BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman
serta
kenyamanan
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat dan semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan serta keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri, menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Namun demikian sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan
lainnya.
Disamping itu aspek-
aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih, masih belum bersinergi dan berkelanjutan. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi/lembaga yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Kondisi yang lebih buruk apabila ternyata terdapat aspek sanitasi yang masih terabaikan atau belum tertangani pembangunannya.
Selain
itu,
masih
terdapat
pelaksanaan
pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi serta memiliki sasaran secara menyeluruh dengan jangka waktu yang lebih panjang berdasarkan jenis kegiatan dan cakupan kewilayahannya.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
1
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Tahapan-tahapan
proses
dilaksanakan
secara
bertahap
berurutan,
perencanaan dan
harus
berkelanjutan,
sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone terdorong untuk menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS). Buku Putih Sanitasi (BPS) dimaksud merupakan profil sanitasi kabupaten yang menggambarkan peta situasi sanitasi terkini di tinjau dari berbagai aspek yaitu aspek teknis, keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, prilaku hidup bersih dan sehat serta aspek keterlibatan stakeholder dan aspek lainnya.
1.2. LANDASAN GERAK 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan
terjangkitnya
dan
penularan
penyakit
melalui
penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sanitasi
memiliki
banyak
beragam
definisi
yang
menggambarkan intisari dari sanitasi itu sendiri. Di dalam Kamus
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
2
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003). Dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 (tiga) komponen yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Adapun ruang lingkup tentang pengertian dasar Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.
Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: a. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. b. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
2. Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Persampahan atau limbah padat yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar,
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
3
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5. Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat dari sebuah proses industri. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya. 6. Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempat-tempat ibadah dan sebagainya.
1.2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone Visi dalam hal ini adalah visi Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu Visi Kepala Daerah. Visi pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah kabupaten Bone dalam periode 2013-2018. Fungsi visi, sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan tercapainya, dengan melihat potensi dan kebutuhan yang ada di Kabupaten Bone. Berdasarkan
pertimbangan
di
atas,
maka
Visi
Pemerintah
Kabupaten Bone Periode 2013-2018 ditetapkan sebagai berikut : Masyarakat Bone yang Sehat, cerdas, dan Sejahtera Untuk
mewujudkan Visi Kepala Daerah sebagaimana telah
dirumuskan , maka misi yang menjadi bahan kerja/kinerja yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkwalitas, terjangkau, adil dan merata; 2. Meningkatkan
pemerataan
dan
kwalitas
pendidikan
yang
berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri;
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
4
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE 3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasib potensi lokal dan kelestarian lingkungan; 4. Meningkatkan kwalitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan 5. Mengembangkan
seni
dan
budaya
dalam
kemajemukan
masyarakat.
1.2.3. Visi dan Misi Sanitasi VISI ” Terciptanya Sistem Sanitasi yang berkualitas, efektif dan berwawasan lingkungan menuju Watampone yang bersih, sehat dan nyaman dengan melibatkan peran serta masyarakat dan tatakelola yang baik MISI a. Menyusun
program
kegiatan
yang
bertujuan
meningkatkan layanan sarana dan prasarana sanitasi
untuk layak,
biaya terjangkau, serta berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi Wilayah Bone Khususnya, sehingga menciptkan lingkungan sehat dan nyaman, maupun derajat kesehatan masyrakat lebih terjamin. b. Meningkatkan perlibatan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan, unsur swasta dan dunia usaha, dalam hal memelihara dan ikut memperbaiki prasarana sanitasi kota yang dapat dijangkau. c. Meningkatkan
sistem
pengelolaan
sanitasi
yang
lebih
opersional, efisien, dan efektif, serta tidak menimbulkan masalah / gangguan lingkungan.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
5
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud : Pembangunan
sanitasi
memerlukan
perhatian
khusus,
sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Buku Putih Sanitasi (BPS) merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Bone, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam manajemen kegiatan sanitasi. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan
kegiatan
pengembangan
strategi
sanitasi
skala
kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Bone. Pada
masa
mendatang
penerapan
strategi
serta
pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah tingkat kabupaten/kota, Provinsi maupun Nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Bone pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
6
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone yang menangani secara langsung pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Bone.
1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 1. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan
pembangunan
sanitasi
Kabupaten
Bone,
sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 2. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi
Kabupaten
Bone
dalam
upaya
untuk
menjamin
terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 3. Menjamin
terciptanya
mekanisme
pembangunan
yang
transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel. 4. Pengembangan
kapasitas
(capacity
building)
Pemerintah
Kabupaten Bone beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 5. Pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat kabupaten.
1.4. METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
7
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis kajian yaitu kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, kajian sanitasi sekolah dan kajian Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Sumber Data a.
Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program
masing-masing
dinas/
kantor
terkait,
baik
langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b.
Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.
Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa kajian terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), kajian peran serta
swasta
dalam
penyedia
layanan
sanitasi,
kajian
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
8
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, dan kajian sanitasi sekolah. 2.
Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.
3.
Jenis Data a. Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/ dokumentasi kondisi eksisting di lapangan. b. Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Bone secara umum.
1.5. DASAR
HUKUM
DAN
KAITANNYA
DENGAN
DOKUMEN
PERENCANAAN LAIN Buku
Putih
Sanitasi
perencanaan
strategis
pembangunan
sanitasi
ini
sanitasi
diposisikan tingkat
kabupaten
sebagai
kabupaten.
dikembangkan
acuan
Rencana
atas
dasar
permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi dan setelah 3 (tiga) tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
9
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE 1.5.1. Dasar Hukum Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Undang-Undang 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Indonesia Tahun 2004 Nomor
(Lembaran Negara Republik 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
10
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan
Ruang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Indonesia Tahun 2008 Nomor
(Lembaran Negara Republik 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
11
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999
Tentang
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun
1999 Tentang Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
16 Tahun
2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490). 5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
12
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014.
Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang
Perubahan
atas
Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keputusan Menteri 1.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004
tentang
Pedoman
Persyaratan
Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 2.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang PedomanPemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa KonstruksiKualifikasi Kecil;
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
13
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE 3.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang
Kebijakandan
Strategi
Nasional
Pengelolaan
persampahan; 4.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM).
Peraturan Daerah 1.
Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
yang
menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone; 3.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (RTRW).
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018.
1.5.1. Keterkaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi
Kabupaten
Bone
disusun
dengan
memperhatikan
keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
14
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BONE dokumen. Hubungan keterkaitan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1. Memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bone dengan arah, kebijakan umum dan prioritas
pembangunan
nasional
dan
pembangunan
kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bone dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Bone dilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bone dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menegah daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bone dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Bone. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Bone dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Bone dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Bone Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajian-kajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
15