PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

ANALISIS KETEPATAN PEMILIHAN METODE PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MENGURANGI BEBAN PAJAK PENGHASILAN Studi Kasus di PT. Prima Dwi Utama

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Yovita Ratnasari Massora NIM : 092114075

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Yovita Ratnasari Massora NIM : 092114075

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2013

i


Skripsi ANALISIS KETEPATAN PEDIIL]巴 AN PIETODE PENYUSUTAN IIARTA

BERWUJllD BUKAN BANGUNAN SEBAGAISALAⅡ UNTUK ⅣENGURANGIBEBAN PJAK PENGⅡ

SATU CARA ASILAN

Studi Kasus di PTc Prima Dwi Utama

Pembimbing

Gien Agustinaw'ansari, M.M.. Akt.

Tanggal: 3 September 2013


Skripsi ANALISIS KETEPATAN PEPIILIIIAN PIIETODE PENYUSUTAN BERWUJtD BUKAN BANGUNAN SEBAGAISALAH SATU CARA UNTUK ⅣENGURANGIBEBAN PAJAK PENGHASILAN

ⅡARTA

Studi Kasus di PTo PriIEla Dwi Utama

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yovita Ratnasari Massora

Tanda Tangan Ketua Sekretaris

Anggota

Dra.

Anggota

Drs,YP.

Anggota

M. TrisnawatiRahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA.

Yogyakarta, 30 September 201 Fakultas Ekonomi [l,ersitas Sanata Dhanna

後

1/鰈

、 F級 ′

Maridjo, M.Si.

3


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” (Mat 21:22) “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” (Luk 1:37) “Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya” (Pengkhotbah 3:11a) “Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan!” (Yeremia 17:7) “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna” (2 Kor 12:9) “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13) “ Hidup yang bernilai adalah dalam setiap kesempatan yang ada, kita bisa mendedikasikan diri untuk selalu melakukan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain” (Andrie Wongso) “Berdoa dan berusahalah melakukan yang terbaik, serta syukuri dan manfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, lalu pasrahkan semuanya kepada Tuhan, biarkan Tuhan hadir dalam setiap kelemahan kita, sebab Dia akan menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya kepada kita, tetap percaya akan janji-Nya, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena Tuhan itu baik”

Skripsi ini kupersembahkan untuk : Tuhan Yesus Kristus Bunda Maria Bapakku Bastian Massora, Ibuku Adolfina Banne, kedua Adikku James Suwandi Massora dan Melky Massora, serta seluruh Keluargaku.

iv


UNIVERSEAS SANATA DllLARMA FAKULTAS EKONOMI JLRUSANぶ UNTANSI― PROGRAM STUDI AK■ INTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

ANALISIS KETEPATAI{ PDMILIHAN METODE PEIYYUSTITAN HARTA BERWT]JTID BUKAN BANGUNAI\ SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MENGT]RANGI BEBAI\T PAJAK PENGIIASILAI\ Studi Kasus di PT. Prima Ilwi Utama dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 September 2013 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, afau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidalg dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakart4 30 September 2013 Yang membuat pemyataan,


V


LEBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH IINTⅨ KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini,saya mahasiswa Universitas Sanata Dharlna:

Nama

: Yo宙

Nomor NIIahasiswa

ta Ratnasari Massora

: 092114075

Demi pengembangan ilmu perttct盛田嘔 saya melnberikan kepada Pttustakaan Univ(ジ 1lsitas

Sanata Dhal...a karya ilmiah saya yang bcttuduL Allalisis Ketepatan

Ⅱarta Ber77uJud Bukan Bangunan Sebagai SahL Satu Cara untuk Mellgurangi Beban Paiak Pelaghasilan(Studi Kasus di PT.Prima Dwi Utam→ besCrta perangkat yang diperlukan oila adan.Dengan

Pettlilihan Metode Femyusutan

dellnikian saya nlembedkan kepada perpustakaan Unlversitas Sanata Dhama hak untuk menylllnpan,mengalihkan dalaln bentuk media lain` rnengelolanya dalam

bentuk pangkalan dat■

mendistribusikan

secam terbatas,

dan

mempublikasikamya di intemet atau llnedia lain untuk kepentingan akademis tampa perlu memlnta izin dari ttya maupun mem欧洒巌狙 Юyald kepada nya selama tetap mencantumkan nama saya sebttai penulis. Delnikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebcnamya. Dibuat di Yogyakarta Pada tangga1 30 Septeinber 2013

Yang menya餞永田


Vl


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis. 2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis. 4. Seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah melayani semua kebutuhan akademis selama penulis di bangku perkuliahan.

vii


5. Bapak Andi Salahuddin Akhmad, Bapak Abdul Biden, Bapak Hendro Kusuma Jaya, dan seluruh karyawan PT. Prima Dwi Utama Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu penulis memperoleh data lisan maupun tulisan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 6. Bapak Ishak, Bapak Syarif, Bapak Yuslan, dan seluruh karyawan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. H. Muhammad Fadjar Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis mengadakan penelitian. 7. Om Vany sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis mengadakan penelitian. 8. Seluruh pengajar Brevet A dan B Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 9. Bapak Abdul Hadi yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 10. Bapakku Bastian Massora, Ibuku Adolfina Banne, kedua Adikku James Suwandi Massora dan Melky Massora, serta seluruh Keluargaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Sahabat-sahabat terbaikku: Niken Utami, Maria Mellyana Nur Octa Kumalasari, Theresia Veny Tabi, Agata Rosa Pebriani, Susana Nugrahani, dan Yunita Astikawati atas doa, persahabatan, canda tawa, semangat, dan masukan selama penulis di bangku perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

viii


12. Teman-teman Paduan Suara Fakultas Ekonomi (PSFE) dan Cana Community Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengembangkan diri. 13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Yogyakarta, 30 September 2013


ix


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

v

HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR

vii x

HALAMAN DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR TABEL

xii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

xiv

ABSTRAK

xv

ABSTRACT

xvi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Sistematika Penulisan

1 1 4 4 4 5

BAB II

LANDASAN TEORI A. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Pajak Penghasilan 2. Subyek Pajak Penghasilan 3. Obyek Pajak Penghasilan 4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final 5. Cara Menghitung Pajak Penghasilan 6. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Deductible Expenses) 7. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Non-Deductible Expenses) 8. Tarif Pajak Penghasilan

x

7 7 7 9 9 15 18 19 24 32


B. Penyusutan Harta Berwujud 1. Pengertian Penyusutan Harta Berwujud 2. Kebijakan Penyusutan Harta Berwujud Menurut Ketentuan Perpajakan 3. Metode Penyusutan Harta Berwujud Menurut Ketentuan Perpajakan C. Rekonsiliasi Fiskal D. Konsep Nilai Waktu Uang E. Review Penelitian Terdahulu

33 33 34 41 42 43 47

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Tempat dan Waktu Penelitian C. Subyek dan Obyek Penelitian D. Data yang Diperlukan E. Teknik Pengumpulan Data F. Teknik Analisis Data

53 53 53 54 54 54 55

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah PT. Prima Dwi Utama B. Lokasi PT. Prima Dwi Utama C. Personalia D. Struktur Organisasi E. Unit Usaha

70 70 71 72 74 78

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data B. Analisis Data C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

80 80 97 135

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan B. Keterbatasan Penelitian C. Saran

139 139 140 141

DAFTAR PUSTAKA

143

LAMPIRAN

146

xi


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final

17

Tabel 2. Tarif Penyusutan Harta Berwujud

35

Tabel 3. Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan

55

Tabel 4. Contoh Tabel Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

56

Tabel 5. Contoh Tabel Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

58

Tabel 6. Contoh Tabel Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Garis Lurus

61

Tabel 7. Contoh Tabel Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Saldo Menurun

61

Tabel 8. Contoh Tabel Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

64

Tabel 9. Contoh Tabel Penghitungan Penghasilan Terutang

67

Nilai

Sekarang

Pajak

Tabel 10. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 berdasarkan Usaha Penjualan

81

Tabel 11. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi

82


83


84


84


85

xii



86

Tabel 17. Laporan Laba Rugi tahun 2009

88


90


93


95

Tabel 21. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I

99

Tabel 22. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II

99

Tabel 23. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

102

Tabel 24. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

103

Tabel 25. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

106

Tabel 26. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

108

Tabel 27. Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Garis Lurus

112

Tabel 28. Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Saldo Menurun

113

Tabel 29. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

126

Tabel 30. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan Terutang

133

xiii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar I.

Struktur Organisasi PT. Prima Dwi Utama

xiv

74


ABSTRAK


Yovita Ratnasari Massora NIM : 092114075 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2013 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyusutan yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT. Prima Dwi Utama, Kendari, Sulawesi Tenggara. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode saldo menurun lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan. Hal ini dikarenakan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih kecil, yaitu sebesar Rp40.557.252,00 dibandingkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp163.187.737,00.

xv


ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE APPROPRIATENESS OF DEPRECIATION METHOD SELECTION OF NON BUILDING-TANGIBLE FIXED ASSET AS THE WAY TO REDUCE INCOME TAX EXPENSES A Case Study at PT. Prima Dwi Utama

Yovita Ratnasari Massora NIM : 092114075 Sanata Dharma University Yogyakarta 2013 The purpose of this study is to find out depreciation method that is most appropriate as a method to reduce company’s income tax expense. This study was undertaken at PT. Prima Dwi Utama, Kendari, South East Sulawesi. Data was obtained through interview and documentation. The data analysis technique employed was descriptive analysis technique, a technique to describe the calculation of depreciation cost of non building-tangible fixed asset using straight line method and declining balance method. The result of analysis indicates that the declining balance method is more appropriate to be used by PT. Prima Dwi Utama as one of the method to reduce income tax expense. Using the declining balance method, the total present value of income tax was Rp40.557.252,00, while using the straight line method, the total present value of income tax was Rp163.187.737,00.

xvi


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sektor pajak merupakan salah satu sektor yang memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Jumlah penerimaan yang diperoleh negara dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional yang membutuhkan dana cukup besar. Penerimaan yang diperoleh negara dari sektor ini

juga digunakan untuk

pembiayaan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara dapat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dananya berasal dari pajak. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara sangat penting dalam menunjang pelaksanaan roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada pemerintah. Badan usaha atau perusahaan merupakan salah satu subyek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan sebaiknya dapat membantu pemerintah dalam pembangunan melalui ketaatan membayar pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan dari kewajiban Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut berpartisipasi aktif dalam pendanaan negara dan pembangunan nasional.

1


2

Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Besar Pajak Penghasilan ditentukan oleh besarnya laba atau rugi perusahaan, padahal laba rugi penting bagi perusahaan. Adanya pemikiran bahwa Pajak Penghasilan merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, membuat banyak perusahaan terkadang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Namun, perusahaan sebaiknya tidak menjadikan Pajak Penghasilan sebagai beban dalam menjalankan usahanya. Ada salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan, yaitu dengan mengatur besarnya biaya penyusutan dari harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengaturan besarnya biaya penyusutan dari harta berwujud perusahaan dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan, karena biaya penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan menurut ketentuan perpajakan, sehingga biaya penyusutan menjadi salah satu biaya yang dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Jika Penghasilan Kena Pajak perusahaan rendah, maka beban Pajak Penghasilan perusahaan juga rendah. Biaya penyusutan menjadi salah satu biaya yang penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya menurut ketentuan perpajakan, karena adanya biaya penyusutan sebenarnya berpijak pada kenyataan bahwa harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan


3

operasional perusahaan akan memberikan manfaat potensial bagi perusahaan untuk mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang, sehingga biaya penyusutan merupakan salah satu biaya yang mempengaruhi laporan keuangan yang sifatnya menurunkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Besar biaya penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ada dua metode penyusutan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun. Perusahaan harus tepat dalam memilih metode penyusutan yang akan digunakan. Metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun akan menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda. Perbedaan ini akan menunjukkan metode penyusutan yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan dalam mengatur besar kecilnya laba perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan. Metode manapun yang dipilih harus dapat digunakan oleh perusahaan secara konsisten agar metode tersebut dapat menyediakan perbandingan hasil operasi perusahaan dari periode ke periode. Penelitian mengenai metode penyusutan yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan ini akan dilakukan di PT. Prima Dwi Utama. PT. Prima Dwi Utama berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara.


4

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode penyusutan manakah yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penyusutan mana yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain : 1. Bagi PT. Prima Dwi Utama Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Prima Dwi Utama dalam pemilihan metode penyusutan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. 2. Bagi Pihak Lain Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi dan acuan untuk pengembangan dan kajian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, berkaitan dengan ketepatan pemilihan metode penyusutan harta berwujud


5

bukan bangunan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan. 3. Bagi Penulis Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan terhadap praktik yang nyata terjadi, sebelum penulis memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan. E. Sistematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

: Landasan Teori Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang berasal dari PT. Prima Dwi Utama.

Bab III

: Metode Penelitian Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang

diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.


Bab IV

6

: Gambaran Umum Perusahaan Bab ini berisi uraian tentang sejarah PT. Prima Dwi Utama, lokasi PT. Prima Dwi Utama, personalia, struktur organisasi, dan unit usaha.

Bab V

: Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang deskripsi dan analisis data-data yang diperoleh dari PT. Prima Dwi Utama, serta hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab VI

: Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, serta saran oleh penulis.


BAB II LANDASAN TEORI A. Pajak Penghasilan 1. Pengertian Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pengertian tersebut, ada beberapa pengertian lain dari pajak menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2008: 2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku

7


8

Perpajakan: Teori dan Kasus yang ditulis oleh Resmi (2011: 1), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Berdasarkan buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 133), penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Berdasarkan pengertian pajak dan pengertian penghasilan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh


9

penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 2. Subyek Pajak Penghasilan Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subyek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris, badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dan bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 3. Obyek Pajak Penghasilan Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi obyek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi


10

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang termasuk sebagai obyek pajak, yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya adalah imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan. Obyek pajak lainnya adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Pengertian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, maksudnya hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Pengertian hadiah dari penghargaan, maksudnya imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Laba usaha juga merupakan obyek pajak. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta juga termasuk obyek pajak, yang terdiri atas lima jenis. Pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Maksudnya, yaitu dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang


11

diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan. Kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Maksudnya, yaitu dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan tersebut adalah harga pasar. Ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan obyek pajak. Begitu juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan. Keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan. Maksudnya, yaitu keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan


12

harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Maksudnya, yaitu dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan obyek pajak. Obyek pajak lainnya adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan obyek pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang adalah obyek pajak. Pengertian bunga termasuk pula premium,

diskonto

dan

imbalan

sehubungan

dengan

jaminan

pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.


13

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi adalah obyek pajak. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Obyek pajak lainnya adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan obyek pajak. Pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala juga merupakan obyek pajak. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Obyek pajak lainnya adalah keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.


