Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR
Rismawati1 , Jaelan Usman2 , Adnan Ma’ruf3 1)
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh Makassar Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar 3) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar 2)
ABSTRACT This study aims to explain how the government's role as regulator, motivator and facilitator in flood prevention in the District of Manggala Makassar. The method was used descriptive qualitative. While informants were took from three Governments of Regional Disaster Management Agency of Makassar and seven are citizens of Manggala District. The data is collected by observation, documentation and interview. The results showed that the role of government as a regulator, motivator and facilitator on flood prevention in the District of Manggala Makassar had already been performing well with some efforts that made, such as establish policies, do the coordination and provided facilities in prevention of flood due to the impact of flooding. Keywords: the role, government, flood prevention ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan informan diambil dari tiga Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar serta tujuh Warga Kecamatan Manggala. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir. Kata kunci: peran, pemerintah, penanggulangan banjir
169
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
PENDAHULUAN Ditinjau geografis
dari
dan
adanya curah hujan lebat, adanya
karateristik
geologis
Volume 1 Nomor 2
wilayah,
luapan air sungai,
atau pecahnya
bendungan sungai. Menurut Anwar
Indonesia adalah salah satu kawasan
Kuba
rawan bencana banjir. Sekitar 30%
meluapnya aliran sungai akibat air
dari
melebihi kapasitas tampungan sungai
500
sungai
Indonesia
yang
ada
melintas
di
wilayah
(2011:
sehingga meluap
penduduk padat. Lebih dari 220 juta
dataran
penduduk,
rendah
sebagian adalah miskin
8)
atau
Banjir
adalah
dan menggenangi
daerah
disekitarnya.
yang
lebih
Banjir adalah
dan tinggal di daerah rawan banjir.
situasi dimana suatu daerah sedang
Pada
digenang oleh air dalam jumlah yang
umumnya
bencana
banjir
tersebut terjadi di wilayah Indonesia
begitu besar.
bagian Barat yang menerima curahan hujan
lebih
tinggi
di
bagian
dengan
Kota
Makassar
dibandingkan
wilayah
Timur.
Di
penduduk sebesar kurang lebih 1,4 juta jiwa. Kota Makassar memiliki
Indonesia
banjir
adalah
ancaman
musiman
yang
terjadi
apabila
seluas
memiliki
beberapa
175,77
km²
kawasan
dan
pemukiman
meluapnya tubuh air dari saluran
penduduk yang rawan terjadi banjir
yang ada dan menggenangi wilayah
saat
sekitarnya.
panjang
banjir
merupakan
puncak dan
musim
hujan
yang
musim
hujan
yang
ancaman alam yang paling sering
deras. Pemukiman rawan banjir ini
terjadi dan paling banyak merugikan
sebagian besar di Wilayah Timur
dari
Makassar
segi
kemanusiaan
maupun
ekonomi.
salah
satu
dari
kawasan tersebut adalah Kecamatan
Menurut Marlina (2009: 30) Banjir
yakni
adalah
peristiwa
dimana
Manggala.
Kecamatan
Manggala
merupakan salah satu Kecamatan di
terbenamnya daratan oleh air. Hal ini
Kota
dikarenakan adanya volume air yang
kawasan dataran rendah yang hampir
meningkat.
setiap musim hujan yang panjang,
karena
Banjir
adanya
dapat
luapan
air
terjadi yang
berlebihan pada suatu tempat akibat
Makassar
yang
rawan terjadi banjir.
memiliki
Banjir yang
terjadi di akibatkan karena Wilayah
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Kecamatan
Manggala
memiliki
Volume 1 Nomor 2
170
rakyatnya,
dan
kesejahteraan
kawasan dataran rendah, luapan air
efektivitas peran pemerintah dapat
sungai karena air melebihi kapasitas
dilihat dari segi kinerjanya.
sungai,
drainase
buruk,
Menurut Tuti (2003: 9) Peranan
topografi yang rendah, pengaruh rob,
atau role adalah suatu kelakuan yang
robohnya tanggul, banyaknya renase
diharapkan dari oknum dalam antar
dan
hubungan
sedimen
semakin
yang
yang
padatnya
menyebabkan
ada
di got,
bangunan
kurangnya
sosial
yang
berhubungan
daya
tertentu.
