PERAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN DI TANJUNGPINANHG ARTIKEL E-JOURNAL
Oleh : MEYDIA HENDRA YANI NIM : 100565201392
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
A. PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang Negara Keasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah Negara kepulauan yang berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimanaamanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pentingnya peran transportasi tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Setelah penulis mengamati masalah pengendalian pelayanan pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, dalam proses pelayanan pelayaran atau transportasi laut di kota, diantaranya seperti yang disebutkan diatas. Maka pelayanan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinangmempunyai hubungan yang erat dengan
1
keselamatan pelayaran. Berdasarkan
latar belakang masalah di atas, maka
penulis mengambil judul sebagai berikut : “PERAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN DI TANJUNGPINANG”. 2. Perumusan Masalah. Keberhasilan keselamatan transportasi laut sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang mendukung keselamatan pelayaran tersebut, kondisi itu akan terlaksana apabila sumber daya manusia yang melakukan pengendalian dan pengawasan sudah mencukupi untuk kegiatan tersebut. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana peranKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam upaya peningkatan keselamatan pelayaran ?” 3. Tujuan Penelitian. a.
Mengetahui peranKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
b.
Mengetahui sejauh mana peranKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam menunjang keselamatan pelayaran .
4. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat Deskriptif kuantitif, menurut Sugiyono (2000:7) bahwa penelitian Deskriptif kuantitatif adalah : ” Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka atau
data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan
misalnya terdapat dalam skala pengukuran, suatu pernyataan/pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, dimana masing-masing jawaban diberi angka 3 untuk jawaban: mudah, tepat, setuju, baik, teliti, tepat, bisa, sabar, selalu, ada, iya, mengerti. Angka 2 untuk jawaban : kurang mudah, kurang tepat,
2
kurang setuju, kurang baik, kurang teliti, kurang tepat, kurang bisa, kurang sabar, kadang-kadang, sedikit, kurang mengerti dan angka 1 untuk jawaban : tidak mudah, tidak tepat, tidak setuju, tidak baik, tidak teliti, tidak tepat, tidak bisa, tidak sabar, tidak pernah, tidak ada, tidak mengerti. B. KERANGKA TEORI Ilmu pemerintahan menurut Syafii (2001,47) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Dari defenisi dan teori-teori di atas dapat disimpulkan, gejala -gejala, peristiwa dan kondisi suatu lembaga pemerintahan yang menjadi ontologi ilmu pemerintahan, meliputi : 1. Hubungan pemerintah 2. Yang diperintah 3. Tuntutan yang diperintah ( jasa publik layanan sipil ) 4. Pemerintah 5. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 6. Pemerintah yang dipandang mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut 7. Bagaimana membentukpemerintah yang sedemikian itu 8. Bagaimana pemerintah menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya 9. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Soewargono, (1995 : 2) melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan. Dilihat dari
3
konsentrasi administrasi publik atau administrasi pemerintahan yang meliputi kebijakan
publik
pemerintahan,
institusi
/
kelembagaan
/
organisasi
pemerintahan, birokrasi, manajemen pemerintahan, personil dan keuangan (anggaran) pemerintahan, lingkungan administrasi pemerintahan dan segala aktivitas pemerintahan dilandasi oleh adanya bentuk legalitas dari pemerintahan yang berkuasa. Jika perubahan mendasar terjadi pada konsentrasi tersebut yang memfokus pada perubahan sistem, ditandai dengan terjadinya perubahan yang mendasar pada alat gerak pemerintahan itu sendiri ( konstitusi ). Hal ini dapat dilihat dari sistem berpemerintahan di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan pasca reformasi. C. PERAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN DITANJUNGPINANG 1. Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran Di Tanjungpinang Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tujuan penelitian, maka pada bab ini akan dianalisa data yang telah diperoleh dan agar selaras dengan tujuan penelitian maka pembahasan tentang Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang akan dilihat dari variabelnya, yaitu: 1. Peran
Kantor
Kesyahbandaran
Dan
Otoritas
Pelabuhan
Kelas
II
Tanjungpinang, dengan indikatornya : Kemudahan dalam pengurusan kepentingan, Mendapatkan pelayanan yang wajar, Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang 2. Keselamatan Pelayaran seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Pelayaran Nomor : 21 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :
4
a. Faktor Internal, yaitu faktor yang menyangkut sarana dan prasarana kapal yang terdiri dari : 1. Konstruksi dan kondisi kapal. 2. Peralatan keselamatan pelayaran. 3. Awak kapal yang sesuai dengan kebutuhan. b.Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang menyangkut kondisi diluar kapal yang terdiri dari : 1. Penandaan perairan pelayaran yang dilengkapi dengan sarana bantu navigasi. 2. Sarana telekomunikasi pelayaran 3. Peta laut 1. Peran Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang . Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Indikator-indikator yang terdapat didalam variabel pelayanan administrator pelabuhan Tanjungpinang adalah sebagai berikut : a. Kemudahan Dalam Pengurusan Kepentingan (Surat Izin Berlayar) Adalah situasi yang dihadapi oleh pengguna suatu jasa dalam mendapatkan jasa pelayanan dari instansi atau kantor yang berwenang. Berikut ini tanggapan responden tentang kemudahan dalam pengurusan kepentingan (Surat Izin Berlayar)
5
Tabel IV. 3 Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Dalam Pengurusan Kepentingan No
1.
Kriteria
Lancar,
jika
semua
Frekwensi
Persentase
( orang )
(%)
4
66,67
2
33,33
0
0,00
6
100,00
prosedur
pengurusan izin sudah jelas alur pengurusan serta persyaratan yang dibutuhkan.
2. Kurang
Lancar,
jika
prosedur
pengurusan izin belum jelas alur pengurusan serta persyaratan yang dibutuhkan 3. Tidak
Jumlah Lancar, jika
prosedur
Sumber : Olah Data Kuesioner No. 1, Tahun 2014.
pengurusan benar-benar tidak Berdasarkan IV.3 tersebut jelas alur Tabel pengurusan serta dapat dilihat bahwa tanggapan responden persyaratan tentang kemudahan pengurusan kepentingan, dapat dilihat yang dalam dibutuhkan bahwa sebanyak 4 responden atau 66,67% masih berbeda antara petugas yang menjawab lancar. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran satu dengan petugas yang lain. yang melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan pelayaran mendapatkan kepuasan, baik dalam pelayanan yang diberikan maupun waktu pengurusan yang tepat waktu. Sebanyak 2 responden atau 33,33% menjawab kurang lancar. Hal ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran yang melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan pelayaran kurang mendapatkan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan dikarenakan ketidaktahuan tentang alur kepengurusan.
6
Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan kunci dapat dijelaskan bahwa Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang sudah berupaya memberikan upaya pelayanan yang baik kepada pihak-pihak yang berurusan dengan pelayaran, namun mengingat keterbatasan waktu dan personil kadang-kadang penyelesaian urusan tersebut menjadi tertunda beberapa hari , namun jika dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan perusahaanperusahaan tersebut sudah merasa puas dengan apa yang dapat kami berikan. D. P E N U T U P 1. Kesimpulan Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam upaya peningkatan keselamatan pelayaran. Maka berdasarkan pada hasil-hasil analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1.
Pada variabel peranKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, dapat disimpulkan sebagian besar responden menyatakan baik. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam melayani perusahaanperusahaan pelayaran sudah sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku. Adapun kendala yang ada hanya terletak pada waktu yang terkadang mundur beberapa hari, hal ini disebabkan prosedur yang dilalui harus sesuai dengan peraturan yang ada. Keterlambatan dalam urusan adminsistrasi ini yang sering menyebabkan tertundanya keberangkatan kapal-kapal dan menjadi lebih lama berlabuh. Namun semua itu tak lain adalah untuk mewujudkan keselamatn dalam pelayaran baik itu keselamatan jiwa maupun material yang disertakan dalam pelayaran.
