PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH : PASKAH MENTARI A. PASARIBU NIM : 120200151

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Universitas Sumatera Utara


SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH: PASKAH MENTARI A. PASARIBU NIM: 120200151

DISETUJUI OLEH, KETUA DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

Dr. Faisal Akbar Nasution, S. H., M. Hum. NIP. 19590921 198703 1 002

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Armansyah, S. H., M. Hum. NIP. 19581007 198601 1 002

Edy Murya, S.H. NIP. 19590813 198903 1 002


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas HukumUniverstas Sumatera Utara, Medan. Adapun Judul yang penulis angkat adalah “PENYELESAIAN SENGKETA

ADMINISTRASI

PEMILIHAN

UMUM”.

Skripsi

ini

menjelaskan secara hukum mengenai bagaimana pengaturan sengketa pemilihan umum yang diatur di Indonesia serta menjelaskan aplikasi penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan Umum sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak tantangan dan hambatan dihadapi, tetapi itu semua dapat diatasi berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara efektif dan efesien sesuai denganwaktu yang direncanakan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya serta penghargaan yang tulus kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Bapak Syafruddin, S.H., M.H., DFM.,selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;


4. Bapak Dr.O.K.Saidin,S.H.,M.Hum.,selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 5. Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M. Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 6. Bapak Armansyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Edy Murya S.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaan baik waktu maupun tenaga dan kesabarannya dalam membimbing, memberi saran, arahan dan perbaikan untuk skripsi ini. 7. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun; 8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 9. Dua insan yang selalu ingin kubahagiakan, Bapak Drs. Sangkap Pasaribu dan Mama Reminta Tinambunan terimakasih untuk selalu memberi doa, semangat, kasih, dan inspirasi berupa secara moril dan materil yang tidak dapat terhitung; 10. Saudara-saudara perempuanku yang sangat tangguh, Yanti Surya (Mama Agatha), Fajar Niasti (Mama Alceo), Angela Sipriana, dan Vivin Ivana yang selalu memberi dukungan moril dan materil serta merangkul tanganku agar dapat menjadi saudara yang bisa melebihi apa yang telah mereka capai; 11. My Great and Special Partner Eko Pahala Nainggolan, terimakasih untuk selalu berusaha menemani, membantu, memberi kekuatan serta motivasi yang menenangkan melalui doa dan hal lain yang tidak dapat tersebutkan dalam hari-hari yang berharga bagi Penulis, doa membuat jarak menjadi dekat;


12. Perkumpulan Gemar Belajar yang telah Penulis anggap sebagai rumah kedua selama berada di perantauan, yang membantu pengembangan diri dan kemampuan yang secara tidak langsung sangat berpengaruh di masa depan kelak melalui rangkulan, pengalaman, dan teguran yang sangat berarti dalam Pemerintahan ke-IX dan berbagai kepanitiaan. 13. Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga mampu mengikuti kesempatan yang berharga untuk berkompetisi. Meski tidak erat, tetapi mampu memberikan kesan yang dapat memberikan pelajaran yang tidak tergantikan bagi Penulis terkhusus dalam Delegasi NMCC ALSA 2015. 14. Sahabat-sahabatku yang telah berbagi waktu dengan Penulis dalam melalui masa perkuliahan yang tidak terlupakan dalam Grup C terkhusus Andrayani, Nurul Fatimah, Putri, Melva, dan Pamela. 15. Sahabat-sahabatku dari Generasi Gembel 2012, Indah, Rumondang, Samuel, Ivo, Olin, Rohana, Befry, Betric, Ritcat, Wilfrid, dan Riska, semoga kita berjumpa dalam pertemuan orang-orang besar nanti. Generasi Gembel 2013 terkhusus kepada Mipa, Wita, Hendra, Jimmy, Defin, Generasi Gembel 2014 dan 2015, tetap semangat dan jaga Gembel agar bisa lebih besar dari mimpi kita. 16. Abang-abang Gembel yang telah Penulis anggap seperti abang kandung terlebih kepada Bg Jhon, Bg Alboin, Bg Poltak, Bg Samuel, Bg Bobby, tetaplah seperti itu bang dimanapun dan kapanpun.