14

Keuntungan selisih kurs mata uang asing merupakan obyek pajak. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva merupakan obyek pajak. Premi asuransi juga merupakan obyek pajak, termasuk premi reasuransi. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas adalah obyek pajak. Obyek pajak lainnya adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan, baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan obyek pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan obyek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan. Penghasilan dari usaha berbasis syariah merupakan obyek pajak. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan obyek pajak menurut Undang-Undang. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai


15

ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan obyek pajak, begitu juga dengan surplus Bank Indonesia. 4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final Berdasarkan buku Perpajakan: Teori dan Kasus yang ditulis oleh Resmi (2011: 139), Pajak Penghasilan bersifat final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Diana dan Setiawati (2010: 367), penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final harus dikeluarkan dari penghitungan Pajak Penghasilan terutang (koreksi negatif). Menurut buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 250), karakteristik penghasilan yang menjadi obyek Pajak Penghasilan final adalah penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan (non prepaid taxes), dan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih,

dan

memelihara

penghasilan

yang

pengenaan

Pajak

Penghasilannya bersifat final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.


16

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, antara lain penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Obligasi yang dimaksud dalam hal ini adalah surat utang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan. Surat utang negara yang dimaksud dalam hal ini meliputi obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Penghasilan lainnya yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura dan penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Ada pula penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan buku Perpajakan: Teori dan Kasus yang ditulis oleh Resmi (2011: 139), penghasilan tertentu lainnya yang dimaksud adalah penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain.


17

Penghasilan-penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final merupakan obyek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan

masyarakat,

kesederhanaan

dalam

pemungutan

pajak,

berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memerhatikan

perkembangan

ekonomi

dan

moneter,

maka

atas

penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta dasar hukum dan dasar pengenaannya. Tabel 1. Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final Dasar Hukum PP 131/2000 PP 14/1997 PP 04/1995 PP 132/2000 PP 71/2008

PP 5/2002

Jenis Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Penjualan Saham di Bursa Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Hadiah Undian Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto

Jumlah Bruto Jumlah Bruto Nilai Pengalihan atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), mana yang lebih tinggi Persewaan Tanah dan atau Jumlah Bruto Bangunan


18

Tabel 1. Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final (lanjutan) Dasar Hukum

Jenis Penghasilan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Kontrak

PP 51/2008 jo Jasa Konstruksi PP 40/2009 PP 15/2009 Bunga Simpanan Koperasi Jumlah Bunga PP 16/2009 Bunga Obligasi Jumlah Bunga dan atau Diskonto PP 19/2009 Dividen yang diterima Jumlah Dividen Orang Pribadi (OP) PP 138/2000 jo Selisih Lebih Revaluasi Selisih Lebih Revaluasi 79/PMK.03/2008 Aktiva Tetap Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, 2013

5. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Berdasarkan buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 144), Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan,


19

yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 6. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Deductible Expenses) Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Pengeluaran-pengeluaran

tersebut

harus

mempunyai

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak untuk dapat dibebankan sebagai biaya. Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh


20

dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi

dan

penjualan

yang

diperkenankan

sebagai

pengurang

penghasilan bruto diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya

dilakukan

melalui

penyusutan

atau

amortisasi.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya

sewa

untuk

beberapa

tahun

yang

pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

dibayar

sekaligus,


21

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan juga merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maksudnya, yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia juga merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.


22

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan adalah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran. Beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat yang pertama, yaitu Wajib Pajak telah membebankannya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Syarat yang kedua, yaitu Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Syarat yang ketiga, yaitu Wajib Pajak telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, dan syarat ketiga ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


23

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Maksud dari penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya, diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Biaya lainnya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, apabila penghasilan bruto setelah dikurangi

biaya

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan


24

penghasilan neto atau laba fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturutturut sampai dengan lima tahun, yang dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. 7. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (NonDeductible Expenses) Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya, karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,


25

sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya lainnya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012, pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya ada enam. Pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,


26

sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, meliputi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha

secara

konvensional,

dan

bank

perkreditan

rakyat

yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Cadangan piutang tak tertagih untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi koperasi simpan pinjam,

PT.

Permodalan

Nasional

Madani

(Persero),

Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, dan PT. Perusahaan Pengelola Aset. Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease). Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang,


27

yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kedua, cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian, serta cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. Ketiga, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan


28

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan obyek pajak. Peraturan tentang premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan, diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.41/2003. Menurut SE-03/PJ.41/2003, yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah Wajib Pajak orang pribadi sebagai pemberi kerja yang membayar atau menanggung premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa untuk pegawainya. Bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai pemberi kerja yang melakukan pembayaran premi asuransi untuk pegawainya tersebut, boleh membebankannya sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dan


29

bagi pegawai yang bersangkutan, premi asuransi tersebut merupakan penghasilan yang merupakan obyek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maksudnya, yaitu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan obyek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan juga merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham dalam hubungan pekerjaan. Berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya, karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari


30

penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha. Biaya lainnya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Maksud dari Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,


31

pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan


32

pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku. 8. Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat (1) huruf b, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif tersebut akan diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.


33

Menurut ketentuan pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Menurut ketentuan pasal 31 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya bagian peredaran bruto tersebut dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. B. Penyusutan Harta Berwujud 1. Pengertian Penyusutan Harta Berwujud Berdasarkan buku Teori Akuntansi yang ditulis oleh Suwardjono (2011: 437-440), depresiasi atau penyusutan merupakan suatu proses alokasi kos secara sistematik dan rasional dan jumlah rupiahnya diukur atas dasar bagian kos potensi jasa yang dianggap telah dimanfaatkan dalam menciptakan pendapatan. Penyusutan juga dipandang sebagai penurunan potensi jasa selama perioda operasi akibat keausan fisik, konsumsi manfaat, atau keusangan teknologis. Menurut buku Dasar-Dasar Akuntansi yang ditulis oleh Jusup (2011: 195), penyusutan adalah proses pengalokasian beban perolehan harta berwujud atau aset tetap sepanjang masa manfaat (umur ekonomis) aset


34

tersebut. Berdasarkan buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 152), penyusutan merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta berwujud yang bukan berupa bangunan dan harta berwujud yang berupa bangunan. Menurut buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2008: 159), aset yang dapat disusutkan adalah aset yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. 2. Kebijakan Penyusutan Perpajakan

Harta

Berwujud

Menurut

Ketentuan

Berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kebijakan penyusutan harta berwujud, yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.


35

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut, sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud untuk menghitung penyusutan, ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2. Tarif Penyusutan Harta Berwujud Kelompok Harta Berwujud I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak Permanen

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25% 12,5% 6,25% 5%

20 tahun 10 tahun

5% 10%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

50% 25% 12,5% 10%


36

Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, pengalihan atau penarikan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, pengalihan atau penarikan harta dalam bentuk likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun, pengalihan atau penarikan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan pengalihan atau penarikan harta atas sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan, atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.


37

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat dikecualikan sebagai obyek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.


38

Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak, dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok satu, antara lain mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, mesin kantor, perlengkapan lainnya, sepeda motor, alat perlengkapan khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan, alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman, jigs, alat yang digerakkan bukan dengan mesin, mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan, mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum, falsh memory tester, writer machine, biporar test system, dan sebagainya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok dua, antara lain mebel dan peralatan dari logam, mobil, container, mesin pertanian/perkebunan, mesin yang mengolah produk nabati, mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahanbahan minuman segala jenis, mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan

makanan

dan

menghasilkan/memproduksi

makanan mesin

segala

ringan,

jenis,

mesin

mesin dan

yang

peralatan


39

penebangan kayu, truk berat, kapal barang, perahu layar pakai, perangkat pesawat telepon, auto frame loader, dan sebagainya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok tiga, antara lain mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil, mesin dan peralatan penggergajian kayu, mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan

produk


mesin

industri

kimia,

menengah

dan

mesin

yang

berat,

kapal

penumpang, pesawat terbang, perangkat radio navigasi, dan sebagainya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok empat, antara lain mesin berat untuk konstruksi, lokomotif uap dan tender atas rel, kereta, kapal penumpang, kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, dan sebagainya. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 April 2002. Penjelasan lebih

rinci

mengenai jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002, terdapat di lampiran pertama halaman 147. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang mengatur tentang jenis-jenis


40

harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok satu, antara lain mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, mesin kantor, perlengkapan lainnya, sepeda motor, alat perlengkapan khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan, jigs, alatalat komunikasi, alat yang digerakkan bukan dengan mesin, mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan, mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum, falsh memory tester, anchor, base station controller, dan sebagainya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok dua, antara lain mebel dan peralatan dari logam, mobil, container, mesin pertanian/perkebunan, mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, mesin yang mengolah produk nabati, mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis, mesin yang menghasilkan/memproduksi bahanbahan

makanan

dan


makanan mesin

segala ringan,

jenis, mesin

mesin dan

yang

peralatan

penebangan kayu, mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan kehutanan, truk berat, kapal barang, perahu layar pakai, perangkat pesawat telepon, auto frame loader, spooling machines, antena, dan sebagainya.


41

Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok tiga, antara lain mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil, mesin dan peralatan penggergajian kayu, mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan

produk


mesin

industri

kimia,

menengah

dan

mesin

yang

berat,

kapal

penumpang, pesawat terbang, perangkat radio navigasi, dan sebagainya. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok empat, antara lain mesin berat untuk konstruksi, lokomotif uap dan tender atas rel, kereta, kapal penumpang, kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, dan yang lainnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, terdapat di lampiran kedua halaman 158. 3. Metode Penyusutan Harta Berwujud Menurut Ketentuan Perpajakan Metode penyusutan yang diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Metode garis lurus merupakan metode di mana penghitungan penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Cara memperoleh biaya


42

penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu mengalikan harga perolehan dengan tarif penyusutan. Metode saldo menurun merupakan metode di mana penghitungan penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus. Cara memperoleh biaya penyusutan

dengan

menggunakan

metode

saldo

menurun,

yaitu

mengalikan nilai sisa buku dengan tarif penyusutan. Berdasarkan buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 153), Wajib Pajak diperkenankan memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. C. Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan buku Perpajakan: Teori dan Kasus yang ditulis oleh Resmi (2011: 369-373), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Laporan keuangan untuk kepentingan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu


43

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Menurut buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu yang ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 269), laporan laba rugi (biasanya disebut laporan komersial) yang menjadi dasar rekonsiliasi fiskal terdiri dari penghasilan dan biaya. Kedua unsur ini harus disesuaikan dengan ketentuan fiskal, sehingga laporan fiskal (laba rugi yang sudah disesuaikan dengan ketentuan fiskal) dapat diketahui. Selain itu, penghitungan Pajak Penghasilannya juga dapat dilakukan. D. Konsep Nilai Waktu Uang Menurut buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan yang ditulis oleh Brealey, Myers dan Marcus (2008: 81), perusahaan berinvestasi dalam banyak hal, salah satunya berinvestasi pada harta berwujud. Berdasarkan buku Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang yang ditulis oleh Husnan (2000: 47), investasi yang dilakukan umumnya menyangkut pengeluaran uang saat ini yang jumlahnya bisa cukup besar untuk diharapkan memberikan hasil dalam waktu yang cukup lama, sehingga pemahaman akan nilai waktu uang menjadi sangat penting.


44

Berdasarkan buku Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang yang ditulis oleh Husnan (2000: 70-71), uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Konsep yang mendasarinya adalah nilai waktu uang. Sejauh tingkat bunga (yang merupakan cerminan harga dana) tidak pernah negatif, maka uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Semakin tinggi tingkat bunga yang dianggap relevan, semakin besar perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan diterima di kemudian hari. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini dipengaruhi antara lain oleh risiko investasi. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan. Menurut buku Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan yang ditulis oleh Keown, Martin, Petty dan Scott (2010: 172), untuk membuat keputusan, manajer keuangan harus membandingkan biaya-biaya dan manfaat dari alternatif yang tidak terjadi sepanjang periode waktu yang sama. Pengambilan keputusan keuangan memerlukan suatu pemahaman dari nilai waktu uang, baik untuk melakukan investasi yang menguntungkan maupun untuk mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga. Para manajer yang menggunakan nilai waktu uang dalam semua penghitungan keuangan mereka, meyakinkan diri mereka sendiri dengan keputusan yang lebih logis. Proses nilai waktu pertama kali membuat semua nilai uang dapat diperbandingkan, karena uang memiliki nilai waktu, yang memindahkan semua uang mengalir kembali ke nilai sekarang atau ke waktu tertentu di masa depan.


45

Berdasarkan buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Brigham dan Houston (2010: 31-32), langkah pertama dalam analisis nilai waktu adalah membuat suatu garis waktu (time line) yang akan membantu untuk membayangkan apa yang sedang terjadi dalam suatu permasalahan. Interval dari 0 (nol) ke 1 (satu), 1 (satu) ke 2 (dua), dan 2 (dua) ke 3 (tiga) adalah periode waktu seperti tahun atau bulan. Waktu 0 (nol) adalah hari ini, dan merupakan awal dari periode ke-1 (satu). Waktu ke-1 (satu) adalah satu periode dari sekarang, dan merupakan akhir dari periode ke-1 (satu) dan awal periode ke-2 (dua), dan seterusnya. Nilai waktu uang terdiri dari dua jenis, yaitu nilai masa depan (future value) dan nilai sekarang (present value). Berdasarkan buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Brigham dan Houston (2006: 282), nilai masa depan merupakan sebuah jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Nilai masa depan digunakan untuk menghitung nilai investasi yang akan datang. Menurut buku Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan yang ditulis oleh Keown, Martin, Petty dan Scott (2010: 145), rumus untuk menghitung nilai masa depan adalah : FV = PV (1 + i) di mana FV = nilai masa depan investasi di akhir n tahun

n = jumlah tahun di mana pemajemukan terjadi


46

i = tingkat suku bunga (diskonto) tahunan

PV = nilai sekarang atau jumlah investasi awal pada awal tahun pertama

Berdasarkan buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Brigham dan Houston (2006: 287), nilai sekarang dalam hal ini merupakan nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa mendatang. Nilai sekarang digunakan untuk mengetahui nilai investasi sekarang dari suatu nilai di masa datang. Menurut buku Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan yang ditulis oleh Keown, Martin, Petty dan Scott (2010: 153), rumus untuk menghitung nilai sekarang adalah :

PV = FV

1 (1 + i)

di mana PV = nilai sekarang dari sejumlah uang masa yang akan datang FV = nilai uang yang diinvestasikan pada akhir tahun ke-n

n = jumlah tahun sampai pembayaran yang akan diterima i = tingkat diskonto (bunga)

Menurut buku Perencanaan Pajak yang ditulis oleh Suandy (2008: 36-38), pada contoh besarnya beban penyusutan per tahun yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-beda, tetapi pada akhir masa manfaat jumlah akumulasi penyusutan adalah sama, sehingga dalam perpajakan perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah


beda

waktu/beda

sementara

(timing

difference/temporary

47

difference).

Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi beban penyusutan sama, namun jika ditinjau dari present value jumlahnya akan menjadi berbeda. E. Review Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penyusutan Harta Berwujud dan Pajak Penghasilan, yaitu : 1. Skripsi Yohana Thresmaningsih Malvinas (2005) telah melakukan penelitian tentang analisis kebijakan penentuan metode penyusutan aktiva tetap berwujud untuk tax planning di PT. Primissima. Hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu metode penyusutan saldo menurun menghasilkan jumlah biaya penyusutan yang lebih besar daripada metode penyusutan garis lurus, sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak berdasarkan metode saldo menurun lebih kecil daripada Penghasilan Kena Pajak berdasarkan metode garis lurus. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, maka semakin kecil Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghasilan terutang juga semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang berdasarkan metode garis lurus adalah sebesar Rp18.543.056.452,00 sedangkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang berdasarkan metode saldo menurun adalah sebesar Rp18.410.111.610,00. Dari hasil penghitungan ini, diperoleh kesimpulan bahwa metode penyusutan saldo menurun menghasilkan Pajak


48

Penghasilan yang lebih kecil, sehingga sebaiknya PT. Primissima menggunakan metode penyusutan saldo menurun, karena PT. Primissima dapat melakukan penghematan pajak. Yohanes Aris Dwi Hartono (2008) telah melakukan penelitian tentang pemilihan metode depresiasi aktiva tetap untuk perencanaan pajak penghasilan di Perusahaan Kusumatex Yogyakarta. Hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu total Pajak Penghasilan pada metode depresiasi garis lurus adalah sebesar Rp35.887.650,00 sedangkan total Pajak Penghasilan pada metode saldo menurun adalah sebesar Rp40.738.850,00. Perbedaan jumlah pajak tersebut disebabkan oleh tarif penyusutan dan perbedaan jumlah depresiasi aktiva tetap setiap tahunnya. Dari hasil penghitungan ini, diperoleh kesimpulan bahwa metode depresiasi garis lurus menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan terutang lebih kecil, sehingga metode depresiasi yang lebih tepat digunakan oleh Perusahaan Kusumatex Yogyakarta untuk memperkecil Pajak Penghasilan adalah metode depresiasi garis lurus. Asih Trisnawati (2009) telah melakukan penelitian tentang analisis penentuan metode penilaian persediaan dan penentuan metode penyusutan harta berwujud untuk tax planning di Penerbit-Percetakan Kanisius. Hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu untuk masalah pertama diperoleh nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang dengan metode Average adalah sebesar Rp5.307.121.889,00 sedangkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang dengan metode First In First Out


(FIFO)

adalah

menghasilkan

sebesar

selisih

Rp4.948.190.397,00.

sebesar

Perbedaan

Rp358.931.492,00

yang

49

tersebut

merupakan

penghematan pajak jika Penerbit-Percetakan Kanisius menggunakan metode FIFO, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa metode FIFO menghasilkan Pajak Penghasilan terutang lebih kecil daripada metode Average. Hasil penghitungan untuk masalah kedua, yaitu nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang dengan metode garis lurus adalah sebesar Rp6.211.478.283,00 sedangkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang dengan metode saldo menurun adalah sebesar Rp6.002.031.235,00. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp209.447.048,00 yang merupakan

penghematan

pajak

jika

Penerbit-Percetakan

Kanisius

menggunakan metode saldo menurun, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa metode depresiasi saldo menurun menghasilkan Pajak Penghasilan terutang lebih kecil daripada metode depresiasi garis lurus. Aswin Yudhi Gunawan (2009) telah melakukan penelitian tentang analisis pemilihan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk meminimalkan beban pajak di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Bandung. Hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu total Pajak Penghasilan terutang berdasarkan metode penyusutan saldo menurun adalah sebesar Rp6.653.712.800.000,00 sedangkan berdasarkan metode penyusutan garis lurus adalah sebesar Rp6.659.367.377.000,00 Dari hasil penghitungan ini, diperoleh kesimpulan bahwa metode penyusutan saldo menurun menghasilkan total Pajak Penghasilan terutang


50

lebih kecil daripada metode penyusutan garis lurus, sehingga metode penyusutan saldo menurun lebih tepat digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hendra Oentoro (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh metode depresiasi bukan bangunan terhadap laba fiskal, Pajak Penghasilan (PPh) terutang, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 28A/29 di PT. Nugraha Karya Dhaniwisata. Hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu terdapat perbedaan besarnya biaya depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbedaan metode depresiasi tersebut berpengaruh terhadap besarnya laba fiskal, PPh terutang, dan PPh pasal 25. Namun, perbedaan metode depresiasi tersebut tidak berpengaruh terhadap besarnya PPh pasal 28A/29. 2. Jurnal Siana M. Widjaja (2001) telah melakukan penelitian tentang kajian hukum pajak: keuntungan metode saldo menurun dari metode garis lurus dalam penyusutan. Hasil dari penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun terdapat penghematan pajak, bila dibandingkan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis kedua metode penyusutan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam rangka mengetahui metode mana yang lebih menguntungkan diantara keduanya.


51

Soddin Mangunsong (2002) telah melakukan penelitian tentang peranan

tax

planning

dalam

mengefisienkan

pembayaran

Pajak

Penghasilan di PT. Sepatu Bata Tbk. Ada dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak. Selisih laba yang signifikan ini mengakibatkan laba kena pajak PT. Sepatu Bata Tbk menjadi besar. Kedua, tax planning berperan dalam mengefisienkan pembayaran Pajak Penghasilan PT. Sepatu Bata Tbk. Perencanaan pajak (tax planning) dikatakan efisien, karena menurut uji statistik yang dilakukan, Pajak Penghasilan sebelum tax planning berbeda secara signifikan dengan Pajak Penghasilan setelah menggunakan tax planning. Intan Nursyah Alam (2003) telah melakukan penelitian tentang perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal: penyusutan, amortisasi, leasing dan revaluasi aktiva tetap. Hasil dari penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan antara kebijakan akuntansi dan fiskal untuk penyusutan, amortisasi, leasing, dan revaluasi aktiva. Perbedaan ini disebabkan masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuannya lebih kepada penyampaian informasi keuangan yang bersifat kuantitatif, yang tepat waktu, relevan, dan dapat diperbandingkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan untuk akuntansi, sedangkan untuk fiskal/pajak lebih kepada penyampaian informasi perpajakan yang cepat, tepat, dan lengkap kepada administrasi pajak.


52

Nyoman Sentosa Hardika (2007) telah melakukan penelitian tentang perencanaan pajak sebagai strategi penghematan pajak. Hasil dari penelitian ini, yaitu perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban Pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Yessica Dewi Aryanti (2013) telah melakukan penelitian tentang penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan PT. “X” di Semarang. Ada tiga hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, PT. “X” telah menerapkan perencanaan pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2011, tetapi strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan PT. “X” belum optimal, yang tampak dari beban-beban yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kedua, dampak yang terjadi pada PT. “X” setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, yaitu laba komersial mengalami kenaikan sebesar Rp4831.419,00 dan laba fiskal berkurang sejumlah Rp56.180.575,00 sehingga mengakibatkan besarnya Pajak Penghasilan badan terutang berkurang sebesar Rp7.022.500,00. Ketiga, dengan mengoptimalkan perencanaan pajak, maka PT. “X” dapat melakukan penghematan pajak dan hal lain yang menguntungkan bagi PT. “X” adalah kas hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Berdasarkan buku Metode Penelitian Bidang Sosial yang ditulis oleh Nawawi (2005: 72), studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap satu obyek tertentu, dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian tentang metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari data PT. Prima Dwi Utama. B. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Prima Dwi Utama yang berlokasi di Jalan Y. Wayong by-pass Lepo-Lepo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2013.

53


54

C. Subyek dan Obyek Penelitian 1. Subyek Penelitian Karyawan bagian keuangan dan akuntansi yang mengurusi masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Obyek Penelitian a. Harta berwujud bukan bangunan. b. Laporan keuangan PT. Prima Dwi Utama (Laporan Laba Rugi) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. D. Data yang Diperlukan Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 1. Gambaran umum PT. Prima Dwi Utama. 2. Tabel harta berwujud bukan bangunan beserta harga perolehannya. 3. Laporan keuangan PT. Prima Dwi Utama (Laporan Laba Rugi) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : a. Wawancara Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada karyawan bagian keuangan dan akuntansi yang mengurusi masalah perpajakan dan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui gambaran umum PT. Prima Dwi Utama dan memperoleh keterangan mengenai


55

penyusutan harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama. Pedoman wawancara terdapat di lampiran ketiga halaman 172. b. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data yang diberikan oleh PT. Prima Dwi Utama berupa gambaran umum PT. Prima Dwi Utama, tabel harta berwujud bukan bangunan beserta harga perolehannya dan laporan keuangan PT. Prima Dwi Utama (Laporan Laba Rugi) tahun 2009 sampai tahun 2012. F. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data adalah : 1. Membuat daftar harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompok yang

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

96/PMK.03/2009. Tabel 3. Contoh Tabel Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan No.

Jenis Harta

Tahun Perolehan

Masa Manfaat (Tahun)

Kelompok

Harga Perolehan (Rp)

Nomor


56

Setiap kolom pada tabel daftar harta berwujud bukan bangunan akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom nomor akan diisi dengan nomor urut, kolom jenis harta akan diisi dengan jenis harta berwujud bukan bangunan, kolom tahun perolehan akan diisi dengan tahun perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, kolom masa manfaat (tahun) akan diisi dengan masa manfaat dari harta berwujud bukan bangunan, kolom kelompok akan diisi dengan kelompok dari harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, dan kolom harga perolehan (Rp) akan diisi dengan harga perolehan dari harta berwujud bukan bangunan tersebut. 2. Menghitung

biaya

penyusutan

harta

berwujud

bukan

bangunan

berdasarkan kelompoknya masing-masing dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tabel 4. Contoh Tabel Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan dengan Menggunakan Metode Garis Lurus No

Je nis Ha rta

Ta hun Perole han


Kelo mpok

Harga Perole han (Rp)

T ar if

Biaya Penyusutan (Rp) 2009

Nilai Buku Awal 2010

2010


2011


2012


57

Setiap kolom pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom nomor akan diisi dengan nomor urut, kolom jenis harta akan diisi dengan jenis harta berwujud bukan bangunan, kolom tahun perolehan akan diisi dengan tahun perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, kolom masa manfaat (tahun) akan diisi dengan masa manfaat dari harta berwujud bukan bangunan, kolom kelompok akan diisi dengan kelompok dari harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, kolom harga perolehan (Rp) akan diisi dengan harga perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, kolom tarif akan diisi dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode garis lurus sesuai dengan ketentuan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode garis lurus yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, kolom biaya penyusutan (Rp) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan berdasarkan hasil penghitungan harga perolehan harta berwujud bukan bangunan dikalikan dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan


58

untuk metode garis lurus, dan untuk pengisian kolom nilai buku awal tahun 2010 sampai dengan 2012, penjelasannya sebagai berikut : Kolom nilai buku awal tahun 2010 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan harga perolehan harta berwujud bukan bangunan dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009, kolom nilai buku awal tahun 2011 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2010 dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2010, dan kolom nilai buku awal tahun 2012 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2011 dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2011. Tabel 5. Contoh Tabel Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun No

Je nis Ha rta

Ta hun Perole han


Kelo mpok

Harga Perole han (Rp)

T ar if

Biaya Penyusutan (Rp) 2009


2010


2011


2012

Setiap kolom pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom nomor akan diisi dengan nomor urut, kolom jenis harta akan diisi dengan jenis harta berwujud bukan bangunan, kolom tahun perolehan akan diisi dengan tahun perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, kolom masa manfaat (tahun) akan diisi dengan masa manfaat


59

dari harta berwujud bukan bangunan, kolom kelompok akan diisi dengan kelompok dari harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, kolom harga perolehan (Rp) akan diisi dengan harga perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, kolom tarif akan diisi dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode saldo menurun sesuai dengan ketentuan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode saldo menurun yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, kolom biaya penyusutan (Rp) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, penjelasannya sebagai berikut : Kolom biaya penyusutan tahun 2009 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan harga perolehan harta berwujud bukan bangunan dikalikan dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode saldo menurun, kolom biaya penyusutan tahun 2010 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2010 dikalikan dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode saldo menurun, kolom biaya penyusutan tahun 2011 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2011 dikalikan dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan


60

untuk metode saldo menurun, dan kolom biaya penyusutan tahun 2012 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2012 dikalikan dengan tarif penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk metode saldo menurun. Pengisian kolom nilai buku awal tahun 2010 sampai dengan 2012, penjelasannya sebagai berikut : Kolom nilai buku awal tahun 2010 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan harga perolehan harta berwujud bukan bangunan dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009, kolom nilai buku awal tahun 2011 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2010 dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2010, dan kolom nilai buku awal tahun 2012 akan diisi berdasarkan hasil penghitungan nilai buku awal tahun 2011 dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2011. 3. Menggabungkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ke dalam setiap tahun pajak, kemudian membandingkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari setiap tahun pajak yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.


61

Tabel 6. Contoh Tabel Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun Kelompok I

Biaya Penyusutan (Rp) Kelompok Kelompok II III

Kelompok IV

Total Biaya Penyusutan (Rp)

2009 2010 2011 2012

Setiap kolom pada tabel biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom tahun diisi dengan tahun pajak yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kolom biaya penyusutan (Rp) untuk kelompok I sampai dengan kelompok IV akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus, dan kolom total biaya penyusutan (Rp) akan diisi dengan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok, yaitu dari kelompok I sampai dengan kelompok IV, yang telah digabungkan ke dalam setiap tahun pajak. Tabel 7.

Contoh Tabel Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Saldo Menurun

Tahun Kelompok I 2009 2010 2011 2012

Biaya Penyusutan (Rp) Kelompok Kelompok II III

Kelompok IV

Total Biaya Penyusutan (Rp)


62

Setiap kolom pada tabel biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom tahun diisi dengan tahun pajak yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kolom biaya penyusutan (Rp) untuk kelompok I sampai dengan kelompok IV akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun, dan kolom total biaya penyusutan (Rp) akan diisi dengan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok, yaitu dari kelompok I sampai dengan kelompok IV, yang telah digabungkan ke dalam setiap tahun pajak. 4. Menghitung Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian membandingkan hasil penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak


63

Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. a. Rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi tidak dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, karena analisis data dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu akun saja dalam laporan laba rugi komersial, yaitu biaya penyusutan, sedangkan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi tidak hanya berfokus pada biaya penyusutan saja, melainkan juga pada akun-akun lainnya yang memungkinkan adanya perbedaan antara peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) dengan Standar Akuntansi Keuangan. b. Meskipun rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi tidak dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan memberikan asumsi bahwa akun-akun lainnya yang harus direkonsiliasi fiskal, yaitu semua biaya dan pendapatan dalam laporan laba rugi komersial selain biaya penyusutan yang dihitung dalam penelitian ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga semua biaya dan pendapatan dalam laporan laba rugi komersial PT. Prima Dwi Utama, kecuali untuk biaya penyusutan yang dihitung dalam penelitian ini, bersifat tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan kondisi pada saat laporan laba rugi komersial tersebut dibuat atau disusun oleh PT. Prima Dwi Utama.


Tabel 8.

Tahun

64

Contoh Tabel Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) Garis Saldo Lurus Menurun

Biaya Penyusutan (Rp)

Penghasilan Kena Pajak (Rp)

Pajak Penghasilan Terutang (Rp)

Garis Lurus

Garis Lurus

Garis Lurus

Saldo Menurun

Saldo Menurun

Saldo Menurun

2009 2010 2011 2012 Total

Setiap kolom pada tabel penghitungan Pajak Penghasilan terutang akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom tahun diisi dengan tahun pajak yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kolom laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) akan diisi dengan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, kolom biaya penyusutan (Rp) akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dan tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun, kolom Penghasilan Kena Pajak akan diisi dengan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama


65

dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, dan kolom Pajak Penghasilan terutang (Rp) akan diisi dengan Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama. 5. Menghitung nilai sekarang (present value) Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kemudian membandingkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. a. Suku bunga yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai

pengakuan

utang

berjangka

waktu

pendek

yang

diperjualbelikan dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah.


