penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................ 1 1.2

TUJUAN PENYUSUNAN ..................................................... 2

1.3

DASAR HUKUM ................................................................ 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .............................. 4 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN SEBELUMNYA ....................................................... 4 2.2

RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN PERENCANAAN ................................................................ 4

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ................. 20 3.1 ASUMSI DASAR DALAM APBN 2015 .................................. 20 3.2

LAJU INFLASI ................................................................. 38

3.3

PERTUMBUHAN PDRB (MIGAS DAN NON MIGAS) .............. 43

3.4

Lain-lain Asumsi .............................................................. 49

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ......................................................................... 51 4.1 PENDAPATAN DAERAH .................................................... 51

4.2

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan ............................................................ 51 4.1.2 Target Pendapatan Daerah ..................................... 55 4.1.3 Upaya-Upaya dalam Mencapai Target Pendapatan .... 57 BELANJA DAERAH ........................................................... 51

4.3

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .................... 59 4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung ........................... 61 4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung .................................... 66 PEMBIAYAAN DAERAH..................................................... 77

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .......................... 77 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ......................... 77 BAB V P E N U T U P .................................................................. 78

Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

i

BAB I PENDAHULUAN

1 1.1 LATAR BELAKANG Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

2006

Tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan

Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Berdasarkan penyusunan

hal

tersebut,

maka

perlu

dilakukan

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016

sebagai dasar penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (R-PPAS) dan Perda tentang

APBD Tahun

Anggaran 2016.


1

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016. 1.3 DASAR HUKUM Dasar penyusunan

hukum

yang

dijadikan

landasan

dalam

Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun

2015 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang

Nomor

Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah dan perubahannya.


2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.


3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN SEBELUMNYA Perekonomian Jambi pada tahun 2014 menghasilkan output Rp 121,76 triliun atau tumbuh sebesar 7,91%. Pertumbuhan ekonomi

ini

Tahun

lebih

tinggi

2013

yang

dibandingkan sebesar

pertumbuhan

6,7%

dan

diatas

pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2014 sebesar 5.0%. Bila dihitung secara triwulanan, Perekonomian Jambi pada triwulan IV 2014 tumbuh sebesar 7,5% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV 2014 yang tercatat sebesar 5,0% (yoy) serta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Struktur

perekonomian

Jambi

pada

triwulan

IV

2014

menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 51,0%, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 37,3% dan sektor sekunder sebesar 11,7%. Dari sisi penggunaan, kenaikan ekspor sebesar 3,6% (yoy) di tahun 2014 memberikan andil sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014, disusul kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1% (yoy) yang memberikan andil sebesar 2,1% (yoy) dan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 20,5% (yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi 2014 sebesar 1,8% (yoy).


4

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi

di

triwulan

IV

2014

sejalan

dengan

tingginya

pertumbuhan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,1% (yoy) diikuti sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 17,7% (yoy) dan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,5% (yoy) . Secara umum semua sektor perekonomian di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan positif. Pada triwulan IV 2014, inflasi kota Jambi tercatat 8,72% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,31% (yoy)), dan lebih tinggi dari inflasi nasional (8,36% (yoy)) serta dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun terakhir (7,23% (yoy)). Sementara itu inflasi Bungo tercatat sebesar 8,99% (yoy) dan berada di atas inflasi nasional. Faktor utama inflasi kota Jambi disebabkan oleh inflasi administered price yang

mencapai

16,20%

(yoy).

Sumber

utama

inflasi

administered price adalah meningkatnya harga BBM bersubsidi yang mulai diterapkan pada 18 November 2014 yang diikuti oleh kenaikan tarif angkutan. Kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan

biaya

transportasi

dan

distribusi

sehingga

mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan dan beberapa komoditas lainnya. Inflasi volatile food berada pada level yang cukup tinggi yaitu 11,77% (yoy). Sementara itu inflasi inti cenderung stabil di level 3,71% (yoy).


5

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Jambi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8,74 8,4

7,99

6,8

6,65 []

6,06

5,9

7,51

4,45 4,61

4,43 4,22

3,9 4,53 3,97

4,31

4,3

3

4

5,9

8,36

6,47

7,96 8,38 7,32

5,31 3,79

8,72

6,7

4,31

5,24 4,53

2,76

1

2

3

4

1

2011

2

1

2

2012

3

4

1

2013

Kota Jambi

2

3

4

2014

Nasional

Sumber : Bank Indonesia, KEKR Triwulan IV-2014

Perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan IV2014

tercatat

sebesar

5,38%

(qtq),

melonjak

tajam

dibandingkan triwulan sebelumnya (1,62% ( qtq )). Pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,51%; 2,18% dan 2,61%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat sebesar 5,24% (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya

(2,26%(qtq)),

namun

sedikit

lebih

rendah

dibandingkan kota Jambi dengan pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan Oktober, November dan Desember 2014 masing-masing sebesar 0,80%; 2,29% dan 2,07%.


6

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN PERENCANAAN Perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 menghasilkan output Rp31,11 triliun dan tumbuh sebesar 5,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2015 yang tercatat

sebesar

4,71%

(yoy),

akan

tetapi

melambat

dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (6,5% (yoy)) dan triwulan I 2014 (10,3% (yoy)). Perlambatan pertumbuhan

juga

terlihat

secara

triwulanan,

dimana

pertumbuhan perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dari 1,98% (qtq) menjadi 0,5% (qtq). Struktur perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 46,21%, diikuti sektor sekunder sebesar 27,95% dan sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 25,8%. Lima sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada triwulan I 2015 adalah sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 14,1% (yoy) disusul oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,0% (yoy),

sektor jasa

kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,3% (yoy), sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,2% (yoy) dan jasa lainnya 8,2% (yoy). Dari sisi penggunaan, kenaikan ekspor sebesar 17,32% (yoy) di triwulan I 2015 memberikan andil sebesar 11,53% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, disusul kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 4,06% (yoy) yang Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

7

memberikan andil sebesar 1,79% (yoy) dan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 2,79% (yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan I 2015 sebesar 0,14% (yoy). Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (yoy)

Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2015 diperkirakan pada kisaran 3,6% - 4,1% (qtq), tumbuh relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 (1,1% (qtq)). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi pada triwulan II 2015 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015

yang

tumbuh 5,9% (yoy). Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

8

Jambi

pada

triwulan

mendatang.

Tren

kenaikan

harga

komoditas kelapa sawit menjadi faktor utama yang menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, tingkat konsumsi diperkirakan akan meningkat sejalan dengan masuknya bulan puasa dan liburan sekolah. Realisasi beberapa proyek-proyek infrastruktur pemerintah Provinsi Jambi juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga akan didukung oleh meningkatnya investasi dan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas CPO dan minyak mentah serta kenaikan permintaan ekspor karet. Bila dilihat dari sisi penawaran, kontribusi pertumbuhan ekonomi Jambi masih akan didominasi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor. Adapun sektor konstruksi yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2015 juga akan mengalami perbaikan pada triwulan II 2015 seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur.

proyeksi

Sementara

Realisasi

pertumbuhan

ekonomi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 6,7%-

7,2%.

Berdasarkan

analisis

sisi

penggunaan,

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah akan

menjadi

sumber

utama

perekonomian

di

triwulan

mendatang. Bulan puasa akan menjadi faktor pendorong konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah diperkirakan juga semakin meningkat seiring dengan realisasi beberapa proyek-proyek Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

9

infrastruktur pemerintah. Ekspor diperkirakan akan tumbuh meskipun masih relatif terbatas seiring mulai membaiknya permintaan dan harga CPO global. Kondisi membaiknya perekonomian negara lain seperti Amerika dan Jepang akan membantu ekspor beberapa komoditas, terutama komoditas karet. Pada triwulan I 2015, inflasi kota Jambi tercatat 4,88% (yoy),

menurun

(8.72%(yoy)),

serta

dibandingkan lebih

triwulan

rendah

dari

sebelumnya

inflasi

nasional

(6,38%(yoy)) dan rata-rata inflasi triwulan I dalam tiga tahun terakhir (5,83%(yoy)). Sementara itu inflasi Bungo tercatat sebesar 4,92% (yoy) dan juga berada di bawah inflasi nasional. Inflasi

Kota

Jambi

utamanya

disebabkan

oleh

inflasi

administered price yang mencapai 13,4% (yoy). Sumber utama inflasi administered price adalah kenaikan harga BBM jenis Solar dan Bensin pada bulan Maret 2015, kenaikan tarif angkutan udara seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, kenaikan harga LPG 3 Kg sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 611 tahun 2014 dan kenaikan harga LPG 12 Kg pada bulan Maret 2015. Inflasi inti cenderung stabil di level 3,2% (yoy). Sementara itu, kelompok volatile food justru mengalami deflasi sebesar 0,3% (yoy) yang utamanya disebabkan tren penurunan harga cabai merah sepanjang triwulan I 2015. Perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan I 2015 tercatat mengalami Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

10

deflasi 2,57% (qtq), menurun tajam dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (5,38% (qtq)). Pergerakan angka deflasi bulanan (mtm) pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015 masing-masing sebesar 0,89%, 1,50% dan 0,20%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat mengalami deflasi sebesar 2,52% (qtq), menurun tajam dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (5,24% (qtq)) dengan pergerakan angka deflasi bulanan (mtm) pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015 masing-masing sebesar 0,53%; 1,33% dan 0,68%. Inflasi pada triwulan II 2015 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yaitu berada pada kisaran 6,4%-6,9% (yoy) dari sebelumnya 4,88% (yoy) pada triwulan I 2015. Peningkatan laju inflasi ini utamanya dipengaruhi oleh kelompok administered price dan volatile food . Faktor yang berpotensi

memberikan

tekanan

inflasi

selama

triwulan

mendatang dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain 1) anomali cuaca; 2) tekanan dari sektor eksternal berupa masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti (core inflation); 3) kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus di pelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa; 4) ekpektasi inflasi yang diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya beberapa komoditas administered price dan masuknya bulan puasa. Beberapa hal tersebut diperkirakan dapat menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi pada triwulan II tahun 2015. Sementara itu dari sisi volatile food, masuknya bulan puasa pada Juni 2015 diyakini akan meningkatkan permintaan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

11

komoditas pangan utama sehingga apabila tidak didukung oleh pasokan barang yang cukup, maka dapat memicu terjadinya inflasi yang tinggi. Akan tetapi, masuknya musim panen pada beberapa komoditas pangan utama seperti beras serta mulai stabilnya pasokan komoditas cabai merah dan bawang merah pada triwulan II 2015 diperkirakan akan menurunkan tekanan inflasi pada sisi volatile food . Selain itu, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program

raskin

pada

tahun

2015

diperkirakan

juga

berkontribusi pada penurunan tekanan inflasi pada sisi volatile

food. Disamping itu, prakiraan cuaca yang cukup baik bagi sektor pertanian selama triwulan II 2015 dapat meningkatkan produksi dan pasokan bahan makanan. Pada bulan Februari 2015, jumlah angkatan

kerja di

Jambi mengalami peningkatan 122,1 ribu orang menjadi 1,69 juta orang dibandingkan Februari 2014

(1,57 juta orang)

sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi

pada

bulan

Februari

2015

meningkat dibandingkan Februari pekerja

di

adalah tahun

Jambi

69,92%

2014 juga

atau

(66,51%).

