Penulisan Hukum ( Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( STUDI KASUS PT BANK PERMATA Tbk CABANG SURAKARTA )

Penulisan Hukum ( Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Venny Noviyanti NIM.E0007237

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK VENNY NOVIYANTI, E0007237.2011. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK UNIT SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( STUDI KASUS PT BANK PERMATA Tbk CABANG SURAKARTA ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) pada bank konvensional dan bank unit syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Lokasi penelitian di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui Interview ( wawancara), Studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan tehnik analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian memiliki perbedaan dalam hal perjanjian, jangka waktu, ketentuan biaya dan perhitungan bunga atau bagi hasil. Persamaan yang ada dalam kedua adalah syarat pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), jaminan, Pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Flowchart pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sedangkan perbedaan pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional adalah system perhitungan angsuran, dimana pada bank konvensional terkenal dengan system bunga. Sedangkan pada bank unit syariah lebih terkenal system angsuran dengan bagi hasil, dimana kedua belah pihak mengadakan perjanjian sesuai dengan akad Murabahah atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Selain itu, penelitian ini pun membahas tentang permasalahan pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank kovensional dan bank unit syariah yang dihadapin oleh Bank Permata, antara lain yaitu nasabah, masalah jaminan, terjadinya kredit macet. Dengan demikian, dalam melakukan pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank kovensional dan bank unit syariah haruslah berdasarkan prinsip kehati-hatian karena berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang unit syariah adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. to KPR user Kata kunci : Pengaturan, commit prosedur,


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT VENNY NOVIYANTI, E0007237. 2011. HOME LENDING OF OWNERSHIP (KPR) TO CONVENTIONAL BANK AND BANK UNITS UNDER ISLAMIC PRINCIPLES PRUDENTIAL (CASE STUDY PT BANK PERMATA Tbk CABANG SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. This study to determine the implementation of House Ownership Loan (mortgage) on the conventional banks and Islamic banking units based on the principle of prudence. This research is a descriptive and when seen from the objectives including the legal or empirical sociological research. Research sites in PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Types of data used are primary data. Data collection techniques used is through the interview (interview), Study of literature in the form of legislation. Analysis of the data used techniques of qualitative analysis. Based on this study obtained results that the implementation of House Ownership Loan (mortgage) in units of conventional banks and Islamic banks based on prudential principles differ in terms of the agreement, term, fee provisions and the calculation of interest or for the results. The equation is in second is the implementation of the requirements of House Ownership Loan (mortgage), security, implementation of House Ownership Loan (mortgage) and Flowchart implementation of House Ownership Loan (mortgage). While the differences in the implementation of House Ownership Loan (mortgage) on the conventional banks is the calculation of the installment system, where the conventional banks is famous for its system of interest. While the more famous bank sharia units with profit-sharing payments system, in which both parties entered into an agreement in accordance with the contract of Murabaha or Ijara contract Muntahiyah Bittamlik (IMBT). In addition, this study also discusses the problems of the implementation of House Ownership Loan (mortgage) on the banks Conventional and Islamic banking unit of Bank Permata dihadapin by, among others, namely the customer, the problem of collateral, the credit crunch. Thus, in making the implementation of House Ownership Loan (mortgage) on the banks Conventional and Islamic banking units should be based on the precautionary principle because it is based on Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan is the Bank must maintain bank soundness in accordance with the provisions of capital adequacy, asset quality, management quality, liquidity, profitability, solvency, and other aspects related to the business in accordance with the principle of prudence. Meanwhile, based on Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang unit syariah Banking and unit Islamic Sharia in conducting its business activities are required to apply the precautionary principle. Keywords: setting, procedures, mortgage commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

1 % ADALAH BAKAT DAN 99 % ADALAH KERJA KERAS

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang serta rahmat dan hidayah-Nya tanpa henti dan tanpa diminta walaupun terkadang penulislupa untuk bersyukur. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya revolusioner terhebat dan abadi sepanjang zaman Nabi Muhamad Saw semoga peneliti diberikan syafaatnya diakhir zaman dan diizinkan menjadi umat yang dicintainya. Penelitian hukum dengan judul “ PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATIHATIAN

(

STUDI

KASUS

PT

BANK

PERMATA

Tbk

CABANG

SURAKARTA ) ”ini merupakan penelitian pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah jika dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Didalam penelitian ini membahas tentang syarat-syarat, prosedur, jaminan, pelaksanaan KPR, persamaan dan perbedaan antara pelaksanaan KPR konvensional dan pelaksanaan KPR unit usaha syariah serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Kredit (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah. Penelitian

ini

merupakan

syarat

yang

harus

ditempuh

dalam

menyelesaikan studi guna melengkapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulisan gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr Hartiwiningsih S.H,. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin diadakannya penyusunan penulisan hukum ini. 2. Pujiyono, S. H, M. H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan

mengenai

keadministrasian

hukum perbankan commit to user

konvensional

dan


digilib.uns.ac.id

hukum Indonesia dengan memperbaiki segala kekurangan penulisan dalam penulisan skripsi ini. 3. Mohammad Adnan, S.H, M. Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

arahan

keadministrasian

mengenai

hukum

hukum

Indonesia

Unit

dengan

Usaha Syariah memperbaiki

dan

segala

kekurangan penulisan dalam penulisan skripsi ini. 4. Edy Hardiyanto, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan membantu penulis selama kuliah. 5. Kedua orang tua penulis yang tidak bosan memberikan semangat belajar dan selalu mendoakan penulis, semoga penulis bisa jadi sinar harapan terbaik. 6. Kedua kakak Penulis yaitu Vivin Noviyani dan Vemmy Meiyansah yang telah memberikan dukungan moril dan material kepada penulis 7. Teman-teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan yang telah mengikuti seminar proposal penulis yang banyak memberikan masukannya terutama sahabatku ocnovicky prihasditya yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 8. Teman- teman di Fortuna 2 ( Silmie, Fennty, Ike, Siwi, Rini, Godri, Nanik, Intan, Desi, Dina dan lain-lain ) yang selalu ramai dan memberikan semangat sepanjang hari, Tidak akan terlupakan. Penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan perbaikan dan penulis sangat berterimakasih atas kritik dan sarannya. Harapan penulis, penulisan hukum ini bisa bermanfaat bagi semuanya, penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, 27 Juli 2011

commit to user

Penulis


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................... LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ SURAT PERNYATAAN ............................................................................... ABSTRAK ...................................................................................................... ABSTRACT .................................................................................................... MOTTO .......................................................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

i ii iii iv v vi vii viii x xiii xiv

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang Masalah ........................................................ B. Rumusan Masalah ................................................................. C. Tujuan Penelitian .................................................................. D. Manfaat Penelitian ................................................................ E. Metode Penelitian ................................................................. F. Sistematika Skripsi ................................................................

1 1 6 6 7 8 14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA................................................................ A. Kerangka Teori ..................................................................... 1. Tinjauan Tentang Imlementasi Produk legislasi ............ 2. Tinjauan Tentang Bank Umum ...................................... a. Pengertian Bank Umum .......................................... b. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum ............................. 3. Tinjauan Tentang Unit Usaha Syariah ........................... a. Unit Usaha Syariah ................................................. b. Kegiatan Unit Usaha Syariah .................................. 4. Tinjauan Tentang Kredit ................................................ a. Pengertian Kredit .................................................... b. Unsur-Unsur Kredit ................................................ c. Prinsip Dasar Pemberian Kredit .............................. d. Asas, Tujuan, Dan Fungsi Kredit ............................ e. Jenis-Jenis Kredit Perbankan .................................. f. Perjanjian Kredit Bank ............................................ 5. Tinjauan Tentang Pembiayaan Syariah ......................... a. Pengertian Hukum Pembiayaan Bank Syariah ....... b. Unsur-Unsur Pembiayaan ....................................... c. Prinsip Dasar Pemberian Pembiayaan .................... d. Asas, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .................... commit to user ........................................... e. Jenis-Jenis Pembiayaan

17 17 17 19 19 20 22 22 22 24 24 24 25 29 31 34 35 35 36 37 40 41


digilib.uns.ac.id

f.

Perjanjian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ...................................................................... 6. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) ..................................................... 7. Tinjauan Tentang Pemilikan Rumah (KPR) .................. a. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ........... b. Prinsip Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ................. c. Jenis-Jenis Pemilikan Rumah (KPR) ...................... d. Faktor-Faktor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ...... B. Kerangka Pemikiran .............................................................. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... A. Hasil Penelitian ..................................................................... 1. Pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta ............................................................ a. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional dan Bank Unit Usaha Syariah ......................................................... (1). Syarat-Syarat Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) .................................................. (2). Bentuk-Bentuk Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) .................................................. (3). Jenis-Jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) .... (4). Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) .................................................. (5). Analisis Kredit Pemilikan Rumah ................... (6). Penggolongan Kredit Bank Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ................................. (7). Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ............................................................... b. Perbedaan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah .................................... (1). KPR Bank Konvensional ................................. (2). KPR Bank Unit usaha syariah ......................... 2. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Konvensional dan Bank Unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta ........................................................................ commit to user

43 44 46 46 47 47 47 49 52 52

52

53 54 59 59 60 61 64 65

67 67 68

69


digilib.uns.ac.id

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian ........................................ 70 1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Yang Terdapat Pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta ..................................... 70 2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta ........................................................... 81 BAB IV : PENUTUP .................................................................................... 85 A. Kesimpulan ........................................................................... 85 B. Saran ...................................................................................... 86 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 87 LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Model Analisis Interaktif .................................................... 14

Gambar 2

Kerangka Pemikiran ............................................................. 49

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Lampiran II

Surat Edaran No. penyelenggara KPR.

Lampiran III

Formulir Aplikasi Kredit Konsumen

Lampiran IV

Cara Menghitung Tabel Angsuran Kredit KPR Bank Konvesional.

Lampiran V

Cara Menghitung Tabel Angsuran Pembiayaan KPR Bank Unit Usaha Syariah.

12/38/DPNP

commit to user

tentang

Bank

Umum


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Rumah merupakan kebutuhan yang amat penting bagi semua orang dan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Dalam tingkat kebutuhan, rumah termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Terlebih bagi yang sudah berkeluarga, rumah merupakan tempat bagi keluarga untuk berlindung, beraktivitas, dan bersosialisasi di tengah lingkungannya. Seiring dengan kemajuan jaman, jumlah penduduk semakin bertambah. Akibatnya, permintaan terhadap adanya rumah sebagai tempat tinggal pun bertambah. Efek diatas juga berimbas pada bisnis properti. Tidak hanya rumah baru, rumah yang telah di pakai sekian tahun dipakai pun dapat dibisniskan. Hal ini dapat dimaklumi karena sifat gerak manusia yang dinamis, setiap saat dapat berubah menurut selera dan kepentingan. Akibatnya ada saja pemilik rumah yang berniat mengganti rumahnya. Sebagai contoh, jumlah keluarga semakin banyak, sedangkan rumah tidak dapat diperluas. Hal tersebut mendorong keluarga untuk mencari rumah yang lebih luas. Contoh lain, pemilik rumah pindah kerja sehingga harus meninggalkan rumah. Oleh karena rumah bersifat permanen sehingga tidak dapat berpindah pindah, pemilik rumah tersebut mau tidak mau harus menjual rumahnya. Walaupun kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan cara mengontrak, tetapi cara ini bersifat sementara dan tidak selamanya terjamin karena dibatasi oleh kepentingan pemilik rumah. Pada saat ini tanah yang tersedia semakin sedikit sehingga menyebabkan harga tanah dan harga rumah menjadi semakin mahal. Maka dari itu perbankan membantu konsumen dalam memilih rumah yang dikehendaki dan membantu konsumen dalam pembayaran rumah. Bagi konsumen yang memiliki kendala keuangan, pihak perbankan dapat membantu dengan suatu alternatif pembayaran yaitu commit sistem KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Beban to user


digilib.uns.ac.id

pembayaran rumah melalui KPR terasa lebih ringan sebab dilakukan dengan angsuran setiap bulannya dan juga suku bunga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi pasar dan tetap per tahunnya. KPR tidak hanya digunakan pada pembelian rumah baru saja tetapi dapat digunakan juga untuk pembelian rumah second / bekas. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat “ bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets ” (William A Lovett, 1997 : 1). Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Setiap orang tentu ingin memiliki rumah sendiri. Hidup mandiri dan bebas membina rumah tangga, sekaramg ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Misalkan untuk memiliki rumah akan tetapi mempunyai kendala dalam kondisi keuangan, sekarang telah ada solusinya, yaitu melalui bankbank yang memberikan berbagai keleluasaan: a.