66

b. Tingkat suku bunga SBI akan digunakan sebagai faktor diskonto (discount

factor)

dalam

menghitung

nilai

sekarang

Pajak

Penghasilan terutang, karena tingkat suku bunga SBI selalu berfluktuasi sesuai dengan kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia

yang disesuaikan

dengan

keadaan

perekonomian

Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat perubahan keadaan perekonomian Indonesia, yaitu adanya inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar, sehingga terjadi penurunan nilai mata uang secara kontinu. c. Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan cukup tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga SBI untuk meredam kenaikan inflasi. Adanya fluktuasi tingkat suku bunga SBI yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dapat memudahkan PT. Prima Dwi Utama untuk mengetahui nilai sekarang dari sejumlah uang di masa yang akan datang, dalam hal ini untuk mengetahui nilai sekarang dari Pajak Penghasilan terutang. d. Tingkat suku bunga SBI yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari rata-rata tingkat suku bunga SBI per tahun. Tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2009 adalah 7,29%, tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2010 adalah 6,64%, tingkat suku bunga


67

SBI untuk tahun 2011 adalah 6,52%, dan tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2012 adalah 4,42%. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang adalah : PV = FV di mana PV

1 (1 + i)

= nilai sekarang (present value Pajak Penghasilan)

FV

= nilai masa depan (Pajak Penghasilan) pada akhir tahun ke-n n = jumlah tahun sampai mengetahui nilai sekarang Pajak Penghasilan

i

= tingkat suku bunga SBI

Tabel 9. Contoh Tabel Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan Terutang

Ta hun

2009 2010 2011 2012 Total

Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) Gar Sal is do Lur Men us urun


Penghasilan Kena Pajak (Rp)


Gar is Lur us

Gar is Lur us

Gar is Lur us

Sal do Men urun

Sal do Men urun

Sal do Men urun

Nilai Sekarang Pajak Penghasilan (Rp) Gar Sal is do Lur Men us urun


68

Setiap kolom pada tabel penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang akan diisi informasi sebagai berikut : Kolom tahun diisi dengan tahun pajak yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kolom laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) akan diisi dengan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, kolom biaya penyusutan (Rp) akan diisi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dan tabel daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun, kolom Penghasilan Kena Pajak akan diisi dengan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan hasil penghitungan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama dikurangi biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, kolom Pajak Penghasilan terutang (Rp) akan diisi dengan Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama, dan kolom nilai sekarang Pajak Penghasilan akan diisi dengan nilai sekarang dari Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


69

6. Mengambil kesimpulan, yaitu dengan memilih metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan, berdasarkan hasil penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah PT. Prima Dwi Utama PT. Prima Dwi Utama merupakan anak perusahaan yang tergabung dalam grup usaha Ade Group. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 (dalam bentuk Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap) dengan nama CV. Prima Utama dan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2003 berdasarkan akte notaris nomor 51 tanggal 20 Oktober 2003 yang tercatat pada kantor notaris Hidayat, S.H yang berkedudukan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggaran dasar PT. Prima Dwi Utama sempat mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pernyataan tentang perubahan anggaran dasar perseroan tersebut berdasarkan akte notaris Nomor 167 tanggal 31 Maret 2009 yang tercatat pada kantor notaris Irwan Addy Sanusi, S.H yang berkedudukan di Kota Kendari. PT. Prima Dwi Utama didirikan di Kendari, Sulawesi Tenggara oleh Andi Chadidjah Sadik yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Prima Dwi Utama dan selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau memiliki saham 20% (dua puluh persen), Andi Shaliha yang menjabat sebagai Komisaris PT. Prima Dwi Utama dan selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar atau memiliki saham 5% (lima persen), dan Akhmad Aljufri selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 2500 (dua ribu

70


71

lima ratus) lembar atau memiliki saham 25% (dua puluh lima persen). Direktur Utama PT. Prima Dwi Utama adalah Andi Salahuddin Akhmad. PT. Prima Dwi Utama didirikan karena melihat adanya peluang investasi dan perkembangan ekonomi yang cukup baik di Kota Kendari, serta didukung pula dengan modal yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama. Modal dasar PT. Prima Dwi Utama berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham. PT. Prima Dwi Utama didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang disertai pula dengan visi dan misi PT. Prima Dwi Utama. Visi PT. Prima Dwi Utama, yaitu menjadi perusahaan sehat dan mandiri. Misi PT. Prima Dwi Utama, yaitu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat. PT. Prima Dwi Utama hingga saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan cukup baik. B. Lokasi PT. Prima Dwi Utama PT. Prima Dwi Utama berlokasi di Jalan Y. Wayong by-pass Lepo-Lepo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Telepon yang bisa dihubungi adalah (0401) 3195232, dan Fax yang bisa dihubungi adalah (0401) 3195232 atau (0401) 3190871. Email PT. Prima Dwi Utama adalah [email protected] atau


72

[email protected]. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Prima Dwi Utama adalah 01.652.751.7-811.000. Faktor yang mendasari pemilihan lokasi PT. Prima Dwi Utama, yaitu karena pemilik PT. Prima Dwi Utama mempunyai lahan di lokasi tersebut, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang baik dan bisa menghemat biaya yang dikeluarkan PT. Prima Dwi Utama untuk menyewa lahan, karena jika PT. Prima Dwi Utama menyewa lahan akan membutuhkan biaya yang mahal. C. Personalia Cara yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama dalam merekrut karyawan baru, yaitu biasanya melalui internal perusahaan, di mana jika terdapat lowongan pekerjaan dalam perusahaan, maka informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan tersebut bisa disampaikan kepada karyawan yang sedang bekerja dalam perusahaan, agar selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, cara perekrutan karyawan baru yang dilakukan perusahaan adalah melalui media surat kabar. Jumlah karyawan PT. Prima Dwi Utama saat ini kurang lebih 40 (empat puluh) hingga 50 (lima puluh) karyawan. Pengaturan jam kerja karyawan saat ini tergantung dari unit tempat karyawan tersebut bekerja. Bagi karyawan yang bekerja di dalam perusahaan, mempunyai pengaturan jam kerja yang normal. Bagi karyawan yang bekerja di lapangan, mempunyai pengaturan jam kerja yang dilihat berdasarkan ada tidaknya lembur yang dilakukan. Saat


73

karyawan melakukan lembur, maka karyawan tersebut bisa mempunyai jam kerja yang lebih lama. Sistem penggajian karyawan didasarkan pada kinerja dan masa kerja karyawan. Bagi karyawan yang sudah lama bekerja dalam perusahaan, memiliki gaji yang berbeda dengan karyawan yang baru bekerja dalam perusahaan. Namun, pertimbangan yang utama dalam sistem penggajian karyawan adalah kinerja dari karyawan tersebut. PT. Prima Dwi Utama sering memberikan pendidikan atau pelatihan kepada karyawan. PT. Prima Dwi Utama juga memberikan jaminan kesejahteraan kepada semua karyawan. Jaminan kesejahteraan yang diberikan PT. Prima Dwi Utama kepada karyawan, berupa program Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Program Jamsostek yang diberikan PT. Prima Dwi Utama, yaitu Jaminan hari tua, Jaminan kematian, dan Jaminan kecelakaan kerja. PT. Prima Dwi Utama juga menyediakan pelayanan kesehatan yang dikhususkan bagi karyawan PT. Prima Dwi Utama.

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI 74

D. Struktur Organisasi Gambar struktur organisasi PT. Prima Dwi Utama adalah : Dewan Komisaris

Andi Salahuddin Akhmad Direktur Utama

Arman Abdullah

Heru Witjaksono

Minhar Idris

Daheriah

Hendro Kusuma Jaya

Project Manager

Logistic Manager

Equipment Manager

Finance Manager

HRD Manager

Dirhamsyah

Sofian M.

Dahlan

Baco

Munandar

Assistent Project Manager

Quantity & Adm. Technic

Equipment Adm.

Finance

Arman Piter

Rizal

Marudin

Abdul Biden

Quantity Surveyor

Logistic Operation

Spare Part Adm.

Tax Specialist

K3

Taris Surveyor

Gambar I: Struktur Organisasi PT. Prima Dwi Utama Sumber: PT. Prima Dwi Utama

(Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja)


75

Berdasarkan gambar pada struktur organisasi tersebut, maka tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah: a. Mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. b. Memeriksa laporan keuangan perusahaan. c. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain. d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. e. Mengurus perusahaan apabila Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. 2. Direktur Utama Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah: a. Memimpin dan mengawasi kinerja perusahaan. b. Menerima dan memeriksa laporan proyek. c. Bertanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar perusahaan atas segala kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. d. Membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam bidang operasional perusahaan. e. Menentukan supplier berdasarkan perbandingan supplier yang ada.


76

3. Project Manager Tugas dan tanggung jawab Project Manager adalah: a. Mengawasi lapangan. b. Memastikan bahwa para pekerja telah bekerja dengan benar. c. Membuat progress penyelesaian proyek. 4. Logistic Manager Tugas dan tanggung jawab Logistic Manager adalah: a. Mempelajari spesifikasi material dan jadwal penggunaan material. b. Membuat

jadwal

pengadaan

material,

berdasarkan

jadwal

penggunaannya. c. Melakukan pengadaan material sesuai jadwal. 5. Equipment Manager Tugas, dan tanggung jawab Equipment Manager adalah: a. Mengkoordinir mekanik, administrasi peralatan, dan operator. b. Melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. c. Mengawasi dan mengatur pekerjaan di lapangan sesuai program kerja. d. Membuat program kerja harian, mingguan, dan bulanan. e. Melaporkan penggunaan material, jam peralatan, prestasi upah pemborong, dan bahan bakar peralatan. f. Melaporkan sub kontraktor. g. Membuat buku harian peralatan sipil.


77

6. Finance Manager Tugas dan tanggung jawab Finance Manager adalah: a. Melakukan penagihan kepada pemberi kerja. b. Menerima pembayaran dari pemberi kerja. c. Melakukan pembayaran ke supplier. d. Melakukan pembukuan. e. Mengurusi kewajiban perpajakan perusahaan. 7. Human Resources of Development (HRD) Manager Tugas dan tanggung jawab HRD Manager adalah: a. Membantu pimpinan dalam perencanaan dan pengembangan. b. Mendokumentasikan data dan menyiapkan program kesejahteraan karyawan. c. Melayani dalam perekrutan karyawan baru. d. Mengawasi dan melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja. e. Menyiapkan dan memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan bagian personalia.


78

E. Unit Usaha Unit usaha pada PT. Prima Dwi Utama, yaitu : 1. General Contractor dan Alat Berat/Truk Khusus General contractor dan alat berat/truk khusus merupakan unit usaha yang menyediakan dan melayani jasa pemborongan/kontraktor dan penyewaan alat-alat berat. Unit usaha ini telah berpengalaman dalam berbagai proyek, baik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun proyek yang didanai oleh pihak swasta, antara lain proyek perbaikan dan pengaspalan jalan, proyek pembangunan jembatan, proyek pembangunan gedung perkantoran, proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) dan proyek lainnya. 2. Ade Mix Ade mix merupakan pabrik/industri beton ready mix yang didirikan pada tahun 2007. Unit usaha ini menyediakan jasa pengecoran ready mix concrete untuk jembatan, lapangan parkir, landasan bandara, terminal penumpang, terminal peti kemas, pembangunan pagar beton, pertokoan, hotel, dan semua jenis bangunan. Dukungan teknologi Osaka Jepang dengan sistem Wet (Basah), serta tenaga ahli yang berpengalaman menghasilkan beton ready mix yang bermutu dan berkualitas tinggi dengan kapasitas produksi 120 (seratus dua puluh) m3/jam.


79

3. Pabrik Batako (Conblook) Unit usaha pabrik batako didirikan pada tahun 2000. Proses produksi menggunakan dua mesin berteknologi canggih (sistem Press dan Vibrator) dan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman telah menghasilkan berbagai produk beton berkualitas tinggi, antara lain batako, paving stone, pagar beton, paving block, dan lain sebagainya. Kapasitas produksi adalah paving block segi enam standar, yaitu 5.000 (lima ribu) – 8.000 (delapan ribu) biji/hari dan paving block segi empat standar, yaitu 12.000 (dua belas ribu) – 18.000 (delapan belas ribu) biji/hari.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Penggunaan metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda pula untuk setiap periode. Jumlah biaya penyusutan yang berbeda akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berbeda dan pada akhirnya akan menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang berbeda pula. Perbedaan ini akan menunjukkan metode penyusutan yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan. Ada dua metode penyusutan dalam perpajakan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari PT. Prima Dwi Utama, dapat diketahui bahwa dalam menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, PT. Prima Dwi Utama menggunakan metode garis lurus. Menurut PT. Prima Dwi Utama, penghitungan biaya

penyusutan harta

berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Penulis akan membandingkan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk mengetahui metode penyusutan yang lebih tepat digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan. Data yang diperoleh dari perusahaan untuk mendukung penelitian ini, meliputi daftar harta berwujud bukan bangunan

80


81

beserta harga perolehannya dan laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Data akan dianalisis dengan cara membuat tabel-tabel agar lebih mudah dipahami. 1. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama beserta harga perolehannya. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang disusun dalam tabel berikut ini adalah seluruh harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. a. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 Tabel 10. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 berdasarkan Usaha Penjualan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jenis Harta Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Mobil Taruna Note Book Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Mazda DC Truck Isuzu Concrette Pump Truck Mitsubishi Mixer Truck Isuzu Mixer

Tahun Perolehan 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007

Harga Perolehan (Rp) 750.000 500.000 4.500.000 375.000 400.000 13.000.000 118.817.000 15.000.000 81.267.000 164.700.000 171.000.000 157.500.000 113.847.727 202.766.546 230.000.000 650.000.000 900.000.000 300.000.000


82

Tabel 10. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 berdasarkan Usaha Penjualan (lanjutan) No. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Jenis Harta Truck Hino Mixer Multi Block Loader Genset Batching Plant Truck Hino Mixer Loader Pick Up

Tahun Perolehan 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009

Harga Perolehan (Rp) 718.000.000 250.000.000 425.439.500 242.866.960 2.600.000.000 418.181.818 376.888.000 68.709.091

Sumber: PT. Prima Dwi Utama

Tabel 11. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Harta Dump Truck Fuso Dump Truck Fuso Mobil Kia Big Up Mobil Toyota Dyna Rino Excavator Tronton HD Mighty Truck Greder Excavator


Tahun Perolehan 1999 2000 2006 2006 2006 2006 2008 2008 2009

Harga Perolehan (Rp) 98.500.000 145.000.000 274.290.000 480.000.000 890.560.000 519.800.000 136.363.636 782.042.600 969.800.000