tertentu
yang
status
sosial
dengan
Menurut Soekanto dalam
resapan air dan air kiriman dari
Fatmawati
daerah tetangga. Perilaku masyarakat
merupakan aspek yang dinamis dari
dalam penanganan
kedudukan
sampah sangat
(2010:
8),
peranan
(status),
berperan
dalam proses
terjadinya
seseorang
drainase
yang
di
Kota
kewajibannya maka dia menjalankan
terjadi
akibat
buruk
Makassar,
hal
seringnya
masyarakat
sampah
pada
ini
selokan
dalam
peran
yang
Sedangkan Menurut
dan tidak
merupakan
pemerintah
penanggulangan
sebagaiman
dan
Mustafa (2013: 76), pemerintah yaitu
Melihat masalah tersebut maka adanya
suatu peran.
hak
membuang
membuang sampah pada tempatnya.
perlu
melakukan
apabila
banjir,
jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, jawab
wewenang
dan
tanggung
untuk mengurus tugas dan
menjalankan kehendak rakyat.
pada
Menurut Asep Kartiwa, 2012:
yang
162) Pemerintahan berasal dari kata
menyatakan bahwa Salah satu tugas
“pemerintah”, dan yang berasal dari
dan
kata
pembukaan
tercantum
institusi/lembaga beserta
UUD
kewajiban
1945
pemerintah
adalah
perintah.
Dalam
bahasa
meningkatkan kesejahteraan Rakyat
Indonesia, kata-kata itu berarti: (1)
Indonesia.
Perintah
memberi mempunyai
Pernyataan arti
bahwa
peranan
tersebut pemerintah
sentral
baik
bermakna sesuatu;
adalah
perkataan
menyuruh (2)
yang
melakukan
Pemerintah
adalah
secara perencana, pengawasan, dan
kekuasaan
pengendali
Wilayah, Daerah, dan Negara; (3)
dalam
mewujudkan
yang memerintah suatu
171
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
Pemerintahan adalah perbuatan, cara,
pemberian
hal,
memerintah.
rahan yang intensif dan efektivitas
Dalam arti yang luas, pemerintahan
kepada instansi dan masyarakat yang
adalah perbuatan memerintah yang
berhubungan
dilakukan
oleh
badan-badan
langan
legislative,
eksekutif,
dan yudikatif
sebagai
di
Negara
dalam
rangka
pemerintah sebagai fasilitator adalah
tujuan
penyelenggaraan
menciptakan kondisi yang kondusif
urusan
suatu
mencapai
dalam
Negara.
bagi
Menurut pemerintah
Arif
(2012)
yaitu:
(1)
peran Peranan
bimbingan
dengan
bencana;
pihak
penyelengggaraan
ngunan
(menerbitkan
pembaperaturan
peran
pembangunan
dalam
fasilitator,
bangkan
yaitu
(menjembatani kepentingan berbagai
menyiapkan
menyeim-
Pemerintah
pelaksanaan
pembangunan
untuk
penga-
penanggu-
(3)
fasilitator
pemerintah sebagai regulator adalah arah
dan
mengoptimalkan daerah).
Sebagai
pemerintah
menciptakan
berusaha
atau
memfasilitasi
suasana yang tertip,
nyaman dan
dalam rangka evektifitas dan tertib
aman,
adiministrasi pembangunan). Sebagai
tersedianya
regulator,
pembangunan seperti pendampingan
acuan
pemerintah dasar
yang
diterjamahkan
oleh
sebagai instrumen setiap
penanggulangan
multi
stagnasi
terjadi
pembangunan memelihara ngunan). pemerintah
mengatur
(2)
kebijakan pemerintah,
ada
yang
beberapa
diterapkan
yaitu:
(1)
oleh
Peraturan
menggerakan
2010 Tentang Pembentukan Badan
tat
(mendorong
berperan
Makassar
di
Walikota Makassar No 20 Tahun
dalam
Sebagai
Kota
Bencana
sebagai
pihak
dinamika
prasarana
Penanggulangan
bencana;
partisifasi
dan
masyarakat
pelaksanaan
adalah
sarana
dan pendanaan/ permodalan.
