PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1. Juli (2016): 101-128

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN GIANYAR Renitha Ratu Hindistari1 I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri2 1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia email: [email protected] 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia ABSTRAK Salah satu penyebab dari fenomena krisis ekonomi yang terjadi di sektor perbankan disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk. IICG menjelaskan good corporate governance sebagai struktur yang wajib dipertimbangkan dalam menjalankan suatu usaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran merupakan prinsip yang menjadi dasar penerapan GCG. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat berbasis balanced scorecard menilai dari sudut pandang keuangan dan non keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penentuan sample purposive sampling serta pengumpulan data dengan teknik kuisioner yang disebar ke 28 BPR dan masing-masing diambil tiga responden dalam setiap BPR di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan level of significant 5%. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar. Kata kunci: good corporate governance, prinsip GCG, kinerja

ABSTRACT One of the cause from the phenomenon of the economic crisis that occurred in the banking sector is caused by the poor corporate governance. IICG explain good corporate governance as a structure that must be considered in running a business. This study aims to determine the effect of the application of the principles of good corporate governance on the performance of rural banks (BPR) in Gianyar. Transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is the principle on which the implementation of GCG. Rural Bank's performance-based balanced scorecard judging from the standpoint of financial and non-financial. This study using purposive sampling method of determining the sample and data collection by using questionnaires distributed to 28 rural banks and each taken three respondents in each BPR in Gianyar. The data analysis technique used is multiple regression with level of significant 5 %. This study shows that the results of the application of the principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness positive effect on the performance of Rural Banks Gianyar regency. Keywords: good corporate governance, principles of GCG, performance

101

Renitha Ratu Hindistari dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. Pengaruh Penerap…

PENDAHULUAN Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam operasional perusahaan (Hayati et al., 2009). Lembaga keuangan merupakan perantara keuangan bagi industri di yang ada di Indonesia. Perantara tersebut antara pihak yang mempunyai dana lebih dan pihak yang memerlukan dana. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sudah disempurnakan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa Bank Indonesia telah mengakui dua jenis bank yang kini sepenuhnya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan peminjaman dana, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi yang penting dalam perekonomian. Agar dapat mengayomi serta melayani masyarakat yang sulit mengakses bank umum maka keberadaan BPR dapat membantu usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006, BPR merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak diperbolehkan melakukan kliring atau pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR pada umumnya adalah menyimpan dana yang diperoleh dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk tabungan maupun kredit. Tugas BPR juga mencakup pemberian jasa perbankan yang sasarannya tidak hanya bagi masyarakat di daerah pedesaan saja tetapi juga

102


memberikan jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Syamsu, 2013:106). Bali merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya sadar akan pentingnya lembaga keuangan yang memudahkan usaha mereka. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang, hal tersebut terihat dari laju pertumbuhan Kabupaten Gianyar PDRB atas dasar haga konstan yang terus mengalami peningkatan tahun 2011 sebesar 5,94% pada tahun 2012 sebesar 8,97% (www.gianyarkab.go.id). Data BPR yang tersebar diseluruh Bali menurut Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2015 sejumlah 182 BPR, dimana 34 BPR berada di Kabupaten Gianyar. Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki jumlah terbanyak kedua di Bali terdapat di Kabupaten Gianyar, sehingga potensi pemberian kredit kepada masyarakat cukup tinggi. Hal tersebut menuntut BPR untuk meningkatkan kinerja usahanya. Menunjukkan kinerja yang baik bukanlah hal yang mudah, diperlukan penerapan sistem yang baik serta pengawasan yang efektif. Menurut Pratiwiet al, (2015) hasil kinerja dapat diukur dan menggambarkan kondisi perusahaan pada saat itu, untuk itu diperlukan penilaian dan pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan perusahaan. Pengukuran kinerja menurut Bank Indonesia mengkaji pada unsur-unsur Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity (CAMEL). CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja keuangan terhadap kegiatan perusahaan