83

b. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2010 Tabel 12. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2010 berdasarkan Usaha Penjualan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jenis Harta Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Mobil Taruna Note Book Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Mazda DC Truck Isuzu Concrette Pump Truck Mitsubishi Mixer Truck Isuzu Mixer Truck Hino Mixer Multi Block Loader Genset Batching Plant Truck Hino Mixer Loader Pick Up Mobil Hino FM260JD Mobil Hino FM260JD Asphal Mixing Plant Nigata Asphal Finisher


Tahun Perolehan 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010

Harga Perolehan (Rp) 750.000 500.000 4.500.000 375.000 400.000 13.000.000 118.817.000 15.000.000 81.267.000 164.700.000 171.000.000 157.500.000 113.847.727 202.766.546 230.000.000 650.000.000 900.000.000 300.000.000 718.000.000 250.000.000 425.439.500 242.866.960 2.600.000.000 418.181.818 376.888.000 68.709.091 1.380.000.000 756.000.000 2.500.000.000 420.000.000


84

Tabel 13. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2010 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Harta Dump Truck Fuso Dump Truck Fuso Mobil Kia Big Up Mobil Toyota Dyna Rino Excavator Tronton HD Mighty Truck Greder Excavator

Tahun Perolehan 1999 2000 2006 2006 2006 2006 2008 2008 2009

Harga Perolehan (Rp) 98.500.000 145.000.000 274.290.000 480.000.000 890.560.000 519.800.000 136.363.636 782.042.600 969.800.000


c. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2011 Tabel 14. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2011 berdasarkan Usaha Penjualan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Jenis Harta Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Mobil Taruna Note Book Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Mazda DC

Tahun Perolehan 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007

Harga Perolehan (Rp) 750.000 500.000 4.500.000 375.000 400.000 13.000.000 118.817.000 15.000.000 81.267.000 164.700.000 171.000.000 157.500.000 113.847.727 202.766.546 230.000.000


85

Tabel 14. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2011 berdasarkan Usaha Penjualan (lanjutan) No. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Jenis Harta Truck Isuzu Concrette Pump Truck Mitsubishi Mixer Truck Isuzu Mixer Truck Hino Mixer Multi Block Loader Genset Batching Plant Truck Hino Mixer Loader Pick Up Mobil Hino FM260JD Mobil Hino FM260JD Asphal Mixing Plant Nigata Asphal Finisher

Tahun Perolehan 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009 2010 2010 2010 2010

Harga Perolehan (Rp) 650.000.000 900.000.000 300.000.000 718.000.000 250.000.000 425.439.500 242.866.960 2.600.000.000 418.181.818 376.888.000 68.709.091 1.380.000.000 756.000.000 2.500.000.000 420.000.000


Tabel 15. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2011 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Harta Dump Truck Fuso Dump Truck Fuso Mobil Kia Big Up Mobil Toyota Dyna Rino Excavator Tronton HD Mighty Truck Greder Excavator Cat Motor Grader Cat Hydraulic Excavator

Tahun Perolehan 1999 2000 2006 2006 2006 2006 2008 2008 2009 2011 2011

Harga Perolehan (Rp) 98.500.000 145.000.000 274.290.000 480.000.000 890.560.000 519.800.000 136.363.636 782.042.600 969.800.000 1.298.203.500 946.874.500


86

Tabel 15. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2011 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi (lanjutan) No. Jenis Harta 12. Vibro Roller LT06 13. Sumitomo Asphalt Finisher

Tahun Perolehan 2011 2011

Harga Perolehan (Rp) 171.080.000 300.000.000


d. Daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2012 Tabel 16. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2012 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jenis Harta Dump Truck Fuso Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Dump Truck Fuso Mobil Taruna Note Book Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Kia Big Up Mobil Toyota Dyna Rino Excavator Tronton Mobil Mazda DC

Tahun Perolehan 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007

Harga Perolehan (Rp) 98.500.000 750.000 500.000 4.500.000 375.000 400.000 13.000.000 145.000.000 118.817.000 15,000,000 81.267.000 164.700.000 171.000.000 157.500.000 113.847.727 202.766.546 274.290.000 480.000.000 890.560.000 519.800.000 230.000.000


87

Tabel 16. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2012 berdasarkan Usaha Jasa Konstruksi (lanjutan) No. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Jenis Harta Truck Isuzu Concrette Pump Truck Mitsubishi Mixer Truck Isuzu Mixer Truck Hino Mixer Multi Block Loader Genset Batching Plant Truck Hino Mixer HD Mighty Truck Greder Loader Pick Up Excavator Mobil Hino FM260JD Mobil Hino FM260JD Asphal Mixing Plant Nigata Asphal Finisher Cat Motor Grader Cat Hydraulic Excavator Vibro Roller LT06 Sumitomo Asphalt Finisher Wacker Truss Screed HPG 100A Wacker Truss Screed End Section HE 50 Truck Mixer Sany Truck Mixer Sany


Tahun Perolehan 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 I/2012

Harga Perolehan (Rp) 650.000.000 900.000.000 300.000.000 718.000.000 250.000.000 425.439.500 242.866.960 2.600.000.000 418.181.818 136.363.636 782.042.600 376.888.000 68.709.091 969.800.000 1.380.000.000 756.000.000 2.500.000.000 420.000.000 1.298.203.500 946.874.500 171.080.000 300.000.000 45.250.000

I/2012

15.250.000

V/2012 VI/2012

722.997.250 722.997.250


88

2. Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama berikut ini merupakan laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. a. Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2009 Tabel 17. Laporan Laba Rugi tahun 2009 PT. PRIMA DWI UTAMA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2009

KETERANGAN

FINAL LAPORAN LABA RUGI

NON FINAL LAPORAN LABA RUGI

Rp25.039.849.114

Rp4.304.962.616

Rp29.344.811.730

Rp 1.981.570.053

LAPORAN L/R KOMERSIAL

Penerimaan : Peredaran Usaha Harga Pokok Produksi : Biaya Bahan

Rp

-

Rp1.981.570.053

Biaya Upah Kerja Biaya Angkut/Ekspedisi Pembelian Bahan

Rp

-

Rp300.722.000

Rp

300.722.000

Rp

-

Rp 58.823.351

Rp

58.823.351

Harga Pokok Produksi Harga Pokok Konstruksi :

Rp

-

Rp2.341.115.404

Biaya Bahan

Rp 2.341.115.404

Rp10.767.135.119 Rp

-

Rp10.767.135.119

Biaya Upah Kerja

Rp6.009.563.764 Rp

-

Rp 6.009.563.764

Biaya Mobilisasi

Rp1.852.948.755 Rp

-

Rp 1.852.948.755

Biaya BBM

Rp1.677.669.874 Rp

-

Rp 1.677.669.874


89

Tabel 17. Laporan Laba Rugi tahun 2009 (lanjutan) PT. PRIMA DWI UTAMA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2009

KETERANGAN Biaya Survey Biaya Retribusi Tambang C




Rp 989.073.986 Rp

-

Rp 989.073.986

Rp1.011.609.840 Rp

-

Rp 1.011.609.840

Rp603.460.325 Rp

-

Rp 603.460.325

Harga Pokok Konstruksi

Rp22.911.461.63 Rp

-

Rp22.911.461.63

Laba Kotor

Rp2.128.387.451

Rp1.963.847.212

Rp 4.092.234.663

Gaji Karyawan

Rp 62.500.000

Rp211.800.000

Rp 274.300.000

Biaya Bunga Bank Biaya Listrik, Air dan Telepon

Rp 476.170.390

Rp399.701.273

Rp 875.871.663

Rp 80.878.723

Rp 34.327.386

Rp 115.206.109

Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan

Rp 20.006.827

Rp 6.002.283

Rp 26.009.110

Rp 84.496.892

Rp 45.138.600

Rp 129.635.492

Biaya BBM

Rp 87.689.552

Rp 55.694.100

Rp 143.383.652

Biaya Asuransi

Rp 10.641.937

Rp 42.443.036

Rp 53.084.973

Jumlah Biaya Operasional Laba Bersih Sebelum Penyusutan dan Pajak Penghasilan

Rp 822.384.321

Rp795.106.678

Rp1.617.490.999

Rp1.306.003.130

Rp1.168.740.534

Rp2.474.743.664

Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Operasional :

Sumber: Data diolah Keterangan: 1) Laporan Laba Rugi final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2009. 2) Laporan Laba Rugi non final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2009. Data yang akan dianalisis adalah data Laporan Laba Rugi non final.


90

3) Laporan Laba Rugi komersial: gabungan Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2009.

b. Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2010 Tabel 18. Laporan Laba Rugi tahun 2010 PT. PRIMA DWI UTAMA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2010

KETERANGAN




1. PENDAPATAN Pendapatan yang Terutang PPN : Pendapatan Penjualan

Rp14.405.878.872

Rp

Pendapatan Konstruksi

Rp

Rp6.192.573.560 Rp 6.192.573.560

TOTAL PENDAPATAN 2. HARGA POKOK PENJUALAN Pendapatan Penjualan : Biaya Bahan

-

-

Rp14.405.878.872

Rp14.405.878.872 Rp6.192.573.560 Rp20.598.452.432

Rp10.157.707.322 Rp

- Rp10.157.707.322

Biaya Upah Kerja Biaya Angkut/ Ekspedisi Pembelian Bahan

Rp1.536.813.810 Rp

- Rp 1.536.813.810

Harga Pokok Penjualan Pendapatan Konstruksi :

Rp12.009.371.132 Rp

Rp314.850.000 Rp

- Rp

314.850.000

- Rp12.009.371.132

Biaya Bahan

Rp

-

Rp198.639.600

Rp198.639.600

Biaya Upah Kerja

Rp

-

Rp 40.163.000

Rp40.163.000


91


KETERANGAN




Biaya Mobilisasi

Rp

-

Rp 1.650.000

Rp1.650.000

Biaya BBM

Rp

-

Rp 55.493.452

Rp55.493.452

Biaya Survey

Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

-

Rp

6.445.000 Rp

6.445.000

Rp

-

Rp 12.401.667 Rp

12.401.667

Rp

-

Rp314.792.719

Biaya Retribusi Tambang C Biaya Perjalanan Dinas Jumlah HPP Konstruksi TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN TOTAL LABA (RUGI) KOTOR USAHA 3. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR

Rp12.009.371.132

Rp 314.792.719

Rp314.792.719 Rp12.324.163.851

Rp2.396.507.740 Rp5.877.780.841

Rp 8.274.288.581

Gaji dan Upah Karyawan

Rp235.200.000

Rp 76.833.334

Rp 312.033.334

Biaya Bunga Bank

Rp 91.529.020

Rp

Rp

Biaya Listrik

Rp 39.662.320

Rp 78.297.815

Rp 117.960.135

Biaya Telepon

Rp 9.255.603

Rp

359.407

Rp

9.615.010

Biaya Alat Tulis Kantor

Rp 1.779.607

Rp 5.634.508

Rp

7.414.115

-

91.529.020


92


KETERANGAN Biaya Transportasi Lokal/BBM Biaya Asuransi TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR TOTAL LABA (RUGI) BERSIH USAHA SEBELUM PENYUSUTAN DAN PAJAK PENGHASILAN




Rp 57.406.125

Rp133.791.267

Rp 191.197.392

Rp 42.443.036

Rp

Rp

Rp477.275.711

Rp295.377.797

Rp 772.653.508

Rp1.919.232.029 Rp5.582.403.044

Rp7.501.635.073

461.466

42.904.502

Sumber: Data diolah Keterangan: 1) Laporan Laba Rugi final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2010. 2) Laporan Laba Rugi non final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2010. Data yang akan dianalisis adalah data Laporan Laba Rugi non final. 3) Laporan Laba Rugi komersial: gabungan Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2010.


93

c. Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2011 Tabel 19. Laporan Laba Rugi tahun 2011 PT. PRIMA DWI UTAMA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2011

KETERANGAN




1. PENDAPATAN Pendapatan yang Terutang PPN : Pendapatan Penjualan Pendapatan Konstruksi TOTAL PENDAPATAN 2. HARGA POKOK PENJUALAN Pendapatan Penjualan :

Rp9.540.528.846 Rp Rp

-

Rp 9.540.528.846

- Rp17.198.968.778

Rp17.198.968.778

Rp9.540.528.846

Rp17.198.968.778

Rp26.739.497.624

Biaya Bahan

Rp6.603.000.034 Rp

-

Rp 6.603.000.034

Biaya Upah Kerja Biaya Angkut/ Ekspedisi Pembelian Bahan

Rp 373.824.600 Rp

-

Rp 373.824.600

Rp 116.245.000 Rp

-

Rp 116.245.000

Harga Pokok Penjualan Pendapatan Konstruksi :

Rp7.093.069.634 Rp

-

Rp7.093.069.634

Biaya Bahan

Rp

-

Rp12.625.622.347

Rp12.625.622.347

Biaya Upah Kerja

Rp

-

Rp2.108.841.400

Rp 2.108.841.400

Biaya Mobilisasi

Rp

-

Rp

Rp

Biaya BBM

Rp

-

Rp 133.791.351

Rp 133.791.351

Biaya Survey

Rp

-

Rp

Rp

5.980.000

-

5.980.000

-


94


KETERANGAN




Biaya Retribusi Tambang C

Rp

-

Rp16.754.700

Rp

16.754.700


Rp

-

Rp15.446.667

Rp

15.446.667

Jumlah HPP Konstruksi TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN TOTAL LABA (RUGI) KOTOR USAHA 3. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR

Rp

-

Rp14.906.436.465

Rp14.906.436.465

Rp7.093.069.634

Rp14.906.436.465

Rp21.999.506.099

Rp2.447.459.212

Rp2.292.532.313

Rp4.739.991.525

Gaji dan Upah Karyawan

Rp 249.600.000

Rp76.833.334

Rp 326.433.334

Biaya Bunga Bank

Rp

-

Rp333.072.933

Rp 333.072.933

Biaya Listrik

Rp

30.995.703

Rp78.297.815

Rp 109.293.518

Biaya Telepon

Rp

7.221.999

Rp

359.407

Rp

7.581.406

Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Transportasi Lokal/BBM

Rp

667.050

Rp 5.634.508

Rp

6.301.558

Rp 149.690.726

Rp425.800.559

Rp 575.491.285

Biaya Asuransi TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR TOTAL LABA (RUGI) BERSIH USAHA SEBELUM PENYUSUTAN DAN PAJAK PENGHASILAN

Rp

Rp

Rp

Sumber: Data diolah

7.894.017

461.466

8.355.483

Rp 446.069.495

Rp920.460.022

Rp1.366.529.517

Rp2.001.389.717

Rp1.372.072.291

Rp3.373.462.008


95

Keterangan: 1) Laporan Laba Rugi final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2011. 2) Laporan Laba Rugi non final: Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2011. Data yang akan dianalisis adalah data Laporan Laba Rugi non final. 3) Laporan Laba Rugi komersial: gabungan Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dan usaha penjualan dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2011.

d. Laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2012 Tabel 20. Laporan Laba Rugi tahun 2012 PT. PRIMA DWI UTAMA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2012

KETERANGAN

LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

1. PENDAPATAN Pendapatan yang Terutang PPN : Pendapatan Konstruksi TOTAL PENDAPATAN 2. HARGA POKOK PENJUALAN

Rp 34.935.591.470 Rp 34.935.591.470

Biaya Bahan

Rp 24.600.727.499

Biaya Ekspedisi Pembelian

Rp

12.650.000

Biaya Upah Kerja

Rp

3.281.419.785

Biaya Mobilisasi

Rp

56.626.600

Biaya BBM

Rp

838.684.750

Biaya Survey

Rp

16.450.000


96


KETERANGAN

LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

Biaya Retribusi Tambang C

Rp

185.538.917


Rp

23.099.000

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN TOTAL LABA (RUGI) KOTOR USAHA 3. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR

Rp 29.015.196.550 Rp

5.920.394.920

Gaji Karyawan

Rp

504.000.000

Biaya Bunga Bank

Rp

925.669.521

Biaya Listrik

Rp

78.297.815

Biaya Telepon

Rp

2.575.000

Biaya Pengurusan Surat Kendaraan

Rp

13.150.000

Biaya Administrasi

Rp

87.916.000

Biaya Alat Tulis Kantor

Rp

2.018.017

Biaya Transportasi Lokal

Rp

325.800.559

Biaya Perawatan Kendaraan

Rp

610.247.528

Biaya Perawatan Gedung

Rp

82.376.300

Biaya Asuransi

Rp

28.500.000

Rp

2.661.110.739

TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI KANTOR TOTAL LABA (RUGI) BERSIH USAHA SEBELUM PENYUSUTAN DAN PAJAK PENGHASILAN

Rp 3.259.284.180

Sumber: Data diolah Keterangan: Laporan Laba Rugi komersial adalah Laporan Laba Rugi berdasarkan usaha jasa konstruksi dari PT. Prima Dwi Utama tahun 2012, yang dikenakan PPh final.