17. Teman seperjuangan dalam Departemen ter-antimainstream Josua, Febryani, Eka, Putri, Husna, Nurliza, Scott, Yeremia, Frans, Anis, Samswardi, Yersa, terimakasih telah mau bekerjasama untuk memberi kenangan dan karya pelopor yang berharga dalam departemen kita yang tercinta. 18. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam hal apapun. Terimakasih dan Semangat berjuang!; 19. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang Penulis jadikan referensi data guna pengerjaan skripsi ini, dan 20. Seluruh orang yang Penulis kenal dan mengenal Penulis. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna oleh sebab itu besar harapan penulis kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna, baik dari segi materi maupun cara penulisannya di masa yang akan datang Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan hukum Indonesia. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sedalamdalamnya, semoga Tuhan yang mahakasih memberkati kita semua.

Medan,

Maret 2016

Hormat saya,

(Paskah Mentari A. Pasaribu)


ABSTRAKSI Paskah Mentari A. Pasaribu1 Armansyah2 Edy Murya3 Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis tidak hanya memiliki regulasi yang mengatur tentang proses pelaksanaan dan lembaga penyelenggara yang baik tetapi juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Hal itu diperlukan oleh karena dalam proses penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari permasalahan yang menuntut proses penyelesaian yang sesuai. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat salah satu jenis sengketa yang dianggap remeh dibandingkan sengketa lainnya namun sesungguhnya dapat merugikan terlebih bagi peserta Pemilu jika tidak diselesaikan dengan baik yaitu sengketa administrasi pemilihan umum. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka pembahasan inti akan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa administrasi dibandingkan dengan pelanggaran Pemilu lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa sengketa administrasi Pemilihan Umum dapat terjadi jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. KPU adalah lembaga yang diamanahkan sebagai wadah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu. Ketika rekomendasi dugaan atas pelanggaran administrasi Pemilu telah diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari pelanggaran tersebut akan diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Namun ternyata dalam praktiknya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 terkait penetapan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014, pengaplikasian proses penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga kerap kali keputusan yang dihasilkan digugat kembali kepada lembaga yang berwenang. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa ini masih minim koordinasi sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan jangka waktu yang sangat singkat untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap sengketa yang berkaitan. Sehingga sebaiknya perlu dilakukan penambahan waktu untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu, agar proses penyelesaian sengketa maksimal dan menghasilkan keputusan yang tidak salah. 1

Mahasiswa Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU 3 Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU 2


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………i ABSTRAK………………………………………………………………………..v DAFTAR ISI……………………………………………………………………..vi DAFTAR TABEL……………………………………………………………...viii BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang …………………………………………………..........1

B.

Perumusan Masalah ………………………………………...………..12

C.

Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan ..…………………….........13

D.

Keaslian Penulisan ……………………………………….…….........14

E.

Tinjauan Kepustakaan ……………………………………….……....14 1.

Kedaulatan Rakyat.................................……………………....15

2.

Sengketa Administrasi Pemilihan Umum......................………19

F.

Metode Penelitian……………………………………………….……23

G.

Sistematika Penulisan ………………………………………………..27

BAB II

PENGATURAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

A.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ....……….30

B.

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum …...…………………..35

C.

Sengketa Pemilihan Umum ...........................................…………….41

D.

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum . ............................. 42


BAB III

BADAN-BADAN

YANG

BERKOMPETENSI

DALAM

MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERTA WEWENANGNYA A.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu …………….....…..…...50

B.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)……………..…………………….54

C.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ………..…………....................57

D.

Pengadilan Negeri ................................................................….…....60

E.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara …..…………........................63

BAB IV


A.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Admistrasi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD .................................….................67

B.

Aplikasi Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 (Menurut Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014) .................................76

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………….…………….……..91 B. Saran ………………………………………….…………..…….100

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... 102


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat-syarat yang dipenuhi oleh Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)

untuk

menjadi

peserta

pemilu

legislatif

tahun

2014.................................................………………………………………….......82


PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM SKRIPSI

Recommend Documents