pemerintah
dinamisator
memfasilitasi
selanjutnya
untuk
kegiatan
Peranan
memberikan
termasuk
kala
Penanggulangan
Bencana
Daerah;
proses
(2) Peraturan Daerah No 2 Tahun
dan
2011 Tentang Perubahan Perda No 3
pemba-
Tahun 2009 Tentang SKPD Kota
dinamisator, melalui
Makassar;
(3)
Badan
Penanggu-
langan Bencana Daerah sesuai UU
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
No
24
Tahun
2007
Tentang
koordinasi;
(b)
fungsi
komando; (c) fungsi pelaksana. Menurut
Manu
(2014)
ada
172
METODE PENELITIAN
Penanggulangan Bencana Yaitu: (a) fungsi
Volume 1 Nomor 2
Penelitian dalam
waktu
ini
dilaksanakan
tiga
bulan
penelitian
ini
Perumnas
Antang
dan
dilaksanakan Blok
di VIII
beberapa cara untuk penanggulangan
Kecamatan Manggala beserta Peran
bencana banjir: (1) membuat fungsi
Pemerintah
sungai dan selokan dapat bekerja
Bencana
dengan baik; (2) memperbanyak dan
Makassar. Alasan penentuan lokasi
menyediakan membuat
lahan lahan
terbuka
untuk
tersebut
hijau
untuk
Blok
Badan
Penanggulangan
Daerah
karena VIII
(BPBD)
Kota
Perumnas Antang
Kecamatan
Manggala
penyerapan air; (3) berhenti memba-
memiliki daerah dataran rendah dan
ngun
hampir setiap tahun terjadi banjir.
perumahan
ditepi
sungai,
karena akan mempersempit sungai
sedangkan
dan sampah rumah juga akan masuk
Penanggulangan
sungai;
(BPBD) Kota Makassar, merupakan
(4)
berhenti
gedung-gedung
tinggi
membangun dan
besar,
unit
berhadapan
akan
masyarakat
sulit
menahan
langsung yang
perlindungan
tanah turun; (5) hindari penebangan
pemerintah.
pohon-pohon di hutan secara liar dan
adalah
juga
narasumber/informan
pohon
bantaran berperan
pencegahan
banjir.
Daerah
birokrasi
bebannya dan membuat permukaan
di
Badan
Bencana
organisasi
karena akan menyebabkan bumi ini semakin
Pemerintah
yang dengan
membutuhkan
dan pertolongan dari Jenis
penelitiannya
wawancara
kepada
sungai,
karena
yang
penting
untuk
pertanyaan-pertanyaan mengenai hal
Sebenarnya
yang berhubungan dengan rumusan dan
berisi
menebang pohon tidak dilarang bila
masalah
penelitian
kita akan menanam kembali pohon
penelitian
yang
tersebut dan tidak membiarkan hutan
penulis dalam penelitian ini adalah
menjadi gundul.
deskriptif
digunakan
kualitatif
yang
tipe oleh
bersifat
fenomenologis. Informan merupakan orang–orang
yang
berpotensi
173
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
memberikan
informasi
permasalahan
peran
dalam
tentang
penanggulangan
Kecamatan
Volume 1 Nomor 2
bencana
yaitu
pemerintah
Makassar
banjir
Tentang
Manggala
di Kota
Peraturan Walikota
No
20
Tahun
2010
Pembentukan
Penanggulangan
Badan
Bencana
Daerah,
Makassar, informan terdiri dari 10
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011
orang,
yaitu:
3
Tentang
BPBD
Kota
Makassar,
Kecamatan
dari
Pemerintah 1
Manggala,
Kelurahan Manggala,
1
Perubahan Perda No
3
dari
Tahun 2009 Tentang SKPD Kota
dari
Makassar,
dan 5 dari
langan
dan
Badan
Bencana
Penanggu-
Daerah
sesuai
Warga Perumnas Antang Blok VIII
Undang-Undang No 24 Tahun 2007
Kecamatan Manggala.
Tentang yaitu:
HASIL DAN PEMBAHASAN Regulator adalah upaya yang dilakukan
oleh
mengeluarkan mengatur banjir. dan
tentang
pedoman langan Manggala. pernyataan
(4)
fungsi
pelaksana.