97

B. Analisis Data Guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dalam sub bab ini akan disajikan analisis data berkaitan dengan pemilihan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah: 1. Daftar harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompok yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Unit usaha yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama adalah usaha penjualan dan usaha jasa konstruksi. Penghasilan yang diperoleh PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan penghasilan dari usaha penjualan dan usaha jasa konstruksi yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama, sedangkan penghasilan yang diperoleh PT. Prima Dwi Utama pada tahun 2012 hanya merupakan penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama. Data unit usaha yang akan dianalisis adalah data dari usaha penjualan yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Data unit usaha yang akan dianalisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, hanya berasal dari usaha penjualan yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sehingga pengelompokan harta berwujud bukan bangunan hanya akan dilakukan pada harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama


98

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan usaha penjualan yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama. Data dari usaha jasa konstruksi yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak dianalisis, karena penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga pengelompokan harta berwujud bukan bangunan tidak akan dilakukan pada harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan usaha jasa konstruksi yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama. Guna memecahkan permasalahan yang ada, harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan usaha penjualan yang dilakukan PT. Prima Dwi Utama, akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan aturan perpajakan. Aturan pengelompokan harta berwujud bukan bangunan

didasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.03/2009 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama hanya terdiri dari kelompok I dan kelompok II.


99

Berikut ini hasil pengelompokan harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama : a. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I Tabel 21. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I No.

Jenis Harta

1. 2. 3. 4. 5.

Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja ½ Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Note Book Total

6. 7.

Tahun Perolehan

Kelom pok

2000 2000 2000 2000 2000

Masa Manfaat (Tahun) 4 4 4 4 4

I I I I I

Harga Perolehan (Rp) 750.000 500.000 4.500.000 375.000 400.000

2000

4

I

13.000.000

2006

4

I

15.000.000 34.525.000

Sumber: Data diolah

b. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II Tabel 22. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II No.

Jenis Harta

1.

Mobil Taruna Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tahun Perole han 2003

Masa Manfaat (Tahun) 8

Kelom pok


II

118.817.000

2006

8

II

81.267.000

2006

8

II

164.700.000

2006

8

II

171.000.000

2006

8

II

157.500.000

2006 2006

8 8

II II

113.847.727 202.766.546


100

Tabel 22. Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II (lanjutan) No.

Jenis Harta

8.

Mobil Mazda DC Truck Isuzu Concrette Pump Truck Mitsubishi Mixer Truck Isuzu Mixer Truck Hino Mixer Multi Block Loader Genset Batching Plant Truck Hino Mixer Loader Pick Up Mobil Hino FM260JD Mobil Hino FM260JD Asphal Mixing Plant Nigata Asphalt Finisher Total

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Sumber: Data diolah

Tahun Perole han 2007

Masa Manfaat (Tahun) 8

Kelom pok II

230.000.000

2007

8

II

650.000.000

2007

8

II

900.000.000

2007

8

II

300.000.000

2007

8

II

718.000.000

2007 2007 2007 2007

8 8 8 8

II II II II

250.000.000 425.439.500 242.866.960 2.600.000.000

2008

8

II

418.181.818

2008 2009 2010

8 8 8

II II II

376.888.000 68.709.091 1.380.000.000

2010

8

II

756.000.000

2010

8

II

2.500.000.000

2010

8

II

420.000.000


13.245.983.642


101

2. Penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Namun, karena adanya keterbatasan data yang diperoleh dari PT. Prima Dwi Utama, di mana pada daftar harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama tidak dicantumkan bulan dilakukannya pengeluaran untuk membeli harta berwujud bukan bangunan, melainkan PT. Prima Dwi Utama hanya mencantumkan tahun perolehan harta berwujud bukan bangunan, maka dalam penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan akan diberikan asumsi bahwa penyusutan harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama dimulai atau didasarkan pada tahun perolehan harta berwujud bukan bangunan tersebut. Jadi, harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama disusutkan selama satu tahun penuh. 1) Menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan berdasarkan kelompoknya masing-masing dari tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan menggunakan metode garis lurus. 1. Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu : Biaya penyusutan kelompok I = Harga perolehan x 25%


Tabel 23. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

No.

Jenis Harta

Tahun Perole han


Kelom pok


Biaya Penyusutan (Rp) Nilai Nilai Buku Buku Awal Awal 2010 2010 2011

Tarif 2009

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mesin Ketik Lemari Arsip Komputer Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki Note Book Total

Sumber: Data diolah

2000

4

I

750.000

2000 2000

4 4

I I

500.000 4.500.000

2000

4

I

375.000

2000

4

I

400.000

2000 2006

4 4

I I

13.000.000 15.000.000 34.525.000

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.750.000 3.750.000

-

-

-

-


2) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu : Biaya penyusutan kelompok II = Harga perolehan x 12,5% Tabel 24.

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Garis Lurus

Jenis Harta Mobil Taruna Mobil Picanto Mobil Sportage Mobil Sedona Mobil Sportage GS Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Mazda DC

Tahun Perole Han


Ke lom pok

2003

8

2006

Biaya Penyusutan (Rp) Nilai Buku Awal 2010 2011


Tarif

II

118.817.000

12.5%

14.852.125

14.852.125

14.852.125

-

-

8

II

81.267.000

12.5%

10.158.375

40.633.500

10.158.375

30.475.125

10.158.375

2006

8

II

164.700.000

12.5%

20.587.500

82.350.000

20.587.500

61.762.500

20.587.500

2006

8

II

171.000.000

12.5%

21.375.000

85.500.000

21.375.000

64.125.000

21.375.000

2006

8

II

157.500.000

12.5%

19.687.500

78.750.000

19.687.500

59.062.500

19.687.500

2006

8

II

113.847.727

12.5%

14.230.966

56.923.864

14.230.966

42.692.898

14.230.966

2006

8

II

202.766.546

12.5%

25.345.818

101.383.273

25.345.818

76.037.455

25.345.818

2007

8

II

230.000.000

12.5%

28.750.000

143.750.000

28.750.000

115.000.000

28.750.000

2009


2011


Tabel 24. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Garis Lurus (lanjutan) No.

Jenis Harta

Tahun Perole Han


Ke lom pok

2007

8

2007



Tarif

II

650.000.000

12.5%

81.250.000

406.250.000

81.250.000

325.000.000

81.250.000

8

II

900.000.000

12.5%

112.500.000

562.500.000

112.500.000

450.000.000

112.500.000

2007

8

II

300.000.000

12.5%

37.500.000

187.500.000

37.500.000

150.000.000

37.500.000

2007

8

II

718.000.000

12.5%

89.750.000

448.750.000

89.750.000

359.000.000

89.750.000

2007

8

II

250.000.000

12.5%

31.250.000

156.250.000

31.250.000

125.000.000

31.250.000

2009


2011

13.

Truck Isuzu Concret te Pump Truck Mitsubis hi Mixer Truck Isuzu Mixer Truck Hino Mixer Multi Block

14.

Loader

2007

8

II

425.439.500

12.5%

53.179.938

265.899.688

53.179.938

212.719.750

53.179.938

15.

2007

8

II

242.866.960

12.5%

30.358.370

151.791.850

30.358.370

121.433.480

30.358.370

2007

8

II

2.600.000.000

12.5%

325.000.000

1.625.000.000

325.000.000

1.300.000.000

325.000.000

17.

Genset Batching Plant Truck Hino Mixer

2008

8

II

418.181.818

12.5%

52.272.727

313.636.364

52.272.727

261.363.636

52.272.727

18.

Loader

2008

8

II

376.888.000

12.5%

47.111.000

282.666.000

47.111.000

235.555.000

47.111.000

9. 10. 11. 12.

16.


Tabel 24. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Garis Lurus (lanjutan) No.

19.

20.

21. 22. 23.

Jenis Harta


Tahun Perole Han


Ke lom pok

2009

8

II

68.709.091

12.5%

8.588.636

60.120.455

8.588.636

51.531.818

8.588.636

2010

8

II

1.380.000.000

12.5%

-

-

172.500.000

1.207.500.000

172.500.000

2010

8

II

756.000.000

12.5%

-

-

94.500.000

661.500.000

94.500.000

2010

8

II

2.500.000.000

12.5%

-

-

312.500.000

2.187.500.000

312.500.000

2010

8

II

420.000.000

12.5%

52.500.000

367.500.000

52.500.000

1.655.747.955

8.464.759.162

1.640.895.830

Pick Up Mobil Hino FM260 JD Mobil Hino FM260 JD Asphal Mixing Plant Nigata Asphalt Finisher Total

Sumber: Data diolah


13.245.983.642

Tarif


2009

1.023.747.955

5.064.507.117

2011


b. Menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan menggunakan metode saldo menurun. 1) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu : Biaya penyusutan kelompok I (tahun ke-1) = Harga perolehan x 50% Biaya penyusutan kelompok I (tahun ke-2) = Nilai buku awal tahun x 50% Tabel 25. Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun

No.

Jenis Harta

Tahun Perole han


Kelom pok



Tarif 2009

1. 2.

Mesin Ketik Lemari Arsip

3.

Komputer

2011

2000

4

I

750.000

50%

-

-

-

-

-

2000

4

I

500.000

50%

-

-

-

-

-

2000

4

I

4.500.000

50%

-

-

-

-

-


Tabel 25.

No.

Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok I dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun (lanjutan)

Jenis Harta

Tahun Perole han


Kelom pok



Tarif 2009

6.

Meja 1/2 Biro Inventaris Kantor Motor Suzuki

7.

Note Book

4. 5.

Total Sumber: Data diolah

2011

2000

4

I

375.000

50%

-

-

-

-

-

2000

4

I

400.000

50%

-

-

-

-

-

2000

4

I

13.000.000

50%

-

-

-

-

-

2006

4

I

15.000.000

50%

1.875.000

-

-

-

-

1.875.000

-

-

-

-

34.525.000


2) Rumus penghitungan biaya penyusutan harta bewujud bukan bangunan Kelompok II dengan menggunakan metode saldo menurun, yaitu : Biaya penyusutan kelompok II (tahun ke-1) = Harga Perolehan x 25% Biaya penyusutan kelompok II (tahun ke-2) = Nilai buku awal tahun x 25% Tabel 26.

No.

1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Harta Mobil Taruna Mobil Picanto Mobil Sport age Mobil Sedona Mobil Sport age GS

Daftar Perhitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun Biaya Penyusutan (Rp) Nilai Buku Nilai Buku Awal 2010 2010 Awal 2011

Tahun Perole han


Ke lom pok


Tarif

2003

8

II

118.817.000

25%

5.286.718

15.860.155

15.860.155

-

-

2006

8

II

81.267.000

25%

8.571.129

25.713.387

6.428.347

19.285.040

4.821.260

2006

8

II

164.700.000

25%

17.370.703

52.112.109

13.028.027

39.084.082

9.771.021

2006

8

II

171.000.000

25%

18.035.156

54.105.469

13.526.367

40.579.102

10.144.775

2006

8

II

157.500.000

25%

16.611.328

49.833.984

12.458.496

37.375.488

9.343.872

2009

2011


Tabel 26.

No.

6. 7. 8.

9.

10. 11.

Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun (lanjutan)

Jenis Harta Mobil Pride Mobil New Pregio Mobil Mazda DC Truck Isuzu Concret te Pump Truck Mitsubi shi Mixer Truck Isuzu Mixer

Biaya Penyusutan (Rp) Nilai Buku Nilai Buku Awal 2010 2010 Awal 2011

Tahun Perole han


Ke lom pok


Tarif

2006

8

II

113.847.727

25%

12.007.377

36.022.132

9.005.533

27.016.599

6.754.150

2006

8

II

202.766.546

25%

21.385.534

64.156.602

16.039.151

48.117.452

12.029.363

2007

8

II

230.000.000

25%

32.343.750

97.031.250

24.257.813

72.773.438

18.193.359

2007

8

II

650.000.000

25%

91.406.250

274.218.750

68.554.688

205.664.063

51.416.016

2007

8

II

900.000.000

25%

126.562.500

379.687.500

94.921.875

284.765.625

71.191.406

2007

8

II

300.000.000

25%

42.187.500

126.562.500

31.640.625

94.921.875

23.730.469

2009

2011


Tabel 26.

Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun (lanjutan) Ta hun Pero lehan


Ke lom pok

2007

8

13.

Truck Hino Mixer Multi Block

2007

14.

Loader

15.

No.

12.

16. 17. 18. 19.

20.



Tarif

II

718.000.000

25%

100.968.750

302.906.250

75.726.563

227.179.688

56.794.922

8

II

250.000.000

25%

35.156.250

105.468.750

26.367.188

79.101.563

19.775.391

2007

8

II

425.439.500

25%

59.827.430

179.482.289

44.870.572

134.611.717

33.652.929

Genset Batch ing Plant Truck Hino Mixer

2007

8

II

24.866.960

25%

34.153.166

102.459.499

25.614.875

76.844.624

19.211.156

2007

8

II

2.600.000.000

25%

365.625.000

1.096.875.000

274.218.750

822.656.250

205.664.063

2008

8

II

418.181.818

25%

78.409.091

235.227.273

58.806.818

176.420.454

44.105.114

Loader Pick Up Mobil Hino FM260 JD

2008

8

II

376.888.000

25%

70.666.500

211.999.500

52.999.875

158.999.625

39.749.906

2009

8

II

68.709.091

25%

17.177.273

51.531.818

12.882.955

38.648.864

9.662.216

2010

8

II

1.380.000.000

25%

-

-

345.000.000

1.035.000.000

258.750.000

Jenis Harta


2009

2010


2011


Tabel 26.

No.

21. 22.

23.

