PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD SUPRIANTO AWALO NIM. 100813199 ABSTRAK Professionalisme yang tinggi yang tujuannya untuk bekerjanya suatu administrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pembagian kerja kepada peningkatan kinerja organisasi dimana aparatur pemerintah dapat menjadi bertanggung-jawab dengan adanya kewenangan tersebut. Adanya keteraturan cara kerja yang terikat kepada peraturan, bertujuan untuk menjamin tercapainya kesinambungan tugas Profesionalisme Aparatur Pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode-penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai, Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Kata Kunci: Profesionalisme Aparatur pemeritahan,Badan Kepegawaian Daerah
I. Pendahuluan
Latar belakang Dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa maka, aparatur pemerintah yang merupakan instrumen atau perangkat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki rasa professional yang tinggi yang tujuannya untuk bekerjanya suatu administrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Weber (18641920), bahwa aparatur pemerintah (Birokrat) adalah organisasi dimana kekuasaan
sepenuhnya berada ditangan para pejabat resmi yang memenuhi persyaratan keahlian (technical skills). Dengan mengkaji aspek Profesionalisme Aparatur Pemerintah dalam memainkan peranannya, didapati berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan, yang berakibat tidak optimal Profesionalisme Aparatur Pemerintah. Masalah-masalah tersebut meliputi seiring tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakefisien dalam pelaksanaan tugas yang kurang disiplin, sehingga tenaga-tenaga professional dan berbakat sangat kurang ditemui. Kondisi ini menyebabkan kurang mantapnya Profesionalisme aparatur didaerah karena tingkat penguasaan ketrampilan dan pengetahuan di bidang pekerjaan umumnya rendah. Berdasarkan beberapa kenyataan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa Profesionalisme Aparatur Pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana profesionalitas aparatur pemerintah daerah khusus di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Talaud?”. II. Kerangka Teori Konsep Profesionalisme Istilah profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering,writing, etc. (Webster dictionary,1960:1163) (suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulisan, dll). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula (Pamudji,1985). Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Korten & Alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto (1996:178) yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah (Birokrat) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), merencanakan, mengkordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”. Kemampuan untuk beradaptasi menurut pendapat tersebut merupakan jawaban terhadap dinamika global yang tumbuh dan berkembang secara cepat. Pesatnya kemajuan teknologi merupakan salah satu diantara dinamika global yang membuat aparatur pemerintah harus segera beradaptasi jika tidak ingin
ketinggalan zaman dan terbelakang dalam hal kemampuan. Kemampuan beradaptasi merupakan jawaban bagi dinamika global yang tidak pasti sehingga dalam menjalankan tugasnya, aparat tidak lagi terikat secara kaku kepada petunjuk-dan teknis-pelaksanaan tapi terikat kepada apa yang ingin dicapai oleh organisasi (organizationmission). Fleksibilitas aparat dalam menjalankan tugas dan berorientasi kepada hasil dan visi yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan langkah positif untuk meninggalkan cara kerja yang kaku dan reaktif. Upaya untuk mencari paradigma baru dalam meningkatkan profesionalisme aparatur yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi bukanlah pekerjaan mudah maka kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi merupakan jawaban bagi permasalahan tersebut. Pentingnya kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi dijadikan tolak-ukur dalam melihat profesionalisme aparatur pemerintah. Menurut Ancok (1999) dijelaskan tentang pengukuran profesionalisme sebagai berikut : Kemampuan beradaptasi, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan fenomena global dan fenomena nasional. Mengacu kepada misi dan nilai (mission & values-driven professionalism), aparatur pemerintah memposisikan diri sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai organisasi. Profesionalisme dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981) diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi kepada seseorang. Alasan pentingnya kecocokan antara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang karena jika keahlian yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya akan berdampak kepada inefektifitas organisasi. Konsep Aparatur Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri (W.J.S Poerwadaminta, 1993:165). Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat Negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur Negara, alat kelengkapan Negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur adalah : 1. Aparatur Negara Aparatur adalah keseluruhan pejabat dan lembaga sengara serta pemerintahan Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi masyarakat bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dilain pihak, aparatur negara dapat dilihat sebagai kumpulan manusia yang terorganisir dan tersusun secara hirarkis struktural maupun fungsional untuk menjalankan peran administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Dalam pengertian tersebut, manusia aparatur menjalankan berbagai fungsinya, termasuk