penanggulangan
banjir di Kecamatan Manggala Kota
untuk
menjadi
dalam upaya penanggudi
Kecamatan
Berdasarkan
memberikan
komando;
(2)
dilaksanakan dalam penanggulangan
pemerintah
tersebut
koordinasi;
yang
oleh
banjir
fungsi
fungsi
Sedangkan program kerja yang
Kebijakan yang dikeluarkan diterapkan
(1)
Bencana
untuk
kebijakan
dimaksudkan
akan
pemerintah
Penanggulangan
maka gambaran
hasil penulis hasil
Makassar
yaitu
pemerintah
telah
melakukan kerjasama dengan pihakpihak
yang
terkait
dengan
penanggulangan banjir seperti Dinas Pemerintah sihan,
Umum,
Dinas
Basarnas, Pemerintah
Dinas
Keber-
Kesehatan
Kepolisian,
PMI,
Kecamatan
dan dan
Manggala.
penelitian penulis mengenai bentuk
adapun program yang dibuat dalam
regulasi/kebijakan
yang
menanggulangi banjir yaitu membuat
oleh
dalam penanggu-
pemerintah
diterapkan
peta
rawan
tergenang
banjir,
langan banjir di Kecamatan Mang-
pemantauan cuaca yang dilakukan
gala Kota Makassar. Kebijakan yang
oleh Badan Meteorologi, Klimato-
di terapkan dalam penanggulangan
logi, dan Geofisika (BMKG) kemu-
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
174
dian di sampaikan ke Posko BPBD
pendirian posko yang tetap berjaga
Kota Makassar, normalisasi drainase,
selama 24 jam tanpa berhenti dan
pengerukan sedimen yang dilakukan
sekalipun hari libur tetap berjaga di
oleh
posko dan penyiapan sumber daya
Dinas
Pemerintah
Umum,
perbaikan tanggul, penyiapan sum-
tanggap
berdaya
darurat,
adalah sesuatu yang belum diketahui
penyiapan tenaga medis dan para-
kapan terjadinya tetapi pasti akan
medis, pendirian posko, pemenuhan
terjadi. banjir bersifat abstrak yang
kebutuhan
tidak
untuk
tanggap
dasar
dalam
pungan sementara, dan
dan koordinasi
komando.
menunjukkan
penam-
Hasil
penelitian
bahwa
peranan
darurat.
dapat
Kontijensi banjir
ditentukan
terjadinya maka untuk itu dari hasil penelitian
diatas
dapat
berbagai
upaya
penanggulangan banjir sudah berja-
penanggulangan
banjir
lan dengan baik, karena sudah ada
penetapan
kebijakan,
kebijakan
kebijakan
yang
pemerintah banjir
diterapkan
dalam
dan
melakukan
oleh
penanggulangan
juga
program
pemerintah kerja
dalam
penanggulangan banjir. Sejak pemerintah
anggaran
tahun
simulasi
yang
masyarakat. telah
dijalankan
dari
menerapkan
ada,
membuat
kontijensi banjir dan simulasi yang terkait
melibatkan
melakukan
masyarakat,
penanggulangan
seperti
rukan sedimen yang dilakukan oleh
membuat
Dinas Pemerintah Umum, perbaikan
bencana terkait
Program
mulai
2014
kontijensi banjir, dan semua yang dengan
dalam
perluasan Sungai Kajenjeng, penge-
berencana
terkait
dipahami
bahwa pemerintah telah melakukan
pemerintah sebagai regulator dalam
yang
kapan
banjir,
melibatkan kerja
yang
dalam penanggu-
tanggul, pendirian posko. Badan
Penanggulangan
Ben-
cana Daerah telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin
sesuai
dengan
kebijakan
langan banjir yaitu perluasan Sungai
yang dibuat oleh pemerintah dalam
Kajenjeng,
sedimen
penanggulangan
bencana.
Badan
yang dilakukan oleh Dinas Peme-
Penanggulangan
Bencana
Daerah
rintah
melakukan Kerjasama dengan pihak-
pengerukan
Umum,
perbaikan
tanggul,
175
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
pihak
yang
terkait
menanggulangi banjir.
dalam
Banjir yang
dan
Volume 1 Nomor 2
para-medis;
kebutuhan
(7)
dasar
Pemenuhan
dalam
penam-
terjadi tidak dapat dipastikan dengan
pungan sementara; (8) Koordinasi
sempurna
dan Komando.
karena
banjir
bersifat
abstrak dan sangat dipengaruhi oleh
Pemerintah sebagai dinamisator
keadaan cuaca yang buruk. Banjir
yaitu
adalah
meluapnya
bimbingan
akibat
air
aliran
melebihi
sungai kapasitas
pemerintah
intensif
dan dan
memberikan
pengarahan efektivitas
yang kepada
tampungan sungai sehingga meluap
bawahannya
dan
banjir dan juga dinas dan instansi
menggenangi
daerah
yang
disekitarnya.
dataran
atau
lebih
rendah
Kecamatan
Manggala
yang
dalam penanggulangan
berkoordinasi
Pemerintah
Badan
Penanggulangan
memiliki daerah dataran rendah yang
Bencana
rawan terjadi banjir apabila terjadi
Upaya
yang dilakukan pemerintah
musim hujan yang panjang, maka
dalam
penanggulangan
untuk
dampak
itu
antisipasi
pemerintah
Daerah
dengan
Kota Makassar.
banjir
banjir
yaitu
dan
pemerintah
dalam penanggulangan banjir, yaitu
melakukan bimbingan dan pengara-
membuat
han
beberpa
program
kerja
dalam
penanggulangan
seperti: (1) Sejak anggaran tahun
seperti
2014 pemerintah berencana membuat
prosedur
kontijensi banjir, dan semua yang
banjir, pelatihan pengerahan personil
terkait
dengan
(Tim
simulasi
yang
bencana terkait
banjir,
melibatkan
sosialisasi mengenai
dan
banjir
pelatihan
penanggulangan
Reaksi Cepat);
memberikan
pengarahan kepada pihak-pihak yang
masyarakat; (2) Pengerukan sedimen
terkait
yang dilakukan oleh Dinas PU; (3)
karena
Perbaikan
Pendirian
merupakan daerah dataran rendah
posko yang tetap berjaga selama 24
yang rawan terjadi banjir dan sering
jam tanpa berhenti dan sekalipu hari
mendapatkan air kiriman dari daerah
libur kami tetap berjaga di Posko; (5)
tetangga seperti Daerah Gowa dan
Penyiapan
Daerah Maros apabila musim hujan
tanggul;
sumber
(4)
daya
tanggap
darurat; (6) Penyiapan tenaga medis
panjang.
dalam
mengurangi
Kecamatan
Pemerintah
banjir
Manggala
juga
berker-
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
jasama dengan masyarakat Keca-
pelaksanan
matan Manggala untuk berpartisipasi
Sedangkan di Kecamatan Manggala
dalam penanggulangan banjir demi
selalu
kesejahteraan bersama. Berdasarkan
Kecamatan
hasil
mengingatkan warganya untuk tetap
pernyataan
tersebut
maka
tanggap
176
dihimbau
darurat.
kepada
Manggala
pihak
agar
penulis akan memberikan gambaran
menjaga
hasil
tidak membuang sampah disemba-
penelitian
penulis
mengenai
kebersihan
slalu
bagaiman
bentuk
pengarahan
dan
rangan
koordinasi
yang
diklakukan
oleh
kebersihan sungai.
pemerintah sebagai dinamisator. Situasi normal atau tidak terjadi bencana,
program kegiatan BPBD
Kota Makassar lebih fungsi
koordinasi
dan
kegiatan
pencegahan,
siagaan.
Program
tentunya
menjalankan pelaksana
dan kesiapdan
kegiatan
memerlukan
kerjasama
tempat
Untuk
lingkungan,
dan
menjaga
melakukan
Pemerintah
Badan
Bencana
pengarahan
Penanggulangan
Daerah
melakukan
koordinasi dengan Dinas Perhubungan,
Dinas
Sosial
dan
Dinas
Kebersihan serta Dinas Kesehatan, PMI
dan
Pemerintah
Kecamatan
Manggala. Setiap saat menghimbau
dengan pihak yang terkait seperti
larangan
misalnya kegiatan sosialisasi, diklat
sembarangan tempat dan kegiatan ini
dan lain-lain dan akan melibatkan
dilakukan
badan/dinas/instansi lain dan Badan
Koordinasi yang dilakukan pemerin-
Penanggulangan
tah
Bencana
Daerah
membuang
oleh
dengan
sampah
pihak
Kecamatan.