Jenis Harta Mobil Hino FM260 JD Asphal Mixing Plant Nigata Asph alt Finish er

Daftar Penghitungan Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok II dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun (lanjutan) Ta hun Pero le han

Masa Man faat (Ta hun)

Ke lom pok

2010

8

II

756.000.000

25%

-

-

189.000.000

567.000.000

141.750.000

2010

8

II

2.500.000.000

25%

-

-

625.000.000

1.875.000.000

468.750.000

2010

8

II

420.000.000

25%

-

-

105.000.000

315.000.000

78.750.000

1.153.751.406

3.461.254.218

2.141.208.671

6.376.045.547

1.594.011.387

Total Sumber: Data diolah

Biaya Penyusutan (Rp) Harga Perolehan (Rp)

Ta rif


2009

13.245.983.642

2010


2011


112

3. Penggabungan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok ke dalam setiap tahun pajak. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk masingmasing kelompok dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode garis lurus, dapat dilihat pada tabel 23 dan tabel 24. Berikut ini tabel yang menunjukkan gabungan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok yang dihitung menggunakan metode garis lurus ke dalam setiap tahun pajak, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Tabel 27. Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Garis Lurus Biaya Penyusutan (Rp) Tahun 2009 2010 2011

Kelompok I 3.750.000 -

Kelompok II 1.023.747.955 1.655.747.955 1.640.895.830

Total Biaya Penyusutan (Rp) 1.027.497.955 1.655.747.955 1.640.895.830

Sumber: Daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan (data diolah)

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan untuk masingmasing kelompok dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun, dapat dilihat pada tabel 25 dan tabel 26. Berikut ini tabel yang menunjukkan gabungan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok yang dihitung menggunakan metode saldo menurun, ke dalam setiap tahun pajak, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.


113

Tabel 28. Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Dihitung Menggunakan Metode Saldo Menurun Biaya Penyusutan (Rp) Tahun 2009 2010 2011

Kelompok I 1.875.000 -

Kelompok II 1.153.751.406 2.141.208.671 1.594.011.387

Total Biaya Penyusutan (Rp) 1.155.626.406 2.141.208.671 1.594.011.387

Sumber: Daftar penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan (data diolah)

Berdasarkan gabungan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok ke dalam setiap tahun pajak, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, pada tabel 27 dan tabel 28, terlihat adanya perbedaan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbedaan tersebut terlihat dari total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada setiap tahun. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 dan 2010 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih kecil dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus.


114

Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2009 yang dihitung menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.027.497.955,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp1.027.497.955,00 tersebut, terdiri dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I sebesar Rp3.750.000,00 dan kelompok II sebesar Rp1.023.747.955,00, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2009 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar Rp1.155.626.406,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp1.155.626.406,00 tersebut, terdiri dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I sebesar Rp1.875.000,00 dan kelompok II sebesar Rp1.153.751.406,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2009 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010 yang dihitung menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.655.747.955,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp1.655.747.955,00 tersebut, hanya berasal dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II sebesar Rp1.655.747.955,00, karena biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung, karena masa manfaat dari


115

harta berwujud bukan bangunan kelompok I telah habis. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010 yang dihitung

menggunakan

metode

saldo

menurun

adalah

sebesar

Rp2.141.208.671,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp2.141.208.671,00 tersebut, hanya berasal dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II sebesar Rp2.141.208.671,00, karena biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung, karena masa manfaat dari harta berwujud bukan bangunan kelompok I telah habis. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.640.895.830,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp1.640.895.830,00 tersebut, hanya berasal dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II sebesar Rp1.640.895.830,00, karena biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung, karena masa manfaat dari harta berwujud bukan bangunan kelompok I telah habis. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2011 yang


dihitung

menggunakan

metode

saldo

menurun

adalah

116

sebesar

Rp1.594.011.387,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan sebesar Rp1.594.011.387,00 tersebut, hanya berasal dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok II sebesar Rp1.594.011.387,00, karena biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan kelompok I tidak dihitung, karena masa manfaat dari harta berwujud bukan bangunan kelompok I telah habis. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih kecil dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. 4. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang. Rekonsiliasi

fiskal

laporan

laba

rugi

tidak

dilakukan

untuk

menganalisis data dalam penelitian ini, karena penelitian ini hanya berfokus pada satu akun saja dalam laporan laba rugi komersial, yaitu biaya penyusutan, sedangkan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi tidak hanya berfokus pada biaya penyusutan saja, melainkan juga pada akun-akun lainnya yang memungkinkan adanya perbedaan antara peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) dengan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi, dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang akan diberikan asumsi bahwa akun-akun lainnya yang harus direkonsiliasi fiskal, yaitu semua biaya dan pendapatan dalam laporan laba rugi komersial selain biaya penyusutan yang dihitung dalam penelitian ini,


117

sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga semua biaya dan pendapatan dalam laporan laba rugi komersial PT. Prima Dwi Utama, kecuali untuk biaya penyusutan yang dihitung dalam penelitian ini, bersifat tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan kondisi pada saat laporan laba rugi komersial tersebut dibuat atau disusun oleh PT. Prima Dwi Utama. Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berdasarkan tabel 17, 18, dan 19, diketahui besarnya laba PT. Prima Dwi Utama sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan. Laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang perusahaan setelah dikurangi dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Penghitungan

Pajak

Penghasilan

terutang

dilakukan

dengan

menggunakan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima


118

puluh miliar rupiah). Ketentuan ini terdapat pada pasal 31 E UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut ini penghitungan Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. a. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 : Peredaran bruto = Rp29.344.811.730,00 (dapat dilihat pada tabel 17) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp1.168.740.534,00

Penghasilan (dapat dilihat pada tabel 17) Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan =

Rp1.027.497.955,00 (-)

Bangunan (dapat dilihat pada tabel 27) Penghasilan Kena Pajak

=

Rp 141.242.579,00

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp141.242.579,00 dibulatkan menjadi sebesar Rp141.242.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp4.800.000.000,00 x Rp141.242.000,00 = Rp23.103.287,00 Rp29.344.811.730,00


119

2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp141.242.000,00 – Rp23.103.287,00 = Rp118.138.713,00 Pajak Penghasilan yang terutang : (50% x 28%) x Rp23.103.287,00

= Rp 3.234.460,00

28% x Rp118.138.713,00

= Rp33.078.840,00 (+)

Pajak Penghasilan terutang

= Rp36.313.300,00

b. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 : Peredaran bruto = Rp20.598.452.432,00 (dapat dilihat pada tabel 18) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp1.919.232.029,00


Rp1.655.747.955,00 (-)


=

Rp 263.484.074,00

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp263.484.074,00 dibulatkan menjadi sebesar Rp263.484.000,00.


120

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp4.800.000.000,00 x Rp263.484.000,00 = Rp61.398.943,00 Rp20.598.452.432,00 2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp263.484.000,00 - Rp61.398.943,00 = Rp202.085.057,00 Pajak Penghasilan yang terutang : (50% x 25%) x Rp61.398.943,00

=

Rp 7.674.868,00

25% x Rp202.085.057,00

=

Rp50.521.264,00 (+)


= Rp58.196.132,00

c. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 : Peredaran bruto = Rp26.739.497.624,00 (dapat dilihat pada tabel 19) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp2.001.389.717,00


Rp1.640.895.830,00 (-)


=

Rp 360.493.887,00


121

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp360.493.887,00 dibulatkan menjadi sebesar Rp360.493.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp4.800.000.000,00 x Rp360.493.000,00 = Rp64.712.001,00 Rp26.739.497.624,00 2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp360.493.000,00 – Rp64.712.001,00 = Rp295.780.999,00 Pajak Penghasilan yang terutang : (50% x 25%) x Rp64.712.001,00

= Rp 8.089.000,00

25% x Rp295.780.999,00

= Rp73.945.250,00 (+)


= Rp82.034.250,00


122

Berikut ini penghitungan Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun. a. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 : Peredaran bruto = Rp29.344.811.730,00 (dapat dilihat pada tabel 17) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp1.168.740.534,00


Rp1.155.626.406,00 (-)


=

Rp

13.114.128,00

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp13.114.128,00 dibulatkan menjadi sebesar Rp13.114.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp4.800.000.000,00 x Rp13.114.000,00 = Rp2.145.088,00 Rp29.344.811.730,00


123

2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp13.114.000,00 - Rp2.145.088,00 = Rp10.968.912,00 Pajak Penghasilan yang terutang : (50% x 28%) x Rp2.145.088,00

= Rp

300.312,00

28% x Rp10.968.912,00

= Rp 3.071.295,00 (+)


= Rp 3.371.608,00

b. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 : Peredaran bruto = Rp20.598.452.432,00 (dapat dilihat pada tabel 18) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp1.919.232.029,00


Rp2.141.208.671,00 (-)

Bangunan (dapat dilihat pada tabel 28) Kerugian Fiskal

=

(Rp 221.976.642,00)

Berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010, tidak dapat diperoleh Penghasilan Kena Pajak, karena diperoleh kerugian fiskal sebesar Rp221.976.642,00. Kerugian fiskal tersebut mengakibatkan tidak adanya Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2010. Kerugian fiskal di tahun 2010 akan dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal di tahun 2011, karena sesuai


124

dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun, yang dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. c. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 : Peredaran bruto = Rp26.739.497.624,00 (dapat dilihat pada tabel 19) Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak

=

Rp2.001.389.717,00


Rp1.594.011.387,00 (-)

Bangunan (dapat dilihat pada tabel 28) Penghasilan Neto Fiskal

=

Rp 407.378.330,00

Kompensasi Kerugian Fiskal

= Rp 221.976.642,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak

=

Rp 185.401.689,00

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp185.401.689,00 dibulatkan menjadi sebesar Rp185.401.000,00.


125

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp4.800.000.000,00 x Rp185.401.000,00 = Rp33.281.283,00 Rp26.739.497.624,00 3) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : Rp185.401.000,00 – Rp33.281.283,00 = Rp152.119.717,00 Pajak Penghasilan yang terutang : (50% x 25%) x Rp33.281.283,00

= Rp

4.160.160,00

25% x Rp152.119.717,00

= Rp 38.029.929,00 (+)


= Rp 42.190.090,00

Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil penghitungan Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.


Tabel 29. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Ta hun

Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) Garis Lurus

Saldo Menurun

Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan (Rp) Garis Lurus Saldo Menurun

Penghasilan Kena Pajak (Rp) Garis Lurus


Saldo Menurun

Garis Lurus

Saldo Menurun

2009

1.168.740.534

1.168.740.534

1.027.497.955

1.155.626.406

141.242.579

13.114.128

36.313.300

3.371.608

2010

1.919.232.029

1.919.232.029

1.655.747.955

2.141.208.671

263.484.074

-

58.196.132

-

2011

2.001.389.717

2.001.389.717

1.640.895.830

1.594.011.387

360.493.887

407.378.330

82.034.250

42.190.090

Total

5.089.362.280

5.089.362.280

4.324.141.741

4.890.846.463

765.220.539

420.492.458

176.543.682

45.561.697

Sumber: Data diolah


127

Tabel 29 menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan

metode

garis

lurus

dan

metode

saldo

menurun,

menghasilkan nilai yang berbeda. Perbedaan ini dikarenakan besarnya biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang juga berbeda dari kedua metode penyusutan tersebut. Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp36.313.300,00, tahun 2010 sebesar Rp58.196.132,00, dan tahun 2011 sebesar Rp82.034.250,00. Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp3.371.608,00 dan tahun 2011 sebesar Rp42.190.090,00, sedangkan pada tahun 2010 tidak ada Pajak Penghasilan terutang, karena perusahaan mengalami kerugian fiskal.


128

5. Penghitungan nilai sekarang (present value) Pajak Penghasilan terutang. Setelah mengetahui Pajak Penghasilan yang terutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai sekarang dari Pajak Penghasilan terutang tersebut. Penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang dilakukan, karena walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi biaya penyusutan sama, namun jika ditinjau dari nilai sekarang jumlahnya akan menjadi berbeda. Maksud dari penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang pada analisis data dalam penelitian ini, yaitu penghitungan nilai sekarang dari biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, namun karena hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud

bukan

bangunan

digunakan

untuk

menghitung

Pajak

Penghasilan terutang setelah dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka penghitungan nilai sekarang pada analisis data dalam penelitian ini adalah penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) akan digunakan sebagai faktor diskonto (discount factor) dalam menghitung nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang. Tingkat suku bunga SBI yang digunakan merupakan hasil dari rata-rata tingkat


129

suku bunga SBI per tahun. Tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2009 adalah 7,29%, tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2010 adalah 6,64%, tingkat suku bunga SBI untuk tahun 2011 adalah 6,52%. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang adalah : PV = FV di mana PV FV

1 (1 + i)

=

nilai sekarang (present value Pajak Penghasilan)

=

nilai masa depan (Pajak Penghasilan) pada akhir tahun ke-n

n = i =

jumlah tahun sampai mengetahui nilai sekarang Pajak Penghasilan tingkat suku bunga SBI


130

Berikut ini penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. a. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 : P2009 = Rp36.313.300,00 x

P2009 =

1 (1 + 0,0729)0

Rp36.313.300,00 x 1

P2009 = Rp36.313.300,00 Jadi, nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 adalah Rp36.313.300,00. b. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 : P2010 = Rp58.196.132,00 x P2010 = Rp58.196.132,00 x

1 (1 + 0,0664)1 1 (1,0664)1

P2010 =

Rp58.196.132,00 1,0664

P2010 = Rp54.570.811,00 Jadi, nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 adalah Rp54.570.811,00.


131

c. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 : P2011 = Rp82.034.250,00 x

1 (1 + 0,0652)2

P2011 = Rp82.034.250,00 x

1 (1,0652)2

P2011 = Rp82.034.250,00 1,13458 P2011 = Rp72.303.626,00 Jadi, nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 adalah Rp72.303.626,00. Berikut ini penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun. a. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2009 : P2009 =

Rp3.371.608,00 x

1 (1 + 0,0729)0

P2009 = Rp3.371.608,00 x 1 P2009 = Rp3.371.608,00 Jadi, nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 adalah Rp3.371.608,00.


132

b. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2010 : Nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2010 tidak dapat diperoleh, karena tidak ada Pajak Penghasilan yang terutang pada tahun 2010. c. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 : P2011 = Rp42.190.090,00 x P2011 = Rp42.190.090,00 x

1 (1 + 0,0652)2 1 (1,0652)2

P2011 = Rp42.190.090,00 1,13458 P2011 = Rp37.185.644,00 Jadi, nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang tahun 2011 adalah Rp37.185.644,00 . Berikut ini tabel yang menunjukkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.


Tabel 30. Penghitungan Nilai Sekarang Pajak Penghasilan Terutang Laba Sebelum Penyusutan dan Pajak Penghasilan (Rp) Ta hun

Biaya Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan (Rp) Garis Saldo Lurus Menurun

Penghasilan Kena Pajak (Rp) Saldo Menurun

Nilai Sekarang Pajak Penghasilan (Rp)

Garis Lurus

Garis Lurus

Garis Lurus

Saldo Menurun

2009

1.168.740.534

1.168.740.534

1.027.497.955

2.054.995.911

141.242.579

13.114.128

36.313.300

3.371.608

36.313.300

3.371.608

2010

1.919.232.029

1.919.232.029

1.655.747.955

2.866.456.495

263.484.074

-

58.196.132

-

54.570.811

-

2011

2.001.389.717

2.001.389.717

1.640.895.830

2.083.007.809

360.493.887

407.378.330

82.034.250

42.190.090

72.303.626

37.185.644

Total

5.089.362.280

5.089.362.280

4.324.141.741

7.004.460.215

765.220.539

420.492.458

176.543.682

45.561.697

163.187.737

40.557.252

Sumber: Data Diolah

Garis Lurus

Pajak Penghasilan Terutang (Rp) Saldo Menurun

Saldo Menurun


134

Tabel 30 menunjukkan bahwa total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp163.187.737,00 sedangkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung

menggunakan

metode

saldo

menurun,

yaitu

sebesar

Rp40.557.252,00. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus lebih besar dibandingkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun.


