbuka Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pembagian dividen saham dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Danamon

e. According to the letter of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No 0299/CBD/0916 dated September 2, 2016, Bank Danamon agreed to waive the clause under the credit aggrement which prohibits alter the Company’s articles of association or permit any change in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, or shareholders of the Company without the consent of Bank Danamon is amended: - The Company is permitted to amend the Articles of Association by written notice in advance to Bank Danamon

326

- Companies are allowed to change the composition of the Board of Directors and Commissioners with advance notice to the Bank - The Company may make changes to the composition of shareholders without prior notice to the Bank in terms of changes in shareholder structure is stated in the Deed of Amendment of Articles of Association / Deed Meeting of the Company which has the status of a Public Company - Companies are allowed to distribute dividend shares with advance notice to the Bank



f. Berdasarkan Surat PT Bank Pan Indonesia Tbk, No 375/JAE/EXT/16 tanggal 8 September 2016, Bank Panin telah memberikan persetujuan untuk : Mengubah anggaran dasar Perseroan

f. According to the letter of PT Bank Pan Indonesia Tbk, No. 375/JAE/EXT/16 dated September 8, 2016, the Bank agreed to change : - Change the articles of association of the Company - Change the status of the Company from closed to open (Tbk) - Changing the composition of the Board of Directors and Commissioners - Changing the Company's shareholders

Mengubah status Perseroan dari tertutup menjadi Terbuka (Tbk) Mengubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Mengubah susunan pemegang saham Perseroan Setiap Perubahan anggaran dasar Perseroan, pergantian Pengurus atau pemegang saham wajib memberitahukan kepada Bank Panin secara tertulis, dan akta yang sudah disahkan Kemenkumham wajib dilampirkan kepada Bank Panin paling lambat 3 bulan setelah disahkan. -

g. Berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum No. 09/DIRKEU/e/IX/2016 tanggal 22 September 2016, Perusahaan membatalkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.56040/PP/M.XVIB/15/2014.

Each amendment of the Company, the turn of the Board or shareholder shall notify in writing Panin Bank, and the deed was passed Kemenkumham should be attached to the Panin Bank no later than 3 months after enactment. g. Based on the Application for Revocation on Request and/or Filing Law Action No.09/DIRKEU/ e/IX / 2016 dated September 22, 2016, the Company canceled the Application for Reconsideration on Tax Court Decision No.56040/ PP/ M.XVIB/ 15/ 2014. 36. Accounts Reclassification

36. Reklasifikasi Akun Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2015 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2016 agar dapat diperbandingkan.

Certain accounts in the financial statements for 2015 have been reclassified to conform with the financial statements for the period of 6 months ended June 30, 2016 in order to be comparable.

31 December/ December 31, 2015 Sebelum Sesudah Reklasifikasi/ Reklasifikasi/ Before After Reclassification Reclassification Rp LAPORAN LABA RUGI Beban Usaha Beban Lainnya ASET TIDAK LANCAR Biaya Dibayar di Muka Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Rp

(623,398,942,080) (1,658,409,496)

(606,548,942,080) (18,508,409,496)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS Operating Expenses Other Expenses

37,477,120,491 --

35,701,498,668 1,775,621,823

NON-CURRENT ASSETS Prepaid Expenses Other Non-Current Non-Financial Assets

37. Informasi Tambahan

37. Suplementary Information

Laporan keuangan tahun 2013 dan 2014 merupakan laporan keuangan konsolidasian. Pada tahun 2015, Perusahaan melepas seluruh investasi saham di entitas anak (Catatan 1.c).

The financial statements for the year 2014 and 2013 are consolidated financial statements. In 2015, the Company has disposed of all investments in shares of subsidiaries (Note 1.c).

Untuk tujuan analisis dan perbandingan, Perusahaan menyajikan informasi tambahan berupa informasi keuangan entitas induk saja pada tahun 2013 dan 2014 yang dibandingkan dengan informasi

For analysis and comparison purposes, the Company presents supplementary information compise financial information of parent entity for the year 2013 and 2014, which compared to financial information for the

327



keuangan tahun 2015 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 dalam Lampiran.

year 2015 and for the six-month periods ended June 30, 2016 and 2015 in Appendix.

Informasi keuangan Perusahaan dalam Lampiran tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta pengungkapan lainnya, bukan merupakan bagian dari laporan keuangan yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan.

The financial information of the Company in such Appendix, which comprises the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity and statements of cash flows, and other disclosures, is not a required part of the financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The financial information was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the financial statements.

38. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

38. Reissuance of Financial Statement

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan beberapa tambahan penyajian dan tambahan pengungkapan pada Catatan 1.a, 1.b, 2.x, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31, 32 dan 35 atas laporan keuangan terdahulu.

In connection with the Company’s public offering, the Company has reissued the financial statements for the years ended June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 with several changes in presentation and additional disclosures in Note 1.a, 1.b, 2.x, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31, 32 and 35 on previous financial statements.

39. Standar dan Interpretasi yang Berlaku Efektif pada Tahun 2016

39. Standards and Interpretations Which Become Effective in 2016

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK No. 1: “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan dan ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”.

Amendments to standards and interpretations effective for periods beginning on or after January 1, 2017, with earlier application permitted namely amendment PSAK No. 1: “Presentation of Financial Statements” of Disclosure Initiative and ISAK 31: “Interpretation of the Scope of PSAK 13: Investment Property”.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu PSAK No. 69: Agrikultur dan amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.

The following standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with earlier application permitted, namely PSAK No. 69: Agriculture and amendments to PSAK No. 16: Property and Equipment on Agriculture: Plant Productive.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements being authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendment to standards and interpretation of the standards.

328


PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (Continued) For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For The Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah) 40. Management Responsibility on Financial Statements

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2016.

329

The Company's management is responsible for the preparation of financial statements were authorized for issue on the date October 6, 2016.

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION As of June 30, 2016, and December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 30 Juni 2016, dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 Rp

2015 Rp


2013 Rp

ASET LANCAR Kas dan Bank Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Aset Keuangan Lancar Lainnya Persediaan Uang Muka Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Aset Non Keuangan Lancar Lainnya Total Aset Lancar

44,884,318,563

44,976,920,673

42,555,506,965

33,044,847,909

57,439,596,509 9,388,807,560 30,033,621,215 19,161,241,323 -28,242,431,867 727,400,000 189,877,417,037

-78,407,626,563 6,797,964,424 25,785,616,043 16,756,097,274 2,378,741,596 20,933,364,528 -196,036,331,102

-69,081,126,989 9,726,481,542 15,376,811,592 10,409,442,011 2,378,741,596 20,537,116,352 -170,065,227,048

15,708,240,986 57,417,520,271 9,699,751,527 12,599,719,341 21,091,733,857 2,378,741,596 15,851,635,307 -167,792,190,793

CURRENT ASSETS Cash on Hand and in Banks Accounts Receivable Related Parties Third Parties Other Current Financial Assets Inventories Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Other Current Non-Financial Assets Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR Biaya Dibayar di Muka Aset Pajak Tangguhan Piutang Pihak Berelasi - Non Usaha Investasi Saham pada Entitas Anak Aset Tetap Aset Takberwujud Aset Non Keuangan Tidak Lancar Lainnya Total Aset Tidak Lancar

99,701,294,462 79,537,438,289 385,078,196 -214,602,936,705 2,867,432,107 1,357,146,636 398,451,326,395

35,701,498,668 60,800,714,387 83,745,575,348 -196,284,269,448 3,522,017,873 1,775,621,823 381,829,697,547

24,468,738,942 51,714,918,945 22,615,575,060 32,219,025,000 332,090,732,219 3,494,578,213 173,140,000 466,776,708,379

22,640,507,942 41,807,328,291 13,029,841,689 29,756,697,706 240,789,283,992 5,763,195,911 3,067,716,772 356,854,572,304

NON-CURRENT ASSETS Prepaid Expenses Deferred Tax Asset Due from Related Parties Investment in Shares of Subsidiaries Fixed Asset Intangible Assets Other Non-Current Non-Financial Assets Total Non-Current Assets

TOTAL ASET

588,328,743,432

577,866,028,648

636,841,935,426

524,646,763,096

TOTAL ASSETS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank Jangka Pendek Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utang Pajak Beban Akrual Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Pendapatan Diterima Dimuka Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Utang Bank Sewa Pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun: Utang Bank Sewa Pembiayaan Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

