PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN Yayang Susila Sakti Ahmad Rifai and Partners Jl. Bagawanta Bhahari No. 30, Katang Email: [email protected]

Abstract Reconsideration is the final remedy proposed by terpidana or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. As in several Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. This paper seeks to analyze the reasons for the Public Prosecutor filed a review and reconsideration of the concept of regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based on a review of normative, with the approach of legislation, case approach, the comparative approach and the conceptual approach. According to the results of the research explained that the reason the Public Prosecutor filed a review because there is new evidence (Novum), the availability of independent judgment or the last, and in the magnitude of permanent legal verdict was not there when the verdict pemidanaan proved the existence of a criminal act. Some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of terpidana. Reconsideration should be preferred terpidana interest but without override the public interest, therefore, to be formulated in a review by the Law. Key words: judicial review, public prosecutor, justice, certainty

Abstrak Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan konsep pengaturan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan datang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil kajian/ penelitian menunjukkan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena itu perlu diformulasikan peninjauan kembali demi hukum. Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, keadilan, kepastian 68

Yayang Susila Sakti, Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara...

Latar Belakang

69

Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut

Kitab Undang-undang Hukum Acara

Umum terhadap putusan pengadilan yang

Pidana (KUHAP) pasal 263 ayat (1) disebutkan

merupakan putusan bebas atau lepas dari

bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi

segala

para pencari keadilan, dibuka kemungkinan

mengingat di dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP

upaya hukum bagi terpidana, yaitu perkara

menentukan

yang sudah diputus oleh pengadilan dan

peninjauan kembali hanya terpidana atau

putusan tersebut sudah berkekuatan hukum

ahli warisnya kecuali putusan bebas atau

tetap yaitu melalui Peninjauan Kembali (PK)

lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal

kepada Mahkamah Agung. Dalam praktik

ini pihak yang berkepentingan mengajukan

hukum perumusan Pasal 263 Kitab Undang-

peninjauan kembali mengenai putusan bebas

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah

atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah

menimbulkan polemik dan pendapat yang

Jaksa Penuntut Umum.

kontroversial di kalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanyalah terpidana atau ahli warisnya. Pasal 263 terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1) mengatur haknya terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, ayat (2) menganut tentang dasar alasan atau persyaratan untuk mengajukan PK dan ayat (3) yang sering dilupakan dan dianggap tidak ada oleh sebagian praktisi, yaitu mengatur tentang haknya pihak lain yang bukan terpidana atau ahli warisnya. Pihak yang tidak disebutkan secara eksplisit ini baru mempunyai hak dalam arti dapat mengajukan PK apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dianggap terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan penjatuhan pidana. Oleh karena pihak tersebut bukanlah terpidana melainkan Jaksa Penuntut Umum

tuntutan

hukum

yang

dapat

berhak

diterima

mengajukan

Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi

kepentingan

terpidana,

bukan

kepentingan negara atau korban.Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana.Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah.Negara telah berdosa mempidana penduduk negara yang tidak besalah.Bentuk penebusan dosa tersebut yakni

negara

memberikan

hak

kepada

terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.1

(JPU). 1 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 3-4.

ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 1, April 2014, Halaman 1-150

70

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 263

terpidana Syahril Sabirin selaku Gubernur

ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap suatu

Bank Indonesia. Dalam tuntutannya JPU

putusan pengadilan yang telah memperoleh

menyatakan bawha Syahril terbukti secara sah

kekuatan

diajukan

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama

perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan

dan berlanjut sebagaimana diatur dalam dan

terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu

diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat

pemidanaan. Dalam hal ini tujuan PK tersebut

(1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3

adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa.2

Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal

Menghadapi problema yuridis hukum

64 KUHP jo. Undang-Undang No. 31 Tahun

hukum

tetap

dapat

acara pidana dimana tidak diatur di dalam

1999 dalam dakwaan primair.

KUHAP mengenai PK oleh Jaksa Penuntut

Sedangkan pada putusan Mahkamah

Umum (JPU). Sehingga diwujudkan dalam

Agung tanggal 18 Juli 2007 No. 84 PK/

beberapa Putusan Mahkamah Agung pada

Pid/2006 H. Mulyar. Dalam tuntutannya JPU

tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996

menyatakan bahwa H. Mulyar terbukti secara

dengan

Pakpahan

sah dan meyakinkan bersalah melakukan

melakukan tindak pidana penghasutan yang

tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur

dilakukan secara berlanjut dan menyebar

dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3)

luaskan tulisan yang isinya menghasut diatur

huruf h, huruf j Yo Pasal 78 ayat (7) Undang-

dalam Pasal 160 yo Pasal 64 ayat (1) Kitab

Undang RI. No. 41 tahun 1999 tentang

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

terpidana

Mochtar

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25

tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000,00

Januari 2008 No.109 PK/Pid/2007 dengan

(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

kurungan menolak peninjauan kembali oleh

Dalam tuntutan JPU, Pollycarpus dituntut

JPU.

telah melakukan tindak pidana pembunuhan

Berdasarkan uraian di atas telah terjadi

berencana dan menggunakan surat palsu

perbedaan penafsiran mengenai peninjauan

sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP

kembali oleh JPU

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal

perdebatan antara pencarian keadilan dan

263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

tercapainya kepastian hukum. Fenomena

KUHP.

ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada

Putusan

Mahkamah

Agung

tanggal

sehingga menimbulkan

terganggunya keseimbangan antara proses

8 Juni 2009 No.7 PK/Pid/2009 dengan 2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 306.


71

keadilan dengan kepastian hukum sebagai

dilihat dari tujuan hukum, untuk merumuskan

tujuan hukum.

pengaturan hukum peninjauan kembali oleh

Kepastian hukum selalu berbenturan

JPU yang akan datang.

dengan keadilan, oleh karena itu penulis ingin

Adapun manfaat-manfaat yang penulis

meneliti batasan PK yang diajukan oleh JPU

harapkan dari penelitian ini, yakni manfaat

apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita

secara teoretis dan manfaat secara praktis.

Negara Indonesia sehingga dapat tercipta

Manfaat

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

diharapkan dapat memberikan sumbangan

untuk menciptakan ketertiban di masyarakat

pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum dan Hukum

sehingga

Acara Pidana pada khususnya yang secara

kepentingan

manusia

dapat

terlindungi. Peraturan PK yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHAP dianggap kurang sesuai lagi

teoretis

penelitian

hukum

ini

substansial lebih terfokus upaya peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

dengan perkembangan hukum di Indonesia

Jenis Penelitian yang digunakan dalam

saat ini. Oleh karena itu penulis akan meneliti

penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun

mengenai bagaimana seharusnya peraturan

alasan

PK dituangkan di dalam KUHAP yang

normatif ini karena permasalahan yang

akan datang, tanpa melepaskan asas yang

diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan

terkandung dalam Pancasila dan Undang-

seberapa jauh KUHAP mengatur tentang

Undang Dasar 1945.

peninjauan kembali oleh JPU. Penelitian

Dengan demikian rumusan masalah pada

ini

digunakannya

menggunakan

penelitian

pendekatan

yuridis

undang-

tulisan ini yaitu:

undang (statute approach) dilakukan dengan

1. Apa alasan yang menjadi dasar pembenar

menelaah semua undang-undang dan regulasi

JPU mengajukan peninjauan kembali? 2. Bagaimana peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari perspektif tujuan hukum?

yang bersangkut paut dengan isu pengajuan peninjauan kembali oleh JPU. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara

3. Bagaimana kebijakan hukum pidana

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

tentang peninjuan kembali oleh Jaksa

berkaitan dengan peninjauan kembali oleh

Penuntut Umum yang akan datang?

jaksa penuntut umum yang telah menjadi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

putusan pengadilan yang telah berkekuatan

menjelaskan dan menganalisa alasan-alasan

hukum tetap. Beberapa putusan yang akan

yang menjadi dasar peninjauan kembali dapat

dianalisa oleh penulis, Mahkamah Agung

diajukan oleh JPU, untuk menjelaskan dan

pada tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/

menganalisa peninjauan kembali oleh JPU

Pid/1996 dengan terpidana Mochtar Pakpahan


72

melakukan tindak pidana penghasutan yang


dilakukan secara berlanjut dan menyebar

tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur

luaskan tulisan yang isinya menghasut diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3)

dalam Pasal 160 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP

huruf h, huruf j Yo Pasal 78 ayat (7) Undang-

dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Undang RI. No. 41 tahun 1999 tentang


Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

Januari 2008 No.109 PK/Pid/2007 dengan

Dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000,00

Dalam tuntutan JPU, Pollycarpus dituntut

(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

telah melakukan tindak pidana pembunuhan

kurungan menolak peninjauan kembali oleh

berencana dan menggunakan surat palsu

Jaksa Penuntut Umum.

sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP

Pendekatan Komparatif (Commparative

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal

approach) dilakukan dengan membandingkan

263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

undang-undang hukum acara pidana Indonesia

KUHP.

dengan hukum acara pidana Negara Belanda,

Putusan

Mahkamah

Agung

tanggal

juga dapat diperbandingkan di samping

8 Juni 2009 No.7 PK/Pid/2009 dengan

undang-undang juga putusan pengadilan di

terpidana Syahril Sabirin selaku Gubernur

beberapa Negara untuk kasus yang sama.

Bank Indonesia. Dalam tuntutannya Jaksa

Pendekatan

Konseptual

Penuntut Umum menyatakan bawha Syahril

Approach)

beranjak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

pandangan

dan

melakukan tindak pidana korupsi yang

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

dilakukan secara bersama dan berlanjut

demikian peneliti akan menemukan ide yang

sebagaimana diatur dalam dan diancam

melahirkan

dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

yang relevan dengan isu peninjauan kembali

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP

oleh JPU.

jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan primair.

dari

(Conceptual pandangan-

doktrin-doktrin

pengertian-pengertian

yang

hukum,

Teori Hukum yang digunakan adalah yaitu Teori Sistem Peradilan Pidana untuk


membahas rumusan masalah pertama, Teori

Juli 2007 No. 84 PK/Pid/2006 H. Mulyar.

Tujuan Hukum untuk membahas rumusan

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum

masalah kedua dan Teori Kebijakan Hukum

menyatakan bahwa H. Mulyar terbukti secara

Pidana untuk membahas rumusan masalah ketiga.


73

Metode analisis yang digunakan dalam

dan dipidana dengan kurungan 3 (tiga) tahun

penelitian ini adalah teknik analisis yang

penjara.4 Putusan banding di Pengadilin

bersifat

Tinggi Medan dalam amarnya menguatkan

kualitatif,3

mengutamakan

yakni

analisis

kedalaman/kualitas

yang bahan

putusan PN Medan.

hukum. Analisis kualitatif ini digunakan

Di tingkat Kasasi Mahkamah Agung

dalam mengkaji bahan hukum sekunder,

mengabulkan permohonan Muchtar Pakpahan

dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Logika berfikir deduktif dilakukan dalam

Medan.Dengan amar putusan menyatakan

memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan

terdakwa tidak terbukti secara sah dan

mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide

meyakinkan bersalah melakukan kejahatan

dasar pengaturan peninjauan kembali oleh

yang didakwakan kepadanya, membebaskan

jaksa penuntut umum yang ideal dalam sistem

terdakwa

hukum di Indonesia.

memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, Berdasarkan

A. Pengajuan Peninjauan Kembali Jaksa

semua

dakwaan,

dan

kedudukan dan harkat martabatnya.

Pembahasan

oleh

dari

Penuntut

Umum

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Pada tahun 1996 untuk pertama kalinya JPU mengajukan PK dengan terdakwa Mochtar Pakpahan, seorang aktivis buruh pada masa itu. Dalam tuntutannya Jaksa menyatakan Muchtar Pakpahan melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut diatur dalam Pasal 160 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, dengan pidana 4 (empat) tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 menyatakan bahwa Muchtar Pakpahan terbukti bersalah

surat

permohonan

PK

tertanggal 18 Maret 1996 Jaksa Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sebagai berikut:5 1. Hak

JPU

adalah

dalam

dalam

mengajukan

kepastiannya

PK

sebagai

penuntut umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian kembali

permintaan bukan

karena

peninjauan kepentingan

JPU atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk

kepentingan

Negara/

umum.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama

dan/atau

kepentingan

pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 47- 48. 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996. 5 Ibid.