103


dengan presentase tertentu dalam bentuk peringkat komposit yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui tingkat kesehatan bank (Lestari, 2009). Pengukuran kinerja sering menghilangkan sudut pandang lain yang tidak kalah pentingnya dan terlalu menekankan pada sudut pandang finansial (Ciptani, 2000). Dunia perbankan yang semakin kompetitif seperti saat ini menuntut suatu pengukuran kinerja perusahaan bukan dari aspek keuangan saja melainkan dari aspek nonkeuangannya juga agar dapat melihat secara riil kondisi perusahaan (Lipe and Salterio, 2000). Berdasarkan hal tersebut mengacu pada sistem pengukuran kinerja yang dirancang oleh David dan Robert yang disebut sebagai balanced scorecard (Pratiwi et al., 2015). Balanced scorecard memiliki kelebihan dalam halpengukurannya yang secara menyeluruh dengan menilai kinerja dari segi internal seperti perspektif keuangan yang menilai ukuran finansial yang nantinya akan menjadi pertimbangan jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Perspektif dari segi eksternal yaitu perspektif pelanggan, hal ini menjadi fokus dari persahaan khususnya perbankan untuk melihat feedback dari produk atau jasa yang dikeluarkan agar dapat mengevaluasi kembali kinerja perusahaan. Perspektif yang selanjutnya yaitu proses bisnis internal, yang mengatur tentang adanya inovasi dari perusahaan serta adanya perlindungan pelanggan dari segi pemberian garansi dan juga melayani pelanggan dalam memberikan solusi. Perspektif yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif ini mengacu pada sumber daya manusia, sistem dan juga infrastruktur perusahaan. Dengan menilai dari segi internal dan juga eksternal maka 104


perusahaan khususnya lembaga keuangan menggunakan penilaian kinerja berbasis balanced scorecard karena dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya dalam jangka panjang. Fenomena yang terjadi saat ini adalah perubahan tatanan kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Perusahaan perlu mempertimbangkan segala aspek guna mempertahankan konsistensi perusahaan tersebut. Dalam suatu perusahan tidak dipungkiri terjadi konflik yang salah satunya dipicu karena perbedaan informasi yang diberikan kepada pemilik (principal) dari pengelola (agent) (Araujo et al., 2013). Teori keagenan menjelaskan kedua pihak ingin memperbanyak utilitasnya maka dari itu timbullah konflik keagenan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu memberikan perhatian pada lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang disebut dengan istilah good corporate governance (GCG) (Peni et al., 2013). Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia merupakan awal terkuaknya permasalahan good corporate governance di Indonesia. Adapun kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kegagalan sistem tata kelola perusahaan yaitu Lippo Bank, kasus ini terjadi pada tahun 2002 bank tersebut menerbitkan tiga jenis laporan keuangan yang berbeda. Laporan keuangan tersebut dipublikasikan melalui media massa, dilaporkan kepada BEJ dan laporan yang disampaikan oleh akuntan publik kepada manajer perusahaan. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2009 Kimia Farma juga mengalami kegagalan tata kelola perusahaan, Kimia Farma diduga melakukan penggelembungan laba Rp 32,668 milyar. Selain beberapa perusahaan besar Bank

105


Perkreditan Rakyat di daerah Semarang Jawa Tengah yang bernama BPR Restu Artha Makmur pada tahun 2014 diduga melakukan tindakan pemalsuan data kredit, sehingga merugikan asset nasabah (finansial.bisnis.com, 2014). Melihat maraknya kasus yang dilatarbelakangi gagalnya sistem tata kelola perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 menerbitkan pedoman pelaksanaan GCG yang bertujuan untuk mendorong perusahaan agar menciptakan sistem kelola perusahaan yang sehat. Penerapan good corporate governance diharapkan dapat memberi manfaat dapat meningkatkan kemampuan operasional perusahan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya serta corporate value dengan memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah. Selain itu menurut IICG dalam Utami (2011) GCG memiliki tujuan yaitu meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat, menarik minat para investor, sebagai tututan dalam persaingan global, dapat pula meminimalkan

biaya

penyalahgunaan

wewenang

dalam

perusahaan,

serta

meminimalkan resiko yang timbul akibat buruknya tata kelola perusahaan. Menurut KNKG, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan prinsip yang mendasari GCG. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah dijadikan acuan oleh beberapa negara tak terkecuali negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih optimal dan jika tata kelola perusahaan baik, hal tersebut menunjukkan kecenderungan tanggung jawab perusahaan yang lebih besar (Rambo, 2013). Mengingat masih 106


maraknya kasus terjadi walaupun telah diterbitkannya pedoman GCG. Pokok permasalahan dalam studi empiris ini yaitu apakah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi, dan kewajaran berpengaruh pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar?. Adapun teori yang mendasari studi empiris ini meliputi teori stewardship yang memfokuskan kepada sasaran hasil dalam organisasi karena manajer tidak terdorong oleh tujuan individu melainkan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi (Anton, 2010). Teori tersebut menjelaskan bahwa pihak prinsipal percaya sepenuhnya kepada pihak manajer. Menurut Anton (2010) steward dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Kesuksesan steward terlihat

dari

kemampuan

melindungi

serta

memaksimumkan

shareholder.