Selanjutnya

jumlah

mengalami

peningkatan

yaitu dari 1,53 juta orang pada Februari 2014

menjadi 1,65 juta orang pada Februari 2015. Namun demikian, jumlah pengangguran juga menunjukkan peningkatan menjadi 46,2 ribu orang dibandingkan Februari 2014 (39,3 ribu) sehingga tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 2,73% dari 2,50%. Berdasarkan

data

ketenagakerjaan

terbaru

yang

dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, angkatan kerja pada Februari 2015 adalah 1,69 juta orang atau Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

12

bertambah 122,1 ribu orang dibandingkan Februari 2014 sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi

pada

meningkat Peningkatan

bulan

Februari

dibandingkan 122,1

ribu

2015

Februari orang

adalah tahun

angkatan

69,92% lalu kerja

atau

(66,51%). tersebut

sebanyak 115,1 ribu orang (94,3%) dapat diserap oleh dunia kerja dan sisanya 6,9 ribu orang (5,7%) belum diserap dunia kerja. Penyerapan angkatan kerja diatas menyebabkan jumlah pekerja di Jambi meningkat sebesar 7,52% atau menjadi 1,65 juta orang, sedangkan angkatan kerja yang belum terserap membuat pengangguran Provinsi Jambi pada bulan Februari menjadi 46,2 ribu orang, lebih tinggi dari bulan Februari 2014 yang sebanyak 39,3 ribu orang. Tingkat pengangguran pun meningkat dari 2,50% pada Februari 2014 menjadi 2,73% seiring dengan pelemahan ekonomi triwulan I 2015. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil

liaison yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bahwa sebagian besar responden menyatakan tingkat tenaga kerja pada triwulan I 2015 cenderung tetap dibandingkan dengan tenaga kerja pada tahun sebelumnya namun demikian sebagian lainnya menyatakan bahwa terdapat penurunan yang disebabkan pengunduran diri dan pensiun karyawan. Fenomena kenaikan tingkat pengangguran tersebut juga patut diwaspadai mengingat dunia usaha merencanakan berinvestasi pada mesin untuk secara perlahan menggantikan tenaga manusia demi mengejar efisiensi.


13

Selain itu meningkatnya tingkat pengangguran tersebut juga karena lapangan kerja yang tersedia tidak cukup menampung penduduk yang masuk angkatan kerja. Selama triwulan I 2015 belum terdapat pembukaan penerimaan CPNS sementara banyak penduduk yang masuk angkatan kerja berminat melamar CPNS. Sementara itu jumlah pekerja penuh mengalami kenaikan menjadi 932,6 ribu orang dari 840,5 ribu orang (Februari 2014) dan pekerja tidak penuh juga meningkat menjadi 713,6 ribu orang dari 690,6 ribu orang seiring dengan peningkatan pekerja setengah penganggur. Berdasarkan

jenis

lapangan

pekerjaan,

penyerapan

tenaga kerja di Jambi didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai

821,1 ribu orang

(49,88%)

seiring

dengan

bergeraknya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sumber utama pertumbuhan perekonomian Jambi. kontribusi terbesar kedua adalah pada sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 276,5 ribu orang (16,80%) sejalan dengan pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan I 2015 yang mampu tumbuh 1,5% (qtq) atau 14,1% (yoy) dan memberikan kontribusi pertumbuhan 1,2% atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan I 2015 sebesar 5,9% (yoy). Walaupun perdagangan merupakan salah satu lapangan pekerjaan utama terbesar, namun dibandingkan Februari 2014 sektor tersebut mengalami penurunan pekerja yang disebabkan pada posisi Februari 2014 terjadi perubahan cuaca yang mempengaruhi

panen


pangan

sehingga

pekerja

sektor 14

pertanian bermigrasi ke sektor perdagangan. Selanjutnya distribusi terbesar ketiga adalah sektor jasa kemasyarakatan yang mencapai 250,5 ribu orang (15,22%). Meningkatnya

jumlah

pekerja

di

bulan

Februari

disebabkan oleh meningkatnya jumlah pekerja sektor lapangan pekerjaan yang didominasi sektor pertanian seiring panen raya tanaman pangan padi yang membutuhkan banyak tenaga kerja, lalu diikuti lapangan pekerjaan industri dan konstruksi yang disebabkan pemberian kredit terhadap kedua sektor tersebut cenderung membaik dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya dan sedang berjalannya beberapa pembangunan proyek yang bersifat

jangka

panjang

infrastruktur lainnya.

seperti

hotel,

jembatan

dan

Sementara itu sektor perdagangan,

keuangan dan jasa kemasyarakatan menurun disebabkan tertahannya mobilitas Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar pekerja bekerja sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 662,7 ribu orang dengan pangsa 40,26%, berusaha sendiri sebanyak 329,3 ribu orang (20,00%) dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 253,7 ribu orang (15,41%). Meningkatnya jumlah pekerja

di

bulan

Februari

utamanya

disebabkan

oleh

meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja pekerja bebas di pertanian. Penyerapan tenaga kerja formal (berusaha dibantu buruh

tetap

dan

buruh/karyawan)

mengalami

sedikit

peningkatan seiring dengan peningkatan pekerja pada lapangan pekerjaan industri sedangkan sektor informal stabil meskipun sedikit menurun dari 914,3 ribu orang (Februari 2014) menjadi Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

15

913,7 ribu orang seiring dengan menurunnya pekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu menjadi 95,81 dari 95,06 pada triwulan lalu yang disebabkan meningkatnya panen raya petani tanaman pangan padi di Provinsi Jambi kecuali Kota Jambi.

Untuk melihat indikator

kesejahteraan petani pada triwulan I 2015, antara lain dapat menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi. Pada bulan Maret 2015, NTP sebesar 95,81 atau naik 75 bps dibandingkan

Desember 2014. Hal tersebut disebabkan oleh

indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani sama-sama mengalami penurunan namun penurunan indeks yang dibayar lebih besar (2,27%) dibandingkan indeks yang diterima (1,51%). Secara

keseluruhan

semua

sub

sektor

mengalami

penurunan indeks yang diterima dan dibayar petani namun pada sub sektor tanaman pangan dan peternakan terjadi kenaikan indeks diterima. Nilai tukar petani sub sektor tanaman pangan berupa padi dan palawija mengalami sedikit kenaikan menjadi 101,72 dari triwulan sebelumnya 94,71 disebabkan indeks yang dibayar petani mengalami penurunan 2,27% sementara indeks diterima petani meningkat 4,41%. Namun indeks diterima petani tanaman pangan tersebut hanya indeks petani padi yang mengalami peningkatan sedangkan petani palawija sedikit menurun disebabkan beberapa komponen palawija seperti tempe, wortel dan ketimun mengalami deflasi pada Maret 2015. Padi mengalami kenaikan indeks disebabkan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

16

bulan Januari sd Maret 2015 terdapat panen beras atas penanaman padi September sd Desember 2014 di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi sehingga NTP tanaman pangan padi mengalami kenaikan. Nilai Tukar Petani hortikultura mengalami penurunan dari sebelumnya 94,11 menjadi 92,76 yang disebabkan menurunnya indeks diterima petani hortikultura sayur sayuran dan tanaman obat. Penurunan tersebut didominasi penurunan harga cabai merah yang selama triwulan I 2015 menjadi komponen utama deflasi. Harga rata rata yang pada Desember 2014 sebesar Rp64.000,00/kg

turun

tajam

menjadi

Rp16.633,00/kg.

Penurunan harga cabai merah tersebut disebabkan persediaan yang melimpah yang masuk dari luar Provinsi Jambi. Nilai Tukar Petani tanaman perkebunan rakyat menurun menjadi 92,91 dari sebelumnya 94,31. NTP tersebut adalah NTP tanaman perkebunan rakyat terendah sejak Desember 2013 seiring belum membaiknya harga karet selama triwulan I 2015

dimana

rata

rata

harga

bokar

2013

berkisar

Rp22.456,74/kg, tahun 2014 Rp17.558,67/kg dan triwulan I 2015 hanya sebesar Rp14.874,00/kg. Sementara itu harga TBS triwulan I 2015

berada pada kisaran harga rata rata

Rp1.723,64/kg belum membaik sebagaimana rata rata harga 2014

yang mencapai Rp1.808,49/kg

membaiknya

harga

internasional

seriring dengan belum dibandingkan

tahun

sebelumnya. Nilai Tukar Petani peternakan mengalami kenaikan menjadi 100,31 dari triwulan sebelumnya 98,10. Kenaikan NTP tersebut didominasi kenaikan indeks diterima petani ternak Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

