Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh RAHASTY AMALIA NIM : E. 0005039

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011

ii digilib.uns.ac.id


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )

BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA

Disusun oleh: RAHASTY AMALIA NIM : E. 0005039

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

AGUS RIANTO, S.H., M.Hum.

ZENI LUTFIAH, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19610813 198903 1 002

NIP. 19721011 200501 2 001 commit to user

iii digilib.uns.ac.id


PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum ( Skripsi ) BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA

Disusun oleh: RAHASTY AMALIA NIM : E. 0005039

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada : Hari

:Jumat

Tanggal

:29 April 2011

TIM PENGUJI 1.Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D (……………………………...)

NIP. 19600716 198504 1 004 2. Agus Rianto, S.H., M. Hum.

(……………………………...)

NIP. 19610813 198903 1 002 3. Zeni Luthfiyah, S.Ag., M.Ag.

(………………………………)

NIP. 19721011 200501 2 001

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Yamin, S.H. M.Hum commit to198601 user 1 001 NIP. 19610930

iv digilib.uns.ac.id


PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini: Nama

: RAHASTY AMALIA

NIM

: E0005039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

April 2011

Rahasty Amalia NIM. E0005039

commit to user

v digilib.uns.ac.id


ABSTRAK

Rahasty Amalia, 2011. BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai bentuk perlindungan yang diterima oleh peserta takaful dana siswa pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera di Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai bagaimana skema pengelolaan dana premi takaful yang tentunya berbeda dengan pengelolaan dana premi konvensional di perusahaan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskritif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Dan untuk pengumpulan data sekunder, digunakan teknik mencatat dokumen dan pengumpulan fatwa dan peraturan lainnya. Adapun teknik analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan bahwa sebagai landasan operasional, divisi syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera menggunakan dasar fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep268/KM-6/2002. Fatwa dan keputusan Menteri Keuangan tersebut yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan oleh perusahaan dan menjadi dasar perlindungan bagi peserta takaful dari unsur maisir, gharar dan riba. Adapun pengelolaan dana premi takaful dilakukan dengan berdasar sistem yang mengandung unsur tabungan yang memisahkan rekening tabungan dan rekening tabarru berdasar skema mudharabah (bagi hasil). Kata kunci: perlindungan hukum, premi takaful

commit to user

vi digilib.uns.ac.id


ABSTRACT

Rahasty Amalia, 2011. FORMS OF PROTECTION FOR SCHOLARSHIP TAKAFUL CLIENTS AND TAKAFUL PREMIUMS FUND MANAGEMENT MECHANISM OF ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA. Faculty of Law, UNS.

This study examines and answers about the form of protection received by the takaful scholarship takaful clients of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera in Surakarta. In addition, this study also examines how takaful’s fund management scheme that different with conventional premiums in the company. This research is descriptive-empiric legal research with qualitative approaches. The research data includes primary data and secondary data. The primary data collected by interview technique. And for secondary data, collected by using and record documents, fatwa and other regulations. The analysis method is a qualitative method with interactive model. Based on the research as outlined in the discussion concluded that as an operational basis, sharia division of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera is based on Sharia Board Fatwa of Majelis Ulama Indonesia Number 21/DSNMUI/X/2001 of the General Insurance Code of Sharia and with Minister of Finance of the Republic of Indonesia regulation Number Kep -268/KM-6/2002. Those regulations are the takaful clients legal based for their protection from elements of gambling, and usury gharar. The fund management is done by takaful premiums based systems that contain elements that separate savings account and savings account scheme, based tabarru mudaraba (profit sharing). Keywords: legal protection, takaful premiums

commit to user

vii digilib.uns.ac.id


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA

TAKAFUL

DANA

SISWA

DAN

MEKANISME

PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA. Penyusunan

skripsi

ini

dimaksudkan

untuk

memenuhi

persyaratan dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum

sebagian

pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 1. Bapak. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan surat keputusan ijin skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 2. Bapak Muhammad Adnan, S.H.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 3. Ibu Subekti S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Agus Rianto,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 5. Ibu Zeni Lutfiah ,S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan berbagai petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu kapada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas commit to user Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

viii digilib.uns.ac.id


7. Bapak Musnidal Khairi Sjukur (dahulu Kepala Cabang Divisi Syariah AJB Bumiputera Surakarta) , yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di AJB Bumiputera Syariah Surakarta. 8. Semua karyawan dan Staff di AJB Bumiputera Syariah Surakarta. 9. Ibu dan Bapak tercinta untuk kesabaran dan motivasinya yang tiada banding dalam menyalakan api semangat penulis. 10. Adik-adikku yang dengan senang hati mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan ucapan yang semanis madu. 11. Teman-temanku Rina, Juju, Aida dan semua yang sudah menemaniku dalam susah senang menimba ilmu di belantara Fakultas Hukum UNS tercinta ini. 12. Mbak Noe, Idha dan teman-teman sebangsa dan sepergaulanku, yang setia menemaniku berjuang, bersama-sama kita resah dalam menulis skripsi dan kuharap kita dapat mencecap manisnya gelar sarjana dalam mengarungi samudra kehidupan. 13. E.g mania yang tanpa sungkan dan segan melontarkan berbagai "petuah” demi memberikan semangat yang diperlukan penulis dalam menulis skripsi dengan caranya sendiri. 14. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih ada kekurangan, namun diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca.

commit to user

ix digilib.uns.ac.id


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ...................................................... iii PERNYATAAN.............................................................................................. iv ABSTRAK ..................................................................................................... v KATA PENGANTAR ................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Perumusan Masalah ...................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5 D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6 E. Metode Penelitian ........................................................................ 6 F. Sistematika Skripsi ...................................................................... 11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 13 A. Kerangka Teori ............................................................................. 13 1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi .................................................................. 13 a. Pengertian Asuransi ...........................................................14 b. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Asuransi .................. 14 c. Perlindungan Hukum bagi Peserta Takaful ...................... 16 2. Tinjauan Umum tentang Takaful ........................................... 23 a. Pengertian Takaful ........................................................... 23 b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah ....................................... 26 c. Filosofi Takaful ............................................................... 29 d. Akad-Akad dalam Takaful .............................................. 30 B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 46 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 47 to user A. HASIL PENELITIANcommit ................................................................ 47

x digilib.uns.ac.id


1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah......... 47 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Takaful di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah ....................................... 54 B. PEMBAHASAN.......................................................................... 59 1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum bagi Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah................................................................ 59 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful Menurut Syariah..................................................................... 68 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 65 A. Simpulan ............................................................................

65

B. Saran ........................................................................................

65

DAFTAR PUSTAKA

commit to user

xi digilib.uns.ac.id


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Model Analisis Interaktif

11

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

46

Gambar 3. Mekanisme pengelolaan dana Bumiputera Syariah

58

Gambar 4. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan

70

Gambar 5. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan

70

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Hal ini menarik perhatian masyarakat karena pemberlakuan Undang-Undang tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha diantara perguruan-perguruan tinggi yang menyebabkan semakin mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas unggulan. Karena walaupun telah dibatalkan, masih terbersit kecemasan akan lahirnya regulasi baru yang tidak berpihak pada keberlangsungan pendidikan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesuf, “Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina

hidup

yang

baik,

yang

sesuai

dengan

martabat

manusia”

(http:/smkn1yogyakarta.org/news/pentingnya pendidikan.html) Data statistik tahun 2004 mengungkapkan sebagian penduduk Indonesia usia 15 sampai 64 tahun keatas hanya berpendidikan sampai tamat SD (http://datastatistik-indonesia.com/content/view/721/721/1/3/). Bisa dikatakan hal ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena sumber daya manusia dibentuk melalui pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh dosen Fakultas

Ekonomi

Universitas

Atmajaya

Slamet

S.

Sarwono

(http://jogjainfo.net/rendahnya-tingkat-pendidikan-picu-kemiskinan.html). Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi sementara penghasilan perkapita masyarakat Indonesia masih rendah. Peranan pemerintah dalam usahanya untuk memajukan pendidikan di Indonesia oleh sebagian masyarakat dirasa masih belum cukup. Meningkatnya biaya pendidikan dan tingginya laju inflasi memaksa masyarakat untuk memikirkan kelanjutan pendidikan anak sejak dini. Apalagi sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Tuhan semesta alam, manusia harus percaya kepada takdir. commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Ketetapan Allah mengenai jalan hidup manusia jauh sebelum manusia dilahirkan. Manusia tidak dapat melihat masa depan ataupun menolak takdir. Karena itu sangat penting untuk mempersiapkan langkah-langkah proteksi untuk melindungi dirinya seandainya terjadi takdir buruk atau musibah datang menimpanya. Salah satu bentuk proteksi yang bisa diambil adalah asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada

pihak

menghilangkan

lain

(penanggung).