135

6. Pemilihan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, diketahui bahwa metode saldo menurun lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. Hasil penghitungan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang menunjukkan bahwa total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih kecil dibandingkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil analisis data dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan gabungan hasil penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dari semua kelompok ke dalam setiap tahun pajak, total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2009 dan 2010 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode


136

garis lurus, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih kecil dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2009 yang

dihitung

menggunakan

metode

garis

lurus

adalah

sebesar

Rp1.027.497.955,00, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2009 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar Rp1.155.626.406,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010 yang dihitung menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.655.747.955,00, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2010 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar Rp2.141.208.671,00. Total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp1.640.895.830,00, sedangkan total biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada tahun 2011 yang dihitung menggunakan metode saldo menurun adalah sebesar Rp1.594.011.387,00. Setelah menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, maka langkah berikutnya adalah menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang PT. Prima Dwi Utama. Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp36.313.300,00, tahun


137

2010 sebesar Rp58.196.132,00, dan tahun 2011 sebesar Rp82.034.250,00. Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp3.371.608,00 dan tahun 2011 sebesar Rp42.190.090,00, sedangkan pada tahun 2010 tidak ada Pajak Penghasilan terutang, karena PT. Prima Dwi Utama mengalami kerugian fiskal. Setelah mengetahui Pajak Penghasilan yang terutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai sekarang dari Pajak Penghasilan terutang tersebut. Total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp163.187.737,00 sedangkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun, yaitu sebesar Rp40.557.252,00. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, diketahui bahwa penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak


138

Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Besar biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun tersebut dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama. Penghasilan Kena Pajak menjadi Dasar Pengenaan Pajak, sehingga Penghasilan Kena Pajak tersebut juga menurunkan Pajak Penghasilan terutang dan menurunkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab V, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun lebih tepat digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. Biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada PT. Prima Dwi Utama yang dihitung menggunakan metode saldo menurun lebih besar dibandingkan yang dihitung menggunakan metode garis lurus. Besar biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan pada PT. Prima Dwi Utama yang dihitung menggunakan metode saldo menurun tersebut dapat menurunkan Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama. Penghasilan Kena Pajak PT. Prima Dwi Utama menjadi Dasar Pengenaan Pajak, sehingga Penghasilan Kena Pajak tersebut juga menurunkan Pajak Penghasilan terutang PT. Prima Dwi Utama dan menurunkan nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang PT. Prima Dwi Utama. Total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang pada PT. Prima Dwi Utama, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode saldo menurun

lebih

kecil, yaitu sebesar

139

Rp40.557.252,00


140

dibandingkan total nilai sekarang Pajak Penghasilan terutang PT. Prima Dwi Utama, berdasarkan Pajak Penghasilan terutang yang diperoleh dari hasil pengurangan laba sebelum penyusutan dan Pajak Penghasilan dengan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar Rp163.187.737,00. Hal tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa metode garis lurus sebagai metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan yang selama ini digunakan oleh PT. Prima Dwi Utama tidak cukup tepat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan PT. Prima Dwi Utama. B. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 1. Data penelitian yang dianalisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini hanya tiga tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 2. Pada data berupa daftar harta berwujud bukan bangunan yang dimiliki PT. Prima Dwi Utama, tidak dicantumkan bulan dilakukannya pengeluaran untuk membeli harta berwujud bukan bangunan, melainkan PT. Prima Dwi Utama hanya mencantumkan tahun perolehan harta berwujud bukan bangunan.


141

C. Saran Saran dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagi PT. Prima Dwi Utama Sebaiknya PT. Prima Dwi Utama menggunakan metode saldo menurun dalam penghitungan biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan, karena dapat menghasilkan Pajak Penghasilan terutang yang lebih kecil dan harus dilakukan secara taat asas. Namun, PT. Prima Dwi Utama harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi atas penggunaan metode saldo menurun untuk menghitung biaya penyusutan dari harta berwujud bukan bangunan yang sebelumnya juga telah dihitung oleh PT. Prima Dwi Utama menggunakan metode garis lurus, karena kurang mengacu pada taat asas. Risiko yang mungkin terjadi, yaitu adanya pemeriksaan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kecuali atas penggunaan metode saldo menurun untuk menghitung biaya penyusutan dari harta berwujud bukan bangunan yang baru dibeli PT. Prima Dwi Utama. 2. Bagi peneliti berikutnya Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya menggunakan daftar harta berwujud bukan bangunan yang lebih rinci untuk menghitung biaya penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Maksudnya, yaitu pada daftar harta berwujud bukan bangunan dicantumkan juga bulan perolehan dari harta berwujud bukan bangunan, agar hasil analisis data penelitian mengenai ketepatan pemilihan metode penyusutan harta berwujud bukan bangunan


142

sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan perusahaan bisa lebih mendalam.


DAFTAR PUSTAKA Alam, Intan Nursyah. 2003. “Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Fiskal: Penyusutan, Amortisasi, Leasing dan Revaluasi Aktiva Tetap”. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 3. (Agustus). No. 1: 28-35. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta. Aryanti,

Yessica Dewi. 2013. “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. “X” di Semarang”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 2. No.1: 1-11.

Bank Indonesia. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan +Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/ Diakses tanggal 1 Mei 2013. Bank Indonesia. Tentang Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/web/id/ Diakses tanggal 25 Februari 2013. Brealey, Richard A., Stewart C. Myers dan Alan J. Marcus. 2008. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, diterjemahkan oleh Y. Andri Zaimur. Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta. Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. 2006. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto. Edisi Kesepuluh. Buku Kedua. Salemba Empat, Jakarta. . 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto. Edisi Kesebelas. Buku Pertama. Salemba Empat, Jakarta. Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi Ketiga. CV. Andi Offset, Yogyakarta. Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran No. SE-03/PJ.41/2003 tentang Penyesuaian Fiskal Negatif Premi Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna dan Asuransi Beasiswa, yang Dibayarkan Premi Pemberi Kerja dan Premi tersebut Dihitung sebagai Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

143


144

Dwi Hartono, Yohanes Aris. 2008. “Pemilihan Metode Depresiasi Aktiva Tetap untuk Perencanaan Pajak Penghasilan”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Gunawan, Aswin Yudhi. 2009. “Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Meminimalkan Beban Pajak”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. “Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak”. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 3. (Juli). No. 2: 103-112. Husnan, Suad. 2000. Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang. Edisi Keempat. BPFE, Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. Jusup, Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Ketujuh. STIE YKPN, Yogyakarta. Keown, Arthur J., John D. Martin, J. William Petty dan David F. Scott J.R. 2010. Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan, diterjemahkan oleh Marcus Prihminto Widodo. Edisi Kesepuluh. Indeks, Jakarta. Malvinas, Yohana Thresmaningsih. 2005. “Analisis Kebijakan Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud untuk Tax Planning”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Mangunsong, Soddin. 2002. “Peranan Tax Planning dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Penghasilan”. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 2. (November). No.1: 44-54. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. CV. Andi Offset, Yogyakarta. Menteri Keuangan, Keputusan No. 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Menteri Keuangan, Peraturan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Menteri Keuangan, Peraturan No. 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya.


145

Nawawi, H. Hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Oentoro, Hendra. 2009. “Pengaruh Metode Depresiasi Bukan Bangunan terhadap Laba Fiskal, PPh Terutang, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 28A/29”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta. Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta. Suwardjono. 2011. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Trisnawati, Asih. 2009. “Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud untuk Tax Planning”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Edisi Delapan. Salemba Empat, Jakarta. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta. Widjaja, Siana M. 2001. “Kajian Hukum Pajak: Keuntungan Metode Saldo Menurun dari Metode Garis Lurus dalam Penyusutan”. Law Review. Vol. 1. (November). No. 2: 108-121.


LAMPIRAN

146


147

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;


148

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN. Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1 Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IVKeputusan Menteri Keuangan ini. Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukan ke dalam kelompok III. Apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas Nama Menteri Keuangan harus memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima.


149

Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 Tanggal : 8 April 2002 Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I Nomor Urut 1.

Jenis Usaha Semua jenis usaha

Jenis Harta a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.


Nomor Urut

Jenis Usaha

150

Jenis Harta

2.

Pertanian, Alat yang digerakkan bukan dengan mesin. perkebunan, kehutanan, perikanan

3.

Industri makanan dan Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan minuman seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.

4.

Perhubungan pergudangan dan komunikasi

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

5.

Industri semi konduktor

Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha Departemen ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO Koemoro Warsito, S.H NIP 060041898


151

Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 Tanggal : 8 April 2002 Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II Nomor Urut 1.

2.

3.

4. 5.

Jenis Usaha

Jenis Harta

Semua jenis usaha

a. Mebel dan peralatan dari logam temasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. Pertanian, perkebunan, a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor kehutanan, perikanan dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Industri makanan dan a. Mesin yang mengolah produk asal minuman binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, magarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air). Perkayuan

Mesin dan peralatan penebangan kayu.


Nomor Urut

Jenis Usaha

152

Jenis Harta

6.

Konstruksi

Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

7.

Perhubungan, pergudangan dan komunikasi

8.

Telekomunikasi

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon. a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.


Nomor Urut 9.

Jenis Usaha Industri semi konduktor

Jenis Harta Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.



ttd,-


153


154

Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 Tanggal : 8 April 2002 Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok III Nomor Urut

Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Pertambangan selain minyak dan gas

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.

2.

Permintalan, pertenunan dan pencelupan

3.

Perkayuan

4.

Industri kimia

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kainkain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya. a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoidaresinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.


Nomor Urut

Jenis Usaha

5.

Industri mesin

6.

Perhubungan, dan komunikasi

7.

Telekomunikasi

Jenis Harta b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah). Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barangbarang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis. Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.



ttd,-


155


156

Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 Tanggal : 8 April 2002 Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok IV Nomor Urut

Jenis Usaha

1.

Konstruksi

2.

Perhubungan dan komunikasi

Jenis Harta Mesin berat untuk konstruksi. a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.




ttd,-


157


158

LAMPIRAN 2

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2009 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893).


159

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENISJENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN. Pasal 1 (1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4. (2) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 2 (1) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masa manfaat atas jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya. (3) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Wajib Pajak menggunakan masa manfaat jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


160

Pasal 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal 4 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK.138/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2009 MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTA LATTA


161

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 105 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

: 96/PMK.03/2009

TENTANG

: JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1 Nomor

Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Semua jenis usaha

a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.

2.

Pertanian, perkebunan, kehutanan,

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.

3.

Industri makanan dan minuman

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.


Nomor

Jenis Usaha

162

Jenis Harta

4.

Transportasi dan Pergudangan

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

5.


Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

6.

Jasa Persewaan Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Peralatan Tambat Air Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris. Dalam

7.

Jasa telekomunikasi selular

Base Station Controller.

MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI


163

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

: 96/PMK.03/2009

TENTANG



Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Semua jenis usaha

a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.

2.

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan

a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.


Nomor

Jenis Usaha

164

Jenis Harta

3.

Industri makanan dan minuman

a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

4.

Industri mesin

5.

Perkayuan, kehutanan

a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.

6.

Konstruksi

Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).


Nomor

Jenis Usaha

165

Jenis Harta

7.


a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.

8.

Telekomunikasi

a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

9.


Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding,


Nomor

Jenis Usaha

166

Jenis Harta mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.

10.

Jasa Persewaan Spoolling Machines, Metocean Data Collector. Peralatan Tambat Air Dalam

11.

Jasa Telekomunikasi Seluler

Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena.



167

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

: 96/PMK.03/2009

TENTANG



Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Pertambangan selain Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang minyak dan gas pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.

2.

Permintalan, pertenunan dan pencelupan

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.

3.

Perkayuan

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.


Nomor

Jenis Usaha

168

Jenis Harta

4.

Industri kimia

a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

5.

Industri mesin

Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).


Nomor

Jenis Usaha

169

Jenis Harta

6.


a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barangbarang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.

7.

Telekomunikasi

Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.



170

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

: 96/PMK.03/2009

TENTANG



Jenis Usaha

1.

Konstruksi

2.


Jenis Harta Mesin berat untuk konstruksi. a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.


Nomor

Jenis Usaha

171

Jenis Harta e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barangbarang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.



172

LAMPIRAN 3 DAFTAR PERTANYAAN YANG DIGUNAKAN DALAM WAWANCARA A. Sejarah PT. Prima Dwi Utama 1. Kapan PT. Prima Dwi Utama mulai didirikan ? 2. Dimana PT. Prima Dwi Utama didirikan ? 3. Siapa pendiri PT. Prima Dwi Utama ? 4. Siapa pemilik PT. Prima Dwi Utama sekarang? 5. Apa yang menjadi latar belakang PT. Prima Dwi Utama didirikan ? 6. Apa yang menjadi tujuan PT. Prima Dwi Utama didirikan ? 7. Bagaimana perkembangan PT. Prima Dwi Utama sampai saat ini ? B. Lokasi PT. Prima Dwi Utama 1. Di manakah lokasi PT. Prima Dwi Utama berada ? 2. Apa yang mendasari pemilihan lokasi PT. Prima Dwi Utama ? C. Personalia 1. Bagaimanakah cara perekrutan karyawan ? 2. Berapakah jumlah karyawan saat ini ? 3. Bagaimanakah pengaturan jam kerja karyawan saat ini ? 4. Bagaimanakah sistem penggajian karyawan ? 5. Apakah PT. Prima Dwi Utama memberikan pendidikan atau pelatihan kepada karyawan ? 6. Apakah PT. Prima Dwi Utama memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan ?


173

D. Struktur Organisasi 1. Bagaimanakah struktur organisasi PT. Prima Dwi Utama ? 2. Apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam PT. Prima Dwi Utama ? 3. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian ? E. Akuntansi 1. Bagaimana daftar harta berwujud bukan bangunan milik PT. Prima Dwi Utama ? 2. Mulai kapan harta berwujud bukan bangunan tersebut diperoleh dan digunakan PT. Prima Dwi Utama ? 3. Berapa masa manfaat atau umur ekonomis masing-masing harta berwujud bukan bangunan tersebut ? 4. Apakah metode penyusutan secara fiskal dan penyusutan secara komersial yang digunakan PT. Prima Dwi Utama sama ? 5. Metode apa yang digunakan PT. Prima Dwi Utama dalam melakukan penyusutan secara fiskal dan penyusutan secara komersial ? 6. Mengapa PT. Prima Dwi Utama menggunakan metode penyusutan tersebut ? 7. Bagaimana laporan laba rugi PT. Prima Dwi Utama dari tahun 2009 sampai dengan 2012 ?


LAMPIRAN 4

174

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Recommend Documents