17

besar dan ternak kecil. Meskipun pada saat triwulan I 2015 harga sapi stabil dan daging ayam mengalami deflasi yang mengindikasikan bahwa kenaikan indeks diterima tersebut disebabkan pedagang mengambil margin yang lebih kecil dari peternak. Nilai tukar perikanan pada triwulan I 2015 peningkatan

menjadi

100,56

setelah

mengalami

sebelumnya

per

Desember 2014 berada pada 99,50. Kenaikan nilai tukar perikanan tersebut disebabkan indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan mengalami penurunan yang lebih kecil (0,66% (qtq)) dibandingkan indeksi harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan (1,72% (qtq)). Sementara itu secara per sub sektor, nilai tukar perikanan tangkap dan perikanan budidaya sama sama mengalami peningkatan. Nilai tukar perikanan

tangkap mengalami

kenaikan dari 101,09 menjadi 102,86 (1,75%) sementara nilai tukar perikanan budidaya mengalami kenaikan dari 97,72 menjadi 98,04 (0,33%). Indeks harga yang diterima dan dibayar nelayan (perikanan tangkap) dan perikanan budidaya sama-sama mengalami penurunan namun penurunan indeks dibayar lebih besar dibandingkan indeks diterima sehingga nilai tukar perikanan tangkap dan budidaya mengalami kenaikan. Penurunan nilai diterima dan dibayar tersebut disebabkan frekuensi nelayan melaut berkurang seiring dengan gelombang tinggi dan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 dan 2 tahun 2015 yang mengatur alat tangkap nelayan yang mempengaruhi

hasil tangkapan dan biaya produksi

nelayan. Demikian juga halnya dengan perikanan budidaya, Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

18

penurunan indeks diterima dan dibayar disebabkan curah hujan yang tinggi selama triwulan I 2015 mempengaruhi hasil tangkapan ikan mengingat perikanan budidaya di Provinsi Jambi sebagian besar adalah tadah hujan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi (melalui Bulog Divre Jambi) untuk mensukseskan program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan yaitu secara rutin membagikan beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang berhak. Pada triwulan I 2015, penyaluran raskin mencapai sebesar 4.154 ton, meningkat 58,76% ( qtq ) dibandingkan triwulan sebelumnya (2.616 ton). Penyaluran raskin tahun 2015 baru terealisasi sejak Februari 2015 yang disebabkan pada awal tahun masing-masing pemerintah daerah kota/kabupaten masih menyusun

juknis penyaluran raskin

tahun 2015.


19

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3 3.1 ASUMSI DASAR DALAM APBN 2016 3.1.1 PERKEMBANGAN TERAKHIR PEREKONOMIAN NASIONAL Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah mengalami krisis yang cukup berat, perekonomian Amerika Serikat (AS) pada pertengahan tahun 2014

mulai

membaik.

Namun

demikian

perekonomian

beberapa negara maju lainnya belum menunjukkan perbaikan secara memadai. Pemulihan Kawasan Eropa masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun

dengan

tajam.

Perekonomian

Indonesia

juga

dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan

kebijakan

pengurangan/penghentian

pembelian

obligasi (tapering off) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Dengan perkembangan ini, pada tahun 2014 perekonomian global hanya tumbuh 3,3 persen, namun dengan didorong oleh makin baiknya perekonomian AS, negara maju lainnya, dan emerging market, maka tahun 2015 pertumbuhan


20

ekonomi global diperkirakan akan terus membaik, dan tumbuh sebesar 3,5 persen. Sejalan

dengan

pergerakan

perekonomian

global,

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 melambat menjadi 5,1 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 5,8 persen. Dari sisi eksternal perlambatan tersebut

disebabkan

turunnya

harga

pemerintah

oleh

komoditas

terkait

dengan

turunnya

permintaan

internasional,

dan

pembatasan

ekspor

dunia,

kebijakan mineral

mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut disebabkan oleh investasi yang masih tumbuh rendah yang diantaranya disebabkan oleh turunnya harga komoditas global, dan adanya penghematan anggaran pengeluaran pemerintah.

Namun

pertumbuhan

ekonomi

dibanding

beberapa

demikian, Indonesia

negara

meskipun masih

lainnya,

melambat,

cukup

yang

tinggi

disebabkan

terutama oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Ditengah

perlambatan

ekonomi

global,

neraca

pembayaran mengalami perbaikan pada tahun 2014. Defisit neraca transaksi berjalan menurun dari 3,18 persen per PDB pada tahun 2013 menjadi 2,95 persen per PDB pada tahun 2014, yang didorong oleh perbaikan ekspor manufaktur dan penurunan impor, terutama impor migas yang menurun sejalan dengan pengurangan subsidi BBM. Transaksi modal dan finansial mengalami surplus, yang ditopang oleh PMA yang tumbuh sebesar 24,2 persen, dan investasi portofolio yang tumbuh sebesar 137,3 persen. Dengan perkembangan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

21

tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 111,9 Miliar di bulan Desember 2014 (Desember 2013 adalah USD 99,4 Miliar), yang setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (diatas standar kecukupun internasional, yaitu 3 bulan impor). Dari sisi stabilitas, inflasi pada tahun 2014 mendapat tekanan yang tinggi dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food). Inflasi 2014 tercatat sebesar 8,36 persen (yoy), berada di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,5±1%. Namun demikian, inflasi tersebut masih sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 8,38 persen. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh adanya pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi secara signifikan telah mendorong kenaikan harga secara umum, baik disebabkan oleh dampak langsung maupun dampak lanjutan (second round effect). Selain BBM, penyesuaian harga barang

administered

lainnya juga terjadi sepanjang 2014, seperti

TDL dan LPG. Namun, inflasi inti tetap terkendali 4,93 persen (yoy). Terkendalinya inflasi pada tahun 2014 tidak terlepas dari semakin membaiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan Bank Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2014 nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi cukup signifikan terhadap dolar AS, namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

22

utama lainnya. Depresiasi Rupiah tersebut ditengarai oleh kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund

Rate) setelah usainya isu tapering-off pada bulan Oktober 2014. Secara titik ke titik (point-to-point), Rupiah melemah 1,78 persen (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.388 per dolar AS. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang

cukup

tinggi,

walaupun

masih

cukup

kompetitif

dibandingkan dengan negara mitra dagang. Dari sisi sektor keuangan, sejalan dengan perlambatan perekonomian, pertumbuhan kredit pada Februari 2015 melambat menjadi 12,0 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya 20,2 persen (yoy). Namun demikian, ketahanan industri perbankan selama tahun 2014 tetap kuat yang ditunjukkan oleh resiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Pada Februari 2015, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy

Ratio/CAR) masih tinggi, sebesar 21,0 persen atau jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2 persen. Pasar saham domestik selama tahun 2014 juga menunjukkan kinerja positif. IHSG ditutup menguat pada level 5.226,95 di akhir tahun (naik 22,3 persen dibanding

tahun

sebelumnya).

Indeks

juga

tercatat

menembus level tertinggi mencapai 5.523,29 pada 7 April 2015. Optimisme investor terhadap perekonomian, dari sisi Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

23

global disebabkan oleh isu kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS. Dari sisi domestik, tren penguatan didorong oleh suksesnya pelaksanaan pemilu dan proses transisi kepemimpin berjalan dengan baik. Berbagai perkembangan berdampak

indikator

pada

ekonomi

kinerja

realisasi

makro

tahun

2014

APBN.

Melambatnya

pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga CPO di pasar internasional cukup mempengaruhi kinerja penerimaan perpajakan. Realisasi

penerimaan

perpajakan

hanya

sebesar

Rp1.146,9 Triliun, atau 92,0 persen dari target yang ditetapkan Penerimaan mencapai

sebesar Negara

Rp1.246,1 Bukan

triliun. Pajak

Namun

(PNBP)

demikian, realisasinya

Rp398,7 triliun, atau 103,0 persen dari target

dalam APBNP tahun 2014 yang besarnya Rp386,9 triliun, terutama yang bersumber dari penerimaan PNBP Sumberdaya Alam (SDA) minyak dan gas. Secara total realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.550,6 triliun, atau mencapai 94,8 persen dari yang ditargetkan. Belanja negara pada tahun 2014 realisasinya mencapai Rp1.767,3 triliun, atau 94,2 persen dari pagu belanja negara dalam APBNP 2014 yang besarnya Rp1.876,9 triliun. Realisasi tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.193,6 triliun (93,2 persen dari rencananya) dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun (96,2 persen dari rencananya). Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penghematan anggaran perjalanan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

24

dinas dan paket rapat di akhir tahun 2014 dan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada November 2014. Sementara itu realisasi anggaran transfer ke daerah dipengaruhi oleh lebih rendahnya

realisasi

konsekuensi

Dana

turunnya

Bagi

Hasil

penerimaan

(DBH)

sebagai

negara

yang

dibagihasilkan. Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara yang demikian, realisasi defisit anggaran tahun 2014 mencapai Rp216,7 triliun, atau sebesar 2,16 persen dari PDB. Realisasi defisit anggaran ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBNP Tahun 2014 yang besarnya Rp241,5 triliun (2,40 persen dari PDB), namun di sisi lain realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp246,6 Triliun, atau Rp5,1 triliun lebih tinggi rencananya sebesar Rp241,5 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp262,2 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp15,6 triliun. Dengan realisasi defisit anggaran yang lebih rendah dari realisasi pembiayaannya, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp29,9 Triliun. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu mencapai 6,7 persen. Hal ini sejalan dengan

makin

dilaksanakannya

membaiknya reformasi

perekonomian

struktural

global

secara

dan

menyeluruh

antara lain dalam bentuk penurunan subsidi BBM yang dialokasikan pembangunan

untuk sumber

pembangunan daya

infrastruktur

manusia

(antara

dan lain

dikembangkan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera), upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pengeluaran Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

25

pembangunan,

serta

keberpihakan

menghapuskan korupsi.

pemerintah

untuk

Tahun 2015 defisit transaksi

berjalan diperkirakan terus membaik sejalan dengan turunnya harga minyak dunia dan reformasi subsidi BBM. Surplus neraca modal dan finansial bertambah seiring dengan membaiknya fundamental ekonomi sejalan dengan telah dimulainya reformasi struktural sehingga arus modal masuk makin besar, terutama PMA dan investasi portofolio. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai 18,8 persen. Pasar saham domestik yang sampai dengan 10 April 2015 indeksnya terus menguat hingga mencapai level 5.491,34, selanjutnya sampai dengan akhir 2015 diperkirakan akan terus meningkat. Untuk tahun 2015, pendapatan negara ditargetkan meningkat

menjadi

utamanya

oleh

Rp1.761,6

peningkatan

triliun

dengan

penerimaan

didukung

perpajakan.

Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut akan ditempuh melalui peningkatan tax effort. Dari sisi belanja, kebijakan untuk mengeliminasi subsidi premium dan subsidi tetap untuk solar berdampak pada penurunan alokasi belanja subsidi energi. Penghematan yang didapat dari subsidi energi digunakan utamanya untuk peningkatan anggaran belanja modal yang mencapai Rp275,8 triliun. Defisit anggaran dalam APBN-P 2015 direncanakan sebesar 1,90 persen, lebih rendah dari realisasinya di tahun 2014.