kemungkinan

Pengalihan

misfortune,

resiko

melainkan

ini pihak

tidak

berarti

penanggung

menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Menilik dari manfaat yang bisa diperoleh, asuransi merupakan sarana yang baik untuk menjamin keberlangsungan pendidikan seandainya terjadi peristiwa yang tidak diinginkan akan tetapi sebagian umat Islam mengharamkan asuransi karena dianggap bertentangan dengan aturan syariah. “For several hundred years, Muslims around the world were taught the common idea that insurance programs (especially Life insurance) are prohibited because they violate Islamic principles” (Omar Fisher and Dawood Y.Taylor, 2000:5) yang artinya selama ratusan tahun umat Islam di seluruh dunia diajarkan pandangan umum bahwa program asuransi terutama asuransi jiwa dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pandangan tersebut diperoleh karena beberapa umat Islam beranggapan asuransi tak ubahnya dengan perjudian dan mengundi nasib. Sebenarnya asuransi boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Apalagi tren lembaga keuangan Islam semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan konsepnya yang berlandaskan keadilan dan keinginan untuk tolong menolong, lembaga ekonomi Islam semakin populer dikalangan commitlembaga to user ekonomi bahkan di negara yang masyarakat dan menarik minat berbagai


3 digilib.uns.ac.id

menganut sistem perekonomian liberal. Asean Development Bank (ADB) memperkirakan aset-aset lembaga keuangan Islami secara global mencapai 1 triliun dolar dengan angka pertumbuhan pertahun mencapai 10 sampai 15 persen. Peningkatan tersebut didukung pendapat para analis keuangan yang mengakui bahwa industri keuangan islami menerapkan sistem yang berbeda yang membuat resikonya relatif kecil (Ibnu Awarudin.NUANSA PERSADA 53. Vol. X. Desember 2008:30). Lagipula selain sisi ekonomi, menjalankan sistem syariah juga merupakan bentuk ibadah bagi pemeluk Islam, “ Islamic banking and products are attractive for Muslims precisely because of their combination of financial effifacy, religious correctness and spiritual rewards” (Omar Fisher and Dawood Y.Taylor, 2000:1) HSBC, yang mendirikan divisi syariah sejak tahun 1999 memastikan bahwa pada tahun 2010 pasar takaful global mencapai 14,4 miliar dollar Amerika (Jason Benham, http://www.halaljournal.com/). Benham juga menambahkan bahwa pertumbuhan takaful akan meningkat hingga 30-40 persen seiring dengan berpindahnya konsumen asuransi konvensional ke asuransi yang berbasis syariah. Dengan demikian, Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk dan 80 persen diantaranya pemeluk Islam merupakan pasar strategis untuk memasarkan produk takaful. Menyikapi peluang yang ada dan memenuhi tuntutan masyarakat, maka semenjak tahun 2002 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 membuka divisi khusus yang bergerak di bidang asuransi syariah. Sebagai divisi yang mengelola asuransi syariah, pengelolaan dana di AJB Bumiputera Syariah seratus persen terpisah dari perusahaan induk yang menggunakan sistem konvensional. Dan walaupun menggunakan tata kelola yang terpisah, namun divisi syariah AJB Bumiputera tetap merupakan bagian dari perusahaan induk yang merupakan perusahaan mutual. Sebagai perusahaan asuransi mutual satu-satunya di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 memberikan kesempatan seluas-luasnya pada peserta yang sekaligus sebagai pemilik untuk turut serta mengawasi dan menentukan arah commit to user kebijakan.

4 digilib.uns.ac.id


Semakin tingginya tuntutan atas pendidikan yang berkualitas dan semakin mahalnya biaya pendidikan menyebabkan suatu investasi yang aman untuk menjamin terpenuhinya biaya pendidikan. Oleh karena itu, AJB Bumiputera Syariah mengeluarkan pula produk takaful Dana Siswa yang tentu saja berbeda dengan asuransi Dana Siswa Konvensional (non syariah) yang telah dikenal saat ini. Dengan demikian timbul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan bagi para peserta takaful Dana Siswa tersebut tersebut mengingat ketentuan mengenai perasuransian syariah belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Selain itu muncul pertanyaan mengenai cara pengelolaan dana yang dihimpun oleh perusahaan agar terhindar dari unsur riba karena walaupun masih berupa divisi pengelolaan divisi syariah murni berbeda dengan induk perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian

yang

tertuang

dalam

bentuk

penulisan

hukum

dengan

judul :“BENTUK PERLINDUNGAN BAGI PESERTA TAKAFUL DANA SISWA DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PREMI TAKAFUL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SURAKARTA”.

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah bentuk perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah yang diberikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta kepada peserta Takaful Dana Siswa? 2. Bagaimana bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta? C. Tujuan Penelitian Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah yang diberikan kepada peserta Takaful Dana Siswa b. Untuk mengetahui bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum mengenai takaful yang sangat berarti bagi penulis. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 2. Manfaat Praktis a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dalam pengembangan produk asuransi syariah dan masyarakat dalam mengenal dunia perasuransian syariah. E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. (Sumadi Suryabrata, 2003:11). commit Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan to user


7 digilib.uns.ac.id

ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. (Soerjono Soekanto, 1986:43). Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.(Winarno Surachmad, 1990:26). Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menurut Soemitro dalam buku Soejono dan H. Abdurrahman merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Soejono dan H. Abudurrahman, 2005:56). Dalam hal ini penulis memperoleh data primer di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Solo 2. Sifat Penelitian Sifat Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian commit to user deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

8 digilib.uns.ac.id


individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta kepada peserta Takaful Dana Siswa dan bentuk mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Surakarta. 3. Pendekatan Penelitian Penulis melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006: 250). Dalam penelitian ini penulis mendasarkan datadata yang diperoleh secara lisan maupun tulisan melalui wawancara dengan bapak Musnidal Khairi Sjukur, selaku Kepala Cabang Divisi Syariah AJB Bumiputera dan K.H. Muhammad Amir, ulama sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia cabang Surakarta. 4. Lokasi Penelitian Dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Solo. Lokasi Penelitian ini dipilih agar penelitian yang dilakukan penulis bisa lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karena selain merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagai perusahaan yang memiliki divisi asuransi konvensional dan divisi syariah dalam satu tubuh, penulis anggap dapat menjawab bagaimana perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah bagi peserta takaful dana siswa dan bagaimana pengelolaan dana takaful agar tidak bertentangan dengan syariah. commit to user


9 digilib.uns.ac.id

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Dalam penelitian sosial mengenai hukum

(socio-legal research)

digunakan data primer dan data sekunder. Dalam penulisan hukum ini, sumber data yang digunakan adalah: a. Sumber data primer yang berupa data-data keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh melalui wawancara penulis dengan: 1) Musnidal Khairi Sjukur, selaku Kepala Cabang Divisi Syariah AJB Bumiputera. 2) K.H. Muhammad Amir, ulama sekaligus pengurus Majelis Ulama Indonesia cabang Surakarta. b. Sumber data sekunder berupa berbagai peraturan dalam Al Quran. Alhadis, perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, jurnal hukum dan buku teks. 6. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Selain itu juga didukung dengan studi kepustakaan terhadap literatur dan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). commit to user

10 digilib.uns.ac.id


Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, yang mana dalam penelitian dengan model ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ketiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan yang dihasilkan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002: 95). Adapun ketiga komponen tersebut adalah: a. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data lapangan. b. Penyajian Data Suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. c. Kesimpulan atau Verifikasi Pemahaman arti dari data-data yang telah ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan,

peraturan-peraturan,

pola-pola,

pertanyaan-

pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

commit to user



Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan

Gambar 1. Model Analisis Interaktif Pada model Analisis Interaktif, saat melakukan pengumpulan data penelitian penulis menyusun reduksi data dan sajian data. Berdasarkan data yang telah direduksi dan ditampilkan dalam sajian data, dapat ditarik kesimpulan dari data yang didapat di lapangan. Apabila dalam proses penarikan kesimpulan data yang diperoleh masih kurang, dapat dilakukan kembali pengumpulan data dan atau melakukan proses reduksi dan sajian data ulang. Dalam penelitian ini, penulis menyusun reduksi data dan sajian data saat melakukan wawancara dengan bapak Musnidal Khairi Sjukur di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Surakarta dan K.H Muhammad Amir di kantor MUI Surakarta. Ketika kesimpulan yang diperoleh dari sajian data yang telah direduksi masih kurang, penulis kembali melakukan wawancara dengan narasumber sehingga dapat mencapai kesimpulan yang dituangkan dalam penulisan ini.

F. Sistematika Skripsi Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatu uraian mengenai commit to user susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci disusun dalam



pembaban, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu : mengenai tinjauan umum perlindungan hukum bagi nasabah asuransi,

tinjauan umum tentang takaful, dan

tinjauan umum pengelolaan dana secara syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan mengenai bentuk perlindungan hukum yang commit to user diberikan kepada peserta Takaful Dana Siswa. Perlindungan hukum



bagi peserta takaful dana siswa yang dalam AJB Bumiputera Syariah dikenal sebagai “Mitra Iqra” didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002 dan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. selain itu juga akan dibahas mengenai mekanisme pengelolaan dana takaful di AJB Bumiputera Syariah yang menggunakan sistem yang mengandung unsur tabungan. BAB IV : PENUTUP Bab ini dikemukakan tentang simpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi nasabah asuransi a. Pengertian asuransi Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Emmy Pangaribuan mengatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dimana pihak penanggung dengan menikmati suatu premi mengingat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan (Laosdesyamri.

