Lampiran Surat No : 313.1/EQ.S/XI/2013 tanggal 20 November 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL (Re-Sertifikasi) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Re-Srtifikasi), sebagai berikut : I.
Nama LP-PHPL Nomor Akreditasi Alamat Domisili
: : :
Alamat Operasional Telp. Fax. Email Website
: : : : :
PT. EQUALITY INDONESIA LPPHPL-013-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Jl.Raya Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja Bogor 16710 +62251 7550722, 7157103 +62251 7550724
[email protected] http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Re-Sertifikasi) Terhadap : II.
III. IV.
Nama IUPHHK-HT No. SK IUPHHK-HT
: :
Luas Lokasi
: :
Alamat Kantor
:
Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian
: :
PT SATRIA PERKASA AGUNG SK.244/Kpts-II/2000 Tanggal 22 Agustus 2000 jo SK.633/Menhut-II/2009 Tanggal 7 Oktober 2009. 77.702 Hektar Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir Provinsi Riau Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru – Provinsi Riau Telp : 0761-23332 Fax : 0761-24071
21 - 30 Oktober 2013. NILAI AKHIR PENILAIAN PHPL PREDIKAT BAIK SEHINGGA PT SATRIA PERKASA AGUNG BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 20 November 2013 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut GM Divisi SSM & SDA
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon/Fax e. Direktur f. Tim Audit :
: : : :
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL-013-IDN Jl. Raya Sukaraja No. 72, Sukaraja, Kabupaten Bogor Telp.: 0251-7550 722, Fax.: 0251-7550724, Email:
[email protected] : Ir. Agustri Warsono
1. Faisal Husnul Fuad, S.Hut. (Lead Auditor-Auditor Ekologi) 2. Asep Kurniawan, S.Hut. (Auditor Prasyarat) 3. Amin Muchakim, S.Hut. (Auditor Produksi) 4. M. Jamaluddin Al Afghoni, S.P. (Auditor Sosial) 5. Hari Seno Aji. S.Hut. (Auditor VLK) 6. Briliana Losdy, S.Hut. (Calon Auditor/Magang Produksi) 7. Marlan, S.Hut. (Calon Auditor/Magang Ekologi) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) 2. Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi) 3. Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Satria Perkasa Agung (SPA) b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HT : SK.244/Kpts-II/2000 Tanggal 22 Agustus 2000 c. Luas dan Lokasi : ±76.017 Ha di Provinsi Riau d. Alamat kantor : Kantor Pusat : Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 19 Jl. Thamrin Kav. 51 Jakarta Tlp (021) 39834473, Fax (021) 39834707 Kantor Cabang : Jl. Teuku Umar No 51 Pekanbaru Tlp. (0761) 23332, 32509, Fax (0761) 24071 f. Pengurus Perusahaan: Komisaris Utama : Muchtar Widjaja Komisaris : Stanley Najoan Direktur Utama : John Ferdinand Pandelaki Direktur : Soebarjo Direktur : Didi Harsa
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Audit Tahap I
Koordinasi Instansi Kehutanan
Waktu dan Tempat 09-11 Oktober 2013 di Bogor 21 Oktober 2013 di Pekanbaru,
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Dari hasil penelaahan dokumen yang disediakan oleh Auditee di Kantor Equality Indonesia di Bogor, masih terdapat ketidaklengkapan data/dokumen, dan olehkarenanya akan diverifikasi lebih lanjut pada Audit Tahap II. Koordinasi dengan aparat Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau Koordinasi dengan aparat BP2HP Wilayah III Pekanbaru Halaman 1 dari 13
Konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Riau 22 Oktober 2013; di Hall Pertemuan Hotel Resty Menara Pekanbaru
23 Oktober 2013; Kantor Distrik Siak Kecil 26 Oktober 2013; Kantor Distrik Simpang Kanan 24-28 Oktober 2013 di Distrik Siak Kecil dan Simpang Kanan
Selain dihadiri oleh perwakilan Auditee, juga hadir Perangkat Desa sekitar dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat sekitar areal kerja Auditee, perwakilan Muspika, perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten, serta utusan JPIK Riau. Jumlah peserta yang hadir pada acara konsultasi publik secara keseluruhan adalah 32 orang. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian warga desa-desa sekitar dan perwakilan aparat pemerintah menyatakan bahwa hubungan mereka dengan Auditee selama ini berjalan cukup baik. Keberadaan Auditee yang melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan dalam kurun waktu yang cukup lama telah banyak memberikan manfaat bagi kepentingan publik, antara lain terbukanya perluang ekonomi dan terbukanya akses transportasi dengan dibangunnya kanal-kanal, beberapa dermaga dan infrastruktur jembatan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan batas areal kerja yang belum menemukan titik penyelesaian, khususnya dengan keberadaan pemukiman warga Desa Bukit Kerikil di sekitar areal kerja PT SPA Distrik Siak Kecil. Beberapa harapan lain yang diajukan perwakilan masyarakat lebih banyak terkait dengan perlunya peningkatan kemitraan seperti pengembangan tanaman kehidupan. Sebagian aparat pemerintah juga mengharapkan adanya peningkatan bantuan dan kemitraan kerja dengan masyarakat sekitar, agar berdampak positif lebih luas. Perkenalan anggota Tim Audit, Penyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian Kinerja PHPL (Re-sertifikasi) Tahun 2013, jadwal/rencana kerja Audit II, metodologi dan prosedur, ketidaksesuaian dan rekomendasi pada periode sertifikasi sebelumnya; penyampaian jaminan kerahasiaan; serta konfirmasi dengan Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit melakukan verifikasi terhadap Indikator dan verifier sebagaimana diatur dalam Perdirjen BPK No. P.8/VI-Set/2011 Lampiran 1. Dan Lampiran 2. Titik berat penilikan adalah kepada verifier yang bernilai “buruk” dari penilaian sebelumnya.