74


2. Belum adanya pengaturan yang tegas

telah

memperoleh

kekuatan

hukum

dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa

tetap, kecuali putusan bebas atau lepas

mengajukan PK, memerlukan suatu

dari segala tuntutan hukum, terpidana

tindakan hukum untuk memperjelas

atau ahli warisnya dapat mengajukan

hak JPU mengajukan PK yang tersirat

permintaan peninjauan kembali kepada

dalam peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung”. Di dalam Pasal 263

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 huruf

tidak secara tegas menyatakan bahwa

c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991

JPU berhak mengajukan PK kepada

tentang Kejaksaan Agung RI yang

Mahkamah Agung, namun tidak juga

dimaksud dengan kepentingan umum

melarang JPU melakukannya. Adalah

adalah kepentingan bangsa dan Negara

wajar apabila terhadap putusan bebas

serta kepentingan masyarakat luas. Dalam

atau lepas dari segala tuntutan hukum

ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang

oleh

GBHN dijelaskan bahwa pembangunan

dikecualikan tersebut adalah hak JPU

materi hukum ialah antara lain dengan

untuk mengajukan PK sebagai pihak

pembentukan

hukum.

yang berkepentingan, selama terdapat

pembentukan

hukum

Sebagaimana tidak

terpidana

atau

ahli

warisnya

hanya

dasar yang cukup sebagaimana diatur

membentuk suatu perundang-undangan

dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pasal

yang baru tetapi juga menciptakan hukum

263 ayat (3) KUHAP menyatakan “Atas

melalui Yurisprudensi.

dasar alasan yang sama sebagaimana

3. Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan

menjadi

yang telah memperoleh kekuatan hukum

dasar pengajuan PK oleh JPU adalah

tetap dapat diajukan permintaan PK

Pasal

apabila dalam putusan itu suatu perbuatan

21

yang

tersebut pada ayat 2 terdapat putusan

Undang-undang

No.

14

Tahun 1970 “Apabila terdapat hal-hal

yang

atau keadaan yang ditentukan dengan

terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh

undang-undang terhadap putusan yang

suatu pemidanaan”, dari ketentuan Pasal

telah memperoleh kekuatan hukum tetap

263 ayat (3) KUHAP tentunya tidak

dapat dimintakan PK kepada Mahkamah

mungkin terpidana atau ahli warisnya

Agung dalam perkara perdata dan pidana

akan menggunakan ketentuan pasal ini

oleh

Pihak

sebagai dasar untuk menguntungkan

yang berkepentingan dalam perkara

bagi dirinya. Dengan demikian ketentuan

pidana adalah JPU dan Terpidana.

tersebut diperuntukkan bagi JPU sebagai

Menurut Pasal 263

ayat (1) KUHAP

pihak yang berkepentingan. Menurut

“Terhadap putusan pengadilan yang

Andi Hamzah, kurang adil apabila dalam

yang

berkepentingan”.

didakwakan

telah

dinyatakan


keputusan itu JPU tidak diberikan hak

75

2. Melaui penafsiran Pasal 244 KUHAP

dan kewenangan mengajukan PK. Di

tersebut

Hakim

menentukan

bahwa

sisi lain dalam Reglement op de straf

terdapat 2 (dua) macam putusan bebas,

vordering dan PERMA No. 1 tahun 1969

yakni putusan bebas murni dan bebas

serta PERMA No. 1 tahun 1980, terdapat

tidak murni, putusan bebas murni tidak

ketentuan bahwa yang harus mengajukan

dapat dimintakan kasasi, sedangkan

permohonan PK adalah Jaksa Agung,

bebas tidak murni dapat dimintakan

terpidana atau pihak yang berkepentingan.

kasasi. Penafsiran putusan Hakim ini

Dapat diyakini bahwa pemikiran yang

lama-lama menjadi yurisprudensi tetap.

terkandung dalam perundang-undangan

3. Menurut Pasal 21 Undang-undang No.

lama tersebut tetap menjadi sumber

14 Tahun 1970, “Apabila terdapat hal-hal

inspirasi dalam merumuskan ketentuan-

atau keadaan-keadaan yang ditentukan

ketentuan KUHAP, sehingga peninjauan

dengan undang-undang, terhadap putusan

kembali dapat diajukan pula oleh JPU.

pengadilan

yang

telah

memperoleh

Berdasarkan pertimbangan hakim alasan-

kekuatan hukum tetap dapat dimintakan

alasan JPU mengajukan PK dapat dibenarkan

peninjauan kembali kepada Mahkamah

adalah sebagai berikut:6

Agung, dalam perkara perdata dan pidana

1. Hukum terbentuk antara lain melalui

oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

putusan-putusan Hakim, seperti halnya

Bahwa dalam perkara pidana terdapat 2

dalam masalah permohonan kasasi. Pasal

(dua) pihak yang berkepentingan yakni

244 KUHAP menentukan “Terhadap

yang pertama adalah Terdakwa dan

putusan perkara pidana yang diberikan

yang lainnya adalah JPU yang mewakili

pada tingkat terakhir oleh pengadilan

kepentingan umum/Negara.

lain selain dari pada Mahkamah Agung,

4. Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

mengatur “Terhadap putusan pengadilan

mengajukan kasasi kepada Mahkamah

yang telah memperoleh kekuatan hukum

Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

tetap, kecuali putusan bebas atau lepas

Menegasakan bahwa permohonan kasasi

dari segala tuntutan hukum, terpidana

terhadap putusan pengadilan, kecuali

atau ahli warisnya dapat mengajukan

putusan bebas dapat dimintakan kasasi,

permintaan peninjauan kembali kepada

atau dengan kata lain putusan bebas

Mahkamah Agung”. Artinya putusan

dengan tegas tidak dapat dimintakan

pengadilan yang bukan putusan bebas

kasasi.

atau lepas dari tuntutan hukum dapat

6 Ibid.

76


diajukan permohonan PK oleh terpidana

dalam rangka menerapkan asas keseimbangan

atau ahliwarisnya, sedang putusan bebas

antara hak asasi dari termohon PK yaitu JPU

atau lepas dari tuntutan hukum tidak

sebagai pihak yang mewakili kepentingan

dengan tegas ditentukan atau tidak diatur,

umum, kepentingan masyarakat, termasuk

dengan kata lain tidak ada larangan untuk

kepentingan pembangunan negara kesatuan

dimintakan PK oleh JPU.

republik

5. Bahwa dengan demikian Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya.

indonesia

sebagai

kepentingan

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu PK oleh JPU dapat diterima. Bahwa

dalam

ketentuan

Pasal

266

Di sisi lain Pasal 263 ayat (3) KUHAP

ayat (3) KUHAP, mengatur “Pidana yang

menentukan “Atas dasar alasan yang

dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh

sama sebagaimana tersebut pada ayat (2)

melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam

terhadap suatu putusan pengadilan yang

putusan semula”, tidak berlaku dalam hal ini,


karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi

dapat diajukan permintaan peninjauan

putusan yang menjatuhkan suatu pemidanaan,

kembali apabila dalam putusan itu

sedangkan Putusan Mahkamah Agung dalam

suatu perbuatan yang didakwakan telah

kasasi yang diajukan oleh Muchtar Pakpahan

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak

tidak menjatuhkan pemidanaan. Oleh karena

diikuti oleh suatu pemidanaan”. Pasal

itu dalam amar putusannya Mahkamah

ini ditujukan kepada JPU karena sebagai

Agung mengabulkan permohonan peninjauan

pihak

kembali oleh JPU dan membatalkan putusan

yang

paling

berkepentingan,

JPU yang telah berhasil membuktikan

Kasasi.

Menghukum

Mochtar

Pakpahan

dakwaanya di muka sidang dan hakim

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

menyatakan dalam putusannya bahwa

penjara.

Terdakwa telah bersalah melakukan

Pada tanggal 25 Januari 2008 Mahakamah

perbuatan yang didakwakan kepadanya,

Agung mengabulkan permohonan peninjauan

akan tetapi diikuti oleh pemidanaan dalam

kembali oleh JPU dalam perkara Pollycarpus

putusan hakim tersebut, sebagaimana

Budihari Priyanto. Dalam tuntutan JPU,

ditentukan oleh undang-undang. Jadi

Pollycarpus

JPU yang paling berkepentingan agar

tindak pidana pembunuhan berencana dan

putusan

menggunakan

pengadilan

tersebut

diubah

dituntut surat

telah palsu

melakukan sebagaimana

sehingga putusan yang berisi pernyataan

terdapat dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55

kesalahan

ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2)

terdakwa

tersebut

diikuti

dengan pemidanaan atas diri terpidana. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas 7 Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007.

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama seumur hidup.7


Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat

menentukan

Pollycarpus

77

2. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang

putusan

Pengadilan

Tinggi


Jakarta, jelas memperlihatkan suatu

melakukan perbuatan pidana “turut melakukan

kekhilafan hakim atau kekeliruan yang

pembunuhan

nyata.

berencana”

dan

“turut

melakukan pemalsuan surat” dengan hukuman

3. Bahwa

Mahkamah

Agung

selaku

14 (empat belas) tahun penjara. Dalam

judex facti telah salah menerapkan

Banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang amar

hukum pembuktian, seharusnya dengan

putusannya menerima permintaan banding

pertimbangannya tersebut menghasilkan

dari Jaksa Penuntut Umum dan Pollycarpus,

kesimpulan bahwa putusan judex facti

menguatkan

harus

Putusan

Pengadilan

Negeri

dibatalkan,

byukan

dakwaan

Jakarta Pusat. Dalam Kasasi, Mahkamah

tidak terbukti. Atas dasar pembatalan

Agung dalam amar putusannya menolak

tersebut maka sesuai dengan ketentuan

permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum

pasal 50 ayat (2) UU. No. 14 tahun

dan mengabulkan permohonan kasasi dari

1985 yang diubah dengan UU. No. 5

Pollycarpus. Menyatakan Pollycarpus tidak

tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,


akan mengadili sendiri dengan memakai

melakukan tindak pidana dalam dakwaan

hukum pembuktian yang beraku bagi

kesatu dan membebaskan dari dakwaan ke

Pengadilan

satu.Menyatakan Pollycarpus terbukti secara

disini bahwa Majelis Hakim Kasasi

sah dan meyakinkan bersalah meakukan

telah khilaf dan keliru dengan langsung

tindak pidana “menggunakan surat palsu” dan

menyimpulkan

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2

Agung berpendapat bahwa unsur-unsur

(dua) tahun.

dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi,

Tingkat

Pertama.

bahwa

Jelas

Mahkamah

Surat permohonan PK diserahkan ke pada

sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

secara sah dan meyakinkan. Oleh karena

pada tanggal 26 Juli 2007 dari JPU dengan

itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan

alasan sebagai berikut:

tersebut. Pertimbangan tersebut adalah

1. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang

pertimbangan tentang judex facti telah

terlihat pada pertimbangan-pertimbangan

salah menerapkan hukum pembuktian

yang

bukanlah pertimbangan tentang unsur

menjadi

dasar

amar

putusan

Pengadilan Tinggi dalam Banding yang

delik

yang

didakwakan.

Kesalahan

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

nyatanya adalah kesimpulan tersebut

Jakarta Pusat.

ditarik tanpa pertimbangan yang jelas

78


melaggar pasal 25 UU. No. 4 tahun

terhadap korban Munir tidak terlepas

204 tentang kekuasaan kehakikam yang

dari

berbunyi “segala putusan pengadilan

terpidana. Jika mempergunakan surat

selain harus memuat alasan dan dasar

palsu terbukti, maka pembunuhan yang

putusan tersebut, memuat pula pasal

didakwakan terhadap terpidana harusnya

tertentu

juga terbukti.

dari

undangan

peraturan

yang

perundang-

bersangkutan

penggunaan

surat

palsu

oleh

atau

5. Bahwa segala perbuatan yang berhubngan

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dengan surat palsu tersebut, yang ada

dasar untuk mengadili. Ketentuan pasal

hubungannya dengan kematian Munir

tersebut sesuai dengan ketentuan pasal

dikaitkan dengan keterangan saksi dan

197 ayat (1) butir d yang berbunyi

keteragan terdakwa adalah merupakan

“pertimbangan yang disusun secara

bukti petunjuk dan juga dikenal dalam

ringkas

hukum pembuktian sebagai bukti berantai

mengenai

fakta-fakta

dan

keadaan beserta alat pembuktian yang

(ketting bewijs)

diperoleh dari pemeriksaan sidang yang

6. Ditemukannya keadaan baru (novum)

menjadi dasar penentuan kesalasahan”.

sesuai dengan ketentuan pasal 263

Suatu putusan tanpa dasar atau kurang

ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa salah

dasar adalah batal demi hukum (pasal

satu

197 ayat (2) KUHAP)

kembali adalah apabila terdapat keadaan

alasan

diajukannya

peninjauan

4. Bahwa judec jurist telah keliru atau

baru yang menimbulkan dugaan kuat,

salah dalam pertimbangannya, sehingga

bawha keadaan itu sudan diketahui

menyatakan judec factie salah dalam

pada waktu siding masih berlangsungm

menerapkan

pembuktian.

maka hasilnya akan menjadi putusan

Pertimbangan tersebut didasarkan atas

berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan

penilaian terhadap sebagian fakta-fakta

telah ditemukan keadaan baru berupa

hukum yang terungkap di persidangan

keterangan saksi, tersangka dan ahli.

hukum

dengan tidak menghubungkan Antara

Dalam

pertimbangannya

fakta yang satu dengan fakta yang

Agung

lainnya. Dalam pertimbangan judec

Mahkamah Agun tanggal 25 Oktober 1996

jurist tersebut terdaoat kekeliruan yang

No. 55 PK/Pid/1996, yang secara formal

nyata mengenai hukum pembuktian

telah

dan fakta kejadian. Antara lain, Majelis

kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Kasasi tidak mempertimbangkan hal-hal

Umum terhadap putusan Pengadilan yang

yang menyangkut penggunaan surat


palsu,

yang merupakan putusan bebas. Untuk

dimana

karena

pembunuhan

memperhatikan

Mahkamah

menerima

permintaan

yurisprudensi

peninjauan


79

memelihara keseragaman putusan Mahkamah

Oleh karena itu KUHAP harus secara

Agung (consistency in Court decicion),

maksimal digunakan untuk mendapatkan

maka Mahkamah Agung dalam memeriksa

kebenaran materiil dengan cara melakukan

dan mengadili perkara PK terpidana tersebut

penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-

mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam

ketentuannya, dan dalam hal ini khusunya

putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.

terhadap

55PK/Pid/1996.8

memungkinkan

Pasal

263 JPU

KUHAP dapat

dengan

mengajukan

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak

permintaan PK terhadap putusan yang telah

secara tegas melarang JPU mengajukan PK

memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang

terhadap putusan vrijspraak dan onslag van

merupakan putusan bebas atau lepas dari

alle vervolging sehingga yang berkepentingan

segala tuntutan hukum.

adalah JPU. Di atur juga di dalam Pasal

Beberapa ketentuan-ketentuan yang dapat

263 ayat (3) KUHAP apabila suatu putusan

dijadikan acuan PK oleh JPU: 1. Pasal 248 ayat (3) Undang-undang no. 31 Tahun 1997, menentukan “atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

dinyatakan terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan maka hal ini tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada JPU diberikan hak untuk mengajukan PK. Berdasarkan

pedoman

pelaksanaan

KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan”. 8 Ibid.

2. Article 84 Statue of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to rivise the final judgement of conviction or sentence on the grounds that…..”. 3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vondering (SV) (S.1847-40) menentukan “De aanvrage tot herzienning wordt bij het Hooggerchtshof aangebracht door


80

het indienen van een vordering door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindtovereenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aran den president van het Hooggerechtshof is opgedagen. (SV.3563, 358v). 4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1969 menentukan “Permohonan PK suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap haru diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”. 5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “Permohonan PK suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpida atau pihak yang berkepentingan”. Berdasarkan ketentuan diatas dan oleh karena tersebut

permohonan beserta

peninjauan

kembali

alasan-alasannya

telah

diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima. Selain ketentuan di atas hakim juga menemukan novum dalam perkara Pollycarpus. Dalam putusannya Hakim mengabulkan PK oleh JPU dan memutuskan bahwa Pollycarpus terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan surat. Dalam putusan

Hakim

menjatuhkan

20

tahun

penjara. Putusan itu lebih tinggi dari putusan pengadilan tingkat pertama selama 14 tahun

penjara. Pertimbangan Hakim pada saat itu adalah bahwa tindakan pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun. Apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindakan pidana yang terbukti tersebut. Perkara

dengan

terpidana

Syahril

Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam tuntutannya JPU menyatakan bahwa Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan primair. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002 memutuskan bahwa Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menghukum Terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara, menghukum dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan harus diganti pidana 3 (tiga)


81

bulan kurungan. Permohonan banding yang

di semua lingkungan peradilan dalam

dimintakan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut

menjalankan kekuasaan kehakiman”.

Umum

dikabulkan

dalam

4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas

putusan menyatakan kesalahan Terdakwa

seharusnya Mahkamah Agung RI sebagai

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

muara peradilan (the last corner stone)

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

melakukan pengawasan dan pembinaan

baik daan dakwaan primair maupun dakwaan

terhadap peradilan di bawahnya dan

subsidair, membebaskan Terdakwa dari segala

Mahkamah Agung RI selaku Judec Juris

dakwaan (Vrijspraak).

di samping memeriksa penerapan hukum

Pada

tanggal

oleh

23

Hakim

Desember

2004

juga dapat mengadili sendiri berdasarkan

Mahkamah Agung menolak kasasi yang

fakta-fakta persidangan, sehingga tidak

diajukan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian

timbul dualisme putusan pengadilan lebih

tanggal 3 September 2008 JPU melalui

dalam kasus yang sama atau berkaitan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

satu sama lain.

mengajukan permohonan PK dengan alasan-

Dalam

pertimbangannya

Hakim

alasan sebagai berikut:

berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung

1. Berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf c

tanggal 25 Oktober 1995 No. 55 PK/Pid/1996,

KUHAP, permintaan peninjauan kembali

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari

dilakukan Antara lain atas dasar “apabila

2008 No. 109 PK/Pid/2007, untuk memelihara

putusan itu dengan jelas memperlihatkan

keseragaman putusan Mahkamah Agung.

suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Dalam putusannya Hakim mengabulkan permohonan PK oleh JPU dan membatalkan

2. Pasal 11 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004

putusan Mahkamah Agung RI No. 1900 K/

tentang kekuasaan kehakiman menyaakan

PID/2002 jo putusan Pengadilan Tinggi

bahwa

bertugas

Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI jo putusan

melakukan pengawasan tertinggi atas

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/

perbuatan Pengadilan dalam lingkungan

PID.B/2000/PN.JKT.PST.,

peradilan

dibawahnya

terdakwa Syahril telah terbukti secara sah dan

berdasarkan ketentuan undang-undang”.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

3. Serta pasal 32 ayat (1) UU No. 14 tahun

korupsi yang dilakukan secara bersama-sama

1985 yang telah diubah dengan UU

dan berlanjut, dan menjatuhkan pidana kepada

No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah

terdakwa dengan pidana penjara selama 2

Agung yang menyatakan “Mahkamah

(dua) tahun. Menghukum untuk membayar

Agung melakukan pengawasan tertinggi

denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

terhadap

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

“Mahkamah

yang

Agug

berada

penyelenggaraan

peradilan

menyatakan

82


denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan

denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta

hukuman pengganti berupa pidana kurungan

rupiah), apabila tidak dibayar maka dapat

selama 3 (tiga) bulan.

diganti dengan kurungan pengganti selama 1

Dalam Pasal 257 ayat (1) menjelaskan

(satu) bulan. Putusan banding di Pengadilan

bahwa Permohonan PK suatu putusan perkara

Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya,

pidana yang telah memperoleh kekuatan

menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

hukum yang tetap harus diajukan oleh

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

terpidana atau pihak yang berkepentingan

“Menyuruh dengan tanpa hak mengangkut

atau oleh Jaksa Agung.9 Dengan demikian

hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-

yang berhak mengajukan PK untuk mewakili

sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil

kepentingan negara seharusnya adalah Jaksa

Hutan (SKSHH)”. Menjatuhka pidana penjara

Agung.

kepada terdakwa dengan pidana penjara

PK dengan terpidana H. Mulyar, dalam

selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar

tuntutannya JPU menyatakan bahwa H.

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan

Mulyar terbukti secara sah dan meyakinkan

ketentuan apa bila tidak dibayar diganti

bersalah melakukan tindak pidana kehutanan

dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

sebagaimana diatur dan diancam pidana

bulan. Pada tanggal 15 Februari 2006 JPU

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, huruf j Yo

mengajukan PK. Berdasarkan pertimbangan

Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41

Majelis Hakim menyatakan bahwa JPU tidak

Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55

dapat mengajukan PK atas putusan pidana

ayat (1) ke 2 KUHP. Dengan pidana penjara

yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh

selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar

karenanya apa yang dimohonkan oleh JPU

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2

merupakan kesalahan dalam penerapan hukum

(dua) bulan kurungan.10

acara, sehingga permohonan PK dinyatakan

Dalam

putusan

Pengadilan

Negeri

tidak dapat diterima.11

Muara Teweh menyatakan H. Mulyar secara

Menurut Wirjono prodjodikoro bahwa


hukum acara pidana selalu berhubungan

tindak pidana “Menyuruh dengan tanpa

erat dengan adanya hukum pidana, dengan

hak mengangkut hasil hutan yang tidak

demikian diartikan bahwa hukum acara pidana

dilengkapi

surat

adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan

keterangan sahnya hasil hutan”. Mempidana

yang memuat cara bagaimana aparatur

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan

penegak hukum dalam sistem peradilan

bersama-sama

dengan

9 Risalah Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981. 10 Putusan Mahkamah Agung No.84 PK/PID/2006. 11 Ibid.


83

pidana bertindak guna mencapai tujuan negara

dan manajemen sistem peradilan pidana. Tanpa

dengan mengadakan hukum pidana. Hukum

adanya pengendali puncak, dikhawatirkan

pidana mengatur “bila”, kepada “siapa”,

bekerjanya sistem peradilam pidana bersifat

dan “bagaimana” hakim dapat menjatuhkan

fragmentaris atau instasi sentris.13 Dalam

pidana.12 Singkatnya hukum acara pidana

hal ini PK oleh JPU adalah berdasarkan

diadakan terbatas hanya untuk melaksanakan

dari putusan Mahkamah Agung, sehingga

ketentuan hukum pidana saja.

dapat tidaknya PK yang diajukan oleh JPU

Dalam

kapasitasnya

sebagai

aparat

penegak hukum JPU merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Ini artinya JPU mempunyai

kemerdekaan/kemandirian/

independensi di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang. Namun sebagai bagian dari system kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana atau sistem peradilan pidana maka independensi JPU harus dilihat sebagai independensi di dalam suatu sistem, yaitu sistem paradilan pidana. Maka independensi masing-masing sub-sistem penegakan hukum itu bukanlah independensi

sentralistik

yang

parsial,

tetapi independensi yang terintergrasi dalam kesatuan sistem. Sistem yang interpendensi antara masing-masing sub-sistem itu di bawah koordinasi dan kendali pimpinan puncak dari keseluruhan proses dan manajemen system peradilan pidana. Secara konstitusional Mahkamah Agung menjadi the top leader atau the top law enforcement officer dari keseluruhan proses

tergantung dari keputusan Mahkamah Agung.

B.

Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dari Perspektif Tujuan Hukum Seperti yang telah dijelaskan sebelunya

bahwa tujuan hukum yang diarahkan pada semata-mata untuk nilai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Nilai keadilan Pada

hakikatnya,

keadilan

adalah

penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Menurut melalui

Aristoteles14, kesamaan

keadilan

numerik

hukum

melahirkan

prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang

12 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1970, hlm. 13. 13 Barda nawaei Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia), UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 41- 42. 14 Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.


84

berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah,

teori ini, tujuan hukum adalah bukan hanya

dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka

keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya

keadilan korektif berupaya untuk memberikan

(kegunaannya).17

kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. PK

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum

pada

untuk

harus memberi manfaat bagi atau kegunaan

kepentingan terpidana, bukan kepentingan

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena

JPU

hukum dilaksanakan atau ditegakkan timbul

atau

dasarnya korban,

ditujukan sehingga

negara

memberikan hak kepada terpidana atau ahli

keresahan di dalam masyarakat.18

warisnya untuk mengajukan PK.15 Menurut

PK oleh JPU telah menutup rasa keadilan

pendapat Aristoteles, kesamaan proporsional

bagi terpidana. Dikarenakan upaya JPU

yaitu memberi setiap orang apa yang menjadi

dalam membuktikan kesalahan terdakwa

haknya, disesuaikan dengan filosofi PK untuk

di dalam persidangan telah dirasa cukup.

memberikan hak-hak kepada para pencari

Ditemukannya

keadilan, yaitu terpidana atau ahli warisnya.

memberikan kesempatan bagi terpidana untuk

bukti

baru

sepatutnya

Menurut keadilan korektif yang berupaya

mendapatkan keadilan. Manfaat inilah yang

memberi kompensasi memadai bagi pihak yang

dijadikan dasar dibentuknya PK, oleh karena

dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah

itu PK dirasa dapat memberikan manfaat

terpidana, oleh karena Negara telah berdosa

kepada terpidana untuk membuktikan ketidak

merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya

bersalahannya.

bertanggung jawab mengembalikan keadilan

3. Nilai kepastian

tersebut.

Nilai kepastian melalui hukum positif,

2. Nilai kemanfaatan Nilai

manfaat

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans sebagaimana

yang

Kelsen19, bahwa hukum harus dibersihkan dari

dikemukakan oleh Jeremy Bentham16 bahwa

unsur non yuridis, sebagaimana unsur etis,

hukum bertujuan untuk mewujudkan apa

sosiologis, politis, dan sebagainya; sedangkan

yang bermanfaat atau yang sesuai dengan

sistem hukum sebagai suatu hierarki daripada

kepentingan orang banyak, termasuk di

hukum dalam hal mana ketentuan hukum

dalamnya penerapan asas manfaat dalam

tertentu bersumber pada ketentuan hukum

peraturan

lain yang lebih tinggi.

perundang-undangan.

Menurut

15 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8. 16 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 60-61. 17 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9. 18 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2. 19 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 60.


85

PK bersumber pada Pasal 263 KUHAP,

suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang

dan secara jelas telah dijelaskan mengenai

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan),

syarat-syarat yang harus dipenuhi, siapa saja

kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan

yang dapat mengajukan PK.

yang paling mungkin memperoleh hasil yang

Oleh karena itu peninjauan oleh JPU yang diperbolehkan melalui putusan Mahkamah

diinginkan. Menurut

Padmo

politik

hukum. JPU maupun Hakim Mahkamah

yang menentukan arah, bentuk, maupun

Agung,

dalam

isi hukum yang akan dibentuk.21 Kebijakan

menjelaskan pasal 263 ayat (1) KUHAP,

penyelenggara Negara tentang apa yang

analogi

sehingga merusak tatanan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

C. Konsep Pengaturan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kebijakan Hukum Pidana

adalah

bahwa

Agung, kurang sesuai dengan teori tujuan menggunakan

hukum

Wahjono kebijakan

dasar

dijadikan kriteria untuk menghukum suatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.22 Soedarto mengemukakan bahwa kebijakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu.23 PK

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula

oleh JPU tidak terdapat di dalam peraturan

disebut dengan istilah politik hukum pidana.

perundang-undangan.

Dalam kepustakaan asing istilah politik

putusan Mahkamah Agung memperbolehkan

hukum pidana sering dikenal dengan berbagai

PK oleh JPU.

istilah, antara lain penal policy, criminal law

Namun

beberapa

Menurut Yusril Ihza Mahendra yang berhak mengajukan PK hanyalah terpidana,

policy, atau strafrechspotlitiek. konsep

keluarga dan penasehat hukumnya. PK dapat

dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

diajukan jika ada novum atau bukti baru yang

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

ditemukan kemudian setelah perkara diputus

kepemimpinan, dan cara bertindak.20 Istilah ini

dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi

Asumsinya, jika sekiranya alat bukti tersebut

dan kelompok sektor swasta, serta individu.

diungkapkan di persidangan sebelumnya,

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

maka kemungkinan terdakwa akan dibebaskan

Jika hukum dapat memaksakan atau melarang

dari dakwaan.24

Kebijakan

adalah

rangkaian

20 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 21 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160. 22 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1. 23 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151. 24 Yusril Ihza Mahendra, Keadilan dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum dalam Keadilan, http:// www.jpnn.com/read/2014/03/08/220770/Keadilan-dalam-Kepastian-Hukum-dan-Kepastian-Hukum-dalamKeadilan, diakses 2 Juli 2014 pukul 19.00 WIB.


86

Selain novum, alasan PK juga didasarkan

Putten, Schiedam, atau Deventer.

atas adanya kekhilafan hakim yang nyata

Kasus yang pertama terkait dengan

dalam memutus perkara pidana tersebut.

penjatuhan hukuman yang salah. Kedua

Atau adanya pertentangan putusan terhadap

terpidana yang mulai menjalani hukuman pada

perkara tersebut dengan perkara yang sama,

tahun 1995, akhirnya dibebaskan pada tahun

yang sebelumnya telah diputus inkracht oleh

2002 dengan pemberian kompensasi hampir

pengadilan.25

2 juta euro. Pelaku sebenarnya akhirnya

JPU juga tidak berhak mengajukan PK. Sebab, filosofi adanya PK adalah untuk melindungi

Kasus kedua yang dimulai tahun 2000,

ketidakadilan. Namun demikian Jaksa Agung

berhubungan dengan pengakuan terpidana

berhak mengajukan PK yang dinamakan

yang

“PK demi hukum”. Kewenangan ini hanya

yang keliru, serta penelitian DNA yang

ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa

menunjukkan

biasa.26

lain. Sebelum hukumannya ditangguhkan, demi

bahwa

melalui

pelakunya

cara orang

semata-mata

dari empat tahun. Pada tahun 2005, Pengadilan

untuk kepentingan keadilan bagi terpidana.

Tingkat Banding Den Haag menghukum

Misalnya, Jaksa Agung menemukan novum

pelaku sebenarnya.

Agung

hanya

didapatkan

terpidana telah menjalani hukuman tak kurang

Jaksa

itu

ternyata

boleh

digunakan

hukum

terpidana

penelitian DNA.

dari

PK

kepentingan

ditangkap pada tahun 2008 berdasarkan hasil

bahwa terpidana bukanlah pelaku kejahatan,

Kasus

terakhir,

juga

berhubungan

tapi orang lain, sementara terpidana sudah

dengan masalah kebenaran pembuktian siapa

dihukum. Dalam keadaan demikian, Jaksa

pelakunya. Dalam kasus pembunuhan yang

Agung dapat berinisiatif mengajukan PK

terjadi pada tahun 1999 ini, hasil penelitian

untuk membebaskan terpidana yang salah

DNA yang digunakan sebagai dasar penjatuhan

dakwa tersebut.27

hukuman, masih terus dipermasalahkan oleh

Diatur pula mengenai PK di Belanda.

advokat terpidana, meskipun perkara tersebut

Beberapa waktu terakhir masalah PK pidana

telah melalui beberapa persidangan di berbagai

ini memang sedang mengemuka di Belanda,

tingkatan, serta beberapa permohonan PK

setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara

yang diajukan.

pidana yang belakangan hari dibuka kembali,

Hal ini mendorong adanya perubahan

karena ditemukannya bukti atau kesaksian

dalam hukum acara pidana, yaitu bagaimana

baru yang membuat putusan sebelumnya

mengantisipasi

terbantahkan, seperti kasus pembunuhan 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid.

berkembangnya

teknik

pembuktian yang membuka ruang menguji


87

kembali kebenaran bangunan fakta yang

memperbaiki sesuatu yang salah. Dalam

tadinya telah digunakan untuk menghukum

hal mana kesalahan dilakukan Negara

(atau membebaskan) terdakwa.28

melalui putusan hakim yang sudah

Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena

peraturan mengenai PK, sehingga hak dari

itu PK bertujuan untuk mengembalikan

pihak-pihak yang berkepentingan di dalam

hak-hak terpidana. Selain itu nilai

perkara pidana yaitu terpidana maupun JPU

kemanfaatan tindakan PK oleh JPU yang

dapat terpenuhi. Melalui PK demi hukum oleh

berdalih untuk melindungi kepentingan

JPU, yaitu apa bila JPU menemukan bukti

umum, tidak jelas dalam merumuskan

baru yang dapat membebaskan terpidana.

alasan PK mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Sedangkan

Simpulan

nilai kepastian putusan PK oleh JPU,

Berdasarkan pada hasil penelitian dan

Hakim sepatutnya berpedoman pada

analisis terhadap upaya hukum PK oleh JPU,

Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa yang

penulis mendapatkan kesimpulan sebagai

dapat mengajukan PK adalah terpidana

berikut:

atau ahli warisnya. Pasal tersebut tidak

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung secara

dapat ditafsirkan lain karena akan

jelas memberikan alasan yang membatasi

melanggar

JPU mengajukan PK, yaitu sebagai

hukum, sehingga dapat memberikan

berikut:

perlindungan hukum bagi setiap warga

a. Adanya bukti atau keadaan baru

negara terhadap kesewenangan negara.

(Novum). suatu kekhilafan hakim. dari segala tuntutan hukum. putusan terbukti

28 Ibid.

PK

oleh

JPU

merupakan

kepentingan para pihak atau terdakwa

yang

telah

adalah untuk melindungi kepentingan

tetapi

tidak

manusia, baik itu terpidana atau bukan. Oleh karena itu dimungkinkannya PK

2. PK oleh JPU tidak memperhatikan korektif,

pidana,

haruslah diperhatikan. Sebab hukum

diikuti oleh suatu pemidanaan. keadilan

kepastian

suatu penemuan hukum, akan tetapi

c. Terhadap putusan bebas atau lepas

dinyatakan

dan

3. Berdasarkan teori kebijakan hukum

b. Adanya putusan yang memperlihatkan

d. Terhadap

keadilan

dimana

perlu

demi hukum.

88


DAFTAR PUSTAKA Buku

Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian

Adami Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakan Hukum

dalam

Penyimpangan

Praktek dan Peradilan Sesat, Sinar Barda Nawawi Arief, 2011, Reformasi Sistem Hukum

(Sistem di

Penegakkan

Indonesia),

UNDIP,

Semarang. Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, 2007, Teori Hukum, Strategi

Tertib

Manusia

Lintas

Ruang dan Generasi, Kita, Surabaya. HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, 2010, UMM Press, Malang. Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung. Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Padmo Wahjono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum,

Grafika, Jakarta. Peradilan

Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.

Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/PK/ Pid/2006. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PK/ Pid/1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/ Pid/2007.

Naskah Internet Yusril Ihza Mahendra, Keadilan dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum dalam Keadilan, http://www. jpnn.com/read/2014/03/08/220770/ Keadilan-dalam-Kepastian-Hukumdan-Kepastian-Hukum-dalamKeadilan.

Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia.

PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN

Recommend Documents