Konsep

&

Pengertian

http://id.shvoong.com/tags/pengertian-asuransi)

sedangkan

Asuransi. pengertian

asuransi dari segi hukum adalah tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). b. Perlindungan hukum bagi nasabah asuransi Asuransi merupakan salah satu jenis usaha di bidang ekonomi yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai sektor, termasuk commit dalam sektor to userpembangunan. Selain itu, asuransi

14



merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1997:2). Praktik perasuransian di Indonesia didasarkan pada suatu perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Menurut Mohd. Ma’sum Billah, an insurance policy is a binding contract, and therefore the performance of consideration from both parties, (the participant and operator) through the payment of contribution (by the participant) and the indemnification (by the operator) are obligations which must be fulfilled yang berarti polis asuransi adalah perjanjian yang mengikat sehingga memerlukan kepahaman masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya (International Journal of Islamic Financial Services Vol. 3. No. 1). Perjanjian asuransi lebih didasarkan pada sifat saling percaya antara penanggung dan tertanggung asuransi dalam melaksanakan isi perjanjian. Ada enam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi (Asuransi. http://id.wikipedia.org). Prinsip tersebut adalah: 1) Insurable interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. 2) Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang materialmengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya commit to user



syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan. 3) Proximate cause Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. 4) Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). 5) Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. 6) Contribution Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang samasama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. c. Perlindungan hukum bagi peserta takaful Menurut Zulfajri asas-asas perlindungan bagi nasabah asuransi syariah adalah asas saling bertanggung jawab, asas saling membantu dan bekerja sama, asas saling melindungi berbagai kesusahan, asas menghindari unsur maisir, gharar dan riba (Zulfajri, 2006: ii). Adapun commit to user dasar hukumnya adalah:



1) Asas saling bertanggung jawab Dalam bukunya, Wirdyaningsih dkk mendasarkan asas ini pada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam HR Bukhari dan Muslim (Wirdyaningsih, et.al. 2005:227): a) “Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman anatara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan.” b) “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain.” c) “Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.” d) “Seseorang belum dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.” e) “Barang siapa yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasihan (dari Allah)” Dengan dasar itulah, bila salah satu peserta takaful mengalami musibah, maka akan menjadi tanggungan sesama peserta. Sedangkan realisasi dari pertanggungjawaban tersebut diberikan oleh perusahaan sebagai pengelola dana. 2) Asas saling membantu dan bekerja sama Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Alquran dan dalam Hadits Rasulullah SAW: commit to user



a) Alquran (1) QS. Al Maidah: 2 



 









   















 

 





      







  









   





   







    “Hai

orang-orang

yang

beriman,

janganlah

kamu

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang commit to user mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan



keridhaan dari Tuhannya

dan apabila

kamu

telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(2) QS Al Baqarah: 177 







    











 

  









 

 

 









  commit to user  













 





 







 

  

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang

miskin,

musafir

(yang

memerlukan

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

b) Hadits Nabi Muhammad SAW (1) “Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya” (diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud). commit to user



(2) “Allah

senantiasa

menolong

hamba-Nya

selama

ia

menolong sesamanya” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud). (3) “Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya: Hai Rasulullah, dapat saja menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong saudara

yang

zalim?

Jawab

Rasulullah,

cabut

kekuasaannya” (diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim) 3) Asas saling melindungi dari berbagai kesusahan Dasar hukumnya adalah: a) Alquran (1) QS. Quraisy: 4        

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (2) QS. Al Baqarah: 126  









 









 commit to user  



  



 









   





  “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” b) Hadits Nabi Muhammad SAW (1) “Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah) (2) “Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada seorangpun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan” (diriwayatkan oleh Ahmad) (3) “Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan” (diriwayatkan oleh Al Bazaar)

4) Asas menghindari unsur maisir, gharar dan riba commit to user



Dalam menjalankan perlindungan, cara pelaksanaan takaful harus sesuai dengan syariat. Hal-hal yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (untung-untungan) dan riba dilarang dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam Alquran: a) QS. Al-Maidah: 90 







  









     “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

jauhilah

perbuatan-perbuatan

itu

agar

kamu

mendapat keberuntungan.” b) QS Al-Baqarah: 278 dan 279 



   













 

 





  

 

 





   commit to user   



“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al-Baqarah: 278) “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

Maka

bagimu

pokok

hartamu;

kamu

tidak

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah: 279)

2. Tinjauan umum tentang takaful a. Pengertian takaful Secara bahasa, takaful berasal dari akar kata (

) yang

berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful dimaksud yang akar katanya berasal dari kafala-yakfulu-kafaalatan, mempunyai pengertian menanggung. Kemudian dari mujarrad dipindah bahkan ke tsulasi mazid dengan menambah ta‟, sebelum fa‟ fi‟il dan alif, sehingga menjadi takaafala-yataa kaaful-takaafulan, yang memiliki pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara, antara lain dengan membantunya, apabila ia amat membutuhkan bantuan, terutama bila yang bersangkutan memerlukan bantuan (Zainuddin Ali, 2008:4). Dalam pengertian fikih muamalah, takaful berarti saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dimaksud,commit dilakukan atas dasar saling menolong dalam to user



kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru)

yang ditujukan untuk

menanggung risiko

tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 2: 









        





 









    





     



 





   











   









  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang,

dan

jangan

(pula)

mengganggu

orang-orang

yang

mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu aniaya (kepada mereka). Dan commit to berbuat user



tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dn bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (QS. Al Maidah : 2) Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai takaful atau asuransi syariah. Oleh karena itu aturan perundang-undangan yang telah ada masih berlaku sepanjang peraturan mengenai asuransi syariah belum dibuat. Di Indonesia ketentuan mengenai perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Gemala Dewi, Asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah “saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya” (Wirdyaningsih, 2005: 223). Seperti diriwayatkan dalam HR. Bukhari dan Muslim, “Perumpamaan orangorang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan satu tubuh commit to user manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan, maka



seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan terjaga” (HR. Bukhari dan Muslim) Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlsh orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Pasal 1 Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah Pada dasarnya asuransi syariah atau takaful adalah perwujudan tolong-menolong diantara sesama manusia yang sebagai makhluk Tuhan manusia tidak dapat mengetahui kejadian-kejadian atau musibah yang mungkin menimpa atas kehendak Allah swt. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah sebatas memprediksikan dan merencanakan sesuatu yang belum terjadi dan memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang (Hasan Ali, 2004: 102). Takaful merupakan salah satu bentuk rencana atau upaya proteksi atas peristiwa yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi. Namun berbeda dengan sistem asuransi konvensional, takaful dibangun dengan landasan syariah. Sebagai fondasinya, Hasan Ali memberikan sepuluh prinsip dasar asuransi syariah, yaitu: 1) Tauhid Tauhid merupakan landasan syariah Islam dan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam

berasuransi

harus

diperhatikan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi bermuamalah commit ketuhanan. to user yang tertuntun oleh nilai-nilai



2) Keadilan Dalam menjalankan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi harus memenuhi unsur keadilan. Peserta berkewajiban membayar iuran premi dan berhak mendapat santunan bila terjadi risiko. Sedangkan perusahaan harus membagi keuntungan dari hasil investasi dana peserta sesuai dengan akad.

3) Tolong-menolong (ta‟awun) Semangat tolong-menolong antara peserta takaful merupakan niat awal yang mendasari kegiatan takaful. Tanpa adanya semangat tolong-menolong, perusahaan akan menjadi pengejar keuntungan belaka dan kehilangan karakter utamanya. 4) Kerja sama Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal dalam perekonomian Islam. Sebagai makhluk Tuhan manusia diciptakan berbangsa-bangsa karena tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam takaful kerja sama dapat berwujud dalam akad antara peserta dan perusahaan baik menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip musyarakah. 5) Amanah Prinsip amanah dapat dilihat dalam pertanggungjawaban perusahaan dalam mengelola dana yang tercantum dalam laporan bulanan. Amanah dalam diri peserta juga terwujud dalam pemberian informasi yang benar mengenai data diri peserta. 6) Kerelaan (ar ridha)

commit to user



Kerelaan diterapkan dalam setiap diri peserta untuk merelakan sebagian hartanya untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. 7) Kebenaran Kebenaran adalah menyampaikan dengan apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi. Peserta takaful harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada perusahaan mengenai data pribadi nasabah sebagai syarat peserta takaful. 8) Larangan Riba Riba secara bahasa bermakna tambahan atau memiliki pengertian mengambil tambahan dari modal atau data pokok secara batil. Muslehuddin dengan mengutip pendapat Schacht mendefinisikan riba sebagai “keuntungan moneter tanpa nilai imbangan yang telah ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter” (Hasan Ali, 2004:132). Dan Islam melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. 9) Larangan maisir (judi) Dalam QS Al Maidah: 90 disebutkan larangan judi  

 







    



   “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, commit to user



adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Al Maidah:90). Menurut Husain Hamid Hasan dalam tulisan Hasan Ali, judi adalah akar gharar karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, sehingga akadnya menggantungkan pada suatu peristiwa yang tidak pasti. Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian (Hasan Ali, 2004: 134). 10) Larangan gharar (ketidakpastian) Secara bahasa gharar berarti al khida (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Menurut Anwar Ibrahim, para ahli fiqih hampir sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tiada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara (Hasan Ali, 2004: 135) Syafii Antonio menjelaskan bahwa gharar dalam asuransi ada dua bentuk (Hasan Ali, 2004: 134): a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan klaim itu sendiri. Dalam akad syariah harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang akan diterima peserta. Dalam akad konvensional, gharar terjadi saat nasabah (pemegang polis) tahu berapa yang akan commit to user



diterima (uang pertanggungan) namun tidak mengetahui berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan ajal menjemput. c. Filosofi Takaful Filosofi dari konsep takaful adalah perpaduan rasa tanggung jawab dengan persaudaraan diantara sesama peserta asuransi (Zainuddin Ali, 2008: 34). Oleh karena itu sebelumnya telah ada niat dari para peserta dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan sebagai derma (tabarru‟) bila ada peserta yang mengalami musibah. Filosofi tersebut antara lain: 1)

Saling bertanggung jawab

2)

Sesama peserta asuransi syariah takaful menanggung musibah yang dialami peserta lain.