3,635,423,874

1,000,000,000

3,250,000,000

3,250,000,000

427,402,390 28,235,075,933 12,986,708,151 23,233,281,891

701,250,478 42,359,391,573 14,989,044,356 34,709,974,520

144,279,416 28,775,613,339 13,068,086,243 38,540,620,108

580,947,907 31,411,594,652 22,073,607,252 42,649,175,217

2,322,436,828 526,883,003

1,484,616,282 1,048,915,408

520,701,026 674,158,960

35,877,100 822,264,880

18,392,227,663 8,864,862,328

510,757,964 29,436,811,461

115,517,358 17,818,590,107

276,682,252 15,373,710,480

37,134,390,587 6,476,477,700 142,235,170,347

13,538,614,659 5,316,540,529 145,095,917,231

27,907,093,090 3,581,539,935 134,396,199,580

14,583,797,037 1,583,476,629 132,641,133,406

CURRENT LIABILITIES Short-Term Bank Loans Accounts Payable Related Parties Third Parties Taxes Payable Accrued Expenses Short-Term Employees' Benefits Liabilities Customers' Deposits Other Current Financial Liabilities Related Parties Third Parties Long-Term Liabilities that Mature within One Year: Bank Loans Financial Lease Total Current Liabilities

63,975,641,502 4,785,372,913

50,363,348,180 4,785,372,913

121,747,793,859 5,963,382,670

111,542,470,788 1,147,068,180

-656,666,880

766,807,849 656,766,880

766,807,849 3,857,173,855

766,807,849 3,197,136,916

323,059,880,309 392,477,561,604

249,870,460,309 306,442,756,131

211,720,726,309 344,055,884,541

172,319,722,309 288,973,206,042

NON-CURRENT LIABILITIES Long-Term Liabilities that Has Been Deducted with Current Maturity: Bank Loans Financial Lease Other Non Current Financial Liabilities Related Parties Third Parties Long-Term Employees' Benefits Liabilities Total Non Current Liabilities

534,712,731,951

451,538,673,362

478,452,084,121

421,614,339,449

TOTAL LIABILITIES

EKUITAS Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham Modal Dasar - 75.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 75.000 Saham (2013: 18.000 Saham) Tambahan Modal Disetor Penghasilan Komprehensif Lain Saldo Laba TOTAL EKUITAS

75,000,000,000 25,370,362,828 (95,882,269,500) 49,127,918,153 53,616,011,481

75,000,000,000 25,370,362,828 (59,079,986,250) 85,036,978,708 126,327,355,286

75,000,000,000 -(66,558,616,500) 149,948,467,806 158,389,851,306

18,000,000,000 -(56,197,758,000) 141,230,181,648 103,032,423,648

EQUITY Capital Stock - Par Value Rp 1.000.000 per Share Authorized - 75,000 Shares Issued and Fully Paid -75,000 Shares (2013: 18,000 Shares) Additional Paid in Capital Other Comprehensive Income Retained Earnings TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

588,328,743,432

577,866,028,648

636,841,935,426

524,646,763,096

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

330

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp PENDAPATAN - BERSIH BEBAN POKOK PENDAPATAN Beban Pokok Langsung Beban Pokok Tidak Langsung Total Beban Pokok Pendapatan LABA KOTOR Beban Usaha Pendapatan Lainnya Beban Lainnya

648,629,680,286

223,773,626,187 45,157,618,935 268,931,245,122

591,177,824,257

207,081,431,550 41,143,755,493 248,225,187,043

2015 Rp


1,197,727,222,012

429,160,181,055 82,033,507,048 511,193,688,103

1,080,648,826,972

381,613,442,710 72,300,062,955 453,913,505,665

2013 Rp 985,874,337,177

REVENUES - NET

336,620,719,553 47,065,195,858 383,685,915,411

COST OF REVENUES Direct Cost of Revenues Indirect Cost of Revenues Total Cost of Revenues

379,698,435,164

342,952,637,214

686,533,533,909

626,735,321,308

602,188,421,765

GROSS PROFIT

(325,783,601,016) 6,946,557,603 (1,666,797,621)

(300,369,612,230) 12,313,295,554 (2,165,754,712)

(606,548,942,080) 35,465,401,174 (18,508,409,495)

(539,306,051,540) 16,531,863,174 (1,523,896,922)

(500,581,598,211) 5,071,441,073 (3,189,534,462)

Operating Expense Other Income Other Expenses OPERATING INCOME

LABA USAHA

59,194,594,132

52,730,565,826

96,941,583,507

102,437,236,020

103,488,730,166

Beban Keuangan - Bersih

(3,674,372,493)

(9,584,704,015)

(18,517,781,968)

(13,987,458,266)

(6,085,931,273)

Financial Cost - Net

LABA SEBELUM PAJAK

55,520,221,639

43,145,861,811

78,423,801,539

88,449,777,754

97,402,798,893

INCOME BEFORE TAX

(22,898,578,346) 6,469,296,152 (16,429,282,194)