Bebas memilih lokasi di lingkungan Real Estate / Non Real Estate, dan kondisi bangunan baik baru atau secondary;

b.

Untuk berbagai macam tujuan: membeli rumah, ruko, apartemen atau untuk pembangunan rumah dan renovasi;

c.

Uang muka lebih ringan dan maksimum pembiayaan lebih besar;

d.

Jangka waktu lebih panjang sampai dengan 20 tahun;

e.

Dapatkan fleksibilitas membayar cicilan ekstra serta menarik kembali pinjaman, tanpa proses ulang dan jaminan tambahan. Dalam mekanisme perhitungan dan sistem pembayaran perlu dipahami agar

dapat memilih KPR yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mengingat suku bunga yang semakin tinggi sehingga tidak merugikan dikemudian hari bila harga cicilan menjadi naik dari harga sebelumnya. Biasanya bank berani memberikan

to user KPR apabila antara bank dancommit konsumen telah mengadakan pengikatan serta


digilib.uns.ac.id

konsumen memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. KPR di setiap bank memiliki syarat-syarat, prosedur, jenis dan bentuk yang berbeda antar bank konvensional dengan bank syariah.

Pada awal tahun 2007, industri KPR subprima di Amerika memasuki suatu masa yang disebut "masa kehancuran KPR subprima". Tingginya angka penyitaan jaminan KPR subprimer ini telah menyebabkan lebih dari 24 perusahaan pemberi pinjaman KPR subprima mengalami kepailitan, salah satunya adalah perusahaan terkemuka yaitu New Century Financial Corporation, yang merupakan perusahaan KPR subprima terbesar kedua di Amerika (Gretchen Morgenson: 2007). Kehancuran dari perusahaanperusahaan KPR subprima ini telah mengakibatkan harga pasar saham berbasis Real estate investment trust senilai 6.5 triliun USD jatuh dan membawa pengaruh meluas terhadap bursa saham Amerika serta ekonomi secara keseluruhan. “ The crisis has affected the general economy. Credit conditions have tightened for all types of loans since the subprime crisis started nearly a year ago. The biggest danger to the economy is that, to preserve their regulatory capital ratios, banks will cut off the flow of credit, causing a decline in lending to companies and consumers “ (Crouhy, Jarrow and Turnbull, 2007 : 3). Krisis ini masih berlanjut terus dan telah mendapatkan perhatian serius dari media masa di Amerika serta pembuat undang-undang pada awal tahun 2007. Beberapa peneliti

atas

kasus

hancurnya industri

subprima ini

melemparkan kesalahan semuanya ini terhadap praktik "lintah darat" dari debitur subprima dan kurang efektifnya pengawasan pemerintah. Peneliti lain menyalahkan pialang KPR yang dikendalikan oleh debitur guna memperoleh KPR yang sebenarnya tidak layak, para penilai kredit yang menaikkan nilai transaksi rumah dan investor bursa saham Wall Street yang tidak melakukan verifikasi atas kelayakan hutang yang menjadi aset dasar pada Efek Beragun aset subprima. Debitur subprima juga dikecam atas perbuatannya menanda tangani perjanjian kredit yang mereka tidak mungkin dapat memenuhinya. commit to user


digilib.uns.ac.id

Banyak laporan atas krisis yang mencatat bahwa jatuhnya harga rumah sejak tahun 2005 turut berperan penting dalam kejatuhan industri KPR subprimer ini. Pada waktu harga rumah mengalami kenaikan sejak tahun 2000 hingga 2005, debitur yang memiliki kesulitan dalam pembayaran hutangnya padahal debitur memiliki kekayaan berupa rumah, maka mereka mengambil jalan pintas dengan cara pembiayaan kembali (refinance) atau menjual rumah mereka. Namun sewaktu harga rumah jatuh pada banyak negara bagian di Amerika maka strategi ini menjadi kurang bermanfaat lagi bagi para debitur subprima. Beberapa pakar industri menyatakan bahwa krisi ini akan makin memburuk. Lou Ranieri dari Salomon Brothers, memperingatkan bahwa penemu / pencetus pasar efek beragun aset pada tahun 1970-an, telah memperingatkan tentang akibat dikemudian hari atas gagal bayarnya KPR. Seorang pengacara hak konsumen, Irv Ackelsberg meramalkan dalam testimoni kepada Komite Perbankan Senat Amerika bahwa 5 juta penyitaan akan terjadi pada beberapa tahun kemudian disebabkan oleh suku bunga KPR subprimer yang diberikan pada tahun 2004 dan 2005 akan naik sesuai dengan syarat kredit yang disepakati yaitu kenaikan dari suku bunga tetap setelah periode 2 tahun. Other experts have raised concerns that the crisis may spread to the so-called Alternative-A (Alt-A) mortgage sektor, which makes loans to borrowers with better credit than subprime borrowers at not quite prime rates (Fleckenstein, Bill, 2007). Beberapa ekonom termasuk Ketua Federal Reserve Board Alan Greenspan, menyatakan keprihatinannya bahwa krisis KPR subprima ini akan membawa dampak pada industri perumahan dan bahkan pada keseluruhan ekonomi Amerika. Pada keadaan ini, antisipasi gagal bayar pada pada KPR subprimer dan diperketatnya standar kredit merupakan faktor gabungan yang menurunkan nilai rumah dan membuat pemilik rumah merasa kekayaannya menyusut sehingga akhirnya mereka akan menurunkan secara bertahap belanja mereka yang akan mempelemah ekonomi. Edward Leamer seorang to userrumah akan jatuh secara dramatis ekonom UCLA, meragukan commit bahwa harga


digilib.uns.ac.id

sebab kebanyakan pemilik rumah tidak akan mau menjual rumahnya tetapi menurut perkiraannya harga rumah akan tetap stabil atau agak tertekan untuk 3 atau 4 tahun kedepan. Dengan terungkapnya krisi dan prediksi akan penguatan mulai meningkat, beberapa pembuat undang-undang dari Partai Demokratik seperti Senator

Charles

Schumer,

Robert

Menendez

dan

Sherrod

Brown

menyarankan bahwa pemerintah Amerika harus menawarkan pembiayaan untuk mengatasi debitur bermasalah tersebut kehilangan rumahnya. Beberapa ekonom mengecam proposal penalangan hutang tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu dapat berpengaruh dari terjadinya lebih banyak lagi kasus gagal bayar ataupun mendorong dilakukannya lebih banyak lagi pinjaman berisiko (http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_subprima). Dalam rangka mendukung sustainability perkembangan KPR dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di dalam penyaluran KPR oleh bank, dirasakan perlu untuk mengembangkan pasar sekunder KPR melalui sekuritisasi. Dalam rangka mendukung kelancaran proses sekuritisasi KPR, dipandang perlu untuk mewajibkan bank membakukan beberapa proses administrasi KPR sejak tahap awal (originasi KPR) yang dicantumkan di dalam Standard Operating Procedure (SOP) KPR bank. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan pengaturan sebagaimana tercakup di dalam Surat Edaran No. 12/38/DPNP yang pada dasarnya merupakan acuan bagi bank untuk menyusun SOP KPR. Pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP ditujukan bagi Bank Umum penyelenggara KPR. Pengaturan di dalam Surat Edaran tersebut yang mewajibkan bank untuk memiliki SOP dalam rangka penyaluran KPR yang memuat pembakuan beberapa proses administrasi KPR juga dimaksudkan untuk mendorong bank menyalurkan KPR secara transparan yang pada giliran berikutnya akan membantu pengembangan pasar sekunder KPR yang sehat. Bank penyelenggara KPR wajib untuk menyalurkan KPR secara berhaticommit to aspek user transparansi. Terdapatnya SOP hati di samping tetap memperhatikan


digilib.uns.ac.id

KPR akan membantu bank untuk menyalurkan KPR secara berhati-hati dan memperhatikan aspek transparansi yang pada giliran berikutnya akan mendorong terdapatnya KPR yang berkualitas. Dengan demikian, pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP berlaku bagi bankbank penyelenggara KPR (Surat Edaran No. 12/38/DPNP, 2010). Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka peneliti berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas cukup menarik untuk di bahas lebih lanjut yaitu mengenai aspek-aspek yang penting yang terkait dengan kredit perbankan. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu skripsi dengan judul : “ PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK UNIT USAHA SYARIAH

BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( STUDI

KASUS PT BANK PERMATA Tbk CABANG SURAKARTA ) ”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan judul yang peneliti ambil, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta ? 2. Permasalahan apa saja yang dihadapkan Bank Permata Tbk cabang Surakarta dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah?

C. Tujuan penelitian Suatu penelitian supaya terarah serta mengenai sasarannya, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1.

Tujuan Obyektif commit to user


digilib.uns.ac.id

a) Untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian. b) Untuk Mengetahui permasalahan yang dihadapin Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta 2.

Tujuan Subyektif a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Perbankan. b) Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan penulisan hukum ( skripsi ) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1.

Manfaat Teoritis Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi landasan teoritis dan praktek bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perbankan.

2.

Manfaat Praktis a) Untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah b) Untuk Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah c) Bagi Pribadi Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang hukum perbankan. commit to user d) Bagi Lembaga Perbankan:


digilib.uns.ac.id

(1) Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan bank konvesional dan bank unit usaha syariah kepada masyarakat. (2) Memberikan kemudahan dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) kepada rnasyarakat. e) Bagi Masyarakat (1) Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah (2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada Bank Konvensional dan bank unit usaha syariah dalam pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) . (3) Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membedakan pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) antara bank konvensional dan bank unit usaha syariah.

E. Metode Penelitian Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun

demikian,

menurut

kebiasaan

metode

dirumuskan

dengan

kemungkinan kemungkinan sebagai berikut: 1.

Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian

2.

Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3.

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2010 : 5). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk commit to user hukum tertentu dengan jalan mempelajari satu atau beberapa gejala


digilib.uns.ac.id

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010 : 42-43). Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi: 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau “ sosiologis “. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data skunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat” (Soerjono Sukanto, 2010 : 52). Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Hasil penelitian di dapatkan peneliti melalui suatu proses wawancara ( interview ) yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang

Surakarta.

Untuk

memperoleh

kebenaran

fakta

dalam

pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank syariah yang didukung dengan menelaah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dan studi kepustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono commit toadalah user penelitian yang dimaksudkan Soekanto, penelitian deskriptif


digilib.uns.ac.id

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010 : 10). Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam pelaksanaan pemberian kredit. 3.