3)

Bekerja sama untuk saling membantu

4)

Saling melindungi dari segala kesusahan

d. Akad-Akad dalam Takaful Akad atau perjanjian merupakan dasar hukum diselenggarakannya takaful. Secara bahasa akad berarti ar ribthu (ikatan), yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak. Menurut pandangan ulama fikih, akad adalah ikatan antara ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) dalam bentuk yang sesuai dengan syariah yang membawa pengaruh pada tempatnya (Hasan Ali, 2004: 136). Yan Pramdya Puspa sebagaimana dikutip Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 1). commit to user Dalam Al Quran surat Al Maidah: 1 disebutkan











    







              “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad ituDihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS Al Maidah: 1). Menurut Sayyid Sabiq yang menjadi syarat sahnya suatu akad (Sayyid Sabiq dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1992:2) adalah: 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya Berarti perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah, karena bila tidak perjanjian tersebut batal demi hukum. 2) Harus sama ridha dan ada pilihan Akad tersebut didasarkan pada kesepakatan/keridhoan kedua pihak. Dalam penyusunan akad tersebut tidak boleh ada paksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. 3) Harus jelas dan gamblang Para pihak harus sudah memahami sepenuhnya isi akad. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penafsiran akad di lain hari commit to user



Akad dalam takaful ditentukan oleh tujuan kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga akad yang digunakan adalah akad mudharabah, musyarakah, wadhi,ah dan semacamnya sesuai hukum Islam. Bila tujuan investasi itu murni untuk tamin atau asuransi syariah maka akad yang paling tepat adalah akad wakalah karena terdapat penyerahan urusan kepada perusahaan untuk mengelola dana. Sedangkan akad antara peserta takaful adalah akad hibah dimana peserta menghibahkan sebagian hartanya kepada peserta lain yang tertimpa musibah (Zainuddin Ali, 2008: 39). Akad-akad investasi bagi hasil yang dapat diaplikasikan pada produk-produk takaful antara lain (Zainuddin Ali, 2008: 40):

a) Mudharabah Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik

modal

(shahibul

mal)

dengan

pelaksana

proyek

(mudharib), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak atau lebih. Mudharabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Mudharabah muthlaqah, yaitu perjanjian kerja sama antara mudharib dan shahibul mal tidak memiliki batasan dalam spesifikasi usahanya, tempat maupun waktunya selama tidak bertentangan dengan syariah. (2) Mudharabah muqayyadah, yaitu perjanjian antara mudharib dan shahibul mal dibatasi sesuai kehendak shahibul mal selama tidak bertentangan dengan syariah. commit to user



b) Musyarakah Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan

usaha

tertentu

dimana

masing-masing

pihak

memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan. Mahzab Hanafi membagi musyarakah kedalam dua bagian, yaitu: (1) Syarikah muawwadah, pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen. (2) Syarikah al-inan, tidak semua pemilik modal harus melibatkan diri dalam manajemen den boleh menyerahkan urusan pengelolaan kepada orang lain yang dianggap mampu. Muhammad

Taqi

Usmani

memberikan

pengertian

Musharakah is a specific form of shirkah, which means „sharing‟ of various kinds, including shirkat al-milk (“joint ownership of two or more persons in a particular property”), shirkat al-[aqd (“a partnership in business effected by a mutual contract”). Musharakah “has been introduced recently by those who have written on the subject of Islamic modes of financing and it is normally restricted to a particular type of shirkah, that is, the shirkat al-amwal, where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture (Sebagaimana dikutip Mohammad Omar Farouq. Review of Islamic Economics, Vol. 11, Special Issue, pg. 69), yang artinya musyarakah adalah bentuk khusus dari syirkah, yang berarti berbagi dalam berbagai bentuk termasuk syirkah kepemilikan bersama dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta, kerja sama berdasarkan perjanjian dan syirkah yang memberikan kesempatan dua orang atau lebih menanamkan modalnya dalam usaha bersama. commit to user



Dasar hukum akad musyarakah terdapat dalam QS An-Nisa ayat 12 dan QS Shad ayat 24,  

 

 







                    





           





          



 

 

































                      “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri commit to user memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu



tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An Nisaa:12)         



 











  



 



  





 



    “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang commit to user mereka berbuat zalim kepada yang berserikat itu sebahagian



sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. As Shad:24) Selain itu dalam HR Abu Dawud dan Al Hakim disebutkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) c) Wadhi‟ah (Deposit) Secara etimologi wadhiah berarti “meninggalkan”. Menurut Sayyid

Sabiq

wadhiah

memiliki

pengertian

suatu

yang

ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga (Sayyid Sabiq dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 69). Bila dilihat dari aspek tehnikal, wadhi‟ah berarti harta atau uang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya. Tetapi bila pemilik mengizinkan dananya digunakan, maka penyimpan diperbolehkan untuk menggunakannya (Zainuddin, 2008: 43). Dasar hukumnya adalah QS An-Nisa ayat 58 dan QS Al Baqarah ayat 283 









     





  commit to user  



 















   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An Nisa: 58)       

















   



 





 





   







   “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui commit to user apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 283)



d) Muzara‟ah Merupakan akad antara pemilik lahan dan penggarap di bidang pertanian dimana seluruh modal berasal dari pemilik modal dan petani cukup menggarap lahan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukumnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Al Jamaah dari Ibnu Umar serta dari Ibnu Abbas dan Jarir. e) Akad-akad jual beli Akad-akad jual beli yang dapat diaplikasikan dalam institusi keuangan syariah antara lain sebagai berikut: (1) Bai al Murabahah (Defereed Payment Sale) Merupakan jual beli sesuai harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Sebagaimana diterangkan dalam QS Al Baqarah ayat 275, 



 







 













   



    





 





 

 

    commit to user    



 

 





  “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orangorang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS Al Baqarah: 275). (2) Bai as Salam (In Front Payment Sale) Is a forward sale, whereby payment is made at time of contract and item is delivered at later yang artinya merupakan suatu kontrak dimana pembeli terlebih dahulu membayar harga barang dan barang diserahkan kemudian (Mohammad Omar Farouq. Review of Islamic Economics, Vol. 11, Special Issue, pg. 71). QS Al Baqarah ayat 282 menyebutkan, 



          



 

   commit to user   











   













      



















 



 

            

 







    





                 



   





  





















    to user  commit   



        





 



  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu commit to user berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit



menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS Al Baqarah: 282). Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah berkata “barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula dalam jangka waktu yang diketahui”. (3) Bai al Istishna‟ (Purchase by Order or Manufacture) Merupakan

kontrak

jual

beli

dengan

pesanan.

Pembayaran boleh dilakukan dengan tunai dan boleh juga dengan cicilan sesuai dengan kesepakatan. Bai al Istishna merupakan bentuk khusus dari bai as salam. f) Ijarah Sayid Sabiq menerangkan ijarah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq dalam Chairuman dan Suhrawadi, 1996: 52). Menurut Zainuddin Ali al ijarah ialah akad untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sewa. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al Baqarah ayat 233, 



















 commit to user







 







    











 













    







   













 





        

 







 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya.

janganlah

seorang

ibu

menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang commit to user



patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al Baqarah: 233). g) Jasa (1) Al Wakalah Al wakalah berarti penyerahan/pendelegasian/penyerahan mandat. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis pengertian umum dari pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian

dimana

seseorang

mendelegasikan

atau

menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Chairuman dan Suhrawadi, 1996: ). Zainuddin Ali memberikan pengertian wakalah sebagai pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama dia masih hidup. Dasar hukumnya adalah QS Yusuf ayat 55 





       “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Dan juga dalam HR Imam Malik disebutkan “bahwasanya Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti Harits”. commit to user



(2) Al Kafalah (Guaranty) Kafalah

merupakan

pengalihan

tanggung

jawab

seseorang yang dijamin dengan berpegang teguh pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam QS Yusuf ayat 72 disebutkan,  

 











    “penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS Yusuf:72). (3) Al Hawalah Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Sebagaimana diriwayatkan

oleh

Bukhari

dan

Muslim:

“Menunda

pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu, maka terimalah hawalah itu” (4) Ar Rahn (Mortgage) Ar rahn (gadaian) adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran maka orang yang meminjamkan hartanya commit to user



dapat memiliki barang tersebut (Zainuddin Ali, 2008: 48). Dalam QS Al Baqarah ayat 283 disebutkan:      





    







 











        







  

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan

persaksian.

dan

Barangsiapa

yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al Baqarah: 283). Kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan sebagai gadai. Sebagaimana diriwayatkan dalam HR Bukhari: “Dari Anas ra. Ia berkata: “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan commit to user mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”



(5) Qardh Hasan (Benevolent Loan) Merupakan suatu bentuk peminjaman harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum qardh hasan adalah QS Al Hadid ayat 11 









        “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS Al Hadid:11).