(20,199,761,500) 10,632,393,250 (9,567,368,250)

(29,543,600,000) 11,578,672,192 (17,964,927,808)

(28,185,462,750) 6,453,971,154 (21,731,491,596)

(27,561,259,000) (210,819,599) (27,772,078,599)

INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES) Current Tax Deferred Tax Total Income Tax Expenses

39,090,939,445

33,578,493,561

60,458,873,731

66,718,286,158

69,630,720,294

INCOME FOR THE YEAR

(13,814,478,000)

37,566,104,000

OTHER COMPREHENSIVE INCOME Remeasurement on Employee Benefits Program Income Tax on Remeasurement on Employee Benefits Program

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan Total Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Kerja Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(49,069,711,000)

(12,057,118,000)

9,971,507,000

12,267,427,750

3,014,279,500

(2,492,876,750)

3,453,619,500

(9,391,526,000)

(36,802,283,250)

(9,042,838,500)

7,478,630,250

(10,360,858,500)

28,174,578,000

2,288,656,195

24,535,655,061

67,937,503,981

56,357,427,658

97,805,298,294

331

Other Comprehensive Income After Tax TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)


Modal Saham / Issued and Fully Paid Capital

Tambahan Modal Disetor / Additional Paid in Capital

Rp

Rp

Penghasilan Komprehensif Lain * / Other Comprehensive Income * Rp

Total Ekuitas / Total Equity

Saldo Laba / Retained Earnings

Rp

Rp BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012

18,000,000,000

--

(84,372,336,000)

146,116,128,020

79,743,792,020

Dividen Tunai

--

--

--

(74,516,666,666)

(74,516,666,666)

Cash Dividend

Laba Tahun Berjalan

--

--

--

69,630,720,294

69,630,720,294

Income For The Year


--

--

28,174,578,000

--

28,174,578,000


18,000,000,000

--

(56,197,758,000)

141,230,181,648

103,032,423,648

Penambahan Modal saham

Other Comprehensive Income BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013

57,000,000,000

--

--

--

57,000,000,000

Dividen Tunai

--

--

--

(58,000,000,000)

(58,000,000,000)

Cash Dividend

Laba Tahun Berjalan

--

--

--

66,718,286,158

66,718,286,158

Income For The Year

Penghasilan Komprehensif Lain SALDO PER 31 DESEMBER 2014 Dividen Tunai

Additional in Share Capital

--

--

(10,360,858,500)

--

(10,360,858,500)

75,000,000,000

--

(66,558,616,500)

149,948,467,806

158,389,851,306

--

--

--

(100,000,000,000)

(100,000,000,000)

Cash Dividend Difference in Value Resulting from Disposal of Subsidiaries Transactions Among Entities Under Common Control



--

25,370,362,828

--

(25,370,362,828)

--

Laba Tahun Berjalan

--

--

--

60,458,873,731

60,458,873,731

Income For The Year


--

--

7,478,630,250

--

7,478,630,250



75,000,000,000

25,370,362,828

(59,079,986,250)

85,036,978,708

126,327,355,286

Dividen Tunai

--

--

--

(75,000,000,000)

(75,000,000,000)

Cash Dividend

Laba Tahun Berjalan

--

--

--

39,090,939,445

39,090,939,445

Income For The Year

--

--

(36,802,283,250)

--

(36,802,283,250)


75,000,000,000

25,370,362,828

(95,882,269,500)

49,127,918,153

53,616,011,481


Penghasilan Komprehensif Lain SALDO PER 30 JUNI 2016

*) Keuntungan (Kerugian) Aktuarial / Actuarial Gain (Loss)

332

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements STATEMENTS OF CASH FLOWS For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 Rp ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas kepada Karyawan, Pemasok dan Pihak Ketiga Penghasilan Bunga Pembayaran Pajak Penghasilan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil Penjualan Aset Tetap Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Takberwujud Penjualan Investasi Saham di Entitas Anak Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Pinjaman Pembayaran Pinjaman Penerimaan Setoran Modal Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Pembayaran Dividen Tunai Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

2015 Rp

2015 Rp


2013 Rp CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Received from Customers Cash paid to Employees, Supplier and Third Parties Interest Income Cash Paid for Income Tax Net Cash Flows Provided by Operating Activities

669,075,677,935

587,620,575,425

1,188,775,478,887

1,084,545,355,320

980,070,606,856

(597,818,020,990) 278,866,501 (16,485,384,009)

