LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-3/PJ/2010 TENTANG : TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) SURAT PERNYATAAN KOP SURAT BANK/POS Tanggal cetak No. Berita Acara
: xx/xx/xxxx :
/<no urut>//MPN/
Kepada Yth. : Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta Perihal
: Berita acara konfirmasi penerimaan pendapatan pajak
Dengan ini menyatakan hasil konfirmasi yang sepenuhnya dilakukan sendiri melalui web portal MPN : 1. Total penerimaan pendapatan pajak1 yang dibukukan pada tanggal adalah sebesar Rp. , dengan ringkasan sebagai berikut : No. Jenis 1 Pajak 2 Pajak dalam rangka impor 3 Pajak dalam rangka Cukai dalam negeri 4 PBB sektor P22
Match Audit x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
Un-Match Belum Kirim Tidak Diakui x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
5
PBB sektor P33
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
6
BPHTB Total
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx.xxx
2. Pada waktu yang ditetapkan seluruh kas atas setoran penerimaan pendapatan pajak dilimpahkan kerekening kas negara yang telah ditetapkan di Bank Indonesia. 3. Rincian penerimaan pendapatan tercantum pada file dengan nota kredit telah diverifkasi sehingga seluruh setoran yang tercantum benar, lengkap dan tidak ganda. 4. Jika dikemudian hari diketahui ada setoran penerimaan pendapatan pajak yang belum direkam atau tidak dikonfirmasi maka dikenakan sanksi sesuai aturan. 5. Cetakan ini dikeluarkan melalui web portal MPN, jika terjadi selisih yang digunakan sebagai referensi adalah data yang tersimpan secara elektronis pada sistem MPN. Tanggal ................... Pelaksana Bank/POS,
Mengetahui Direktur Operasional Materai Rp. 6.000,-
(----------------------------)
(-------------------------------)
Tembusan : 1. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Keterangan : 1. Total penerimaan pendapatan adalah penjumlahan dari total kolom Match + Audit + Un-Match+ Belum Kirim. 2. Penerimaan PBB sektor P2-Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan 3. Penerimaan PBB sektor P3-Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan non migas, Perkebunan dan Perhutanan.
LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-3/PJ/2010 TENTANG : TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) DARI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KE SIDJP/SIPMOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Basis Data untuk menyiapkan data MPN yang akan didistribusikan setiap harinya. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan menugaskan pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data untuk memproses distribusi data MPN. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan mempersiapkan proses distribusi data MPN. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data memeriksa dan membuat rekapitulasi Surat Pernyataan Perbankan/Pos atas Penerimaan Negara. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat Surat Himbauan kepada pihak perbank atau pos dalam hal Perbankan/Pos belum membuat surat pernyataan. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meneruskan konsep Surat Himbauan ke Kepala Seksi Pemantauan Basis Data. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data meneliti dan memaraf Surat Himbauan dan meneruskan ke Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur meneliti dan menandatangani Surat Himbauan Permintaan Penyampaian Surat Pernyataan Perbankan/Pos. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meneruskan Surat Himbauan dan mengadministrasikan ke Subbag TU untuk dikirimkan dan ditatausahakan. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan pemilahan atas data MPN yang bisa didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD yang telah dilampiri Surat Pernyataan Perbankan/Pos dan data MPN yang belum dapat didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD oleh karena tidak ada Surat Pernyataan Perbankan/Pos. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta ke Sisten MPN untuk mendistribusikan data MPN ke server TIP untuk dapat didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Sistem MPN menyiapkan data penerimaan yang telah diakui oleh Perbankan/Pos dan MPN. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta persetujuan terkait data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data meminta persetujuan atas data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD dan meneruskan ke Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur untuk mendapatkan persetujuan. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur memberi persetujuan atas data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data segera mendistribusikan data MPN ke SIDJP/SIPMOD. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan monitoring memastikan bahwa seluruh data MPN yang siap didistribusikan sudah benar-benar terdistribusikan, ke SIDJP dan SIPMOD. Dalam hal data belum atau tidak berhasil didistribusikan, pelaksana sistem MPN melakukan distribusi ulang hingga semua data berhasil didistribusikan. Selanjutnya, pelaksana sistem MPN membuat laporan pelaksanaan distribusi data MPN pada setiap akhir proses distribusi. Data didistribusikan di SIDJP/SIPMOD dan siap diakses oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selesai.