B. Kerangka Pemikiran commit to user



Asuransi sebagai Proteksi

berdasar syariah

konvensional

takaful di AJB Bumiputera 1912

UU Nomor 2 Tahun 1992

Belum ada aturan khusus

Perlindungan hukum

Pengelolaan Dana

Gambar 2. Kerangka pemikiran Asuransi merupakan salah satu wujud perlindungan diri terhadap suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa depan (evenemen). Saat ini dikenal dua sistem asuransi, yaitu asuransi konvensional yang telah dikenal selama ini dan asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum asuransi konvensional adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi, usaha perasuransian yang berdasar Syariah atau yang disebut dengan takaful belum lama dikenal di Indonesia dan belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur takaful. Dengan demikian akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana AJB Bumiputera Syariah menjamin perlindungan hukum bagi peserta takaful dan bagaimana cara perusahaan mengelola dana yang berhasil dihimpun agar sesuai dengan prinsipprinsip syariah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN 1. Bentuk Perlindungan Hukum mengenai Kesesuaian dengan Syariah bagi Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah a. Perlindungan hukum bagi peserta takaful Dana Siswa (Mitra Iqra) dari unsur maisir, gharar dan riba oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Divisi Syariah AJB Bumiputera beroperasi berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa produk perasuransian syariah harus bebas dari unsur maisir, gharar dan riba. Berdasar hal tersebut, maka dalam menjalankan kegiatan operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menghindari adanya unsur-unsur tersebut dalam setiap aspeknya. Sebagaimana

hasil

wawancara

dengan

bapak

Khairi

Sjukur,

pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dana yang terpisah dari divisi asuransi konvensional Dalam pengelolaan dananya, divisi konvensional melibatkan berbagai lembaga keuangan umum yang didalamnya masih terkandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Oleh karenanya, untuk melindungi dana peserta dari unsur maisir, gharar dan riba maka dana yang diperoleh dari peserta dikelola secara terpisah dari divisi konvensional. Walaupun dalam struktur manajemennya, divisi syariah memiliki tubuh yang sama dengan divisi konvensional di perusahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. commit to user

47



2) Berdasar akad bagi hasil (mudharabah) Dalam asuransi konvensional yang menjadi landasan perjanjian adalah akad jual beli. Syarat perjanjian jual beli adalah adanya penjual, pembeli, harga dan barang yang diperjualbelikan. Dalam perjanjian tersebut pertanggungan yang akan diterima sudah jelas, sedangkan jumlah premi yang harus dibayarkan tidak jelas tergantung usia tertanggung. Dengan demikian, terdapat unsur ketidakjelasan (gharar). Produk “Mitra Iqra” dilaksanakan berdasarkan akad bagi hasil (mudharabah). Akad ini menempatka peserta sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola dana,

dengan keuntungan dari

pengelolaan dan akan dibagi antara peserta dan perusahaan. 3) Adanya dana tabarru Merupakan dana kebajikan yang diberikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta ketika ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabarru disimpan dalam rekening khusus dimana bila ada yang tertimpa musibah, klaim yang dibayarkan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. Dengan demikian tidak terdapat unsur gharar (penipuan) yang dalam pelaksanaannya tidak ada unsur rela, sehingga termasuk memakan harta batil. 4) Dana disimpan di bank berdasarkan syariat Islam dan investasi di bidang syariah Dalam asuransi konvensional, sebagian dana diinvestasikan dengan bunga, sehingga terkaitlah riba. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menyimpaan dananya di bank syariah. Demikian pula dalam berinvestasi selain di bank syariah juga pada bidang lain yang tidak commit to user bertentangan dengan syariah.



5) Tidak mengenal adanya dana hangus (anti lapse) Pada asuransi konvensional peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebeum masa reversing period, maka dana peserta akan hangus. Demikian pula dengan asuransi non saving, jika habis kontrak dan tidak terjadi klaim maka premi yang dibayarkan hangus dan sekaligus menjadi milik perusahaan asuransi. Hal ini merugikan peserta yang disatu sisi tidak dapat melanjutkan perjanjian karena tidak memiliki uang sedangkan bila tidak melanjutkan maka dananya hangus. Dengan demikian, peserta ada dalam posisi yang dizalimi, dan hal tersebut dilarang dalam praktek bermuamalah. Mitra Iqra tidak mengenal adanya Dana Hangus. Apabila peserta karena suatu hal mengundurkan diri, dana premi yang sebelumnya dimasukan dapat diambil kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan untuk dana tabarru. 6) Dibentuk Dewan Pengawas Syariah Untuk mengawasi kegiatan operasional divisi syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah setara dengan Dewan Komisaris, dengan anggota terdiri dari: a) Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh sebagai Ketua b) Dr. H.A. Fattah Wibisono, M.A. sebagai anggota commit to user c) dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., FIIS sebagai anggota



Dewan Pengawas Syariah inilah yang megawasi seluruh kegiatan perusahaan baik dari segi operasional, investasi maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, pelaksanaan akad antara perusahaan dan peserta tidak akan keluar dari ketetapan syariah.

b. Unsur-unsur perlindungan dalam produk Mitra Iqra 1) Ketentuan dalam polis Ketentuan pelaksanaan akad antara peserta dan perusahaan dituangkan dalam syarat umum dan syarat khusus polis asuransi jiwa syariah yang merupakan bagian dari polis. Ketentuan tersebut meliputi: a) Hak dan Kewajiban (1) Bagi peserta (a) Mengisi dan menandatangani sendiri Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah beserta formulir pendukung dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya. (b) Melakukan pembayaran premi sesuai akad yang telah disepakati. (c) Dapat melakukan pengambilan sebagian nilai tunai. (d) Menerima pembayaran klaim. (e) Menerima pembagian hasil investasi (mudharabah) (f) Dapat memilih dan dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Anggota Bumiputera. (2) Bagi perusahaan (a) Memberikan keterangan mengenai isi akad dengan jelas pada peserta. (b) Menerima pembayaran premi dari peserta. commit to user



(c) Memproses

permintaan

peserta

sehubungan

dengan

pengambilan sebagian nilai tunai, perubahan polis dan pemulihan polis. (d) Membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (e) Melakukan pembayaran hasil investasi (mudharabah). b) Cara dan Waktu Pembayaran Premi Premi

dapat

dibayarkan

secara

sekaligus,

tahunan,

setengahtahunan, triwulanan dan bulanan. Untuk pembayarannya dapat dilakukan di kantor perusahaan maupun melalui penagihan. Masa pembayaran premi tergantung pada jumlah premi dan waktu pembayaran atau sampai peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi. Dalam pembayaran premi lanjutan, diberikan masa leluasa untuk melakukan pembayaran selama tiga puluh hari dari tanggal jatuh tempo.

c) Jenis Akad Jenis akad tijarah pada “Mitra Iqra” dicantumkan pada lembaran polis, yaitu akad mudharabah (bagi hasil). Dana pendidikan akan diserahkan pada saat pihak yang ditunjuk akan memasuki lembaga pendidikan. Dengan rincian: (1) Taman Kanak-Kanak sebesar 10% dari Manfaat Awal. Manfaat awal adalah sejumlah uang yang disepakati antara peserta dengan perusahaan sebagai dasar untuk menentukan Manfaat Asuransi. Adapun Manfaat Asuransi adalah uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta atau orang yang ditunjuk. (2) Sekolah Dasar sebesar 10% dari Manfaat Awal. (3) Sekolah Menengah Pertama sebesar 20% dari Manfaat Awal. (4) Sekolah Menengah Atas sebesar 25% dari Manfaat Awal. commit to user



(5) Perguruan Tinggi (a) Pada tahun pertama sebesar 35% dari Manfaat Awal. (b) Tahun kedua sebesar 25% dari Saldo Nilai Tunai. (c) Tahun ketiga sebesar 35% dari Saldo Nilai Tunai. (d) Tahun keempat sebesar 50% dari Saldo Nilai Tunai, dan (e) Tahun kelima sebesar 100% dari Saldo Nilai Tunai.

2) Syarat-syarat dalam pengajuan klaim Ketentuan mengenai pembayaran klaim diatur dalam Aturan Umum, yaitu: a) Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, maka yang berhak menerima manfaat asuransi adalah ahli waris yang ditunjuk atau ahli waris lainnya yang ditunjuk dalam polis. b) Bila ahli waris yang ditunjuk tidak ada, maka akan ditentukan berdasar fatwa waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. c) Manfaat Asuransi dibayarkan setelah persyaratan dipenuhi. d) Pembayaran akan dilakukan di kantor pusat perusahaan atau ditempat lain yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan klaim adalah: a) Melengkapi dokumen berupa surat pengajuan klaim, polis asli atau polis pengganti, kwitansi premi yang terakhir serta fotokopi identitas. b) Untuk klaim meninggal dunia dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari pamong praja setempat dan surat kematian dari dokter apabila peserta ditakdirkan meninggal dalam perawatan dokter. Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan, maka dokumen harus dilengkapi dengan surat bukti kecelakaan diri. Khusus untuk “Mitra Iqra” apabila peserta ditakdirkan meninggal commit topihak user yang ditunjuk akan menerima dunia dalam masa asuransi,



Manfaat Asuransi yang terdiri dari saldo tabungan, bagi hasil (mudharabah) sebesar 70% dari hasil investasi, santunan kebajikan (tabarru), dan dana pendidikan yang telah direncanakan.