(407,811,946,340) 388,958,001 (14,670,478,257)

(1,001,595,246,705) 658,719,502 (29,674,137,483)

(1,021,593,082,335) 1,338,657,358 (33,395,087,045)

(862,776,243,001) 307,449,449 (33,975,172,980)

55,051,139,436

165,527,108,829

158,164,814,200

30,895,843,299

83,626,640,324

7,155,667,066 (46,195,583,309) ---

60,912,200 (136,663,316,380) (990,955,250) --

352,974,171,130 (320,468,406,836) (1,313,830,250) 32,219,025,000

8,767,385,089 (50,761,623,426) (152,975,000) --

6,044,020,606 (61,680,523,828) (2,967,275,120) --

(39,039,916,243)

(137,593,359,430)

63,410,959,044

(42,147,213,337)

(58,603,778,342)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds from Fixed Assets Disposal Acquisition of Fixed Assets Acquisition of Intangible Assets Disposal of Investment in Subsidiaries Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

48,992,000,000 (7,783,930,751) -(297,471,739) (57,000,000,000)

33,417,811,365 (15,121,205,371) -(4,331,468,457) (50,000,000,000)

65,297,000,000 (178,512,362,606) -(5,943,307,565) (100,000,000,000)

80,102,933,007 (17,248,676,786) -(2,542,822,800) (74,516,666,666) -(14,205,233,245)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from Bank Loans Payment of Bank Loans Additional Paid up Capital Payment of Financial Lease Cash Dividend Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS

(16,089,402,490)

(36,034,862,463)

(219,158,670,171)

39,828,518,826 (16,299,899,703) 57,000,000,000 (1,775,329,351) (58,000,000,000) -20,753,289,772

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK

(78,179,297)

(8,101,113,063)

2,417,103,074

9,501,919,734

10,817,628,737

DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN BANK

(14,422,814)

--

4,310,634

8,739,322

2,216,720

KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN

44,976,920,673

42,555,506,965

42,555,506,965

33,044,847,909

22,225,002,452

KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN

44,884,318,563

34,454,393,902

44,976,920,673

42,555,506,965

33,044,847,909

EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CASH ON HAND AND IN BANKS CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF YEAR

Kas dan Bank terdiri dari: Kas Bank Total

3,018,473,409 41,865,845,154 44,884,318,563

1,966,443,347 32,487,950,555 34,454,393,902

2,052,365,165 42,924,555,508 44,976,920,673

1,620,346,765 40,935,160,200 42,555,506,965

1,624,936,538 31,419,911,371 33,044,847,909

Cash on Hand and in Banks consist of: Cash on Hand Cash in Banks Total

333

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements OTHER DISCLOSURES For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan PENGUNGKAPAN LAINNYA Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Cost of Revenues

1. Beban Pokok Pendapatan 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp Beban Pokok Langsung Bahan Baku Gaji Bahan Pembantu Rujukan ke Pihak Ketiga Asuransi Persediaan Sub Total Beban Pokok Tidak Langsung Gaji Penyusutan (Catatan 10) Perlengkapan dan Pemeliharaan Alat Sewa Alat Limbah Aplikasi IT Kontrol Kualitas Baju Dinas Laboratorium Persediaan Rusak Lainnya Sub Total

2015 Rp


95,847,741,969 60,467,011,878 30,781,280,945 36,669,724,227 7,867,167 223,773,626,186

89,668,851,077 54,647,354,970 27,764,729,726 34,976,017,393 24,478,384 207,081,431,550

189,454,260,483 110,557,468,131 57,638,148,228 71,470,466,605 39,837,609 429,160,181,055

171,326,211,325 96,398,325,542 50,125,485,249 63,716,454,938 46,965,655 381,613,442,710

169,742,772,293 73,634,065,934 43,301,769,999 49,934,653,333 7,457,994 336,620,719,553

27,263,597,740 5,287,243,337 4,085,578,099 2,908,913,367 2,113,871,391 1,691,605,783 1,336,487,694 247,333,000 221,264,470 1,724,055 45,157,618,935 268,931,245,122

24,456,676,484 5,089,789,152 3,248,940,246 3,552,614,094 1,758,487,465 1,693,046,402 1,029,868,141 131,108,500 130,767,349 52,457,659 41,143,755,493 248,225,187,043

49,716,493,856 10,073,888,430 6,233,700,680 6,719,457,740 4,011,380,133 2,550,136,750 1,965,854,771 421,917,124 339,221,485 1,456,078 82,033,507,048 511,193,688,103