Lokasi Penelitian Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah Bank Permata dan Bank Bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena Bank Permata merupakan bank konvensional dan bank unit usaha syariah, sehingga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4.

Jenis Data Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat ( data empiris ) dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang dipeoleh dari bahanbahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder ( Soerjono Soekanto, 2010 : 51 ). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: a.

Data Primer Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara

langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi

penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan kepala bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta serta nasabah debitur yang mengajukan Kredit pemilikan Rumah (KPR) di commitSurakarta. to user Bank Permata Tbk Cabang


b.

digilib.uns.ac.id

Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, Surat Edaran No. 12/38/DPNP tentang Bank Umum penyelenggara KPR, Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya. 5.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a.

Sumber Data Primer Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dan nasabah debitur yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai obyek penelitian.

b.

Sumber Data Sekunder Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia commit to user Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank


digilib.uns.ac.id

Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, Surat Edaran No. 12/38/DPNP tentang Bank Umum penyelenggara KPR, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal Nasional dan jurnal Internasional di bidang hukum yang

berhubungan

dengan

permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian. 6.

Teknik Pengumpulan Data a.

Interview (Wawancara) Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu Kepala Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dan nasabah debitur yang mengajukan Kredit pemilikan Rumah (KPR) di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Dengan teknik wawancara mendalam ini akan mengungkap pengalaman dan pengetahuan ekspilisit dari Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dan nasabah debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Dengan ini penulis membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar hukum bagi bank konvensional dan bank unit usaha syariah di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) tersebut.

b.

Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangcommit to user undangan, dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, dan bahan


digilib.uns.ac.id

kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 7.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah ”analisis kualitatif” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto, 2010 : 250 ). Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan. Teknik analisa data meliputi tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan verifikasinya. Diantaranya tahaptahap tersebut dilakukan pembentukan siklus sehingga data yang terkumpul direduksi lalu ditarik sebuah kesimpulan/konklusi. Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : a.

Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan.

b.

Penyajian Data Merupakan suatu rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c.

Kesimpulan dan Verifikasi Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif melukan pencatatan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi atau pernyataan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. ( HB. Sutopo, 2002 : 97 ). Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: commit to user


digilib.uns.ac.id

Pengumpulan Data Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Gambar 1. Model Analisis Interaktif (H.B. Sutopo . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif) Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu Peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data ( HB. Sutopo, 2002 : 95 – 96).

F. Sistematika Skripsi Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika skripsi ini menjadi 4 ( empat bab ), dan isi masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : commit to user


BAB I

digilib.uns.ac.id

: PENDAHULUAN Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang dilakukannya pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Bab ini juga memaparkan perrumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka ini terdiri dari ,tinjauan tentang kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan tinjauan tentang kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank unit usaha syariah. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pikiran.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini memaparkan hasil penelitian berupa pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian di Bank Permata Tbk cabang Surakarta

Hasil penelitian merupakan jawaban atas

masalah yang di rumuskan peneliti pada awal penelitian yakni pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR)

pada bank konvensional dan bank unit usaha to user Tbk Cabang Surakarta. syariah dicommit Bank Permata


BAB IV

digilib.uns.ac.id

: PENUTUP Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1.

Tinjauan Tentang Imlementasi Produk Legislasi Dalam pembahasan ini penulis dengan sengaja menggunakan istilah ”implementation” yang artinya pelaksanaan, implementasi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ” Implentasi” artinya pelaksanaan; penerapan (KBBI, 2008 : 548). Pengertian implementasi adalah sebagai proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam penelitian ini, implementasi dimaksudkan ialah proses pelaksanaan atau penerapan suatu aturan baik itu berupa Undang-Undang atau produk hukum lainya yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas untuk itu dan berlaku dalam suatu komunitas masyarakat, lembaga maupun instansi. Menurut Lawrence M. Friendman, sistem hukum adalah suatu pokok bahasan ilmu pengetahuan sosial tetapi bukan merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri bahkan bukan merupakan ilmu pengetahuan sama sekali. Ciri apapun yang melekat pada sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama adalah input adalah lembaran-lembaran kertas dan kepingan perilaku yang mengerakan proses hukum, para pihak yang berpekara tidak bisa mendekati pengadilan secara informal; mereka harus melakukan langkah formal tertentu, seperti mengajukan gugatan perkara jenis tertentu. Dalam pengadilan, hal-hal itu berwujud surat gugatan, petisi, atau mengajukan perkara. Ada ratusan peraturan yang membahas tentang bentuk input ini; semua peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum barat modern. Common law Inggris (commom law) terutama mengembangkan banyak isinya dari peraturan-peraturan commit to user mengenai surat gugatan dan bentuk-bentuk tindakan. Sedangkan ouput


digilib.uns.ac.id

adalah suatu putusan atau ketetapan, terkadang pengadilan juga mengeluarkan peraturan umum. Pengadilan bisa membuat keputusan tertentu untuk penggugat dan tergugat atau mencari kesepakatan tertentu. Yang menjadi inti dari sistem adalah caranya mengubah input menjadi ouput. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem. Jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seseorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakan hukum, merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari ”hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak,; memintas dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada lagi isilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai seseorang. Istilah ” kekuatan sosial” itu sendiri merupakan abstraksi; namun begitu, kekuatankekuatan demikian tidak secara langgsung mengerakan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat commit to user


digilib.uns.ac.id

tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum karena bergantung pada kulturnya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi ( lawrence M. Friedman, 2009 : 12-19 ) 2.

Tinjauan Tentang Bank Umum a.

Pengertian Bank Umum Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau bardasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.Bank

umum

merupakan

bank

yang

bertugas

memberikan melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya ( Kasmir, 2008 : 5). Sifat jasa yang diberikan oleh bank umum adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut bak komersial. Kegiatan bank umum bersifat luas, artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum sangat beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengenai bentuk hukum dari bank umum diatur dalam Pasal 21 yaitu dapat berbentuk perusahaan persero (persero), Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Bentuk hukum yang banyak dipakai oleh bank umum adalah Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan lebih memudahkan dalam mempelancar dan memperluas usaha. Bentuk bank umum seperti ini dapat manjual saham-sahamnya di bursa efek, sehingga akan memperkuat jumlah dana yang masuk dan masyarakat commit to user lebih kepada bank umum yang pun cenderung memiliki kepercayaan


digilib.uns.ac.id

mempunyai tingkat kesehatan yang baik. Karena sasaran operasional bank adalah masyarakat umum dari berbagai lapisan ( Kasmir, 2008 : 33 ). b. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum Kegiatan bank umum terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang isi Pasalnya sebagai berikut : Usaha bank umum meliputi : 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) Memberikan kredit 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : a) Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan perintah; d) Sertifikat bank Indonesia; e) Obligasi; f) Surat dagang berjangka waktu sampai dangan 1 (satu) tahun; g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun; 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah; 6) Menempatkan dana pada peminjam dari atau meminjamkan dana kepada bank lain dengan mengunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya; 7) Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan dengan atau antar pihak ketiga; 8) Menyediahkan tempat untuk menyimpan barang dansurat berharga; 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; commit to user


digilib.uns.ac.id

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek; 11) Ditiadakan 12) Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapakan oleh bank Indonesia; 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 7 yang lebih lanjut ditambahkan usaha-usaha Bank Umum sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indoneia; 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 3) Melaksanakan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 4) Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sementara Pasal 8 ayat (2) disebutkan : “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman kreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan commit to user Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:


digilib.uns.ac.id

a) Melaksanakan

penyertaan

modal,

kecuali

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c; b) Melaksanakan usaha perasuransian; c) Melaksanakan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7. 3.

Tinjauan Tentang Unit Usaha Syariah a.

Unit Usaha Syariah Pengertian Unit Usaha Syariah terdapat pada Pasal 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah.

b. Kegiatan Unit Usaha Syariah Kegiatan Unit Usaha Syariah terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah isi Pasalnya sebagai berikut : Usaha bank Unit Usaha Syariah meliputi : 1) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan commit to user dengan Prinsip Syariah;


digilib.uns.ac.id

5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; 10) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; 14) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 20 ayat (2) yang isi Pasalnya sebagai berikut : usaha-usaha Bank Unit Usaha Syariah sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; 2) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; 4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik; menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan commit to user


digilib.uns.ac.id

menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. 5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.

Tinjauan Tentang Kredit a.

Pengertian Kredit Kata ” kredit ” berasal dari bahasa latin yaitu Credere yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa penerima kredit tersebut (debitor) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang isi Pasalnya sebagai berikut : “kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga”.

b. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsurunsur sebagai berikut : 1) Kepercayaan Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah balk secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2) Jangka Waktu Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 3) Tingkat Risiko (degree of risk) Risiko adalah semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula

tingkat

risikonya.

Adanya

suatu

tenggang

waktu

pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pelunasan kredit sehingga menimbulkan macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 4) Prestasi atau Obyek Kredit Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Thomas Suyatno,dkk dalam hermansyah, 2005 : 58-59) c.

Prinsip Dasar Pemberian Kredit Kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk commit mendapatkan nasabah yangto user benar-benar layak untuk diberikan,


digilib.uns.ac.id

dilakukan dengan analisis prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral) dan 7 P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) (Jamal Wiwoho, 2011 : 95-98). a.

Character Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orangorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b.

Capacity Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

c.

Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, to user beberapa modal commit sendiri dan beberapa modal pinjaman.


d.

digilib.uns.ac.id

Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e.

Colleteral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendakya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Selanjutnya dalam penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan

dengan analisis 7 P dengan unsur penilaian sebagai berikut : a.

Personality Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiaannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b.

Party Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang bebeda dari bank.

c.

Perpose commit to user


digilib.uns.ac.id

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. d.

Prospect Menilai

usaha

nasabah

dimasa

yang

akan

datang

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini peting mengingat jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah. e.

Payment Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka maka semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f.

Profitability Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g.

Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada

dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur to yaitu user : berpedoman kepada commit 2 prinsip,


a.

digilib.uns.ac.id

Prinsip Kepercayaan Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan.

b. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) Bank dalam menjalankan kegetian usahanya, termasuk pemberian

kredit

berpedoman

dan

kepada

nasabah

menerapkan

debitor prinsip

harus

selalu

kehati-hatian

(Hermansyah, 2005 : 65). d. Asas, Tujuan, Dan Fungsi Kredit Asas perbankan yang dianut di Indonesia tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati–hatian”. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing–masing secara cermat, teliti dan professional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang–undangan yang berlaku secara konsisten, dengan didasari oleh itikad baik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan

manusia

mempunyai

suatu

batasan

tertentu,

memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan permodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna sesuatu barang/jasa. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan commit to user perdagangan antara lain sebagai berikut:


1.

digilib.uns.ac.id

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan memerlukan,

uangnya untuk

kepada

para

mrningkatkan

pengusaha

produksi

atau

yang untuk

meningkatkan usahanya. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lambaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaanperusahaan untuk meningkatkan usahanya. 2.

Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3.

Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang Para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat, apabila para pengusaha tersebut mendapatkan kredit. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun membeli barangbarang dari satu tempat dan menjualnya ketempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4.

Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan pada usaha-usaha antara lain : a) Pengendalian inflasi b) Peningkatan ekspor, dan to user c) Pemenuhancommit kebutuhan pokok rakyat.


digilib.uns.ac.id

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuntitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor, kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik. e.

Jenis-Jenis Kredit Perbankan Jenis-jenis kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat antara lain : 1) Dilihat Dari Segi Kegunaan a.

Kredit investasi Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun

atau

membeli

mesin

–

mesin.

Masa

pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula. b.

Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit a.

Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk user pertanian, commit kredit topertambangan menghasilkan bahan


digilib.uns.ac.id

tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri. b.

Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainya.

c.

Kredit perdagangan Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu a) Kredit jangka pendek Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun adan biasanya utuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. b) Kredit jangka menengah Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing. commit to user


digilib.uns.ac.id

c) Kredit jangka panjang Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 4) Dari Segi Jaminan a) Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. b) Kredit tanpa jaminan Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha a) Kredit pertanian Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka pajang. b) Kredit peternakan Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi. c) Kredit industri Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik commit to user industri kecil, industri menengah atau industri besar.


digilib.uns.ac.id

d) Kredit pertambangan Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. e) Kredit pendidikan Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa. f)

Kredit profesi Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka waktu panjang. f.

Perjanjian Kredit Bank Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (Prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). Berkaitan

dengan

itu,

memang

dalam

praktiknya

bentuk

perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosisasi atau tawar-menawar. commit to user


digilib.uns.ac.id

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak maka tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolahan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. 2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasbatasn hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur. 3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. 5.

Tinjauan Tentang Pembiayaan Syariah a.

Pengertian Hukum Pembiayaan Bank Syariah Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian dari bisnis itu sendiri. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah commit to user


digilib.uns.ac.id

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2009 : 17). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. b. Unsur-Unsur Pembiayaan Menurut Kasmir (2008 : 74) adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut : 1.

Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2.

Kesepakatan Antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. commit to user


3.

digilib.uns.ac.id

Jangka Waktu Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4.

Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5.

Balas Jasa Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c.

Prinsip dasar pemberian pembiayaan Menurut Kasmir (2008: 91-95), terdapat beberapa prinsipprinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. 1). Character Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 2). Capacity commit to user


digilib.uns.ac.id

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima Kemampuan

pembiayaan diukur

untuk dengan

melakukan catatan

pembayaran.

prestasi

penerima

pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. 3). Capital Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. 4). Collateral Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. 5). Condition Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Sedangkan penilaian 7P adalah sebagai berikut : 1) Personally Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya/tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C. 2) Party commit to user


digilib.uns.ac.id

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. 3) Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan. 4) Prospect Yaitu untuk menilai usaha bank di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 5) Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya. 6) Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau akan semakin meningkat dengan to user tambahan kreditcommit yang akan diperolehnya dari bank.


digilib.uns.ac.id

7) Protection Tujuannya

adalah

bagimana

menjaga

kredit

yang

dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi. d. Asas, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan Pembiayaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehatihatian. Menurut Muhammad (2009 : 17) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk : 1) Peningkatan ekonomi umat Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 2) Tersedianya Dana bagi Peningkatan Usaha Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 3) Membuka lapangan kerja baru Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. 4) Terjadi distribusi pendapatan Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. commit to user


digilib.uns.ac.id

Fungsi dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

bukan

hanya

untuk

mencari

keuntungan

dan

meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya : 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. 3) Membantu

masyarakat

ekonomi

lemah

yang

selalu

dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. e.

Jenis-Jenis Pembiayaan Menurut (Muhammad Syafii, 2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut system penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut : 1) Pembiayaan produktif Yaitu pembiayaan

yang ditujukan

untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut : a)

Pembiayaan modal kerja yaitu

pembiayaan

untuk

memenuhi

kebutuhan

peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan user pergadangancommit atau to peningkatan utility of place dari


digilib.uns.ac.id

suatubarang. Unsur unsur pembiayaan modal kerja terdiri atas komponenkomponen alat likuid(cash), piutang dagang (receivaable), dan persediaan (inventory). b)

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan komsumtif. Yaitu

pembiyaan

yang digunakan

untuk

memenuhi

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumahan, kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk

pemenuhan

kebutuhan

barang

konsumsi

dengan

menggunakan skema sebagai berikut : a) Al-bai tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran. b) Al-ijarah al-muntahia bit-tamslik atau sewa beli commit to user


digilib.uns.ac.id

c). Al-musyarakah

mutanaqhishah

atau

decreasing

participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. d) Ar-Rahn untuk memenuhi kebutuha jasa. f.

Perjanjian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Undang-Undang

perbankan

syariah

menjelaskan

setiap

melakukan pembiayaan KPR harus melalui suatu perjanjian, dimana perjanjian ini sering disebut dengan akad. Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang isi Pasalnya sebagai berikut : Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Sistem pembiayaan yang digunakan dalam KPR Musyarakah dan Ijarah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pegusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2008 : 51). Porsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i). Teknis perbankan, musyarakah adalah kerja sama antara pemilik bank atau bank dengan nasabah, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Teknis dalam perbankan, Ijarah adalah perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang/obyek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang di sewakannya, diakhir periode nasabah diberi kesempatan commit to user untuk membeli barang/obyek


digilib.uns.ac.id

yang disewanya. Pengalihan kepemilikan yang diakadkan di awal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam pemeliharaan asset itu sendiri baik sebelum dan sesudah akhir masa sewa. 6.

Tinjauan

Umum

Tentang

Prinsip

Kehati-Hatian

(Prudential

Principle) Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan mengunakan prinsip kehatihatian. Dari ketentuan ini, menunjukan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikat baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal-Pasal di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa: ”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian

dalam

menjalankan

kegiatan

usahanya dan

wajib

menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan peraturan commit to user


digilib.uns.ac.id

perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapnya ketentuan Pasal 29 ayat (3) mengemukakan bahwa: ”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungan kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa: ”Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungn dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam Pasal 35 ayat (1) : “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya adalah terdapat di dalam Pasal 36. Adapun ketentuan Pasal 36 menyatakan bahwa: “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh caracara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”. 7.

Tinjauan Tentang Pemilikan Rumah (KPR) a.

Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) KPR adalah singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah, adalah fasilitas untuk membeli dan memiliki rumah dengan melalui pendanaan atau kredit daritobank. commit user KPR dianggap menguntungkan


digilib.uns.ac.id

karena dapat memiliki rumah sendiri dengan cara mencicil. Pengertian KPR pun saat ini telah berkembang menjadi lebih luas, tidak saja untuk pembelian

rumah namun juga menyewa dan

membangun rumah diatas tanah yang telah ada. Misalnya kita membangun rumah diatas tanah yang dimiliki, setelah perhitungan pada akhir pembangunan, namun dana kurang mencukupi sehingga pada saat itu kita bisa mencoba mengambil KPR untuk meneruskan pembangunan rumah kita sampai selesai dan menurut persyaratan yang diajukan bank (”Mengajukan KPR”). Di beberapa bank pengertian KPR juga berbeda-beda, sehingga dalam pengelompokkan produk yang ingin ditawarkannya pun berbeda. Ada bank-bank yang mengakui bahwa pembelian rumah susun / rumah toko / apartemen / renovasi rumah / refinancing / kondominium sebagai pengelompokkan ke dalam produk-produk Kredit Pemilika Rumah (KPR) dan ada pula yang tidak, jadi setiap bank memiliki pengertian produk KPR nya sendiri-sendiri. Dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan definisi KPR yaitu: “fasilitas pendanaan oleh bank untuk kepemilikan properti dimana pendanaan tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan cara mengangsur kepada bank tersebut”. b. Prinsip Kredit pemilikan rumah (KPR) Membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau pembangunan rumah, dan dana untuk membayar balik dilakukan dengan angsuran atau cicilan tersebut. c.

Jenis-Jenis Kepemilikan Rumah (KPR) Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR: 1). KPR Subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi commitatau to user kebutuhan perumahan perbaikan rumah yang telah dimiliki.


digilib.uns.ac.id

Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 2). KPR Non Subsidi yaitu

suatu

KPR

yang

diperuntukan

bagi

seluruh

masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. d. Faktor-Faktor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pembayaran

Kredit

Pemilikan Rumah yaitu: 1.

Nominal pinjaman yaitu jumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman

2.

Jangka waktu pinjam uang (periode pinjaman) yaitu periode (jangka waktu) yang terletak di antara tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit dan tanggal pelunasan kredit.

3.

Bunga atas pinjaman (bunga nominal) Bank layak untuk memungut bunga atas pinjaman (uang) yang diberikan kepada nasabahnya karena bank telah berkorban dan telah menyediakan dana untuk keperluan nasabah sehingga bank tidak dapat menggunakan dana (memutar dana) untuk menutup kebutuhan yang lain. Bank menuntut balas jasa berupa bunga yang dibebankan oleh bank kepada para nasabah dan harus dibayar oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian bunga merupakan balas jasa yang harus dibayar para nasabah kepada bank karena pinjaman yang diterimanya dari bank. commit to user


4.

digilib.uns.ac.id

Prepayment penalty (Penalti) yaitu suatu biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam jika semua atau sebagian dari pinjaman dilunasi sebelum jatuh temponya.

5.

Finance charge yaitu setelah pinjaman kredit disetujui oleh bank maka debitur harus melunasi biaya-biaya awal setelah terikat kontrak perjanjian kredit dengan bank (finance charge) yang terdiri dari: biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi kebakaran, biaya asuransi jiwa, biaya appraisal dan biaya notaris.

commit to user


digilib.uns.ac.id

B. Kerangka Pemikiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Bank Umum / Unit Usaha Syariah

Financial Intermediation

Memberikan Krediit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Macet

Prinsip Kehatihatian

Nasabah Debitur

Kredit Lancar

Permasalahan Kredit Macet

Penyelesaian

Gambar 2. Kerangka pemikiran

Penjelasan kerangka Pemikiran Kerangka pikirin pada skema di atas mencoba memberikan gambaran yang disusun secara sistematis terkait alur pikiran dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk membandingkan pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada commit user Perbankan dan bank unit usaha Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 to tentang


digilib.uns.ac.id

syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga tranmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi. Pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa penerima kredit tersebut (debitor) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsurunsur sebagai berikut : kepercayaan, jangka waktu, tingkat resiko, prestasi atau obyek kredit. Tujuan kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut : Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang, Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, Jenis-Jenis Kredit Perbankan. Sistem pemberian kredit bank unit usaha syariah berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dikenal dengan sebutan kredit akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : kepercayaan, jangka waktu, tingkat resiko, prestasi atau obyek kredit. Tujuan pembiayaan adalah pembiayaan tingkat mikro dan pembiayaan tingkat makro. Fungsi dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain : Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh commit to user ekonomi lemah yang selalu bank konvensional, dan membantu masyarakat


digilib.uns.ac.id

dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Jenis-jenis pambiayaan syariah. Bank dalam melaksanakan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) mengunakan prinsip kehati-hatian. Apabila bank tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, maka akan menimbulkan permasalahan yaitu kredit macet. Dalam menyelesaian permasalahan kredit macet di Bank permata Tbk cabang Surakarta di lakukan Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Bank permata Tbk cabang Surakarta dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1.

Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Yang Terdapat Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Penulis dalam hal ini memperoleh data dengan melakukan penelitian di Intitusi Mitra Bank Permata cabang Surakarta. Bank Permata cabang Surakarta memiliki tiga kantor cabang pembantu yang berlokasi di : 1. Jalan Slamet Riyadi 2. Jalan Urip Sumoharjo 3. Solo Baru Penulis dalam hal ini di tempatkan di Bank Permata cabang surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Surakarta dan melakukan wawancara dengan Emanuel Joko Nugroho S.H selaku kepala PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dan nasabah debitur X yang namanya tidak mau disebutkan karena menyangkut rahasia bank selaku nasabah debitur kredit pemilikan rumah (KPR) di PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Dalam penelitian yang dilaksanakan di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, penelitian hanya difokuskan pada pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan kepada nasabah langsung (End User) yang membeli rumah baru atau bukan rumah baru. Hal ini dikarenakan karena pemberian jaminan dilaksanakan pada saat bersamaan dengan penandatangan akta jual beli. Pemberian suatu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdapat pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip commit to Cabang user Surakarta. kehati-hatian di PT. Bank Permata Tbk


a.

digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Kredit kepemilikan rumah pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah yang bersifat konsumtif. Dimana bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli rumah, tanah kavling atau untuk merenovasi rumah yang diperlukan calon penerima kredit, untuk dibayar kembali saat jatuh tempo dengan cara cicilan dan batas maksimal cicilan pada bank konvensional selama 15 tahun dan bank unit usaha syariah selama 20 tahun. Pada saat akad, pembiayaan KPR diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntungan yang disepakati. Keuntungan ini disebut margin yang merupakan pendapatan bank, dimana besarnya margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Pada prinsipnya, bank syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang

surplus

dana

(dalam

bentuk

penghimpunan

menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan

dana)

dan

(dalam bentuk

produk pelemparan dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh bank-bank syariah. Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syariah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan perbankan syari’ah dan perbankan

konvensional yaitu konsep bagi hasil dan

kerugian (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. Dalam pemberian kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syari’ah dan perbankan commit user konvensional, di antaranya adalahtopemberlakuan sistem kredit dan sistem


digilib.uns.ac.id

mark up, kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar (bargaining position) antara nasabah dengan bank, prosedur pembiayaan dan lain sebagainya. Dari segi pengistilahan, untuk produk pembiayaan pemilikan rumah perlu dipikirkan suatu bentuk pengistilahan yang relevan. Karena istilah KPR cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit, padahal dalam perbankan syari’ah tidak menggunakan sistem kredit. Untuk

menghindari hal itu (tetapi tetap menggunakan istilah KPR),

beberapa bank syariah (seperti PT. Bank Permata unit usaha syariah Tbk Cabang Surakarta) memaknai KPR dengan ”Kebutuhan Pemilikan Rumah“. Dalam menjalankan produk KPR, bank syariah memadukan dan menggali skim-skim transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan operasional KPR perbankan konvensional. Dalam pemberian kredit pemilikan ruamah (KPR) ini biasanya pihak bank sudah bekerja sama dengan pihak developer sebagai supplier (penyedia rumah) sehingga nasabah membayar uang muka (urbun) langsung ke pihak developer. Dalam hal permohonan pembiayaan dan pemenuhan syarat-syarat KPR nasabah dibantu oleh pihak developer, namun jika nasabah juga dapat mengurus sendiri permohonan pembiayaannya. (1) Syarat-Syarat Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat agar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diminta oleh Debitur / Nasabah dapat dipenuhi oleh pihak bank. Dokumen-dokumen tersebut antara lain sebagai berikut : 1.

Dokumen Agunan adalah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PT. Bank Permta Tbk Cabang Surakarta, dokumen tersebut sangat berguna commit to user untuk mendukung dokumen utama. Dengan kata lain, dokumen


digilib.uns.ac.id

tersebut sebagai jaminan dan apabila dokumen tersebut tidak ada maka akan melemahkan posisi PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta secara signifikan. Dokumen agunan yang ada di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta antara lain terdiri dari : a.

Rumah baru adalah rumah yang baru dibangun dan belum ditempatin orang lain sebagai tempat tinggal, biasanya rumah baru didapatkan melalui surat pemesanan rumah dari developer.

b.

Bukan rumah baru adalah rumah yang sudah pernah ditempatin orang lain sebagai tempat tinggal, biasanya rumah lama tersebut didapatkan melalui bank, misalnya : A memiliki rumah dan ingin menjual rumah tersebut, kemudian Bank mempunyai inisiatif untuk membeli rumah A, akan tetapi bank menganalisis terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti Fotokopi sertifikat, fotokopi AJB, fotokopi IMB, fotokopi pajak bumi dan banggunan (PBB) terbaru dan mengecek terlebih dahulu keadaan rumah tersebut. Apabila rumah tersebut tidak mempunyai masalah, maka bank akan membeli rumah tersebut dan menjual kembali kepada nasabah debitur dengan memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

2.

Dokumen Pribadi adalah dokumen yang diperlukan untuk keperluan legal atau peraturan terkait lainnya terutama jika terjadi “dispute” antara PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dengan Debitur / Nasabah dan jika dokumen ini tidak dipenuhi maka akan melemahkan posisi PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Dokumen yang masuk dalam kategori Dokumen Utama wajib dipenuhi dan dilengkapi oleh Debitur / Nasabah dan tidak user dipenuhii. Profil debitur dan diperbolehkan commit untuk to tidak


digilib.uns.ac.id

Penjamin beserta dokumen Utama yang harus dipenuhi antara lain : a.

Karyawan a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami / istri (jika ada) b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) c) Fotokopi Akta Nikah / Cerai / Pisah harta ( jika ada) d) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI) dan ganti nama ( jika ada) atau Akta lahir suami/istri ( untuk WNI non pribumi) e) Slip gaji terakhir asli / Surat keterangan kerja asli f)

Fotokopi tabungan / rekening 3 bulan terakhir

g) SPT PPh 21 h) Pas foto pemohon dan suami/ istri( jika ada) b.

Pengusaha a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami / istri (jika ada) b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) c) Fotokopi Akta Nikah/ Cerai/Pisah harta ( jika ada) d) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI) dan ganti nama ( jika ada) atau Akta lahir suami/ istri (untuk WNI non pribumi) e) Fotokopi tabungan/ rekening 3 bulan terakhir f)

Fotokopi NPWP pribadi

g) Fotokopi SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat keterangan domosilli, atau akta pendiri peusahaan, Laporan keuangan terakhir h) Pas foto pemohon dan suami / istri (jika ada) c.

Profesional a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan to ada) user suami /commit istri (jika


digilib.uns.ac.id

b) Fotokopi Kartu Keluarga c) Fotokopi Akta Nikah / Cerai / Pisah harta ( jika ada) d) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI) dan ganti nama ( jika ada) atau Akta lahir suami / istri ( untuk WNI non pribumi) e) Fotokopi tabungan / rekening 3 bulan terakhir f)

Fotokopi NPWP pribadi

g) Fotokopi surat ijin praktek / SK pengangkatan dari instansi terkait h) Pas foto pemohon dan suami / istri( jika ada) Permohonan pembiayaan dan syarat-syarat KPR diajukan ke PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta lalu team pembiayaan KPR memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat KPR (prescanning) setelah berkas dinilai telah lengkap maka pihak bank meninjau ke lapangan (On The Spot) atau melihat langsung rumah yang akan dibeli, memverifikasi calon nasabah apakah berkas yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebanarnya dari calon nasabah. Analisis yang digunakan oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta adalah analisis 5 C yaitu : 1.

Character Character adalah keadaan watak / sifat dari calon penerima pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Untuk mengetahui karakter calon penerima pembiayaan

maka

dilakukan

wawancara

dari

jawaban

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat diketahui karakter calon penerima pembiayaan. PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta juga mencari informasi Bank Indonesia tentang calon penerima pembiayaan apakah calon penerima pembiayaan mempunyai hutang di bank lain dan apakah calon penerima pembiayaan mempunyai kredit macet. commit to user


2.

digilib.uns.ac.id

Capital Capital merupakan modal atau penghasilan yang dimiliki ataupun yang diterima olah calon penerima pembiayaan. Untuk menghitung

penghasilan

minimal

dari

calon

penerima

pembiayaan agar dapat diterima pembiayaannya maka cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) haruslah minimal 40 % dari penghasilannya. Misalkan cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp. 2.500.000,- maka penghasilan minimalnya adalah Rp. 2.500.000,-/40% = Rp. 6.250.000,-. Jika penghasilan calon penerima di bawah Rp. 6.250.000,-, maka permohonan pembiayaan akan ditolak. 3.

Capacity Capacity merupakan kapasitas calon penerima pembiayaan (pengusaha) dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba dalam

memenuhi

kewajibannya.

Bagi

calon

penerima

pembiayaan yang bekerja pada perusahaan maka perusahaan dan jabatan tempat bekerja juga menentukan dalam penerimaan permohonan pembiayaan. 4.

Collateral Collateral merupakan jaminan untuk menjamin kelangsungan pembayaran angsuran. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah surat hak milik (SHM) dari rumah yang akan di beli.

5.

Condition of Economy Condition of Economy merupakan situasi kondisi politik, sosial, ekonomi

dan

budaya

yang

mempengaruhi

keadaan

perekonimian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran

perusahaan

atau

tempat

calon

penerimaan

pembiayaan bekerja. Yang sangat diperhatikan dalam analisis 5 C adalah karakter bila calon penerima pembiayaan dianggap memiliki karakter yang buruk to user yang cukup maka permohonan walaupun memilikicommit penghasilan


digilib.uns.ac.id

pembiayaan akan di tolak. Jika jaminan yang besar tidak diikuti dengan kemampuan untuk membayar angsuran maka permohonan pembiayaan juga akan di tolak. Setelah analisis 5 C dilakukan dan data di input maka data calon penerima pembiayaan akan di ajukan ke pemutus apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak. (2) Bentuk-Bentuk Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Salah satu hal terpenting untuk menghindari kemungkinan untuk terjadinya kemacetan dalam pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah menerima jaminan kepada pemohon kredit. Bentuk jaminan yang diterima PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta adalah rumah yang menjadi objek kredit pemilikan rumah (KPR) Dimana nasabah debitur memberi kuasa kepada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta untuk melakukan tindakan dan perbuatan hokum yang dianggap wajar dan dianggap perlu oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta yang berkaitan dengan pemberian jaminan tersebut. Bila nasabah atau calon nasabah dimasa yang akan datang tidak dapat melunasi kreditnya, maka pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dapat menyita jaminan tersebut ataupun menjual jaminan tersebut secara bawah tangan. (3) Jenis-jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR ) Jenis-jenis KPR yang di berikan kepada nasabah oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta adalah sebagai berikut : a. KPR Regular Yaitu : KPR yang diberikan dengan jaminan rumah yang akan dibeli oleh Nasabah dengan tujuan pembelian sebuah rumah. b. KPR Bijak Yaitu : KPR yang diberikan dengan jaminan rumah yang akan dibeli oleh Nasabah dengan tujuan pembelian sebuah rumah, hampir sama dengan KPR regular namun sedikit berbeda pada commit to user


digilib.uns.ac.id

program suku bunga dan fixed untuk beberapa bulan dan ada penawaran yang menarik didalamnya. c. KPR Multiguna Yaitu : KPR yang diberikan dengan jaminan rumah yang telah dimiliki oleh Nasabah dengan tujuan pembiayaan kembali. d. KPR Syariah Yaitu : Akad pembiayaan pemilikan rumah yang lebih dikenal dengan sebutan “Akad Murabahah”, dimana syarat-syarat yang ada merupakan syarat-syarat yang ada di syariat Islam dan perhitungan bunga tidak ada didalam KPR ini, namun hanya berupa Margin / Keuntungan Bank. (4) Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Permata Tbk Cabang Suarakarta telah memiliki prosedur pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) yang cukup baik. Pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dimulai dari permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) yang akan diajukan nasabah pada pihak bank, lalu pihak bank akan melakukan penyelidikan dan analisa terhadap pekerjaan atau jenis usaha yang dimiliki calon debitur atau nasabah. Setelah itu dilakukan penganalisaan atas kredit pemilikan rumah (KPR) nasabah dan pihak bank akan melakukan keputusan atas permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diminta oleh calon nasabah, apakah keputusan kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah disetujui, sedang dipertimbangkan lebih lanjut oleh bank, atau ditolak oleh bank. Apabila keputusan kredit pemilikan rumah (KPR) disetujui, maka nasabah akan mendapatkan rumah dari fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang diajukannya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam melakukan pengusulan kredit pemilikan rumah (KPR), maka proses akan dilakukan oleh dua orang yaitu untuk melakukan commitlokasi to user survey ke alamat maupun jaminan dan tempat pekerjaan atau


digilib.uns.ac.id

tempat usaha calon nasabah. Usulan ditandatangani staff marketing tersebut. Usulan kredit pemilikan rumah (KPR) diajukan kepada komite kredit yang terdiri dari Supervisor Marketing dan Direktur Utama. Pada setiap akhir bulan dilakukan rapat Marketing dengan Direksi untuk memutuskan permohonan nasabah yang diproses pada awal bulan berikutnya. Marketing mengajukan daftar pemohon nasabah yang berisi nama, alamat, rumah yang dimohon, jaminan, referensi dan keterangan nasabah lama atau baru. Direksi akan memberikan persetujuan dengan mengunakan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah-nasabah yang akan diproses. Kemudian nasabah yang memperoleh persetujuan prinsip kehati-hatian akan disurvey ke lokasi alamat rumah, alamat jaminan,pekerjaan maupun tempat usaha. Peninjauan dilakukan oleh marketing tanpa pemberitahuan kepada nasabah agar didapati keadaan yang sesungguhnya mengenai calon nasabah. Pada kesempatan itu marketing mengumpulkan

informasi tentang

kelayakan jaminan, kelayakan pekerjaan atau usaha dan reputasi calon nasabah. Bagi setiap nasabah yang dipandang oleh marketing layak untuk diusulkan sebagai peminjam kredit pemilikan rumah (KPR) akan disiapkan memo usulan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR). Usulan ini disampaikan kepada supervisor marketing dan direksi. Untuk meyakinkan dirinya, supervisor marketing atau direksi dapat melakukan survey sebagai Cross Check atau survey kembali. Untuk lebih lanjutnya direksi dapat melakukan permintaan wawancara kepada calon nasabah. (5) Analisis Kredit Pemilikan Rumah Analisis

Kredit

adalah

suatu

proses

pemeriksaan

atau

penganalisaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang akan diambil commit to user pada suatu bank. Sehubungan oleh seorang Debitur / Nasabah


digilib.uns.ac.id

dengan hal tersebut, sudah seharusnya bank hanya memberikan kredit (pinjaman) kepada debitur yang layak. Bank harus dapat mengendalikan risiko kredit yang diberikannya. Untuk itu, bank mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap proposal kredit yang masuk. Melalui proses penyaringan tersebut diharapkan kredit yang diberikan adalah dengan kualitas bagus. Setiap proposal kredit akan dianalisis dengan teliti. Bila memenuhi syarat, baru diadakan dokumentasi (pengikatan kredit dan jaminan). Walaupun dalam analisa kredit suatu proposal dinyatakan layak, tetapi bila dalam pengikatan kredit / jaminan ternyata terdapat masalah

yang

yang

tidak

dapat

diselesaikan

dan

/

atau

membahayakan bank, kredit tersebut harus dihentikan. Setelah dokumentasi

lengkap,

bank

mengadakan

pencairan

dana

(distbursement) sesuai perjanjian kredit. Dalam pencairan dana ini bank juga harus berhati-hati. Bila tidak sesuai dengan perjanjian, pencairan dana tidak dapat dilakukan. Setelah kredit dicairkan, bank juga harus terus menerus melakukan pemantuan atas kredit yang diberikan. Ini adalah perkerjaan yang akan terus berlangsung selama kredit tersebut belum dilunasi. Dalam pemantauan ini bank harus terus-menerus mengikuti perkembangan bisnis nasabah dan berbagai aaspek yang mungkin mempengaruhi kualitas kredit tersebut. Menganalisis kredit ini meliputi aktivitas termsuk pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat teragantung kepada tiga faktor yaitu : a.

Faktor sumber daya manusia (SDM) Analisis pembiayaan dilaksanakan oleh seorang account officer (AO) yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis, di samping mempunyai mental yang kuat. commit to user


b.

digilib.uns.ac.id

Faktor data analisis Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya, dan akurat. Untuk mendekati hal tersebut dapat ditempuh dengan cara, antara lain : -

Melakukan penelitian secara fisik (on the spot)

-

Untuk laporan keuangan (neraca dan daftar rugi/laba) bisa dengan cara meminta bantuan kantor akuntan

c.

Teknis analisis Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi dua macam, yaitu : -

Analisis

kuantitatif,

menganalisis

laporan

keuangan

meliputi analisis rasio keuangan, common size, analisis kecenderungan, dan analisis penggunaan dana -

Analisis kualitatif, yang meliputi analisis terhadap faktorfaktor intern dan ekstern perusahaan

Di dalam suatu bank terdapat bagian tertentu yang bertugas untuk menganalisa nasabah yang hendak melakukan kredit pemilikan rumah (KPR). Pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, bagian ini disebut dengan “Legal Processing” yang bertujuan untuk memeriksa atau menganalisa setiap Debitur / Nasabah yang akan mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan berpedoman kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta sendiri. Dengan adanya unit atau bagian analisis kredit pemilikan rumah (KPR), maka Debitur / Nasabah yang akan mengambil kredit pemilikan rumah (KPR) diproses terlebih dahulu dan di analisis sehingga di kemudian hari tidak terjadi kemacetan di dalam pelunasan kewajiban Debitur / Nasabah yang bersangkutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

(6) Penggolongan Kredit Bank Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Istilah penngolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat pada peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: a.

Pembayaran angsuran pokok dan/atau bungga tepat waktu;

b.

Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

c.

Bagian dari kredit yang dijaminkan dengan anggunan tunai.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria: a.

Terdapat tunggakan anggsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampauin 90 hari; atau

b.

Kadang-kadang terjadi cerukan; atau

c.

Mutasi rekening relative rendah; atau

d.

Jarang

terjadi

pelanggaran

diperjanjikan; atau e.

Didukung oleh pinjaman baru. commit to user

terhadap

kontrak

yang


digilib.uns.ac.id

3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria: a.

Terdapat tunggakan anggsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampauin 90 hari; atau

b.

Sering terjadi cerukan; atau

c.

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

d.

Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau

e.

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau

f.

Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: a.


b.

Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

c.

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d.

Terjadi kapitalisasi bunga; atau

e.

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria: a.


b.

Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

c.

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

(7) Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) kepada calon debitur. Pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta diawali dengan adanya calon nasabah / debitur yang harus mengajukan to user rumah (KPR) terlebih dahulu. aplikasi permohonancommit kredit pemilikan


digilib.uns.ac.id

Aplikasi tersebut dapat terdiri dari surat permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) dan data-data mengenai tempat tinggal, pekerjaan maupun tempat usaha calon debitur. Setelah itu, seluruh aplikasi yang telah diajukan diterima pihak marketing bank dan pihak marketing bank meneliti apakah aplikasi tersebut telah lengkap diberikan oleh calon debitur. Setelah pihak marketing menerima dan memeriksa kelengkapan aplikasi calon debitur, maka pihak Marketing Bank men-survey tempat tinggal, pekerjaan ataupun tempat usaha calon debitur apakah telah sesuai dengan aplikasi yang diberikannya. Jika pada kenyataannya telah sesuai dengan aplikasi yang diberikan oleh calon debitur, maka pihak Marketing bank sekali lagi akan memeriksa kelayakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, aplikasi permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) akan diserahkan kepada APU (Analysis Processing Unit), yang juga akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan dokumen calon debitur. Jika terdapat kekurangan dokumen, maka pihak APU akan memberikan informasi kepada calon debitur agar segera melengkapi dokumen-dokumen yang kurang. Pihak Analysis Processing Unit (APU) akan menentukan kelengkapan dan kelayakan aplikasi atau dokumen milik calon debitur dan setelah itu memberikannya kepada Legal Officer untuk dilakukan pengikatan kredit pemilikan rumah (KPR). Pihak Legal Officer juga memeriksa kelengkapan dan kelayakan aplikasi calon debitur dan kemudian memberikan persetujuan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) calon debitur. Persetujuan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan pihak Legal Officer setelah itu akan diberikan ke pihak Notaris. Order yang dilakukan oleh Notaris akan sesuai dengan fasilitas dan jumlah kredit pemilikan rumah (KPR) yang diinginkan calon debitur. commit to user


digilib.uns.ac.id

Aplikasi yang telah sesuai dengan fasilitas dan jumlah kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada pada Notaris akan diikat dengan kata lain Pengikatan Kredit (Notanil). Dan setelah semuanya lengkap dan tidak ada kekurangan apapun akan dilakukan pemeriksaan terkhir setelah pengikatan kredit pemilikan rumah (KPR) sebelum Disbursement (Pencairan Kredit). Kemudian surat keputusan yang dibutuhkan untuk pencairan kredit pemilikan rumah (KPR) telah selesai akan dikeluarkan oleh bank, surat tersebutlah yang digunakan oleh debitur yang telah sah. b. Perbedaan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah Secara

khusus,

perbedaan

sistem

pemberian

KPR

Bank

Konvensional dan sistem pemberian KPR Bank Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut : (1) KPR Bank Konvensional Sistem pemberian KPR Bank Konvensional yang menjadi perbedaan diantaranya terdiri dari: (a) Jangka waktu Pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah debitur, jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 15 tahun. (b) Ketentuan Biaya (i)

Provisi kredit sebesar 1 % dari Plafon Pinjaman.

(ii)

Administrasi kredit sebesar 0,1 % atau minimal Rp 400.000,-

(iii) Premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran adalah sesuai ketentuan perusahaan asuransi rekanan Bank Permata. (iv) Biaya Notaris sesuai ketentuan Notaris rekanan Bank Permata yang meliputi: Perjanjian kredit

(v)

Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT). commit to user Administrasi bulanan sebesar Rp 10.000,- / bulan


digilib.uns.ac.id

(vi) Aprpraisal sesuai ketentuan berlaku (vii) Penalti pelunasan (dikenakan apabila pelunasan sebagian/ seluruhnya dilakukan pada masa holding period) yaitu sebesar 2 % dari jumlah yang dilunasi). (viii) Administrasi pelunasan (dikenakan apabila pelunasan dilakukan setelah holding period). (2) KPR Bank Unit usaha syariah Sistem pemberian KPR Bank Unit Usaha Syariah yang menjadi perbedaan diantaranya terdiri dari: (a) Jangka Waktu Pembayaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah debitur, jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 20 tahun (b) Ketentuan Biaya (i)

Biaya Administrasi sebesar 1% dari pembiayaan.

(ii)

Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran secara syariah yang kompetitif.

(iii) Biaya Notaris, meliputi: - Perjanjian Pembiayaan - Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) (hanya berlaku untuk Akad Murabahah dan Akad IMBT dengan properti atas nama nasabah). Perbedaan sistem ini diantaranya adalah dari segi jangka waktu KPR antara bank konvensional dan bank syariah dan ketentuan biaya bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayan KPR. Adanya perbedaan sistem yang berlaku diantara kedua bank tersebut membuat nasabah dapat memilih bank sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Baik dari segi kemudahan yang di sediakan masingmasing bank. Pada akhirnya nasabah dapat menentukan kemana akan bertransaksi untuk pemilikan rumah yang diinginkan. Apakah ke bank syariah yang commit to user menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam proses KPRS atau ke bank


digilib.uns.ac.id

konvensional yang melakukan sistem bunga yang merupakan sesuatu yang riba. 2.

Permasalahan yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Konvensional dan Bank Unit usaha syariah di Bank Permata Tbk cabang Surakarta. Nasabah yang telah memperoleh kredit tidak seluruhnya dapat mengembalikan kredit dengan baik dan tepat pada waktu yang disepakati, apabila nasabah memiliki itikad baik kepada bank, maka PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan yaitu : memberikan kegiatan-kegiatan berupa perubahan jadwal angsuran, perubahan syarat kredit, dan lain-lain. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, antara lain sebagai berikut : a. Nasabah Terkadang nasabah tidak memiliki Trade Record yang baik dibidang perbankan. Data-data yang diminta sebagai syarat debitur tidak diberikan dan dilengkapi dengan baik, serta usaha debitur diperkirakan tidak maju sehingga diperkirakan sulit untuk membayar angsuran dikemudian hari setelah kredit diberikan. b. Masalah Jaminan Selalu menjadi persoalan bagi pihak bank, apabila hipotik tersebut telah dijaminkan pada pihak lain karena nantinya akan merugikan kepada bank yang bersangkutan. Dan ada pula jaminan yang diberikan kepada bank sedang dalam sengketa atau sitaan pengadilan. c. Terjadinya Kredit Macet Kredit macet yang merugikan pihak nasabah dan bank adalah jika kredit macet ini tidak dapat diatasi oleh nasabah, maka nasabah akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bank yang bersangkutan dalam hal pemberian kredit untuk selanjutnya. commit to user


digilib.uns.ac.id

“Penanganan kredit macet yang terindikasi sebagai tindak pidana perbankan pada umumnya diselesaikan melalui dua jalur, internal dan eksternal”. (Pujiyono, 2009 ; 51) Kredit macet yang terjadi karena kesulitan keuangan yang dialami para nasabah atau debitur timbul karena berbagai faktor, antara lain : a). Faktor Internal 1). Kelemahan bank dalam melakukan analisis sehingga terjadi kesalahan

dalam

mengambil

keputusan

pemberian

kredit

pemilikan rumah (KPR). 2). Pendapatan relatif rendah. 3). Nasabah debitur terkena PHK. b). Faktor Eksternal 1). Bencana alam. 2). Perubahan kondisi perekonomian . 3). Kebijakan pemerintah. 4). Krisis ekonomi. 5). Perubahan-perubahan teknologi.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian 1.

Pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bank konvensional dan bank unit usaha syariah berdasarkan prinsip kehatihatian yang terdapat pada Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang- Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Salah satu alternatif guna mendapatkan rumah yang di inginkan adalah melalui kredit bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. commit to user


digilib.uns.ac.id

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ditentukan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan keluarga. Kebutuhan akan perumahan pada masa sekarang ini merupakan masalah nasional terutama di daerah perkotaan yang harus dicarikan solusinya baik oleh pemerintah bersama-sama dengan masyaratkat selaku pengusaha maupun selaku konsumen perumahan itu sendiri. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau terutama oleh golongan masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka mereka akan membeli rumah secara kredit melalui lembaga perbankan dengan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pengembang atau developer . Dimana pihak pengembang akan menawarkan kepada para konsumennya atas berbagai kemudahan dari PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta yang bekerjasama dengannya, jika konsumen tersebut memerlukan fasilitas kredit komsumtif. Demikian pula di pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta akan mereferensikan dan merujuk terhadap para pengembang yang bekerjasama dengannya, untuk membeli rumah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memiliki dua karakteristik ditinjau dari hubungan antara konsumen dengan pengembang dan konsumen ( atau calon debitur ) dengan bank dalam kaitannya dengan pembiayaan. commit to user a. Hubungan antara konsumen dengan pengembang


digilib.uns.ac.id

Konsumen yang mendatangi pengembang atas rekomendasi dan rujukan dari pihak bank ataupun secara langsung mendatangi pengembang tetap harus bersikap hati-hati dan memperhatikan: 1.

Lokasi pengembang apakah berada dalam area yang strategis atau tidak? Karena lokasi strategis dapat memberikan keberuntungan dan aksebilitas yang baik bagi konsumen.

2.

Rencana Induk atau master plan. Konsumen berhak untuk menanyakan kepada pengembang terhadap master plan lahan yasan pemgembang. Hal ini berguna mengetahui pengembang pengetahui perkembangan wilayah tersebut dimasa mendatangkan.

3.

Infrastruktur, Sarana dan Fasilitas. Konsumen sebaiknya melihat sekeliling lokasi lokasi perumahan tersebut, apakah seluruh sarana dan fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia. Misalnya, jaringan telepon, listrik, air, fasilitas olah raga, umum, pendidikan formal dan informal dan kawasan lainnya sebagai pelengkap berupa fasilitas komersial dan kawasan pusat niaga.

4.

Status hokum tanah dan banggunan. Kejelasan status hokum tanah perlu diprioritaskan oleh konsumen untuk memperoleh kepastian atas hak atas tanah yang dimilikinya. Umumnya bila pengembang berbentuk badan hokum, status tanah sertifikat induk lokasi berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan akan dilakukan pemecahan sesuai yang kavling yang dipilih konsumen. Selain sertifikat hasil pemecahan, dokumen hokum lainnya sebagai bukti kepemilikan yang harus dimiliki oleh konsumen adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) berikut denah bangunan dan cetak biru atau blue print dan Surat Ijn Pengunaan Bangunan. Setelah konsumen mempelajari hal-hal tersebut dan menyakini

lokasi pengembang tersebut merupakan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, saatnya menetapkan pilihan, Pengembang dan konsumen akan menyepakati : commit to user


digilib.uns.ac.id

1). Fasilitas pembiayaan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimohonkan melalui bank dan pembayaran uang muka atau down payment yang harus diserahkan pada pengembang sesuai jadwal yang disepakati bersama. 2). Penandatangan akta jual beli dan pengurusan atas sertifikat induk atas nama pengembang menjadi nama konsumen sesuai dengan kavling yang dipilih konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli hinga kepengurusan sertifikat, biasanya pihak pengembang telah menyiapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk. Hubungan antara pengembang dengan konsumen membentuk perikatan antara keduanya. Walaupun untuk transaksi ini memperoleh fasilitas kredit kosumtif dari bank, konsumen tidak dapat sepenuhnya menyerahkan persoalan ini pada bank. Sikap kehati-hatian konsumen harus diarahkan secara tepat dengan kejelian secara mendalam sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan energy dan waktu untuk complain atas ketidakpuasannya terhadap pengembang. b.

Hubungan antara Konsumen dan Bank Hubungan konsumen dan bank dimulai saat konsumen mendatangani pihak bank umtuk memperoleh fasilitas kredit bagi pembiayaan untuk pemilikan rumah yang disediakan pihak bank. Dalam mengajukan fasilitas Kredit Rumah (KPR), konsumen harus memperhatikan: 1). Fasilitas yang dapat diperoleh konsumen Untuk mengajukan fasilitas Kredit Rumah (KPR) konsumen harus menyediakan uang muka atau down payment minimal yang dipersyaratkan oleh pihak bank. Sisa kewajiban yang harkan oleh pihak bank. Sisa kewajiban yang harus diselesaikan terhadap pihak pengembang merupakan pagu atau plafond kredit yang dimohonkan. Dalam mengajukan fasilitas Kredit Rumah (KPR), pendapat yang menjadi persyaratan, baik dari segi gaji yang diperoleh bagi karyawan atau keuntungan yang diperoleh bagi seorang wiraswasta. to user bermanfaat, sehingga konsumen Fasilitas yang tepatcommit akan sangat


digilib.uns.ac.id

perlu mendiskusikan dengan pejabat bank yang memproses kredit dan pihak ketiga yang memahami persoalan kredit sebagai opini kedua atau second opinion. 2) Hak dan Kewajiban konsumen (calon debitur) Hak dan kewajiban dari kosumen (calon debitur) adalah berbanding kebalikannya dengan hak dan kewajiban bank yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, hak dan kewajiban tersebut terdiri atas: a). Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur sebesar yang disetujuinya, tujuan pengunaan kredit ditegaskan untuk pembelian tanah dan bangunan; b). Suku bunga pinjaman ditetapkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan besarnya suku bangga akan menentukan angsuran bulanan sehingga suku bunga kredit tidak berlaku tetap sedangkan pada pembiayaan Kredit Rumah (KPR) pada unit usaha syariah dilakukan dengan system bagi hasil antara nasabah debitur dengan pihak Bank; c). Pembayaran kredit konsumtif dilakukan secara angsuran, yang disesuaikan dengan tanggal penandatangan akta perjanjian kredit dan setiap kertelambatan akan dikenakan denda yang dihitung berdasarkan setiap hari keterlambatan tersebut; d). Penyerahan atas tanah dan banggunan yang dibiayai sebagai jaminan bank dan akan diikat dengan Hak Tanggungan. Atas jaminan

tersebut,

konsumen

tidak

diperkenakan

untuk

menyewakan kepada pihak lain, dijual atau dengan cara apapun juga dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank. ( Johannes Ibrahim, 2004 : 229-233 ) Berdasarkan teori di atas, PT Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) commit to sama user dengan teori tersebut. mempunyai keresteristik yang


digilib.uns.ac.id

Pengalihan hak atas rumah berikut tanahnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta bagi debitur hal ini terjadi dimana jangka waktu kreditnya masih belum berakhir atau belum ada pelunasan dari debitur. Pada pelaksanaan alih debitur terjadi dengan adanya kesepakatan antara kreditur (penjual) dengan debitur (Pembeli), dimana dalam pengalihan hak atas rumah berikut tanahnya, penjual (kreditur) akan mengalihkan yang menjadi haknya yaitu rumah dan tanahnya kepada debitur (pembeli) dan pihak debitur bersedia untuk melakukan angsurannya kepada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta setelah terlebih dahulu adanya surat pemberitahuan penegasan persetujuan pengalihan kredit dari pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Hak dan Kewajiban akan beralih kepada debitur secara resmi setelah dilakukannya penandatanganan surat-surat/dokumen-dokumen (Perjanjian Kredit) dan akta-akta dihadapan notaris, penandatanganan dilakukan oleh Penjual (kreditur) oleh Pimpinan PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dengan pembeli (debitur). Sejak itu terjadilah suatu hubungan hukum yang baru antara debitur dengan PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, di mana debitur sebagai pemilik rumah dan tanah sekaligus yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya bank dan pihak-pihak pemberi kredit lainya diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitor tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditor dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditor tersebut secara kredit. Pihak-pihak yang akan memberikan kredit kepada masyarakat atau dalam hal ini debitor walaupun tidak ada satu peraturanpun yang mewajibkan bahwa commit to user