Pertemuan Penutupan
30 Oktober 2013; di Kantor Auditee di Pekanbaru, Riau
Penyampaian terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Audit Tahap I dan Tahap II; Pemaparan daftar periksa Audit II (Re-Sertifikasi), temuan ketidaksesuaian dan observasi penilaian; serta Menandatangani berkas penilaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Pengambilan Keputusan
13 Nopember 2013; di Kantor PT EQUALITY Indonesia, Bogor
Rapat pengambil keputusan meninjau berkas penilaian hasil Audit Tahap II yang diajukan Tim Audit, untuk menjamin bahwa tahapan kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Re-Sertifikasi) dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan formal dan sesuai dengan sistem dan prosedur PT EQUALITY Indonesia. Nilai kinerja PHPL Auditee pada Re-Sertifikasi Tahun 2013 berpredikat Baik.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 13
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK
PT Satria Perkasa Agung (PT SPA-Auditee) memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Realisasi tata batas areal kerja Auditee telah temu gelang (realisasi 100%). Terdapat konflik batas tetapi terdapat upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di dalam areal kerja Auditee tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan. Di dalam areal kerja Auditee tidak terdapat peruntukan lain di luar sektor kehutanan. Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan lingkungan. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan namun tidak menyalahi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P. 8/VI-Set/2009 karena adanya surat dari Plt. Dirjen. BUK No. S.249/VIBUKPHH/2012 Tgl. 4 April 2012. Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 5070% dari rencana. Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap. Struktur organisasi dan job description personal Auditee tersedia sesuai dengan kerangka PHPL. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPI/Internal Auditor tersedia dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Kriteria Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
BAIK
Pelaksanaan tebangan kegiatan RKT Auditee yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari seluruh pihak.
Halaman 3 dari 13
Kriteria/Indikator
2. Kriteria Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Auditee dari sebagian kecil para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.
SEDANG
Auditee telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHKHTI periode tahun 2011-2020 yang disusun dengan mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro dan IHMB dan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui SK Menhut No. SK.172/VI-BPHT/2010 Tgl. 22 Desember 2010 Auditee telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) namun tidak seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK. Adanya perbedaan PAK antara RKUPHHK dengan RKT disebabkan adanya luncuran dari RKT sebelumnya sehingga realisasi tidak sama persis dengan dokumen rencana jangka panjang. Penandaan batas petak/kompartemen dan batas blok berupa pal beton dan pal paralon yang berisi informasi petak dan blok RKT. Pemeliharaan batas petak/blok berupa pembersihan dan pengecekan sedimentasi kanal. Tanda batas petak dan blok dapat dikenali dengan jelas di lapangan namun belum terlihat seluruhnya, terutama di Distrik Siak Kecil.