3) Penyelesaian sengketa Terkadang dalam pelaksanaan akad antara peserta dan perusahaan terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan terjadinya sengketa. Demi memberikan perlindungan bagi peserta, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menunjuk Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai wadah penyelesaian sengketa yang timbul antara perusahaan dengan peserta. BMAI sebagai lembaga independen dianggap sebagai pilihan yang bijak sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada dua tahap penyelesaian sengketa di BMAI: a) Mediasi Pada tahap ini BMAI akan menyediakan seorang mediator yang

akan

membantu

Tertanggung/Pemegang

Polis

dan

Perusahaan Asuransi untuk dapat menyelesaikan perselisihan klaim yang dilaporkan, secara damai dan adil bagi kedua belah pihak, sejauh kasus klaim tersebut berada di dalam yuridiksi BMAI. b) Ajudikasi Jika perselisihan klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui tahap mediasi, maka kasus sengketa tersebut akan dibawa ke tingkat Ajudikasi, dimana pada tahapan ini BMAI akan menunjuk Ajudikator yang dapat memberikan keputusan atas sengketa klaim tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Untuk tingkat ini, Tertanggung/Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi juga dibebaskan dari biaya.

commit to user



2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Takaful di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Dana yang diperoleh perusahaan merupakan suatu amanah yang diberikan oleh peserta untuk dikelola dengan cara yang halal untuk menolong sesama peserta yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah sebagai mudharib (pengelola) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan peserta sebagai shahibul maal untuk memperoleh hasil sebaik-baiknya dengan tetap berpegang pada syariah. a. Sistem Pengelolaan Dana Dalam mengelola dananya, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menggunakan mekanisme sistem yang mengandung unsur tabungan. Dengan demikian, maka dana yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan ke dalam dua rekening, yaitu: 1) Rekening tabungan, yang merupakan kumpulan dana milik peserta yang akan dibayarkan saat habis kontrak, pengunduran diri dan apabila peserta meninggal dunia. 2) Rekening tabarru, sebagai rekening khusus yang berisi iuran peserta. Tabarru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta. Sehingga ketika ada peserta yang mendapat musibah, klaim yang dibayarkan adalah dari rekening tabarru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. Dana yang diperoleh akan diinvestasikan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, yang hasilnya akan dibagi sesuai akad yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana. Prinsip-prinsip itu adalah: commit to user



1) Pemisahan yang jelas antara dana yang diperoleh dari pemegang saham dengan dana yang diperoleh dari peserta. Hal ini penting untuk menentukan besar bagi hasil yang diperoleh nantinya. 2) Dana pemegang saham dicatat sesuai dengan nilai nominal saham. 3) Dana peserta sesuai dengan dana yang tercantum dalam premi, dengan skema pembagian mudharabah. 4) Harus ada pemisahan yang jelas antara dana tabungan, dana tabarru dan sebagainya. b. Investasi dana peserta Pengelolaan dana takaful di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah dikelola sendiri oleh divisi syariah dan sama sekali terpisah dari usaha konvensional. Hal ini dikarenakan pentingnya batasan halal-haram dalam usaha berbasis syariah. Dalam pengelolaan dana, sama sekali tidak boleh terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti unsur riba, investasi pada hal-hal yang haram dan tidak jelas asal-usulnya serta perjudian. Dana yang diterima dari peserta akan dikelola secara hati-hati agar perusahaan selalu mampu memenuhi kewajibannya secara terencana, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah. Dana tersebut oleh perusahaan ditanamkan dalam jenis investasi berupa: 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah. 2) Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia 3) Penyertaan langsung syariah, baik pada anak perusahaan maupun melalui afiliasi 4) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah (SUKUK). 5) Obligasi syariah, antara lain obligasi Indosat Syariah, Apexindo PD Syariah, PLN Syariah dan Mandiri Syariah. commit to user



6) Unit Penyertaan reksadana syariah, antara lain pada Bank Mandiri Syariah dan Batasa. 7) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan). 8) Pembiayaan modal kerja dengan skema bagi hasil (mudharabah) 9) Investasi dalam bentuk bangunan atau tanah dan bangunan Walaupun ketentuan mengenai investasi telah diatur secara jelas, namun dalam pengelolaan investasi AJB Bumiputera Syariah masih memiliki beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia di bidang syariah, kurangnya instrumen investasi syariah dan minimnya sistem jaringan guna mengakses produk investasi syariah selain deposito. Sehingga semenjak tahun 2006, pengelolaan dana takaful dialihkan dari Divisi Syariah kepada Divisi Pengelolaan Dana. Demi mengatasi kendala-kendala yang ada, ditetapkanlah strategi investasi sebagai pedoman guna mendapatkan kemanfaatan yang optimal dari dana premi yang dikumpulkan dari peserta takaful. Strategi investasi tersebut adalah: 1) Mengkaji ulang seluruh portofolio syariah yang telah dilakukan sebelumnya 2) Rekomposisi deposito ke instrumen syariah lain dengan bagi hasil yang lebih baik 3) Mengoptimalkan dana yang menganggur 4) Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain yang berpengalaman di bidang syariah seperti pihak perbankan, lembaga sekuritas, Dewan Syariah Indonesia, dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten. 5) Penempatan dana investasi yang sesuai dengan regulasi dan dikelola berdasarkan prinsip syariah commit to user



6) Menjaga

keseimbangan

antara

aset

dan

liabillity

secara

berkesinambungan c. Pembagian hasil investasi Keuntungan yang diperoleh melalui investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, akan dibagikan sesuai akad yang tercantum dalam masingmasing polis. Dengan ketentuan: 1) Pendapatan yang dibagikan kepada peserta adalah semua pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana mudharabah yang dihimpun (dana yang diperoleh dari premi). 2) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih besar dari penyaluran (pembiayaan) perusahaan , maka pendapatan dibagikan kepada peserta. 3) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih kecil dari penyaluran (pembiayaan), maka pendapatan yang dibagikan sebesar porsi dana mudharabah yang dihimpun. Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera perbandingan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi adalah 30:70. Dimana 30% dari keuntungan investasi bagi hasil diterima oleh perusahaan, dan 70% sisanya diterima oleh peserta sebagai pemilik modal mudharabah. Hingga tahun 2009, hasil keuntungan investasi syariah rata-rata mencapai 12-15%. Dengan demikian peserta akan memperoleh bagi hasil sebesar 70% x (12% x dana investasi mudharabah). Dengan demikian, maka mekanisme pengelolaan dana Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

commit to user



PERUSAHAAN

Biaya Operasional Perusahaan Hubungan Al-Mudharabah

Investasi Biaya

Hasil Investasi

70%

PESERTA

Premi Peserta

Tabungan Peserta

30%

Dana Terkumpull

Tabarru’

Tabungan Peserta

Tabungan Peserta

Dibayarkan ke Peserta

Tabarru’

Manfaat

Dibayarkan ke Peserta

Gambar 3. Mekanisme pengelolaan dana Bumiputera Syariah

commit to user



B. PEMBAHASAN 1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum mengenai Kesesuaian dengan syariah bagi Peserta Takaful Dana Siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah a. Perlindungan terhadap produk takaful yang bebas dari unsur maisir, gharar dan riba Bebas dari unsur maisir, gharar dan riba merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki produk takaful dan merupakan pembeda takaful dengan asuransi konvensional. Ketentuan mengenai asas perlindungan ini tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Bagian Pertama (Ketentuan Umum)

yang menyebutkan “Asuransi Syariah (Ta’min,

Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah” dan ketentuan dalam nomor 2 yang berbunyi “Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung

gharar (penipuan),

maysir (perjudian),

riba,

zhulm

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.” Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perusahaan wajib menerapkan prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Adanya

kesepakatan

tolong

menolong

(ta’awun)

menanggung (takaful) di antara para Peserta 2) Adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru ’ 3) Perusahaan bertindak sebagai commit pengelola to user Dana Tabarru ’

dan

saling



4) Dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul) 5) Tidak

mengandung

hal-hal

yang

diharamkan,

seperti

ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. Untuk mengawasi pelaksanaan takaful agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen dibawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah inilah yang mengawasi seluruh kegiatan perusahaan baik dari segi operasional, investasi maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, dibentuknya Dewan Pengawas Syariah oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syaria merupakan perwujudan perlindungan bagi peserta dari adanya unsur maisir, gharar dan riba dalam setiap produknya termasuk untuk produk Mitra Iqra’. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi atau latar belakang keahlian di bidang syariah. Hal ini dibenarkan oleh Bp. Muhammad Amir yang mengungkapkan, khususnya di Surakarta, MUI Surakarta sebagai belum pernah dimintai pertimbangan mengenai pendirian usaha berbasis syariah. Perusahaan cenderung memilih anggota Dewan Pengawas Syariah dari kalangan pejabat di perusahaan tersebut yang belum tentu memiliki kompetensi di bidang syariah. Terutama bagi perusahaan yang memiliki beberapa divisi lain yang tidak bergerak di bidang syariah, hal ini menjadi sangat riskan. Karena tugasnya sebagai pengawas agar kegiatan usaha commit to user syariah tetap berlandaskan pada syariat, ketidakkompetensian anggota



Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi perlindungan bagi peserta takaful dan usaha syariah pada umumnya. DR. M. Akhyar Adnan, M.B.A, Ak, dalam seminar nasional Dewan Pengawas Nasional 7 Mei 2005 menyampaikan enam kriteria standar profesionalitas Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana dikutip dari tulisan Yogi Ihwan, “Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di

Lembaga

Keuangan Syariah di

Indonesia

(herman-

notary.blogspot.com/2009/06/analisa atas peran dewan pengawas.html), m enam kriteria DR. Akhyar Adnan adalah: 1) Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal sesuai profesi tersebut (setidaknya dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan, menguasai administrasi umum). 2) Seorang profesional harus dapat bekerja penuh waktu (full time). 3) Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi. 4) Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi ataupun dari media lain. 5) Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (akhlaqul karimah). 6) Menerima kompensasi yang memadai. Apabila keenam kriteria tersebut benar-benar diterapkan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah, tentunya tujuan bentuknya Dewan Pengawas Syariah dapat benar-benar terpenuhi dan bukan lagi menjadi sekedar formalitas belaka. Mengingat Dewan Pengawas Syariah merupakan infrastruktur penting untuk memastikan perusahaan tidak menyimpang dari jalur syariah dan memberikan perlindungan bagi peserta sesuai dengan syariat agama. commit to user



b. Analisis ketentuan polis Mitra Iqra menurut peraturan perundangundangan Sebagaimana dengan produk takaful lainnya, perlindungan yang diberikan kepada peserta tergantung pada akad yang disepakati. Bentuk perjanjian “Mitra Iqra” adalah perjanjian baku. Syarat-syarat dalam polis telah ditetapkan sebelunya, dengan demikian wujud kesepakatan dengan peserta adalah dengan diterimanya ketetapan dalam polis oleh peserta dengan bergabung sebagai pemegang polis. Segala ketentuan harus dengan jelas tertuang dalam polis, sehingga peserta terlindung dari unsur penipuan dan penganiayaan. Sedangkan ketentuan dalam polis disusun berdasar akad yang disepakati peserta dan perusahaan. Dalam

fatwa

Nomor

21/DSN-MUI/X/2001

bagian

Kedua

mengenai akad dalam asuransi disebutkan: 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru'. 2) Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : a) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan; b) Cara dan waktu pembayaran premi; c) Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

18

/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah disebutkan bahwa Akad Tijarah adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan dengan tujuan komersial. Sedangkan Akad commit to user Tabarru ’ adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu



Peserta kepada Dana Tabarru ’ untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Sesuai ketentuan dalam fatwa MUI, produk Mitra Iqra berjalan dengan menggunakan akad tijarah dengan prinsip mudharabah untuk mengelola dana peserta dan akad tabaru’ sebagai dasar kerelaan sesama peserta untuk saling menolong. Pasal 7 PMK Nomor 18/PMK.010/2010 menyebutkan bahwa Polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung Akad Tabarru ’ dan Akad Tijarah. Pasal 8 menyebutkan Akad Tijarah tersebut harus memuat sekurangkurangnya, 1) Kesepakatan para Peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni) 2) Hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu 3) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok 4) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim 5) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta 6) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus Underwriting; dan 7) Ketentuan lain yang disepakati Sedangkan untuk akad Tijarah yang digunakan dapat berupa Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah Musytarakah sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Mitra Iqra menggunakan akad Mudharabah sebagai dasar investasi dana peserta. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa akad Mudharabah sekurang-kurangnya harus memuat, 1) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana) commit to user



2) Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan 3) Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan 4) Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan 5) Ketentuan lain yang disepakati. Keterangan

mengenai

jenis

akad

yang

menjadi

landasan

operasional produk, dapat dilihat di dalam lembaran polis menyertai keterangan mengenai nama pemegang polis, nama peserta, macam produk, rincian bagi hasil dan pihak penerima santunan. Sedangkan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyertai seperti yang dijelaskan di dalam pasal-pasal akad di dalam PMK Nomor 18/PMK.010/2010, dijabarkan di dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus polis, sehingga peserta Mitra Iqra mendapat jaminan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan dapat terhindar dari unsur penipuan. Menurut K.H. Muhammad Amir, pengurus Majelis Ulama Indonesia Surakarta, unsur penipuan merupakan unsur yang perlu diwaspadai dalam asuransi. Penipuan ini dapat terjadi bila perusahaan dengan sengaja tidak mencantumkan klausul-klausul tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi peserta (penganiayaan). Sehingga dengan dicantumnya klausulklausul akad dengan lengkap dan jelas dalam polis, maka peserta dapat merasa aman dan terlindungi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.06/2003, “Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaa dengan mudah dan dapat dimengerti dengan baik langsung maupun tidak langsung baik oleh pemegang polis dan atau tertanggung”. commit to user



c. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klaim peserta takaful Dalam takaful dana siswa, peserta dapat mengajukan klaim pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati.

Dalam fatwa DSN-MUI

Nomor

21/DSN-MUI/X/2001

disebutkan bahwa 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 4) Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Takaful Dana Siswa menggunakan akad tijarah sebagai dasar investasi dan akad tabarru’ sebagai perwujudan tolong-menolong sesama peserta. Klaim untuk akad tijarah dilakukan pada saat jatuh tempo masa pertanggungan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam polis sebagai dana bantuan pendidikan. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010 disebutkan bahwa cara dan waktu pembayaran klaim harus disebutkan dalam akad. Sedangkan klaim akad tabarru’ apabila terjadi musibah selama masa pertanggungan apabila tertanggung mengalami musibah sesuai dengan yang tercantum dalam polis. Namun adakalanya dana tabarru’ tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran klaim. Untuk itu perusahaan wajib memberikan pinjaman pada dana tabarru’ dalam bentuk qardh, yang nantinya akan dibayarkan dari surplus underwriting atau kelebihan dana tabarru’. commit to user



d. Penyelesaian sengketa antara peserta dengan perusahaan takaful Dalam pelaksanaan perjanjian atau akad diantara dua pihak, terkadang terjadi perbedaan pengertian mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya sengketa antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian takaful, sengketa ini dapat terjadi antara peserta dengan perusahaan dan perusahaan dengan perusahaan reasuransi. Sengketa di bidang perekonomian syariah yang termasuk didalamnya sengketa di bidang asuransi syariah/takaful, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama dan melalui jalur non litigasi di luar pengadilan: 1) Perdamaian (islah), dimana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk melepaskan sebagian atau seluruh tuntutannya agar persengketaan mereka berakhir. Dasar hukumnya adalah Alquran surat Al Hujaraat ayat 9, 







 

 .... “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaklah kamu damaikan antara keduanya...” 2) Arbitrase (at Takhim) Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang commit to user



bersengketa. Dimana dalam Pasal 66 huruf b dijelaskan bahwa sengketa perdata itu hanya terbatas dalam ruang lingkup perdagangan termasuk di dalamnya di bidang keuangan. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa takaful dapat diselesaikan melalui arbitrase karena merupakan perusahaan takaful termasuk dari lembaga keuangan bukan bank. Pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah (Suhartono. Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.pdf). BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. 3) Pengadilan biasa (al Qadla) Penyelesaian sengketa takaful melalui Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Dalam keterangannya, disebutkan penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya antara lain di bidang asuransi syariah (Rifyal Ka’bah. Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007:37). Dengan demikian, sengketa takaful termasuk dalam ranah hukum peradilan agama karena perusahaan takaful commit to user



merupakan badan hukum yang menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama. Pada tanggal 12 Mei 2006, berdirilah Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang digagas oleh Pemerintah dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransi Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Sosial

Indonesia

(AAJSI)

(http:/wordpress.com/2010/01/14/badan-

mediasi-asuransi-indonesia-bmai/).

Badan ini merupakan lembaga

independen dan imparsial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim berupa tuntutan ganti rugi atau manfaat asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis (http://sigitandi.blogspot.com/ peran-badan-mediasi-asuransi-indonesia.html). Kehadiran badan ini setidaknya membuat biaya yang harus dikeluarkan pemegang polis jika bersengketa dengan perusahaan asuransi bisa lebih kecil. Sebab, penyelesaian lewat badan ini tidak memungut biaya sepeser pun. Proses penyelesaian sengketa pun lebih cepat karena prosedur yang harus dilalui lebih sederhana dibandingkan dengan proses arbitrase atau pengadilan. Akan tetapi BMAI memiliki kelemahan karena sengketa yang dapat ditangani hanya sebatas mengenai pembayaran klaim, sehingga BMAI hanya dapat menyelesaikan sengketa bagi perusahaan yang menolak untuk melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh peserta. 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful Menurut Syariah a. Sistem pengelolaan dana takaful Operasional asuransi syariah merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Sementara perusahaan asuransi menjalankan amanah peserta untuk mengelola dana commit to user



dengan cara yang halal untuk dapat menolong sesama peserta yang mengalami musibah sesuai dengan kesepakatan. Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 memberikan ketentuan mengenai pengelolaan dana perusahaan asuransi syariah, yang menyebutkan ketentuan kesepuluh mengenai pengelolaan: 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah). Perusahaan sebagai pengelola dana akan mendapat keuntungan dari sistem mudharabah sebagai mudharib dari modal yang diberikan oleh peserta sebagai shahibul mal. Keuntungan dari modal tersebut akan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme pengelolaan dana peserta tersebut terbagi menjadi dua sistem, yaitu: 1) Sistem yang mengandung unsur tabungan Perusahaan sebagai pengelola dana akan memisahkan premi yang dibayarkan peserta ke dalam dua rekening yang berbeda. Rekeningrekening tersebut adalah: a) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia. b) Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan peserta commit to user sebagai iuran kebaikan untuk saling tolong-menolong yang



dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan bila perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana).