fungsi kepemimpinan dan staf, dalam berbagai tingkat kebijakan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan kebijakan. Dengan kata lain, sumber daya manusia aparatur yang berkualitas merupakan syarat keberfungsian organisasi dengan baik. 2. Aparatur Pemerintah Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang berada dibawah Presiden seperti departemen, lembaga pemerintahan dan departemen serta sekretariat departemen dan lembaga-lembaga tinggi Negara. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri aparatur pemerintah adalah : - Bersih - Berwibawa - Bermental baik - Mempunyai kemampuan professional yang tinggi. Adapun aparatur pemerintah itu mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Negara : - Sebagai Pemikir - Sebagai Perencana - Sebagai Penggerak Pembangunan - Sebagai Pelaksana dari tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan - Sebagai pendukung dalam kelancaran pembangunan 2. Fungsi Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Masyarakat : - Mengayomi Masyarakat - Membina masyarakat - Menumbuhkan prakarsa dan partisipasi - Tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Pemerintahan dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan utamanya, yakni kesejahteraan dan ketentraman bagi warga negaranya. Secara garis besar, aparat pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yaitu : 1. Fungsi memerintah (besturen functie) Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok yang melekat pada organisasi pemerintah yang menjadi tanggung jawab utama untuk dijalankan. Fungsi pokok ini harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sendiri berdasarkan fungsi masing-masing. Terjemahan fungsi pokok ini biasanya sering kita istilahkan sebagai tugas pokok dan fungsi atau “tupoksi”. 2. Fungsi pelayanan (verzorgen functie) Fungsi pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan Negara dalam melayani warga negaranya melalui organ pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki; melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli, atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai
strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Konsep Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat (BKD) merupakan salah satu unit kerja, organisasi, instansi yang dibentuk oleh pemerintah/ Pemerintah daerah dan sekaligus dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang kepegawaian daerah Hakikatnya, peranan PNS sebagai aparatur Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah lama ditetapkan dalam GBHN Tahun 1988 dan Program Pemacu Pendayagunaan Aparatur Negara (Program PAN), meliputi : Pelaksanaan pengawasan, penerapan analisis jabatan, penyusunan jabatan fungsional, peningkatan mutu kepemimpinan, penyederhanaan tatalaksana umum, dan system administrasi pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut 1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja danAnggaran (RKA) BKD. 2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan,pengembangan,penempatan,promosi,penggajian,keseja hteraan, disiplin,sserta pemberhentian pegawai. 3. Penyusunan formasi pegawai. 4. Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai. 5. Penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai. 6. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangkapendidikan dan pelatihan pegawai. 7. Penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi pegawai. 8. Penyelenggaraan konseling kepegawaian. 9. Pembinaan kinerja, disiplin, dan mental spritual pegawai. 10. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai. 11. Penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian. 12. Penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian. 13. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai III.
Metodologi Penelitian
Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah : a. Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten b. Kepulauan Talaud.
c.
Sekertaris Pegawai yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Pegawai Negeri yang mengurus Pangkat, Pensiun dan Mutasi kerja Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono 2007:147) IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Tugas Oleh Aparat Pemerintah di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi dan kualitas serta profesionalisme yang tinggi sadar akan tanggung jawab dan kewajibang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan disegala bidang di era globalisasi dan di era otonomi daerah maka akan dituntut efesiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan segala tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan dilaksanakan melalui aparatnya, dimana aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai sebagai administrator pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanaan maksimal kepada masyarakat gambar pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat dari beberapa hal di bawah ini : 1.
Perilaku Kerja Aparatur Pemerintah Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaanya kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bidang yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil. Kerja yang dicapai, oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak. Hasil wawancara adalah ternyata aparatur pemerintah memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugas di Kantor BKD Kabupaten Kepulauan Talaud. 2.
Penggunaan Fasilitas Kerja Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil yang efektif. Apabila fasilitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun sebaliknya, bila fasilitas kerja kurang memadai dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Kemampuan Sumber Daya Aparatur juga dituntut untuk mampu menggunakan fasilitas kerja sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekerjaan
dalam bidang pemerintahan. Keahlian aparatur menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia bagi pegawai/aparatur. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang keberhasilan tugas secara efesien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan ternyata penggunaan fasilitas kerja dalam pelaksanaan tugas sudah menggunakan setiap fasilitas yang ada secara maksimal, namun tidak semua pegawai dapat menggunakannya dikarenakan pegawai tersebut tidak dapat mengoperasikannya. Pendidikan dan pelatihan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, agar bukan hanya sebagian pegawai saja yang dapat menggunakannya. 3.
Disiplin Kerja Disipilin kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kinerja pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jam kerja selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan lain sebagainya. Apabia dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah pelaksanaan tugas/pelaksanaan dapat efektif, tertib dan lancar. Upaya BKD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanaan kepada masyarakat dengan mengingat tujuan tersebut, maka sangat perlu diperhatikan pentingnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan kinerja aparatur, maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan aparatur. Konsekuensi logis dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara maksimal dan berdasarkan kebutuhan daerah, dengan harapan aparatur pemerintah dapat memberikan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan. Akan tetapi upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai tidak hanya dilakukan atau dititik beratkan pada pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dalam hal pembagian kerja dan penempatan pegawai. Hal ini dimaksudkan agar setiap tugas yang diberikan tidak tumpang tindih, begitu juga dengan penempatan pegawai dimaksudkan agar setiap jabatan-jabatan tertentu diisi sesuai dengan gelar yang dimiliki. Gambaran upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dapat dilihat pada beberapa hal dibawah ini :
1.
Pendidikan dan Pelatihan Seperti yang telah dikemukakan dalam literatur-literatur serta peraturanperaturan yang ada bahwa pendidikan bagi pegawai adalah pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai. Sedangkan pelatihan adalah proses membantu pegawai-pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang maupun yang akan datang. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam hal pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Ternyata pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang diharapkan. 2.
Penempatan Pegawai Seperti yang telah ktia ketahui bahwa penempatan pegawai kedalam jabatan-jabatan tertentu yang sesuai dengan gelar /pendidikan sangat perlu dilakukan, karena hal ini dapat membantu pelaksanaan tugas. Untuk mengetahui apakah penempatan pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah sesuai dengan gelargelar/pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu atau sebaliknya apakah penempatan pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah belum dilakukan. Ternyata penempatan pegawai yang ada dikantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan baik (sebagaimana yang diharapkan) atau sudah dilakukan secara efektif. 3.
Pembagian Kerja Pada dasarnya pembagian kerja dilakukan untuk menghindari adanya tumpah tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga hasilnya tidak efektif. Pembagian kerja dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas karena setiap pegawai akan memiliki batasan gerak yang jelas dalam melaksanakan suatu peke rjaan sehingga diharapkan akan terwujudnya efektivitas dalam mencapai hasil yang baik. Pembagian kerja dilakukan dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian pegawai pada bidang masing-masing. Ternyata pembagian kerja di Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dilakukan dengan baik. V. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Dengan memperhatikan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, formasi pegawai pada BKD Kabupaten Kepulauan Talaud belum seratus persen sesuai dengan latar belakang pendidikan, masih ada pegawai yang menempati suatu jabatan yang tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimiliki. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak harus terpenuhi karena pendidikan
formal bukanlah indikator satu-satunya dalam penempatan seorang pejabat. Sedangkan untuk penggunaan fasilitas kerja di BKD Kabupaten Kepulauan Talaud suda di gunakan dengan baik di tambah lagi dengan peran Pimpinan yang efektif demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas. Jadi secara keseluruhan formasi/penempatan pegawai pada BKD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dianggap sesuai. 2. Upaya Pemerintah terhadap pengembangan sumber daya Manusia di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dengan memberikan kesempatan kepada kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan agar pekerjaan yang di lakukan dapat berjalan secara efektif dan efesien Saran Beranjak dari hasil penelitian, maka hal yang yang perlu di sarankan untuk di tindak lanjuti adalah: 1. Sehubungan dengan pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai-pegawai agar memperoleh mutu yang yang di harapkan latar belekang pendidikan juga berperan dalam membantu Pegawai yang bersangkutan dalam menganalisa makna dan maksud dari pada tujuan pelatiahan bagi Pegawai. 2. Profesionalisme Aparatur Pemerintah di Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Talaud tidak lepas dari peran serta pimpinan disamping kemauan dan tekat dari Pegawai itu sendiri untuk mengembangkan dirinya karena pimpinan yang baik mampu memberikan Arahan, Dorongan, serta Pembinaan secara langsung kepada yang bersangkutan melihat pembagian Kerja/Tugas dari Atasan kepada bawahan-nya, maka pengontrolan dan motifasi kerja, bimbingan selalu dilakukan guna terciptanya hasil kerja yang efektif dan efesien.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta Ancok, Djamaluddin, 1999, Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis, (makalah) Alston, Margareth and Wendy Bowles. 1998. Research for social workers : An introduction to methods. Australia: Allen and Unwin. Handayaningrat, Soewarno, 1982. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta: PT. Gunung Agung. Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Nawawi, Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press Pamudji, 1985, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta Poerwardarminta W.J.S, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta Sanafiah, Faisal 1990, Metode Penelitian Kualitatif, : Dasar-Dasar dan Aplikasi Penerbit YA3, Malang S.H. Sarundayang, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Galia Indonesia, Jakarta Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, Metode Penelitian Survey, PT.Pustaka, Jakarta, cet II. Sunindhia, Y.W, 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Bina Aksara, Jakarta Sugiono, Prof, Dr. 2007, Metode Penelitian Kualitatif Bandung, Alfabeta Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Victor M. Situmorang, SH, Jusuf Juhir, SH., Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II) 1998.