instansi
lain
yang
Kota Makassar sebagai koordinator
berhungan
pelaksananya,
banjir maupun akibat dampak banjir
kegiatan
seperti ini
dilakukan sebulan sekali di Kantor
yaitu
Badan
melakukan
Penanggulangan
Bencana
Dinas
Daerah Kota Makassar. Sedangkan
Dinas
dalam
hatikan
situasin
dengan
di
penanggulangan
Pemerintah pengerukan
Kebersihan
sedimen,
harus
memper-
darurat
Badan
Bencana
Daerah
Lingkungan dan membuat kebijakan
Kota Makassar menjalankan fungsi
tentang larangan membuang sampah
komando, koordinasi dan sekaligus
di
Penanggulangan
Keadaan
Umum
sembarang
Kebersihan
tempat,
Dinas
177
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Kesehatan
dan
memberikan
bantuan
tolongan
PMI
kepada
dampak
bencana
Kecamatan
berpartisipasi dalam penanggulangan
per-
banjir. Sesuai dengan hasil wawan-
akibat
cara penulis dapat dipahami bahwa
banjir
di
Manggala
perawatan
harus
dan
korban
dinasi dan kerja sama dengan Dinas
dinas/instansi
dilakukan
dengan
badan/
yang
berhubungan
penanggulangan
adakan
pertemuan, sebulan
Perhubungan, dinas sosial dan Dinas
yang
dengan
banjir
dilakukan
Kebersihan serta Dinas Kesehatan, PMI
dan
Pemerintah
Manggala. untuk pengarahan diadakan
pertemuan
Kantor
Badan
resmi
di
Penanggulangan
Daerah.
dalam sebulan. Dalam pertemuan ini
pengarahan
dibahas tentang upaya-upaya yang
dalam
akan
dilakukan
penanggulangan banjir. Dinas Peme-
gulangan banjir.
rintah Umum melakukan pengerukan
Pemerintah
memperhatikan
secara
Bencana Daerah minimal satu kali
bidang
Dinas
Kecamatan
Badan
Bencana
setiap
di
dan sosialisasi
di Kantor
Penanggulangan
sedimen,
banjir
dan memberikan obat-
pemerintah
kepada
penanggulangan
pemerintah telah melakukan koor-
Koordinasi
Kemudian
dalam
seperti
obatan yang dibutuhkan.
sekali
Volume 1 Nomor 2
Kebersihan
harus
keadaan kebersihan
dalam
penang-
sebagai
fasilitator
yaitu pemerintah harus menyediakan fasilitas
dalam
penanggulangan
lingkungan dan membuat kebijakan
banjir
tentang larangan membuang sampah
dampak banjir. Bantuan fasilitas dari
di
pemerintah
sembarang
tempat,
Dinas
maupun
dalam
Kesehatan dan PMI harus mem-
bencana
berikan
bantuan
dan
bagi warga
kepada
korban
akibat
bencana
banjir
di
Manggala
seperti
perawatan
memberikan
pertolongan dampak Kecamatan
obat-obatan
dan yang
fasilitas
banjir
akibat
penanggulangan
sangat
bermanfaat
Kecamatan
Manggala
yang
mengalami musibah
banjir.
Berdasarkan
tersebut
penulis akan memberikan
gambaran
hasil
bencana
pernyataan
penelitian
penulis
dibutuhkan. sedangkan warga Keca-
mengenai bagaiman peran pemerin-
matan
tah
Manggala
juga
ikut
sebagai
fasilitator
dalam
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
penanggulangan banjir dan dampak
sementara
banjir yang terjadi di Kecamatan
demikian
Manggala. Hasil wawancara dapat
untuk lebih meningkatkan kinerjanya
dapahami bahwa pemerintah telah
sebagai aparat pemerintahan demi
melakukan
mewujudkan
tugas
jawabnya
dan
dengan
tanggung semaksimal
mungkin, pemerintah berusaha mela-
rakat
pemerintah
dengan
di
sarankan
kesejahteraan
Kecamatan
masya-
Manggala
Kota
Fasilitas
dalam
penang-
penanggula-
gulangan banjir seperti pengerukan
ngan banjir di Kecamatan Manggala,
sedimen, perluasan sungai kajenjeng,
pemerintah
mendirikan
sedimen,
untuk
Mesjid.
Makassar.
kukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya
di
178
melakukan pemantauan
pengerukan cuaca
dan
fasilitas
posko. yang
pendirian posko. sedangkan fasilitas
dampak
yang diberikan kepada masyarakat
pengevakuasian
mengenai
pendirian
dampak
menyediakan
banjir
Posko
seperti
darurat
dan
diberikan
banjir
yaitu
akibat peralatan
korban
posko
pengungsian
sedangkan
banjir,
sebagai
tempat
sementara,
bantuan
petugas Posko melakukan evakuasi
berupa makana atau nasi bungkus,
genangan
air
banjir,
membuka
pertolongan
bidang
dapur
dan umum
mineral,
obat-obatan,
perlengkapan bayi seperti popok dan
dengan jangka waktu minimal tiga
susu.
Sedangkan
hari dan apabila lewat dari itu kami
banjir
yaitu
harus
kerusakan
meminta
izin
untuk
serta
fasilitas
melakukan fasilias
setelah
pendataan
umum,
dan
perpanjangan waktu kepada Peme-
perbaikan fasilitas umum yang rusak
rintah Kota. Untuk Posko darurat
sepeti jalanan umum, sekolah umum,
kami
masjid, dan lain-lainnya.
bekerjasama
Perhubungan,
PMI,
dengan
Dinas
Dinas
Kese-
Pemerintah
Badan
hatan, Basarnas dan Polri Polsek.
gulangan
Sedangkan musim penghujan tahun
Makassar
ini di Kecamatan Manggala telah
dengan
dilakukan
bulan
dan pihak-pihak yang terkait dalam
untuk
pengevakuasian
januari
evakuasi dan
di
pada
Poskokan
Bencana
Penang-
Daerah
melakukan Tim Basarnas,
warga
Kota
bekerjasama Kepolisian
ke
tempat
179
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
pengungsian sementara.
Volume 1 Nomor 2
Di tempat
pertolongan dan membuka Bidang
pemerintah
Dapur Umum dengan jangka waktu
bekerja sama dengan Tim Kesehatan
minimal tiga hari dan apabila lewat
dan PMI untuk memeriksa korban
dari itu maka harus ada perpanjangan
dan
waktu
pengungsian
sementara
memastikan
bahwa
korban
dari
Pemerintah
Kota.
dalam keadaan baik-baik saja serta
Sedangkan musim penghujan tahun
memberikan bantuan berupa obat-
ini di Kecamatan Manggala telah
obatan bagi yang sakit. Ditempat
dilakukan
pengungsian juga disediakan dapur
januari
umum, makan siap saji, air minum,
sementara di Mesjid.
makanan
ringan,
Bantuan
dan
seperti
lain-lainnya.
di
bulan
poskokan
untuk
Fasilitas adalah suatu saran dan yang
dibutuhkan oleh warga yang menga-
dalam
penanggulangan
lami
maupun akibat dampak banjir. Maka
bencana
sangat
dan
pada
prasarana
musibah
ini
evakuasi
banjir
di
Kecamatan Manggala. Dapat pemerinta
banjir
dari itu pemerintah sebagai fasilitator
dipahami sebagai
sangat dibutuhkan
bahwa
fasilitator
telah
telah
memberikan
fasilitas
dalam
penanggulangan banjir seperti penge-
memberikan fasilitas dalam penang-
rukan sedimen,
gulangan
banjir
pemantauan cuaca, pendirian posko.
sungai
kajenjeng,
berupa
perluasan pengerukan
sedangkan
penjagaan tanggul,
fasilitas
yang diberikan
sedimen, penjagaan tanggul, peman-
akibat dampak bencana banjir yaitu
tauan
alat-alat
cuaca,
sedangkan
pendirian
fasilitas
posko.
yang diberikan
pengevakuasian
banjir,
penjaminan
mutuh
dan
masyarakat
dan
pemerintah pada dampak bencana
pemenuhan
banjir berupa penjaminan mutuh dan
pengungsian yang terkena bencana
pemenuhan
sesuai
hak
masyarakat
dan
hak
korban
dengan
standar
pengungsian yang terkena bencana
minimum;
sesuai
Posko darurat dan petugas posko
dengan
standar
pelayanan
seperti
pelayanan
menyediakan
minimum seperti menyediakan posko
melakukan
darurat dan petugas posko mela-
banjir,
kukan
bidang dapur umum dengan jangka
evakuasi
genangan
banjir,
evakuasi
pertolongan
dan
genangan membuka
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Volume 1 Nomor 2
180
waktu minimal tiga hari dan apabila
petugas posko melakukan evakuasi
lewat dari itu kami harus meminta
genangan
izin
membuka
untuk
perpanjangan
waktu
banjir,
pertolongan
Bidang
Dapur
dan
Umum
kepada Pemerintah Kota. Sedangkan
dengan jangka waktu minimal tiga
musim
hari dan apabila dari itu maka harus
penghujan
Kecamatan dilakukan januari
tahun
ini
Manggala, evakuasi
dan
di
pada
poskokan
di telah
ada
perpanjangan
bulan
Pemerintah Kota Makassar. Untuk
untuk
posko
darurat
waktu
Badan
Penang-
sementara di Mesjid. fasilitas yang
gulangan
diberikan
yaitu
jasama dengan Dinas Perhubungan,
kerusakan
PMI, Dinas Kesehatan, Basarnas dan
perbaikan
Polsek.
setelah
melakukan fasilias
pendataan umum,
fasilitas
banjir
dan
umum yang rusak
jalanan
umum,
daerah
sekolah
umum,
KESIMPULAN Berdasarkan
pemerintah
beker-
sepeti
masjid, dan lain-lainnya. Peran
Bencana
dari
sebagai
hasil
penelitian
yang dilakukan penulis tentang peran
fasilitator sudah terlaksana dengan
pemerintah
baik dengan berbagai upaya yang
dinamisator
telah
penanggulangan banjir di Kecamatan
dilakukan.
bencana
Sebelum
banjir
melakukan
terjadi
pemerintah
penanggulangan
dan
Kota
regulator,
fasilitator
Makassar
terlaksana
dengan
seperti normalisasi sungai kajenjeng,
melakukan
berbagai upaya
pengerukan
penanggulangan
drainase,
banjir
Manggala
sebagai
pemantauan
cuaca, penjagaan tanggul. Sedangkan
menetapkan
fasilitas
penanggulangan
akibat
pemerintah mutu
banjir
memberikan penjaminan
dan
masyarakat terkena
dampak
pemenuhan
hak
dan pengungsian yang
bencana
sesuai
dengan
baik
dalam
sudah dengan dalam
banjir
seperti
kebijakan
dalam
banjir,
melakukan
kerjasama dan berkoordinasi dengan dinas
dan
instansi
yang
terkait
dengan penanggulangan banjir, serta memberikan
fasilitas,
baik
standar pelayanan minimum seperti
penanggulangan
menyediakan
akibat dampak banjir yang terjadi di
posko
darurat
dan
banjir
dalam maupun
181
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015
Kecamatan
Manggala
Kota
Makassar. Meskipun masih terjadi banjir
ketika
panjang
musim
namun
berusaha
pemerintah
melakukan
tanggung semaksimal
hujan
yang sudah
tugas
dan
jawabnya
dengan
mungkin.
Bencana
banjir memang tidak mudah untuk ditanggulangi karena banjir bersifat abstrak tetapi setidaknya pemerintah telah
berusaha
untuk
mengurangi
banjir yang ada dan kejadian ini sudah
terlihat
dibandingkan
berkurang
dengan
yang
lalu.
Untuk
banjir
dibutuhkan
baik
antara
Penanggulangan
tahun-tahun
penanggulangan kerjasama
yang
pemerintah
Badan
Bencana
Daerah
dengan Warga Kecamatan Manggala Kota tujuan
Makassar
demi tercapainya
bersama
dalam
penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. DAFTAR PUSTAKA Arif.
2012. Peran dan Fungsi Pemerintah. www.http://arigfii. Diakses 01 Agustus 2014. Fatmawati, Fajrin. 2010. Peranan Pemerintah dalam Pelayanan Public (Pelayanan Distribusi Raskin) Dikelurahan Bonto Tangnga Kecamatan Tamalate
Volume 1 Nomor 2
Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. Kartiwa, Asep. 2012. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia. Kuba Anwar. 2011. Rangkuman Kuliah Manajemen Bencana. Rangkuman Kuliah. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tamalanrea Makassar. Manu. 2014. Indonesia. www.http./ /Manulife.com/2014/Indonesia. Diakses 13 Agustus 2014. Marlina, Lina. dkk. 2011. Buku Pintar Bencana Alam. Jakarta: Harmoni. Mustafa, Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: ALFABETA. Republik Indonesia. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda No 3 Tahun 2009 Tentang SKPD Kota Makassar. Peraturan Walikota. Peraturan Walikota Makassar No 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Verawati, Tuti A. 2003. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Skripsi. Makassar: Universitas ’45 Makassar