Gambar 4. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan

2) Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan Dana yang dibayarkan peserta berupa premi akan disimpan dalam rekening tabarru oleh perusahaan. Apabila terjadi risiko, maka dana klaim yang diberikan adalah dana dari rekening yang sudah diniatkan peserta untuk tolong-menolong, yang akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan bila peranjian berakhir (bila ada surplus dana).

commit to user



Gambar 5. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan Kumpulan dana tabarru akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keuntungannya akan dibagi dengan prinsip

mudharabah dengan

presentase sesuai dengan akad yang telah disepakati. b. Investasi bagi perusahaan takaful Dalam fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, diterangkan bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul sesuai dengan syariah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 dijelaskan Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bentuk dan jenis investasi yang diakukan didasarkan pada akad yang disepakati antara perusahaan dengan peserta. Misalnya untuk bentuk akad mudharabah, perusahaan wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan

sesuai

dengan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor commit to user 18/PMK.010/2010. Selain itu, dana investasi resiko dikelola secara



terpisah dari dana

investasi tabarru dan merupakan kekayaan dan

kewajiban masing-masing peserta secara individu. Dalam pengelolaannya, perusahaan dapat menerapkan akad tijarah yang berbeda antara investasi dana resiko dengan dana tabarru. Dalam pengelolaan dana, sama sekali tidak boleh terkandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti unsur riba, investasi pada hal-hal yang haram dan tidak jelas asal-usulnya serta perjudian. Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Kedelapan mengenai investasi dimana “Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah”. Batasan-batasan mengenai investasi yang diperbolehkan bagi perusahaan asuransi syariah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jenis investasi yang diperbolehkan ialah: 1) Deposito dan sertifikat deposito syariah 2) Sertifikat wadiah Bank Indonesia 3) Saham syariah yang tercatat di bursa efek 4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek 5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah 6) Unit penyertaan resadana syariah 7) Penyertaan langsung syariah 8) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi 9) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah 10) Pembiayaan modal dengan skema mudharabah 11) Pinjaman polis c. Pembagian dana hasil investasi pada perusahaan takaful commit to user



Keuntungan yang diperoleh melalui investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, akan dibagikan sesuai akad yang tercantum dalam masing-masing polis, dengan ketentuan: 1) Pendapatan yang dibagikan kepada peserta adalah semua pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana mudharabah yang dihimpun (dana yang diperoleh dari premi). 2) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih besar dari penyaluran (pembiayaan) perusahaan , maka pendapatan dibagikan kepada peserta. 3) Apabila penghimpunan dana mudharabah lebih kecil dari penyaluran (pembiayaan), maka pendapatan yang dibagikan sebesar porsi dana mudharabah yang dihimpun. Sedangkan waktu pembagian hasil investasi, tergantung pada akad dan jenis produk takaful yang diambil oleh masing-masing peserta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai dua masalah. Yaitu (1) tentang perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah bagi peserta takaful dana siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta, dan (2) tentang pengelolaan dana premi takaful di perusahaan tersebut. Berdasar hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Perlindungan hukum mengenai kesesuaian dengan syariah bagi peserta takaful dana siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai kegiatan usaha perasuransian syariah. Sehingga dalam operasional perusahaan dan sebagai dasar hukum perlindungan peserta takaful dana siswa di divisi syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-268/KM-6/2002. Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan bagi peserta takaful dana siswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Surakarta adalah perlindungan dari unsur-unsur maisir, gharar

dan riba yang membedakannya dari

asuransi konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam polis yang menjabarkan mekanisme pengelolaan premi takaful yang bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah tersebut. Sehingga peserta dapat terhindar dari penipuan yang mungkin menyertai perjanjian karena isi klausul yang tidak jelas dan terperinci dan justru bertentangan dengan syariah. Keberadaan Badan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi berjalannya operasional perusahaan agar tetap berada di jalur yang sesuai commit to user dengan ketentuan syariah merupakan bentuk perlindungan bagi peserta yang

69



diatur dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, kemurnian produk takaful dari unsurunsur maisir, gharar dan riba lebih terjaga. Selain itu, bentuk perlindungan bagi peserta apabila terjadi konflik dengan perusahaan dalam hal klaim terlihat dalam kesediaan perusahaan unruk mengikatkan diri pada ketetentuan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai wadah penyelesaian sengketa yang timbul antara perusahaan dengan peserta. 2.

Mekanisme pengelolaan dana premi takaful di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah Pengelolaan dana premi takaful di divisi syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dilakukan secara terpisah dari pengelolaan dana premi konvensional. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah menggunakan mekanisme sistem yang mengandung unsur tabungan. Mekanisme tersebut memisahkan dana yang diperoleh dari peserta menjadi dua bagian, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru. Rekening tabungan adalah dana yang diinvestasikan peserta untuk dikelola oleh perusahaan dengan sistem mudharabah (bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh, nantinya akan dibagi antara perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dengan peserta sebagai pemilik modal (sahibul mal). Sedangkan rekening tabarru adalah kumpulan dana dari peserta yang diniatkan untuk saling menolong apabila selama masa perjanjian terjadi musibah.

commit to user



B. Saran 1.

Untuk pemerintah: a. Perlunya disusun undang-undang yang khusus mengatur mengenai kegiatan asuransi syariah mengingat tingginya angka pertumbuhan kegiatan perasuransian yang berlandaskan pada syariah. Sehingga terdapat instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi peserta takaful. b. Adanya pengembangan dalam istrumen investasi syariah sangat diperlukan sejalan dengan angka investasi syariah yang semakin meningkat setiap tahunnya. c. Pembangunan data base yang memadai dan mudah diakses akan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan yang bergerak di bidang syariah untuk dapat menjangkau berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Untuk perusahaan (AJB Bumiputera Syariah): a. Untuk diadakan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia yang bergerak di bidang syariah agar bisa menjalankan kegiatan usaha yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. b. Memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai sistem syariah dalam asuransi untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat terhadap kehalalan takaful.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA Agen

Asuransiku. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah http://agenasuransiku.wordpress.com/2009/07/06/pengelolaan-danaasuransi-syariah/

I.

Ahmad Ali Khan. 2005. “Difference Between Islamic and Conventional Insurance”. (e book) AM. Hasan Ali. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Analisis dan Praktis. Jakarta: Kencana Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika Data Statistik Indonesia. Tingkat Pendidikan di Indonesia. http://datastatistikindonesia.com Faisal Saleh. Implementasi http://faisalsaleh.wordpress.com/

Sistem

Asuransi

Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Gemala Dewi, et.al. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana H.B. Sutopo.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif “Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian”. Surakarta: Sebelas Maret University Press Ibnu Anwaruddin. 2008. “Investasi di Produk Ekonomi Syariah”. Nuansa Persada. Volume X Nomor 50 Jason

Benham. Islamic Insurance http://www.halaljournal.com/

to

Grow

Up

to

40

Percent.

Jogjainfo. Rendahnya Tingkat Pendidikan Picu Kemiskinan. (http://jogjainfo.net/rendahnya-tingkat-pendidikan-picu-kemiskinan.html) Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dancommit Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan to user Perusahaan Reasuransi


digilib.uns.ac.id

Laosdesyamri. Konsep & Pengertian http://id.shvoong.com/tags/pengertian-asuransi

Asuransi.

Lexi J. Moleong. 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1997. Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung: Alumni Media Asuransi Blog. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/14/badan-mediasi-asuransiindonesia-bmai/ Mohammad Omar Farooq. 2007. “Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?”. Review of Islamic Economics, Vol. 11, Special Issue Mohd. Ma’sum Billah. 2001. “Takaful (islamic Insurance) Premium: a Suggested Regulatory Framework”. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 3. No. 1 Omar Fisher and Dawood Y. Taylor. 2000. “Prospect for Evolution of Takaful in the 21st Century”. Harvard University Mass Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Rifyal Ka’bah. 2007. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama”. Al-Mawarid Edisi XVII Sigit

Andi. Peran badan mediasi http://sigitandi.blogspot.com/

asuransi

indonesia

(BMAI).

Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian; Suaut Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: PT Rineka Cipta Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) commit to user


digilib.uns.ac.id

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Suhartono. 2008. “Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. (e book) Suhrawadi K. Lubis. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika Sumadi Suryabrata. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Winarno Surachmad, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito Wirdyaningsih, et.al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Yeni

Simanjuntak. Asuransi Syariah http://www.sinarharapan.co.id/index.html.

___________________. Mengenal http://www.sinarharapan.co.id/index.html

Proteksi

Dunia

Asuransi

Akherat.

Syariah.

Yogi Ihwan. Analisa atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan. http://herman_notary.blogspot.com/2009/06/analisaatasperandewanpengawa s.html Zainuddin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Zulfajri. 2006. “Asas Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan)”. Thesis untuk program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents