1
PENGARUH SOSIALISASI, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN AKTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO)
ARTIKEL Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
Oleh ANITA MAJID NIM. 921 411 226
PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 2015
2
3
PENGARUH SOSIALISASI, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN AKTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo) ANITA MAJID Jurusan Akuntansi S1 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Abstrak ANITA MAJID. NIM. 921411226. 2015. Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo). Skripsi program studi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Ibu Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si sebagai pembimbing I, dan Bapak Ronald S. Badu, SE., M.Si sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan yang diperiksa yang berjumlah 420 sedangkan yang dijadikan sampel 84 wajib pajak badan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan menggunakan kuisioner. Analisis data yang digunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan dan penagihan aktif pajak dapat memberi pengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif pajak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan intervening kesadaran wajib pajak dari sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Kata kunci : sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan aktif pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak 1
Anita Majid, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si., MM, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Ronald S. Badu, SE., M.Si., M.Si Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
4
PENDAHULUAN Self-assessment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Arsyad, 2013). Pemerintah dalam self assessment system memberi kepercayaan besar kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya, hal tersebut harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak (Fitriani, 2013). Kewajiban fiskus sebagai lembaga di bidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem self-assessment tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan law enforcement di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jadi kegiatan tersebut harus dilihat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak seperti yang telah diamanatkan oleh undangundang perpajakan dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen baik oleh wajib pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri (Arsyad, 2013). Dalam penelitian ini terlihat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Gorontalo. Masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai indikasi kurangnya sikap yang tegas dari fiskus dan kurang adanya program KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan pembinaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan pajak. sosialisasi perpajakan juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, termasuk adanya perubahan dalam undang-undang perpajakan mengharuskan dilakukannya sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak. Individu akan melaporkan pajaknya lebih rendah ketika kewajiban perpajakan mereka tidak pasti tetapi kemungkinan ini dapat dikurangi bila kantor atau
5
instansi pajak dapat menyediakan informasi dengan biaya yang rendah kepada wajib pajak. Salah satu upaya pemberian informasi perpajakan ke masyarakat dan wajib pajak adalah melalui kegiatan sosialisasi pajak Arsyad, (2013). Namun pada kenyataannya dalam penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo tidak memberi pengaruh positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajaknya. Kondisi ini ditunjang dari data yang diperoleh di lapangan. Seperti yang disajikan dalam tabel 1 dan 2 berikut: Tabel 1. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gorontalo Tahun 2012 s/d 2014 SPT WP Terdaftar WP Yang Tahun Aktif Menyampaikan SPT 1 2012 81.561 7.519 2 2013 88.348 8.012 3 2014 98.249 8.959 Rata-Rata 89.386 8.163 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2015 No
WP Diperiksa 116 136 168 140
Persentase (%) 9,21% 9,06% 9,12% 9,13%
Tabel 2. Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Tahun 2012 s/d 2014 Kegiatan Sosialisasi No. Tahun Penyuluhan Media Cetak Media Elektronik 1 2012 13 6 8 2 2013 11 7 8 3 2014 10 7 7 Rata-Rata 11 7 8 Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Gorontalo, 2015
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permaslahan ini menjadi sebuah Skripisi dengan formulasi judul: “Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo). Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
6
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 6. Untuk mengetahui pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 7. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 8. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
KAJIAN TEORITIS Widiastuti dan Astuti (2014: 4) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi adalah “suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Arsyad, 2013), adalah sebagai berikut. 1.
Sosialisasi langsung Sosialisasi
langsung
adalah
kegiatan
sosialisasi
perpajakan
dengan
berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel), sarasehan/ tax gathering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan workshop/ bimbingan teknis. 2.
Sosialisasi tidak langsung Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan
7
media elektronik dapat berupa talkshow TV, built-in program, dan talkshow radio, internet dan call center. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak). Menurut Priantara (2000 : 15), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian di atas maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (compliance) wajib pajak dalam menjalankan asas self assesment, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, “ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.” Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa terdapat dua jenis pemeriksaan pajak. Berdasarkan ruang lingkupnya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan wajib pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, dan pemeriksaan bukti permulaan. Menurut Bwoga (2005: 17), jenis-jenis pemeriksaan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan Rutin, 2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, 3) Pemeriksaan Khusus, 4) Pemeriksaaan Wajib Pajak Lokasi, 5) Pemeriksaan Tahun Berjalan, 6) Pemeriksaan Bukti Permulaan
8
Menurut Rusdji (2005:6), yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Lebih lanjut Gunadi (2004:119) menegaskan bahwa tujuan pokok penagihan pajak adalah untuk menjamin penerimaan negara melalui kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi dari undang-undang penagihan pajak terdiri atas tiga hal utama, yaitu: 1) Menjamin pembayaran pajak yang terutang; 2) Perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak; 3) Perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga. Definisi penagihan pajak menurut Kurniawan (2011:115) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (pasal 1 ayat 9 UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Definisi lain menurut Mardiasmo (2006:113), yaitu penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang
pajak, khususnya
mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.