Shareholder yang memiliki kepentingan telah dilayani dengan baik melalui peningkatan kemakmuran perusahaan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, prinsip-prinsip good corporate governance yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerja serta adanya kepercayaan dari para pemangku kepentingan dengan manajer salah satu hal yang terpenting. Teori kedua yang mendukung adalahhagencyy theory menurut Tim Studi yang dibentuk oleh Lembaga Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal, untuk menjelaskan konsep dari corporate governance adalah teori keagenan (agency theory). Teori keagenan mengatakan bahwa pihak manajemen perusahaan selaku agen, sedangkan pemegang saham selaku prinsipal. Hal tersebut menerangkan bahwa

107


manajer tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan pemegang saham (Ismail, 2008:119). Para manajer cenderung memiliki tujuan

untuk

memaksimalkan

kekayaan

pribadi

daripada

memaksimalkan

kemakmuran pemegang saham. Prinsipal memberikan kekuasaan kepada para agen untuk membuat keputusan, adanya pendelegasian wewenang tersebut seringkali memicu konflik. Terjadinya asimetri informasi berdampak terhadap kecenderungan timbulnya masalah keagenan yang muncul sebagai akibat dari tidak adanya hubungan baik yang terjalin antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa jika agen dan prinsipal merupakan orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen termotivasi dengan tujuan individu bukan organisasi. Prinsipal dapat membatasinya dengan melakukan monitor yang bertujuan untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang dan menetapkan insentif yang tinggi bagi manajer selaku agen. Organizationfor

Economic

Cooperationand

Development

(OECD)

mendefinisikan corporate governance merupakan tata kelola yang digunakan untuk mengendalikan serta mengarahkan kegiatan perusahaan (Chaarani, 2014). corporate governance diharapkan melalui struktur yang dikelola dengan baik dapat membagi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan demi kelangsungan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Definisi good corporate governance menurut Bank Dunia sebagai kumpulan peraturan dan norma serta hukum yang wajib ditaati, sumber-sumber yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dapat dimaksimalkan 108


kegunaannya dan berfungsi secara efisien. Hal tersebut mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang baik bagi pemegang saham maupun publik secara menyeluruh (Djokosantoso, 2005:34). Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep 117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tanggal 31 Juli 2002 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, menerangkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha serta tanggungjawab perusahaan perlu menerapkan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN guna mewujudkan nilai pemegang saham serta memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya dalam jangkaa panjang dengan berlandaskan nilai-nilaii etika dan Peraturann Perundangan (Effendi, 2009:20). Todorovic et al. (2012) mendefinisikan corporate governance merupakan elemen kunci untuk peningkatan kepercayaan investor, peningkatan daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Komite Nasional Kebijakan Governancee(KNKG) mengeluarkan pedoman Good Corporatee Governance (GCG) Perbankan Indonesia yang merupakan pelengkapp dan bagian tak terpisahkanndari pedoman umum GoodkCorporate Governancee (GCG). Pedoman ini ditujukan khusus perbankan untukymemastikan terciptanyambank dan sistem perbankannyang sehat. Maka dari itu untuk melaksanakan kegiatan usahanya bankkharus menganut prinsip-prinsip, sebagaii berikut. Pertamaa yaitu transparansi merupakan proses pengambilan keputusan perlu dilandasi oleh pengungkapan informasi yang material serta relevan, tak terkecuali