LAMPIRAN III SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-3/PJ/2010 TENTANG : TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) TATA CARA PERBAIKAN DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15.
16.
Prosedur perbaikan data MPN diproses dengan prosedur pemindahbukuan. Prosedur ini dapat terjadi oleh karena: pengajuan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak, pengajuan pemindahbukuan dari KPP lain, pemindahbukuan terkait proses penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Pengajuan pemindahbukuan oleh Wajib Pajak dilakukan dengan membuat surat permohonan pemindahbukuan. Surat Permohonan pemindahbukuan harus dilampiri dengan dokumen yang memadai seperti Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan dipecah ataupun akan dipindahbukukan. Permohonan pemindahbukuan diajukan melalui tempat pelayanan terpadu yang ada di KPP. Untuk pengajuan pemindahbukuan KPP lain dapat dikirimkan melaui pos. Terkait dengan pengajuan pemindahbukuan dari KPP lain melalui Surat Pengantar harian (SPh) kirim maka surat direkam oleh pelaksana tempat pelayanan terpadu (petugas TPT) dan diteruskan ke Kepala Kantor untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Petugas TPT menerima dan meneliti pengajuan pemindahbukuan yang diajukan Wajib Pajak. Dalam hal surat permohonan pemindahbukuan tidak memenuhi persyaratan, petugas mengembalikan kepada Wajib Pajak dan meminta untuk diperbaiki. Dalam hal surat permohonan pemindahbukuan telah memenuhi syarat, petugas TPT memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak. Petugas TPT meneruskan surat permohonan pemindahbukuan kepada Account Representative (AR). Account Representative melakukan penelitian formal surat permohonan pemindahbukuan yang masuk baik dari Wajib Pajak maupun dari KPP lain. Dalam hal kelengkapan formal tidak dipenuhi, AR mengembalikan kepada Wajib Pajak atau KPP lain untuk diperbaiki dan dokumen yang masih dibutuhkan. AR melakukan pengecekan terkait data pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dan SSP dimaksud belum diperhitungkan dalam SPT. AR memastikan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah masuk ke MPN. Dalam hal pengecekan data pembayaran tidak masuk (tidak terdapat) dalam MPN, AR membuat Surat Penolakan Pemindahbukuan. Surat Penolakan Pemindahbukuan harus mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Surat Penolakan Pemindahbukuan dan memberi kepada AR terkait. AR mengarsipkan dan mengirin surat penolakan pemindahbukuan melalui Petugas Seksi Pelayanan. Dalam hal berdasarkan data di MPN diketahui pembayaran WP adalah valid, AR melakukan penelitian untuk memastikan bahwa SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, SPT,SKP,SKPT dst. AR membuat uraian penelitian dan meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal berdasarkan penelitian diketahui SPP tidak layak ditindaklanjuti maka AR membuat Surat Penolakan Pemindahbukuan dan meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal berdasarkan penelitian diketahui permohonan pemindahbukuan layak untuk ditindaklanjuti AR membuat konsep Bukti Pemindahbukuan dan meneruskan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Bukti Pemindahbukuan dan uraian penelitian dan meneruskan konsep Bukti Pemindahbukuan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan manandatangani Surat Penolakan Pemindahbukuan dalam hal diketahui dalam penelitian SSP yang dipindahbukukan tidak layak untuk ditindaklanjuti dan memberikan kepada AR terkait. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani konsep Bukti Pemindahbukuan dan Uraian Penelitian dan meneruskan kepada Seksi Pelayanan. Kepala Kantor memberikan kembali Bukti Pemindahbukuan kepada AR terkait untuk ditindaklanjuti. AR melakukan perbaikan data melalui aplikasi perbaikan data MPN di SIDJP. AR meneruskan Bukti Pemindahbukuan kepada Seksi Pelayanan. Bukti Pemindahbukuan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) ke Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak yang meneruskan permohonan untuk kemudian disampaikan ke Wajib Pajak. Selesai.