9
Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap (Arsyad, 2013), yaitu: a. Surat Teguran Definisi surat teguran menurut Rusdji (2005: 23), yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Definisi surat teguran menurut Suandy (2005: 15), yaitu surat yang diterbitkan untuk memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. b. Surat paksa Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 19 Tahun 2008 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:121) definisi surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Rusdji (2005: 25), yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. c. Surat penyitaan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang penagihan dengan surat paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyitaan menurut Hadi (2001: 4), yaitu serangkaian tindakan dari juru sita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna
10
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundangundangan. d. Lelang Pengertian lelang menurut Rusdji (2005:26), yaitu setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, Arsyad (2013; 31). Kesadaran seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Fasmi dan Misra (2012). Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, Pangestu (2012). Menurut Ajzen dalam pangestu (2012), niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku, dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh niat seperti kesadaran seseorang dalam hal ini sadar untuk patuh memnuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya, Pangestu (2012). Menurut Rahayu dan Devano (2006: 10) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib papjak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut Rahayu (2009: 139) kepatuhan adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
11
Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Rahayu dan Devano, 2006: 12) sebagai berikut. 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Jadi kesimpulan pengertian wajib pajak patuh ada dua macam menurut Nurmantu (2003:148) dalam Pengestu (2011) kepatuhan pajak, yaitu: 1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. 2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar). Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung selfassessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.
HIPOTESIS Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo
12
H2 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H3 : Terdapat pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H4 : Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H5 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H6 : Terdapat pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H7 : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo H8 : Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening
METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, yang tidak menyampaikan SPT status diperiksa dan yang menerima surat penagihan dengan jumlah 420 wajib pajak badan. peneliti menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 20% dari total populasi yang berjumlah 420. Jadi jumlah sampel keseluruhan adalah 84 wajib pajak badan. Untuk memperoleh data dari responden yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. Angket adalah serangkaian pertanyaan indikator-indikator yang ada dalam fokus penelitian, pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili semua bentuk aktivitas atau kegiatan dalam fokus penelitian. Teknik ini akan disediakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yakni peneliti menggunakan pendekatan secara langsung dengan memberikan angket kepada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
13
Dalam penelitian ini menggunakan alat uji analisis statistik. Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik Multivariate regresi dengan variabel intervening atau Analisis jalur (Path Analysis) yang menganalisis hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen (Furqon , 2010:76). Uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masingmasing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikansi 0.05, jika nilai probability t lebih besar dari 0.05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0.05 maka ada pengaruh dari variabel independen terhadap dependen (koefisien regresi signifikan) (Santoso, 2002). Hasil uji ini dapat dilihat dari hasil output koefisien. Uji F Merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian pengaruh secara keseluruhan keofisien regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila diperoleh probabilitas Fhitung p < 0,05 maka H0 ditolak. Sebaliknya apabila probabilitas Fhitung p > 0,05 maka H0 diterima. Bila H0 ditolak berarti variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. Uji R2 berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependennya. R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0
HASIL PEMBAHASAN Hubungan pengaruh antar variabel dalam metode analisis jalur terlebih dahulu menghitung matriks korelasi dari variabel sosialisasi, pemeriksaan, penagihan, kesadaran dan kepatuhan yang disajikan pada tabel 3 berikut:.