2.
Pada variabel keselamatan pelayaran, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan baik. Hal ini merupakan pertanda yang baik sekali, karena melihat faktor-faktor keselamatan dalam pelayaran menjadi hal
7
yang utama untuk dipenuhi karena menyangkut keselamatan pelayaran itu sendiri. Kekurangan-kekurangan yang ada dapat dikatakan hanya terletak pada penggunaan teknologi yang terkadang dirasakan agak tertinggal. Namun sejauh ini persyaratan-persyaratan dalam mewujudkan keselamatan di laut sudah terpenuhi cukup baik. 2. Saran Dari kesimpulan yang telah dikemukaan sebelumnya penulis dapat memberikan saran-saran kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang agar dapat lebih meningkatkan transparansi prosedur pelayanan dan peraturan yang berlaku dalam administrasi pelayaran, mengingat semua itu demi terwujudnya pelayanan yang baik dan keselamatan pelayaran, walaupun terkadang memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengurusan administrasi. Kepada perusahaan-perusahaan pelayaran agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan menempatkan disiplin sebagai unsur penting dalam operasional kapal, mengingat kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lebih sering disebabkan karena faktor kesalahan atau kelalaian manusia (human error).Menempatkan keselamatan jiwa dalam pelayaran sebagai hal yang utama dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pelayaran baik domestik maupun internasional. DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku : AW. Widjaya,1985,Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan,Jakarta, Penerbit Akademica Pressendo. Arikunto, Suharsimi.1997.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rhinneka Cipta. Barata, Atep Adya. 2004. “Dasar-Dasar Pelayanan Prima”. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Dwiyanto, Agus, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press .
8
Lukman, Sampara. 2003. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Hidayat. 1986.Manajemen Pelayanan Yang Baik, Organisasi dan Manajemen Pelayanan. Jakarta: UI Press. Kartono, Kartini, 1998, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Jakarta: Mandar Maju. Muliadi . 2002 . “Pelaksanan Pelayanan Keimigrasian Terhadap Efektivitas Proses
Pengurusan
Indonesia”;
Dokumen Negara
Surat
Perjalanan Republik
Skripsi; Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru;
tidak diterbitkan. Moenir, AS.1992.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Kurnia. Moenir, AS. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara. Nogi S. Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Ratminto dan Artik S. Winarsih, 2005. Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Rasyid, M. Ryaas, 1997, Makna Pemerintahan, Jakarta: Penerbit.PT Gramedia. Robbin, J.Joseph . 1993. Management Pemasaran. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Sarwono.1981.Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen.Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. Soewargono, 1995, Jati Diri Ilmu Pemerintahan, Pidato. Sondang P. Siagian,Bunga Rampai Management Modern, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 1992. Siagian, SP.1986. Bunga Rampai Management Modern. Jakarta: Gunung Agung. Sugiyono. 2001.Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
9
Suhardi, Mukhlis.1994. “Pengantar Administrasi Kepegawaian Dan Manajemen Sumber
Daya
Manusia”;
Diktat;
Universitas
Lancang
Kuning,
Tanjungpinang; belum diterbitkan. Syafii, Inu Kencana. 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan,Bandung: Penerbit Refika Aditama. ------------------------ 2004, “Birokrasi Pemerintahan di Indonesia”,Bandung: Penerbit Refika Aditama. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 36 TAHUN 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan . Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut.2003. “Buku Materi Penyuluhan Keselamatan Kapal Tahun Anggaran 2003” . Jakarta. Badan Koordinasi Keamanan Laut. 2009. “Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran” Jakarta. Keputusan MENPAN Nomor KEP/63/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10