26

3.1.2 SASARAN DAN PERKIRAAN BESARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2016 Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah:

(i)

diperkirakan

membaiknya akan

perekonomian

dipengaruhi

oleh

global

terus

yang

membaiknya

perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun

2016

pertumbuhan

ekonomi

global

diperkirakan

mencapai 3,7 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Pertumbuhan Ekonomi. Perekonomian domestik akan tumbuh sebesar 6,6 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Hal

ini

perekonomian

global,

sejalan dan

dengan

didukung

oleh

membaiknya berlanjutnya

reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Dari sisi permintaan, permintaan eksternal akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 5,0 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik. Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan

perdagangan

di

pasar

tujuan

ekspor,

serta

meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan permintaan terhadap

produk

Indonesia.

Sementara

itu,

investasi diperkirakan tumbuh 10,3 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

27

investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya

daya

tarik

Indonesia

sebagai

tempat

berinvestasi dan berusaha. Selain itu, permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,3 persen. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 1,4 persen yang

didukung

pembangunan

oleh yang

percepatan diikuti

penyerapan

dengan

anggaran

akuntabilitas

dan

transparasi yang makin baik. Dari sisi penawaran, pertumbuhan akan ditopang oleh pertumbuhan masing-masing industri sebagai berikut: 1. Industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,3 persen, yang antara lain didorong oleh: (i) meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung yang mencapai 75,3 ton dan 20,3 juta ton; (ii) meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet dengan perkiraan produksi mencapai 30,8 juta ton dan 3,4 juta ton; (iii) pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau serta unggas dengan perkiraan produksi sebesar 506,2 ribu ton dan 1,2 juta ton; serta (iv) kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan juga produk olahan perikanan. 2. Indoustri pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen yang didorong oleh naiknya permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor); dan implementasi kebijakan ekspor bahan mineral yang telah diolah.


28

3.

Industri pengolahan tumbuh 6,9 persen yang didorong oleh besarnya pasar domestik, tumbuhnya perusahaan bernilai tambah tinggi, dan meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur (energi, jalan, kawasan, dan pelabuhan).

4. Industri listrik dan gas tumbuh 6,3 persen yang didorong oleh: (i) meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang diperkirakan akan bertambah sekitar 3500 MW; (ii) meningkatnya tingkat rasio elektrifikasi menjadi sekitar 88.19; dan (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) maupun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). 5. Industri pengadaan air tumbuh 6,2 persen yang didorong oleh pembangunan 29 waduk sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air untuk industri dan pembangkit energi; dan meningkatkan kapasitas prasarana air baku sebesar 12m3/det serta fungsi dan layanan air baku sebesar 61 m3/det akan tetap dijaga. 6. Industri konstruksi tumbuh 7,1 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35 GW; (ii) implementasi program pembangunan rumah, yang meliputi peningkatan kualitas rumah, fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (iii) pembangunan 29 waduk, pembangunan/peningkatan 257 ribu ha jaringan irigasi, termasuk diantaranya jaringan irigasi air tanah dan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

29

jaringan rawa, rehabilitasi 651 ribu ha jaringan irigasi, serta peningkatan jaringan tata air tambak seluas 2.400 ha dan rehabilitasi tata air tambak seluas 19 ribu ha. 7. Industri perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 7,3 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik aktivitas ekspor dan impor maupun aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, perdagangan besar dan eceran diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0 persen. 8. Industri transportasi dan pergudangan tumbuh 8,7 persen yang

didorong

keamanan

oleh

peningkatan

keselamatan

dan

transportasi, termasuk lalu lintas darat,

khususnya di kota kota besar seperti Kota Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya,

Bandung, Medan, Makassar. Di samping itu

tentunya perbaikan faktor logistik termasuk kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan (termasuk dwelling

time) dan bandara di kota kota besar tersebut yang ditingkatkan efisiensinya. 9. Industri penyediaan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 6,3 persen sejalan dengan membaiknya sektor pariwisata;

meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

Indonesia pada umumnya sehingga meningkatkan jumlah wisatawan

nusantara

(Wisnus);

dan

berkembangnya

destinasi pariwisata Indonesia. 10. Industri jasa keuangan tumbuh 9,2 persen yang ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan dan pasar modal.


30

11. Jasa perusahaan tumbuh 9,2 persen yang didorong oleh peningkatan usaha jasa konsultan konstruksi/arsitektur (perumahan, gedung kantor, pertokoan dan apartemen). Sementara

industri

administrasi

pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 2,6 persen sejalan dengan dengan telah optimalnya BPJS kesehatan, perluasan

kepersertaan

JKN,

serta

akan

mulai

beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. 12. Industri pendidikan tumbuh 9,4 persen yang utamanya didorong oleh makin optimalnya implementasi Kartu Indonesia Pintar. Neraca Pembayaran. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas diperkirakan masih terus berlanjut

sampai

dengan

tahun

2016

sehingga

masih

memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Namun demikian perbaikan ekonomi dunia memberikan peluang yang besar bagi peningkatan ekspor nonmigas di tahun yang sama. Penerimaan ekspor tahun 2016 diperkirakan meningkat sekitar 8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik sekitar 9,9 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 6,8 persen, didorong oleh peningkatan impor nonmigas yang naik sekitar 7,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2016 diperkirakan defisit sebesar USD 21,2 miliar (defisit 1,9 persen PDB). Sumber

utama

peningkatan

neraca

finansial

diperkirakan masih disumbangkan oleh peningkatan investasi Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

31

langsung luar negeri (PMA). Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri masuk ke Indonesia memungkinkan PMA akan meningkat di tahun 2016. Sejalan dengan peningkatan kepercayaan investor untuk menanam modal di Indonesia maka investasi portofolio diperkirakan juga akan meningkat dibandingkan tahun 2015. Surplus neraca modal dan finansial diperkirakan

sebesar

USD

37,3

miliar

didorong

oleh

meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 22,2 miliar dan investasi portofolio (neto) sebesar USD 12,0 miliar. Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2016 yang diperkirakan mencapai USD 16,1 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 136,9 miliar atau setara dengan 7,7 bulan impor. Keuangan Negara. Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara diperkirakan akan

mencapai

Rp2.007,9

triliun

pada

tahun

2016.

Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong terutama melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan sebesar Rp1.697,8 triliun pada tahun 2016 atau setara dengan 13,8 persen PDB termasuk pajak daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan mengalami peningkatan menjadi Rp308,7 triliun di tahun 2016, didorong oleh berbagai upaya optimalisasi, salah satunya pada pos PNBP nonmigas. Belanja negara diperkirakan akan mencapai Rp2.239,9 triliun di tahun 2016, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.475,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp764,3 triliun. Peningkatan efisiensi kualitas belanja negara Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

32

dapat dilihat pada meningkatnya belanja modal menjadi Rp279,9 triliun dan lebih rendahnya subsidi energi menjadi Rp124,0 triliun jika dibandingkan dengan rencana alokasi di tahun 2015. Melalui upaya peningkatan pendapatan dan kualitas belanja negara, kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2016. Keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan masing-masing akan sebesar -0,4 dan -1,75 persen PDB, yang didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang mempunyai risiko paling kecil. Moneter. Untuk menuju perekonomian yang lebih maju, pertumbuhan

ekonomi

yang cukup

tinggi

harus

didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, inflasi pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,05,0 persen. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.400-12.800 per USD. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Penguatan

operasi

moneter

akan

diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Sasaran dan arah yang telah ditetapkan akan ditempuh melalui beberapa strategi kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

33

penguatan bauran kebijakan; (ii) melakukan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar; (iii) meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk mencapai efektivitas penguatan

kebijakan

kebijakan; (iv) melakukan

struktural

untuk

menopang

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil, terutama yang terkait dengan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok.


34

Tabel 3.1 Perkembangan Dan Sasaran Ekonomi Makro 2016 (%)

Uraian

2015

2016

Perkiraan

Sasaran

2011

2012

2013

2014

6.2

6.0

5.6

5.0

5.7

6.6

Komsumsi Rumah Tangga

5.1

5.5

5.4

5.1

5.1

5.3

Konsumsi LNPRT

5.5

6.7

8.2

12.4

3.5

5.0

Konsumsi Pemerintah

5.5

4.5

6.9

2.0

4.5

1.4

PMTB

8.9

9.1

5.3

4.1

8.5

10.3

Ekspor Barang dan Jasa

14.8

1.6

5.2

1.0

2.2

5.0

Impor Barang dan Jasa

15.0

8.0

1.9

2.2

1.6

4.5

Pertanian

4.0

4.6

4.2

4.2

4.2

4.3

Pertambangan dan Penggalian

4.3

3.0

1.7

0.6

0.6

0.8

Industri Pengolahan

6.3

5.6

4.5

4.6

6.1

6.9

Pengadaan Listrik dan Gas

5.7

10.1

5.2

5.6

5.7

6.3

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

4.7

3.3

4.1

3.1

5.3

6.2

Kontruksi

9.0

6.6

6.1

7.0

7.0

7.1

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

9.7

5.4

4.7

4.8

4.9

7.3

Transportasi dan Pergudangan

8.3

7.1

8.4

8.0

8.1

8.7

Penyediaan Akomodasi dan Makan minum

6.9

6.6

6.8

5.9

6.0

6.3

Informasi da Komujikasi

10.0

12.3

10.4

10.0

10.1

10.6

Jasa Keuangan dan Asuransi

7.0

9.5

9.1

4.9

6.4

9.2

Real Estat

7.7

7.4

6.5

5.0

6.5

7.4

Jasa Perusahaan

9.2

7.4

7.9

9.8

9.1

9.2

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

6.4

2.1

2.4

2.5

2.5

2.6

Jasa Pendidikan

6.7

8.2

8.2

6.3

8.6

9.4

Jasa Kesehatan dan K egiatan Sosial

9.3

8.0

7.8

8.0

8.0

8.1

Jasa Lainnya

8.2

5.8

6.4

8.9

6.9

7.0

Laju Inflasi

5.4

4.3

8.4

8.4

5.0

4.0

Pengangguran terbuka

6.8

6.2

5.8

5.9

5,5 - 5,8

5,2 - 5,5

Penduduk Miskin

12.5

11.5

11.4

11.0

9,5 - 10,5

9,0 - 10,0

Pertumbuhan Ekonomi* Pertumbuhan Sisi Pengeluaran*

Pertumbuhan Sisi Produksi*

Kemiskinan dan Pengangguran

Sumber : Bappenas, Ranwal RKP 2016.