Tabel 3. Korelasi
14
Sumber: Olahan 2015 Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka diperoleh hubungan pengaruh antar variabel dalam metode analisis jalur yang disajikan dalam tabel 4 berikut: Tabel 4. Pengujian Hubungan Antar Sub Variabel Hubungan
Koefisien korelasi
Kepatuhan(Z) dengan 0.360 sosialisasi(X1) Kepatuhan(Z) dengan 0.336 Pemeriksaan(X2) Kepatuhan(Z) dengan 0.507 Penagihan(X3) Kepatuhan(Z) dengan 0.442 Kesadaran(Y) Sosialisasi(X1) dengan 0.548 pemeriksaan(X2) Sosialisasi(X1) dengan 0.383 penagihan(X3) Sosialisasi(X1) dengan 0.505 kesadaran(Y) Pemeriksaan(X2) dengan 0.346 penagihan(X3) Pemeriksaan(X2) dengan 0.353 kesadaran(Y) Penagihan (X3) dengan 0.552 kesadaran(Y) Sumber: Olahan data primer 2015
Kategori
Probabilitas
Kesimpulan
Rendah
0.001
Signifikan
Rendah
0.002
Signifikan
Sedang
0.000
Signifikan
Sedang
0.000
Signifikan
Sedang
0.000
Signifikan
Rendah
0.000
Signifikan
Sedang
0.000
Signifikan
Rendah
0.001
Signifikan
Rendah
0.001
Signifikan
Sedang
0.000
Signifikan
15
Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa variabel memiliki nilai probabilitas dibawah 0.05. hal tersebut berarti terdapat hubungan yang signifkan antara kepatuhan (Z) dengan sosialisasi (X1), kepatuhan (Z) dengan pemeriksaan (X2), kepatuhan (Z) dengan penagihan (X3), kepatuhan (Z) dengan kesadaran(Y), sosialisasi(X1) dengan pemeriksaan(X2), sosialisasi (X1) dengan penagihan (X3), sosialisasi (X1) dengan kesadaran (Y), pemeriksaan (X2) dengan penagihan (X3), pemeriksaan (X2) dengan kesadaran (Y), penagihan (X3) dengan kesadaran (Y)
Hasil uji analisis jalur pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terlihat pada tabel 5 dibawah ini: Tabel 5. Output Uji Analisis Jalur Unstandardize d Coefficients
Model
Standardized Coefficients
R Square
T
Sig.
Keterangan
a.Predictor: Sosialisasi Perpajakan b.Dependent: Kesadaran Pajak a.Predictor: Pemeriksaan Pajak b. Dependent: Kesadaran Pajak a.Predictor: Penagihan Aktif b.Dependent: Kesadaran Pajak a. Predictor: Sosialisasi Perpajakan b. Dependent: Kepatuhan Pajak a. Predictor: Pemeriksaan Pajak b. Dependent: Kepatuhan Pajak c. Predictor: Penagihan Aktif d. Dependent: Kepatuhan Pajak a. Predictor: kesadaran WP b. Dependent: Kepatuhan WP
Sosialisasi
0.280
Std. Error 0.090
Pemeriksaan
0.038
0.139
0.029
0.406
0.275
0.784
Penagihan
0.419
0.096
0.415
0.406
4.385
0.000
Sosialisasi
0.052
0.080
0.079
0,307
0.651
0.517
Pemeriksaan
0.116
0.116
0.113
0,307
0.999
0.321
Penagihan
0.267
0.089
0.341
0,307
2.996
0.004
Kesadaran
0.134
0.093
0.174
0,307
1.438
0.154
B
Beta 0.330
0.406
3.105
0.003
Sumber: Olahan 2015
Jadi, persamaan Jalur 1 sebagai berikut: Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 +ρYX3X3 + e1 Y = 0.330X1 + 0.029X2 +0.415X3 Jadi, persamaan Jalur 2 sebagai berikut: Z = ρZX1X1 + ρZX2X2 + ρZX3X3 + ρZYY + e2 Z = 0.079X1 + 0.113X2 + 0.341X3 + 0.174Y a. Pengaruh langsung dan tidak langsung persamaan Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 +ρYX3X3 + e1 disajikan pada tabel 6, 7, dan 8 berikut: Tabel 6. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Sosialisasi Perpajakan(X1) Terhadap Kesadaran WP(Y)
16
Pengaruh langsung dan tidak langsung X1 langsung X1 melalui X2 X1 melalui X3
Perhitungan
ρYX1.ρYX1 (0.330)(0.330) ρYX1.rx1x2.ρYX2 (0.330)(0.548)(0.029) ρYX1.rx1x3.ρYX3 (0.330)(0.383)(0.415) Total pengaruh X1 terhadap Y
Besar kontribusi 0.1089 0.00524 0.05245 0.16659
Sumber: Olahan 2015
Tabel 7. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Kesadaran WP(Y) Pengaruh langsung dan tidak langsung X2 langsung X2 melalui X1 X2 melalui X3
Perhitungan
ρYX2.ρYX2 (0.029)(0.029) ρYX2.rx1x2.ρYX1 (0.029)(0.548)(0.330) ρYX2.rx2x3.ρYX3 (0.029)(0.346)(0.415) Total pengaruh X2 terhadap Y
Besar kontribusi 0.00084 0.00524 0.00416 0.01024
Sumber: Olahan 2015 Tabel 8. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Penagihan Pajak (X3) Terhadap Kesadaran WP(Y) Pengaruh langsung dan tidak langsung X3 langsung X3 melalui X1 X3 melalui X2
Perhitungan
ρYX3. ρYX3 (0.415)(0.415) ρYX3. rx1x3. ρYX1 (0.415)(0.383)(0.330) ρYX3. rx2x3. ρYX2 (0.415)(0.346)(0.029) Total pengaruh X3 terhadap Y
Besar kontribusi 0.17223 0.05245 0.00416 0.22884
Sumber: Olahan 2015 Pengaruh total variabel sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak Pengaruh total : ρYX1 + ∑ρYX1.rx1xj.ρYxj Pengaruh total X1 = 0.1089+0.00524+0.05245 = 0.16659 Pengaruh total X2 = 0.00084+0.00524+0.00416 = 0.01024 Pengaruh total X3 = 0.17223+0.05245+0.00416 = 0.22884 Maka pengaruh total X1, X2, X3 = 0.16659+0.01024+0.22884 = 0.40567
17
Dengan demikian nilai koefisien determinasi (R Square) yaitu 0.406 atau 40.6%, hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model analisis jalur yang didapatkan dimana variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 40.6% dan sisanya dipengaruhi oleh aspek lain atau disebut error term (e1) yang muncul pada path sebesar 0.594 b. Pengaruh langsung dan tidak langsung persamaan Z = ρZX1X1 + ρZX2X2 + ρZX3X3 + ρZYY + e2 disajikan pada tabel 9, 10, 11 dan 12 berikut Tabel 9. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Sosialisasi Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan WP (Z) Pengaruh langsung dan tidak langsung X1 langsung X1 melalui Y
Perhitungan
ρZX1 0.079 ΡYX1. ρZY (0.330) (0.174) Total pengaruh X1 terhadap Z
Besar kontribusi 0.079 0.05742 0.13642
Sumber: Olahan 2015 Tabel 10. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Pemeriksaan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan WP (Z) Pengaruh langsung dan tidak langsung X2 Langsung X2 melalui Y
Perhitungan
ρZX2 0.113 ΡYX2. ρZY (0.415) (0.174) Total pengaruh X2 terhadap Z
Besar kontribusi 0.113 0.07221 0.18521
Sumber: Olahan 2015 Tabel 11. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Penagihan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan WP (Z) Pengaruh langsung dan tidak langsung X3 langsung X3 melalui Y
Perhitungan
ρZX3 0.341 ΡYX3. ρZY (0.415) (0.174) Total pengaruh X3 terhadap Z
Sumber: Olahan 2015
Besar kontribusi 0.341 0.07221 0.41321
18
Tabel 12. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Kesadaran WP (Y) Terhadap Kepatuhan WP (Z) Pengaruh langsung dan tidak langsung Y langsung
ρZY
Besar
Perhitungan 0.174
Total pengaruh Y terhadap Z
kontribusi 0.174 0.174
Sumber: Olahan 2015 Pengaruh total variabel sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penagihan aktif pajak dan kesadaran WP terhadap kepatuhan WP Pengaruh total : ρZX1 + ∑ρZX1.rx1xj.ρZxj Pengaruh total X1 = 0.079+0.05742 = 0.13642 Pengaruh total X2 = 0.113+0.07221 = 0.18521 Pengaruh total X3 = 0.341+0.07221 = 0.41321 Pengaruh total Y = 0.174 Maka pengaruh total X1, X2, X3, Y = 0.13642+0.18521+0.41321+0.174 = 0.90884 Dengan demikian nilai koefisien determinasi (R Square) yaitu 0.90884 atau 90.88%, hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model analisis jalur yang didapatkan dimana variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penagihan aktif pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 90.88% dan sisanya dipengaruhi oleh aspek lain atau disebut error term (e2) yang muncul pada path sebesar 0.0912 Uji Parsial (Uji T) Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pengujian persamaan Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 +ρYX3X3 + e1 Dari hasil uraian diatas dapat dilihat masing-masing uji individual pada tabel 13 berikut
19
Tabel 13. Pengujian Individual Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak No
Hipotesis
Koefisien jalur
t hitung
t tabel
Kesimpulan
1
ρYX1 ≠ 0
ρYX1=0.330
3.105
1.990
H0 Ditolak
2
ρYX2 = 0
ρYX2=0.029
0.275
1.990
H0 Diterima
3
ρYX3 ≠ 0
ρYX3=0.415
4.385
1.990
H0 Ditolak
Sumber: Olahan 2015 Dari hasil pengujian parsial diketahui bahwa variabel sosilaisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, pemeriksaaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dan penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Uji Simultan (Uji F) Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pengujian persamaan Y = ρYX1X1 + ρYX2X2 +ρYX3X3 + e1 Dari hasil output olahan nilai Fhitung 18.242. dengan tingkat signifikansi 5% dan df1 = 3 dan df2 = 80, didapat nilai Ftabel = 2.72, karena nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak atau terdapat kecocokan antara model dengan data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga model analisis jalur yang didapatkan layak digunakan, atau jika dilihat dengan menggunakan nilai signifikansi, diketahui nilai sig 0.000 < 0.005 sehingga memiliki kesimpulan yang sama dengan uji F yakni terdapat kecocokan antara model dengan data. Uji Parsial (Uji T) Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Aktif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengujian persamaan Z = ρZX1X1 + ρZX2X2 + ρZX3X3 + ρZYY + e2 Dari hasil uraian diatas pengujian masing-masing individual dapat dilihat pada tabel 14 berikut:
Tabel 14. Pengujian Individual Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Aktif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
20
No 1
Hipotesis ΡZX1 = 0
Koefisien jalur t hitung ΡZX1=0.079 0.651
t tabel 1.990
Kesimpulan H0 Diterima
2
ΡZX2 = 0
ΡZX2=0.113
0.999
1.990
H0 Diterima
3
ΡZX3 ≠ 0
ΡZX3=0.341
2.996
1.990
H0 Ditolak
4
ΡZY = 0
ΡZY =0.174
1.438
1.990
H0 Diterima
Sumber: Olahan 2015 Dari hasil pengujian parsial diketahui bahwa variabel sosilaisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemeriksaaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadarn wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji Simultan (Uji F) Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Aktif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengujian persamaan Z = ρZX1X1 + ρZX2X2 + ρZX3X3 + ρZYY + e2 Dari hasil output olahan nilai Fhitung 9.125. dengan tingkat signifikansi 5% dan df1 = 4 dan df2 = 79, didapat nilai Ftabel = 2.72, karena nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak atau terdapat kecocokan antara model dengan data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak, pemeriksaan, penagihan aktif pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga model analisis jalur yang didapatkan layak digunakan atau jika dilihat dengan menggunakan nilai signifikansi diketahui nilai sig 0.000 < 0.005 sehingga memiliki kesimpulan yang sama dengan uji F yakni terdapat kecocokan antara model dengan data.
PEMBAHASAN Berdasarkan analisis hasil pengujian analisis jalur (path), pembahasan disajikan dalam delapan bagian berdasarkan jumlah hipotesis penelitian, yaitu: Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak oleh KPP Pratama Gorontalo maka para wajib pajak akan lebih memahami bagaiman cara melakukan penghitungan
21
pajaknya dan para wajib pajak lebih memahami pajak yang dibayarnya merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembangunan negara demi kepentingan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan pada sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo memberi pengaruh tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, hal ini disebabkan karena adanya faktor lain atau error term. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga dapat diartikan penagihan aktif pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dengan dilakukannya penagihan pajak dan berupa adanya sanksi-sanksi oleh KPP Pratama Gorontalo terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak, maka para wajib pajak dapat menyadari untuk segera membayar pajaknya. Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo memberi pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena masi banyaknya wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi pajak yang dilakukan ole KPP Pratama Gorontalo sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara penghitungan pajak yang harus dibayarnya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Ariyani (2009) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
22
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak dapat memberi pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo memberi pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena adanya faktor lain atau error term. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan penagihan aktif pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dengan dilakukannya penagihan pajak dengan adanya berupa sanksi-sanksi oleh KPP Pratama Gorontalo maka para wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) dan Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat diartikan kesadaran wajib pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo memberi pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor lain seperti kurangnya fasilitas customer service yang menyebabkan rasa malas para wajib pajak untuk melakukan antrian dalam membayar pajaknya di KPP Pratama Gorontalo. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
uji
hipotesis
menunjukkan
bahwa
sosialisasi
perpajakan,
pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak memberi pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, sehingga dapat diartikan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo
23
dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya ditimbulkan dari adanya kesadaran wajib pajak yang sadar mengetahui bahwa penerimaan negara dalam bentuk pajak merupakan keperluan negara yang dapat meningkatkan pembangunan negara, serta para wajib pajak sadar bahwa pajak yang ditanggungnya merupakan kewajiban. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak memberi pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
SIMPULAN Hasil pengujian dan analisis variabel dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0.003 < 0.05. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan pada sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.784 > 0.05. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. 3. Pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak. 4. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.517 > 0.05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi sesuai bertolak belakang dengan hasil penelitian Ariyani (2009)
24
bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.321 > 0.05. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0.004 < 0.05. Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) dan Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 7. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.154 > 0.05. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 8. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menunjukkan hasil yang signifikan positif dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Berdasarkan kesimpulan diatas sosialisasi perpajakan dan penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif pajak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak secara bersama-sama dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
SARAN
25
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pajak yang harus dibayarnya, melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo diharapkan agar lebih ditingkatkan dengan cara melaksanakan sosialisasi perpajakan dalam sebulan bisa dua atau tiga kali dilaksanakannya sosialisasi, agar bila ada wajib pajak yang tidak berkesempatan hadir pada sosialisasi pertama bisa mengikuti pada kesempatan sosialisasi pajak berikutnya, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang kurang memahami penghitungan pajaknya. 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak unruk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sebaiknya KPP Pratama Gorontalo harus lebih meningkatkan pemeriksaan dengan dapat menambah tenaga pemeriksa, sehingga semua wajib pajak dapat diperiksa dan dapat menambah jumlah wajib pajak yang sadar akan wajib pajaknya. 3. Direktorat Jendral pajak dalam melakukan penagihan pajak diharapkan selalu aktif dan cepat tanggap dalam melakukan penagihan dengan dapat segera memberi surat teguran terhadap wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat segera sadar membayar pajaknya. 4. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan sosialisasi agar bisa lebih tegas yakni dengan memberi sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPP gorontalo, demi pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya. 5. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pajak yang harus dibayarnya, KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sebaiknya dilaksanakan terhadap seluruh wajib pajak, bukan hanya kepada wajib pajak yang melaporkan wajib pajak lebih bayar atau wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, sehingga tidak hanya sebagian wajib pajak yang patuh akan pajaknya. 6. Diharapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Gorontalo tetap memberi sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat patuh membayar pajak.
26
7. Untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak yang telah sadar untuk mau membayar pajaknya, diharapkan kepada KPP Pratama Gorontalo dalam melakukan pelayanan di kantor pajak agar dapat menambah jumlah customer service, sehingga dalam melakukan pelayanan tidak terjadi antrian yang panjang dan berjam-jam yang dapat menyita waktu dan mendatangkan rasa malas bagi wajib pajak yang sudah sadar untuk datang melakukan pembayaran pajaknya. 8. Bagi KPP Pratama Gorontalo diharapkan dimasa yang akan datang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Gorontalo harus tetap meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak.
DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Muhammad. 2013. Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Skripsi. Bwoga, Hanantha. 2005. Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. Jakarta :PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Edisi Pertama. Fitriani, Evi. 2013. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Furqon, Muhamad. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Komitmen Profesional Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik Dengan Sikap Perubahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Di DKI Jakarta). Skirpsi Gunadi. 2004. Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa. Ghozali, Imam, 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
SPSS.
Ghozali, 2004. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru, Berita Pajak.
27
Ghozali, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Tax Payer Behavior. Behavioral Research in Accounting, 8 (Supplement). Universitas Sumatera Utara. Ghozali, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hadi, H. Mulyo. 2001. Dasar-Dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Pangestu, Ferdyant dan Rusmana Oman, 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 Pemeriksaan Pajak
tentang Tata
Cara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pemerintah RI. 2000. Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Pemerintahan RI Pemerintah RI. 2007, pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 tentang pemeriksaan pajak Priantara, Diaz. 2000. Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan Pajak. Jakarta Djambatan. Edisi Pertama.
:
Rahayu, Siti Kurnia dan Devano, Sony. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : Prenada Media Group. Rahayu, Siti Kurnia. 2009. Perpajakan Indonesia ”Konsep Aspek Formal.” Yogyakarta: Graha Ilmu Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
28
Rusdji, Muhammd. 2005. PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Indeks. Sudjana, Nana. 1984. Metode Statistika. Bandung: Tarsito Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