digilib.uns.ac.id

pihak-pihak yang akan memberikan kredit harus melaksanakan nilai nilai atau dapat dikatakan sebagai norma didalam memberikan kredit. Namun secara rasional demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit harus melakukan penelitian terhadap debitor selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitor sebelum menerima kredit, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan The five C'5 of credit Analisys sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitor tentang kesanggupan debitor agar dapat mengembalikan pinjamanya dalam suatu permohonan kredit. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasrkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. Bank Unit Usaha Syariah merupakan bank umum konvensional yang merubah kegiatan usaha menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dalam pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 wajib menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran No. 8/8/DPbS. Kegiatan PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta konvensional tidak jauh berbeda dengan kegiatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Unit Usaha Syariah, salah satunya adalah adanya pemberian Kredit Pemilikan Rumah commit to user (KPR), dalam bank konvensional dikenal dengan nama kredit dengan sistem


digilib.uns.ac.id

bunga sedangkan dalam unit usaha syariah dikenal dengan nama pembiayaan dengan system bagi hasil. Prosedur pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dimulai dari permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara tertulis kemudian pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta akan memeriksa perrmohonan untuk kemudian diputuskan. Bedanya adalah kalau pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah akan dilakukan bagi hasil antara nasabah pembiayaan dengan pihak sesuai nisbah yang telah disepakati dalam kontrak (Akad) sedangkan pada bank konvensional dikenal dengan istilah pembebanan (bunga) yang sudah ditentukan baik untung maupun rugi. Untuk memperoleh KPR pada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta, para calon debitur harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh dewan direksi PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta sebelum resmi menjadi debitur, mulai dari tahap Pra Realisasi, tahap Realisasi sampai dengan tahap Post Realisasi. Pihak-pihak yang akan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat atau dalam hal ini debitor walaupun tidak ada satu peraturanpun yang mewajibkan bahwa pihak-pihak yang akan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus melaksanakan nilai-nilai atau dapat dikatakan sebagai norma didalam memberikan kredit. Setelah dimungkinkan untuk diproses lebih lanjut, maka berdasrkan segala bahan dan keterangan yang telah terkumpul pada persiapan kredit, lalu dilakukan Analisa Kredit dengan berpedoman pada Cek-list pengumpulan data untuk kredit konsumtif terlampir dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a.

Peninjauan setempat terhadap perusahaan permohonan dan sekaligus mengadakan wawancara dengan pemilik/petugas perusahaan. Maksud peninjauan adalah untuk mengecek kebenaran dari informasi yang diterima apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan. Dalam hal ini petugas commit to user


digilib.uns.ac.id

mencocokkan Foto Copy dokumen dengan aslinya serta menyatakan sama dengan aslinya b.

Pada dasarnya untuk setiap pemberian kredit perlu dibuat analisa kreditnya tetapi dalam hal kredit yang relatif kecil bentuknya akan lebih sederhana yang akan diatur dengan petunjuk tersendiri Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta

dan nasabah debitur X yang namanya tidak boleh disebutkan karena menyangkut rahasia bank, penulis berpendapat bahwa dari beberapa tahapan prosedur permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), menggambarkan bahwa pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta sangatlah berhati-hati dengan mengunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikat baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa: ”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian”. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Ini

mengandung

arti,

bahwa

segala

perbuatan

dan

kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus commit to user


digilib.uns.ac.id

senantiasa berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan

berdasarkan

Prinsip

Syariah

kepada

nasabah

debitor.

Selengkapnya ketentuan Pasal 29 ayat (3) mengemukakan bahwa: ”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara- cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ketentuan pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) karena bertujuan untuk melindungan kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa: ”Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungn dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di dalam Pasal 35 ayat (1) : “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya adalah terdapat di dalam Pasal 36. Adapun ketentuan Pasal 36 menyatakan bahwa: “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”. Setiap proposal kredit akan dianalisis dengan teliti. Bila memenuhi syarat, baru diadakan dokumentasi (pengikatan kredit dan jaminan). Walaupun dalam analisa kredit suatu proposal dinyatakan layak, tetapi bila dalam pengikatan kredit / jaminan ternyata terdapat masalah yang yang tidak dapat diselesaikan dan / atau membahayakan bank, kredit tersebut harus commit to user


digilib.uns.ac.id

dihentikan. Setelah dokumentasi lengkap, bank mengadakan pencairan dana (distbursement) sesuai perjanjian kredit. Dalam pencairan dana ini bank juga harus berhati-hati. Bila tidak sesuai dengan perjanjian, pencairan dana tidak dapat dilakukan. Setelah kredit dicairkan, bank juga harus terus menerus melakukan pemantuan atas kredit yang diberikan. Ini adalah perkerjaan yang akan terus berlangsung selama kredit tersebut belum dilunasi. Dalam pemantauan ini bank harus terus-menerus mengikuti perkembangan bisnis nasabah dan berbagai aaspek yang mungkin mempengaruhi kualitas kredit tersebut. Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

kemudian

dianalisa,

penulis

berpendapat bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mempunyai beberapa keuntungan dimana nasabah harus tetap memberikan jaminan. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksudkan dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Fungsi utama jaminan adalah untuk menyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sehingga nasabah debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan lebih berhati-hati dalam menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari bank konvensional maupun bank unit usaha syariah dikarenakan nasabah harus tetap memberikan jaminan dimana jaminan tersebut akan disita apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya, kemudian yang kedua adalah bahwa nasabah akan termotifasi agar supaya angsuran lunas dan agar jaminan tidak disita. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan commit (KPR) to userpada bank konvensional dan bank pemberian Kredit Pemilikan Rumah


digilib.uns.ac.id

unit usaha syariah di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang- Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2.

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Kredit adalah bagian investasi maupun resiko perbankan, menjadi investasi manakala kredit tersebut menjadi lancar dan menjadi resiko manakala kredit tersebut mengalami kemacetan. Status kredit pada perbankan biasa bergerak mulai dari lancar sampai bermasalah, hal ini disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dari pihak debitur untuk tidak mau membayar kewajibannya, maka dapat dilakukan lelang terhadap barangbarang yang dijaminkan kepada bank sehingga tidak dapat dipidana. Namun hal ini berbeda jika sebelumnya debitur telah melakukan penipuan, misalnya memalsukan identitasnya dan memalsukan rekening koran dan data-data yang diminta sebagai syarat debitur tidak diberikan dan dilengkapi dengan baik, maka dapat dituntut secara pidana. Ini merupakan pelanggaran dari pegawai bank juga karena tidak dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih nasabah. Namun untuk memperjelas masalah yang sebenarnya terjadi bukan hanya pegawai bank yang diperiksa, tapi juga debiturnya. Sebab debitur tersebut dapat dikenakan gugatan perdata ataupun sanksi pidana bila terbukti sengaja tidak mau melunasi kewajibannya kepada bank. (Pujiyono, 2009 : 48-49) Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

kemudian

dianalisa,

penulis

berpendapat Kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat merugikan pihak bank sebagai kreditornya. Keadaan debitor tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. commit to user


digilib.uns.ac.id

Adapun kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh bank. Dan bank harus selalu memantau akan kemampuan dan perkembangan debiturnya. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan baik dari sisi debitor dan debitur, sisi intern maupun sisi ekstern di PT. Bank Permata Tbk cabang Surakarta dan debitor dan debitur yang meliputi: a.

Faktor Internal 1). Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR). 2). Pendapatan relatif rendah. nasabah debitur memiliki pendapatan relatif rendah sehingga nasabah debitur sulit untuk membayar angsur kredit pemilikan rumah (KPR) karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. 3). Nasabah debitur terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika nasabah debitur terkena PHK maka nasabah debitur sulit membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) karena tidak ada lagi pendapatan.

b.

Faktor Eksternal 1). Bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan hancurnya rumah yang menjadi objek kredit pemilikan rumah (KPR) sehingga bank mengalami kerugian dan nasabah tidak mau membayar angsuran

kredit

pemilikan rumah (KPR). 2). Perubahan kondisi perekonomian . Misalnya, Perubahan kondisi ekonomi perumahan di Amerika yang menyebabkan banyaknya bank yang rugi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

3). Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi angsuran dalam kredit pemilikan rumah (KPR) seperti kenaikan suku bunga dan kenaikan pajak bumi dan banggunan. 4). Krisis ekonomi. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. 5). Perubahan-perubahan teknologi. Pengaruh kondisi ekonomi global terhadap juga bisa berdampak terhadap perubahan-perubahan teknologi sehingga mempengaruhi perputaran perekonomian dalam negeri Penyebab terjadinya kredit macet adalah karena debitor telah gagal untuk membayar utangnya atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain debitur telah melakukan Wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam memberikan kreditnya bank selaku kreditor senantiasa memantau perkembangan kredit yang diberikannya. Pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit macet adalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit macet, sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit. Berdasarkan deteksi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui posisi PT. Bank Permata Tbk cabang Surakarta terhadap debitor khususnya bila dilihat dari usaha dan commit to userdalam perjanjian kreditnya. kondisi agunan yang diberikan oleh debitor


digilib.uns.ac.id

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tertanggal 2 April 2001 membagi kredit bank ke dalam 4 katagori yang dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu: a.

Kredit Lancar;

b.

Kredit dalam Perhatian Khusus;

c.

Kredit Kurang Lancar;

d.

Kredit yang Diragukan;

e.

Kredit Macet. Untuk sub c sampai dengan e adalah merupakan kredit bermasalah.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan internasional.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Berdasarkan Prinsip KehatiHatian Yang Terdapat Pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) baik secara konvensional maupun pada unit usaha syariah pada Bank PT Permata Tbk cabang Surakarta pada prinsipnya telah menerapkan prinsip kehati- hatian yang terdapat pada Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang- Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank PT Permata Tbk cabang Surakarta dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, tahap mengajukan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan atau keputusan kredit pemilikan rumah (KPR). 2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dan Bank Unit Usaha Syariah Di Bank Permata Tbk Cabang Surakarta. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada nasabahnya, yaitu nasabah yang tidak memiliki Trade Record yang baik dibidang perbankan, masalah Jaminan, terjadinya Kredit Macet karena kesulitan keuangan yang dialami para nasabah atau debitur, timbul karena 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal seperti kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), pendapatan commit to user relatif rendah, nasabah debitur


digilib.uns.ac.id

terkena PHK dan faktor Eksternal seperti bencana alam. perubahan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, perubahan-perubahan teknologi.

B. Saran Adapun saran yang diberikan peneliti kepada PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta dalam mensejahterakan perekonomian dimasyarakat dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memiliki rumah dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu : 1. Dalam melaksanaan kegiatan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) baik secara konvensional maupun pada unit usaha syariah pada Bank PT Permata Tbk cabang Surakarta pada prinsipnya diharapkan untuk lebih meningkatkan prinsip kehati- hatian yang terdapat pada Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pihak PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta harus mempertahankan proses penyaluran maupun pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan lebih mengutamakan masyarakat atau calon nasabah yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Sehingga diharapkan nasabah tersebut dapat memiliki rumah yang layak. 2. PT. Bank Permata Tbk Cabang Surakarta harus lebih berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam proses penyaluran maupun pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu pihak Bank benar-benar memperhatikan calon nasabahnya dengan melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap calon nasabah.

commit to user

Penulisan Hukum ( Skripsi)

Recommend Documents