35

Tabel 3.2 Perkembangan Dan Sasaran RAPBN 2016 (Triliun Rp)

URAIAN

Pendapatan Negara dan Hibah

2014

2015

2016

REALISASI S/D 31 DES

PROYEKSI

PROYEKSI

NOMINAL

%PDB

NOMINAL

%PDB

1,550.6

1,761.6

14.9

2,000.9

16.3

I. Penerimaan dalam Negeri

1,545.6

1,758.3

14.9

2,008.0

16.3

1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaa Negara Bukan Pajak

1,146.9

1,489.3

12.6

1,697.8

13.8

398.7

269.1

2.3

308.7

2.5

5.1

3.3

-

1.5

-

1,767.3

1,984.2

16.8

2,239.9

18.2

1,193.6

1,319.6

11.2

1,475.6

12.0

1. Belanja KL

566.6

795.5

6.7

807.7

6.6

2. Belanja Non KL

627.0

524.1

4.4

667.9

5.4

573.7

664.6

5.6

764.3

6.2

1. Dana Perimbangan

477.1

521.8

4.4

574.6

4.7

a. Dana Bagi hasil

103.9

110.1

0.9

116.0

0.9

b. Dana Alokasi Umum

341.2

352.9

3.0

397.7

3.2

31.9

58.8

0.5

60.8

0.5

96.6

142.8

1.2

189.7

1.5

(83.3)

(66.8)

(0.6)

(49.2)

(0.4)

II. Hibah Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

II. Belanja Ke Daerah

c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Atsus, Penyeimbang dan Desa Keseimbangan Primer Surplus/defisit Anggaran

(216.7)

(222.5)

(1.9)

(215.3)

(1.8)

Pembiayaan

246.6

222.5

1.9

215.3

1.7

I. Pembiayaan Dalam Negeri

262.2

242.5

2.1

225.8

1.8

1. Perbankan Dalam Negeri

6.0

4.8

-

5.8

-

256.2

237.7

2.0

220.0

1.8

(15.6)

(20.0)

(0.2)

(10.5)

(0.1)

48.1

48.7

0.4

61.7

0.5

(1.3)

(4.5)

-

(11.6)

(0.1)

(62.4)

(64.2)

(0.5)

(60.6)

(0.5)

2. Non Perbankan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 2. Penerusan Pinjaman/SLA 3. Pembayaran cicilan Pokok Sumber : Bappenas, Ranwal RKP 2016.


36

3.1.3 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN Kebutuhan investasi untuk tahun 2016 adalah Rp. 4.460 triliun (meningkat 14,5 persen dibanding tahun sebelumnya), yang bersumber 14,5 persen dari investasi pemerintah dan 85,5 persen dari

investasi masyarakat. Sumber investasi

pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah. Sementara itu, pembiayaan investasi masyarakat, antara lain berasal dari perbankan 23,4 persen; obligasi pemerintah 15,9 persen; dan aliran modal asing 19,0 persen. 3.1.4 RESIKO PERLAMBATAN EKONOMI Terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta (iii) tidak berjalan dan lambatnya

proses

reformasi

struktural

menyeluruh

di

perekonomian domestik yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019 dan tema dan sasaran dalam RKP Tahun 2016, bahwa untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:


37

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan

penegakan

hukum

yang

bebas

korupsi,

bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan

kualitas

hidup

manusia

dan

masyarakat

Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2 LAJU INFLASI Pada triwulan I 2015, inflasi kota Jambi tercatat 4,88% (yoy) , menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (8.72% (yoy)), dan lebih rendah dari inflasi nasional (6,38% (yoy)) dan dari rata-rata inflasi triwulan I dalam tiga tahun terakhir (5,83% (yoy)). Sementara itu inflasi Bungo tercatat sebesar 4,92% (yoy) dan juga berada di bawah inflasi nasional. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

38

Grafik 3.1 Laju Inflasi di Kota Jambi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8,74 8,4

7,99

6,8

6,06

5,31 6,65 [VALUE] 4,434,22 3,79 3,9 4,61 4,53 4,45 4,31 4,3 3,97 2,76

1

2

3

4

1

2011

2

3

4

5,9

5,9

8,72 7,51 6,47

7,96 8,38

7,32

8,366,38

6,7 4,31

5,24

4,88 4,53

1

2

2012 Kota Jambi

3

4

2013 Nasional

1

2

3

2014

4

1 2015

Berdasarkan asesmen Bank Indonesia, penurunan inflasi di Kota Jambi utamanya disebabkan oleh deflasi kelompok

volatile food sebesar 0,3% (yoy) yang utamanya disebabkan tren penurunan harga cabai merah sepanjang triwulan I 2015. Sementara itu, inflasi terjadi pada kelompok administered price yang mencapai 13,4% (yoy). Inflasi kelompok tersebut utamanya disebabkan kenaikan harga BBM jenis Bensin dan Solar pada bulan Maret 2015, kenaikan tarif angkutan udara seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, kenaikan harga LPG 3 Kg sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 611 tahun 2014 dan kenaikan harga LPG 12 Kg pada bulan Maret 2015. Inflasi inti cenderung stabil di level 3,2% (yoy). Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

39

Berdasarkan penghitungan triwulanan, perkembangan harga di Kota Jambi pada triwulan I 2015 tercatat mengalami deflasi 2,57% (qtq), menurun tajam dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (5,38% (qtq)). Pergerakan angka deflasi bulanan (mtm) pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015 masing-masing sebesar 0,89%, 1,50% dan 0,20%. Sementara itu, perkembangan harga di Bungo tercatat mengalami deflasi sebesar 2,52% (qtq), menurun tajam dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (5,24% (qtq)) dengan pergerakan angka deflasi bulanan (mt m) pada bulan Januari, Februari dan Maret 2015 masing-masing sebesar 0,53%, 1,33% dan 0,68%. Tingkat inflasi tahunan (yoy) di Kota Jambi berada di urutan ke-3 (tiga) terendah dari daftar kota dengan tingkat inflasi di Sumatera. Sementara Bungo menempati urutan ke-4 (empat) terendah. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pinang, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Metro. Berdasarkan kelompoknya, penurunan inflasi kota Jambi utamanya disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan sebesar 0,20% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar -0,04%. Kelompok bahan makanan menjadi satu satunya kelompok yang mengalami deflasi secara year on year. Deflasi kelompok bahan makanan tersebut disebabkan oleh menurunnya harga cabe merah dan beras seiring dengan mulai stabilnya pasokan cabe merah dan beras. Panen raya beras yang dimulai di Bulan Maret 2015, operasi pasar yang dilakukan BULOG dan kebijakan Pemerintah untuk kembali membagikan raskin pada bulan Februari 2015 mampu menurunkan harga beras yang Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

40

sempat mengalami kenaikan pada awal tahun 2015. Secara triwulanan kelompok tersebut juga mengalami deflasi. Inflasi pada triwulan II 2015 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yaitu berada pada kisaran 6,4%-6,9% (yoy) dari sebelumnya 4,88% (yoy) pada triwulan I 2015. Peningkatan laju inflasi ini utamanya dipengaruhi oleh kelompok administered price dan volatile food .

Dari sisi

administered price , keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar sebesar Rp500,00 pada 28 Maret 2015 memberikan dampak inflasi secara langsung maupun tidak langsung pada bulan April 2015. Faktor lainnya adalah adanya kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp6.300 - Rp8.000 per tabung mulai 1 April 2015. Sementara itu dari sisi volatile food, harga bawang merah yang cukup tinggi pada April 2015 akan menjadi faktor penyebab tingginya inflasi volatile food. Adapun penyebab kenaikan harga bawang merah adalah karena belum memasuki musim panen serta gagalnya beberapa lahan panen akibat banjir di brebes. Akan tetapi, panen yang diprediksi pada bulan Mei 2015 akan menjadi faktor penahan laju inflasi. Selain bawang

merah,

harga

cabai

merah

sebagai

komoditas

penyumbang inflasi terbesar di Provinsi Jambi cenderung naik semenjak April 2015 seiring dengan berkurangnya pasokan di Pasar Induk Angso Duo akan sangat berpengaruh pada inflasi. Komoditas beras hingga Mei 2015 mengalami penurunan harga yang diakibatkan oleh meningkatnya pasokan dari beras lokal. Berdasarkan informasi dari BPS, harga beras akan turun secara bertahap yang disebabkan oleh masuknya musim panen Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

41

di daerah sentra produksi beras di Provinsi Jambi, antara lain Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Selain di Provinsi Jambi, beberapa daerah penyangga produksi padi di luar Jambi juga memasuki musim panen, antara lain di Sumatera Selatan dan Lampung. Disamping itu, prakiraan cuaca yang cukup baik bagi sektor pertanian selama triwulan I 2015 yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan awal triwulan II 2015 dapat meningkatkan produksi dan pasokan bahan makanan. Beberapa komoditas yang akan menjadi penyumbang utama inflasi di triwulan mendatang adalah bensin, solar, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, serta beberapa komoditas bahan makanan seperti cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras. Di sisi lain, komoditas yang akan menjadi penyumbang utama deflasi datang dari kelompok volatile food seperti beras dan udang. Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi selama triwulan mendatang dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain 1) anomali cuaca; 2) tekanan dari sektor eksternal berupa masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti ( core inflation ); 3) kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus di pelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa; 4) ekpektasi inflasi yang diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya beberapa komoditas administered price dan masuknya bulan puasa. Beberapa hal tersebut diperkirakan dapat menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi pada triwulan II tahun 2015.