42,545,647,878 7,593,560,496 5,963,039,716 6,573,168,919 3,678,728,901 2,545,624,930 1,598,678,387 1,491,946,083 76,472,678 233,194,967 72,300,062,955 453,913,505,664

32,033,612,693 6,432,377,780 5,734,750,060 376,206,400 2,194,139,014 ---47,110,856 246,999,055 47,065,195,858 383,685,915,412

Indirect Cost of Revenues Salaries Depreciation (Note 10) Equipment and Maintenance Rent Equipment Waste IT Software Quality Control Laboratory Uniform Defective Inventories Others Subtotal

a. Marketing Expenses

a. Beban Pemasaran 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp 8,265,438,441 4,250,868,799 2,357,458,763 978,992,167 20,264,930 40,374,759 15,913,397,859

7,838,540,607 4,441,202,427 2,071,590,556 1,007,458,414 349,784,073 209,649,801 15,918,225,877

2015 Rp

15,651,776,127 9,385,016,997 3,166,289,984 2,656,449,060 353,115,865 1,813,931,883 33,026,579,915

2013 Rp 11,170,808,544 10,782,981,758 1,730,312,452 3,034,422,880 665,151,866 3,699,450,438 31,083,127,939

Customer Education Customer Relation Advertising and Promotion Checkup Cost Marketing Research Other Marketing Cost Subtotal

b. General and Administrative Expenses

30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp 86,707,645,502 38,153,466,359 24,119,709,000 16,373,279,970 19,951,380,121 30,095,661,055 17,339,861,523 12,833,967,799 13,576,676,104 9,316,349,339 1,028,417,103 7,204,718,343 6,019,047,056 7,174,671,000 6,359,497,562 3,226,074,993 3,006,923,750


16,751,202,527 11,083,694,835 3,964,487,347 2,925,469,394 741,972,038 496,893,589 35,963,719,729

b. Beban Umum dan Administrasi

Gaji dan Tunjangan Biaya Konsultan Beban Imbalan Kerja Penyusutan dan Amortisasi Listrik, Air dan Telekomunikasi Sewa Bangunan, Kendaraan, Inventaris Kantor Perjalanan Dinas dan Transport Konsumsi Kantor Alat Tulis dan Cetakan Pemeliharaan Aset Biaya Pajak Pengiriman Barang Keperluan Kantor Pesangon Tabungan Hari Tua Biaya Bank Obat dan Resep

Direct Cost of Revenues Raw Materials Salaries Supporting Materials Referrals to Third Parties Inventories Insurance Subtotal

2. Operating Expenses

2. Beban Usaha

Biaya Edukasi Pelanggan Perawatan Pelanggan Biaya Iklan dan Promosi Biaya Checkup Riset Pemasaran Biaya Pemasaran Lainnya Subtotal

2013 Rp

80,491,970,554 30,555,607,447 37,141,567,000 14,950,106,961 17,961,937,679 16,089,662,240 15,274,455,734 11,089,335,241 12,427,182,554 10,035,643,972 721,626,796 6,726,864,716 7,629,050,276 5,388,006,000 4,119,111,300 3,585,046,179 3,334,798,891

2015 Rp


165,217,141,545 70,543,705,167 48,121,241,000 36,288,463,114 34,675,727,904 33,953,331,447 31,568,801,662 23,496,818,510 23,449,877,560 22,815,193,420 2,054,524,742 13,564,962,314 13,380,653,817 9,553,862,000 9,047,241,939 7,137,583,224 6,501,823,904

334

147,224,709,041 69,219,527,140 26,211,208,081 26,613,039,353 33,017,699,683 30,008,042,748 30,668,903,401 20,589,396,265 24,821,776,882 20,198,334,894 1,667,120,708 12,265,523,705 16,464,033,077 8,617,305,000 6,935,340,515 5,924,514,849 8,490,079,207

2013 Rp 159,472,997,831 61,172,347,927 1,120,541,000 22,375,686,008 25,900,771,345 24,582,396,359 26,469,377,123 15,439,753,137 21,137,153,130 18,723,811,311 1,544,025,187 11,369,108,129 15,505,374,666 10,867,659,000 7,815,977,516 5,607,959,400 7,298,769,573

Salaries and Allowance Consultant Employee Benefit Depreciation and Amortization Electricity, Water and Telecommunication Rental for Building, Vehicle and Office Supplies Business Travel and Transportation Expense Office Consumption Stationary and Printing Asset Maintenance Tax Expense Delivery Expense Office Utilities Severance Retirement Plan Bank Administration Medicine and Prescription

Appendix PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Supplementary Information–Financial Statements OTHER DISCLOSURES For The Six-Month Periods Ended June 30, 2016 and 2015 (Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 (In Full Rupiah)

Lampiran PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk Informasi Tambahan–Laporan Keuangan PENGUNGKAPAN LAINNYA Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada 30 Juni 2016 dan 2015 (Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 (Dalam Rupiah Penuh) 30 Juni/June 30, 2016 2015 Rp Rp

Premi Asuransi Pesangon Diklat dan Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian Pengembangan Pemeriksaan Asuransi Pengurusan Surat dan Ijin Baju Dinas Kerugian Piutang Tidak Tertagih Kontrol Kualitas Pengembangan Lingkungan Biaya Kantor Lainnya Subtotal Jumlah Beban Usaha

-2,974,344,205 248,682,809 662,154,331 1,001,310,131 760,809,082 258,645,000 736,650,496 673,660,815 21,620,000 44,979,707 309,870,203,157 325,783,601,016

-2,540,553,216 162,649,458 1,426,763,072 897,413,308 717,937,286 514,875,000 165,072,240 428,108,732 73,407,500 2,633,002 284,451,386,353 300,369,612,230

2015 Rp


5,000,000,000 4,910,338,213 1,007,226,235 2,012,510,174 1,950,384,035 1,494,369,001 1,177,983,149 754,599,178 621,430,097 265,663,400 19,765,600 570,585,222,351 606,548,942,080

335

5,000,000,000 4,623,108,794 646,560,922 1,222,169,390 1,576,784,479 1,592,286,782 731,951,700 243,754,412 1,334,539,623 195,552,273 176,208,701 506,279,471,625 539,306,051,540

2013 Rp

20,000,000,000 7,257,880,617 714,782,643 639,815,148 1,158,583,307 1,440,336,162 635,013,500 318,499,448 671,966,371 -257,884,434 469,498,470,271 500,581,598,211

Severance Insurance Premium Seminar and Training Human Resource Development Research Development Insurance License and Permit Office Uniform Bad Debt Expense Quality Control Environmental Development Other Office Expense Subtotal Total Operating Expense


XIX. ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta 46/2016. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. 1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3. 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Kesehatan. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Kegiatan usaha utama: a. dibidang Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium Kesehatan dan Balai Pengobatan antara lain meliputi: - Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik Swasta, Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas; b. dibidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Kesehatan antara lain meliputi: - menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan, penyelenggaraan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan masyarakat; (ii) Kegiatan usaha penunjang: a. dibidang pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Pengobatan antara lain meliputi: - pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait; b. dibidang sarana dan prasarana penunjang kesehatan antara lain meliputi: - pembangunan laboratorium, pusat penelitian, pendidikan perawat dan teknisi kesehatan beserta asrama perawat dan mahasiswa, perumahan dokter serta lingkup usaha yang terkait; c. menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang kesehatan antara lain meliputi: - penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultasi manajemen kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran, pelayanan jasa, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelajaran penunjang kesehatan lainnya;

337

d. di bidang Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis: - Rumah Sakit spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi rumah sakit mata, telinga hidung tenggorokan (THT), kulit, jiwa, paru-paru, Banker dan pelayanan penunjang lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait; e. di bidang Rumah Sakit Bersalin: - Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk ibu dan balita serta kegiatan yang terkait; MODAL Pasal 4. 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini. 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (1) anggaran dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) anggaran dasar ini; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

338

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. Pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas. e. Dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut. 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham. 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham. 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah memperoleh persetujuan Menkumham; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini;

339

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf d Pasal ini. 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. SAHAM Pasal 5. 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku. 8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: a. b. c. d.

nama dan alamat pemegang saham; nomor surat saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat saham.

340

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a. b. c. d. e.

nama dan alamat pemegang saham; nomor surat kolektif saham; nomor surat saham dan jumlah saham; nilai nominal saham; tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. 14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. PENGGANTIAN SURAT SAHAM Pasal 6. 1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: • • • •

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan rencana pengeluaran penggantian surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

341

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7. 1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: a. Nama dan alamat para pemegang saham; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundangundangan yang berlaku. 3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. 7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu. 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

342

PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8. 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek. 7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang Rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. 11. Pemegang Rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai Pemegang Rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

343

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama Pemegang Rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 15. Batas waktu penentuan Pemegang Rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar Pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9. 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

344

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan. 7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. 8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 9 ini. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10. 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah: a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar disebut juga RUPS luar biasa. 2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 4. Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan: - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

345

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. 7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 11. l.

a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegitan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan. b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. 3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) anggaran dasar. 4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. 5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) anggaran dasar. 6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. 8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

346

9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal; c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat (9) Pasal ini kepada OJK terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS tersebut. d. pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) anggaran dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. 10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) anggaran dasar berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini. 11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman RUPS.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga. - Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum suara setuju sebagaimana ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan.

347

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS. 14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/ atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. 16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan; (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. 17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

348

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 12. 1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran efek bersifat ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK. e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS. b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. 7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. 8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

349

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OJK. e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat (8) huruf d Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. 9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 13.

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menkumham. 3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menkumham dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. 4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat (1), maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

350

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN Pasal 14. 1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK. 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 3. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. DIREKSI Pasal 15. 1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

351

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar. 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut. 10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. 13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. b. c. d.

mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 16.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

352

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank, mendepositkan uang Perseroan di bank/ Lembaga Keuangan) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini. RAPAT DIREKSI Pasal 17. 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan Secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 anggaran dasar ini. 4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

353

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a diatas harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

354

DEWAN KOMISARIS Pasal 18. 1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. b. c. d.

mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4) Pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

355

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 19. 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. 4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas. 8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (6). RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20. 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

356

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. 4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. 8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

357

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 21. 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. 5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 22. 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. 3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 23. 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

358

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba. KETENTUAN PENUTUP Pasal 24. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Manajemen perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam prospektus ini merupakan anggaran dasar perseroan yang terakhir.

359

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 20.1.

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI. 20.2.

Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/ badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. 20.3.

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 20.4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2016 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. 2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek. 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI. 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

360

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 7. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Saham Perdana didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek. 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Saham-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. 20.5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian. 20.6.

Masa Penawaran Umum Saham Perdana

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan berlangsung pada tanggal 30 November, 1 dan 2 Desember 2016, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

361

20.7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Desember 2016. 20.8.

Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening sebagai berikut: PT Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza Atas nama : PT INDO PREMIER SECURITIES QQ IPO PRODIA No. A/C : 327-304-8616 Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (in good fund) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas (kecuali untuk pembayaran oleh investor yang membeli Saham Yang Ditawarkan melalui Agen Penjualan Internasional dalam penawaran internasional yang harus dilakukan in good fund selambat-lambatnya pada pukul 10.00 WIB pada Tanggal Pembayaran). Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui pemindahbukuan dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. 20.9.

Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. 20.10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Securities selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Penjatahan pasti dibatasi paling besar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri. Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

362

1. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan; 2. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan 3. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu: i)

direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana; ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) Penjatahan terpusat dibatasi paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 1. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi 2. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: -

-

para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

363

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Saham Perdana. 20.11. Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan: a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi : (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut; (2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1); (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

364

c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Saham Perdana berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Saham Perdana paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana; (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Saham Perdana dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Saham Perdana. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. 20.12. Pengembalian Uang Pemesanan Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Saham Perdana, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Pengembalian atas uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini sebelum Tanggal Pembayaran tidak termasuk pengembalian kepada Peserta Program ESA. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Manajer Penjatahan membuka rekening bank atas nama Manajer Penjatahan untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

365

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 20.13. Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

366

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum Saham Perdana. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut: Penjamin Pelaksana Emisi Efek DAN PENJAMIN EMISI EFEK PT Indo Premier Securities PT Citigroup Securities PT Credit Suisse Securities Indonesia Indonesia Wisma GKBI 7/F Suite 718 Citibank Tower 5/F, Plaza Bapindo, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jend. Sudirman No. 28 JI. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Tower, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta 10210, Indonesia Jakarta, Indonesia Jakarta 12930 Tel. (021) 5793 1168 Tel: (021) 2924 9223 Tel: (021) 2553 7990 Fax. (021) 5793 1167 Fax. (021) 2924 9239 Fax: (021) 2553 7999 Website: www.credit-suisse.com Website: www.indopremier.com Website: www.citigroup.com Gerai Penawaran Umum dibuka di : Bank UOB Indonesia UOB Plaza, lantai dasar Jl. M.H. Thamrin Kav. 10, Jakarta Pusat

367


368

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

Recommend Documents