109


dalam sektor perbankan. Maka dari ini perusahaan perlu menyediakan informasi yang lengkap, tepat waktu, akurat, dan dapat diperbandingkan agar mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Menurut Haque (2008) sangat penting bagi perusahaan untuk membuat informasi keuangan dan non keuangan agar mudah diakses oleh orang luar sehingga dapat membuat keputusan dengan baik. Dengan dilandasii oleh beberapa

penelitian

maka

hipotesis

yang

pertama

yaitu

transparansi

berpengaruhhpositif pada kinerja BankmPerkreditannRakyat di Kabupaten Gianyar. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitassyang menjelaskan mengenai perusahaan harus dikelola secara baik dan benar, kejelasan sistem, serta struktur agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Penelitian dari Pratiwi (2015) tentang prinsip good corporate governace pada kinerja BPR di KabupatennBadung

dan

KotaaDenpasar

menghasilkan

prinsip

akuntabilitas

berpengaruh positif pada kinerja BPR di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Melihat hal tersebut maka hipotesis kedua saya adalah akuntabilitas berpengaruh positif padaakinerjaaBank Perkreditan Rakyatt di KabupatennGianyar. Prinsipp yang selanjutnyaa adalah responsibilitassmerupakan prinsip yang perlu diterapkan dalam perusahaan, dalammhal ini BPR perlu dikelola berlandaskan kepatuhan

serta

kesesuaian

menaati

peraturan

perundang-undangan

dan

melaksanakan tanggungjawab terhadap lingkungan maupun publik. Hipotesis ketiga dari studi empiris ini yaitu responsibilitas berpengaruh positif pada kinerja Bank PerkreditannRakyat di Kabupaten Gianyar.

110


Independensi

adalah

prinsip

yang

keempat,

independensi

merupakan

pengambilan keputusan harus bersifat objektif maka dari itu perusahaan harus dikelola secara independennsehingga dalam organ perusahaan tidak saling mendominasi berpengaruh

ataupun

mempengaruhi.

positifmpada

kinerja

Menurut

keuangan

Putri

(2014)

independensi

LembagaaPerkreditannDesa

di

Kabupaten Gianyar mengingat hal tersebut makaa dapat ditarik hipotesis selanjutnya yaitu independensi berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Prinsip yang kelima dari GooddCorporate Governanve (GCG) adalah kewajaran..Memperhatikan kepentingan para stakeholders perlu dipertimbangkan oleh perusahaan hall tersebut harus berlandaskan asas kewajaran serta kesetaraan. Mengacu dari hal tersebut hipotesissyang kelima yaitu kewajaran berpengaruh positif pada kinerjagBanknPerkreditannRakyat di Kabupaten Gianyar.

METODE PENELITIAN Studi empirissini bertujuan untuk menguji hipotesissyang telah ditentukan dan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih maka dari itu menggunakan pendekatan kuantitatiffberbentukkasosiatif. Penelitian ini dilakukan pada BPR yang tersebar di Kabupaten Gianyar dengan menyebarkan kuisioner yanggdiadopsi dari penelitian sebelumnya Putri (2014) dengan menggunakan skala likert lima titik. Definisi operasional dari masing-masing variabel yaitu aspek transparansi diukur

111


dengan 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, dan manajemen resiko, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan mengenai komite audit, peran dan fungsi auditor internal dan eksternal, serta sistem penilaian kinerja dalam perusahaan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai tanggung jawabbsosiallperusahaan, profesionalisme dan etikaabisnis, serta lingkungan bisnissdalam suatu perusahaan.Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai penggunaan tenaga ahli dalam perusahaan, pengaruh pihak luar, benturan kepentingan, dan aktifitas perusahaan.Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, peran serta tanggung jawabb komisaris dann manajemen, serta kewajaran dalammpengungkapan sistem informasi. Pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari perspektiffkeuangan, perspektiff pelanggan, perspektiff proses bisniss internal, dan perspektif pembelajaranndann pertumbuhan. Menurut Ittner (1997) manajer memiliki wewenang dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan persepsi yang telah ditetapkan berdasarkan pengalaman dari manajer perusahaan. Data yang digunakan yaitu jawaban responden atas kuisioner yang disebar dan dengan mengakses www.ojk.go.id untuk memperoleh alamat BPR tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 BPR yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Metode 112


purposive sampling dipilih menjadi metode dalam penentuan sampel, dimana sampel ditentukan dengan kriteria yaituBPR yang merupakan kantor pusat. Maka dari itu sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 28 BPR. Responden penelitian ini adalah direktur dan staf. Direktur BPR dipilih sebagai responden karena berperan dalam operasional dan mengetahui hampir seluruh kegiatan operasional, serta bertanggungjawab atas kinerja BPR. Direktur BPR juga mengetahui tugas, wewenang, serta fungsi badan pengawas dan pengurus dalam menilai peranan good corporate governance terhadap kinerja BPR. Sedangkan Staf dipilih menjadi sampel karena mereka melaksanakan langsung kegiatan keuangan dan non keuangan di BPR. Sampel yang dapat diujikan sebanyak 28 BPR di wilayah Kabupaten Gianyar. Masing-masing BPR terdiri dari 3 orang responden yaitu Direkturserta 2 Staf BPR, sehingga total jumlah responden sebanyak 84 orang. Penelitian ini menggunakan SPSS untuk melakukan analisis data. Teknik analisis