42

Peningkatan laju inflasi Jambi dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh kelompok administered price dan volatile food. Dari sisi administered price, tren membaiknya harga minyak dunia

pada

triwulan

I

sampai

triwulan

II

2015

akan

memberikan kemungkinan akan terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi yang tentu akan memberikan dampak inflasi secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu dari sisi

volatile food, harga beberapa jenis bahan makanan yang cenderung berfluktuatif dan bergantung pada cuaca, musim panen dan lain-lain memberikan ketidakpastian pengaruh terhadap inflasi. Namun demikian beberapa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju inflasi tersebut. Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi seperti anomali cuaca, lemahnya nilai tukar rupiah dan kondisi

infrastruktur

masih

akan

terus

membayangi

di

sepanjang tahun 2016. Melihat kondisi di atas dan tren laju inflasi tahun 2011 – triwulan I 2015 maka diperkirakan inflasi Jambi masih akan pada kisaran 8,5 – 9 persen. 3.3 PERTUMBUHAN PDRB (MIGAS DAN NON MIGAS) Perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 menghasilkan output Rp31,11 triliun dan tumbuh sebesar 5,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2015 yang tercatat

sebesar

4,71%

(yoy),

akan

tetapi

melambat

dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (6,5% (yoy)) dan triwulan I 2014 (10,3% (yoy)). Perlambatan pertumbuhan

juga

terlihat

secara

triwulanan,

dimana

pertumbuhan perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dari 1,98% (qtq) menjadi 0,5% (qtq).


43

Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan I 2015 sebesar 2,0% (yoy) diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor pertambangan dan penggalian, masing-masing sebesar 1,2% (yoy), dan 0,8% (yoy).

5 (lima) sektor yang mengalami pertumbuhan cukup

tinggi pada triwulan I 2015 adalah sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 14,1% (yoy) disusul oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 12,0% (yoy), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,3% (yoy), sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,2% (yoy) dan jasa lainnya 8,2% (yoy). Struktur perekonomian Jambi pada triwulan I 2015 menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi yaitu 46,21%, diikuti sektor sekunder sebesar 27,95% dan sektor jasa-jasa (tersier) sebesar 25,8%. Pertumbuhan Perekonomian Jambi pada tahun 2016 berdasarkan perhitungan Bappenas (RPJMN 2015 – 2019) diprediksi akan mencapai 7,0 persen. Dari sisi penggunaan, kenaikan ekspor sebesar 17,32% (yoy) di triwulan I 2015 memberikan andil sebesar 11,53% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi, disusul kenaikan konsumsi

rumah

tangga

sebesar

4,06%

(yoy)

yang

memberikan andil sebesar 1,79% (yoy) dan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 2,79% (yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan I 2015 sebesar 0,14% (yoy ). Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

44

PDRB

dari

perekonomian

Sisi

Jambi

Lapangan pada

Usaha.

triwulan

I

Pertumbuhan

2015

mengalami

perlambatan yang cukup signifikan dan hanya tumbuh sebesar 5,9% (yoy), lebih rendah dari pencapaian triwulan I 2014 yaitu 10,3% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, sumber utama pertumbuhan Jambi pada triwulan I 2015 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 2,0%, diikuti sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,2% dan sektor pertambangan dan penggalian

sebesar

0,8%.

Sementara

dari

sisi

tingkat

pertumbuhan, pertumbuhan tahunan tertinggi pada triwulan I 2015 terjadi pada sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,1% (yoy) , sektor jasa pendidikan sebesar 12,0% (yoy) diikuti sektor jasa kesehatan dan

kegiatan

sosial

sebesar

11,3%

(yoy)

.

Tingginya

pertumbuhan 3 (tiga) sektor tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan konsumsi awal tahun seiring kenaikan UMP dan dampak

penurunan

harga

BBM

pada

Januari

2015,

penyelenggaraan pendidikan semester baru dan peningkatan kuantitas pengguna jasa kesehatan. Secara triwulanan, perekonomian Jambi pada triwulan I 2015

tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya dari 0,2% (qtq) menjadi 0,5% (qtq). Sektor jasa kesehatan

dan

kegiatan

sosial

mencatat

pertumbuhan

triwulanan tertinggi yaitu 5,5% (qtq) disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,5% (qtq) serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,1%. Namun kontraksi

yang

dialami

oleh

sektor

pertambangan

dan

penggalian (-1,8% (qtq)) serta sektor konstruksi (-4,5% (qtq)) merupakan faktor penahan laju pertumbuhan Provinsi Jambi. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

45

Nominal PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2015 tercatat sebesar Rp38,9 triliun, dan secara sektoral masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,1%, pertambangan dan penggalian sebesar 18,1% serta sektor industri pengolahan sebesar 10,9%. Dengan demikian, struktur ekonomi regional dalam jangka pendek relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan IV 2014. PDRB Ditinjau dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2015

mengalami

perlambatan utamanya didorong oleh kontraksi konsumsi pemerintah yang turun cukup dalam hingga mencapai 55,6% (qtq) dengan andil sebesar -6,3%, diikuti dengan kontraksi di Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) sebesar 7,2% (qtq) yang mencerminkan bahwa tingkat investasi di Provinsi Jambi berkurang yang berujung pada pertumbuhan ekonomi Jambi yang relatif terbatas. Berdasarkan strukturnya, 45,1% perekonomian Jambi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, diikuti dengan investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) 19,9%, Net Ekspor 28,2% dan konsumsi pemerintah 5,3%. Pangsa struktur tersebut cenderung tidak mengalami banyak perubahan berarti dari waktu ke waktu. Pada triwulan I 2014, pangsa konsumsi rumah tangga

dan konsumsi

pemerintah masing-masing

sebesar 45,2% dan 5,1%. Adapun terdapat perubahan pangsa investasi fisik dari 24,6% pada triwulan I 2014 yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan investasi.


46

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2015 diperkirakan pada

kisaran

2,8%

(qtq),

tumbuh

dibandingkan triwulan I 2015

relatif

lebih

tinggi

(1,1% qtq). Sementara itu,

pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi pada triwulan II 2015 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4% (yoy) , lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yang tumbuh 5,9% (yoy). Berdasarkan analisis sisi penggunaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah akan menjadi sumber utama perekonomian di triwulan mendatang. Bulan puasa akan menjadi faktor pendorong konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan

konsumsi

rumah

tangga,

konsumsi

pemerintah

diperkirakan juga semakin meningkat seiring dengan realisasi beberapa

proyek-proyek

infrastruktur

pemerintah.

Ekspor

diperkirakan akan tumbuh meskipun masih relatif terbatas seiring mulai membaiknya permintaan dan harga CPO global. Kondisi membaiknya perekonomian negara lain seperti Amerika dan Jepang akan membantu ekspor beberapa komoditas, terutama komoditas karet. Namun demikian, masih relatif belum membaiknya harga komoditas terutama karet di pasar global, diperkirakan masih akan berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat dan kinerja ekspor sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini mampu membantu kinerja ekspor Provinsi Jambi ditengah rendahnya harga internasional komoditas. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan mendatang yang diperkirakan membaik dibandingkan triwulan I Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

47

2015,

hasil

SKDU

triwulan I 2015

menyatakan bahwa

perekonomian akan mengalami ekspansi dan responden optimis dalam memandang perekonomian triwulan mendatang. Hal ini tercermin dari nilai SBT perkiraan perkembangan dunia usaha pada

triwulan

II

2015

sebesar

28,57.

Adapun

sektor

bangunan/konstruksi memiliki SBT negatif yang disebabkan oleh masih pesimisnya pelaku usaha terhadap perkembangan pembangunan

pusat

bisnis,

hiburan

dan

rekreasi

serta

perhotelan oleh perusahaan swasta. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh pada triwulan mendatang.

Peningkatan

kinerja

perkebunan

karet

yang

didukung oleh kondisi cuaca yang kondunsif seiring masuknya musim panas bagi penyadapan karet berpotensi meningkatkan produksi crumb rubber . Sejalan dengan hal tersebut, sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) juga diperkirakan akan tumbuh seiring dengan masuknya masa panen pada triwulan II 2015. Namun demikian, masih rendahnya harga karet

global

berpotensi

memberikan

tekanan

pada

pertumbuhan sektor perkebunan dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor pertanian. Membaiknya tren harga komoditas internasional serta mulai meningkatnya permintaan global produk Crude Palm Oil (CPO) dan faktor cuaca masuknya musim panas yang berdampak baik bagi produktivitas tanaman karet akan mendorong pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan pada triwulan mendatang. Relatif membaiknya pertumbuhan pada sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit yang

diindikasikan


oleh

tren

peningkatan

harga

sawit 48

internasional akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya kelapa sawit. Dari sisi eksternal, potensi harga minyak dunia yang mulai membaik pada triwulan II 2015 diperkirakan berdampak positif bagi pertumbuhan industri pengolahan karet dan berpotensi mendukung laju pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan sudah dapat kembali mencapai tingkat produksi seperti kondisi optimal di tahun 2012. Tren peningkatan harga minyak dunia pada akhir triwulan I 2015 sampai triwulan II 2015 akan menjadi pendorong pertumbuhan di sektor pertambangan migas. Adapun faktor lainnya yang menjadi penghambat pertumbuhan sektor ini adalah masih stagnannya harga batu bara internasional, terjadinya kelebihan stok, serta rendahnya kadar kalori batubara Jambi. 3.4 Lain-lain Asumsi Asumsi lain dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun 2016 yang dapat mempengaruhi baik dari sisi pendapatan

maupun

pengeluaran

pemerintah.

Beberapa

kebijakan yang memberikan dampak terhadap pendapatan daerah adalah seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen resiko pada Bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan Rumah dan kredit kendaraan bermotor. Di mana kebijakan ini menetapkan down payment (DP) untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan ketentuan; 1) DP paling rendah 25 persen (dua puluh Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

49

lima persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, 2) DP paling rendah 30 persen (tiga puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif, dan roda 3) DP paling rendah 20 persen (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif. Kebijakan lain yang juga harus diperhatikan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pada tahun mendatang adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah sebesar 5 persen (lima persen), yang sebelumnya PBB-KB tersebut adalah 7,5 persen (tujuh koma lima persen). Sementara dari sisi belanja, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji dengan memperhitungkan acress sebesar 2,5 persen.


50

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4 Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. 4.1. PENDAPATAN DAERAH 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan.

Dalam

rangka

mendorong

peningkatan

pendapatan

daerah, kebijakan yang paling mendasar untuk dilaksanakan adalah : 1. Melakukan

pemetaan

terhadap

berbagai

potensi

penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

51

2. Melakukan updating data sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan

penerimaan

yang

bersumber

dari

Dana

Perimbangan, 4. Mendorong

Pemerintah

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5. Memantapkan Pemungutan

Kelembagaan Pendapatan

dan

Daerah

Sistem dan

Operasional meningkatkan

Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 6. Meningkatkan Pendapatan

koordinasi Daerah

secara

dengan

sinergis

Pemerintah

di

bidang

Pusat,

OPD

Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja); 7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 8. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; 9. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 10. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah dengan cara memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

52

11. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal. 12. Melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau pengangkutan hasil sumber daya alam. 13. Mengefektifkan

razia

kendaraan

dengan

melibatkan

seluruh stakeholders secara periodik. 14. Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Pendapatan

Daerah

harus

berpedoman

pula

terhadap

kebijakan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi : a. Kebijakan dari Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen resiko pada Bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan Rumah dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan kebijakan tersebut, downpayment (DP) untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan ketentuan sebagai berikut : 1. DP paling rendah 25 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.


53

2. DP paling rendah 30 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif. 3. DP paling rendah 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif. b. Kebijakan

Pemerintah

terhadap

Pajak

Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri nomor 101 Tahun 2014 tentang perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2015 : 1. Pemerintah memberi insentif terhadap pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor angkutan umum orang sebesar 30 % dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, yang sebelumnya dikenakan sebesar 60%. 2. Pemerintah memberi insentif terhadap pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan Bermotor angkutan umum barang sebesar 50 % dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, yang sebelumnya dikenakan sebesar 80% c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah sebesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB tersebut adalah 7,5 persen.


54

4.1.2.

Target Pendapatan Daerah Bertitik tolak dari kebijakan rencana pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka usulan target pendapatan untuk tahun 2016 yang akan datang adalah sebesar Rp3,270 triliun atau menurun sebesar 0,01 persen atau setara dengan Rp.23,19 miliar jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2015 yang berjumlah Rp.3,293 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan pada rencana pendapatan Tahun Anggaran 2016, belum dialokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dana perimbangan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp194,21 milyar atau 0,11 persen. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar 55,43 milyar atau 0.05 persen dan dari dari Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp115,58 milyar atau 0,32 persen. Peningkatan PAD sebesar 55,43 milyar atau 0,05 persen, proporsi terbesar bersumber dari Pajak Daerah yaitu sebesar Rp42,56 milyar, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 26,51 milyar dan retribusi daerah sebesar Rp2,88 milyar. Sedangkan peningkatan dari Dana Perimbangan hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 38,64 milyar. Sebagai bahan informasi dapat dijelaskan pula bahwa pada usulan Target Pendapatan APBD Perubahan T.A. 2015 untuk Target Dana Perimbangan menurun secara total sebesar Rp.185,47 milyar dari target Murni T.A. 2015, hal ini akibat penurunan Alokasi DBH Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.205 milyar, kenaikan DAU sebesar Rp.13,4


55

milyar dan kenaikan DAK sebesar Rp.6,12 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut. Tabel 4.1 Target Pendapatan Tahun 2015 dan Rencana Tahun 2016. NAIK/TURUN

TARGET APBD 2015

RENCANA TARGET APBD 2016

PENDAPATAN DAERAH

3,293,250,798,437.33

3,270,060,713,636.12

(23,190,084,801.21)

(0.01)

PAD

1,218,125,069,042.67

1,273,557,966,618.00

55,432,897,575.33

0.05

1,019,755,850,000.00

1,062,315,000,000.00

42,559,150,000.00

0.04

Retribusi Daerah

18,144,020,000.00

21,024,508,602.00

2,880,488,602.00

0.16

Hasil Pengelolaan Keu.Daerah yg Dipisahkan

50,020,000,000.00

33,503,058,016.00

(16,516,941,984.00)

(0.33)

130,205,199,042.67

156,715,400,000.00

26,510,200,957.33

0.20

(194,205,798,376.54)

(0.11)

URAIAN

Pajak Daerah

Lain-lain PAD yg Sah DANA PERIMBANGAN

1,713,020,175,394.66

Rp.

1,518,814,377,018.12

%

DBH. Pajak / Bukan Pajak

665,442,292,294.66

484,419,366,418.12

(181,022,925,876.54)

(0.27)

DAU

995,754,597,600.00

1,034,395,010,600.00

38,640,413,000.00

0.04

DAK

51,823,285,500.00

-

(51,823,285,500.00)

(1.00)

362,105,554,000.00

477,688,370,000.00

115,582,816,000.00

0.32

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH Hibah (PT. Jasa Raharja)

1,000,000,000.00

1,339,440,000.00

339,440,000.00

0.34

Bantuan Operasional Sekolah

341,454,970,000.00

450,019,000,000.00

108,564,030,000.00

0.32

Dana Insentif Daerah

19,650,584,000.00

24,129,930,000.00

4,479,346,000.00

0.23

2,200,000,000.00

2,200,000,000.00

DP2D

Sumber : Dipenda, 2015.


56

4.1.3.

Upaya-Upaya dalam Mencapai Target Pendapatan Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2016 maka mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun lalu, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi: 1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan. 2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada

masyarakat

melalui

Sistem

Administrasi

Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling dari masingmasing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib

Pajak

Kendaraan

yang

cukup

Bermotor

besar

(PKB)

dan

khususnya

Pajak

Bea

Nama

Balik

Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten. 3. Melakukan

Sosialisasi

langsung

kepada

masyarakat

melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. 4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah,

untuk

meningkatkan

akurasi

sekaligus

pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal. 5. Membentuk

Pos

Kecamatan

yang

Pelayanan sangat

Pembayaran

potensial

dalam

PKB

di

rangka

mendekatkan pelayanan wajib pajak.


57

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak. 7. Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; 8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 10. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 11. Melaksanakan

pelayanan

secara

khusus

untuk

memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat dan samsat mobile; 12. Mengembangkan

penerapan

standar

pelayanan

kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama /samsat lainnya. 13. Penyebarluasan

informasi

dan

program

sosialisasi

dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat; 14. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah; Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

58

15. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 16. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah; 17. Melakukan kordinasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil. 4.2. BELANJA DAERAH Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat

menentukan

kualitas

pelaksanaan

fungsi-fungsi

pemerintah daerah.

4.2.1.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:


59

1. Mengalokasikan

anggaran

untuk

bidang

pendidikan

sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2016 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat. 3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pengawasan sebesar 1 persen dari total belanja langsung dalam rangka mempertahan opini Wajar Tampa Pengecualian di masa yang akan dating. 4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan

kebutuhan

keberlangsungan

dasar

operasional

dalam

kantor

menjamin

(biaya

listrik,

telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin

sebagai

pelaksanaan

Perangkat Daerah (OPD) koordinasi, pengendalian

fasilitasi, &

TUPOKSI

Organisasi

yang meliputi kegiatan konsultasi,

evaluasi,

sosialisasi,

perencanaan,

dan

pengawasan; c. Pengalokasian mendukung

kebutuhan

belanja

program-program

kegiatan

yang

pembangunan

yang

menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi (committed budget). Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

60

5. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2016, akan diupayakan alokasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar. 6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan

prinsip

proporsional,

pemerataan,

dan

penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya. 7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun

belanja

daerah

mengacu

pada

aturan

yang

melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

61

didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada “Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai Landasanmenuju Pembangunan Jambi yang Lebih Berdaya Saing”. sesuai dengan tema RKPD tahun 2016. Berkenaan

dengan

itu,

maka

kebijakan

dalam

perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan

pembangunan

sesuai

dengan

prioritas

pembangunan daerah yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2016 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp3,57 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,57 triliun atau setara dengan 43,99 persen, sementara untuk belanja langsung sebesar Rp2 triliun atau setara dengan 56,01 persen. Kebijakan

Penganggaran

belanja

tidak

langsung

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri

Sipil

ketentuan

Daerah peraturan

(PNSD)

disesuaikan

dengan

perundang-undangan

serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.


62

b) Penganggaran

belanja

pegawai

untuk

kebutuhan

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan

acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan

sebagaimana

diubah

dengan

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan

cakupan

penyelenggaraan

jaminan

kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. d) Penganggaran

penyelenggaraan

jaminan

kecelakaan

kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

63

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor

14

Tahun

1993

tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. f) Penganggaran

belanja

hibah

dan

bantuan

sosial

mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.


64

Dari total belanja tidak langsung pada tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp1,57 triliun yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan nasional, terutama untuk belanja pegawai dalam rangka mengantisipasi jika ada kebijakan kenaikan pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 6 persen dan tetap menganggarkan untuk tambahan penghasilan bagi PNS. Di samping itu, belanja pegawai juga digunakan dalam rangka mengantisipasi pengangkatan tenaga honorer yang sesuai dengan database dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi CPNS. Selanjutnya belanja pegawai juga diarahkan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Memperhatikan hal tersebut, maka pada tahun 2016 dianggarkan untuk belanja pegawai sebesar Rp609,75 miliar. Untuk belanja hibah pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp476,89 miliar yang dalam penggunaannya sesuai dengan peraturan tentang hibah antara lain untuk Hibah Dana BOS dan beberapa lembaga semi pemerintah seperti KONI, NPC dan PKK. Sementara untuk belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp470,18 miliar yang merupakan pendapatan provinsi yang menurut ketentuan merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran alokasi untuk belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel berikut. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

65

Tabel 4.2 Belanja Tidak Langsung TA 2014 dan Rencana TA.2015

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi, 2015.

4.2.3.

Kebijakan Belanja Langsung Selanjutnya dengan mempedomani Pasal 263 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka visi dan misi pembangunan Kepala Daerah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah dengan mengacu

kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010 -2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan Visi Pembangunan untuk tahun 2010 – 2015 dengan Visi Pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tersebut yaitu : “EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA” JAMBI

EMAS 2015, telah

berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur pada tanggal 3 Agustus 2015. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

66

Berdasarkan hal tersebut, maka acuan yang digunanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah RPJPD Provinsi Jambi tahun 2005 – 2025 dan RPJMN tahun 2015 – 2019. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU N0. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah : JAMBI YANG MAJU,

MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA Visi Pembangunan Provinsi Jambi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Provinsi Jambi tersebut harus dapat diukur dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undan - gundang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun

pembangunan INDONESIA

2005-2025 nasional

YANG

menetapkan

adalah

untuk

MANDIRI,

MAJU,

bahwa

visi

mewujudkan ADIL

DAN

MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut: Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat

dengan

bangsa

lain

dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

67

Maju

: berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil

: berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk

apapun,

baik

antarindividu,

gender,

maupun wilayah. Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia

telah

terpenuhi

sehingga

dapat

memberikan makna dan arti penting bagi bangsabangsa lain. Berpijak pada perkembangan kondisi ekonomi dalam dan luar negeri pada tahun 2014, dan prospek ekonomi 2015, perlu dikaji dengan seksama perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri yang diperkirakan mungkin terjadi, serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam tahun anggaran 2016. Pengkajian tersebut sangat penting terutama di dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan pembangunan pada umumnya, dan kebijakan APBD pada khususnya dalam tahun

2016.

Dalam

kerangka

ini,

Pemerintah

Daerah

memandang perlu untuk melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan dalam rangka mencapai sasaransasaran RPJPD 2005-2025. Dalam RPJPD 2005-2025, telah ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan namun setelah melakukan sinkronisasi dengan RPJMN 2015 – 2019 serta penyesuaian

dengan

kewenangan

daerah,

maka

misi

pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2016 ada 5 (lima) misi pembangunan yaitu :


68

1. Meningkatkan

kualitas

ketersediaan

Infrastruktur

Pelayananan umum. 2. Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya. 3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah. 4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutkan. 5. Mewujudkan peningkatan Good Government & Democratic

Government. Kelima

misi

pembangunan

tersebut,

selanjutnya

dijabarkan secara rinci ke dalam tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016. Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

tahun

2016

merupakan RKPD Transisi dan menjadi tahun pertama dari penjabaran RPJMD tahun 2016-2020 Gubernur terpilih. Secara umum, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang perlu penanganan terutama masalah di bidang infrastruktur daerah berupa; 1) masih relatif rendahnya kualitas infrastruktur transportasi darat terutama jalan, 2) masih terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pantai dan pulau terluar di bagian timur Provinsi Jambi, 3) belum optimalnya pemanfaatan sarana transportasi sungai, danau dan laut, 4) belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber energi yang dimiliki dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Jambi, 5) menurunnya kualitas mutu air di Provinsi Jambi. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

69

Di bidang pendidikan, masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut: 1) belum meratanya sebaran pendidikan di kabupaten/kota yang menyebabkan perbedaan APK/APM yang mencolok antara kabupaten dan kota, 2) belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti

buku,

alat-praktik,

alat

peraga

dan

alat-alat

laboratorium yang belum memadai, 3) belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Di bidang kesehatan, masih terdapat kendala sebagai berikut: 1) masih terdapatnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, 2) terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata, 3) terbatasnya sumber daya obat dan perbekalan kesehatan dan terbatasnya kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jambi memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Peningkatan

proporsi

belanja

untuk

memihak

kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga

diharapkan

dapat

memberikan

dukungan

program-program strategis daerah;


70

2. Meningkatkan kebutuhan

alokasi dasar

anggaran

masyarakat

untuk

pemenuhan

berupa

pelayanan

pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan perumahan yang layak, lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan serta pelayanan sosial; 3. Mengarahkan pada peningkatan perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan fasilitas usaha/industri olahan baik skala rumah tangga menengah dan besar; 4. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung terarah kepada masyarakat (khususnya

belanja

barang)

menjadi

belanja

yang

langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (yakni belanja modal); 5. Belanja

daerah

disusun

berdasarkan

sasaran/target

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus

dicapai

setiap

(performance-based

tahunnya

budgeting) 6. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri

dari

urusan

wajib

dan

urusan

pilihan.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah

daerah

kepada

kepentingan

publik.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

71

7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan

asas

kepatutan,

kewajaran

dan

rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

waktu

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. 8. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan

hanya

didasarkan

pada

pertimbangan

bahwa

keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benarbenar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. 9. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa 10. Penganggaran

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian

hadiah

pada

kegiatan

yang

bersifat

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. 11. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan

kebutuhan

nyata

yang

didasarkan

atas

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. 12. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. 13. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat

pada

tahun

anggaran

berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan Kebijakan Umum APBD Prov. Jambi Tahun Anggaran 2016

72

jasa, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. 14. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. 15. Penganggaran

belanja

perjalanan

dinas

harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum dan standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempedomani besaran satuan biaya berlaku

dalam

APBN

sebagaimana

diatur

yang

dengan

peraturan perundang-undangan. 16. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNS diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. 17. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 18. Penganggaran

belanja

modal

digunakan

untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.


73

19. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan memperhatikan

di

Provinsi

visi,

misi,

Jambi,

tentunya

strategi

dan

akan

arah

tetap

kebijakan

pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus

utama

pembangunan

pada

program

prioritas

pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2016,

total belanja

langsung sebesar Rp2 triliun yang dialokasikan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Rincian RAPBD Tahun 2016 menurut Urusan dan Rincian Per-SKPD Pemerintah Provinsi Jambi KODE 1.01

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.01.01 1.01.01.01

1.pendidikan; Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

223,888,865,000.00 223,888,865,000.00

1.01.02 1.01.02.01 1.01.02.02 1.01.02.03

2.kesehatan; Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

357,012,106,000.00 63,994,057,000.00 243,058,595,000.00 49,959,454,000.00

1.01.03 1.01.03.01

3.pekerjaan umum dan penataan ruang; Dinas Pekerjaan Umum

890,004,221,000.00 890,004,221,000.00


RENCANA ALOKASI 1,494,399,883,000.00

74

KODE 1.01.04 1.01.04.01 1.01.05 1.01.05.01 1.01.05.02 1.01.06 1.01.06.01

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Dinas Pekerjaan Umum 5.ketenteraman, ketertiban pelindungan masyarakat; dan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesbangpol

umum,

dan

17,107,903,000.00 7,298,532,000.00 9,809,371,000.00 6,386,788,000.00 6,386,788,000.00

6. sosial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.02

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.02.01 1.02.01.01

1.tenaga kerja; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.02.02

2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

1.02.02.01

RENCANA ALOKASI

tidak

148,510,126,000.00

17,987,875,000.00 17,987,875,000.00

8,030,651,000.00

1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.02

4. pangan; Badan Ketahanan Pangan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

9,607,752,000.00 4,581,279,000.00 5,026,473,000.00

1.02.05 1.02.05.01

5. lingkungan hidup; Badan Lingkungan Hidup

7,514,026,000.00 7,514,026,000.00

1.02.07 1.02.02.07

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

1.02.9 1.02.9.01

9. perhubungan; Dinas Perhubungan

40,639,582,000.00 40,639,582,000.00

1.02.10 1.02.10.01 1.02.10.02

10. komunikasi dan informatika; Dinas Komunikasi dan Informasi KPID

12,617,734,000.00 9,380,000,000.00 3,237,734,000.00

1.02.11 1.02.11.01

10. koperasi, usaha kecil, dan menengah; Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

9,744,553,000.00 9,744,553,000.00

1.02.12 1.02.12.01

12. penanaman modal; BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu

7,652,753,000.00 7,652,753,000.00

1.02.13 1.02.13.01 1.02.16 1.02.16.01

13. kepemudaan dan olah raga; Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi 16. kebudayaan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


21,001,788,000.00 21,001,788,000.00 14,601,141,000.00 14,601,141,000.00

75

KODE 1.02.17 1.02.17.01

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH 17. perpustakaan; dan Badan Perpustakaan dan Arsip

RENCANA ALOKASI 7,142,922,000.00 7,142,922,000.00

1.02.18 1.02.17.01 2.00. 2.00.01 2.00.01.01 2.00.02 2.00.02.01

18. kearsipan. Badan Perpustakaan dan Arsip

2.00.03 2.00.03.01 2.00.03.02 2.00.03.03

3. pertanian; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.00.04 2.00.04.01

4. kehutanan; Dinas Kehutanan

2.00.05 2.00.05.01

5. energi dan sumber daya mineral; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2.00.06 2.00.06.01.

6. perdagangan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.00.07 2.00.07.01

7. perindustrian; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.00.08 2.00.08.01

8. transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.00

Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

3.00.01 3.00.01.01

1 Perencanaan BAPPEDA

13,900,000,000.00 13,900,000,000.00

3.00.02 3.00.02.01 3.00.02.02

2. Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan daerah

37,202,024,061.12 19,653,229,061.12 17,548,795,000.00

3.00.03 3.00.03.01 3.00.03.02

3. Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

15,644,471,000.00 4,681,069,000.00 10,963,402,000.00

3.00.04 3.00.04.01

4. Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Urusan Pemerintahan Pilihan 1. kelautan dan perikanan; Dinas Kelautan dan Perikanan

122,844,721,000.00 24,727,659,000.00 24,727,659,000.00

2. pariwisata; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


67,006,923,000.00 15,213,621,000.00 30,164,369,000.00 21,628,933,000.00 8,467,242,000.00 8,467,242,000.00 12,005,133,000.00 12,005,133,000.00

10,637,764,000.00 10,637,764,000.00

225,808,900,061.12

6,147,458,000.00 6,147,458,000.00

76

KODE 3.00.05 3.00.05.01

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH 5. Inspektorat Inspektorat Provinsi

3.00.06

6. Pemerintahan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat KORPRI Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi

3.00.6.01 3.00.6.02 3.00.06.03 3.00.06.04 3.00.06.05 3.00.06.06

RENCANA ALOKASI 20,075,390,000.00 20,075,390,000.00 132,839,557,000.00

74,931,184,000.00 45,960,000,000.00 3,045,373,000.00 8,903,000,000.00

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH 4.3.1.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Dalam rangka menetapkan

penerimaan

pembiayaan pada tahun 2016 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan

daerah

dari

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp300,06 miliar atau sebesar 8,40 persen dari total belanja sebesar Rp3,57 triliun. 4.3.2.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Untuk

kebijakan

rencana

pengeluaran

pembiayaan pada tahun 2016 yang akan datang, dari total penerimaan sebesar Rp300,06 miliar direncanakan untuk menutup defisit belanja.


77

BAB V PENUTUP

5. Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan

Rancangan

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Jambi,

Juli 2015

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

6.


78

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya

Recommend Documents