BAIK
Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil kegiatan IHMB serta memiliki data potensi tegakan sebelum masak tebang dari hasil Pre-Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta realisasi tanaman, rencana pemanenan, peta RKT dan hasil pengolahan data (LHC). rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang di areal kerja Auditee di Distrik Siak Kecil sebesar 110,81 m3/ha dan Distrik Simpang Kanan sebesar 131,45 m3/ha. Auditee telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) untuk semua tipe ekosistem yang ada dan telah dilakukan analisis. Riap rata-rata di PSP Distrik Siak Kecil sebesar 31,52 m3/ha/th, Distrik Simpang Kanan sebesar pada umur 1 tahun 14 m3/ha/tahun, 2 tahun 37,6 m3/ha/th, 3 tahun 38,1 m3/ha/th, dan umur 4 tahun sebesar 32,1 m3/ha/th. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dari hasil pengukuran PSP namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan Jatah Tebang Tahunan (JTT) sendiri. JTT Halaman 4 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi disusun berdasarkan hasil Pre-Harvesting Inventory (PHI)
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK
Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang meliputi Penataan Areal Kerja, Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan, Pembibitan, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Produksi. SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan system silvikultur THPB yang meliputi Penataan Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Risalah Hutan,Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Produksi namun belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang dikembangkan Auditee mengembangkan sistem silvikultur THPB dengan jenis tanaman pokok “Acacia crasicarpa” daur tanam 5 tahun. Potensi tegakan sebelum masak tebang berdasarkan hasil PHI dalam 5 tahun terakhir di Distrik Siak Kecil rata-rata mencapai 110,81 m3/Ha, di Distrik Simpang Kanan mencapai 131,45 m3/Ha dengan rata-rata pada kedua distrik sebesar 124,41 m3/ha artinya bahwa potensi tegakan di areal kerja Auditee dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha). Persediaan permudaan tanaman umur 1 tahun di areal kerja Auditee berdasarkan hasil Plantation Assessment Team (PAT) dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( ≥ 90% dari jumlah tanaman per hektar) pada tahun 2009-2012 sementatara untuk tahun 2013 mencapai 82-88% (data sampai dengan bulan September). Auditee telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Harvesting HTI Wet-Land (SOP/SMF/H001-02) yang telah mengadopsi prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dalam kegiatan pemanenan. SOP ini telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu lahan Gambut. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa Auditee telah menerapkan teknologi pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dari mulai kegiatan Pembukaan wilayah hutan, micro planning sampai dengan kegiatan produksi (penebangan, penyaradan, pemuatan, dan pengangkutan), artinya Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil (micro planning dan pelaksanaan).
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 5 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanen an/ pemanfaatan pada areal kerjanya
SEDANG
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG
Ringkasan Justifikasi Sistem silvikultur yang diterapkan Auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tidak terdapat tegakan tinggal di petak tebangan. Verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan(N.A.). Auditee telah memanfaatkan kayu dengan maksmimal, tinggi tunggul maksimal 5 cm di atas permukaan tanah, pemanfaatan kayu sampai dengan kayu berdiameter minimal 5 cm, sehingga limbah pohon yang tertinggal hanya berupa rantingranting kecil dan daun yang akan digunakan untuk membuat jalan sarad. Hasil penelitan terhadap kegiatan harvesting dalam rangka mengetahui faktor eksploitasi (fe) dan diperoleh fe ≥ 0,70 (0,8 di Distrik Siak Kecil dan 0,817 di Distrik Simpang Kanan). Auditee telah memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (RKT 2008-2009) dan Self Approval oleh Direktur Utama PT SPA (RKT 2010-2013) namun berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen RKUPHHK HTI dan RKT pada kegiatan Penataan Areal Kerja, Inventarisasi, PWH, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan menunjukan bahwa rencana jangka pendek (RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI. Terdapat peta kerja RKT yang sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau (RKT 2008 -2009) dan secara self approval oleh Direktur PT. SPA (RKT 2010 – 2013) dan Peta Kerja RKUPHHK yang disahkan oleh Menteri Kehutanan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, tetapi peta RKT belum seluruhnya mengacu pada peta RKUPHHK yakni pada blok RKT yang mengalami pergeseran/perubahan luas dan lokasi karena terdapat luncuran RKT tahun sebelumnya. Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan 5 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mencapai 53% (<70%) dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Dalam 5 tahun terakhir realiasi biaya mencapai 96,8% dari anggaran artinya alokasi anggaran yang ditetapkan Auditee masih dapat meng-cover seluruh biaya pembangunan hutan tanaman atau realisasi Halaman 6 dari 13
Kriteria/Indikator dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
Nilai
3. Kriteria Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
BAIK
Ringkasan Justifikasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman dalam 5 tahun terakhir mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan hutan yang seharusnya. Auditee telah mengalokasikan anggaran pembangunan hutan tanaman namun alokasi anggaran untuk seluruh bidang kegiatan pembangunan hutan tanaman kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran antara kegiatan produksi dan sosial kemasyarakatan/PMDH sebesar 49,6% (perbedaan 20-50%). Auditee mampu melaksanaan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar sesuai dengan tata waktu dibuktikan seluruh tahapan kegiatan THPB berjalan lancar serta dari kinerja keuangan nilai likuiditas 285% dan solvabilitas 116% yang menunjukan bahwa Auditee dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya Auditee telah malakukan realisasi tanaman pokok mencapai 90 % dari realisasi tebang, tanaman unggulan mencapai 46% dari alokasi tata ruang dan tanaman kehidupan mencapai 82% dari alokasi tata ruangnya. Dalam 5 tahun terakhir Auditee telah malakukan realisasi tanaman pokok mencapai 31,8 % dari rencana RKT, tanaman unggulan mencapai 46% dari alokasi tata ruang dan tanaman kehidupan mencapai 82% dari alokasi tata ruangnya.
Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKU dan lebih luas dari dokumenh AMDALdan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai 80%. Belum semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping. Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada. Sarana prasarana tersedia dengan jenis, jumlah dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik . Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan di lapangan melalui tindakan tertentu (preemptif/
Halaman 7 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi preventif/ represif) sesuai dengan kondisi lapangan. Prosedur pengelolaan dan pemantauan tersedia yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Sarana pengelolaan dan pemantauan tersedia sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik . Tersedia SDM dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tersedia dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan . Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Tersedia prosedur identifikasi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. Masih terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi/langka/jarang/ terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi/langka/ jarang/terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh jenis fauna dilindungi/ langka/jarang/terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee.
Halaman 8 dari 13
Kriteria/Indikator 3. Kriteria Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Auditee. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang diketahui para pihak, namun belum ada bukti bahwa mekanisme tersebut elah disepakati oleh para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/ setempat. Auditee telah memiliki persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK, tetapi masih ada konflik. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
BAIK
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 9 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
BAIK
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Auditee telah memiliki mekansme resolusi konflik yang lengkap dan jelas). Terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas, namun peta tersebut tidak up to date. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Verifier 4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu Dari 5 prinsip, 9 kriteria, 17 indikator dan 27 verifier berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan, Lampiran 1.2 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 terdapat 3 Verifier tidak diterapkan, yaitu Verifier 3.3.1, 3.3.2 dan 2.2.1.b. Sedangkan terhadap 24 Verifier yang dinilai, seluruhnya dinyatakan MEMENUHI. 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang MEMENUHI Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dipenuhi Izin/Hak Pengelolaan seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH MEMENUHI Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHKdan Rencana Kerja HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tahunan (RKT/Bagan Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Kerja/RTT) disahkan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 10 dari 13
Kriteria/Indikator oleh yang berwenang
Nilai
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang MEMENUHI Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Ringkasan Justifikasi tebangan benar dan terbukti di lapangan. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. Tidak diterapkan (n.a.), diverifikasi, tidak dinilai. Berdasarkan kebijakan konservasi Hutan APP Group, maka seluruh pemasok kayu lingkup APP tidak diperkenankan melakukan penebangan kayu pada Hutan Alam. Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
2.2.2. Seluruh MEMENUHI peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu MEMENUHI LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang bulat yang berwenang. ditebang/dipanen atau LHP dengan fisik kayu sesuai. yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan 3.1.2. Seluruh kayu MEMENUHI Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta yang diangkut keluar ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan areal izin dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan surat ketentuan. keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3. Pembuktian asal MEMENUHI Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai usul kayu bulat (KB) dengan dokumen. dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan 3.1.4. Pemegang MEMENUHI Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas Izin/Hak Pengelolaan yang berwenang). mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang MEMENUHI Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) Izin/Hak Pengelolaan sesuai dengan LHP yang disahkan. EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 13
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi menunjukkan bukti DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan pelunasan Dana sesuai dengan dokumen SPP. Reboisasi (DR) Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan dan/atau Provisi persyaratan ukuran dan tarif. Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang MEMENUHI Tidak diterapkan (n.a.), diverifikasi, tidak dinilai. Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan MEMENUHI Tidak diterapkan (n.a.), diverifikasi, tidak dinilai. kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dengan izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang MEMENUHI Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah Izin/Hak Pengelolaan disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, telah memiliki RKL dan RPL). dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan MEMENUHI Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional Implementasi K3 lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 13
Kriteria/Indikator
Nilai
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan MEMENUHI berserikat bagi pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
MEMENUHI
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Terdapat Serikat Pekerja dan surat pernyataan Direksi tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat bagi karyawan yang ditandatangani di atas lembar bermeterai oleh Direktur Auditee. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berafiliasi dengan PT Arara Abadi periode 20112013. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Halaman 13 dari 13