data

dilakukan

dengan

awal

pengujianninstrumennyaituumenguji

validitassdan reliabilitassinstrumen, mengingattkuesioner merupakan instrumen yang penting dalam penelitian ini. Instrumen yang validddan reliabell merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Sebelum analisis regresi dilakukan, perlu adanya uji kelayakannmodel. Oleh karenaiitu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.Alat analisis data yang digunakan adalah statistik inference yang

113


bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dengan level of significant (α) = 5% (Ghozali, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN Industri BPR merupakan industri yang menempati posisi dan peran yang penting bagi perekonomian. Ini dikarenakan lokasi BPR yang strategis dan dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat yang sulit mengakses bank umum dapat dengan mudah mengakses BPR. Prosedur yang digunakan oleh BPR pun sederhana dan fleksibel serta mengutamakan pendekatan personal. Menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perbankan yang sehat merupakan asas dari BPR. Bentuk hukum dari BPR itu sendiri dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah maupun koperasi. Untuk kepemilikan BPR harus warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah memiliki struktur organisasi, memiliki tenaga ahli dibidangnya, layak dalam permodalan maupun kelayakan dalam rencana kerja. Studi empiris ini menggunakan responden sebanyak 84. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung ke 28 BPR tersebut. Tingkat pengembalian kuisioner sebesar 100% dan dapat digunakan seluruhnya. karakteristik responden penelitian ini yaitu: Responden yang menjabat sebagai Direktur berjumlah 28 orang (33,33 persen) dan responden yang menjabat sebagai Staf berjumlah 56 orang (66,67 persen). Dominan responden berjeniszkelamin laki-lakizsebanyak 48 orang (57,14 persen) sedangkan respondenzwanitazsebanyak 36 orang (42,86 persen). Sebanyak 34 orang (40,48 persen) memiliki usia ≤ 30 tahun dan sebanyak 50 orang 114


(59,52 persen) memiliki usia lebih dari 30 tahun. Responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 13 orang (15,48 persen), diploma sebanyak 14 orang (16,67 persen), S1 sebanyak 48 orang (57,14 persen) dan 9 orang (10,71 persen) responden dengan pendidikan terakhir S2.

tTabel 1. HasillUji Validitass Variabell Transparansi

Akuntabilitas

Responsibilitas

Independensi

Kewajaran

Kinerja

nNilai Pearson Correlationss .0,884 .0,924 .0,918 .0,893 .0,884 .0,844 .0,891 .0,911 .0,907 .0,894 .0,895 .0,907 .0,875 .0,906 .0,907 .0,876 .0,900 .0,835 .0,877 .0,909 .0,880 .0,893 .0,948 .0,873 .0,935 .0,782 .0,938 .0,915 .0,842

115


.0,862 .0,893 .0,930 Sumber: Pengolahan Data, 2015

Dilihat dari Tabel 1 dapat disimpulkan instrumen dalam studi empiris ini memiliki validitas konstruksiiyang baik karena korelasii skor faktorr dengan skor total (Pearson Correlation)) bernilai positif dan besarnya > 0,3.

Tabel 2. HasilaUjiaReliabilitas Variabell Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Kewajaran Kinerja Sumber: Pengolahan data, 2015

BerdasarkannTabel

2

dapat

Cronbachh Alphaa 0,923 0,905 0,921 0,912 0,901 0,976

disimpulkan

suatu

variabel

dinyatakan

reliabellkarena memberikan nilai α > 0,70. zTabel 3. AnalisiszStatistikzDeskriptif

Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Kewajaran Kinerja

.N

Minimumm

Maximumm

Meann

Std. Deviationn

84 84 84 84 84 84

.4,00 .5,02 .4,00 .4,00 .4,00 15,16

.16,47 .16,77 .16,26 .16,41 .14,66 .49,99

.12,3925 .12,4854 .12,4261 .12,6454 .12,4374 .37,0831

.3,52442 .3,46757 .3,55214 .3,55636 .3,52192 .10,44631

Sumber: Pengolahan data, 2015

116


Dipaparkan nilai dalam statistik deskriptif, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-ratazdan standar deviasi dengan N adalah banyak kuisioner yang diolah, yaitu 84 kuisioner hal tersebut dilihat dari Tabel 3. Nilaibminimum untukbvariabel transparansi sebesarr 4,00 dan nilai maksimumnya sebesar 16,47. Untuk variabel akuntabilitas, nilaibminimumbsebesar 5,02 dan nilai maksimum sebesar 16,77. Untuk variabel responsibilitas, nilaib minimum sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 16,26. Untuk variabel independensi, nilai minimum sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 16,41. Untuk variabel kewajaran, nilaigminimum sebesar 4,00 dan nilaigmaksimum sebesar 16,66. Sedangkan nilaigminimum untuk variabel kinerja sebesar 15,16 dan nilai maksimumnya sebesar 49,99. Nilai meannvariabel menunjukkan rata-rata penerapan variabelftersebut. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpanganhnilai variabel kepada nilai rata-ratanya sebanyak nilai standar deviasi yang tertera diatas.jMisalkan, mean variabel transparansiadalahy12,3925berartii rata-rata penerapanytransparansisebesar 12,3925. Standar deviasi sebesar 3,52442 berarti terjadi penyimpangan nilai transparansipada nilai rata-ratanyay sebesar 3,52442. Pengujian normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Menunjukkanykoefisien Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,456 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

pTabel 4. HasilpUjipMultikolinearitas

117


Collinearity Statisticsh Modell

Tolerancep

VIFb

Transparansib Akuntabilitasb

m0,476 m0,519

2,099 1,928

Responsibilitasb Independensib

m0,492 m0,530

2,033 1,888

Kewajaranb Sumber: Pengolahan data, 2015

m0,435

2,298

Melihat hasil uji multikolinearitas diketahuibbahwa nilaibtolerance > 0,1 dan nilai varianceginflationb factors(VIF) variabel bebas < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabellbebas.J

Tabel 5. HasilcUjibHeteroskedastisitas Unstandardized Coefficientsi Model

B.

Std. Errorr

(Constant)

3,434

1,059

Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Kewajaran Sumber: Pengolahan data, 2015

0,019 0,066 -0,071 -0,122 0,067

0,098 0,095 0,096 0,092 0,103

Standardized Coefficients Beta 0,031 0,106 -0,118 0,203 0,110

T

Sig.

3,242

0,002

0,194 0,688 -0,742 -1,327 -0,651

0,847 0,494 0,460 0,188 0,517

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Tabel 5 diketahui nilaii Sig. variabell independen berada di atasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapanjauh kemampuan modelkdalamlmenjelaskan variabel terikat. Nilai R = 0,938 berada di antara nilai 0,80 – 1,000 maka dapat disimpulkan adanya hubunganlantara prinsip-prinsip good

118


corporate governance (X) dengan kinerja(Y) yang sangatkkuat. Selanjutnya untuk melihat seberapa besarkkontribusi good corporate governance mempengaruhi kinerja, dapat digunakan rumus Koefisien Penentu (KP) atau disebut juga dengan koefisien determinasi, yang dirumuskan KP = R2 x 100% = 0,873 x 100% = 87,3% artinya good corporate governance memberikan pengaruh terhadap kinerja sebesar 87,3% atau dapat disimpulkan sisanya sebesar 12,7% kinerja dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Uji kelayakan model atau ujil F untuk mengetahuikkelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dijelaskan dengan nilai p-value sebesar 0,000 yang < 0,05 maka model regresi linear berganda layak digunakan pada studi empiris ini. hTabel 6. HasilqAnalisisqRegresiqBerganda

Modell

Unstandardizedd Coefficientss .B

(Constant)v .-4,067 Transparansiv .0,846 Akuntabilitasv .0,509 Responsibilitasv .0,650 Independensiv .0,694 Kewajaranv .0,679 Sumber: Pengolahan data, 2015

dStd. Error .1,818 .0,168 .0,164 .0,164 .0,158 .0,176

Standardizedd Coefficientss cBeta

.T

,Sig

,0,286 ,0,169 ,0,221 ,0,236 ,0,229

,-2,238 ,5,033 ,3,110 ,3,960 ,4,390 ,3,859

,0,028 ,0,000 ,0,003 ,0,000 ,0,000 ,0,000

Melihat Tabel 6 persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan adalah: Y = -4,067 + 0,846 X1 + 0,509 X2 + 0,650 X3 + 0,694 X4 + 0,679 X5……(1)

119


Makna dari koefisien regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstansta -4,067 memiliki arti apabila prinsip-prinsip good corporate governance konstan, maka kinerja bernilai minus 4,067 satuan atau dianggap 0.Nilai koefisien regresi transparansisebesar 0,846 memiliki artii apabila variabel tersebut diterapkan dengan baik, maka kinerjaaakan meningkat. Nilai koefisien regresi akuntabilitasssebesar

0,509

berarti

apabila

variabel

tersebut

penerapannya

ditingkatkan, maka kinerja lebih baik. Nilai koefisien regresi responsibilitass sebesar 0,650 berarti apabila variabel rresponsibilitas diterapkan dengan baik, maka kinerja akan meningkat. Nilai koefisien regresi independensisebesarr0,694 berarti apabila variabel independensiipenerapannya dilaksanakan dengan baik, maka kinerja akan meningkat. Sedangkan nilai koefisiennregresi kewajaranssebesar 0,679 hal ini menjelaskan apabila variabel kewajarannmeningkat pada BPR, maka kinerja akan meningkat pula. Tabel 4 menerangkan nilai p-value variabel transparansisebesar 0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis satu(H1) yang menyatakan bahwa transparansiberpengaruhh positif pada kinerjaa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupatenn Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin perusahaan terbuka dan tepat waktu dalam mengungkapkan informasinya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut, sehingga secara tidak langsung untuk menambah nilai perusahaanakan berusaha meningkatkan kinerjanya. Nilai p-value variabell akuntabilitassebesar 0,003< 0,05, maka H2 diterima. Hasil

ini

mendukung

hipotesis

dua

(H2)

yang

menyatakan

bahwa 120


akuntabilitasberpengaruhh positif terhadap kinerja pada Bankk Perkreditan Rakyatt (BPR) di Kabupatenn Gianyar. Agar lebih meningkatkan kinerja BPR, perusahaan harus lebih memperjelas fungsi pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan. Perusahaan pun harus lebih efektif dan juga diperlukan pertanggungjawaban struktur yang baik. Variabel responsibilitas memiliki nilai sig sebesar 0,000 <0,05, maka H3 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa responsibilitasberpengaruhh positif terhadapmkinerja pada BPR di Kabupaten Gianyar. Dengan demikian kepatuhan perusahaan terhadap peraturan salah satu hal yang harus selalu dilakukan guna meningkatkan citra perusahaan dan nantinya akan meningkatkan kinerja. Sama halnya denganvariabel sebelumnya dijelaskan dalam Tabel 4 nilai sig dari variabel independensi 0,000 < 0,05, maka H4 diterima. Hasil ini mendukung hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa independensiberpengaruhhpositif terhadap kinerja pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Semakin independen perusahaan dalam pengambilan keputusan serta dalam mengelola usahanya, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan terbebas dari pihak-pihak yan mendominasi yang berakibat akan merugikan perusahaan, jika sikap independensi BPR terus ditingkatkan dalam operasional perusahaan maka kinerja BPR akan meningkat. Nilai sig variabel kewajaran sebesar 0,000 < 0,05, maka H5 diterima. Berdasarkan

hal

tersebut

maka

hipotesis

lima

(H5)

menjelaskan

bahwa

121


kewajaranberpengaruh

positif terhadap

kinerja pada Bank PerkreditangRakyat

(BPR) di Kabupaten Gianyar. BPR akan meningkatkan kinerja dengan pengelolaan usahanya selalu berdasarkan kesetaran serta kewajaran. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) berpengaruh positif pada kinerja pada Bank

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Hasil ini

mendukung penelitian Rahmandy(2012), Dewi dan Asri (2014), Pratiwi et al,(2015), yang seluruhnya dari hasil studi empiris tersebut menerangkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa GCG berpengaruh positif pada kinerja berbasis balanced scorecard pada BPR di Kabupaten Gianyar. Dalam penerapannya GCG dapat membantu pengelola BPR agar perusahaan dapat diatur dengan baik dalam menjalankan serta mengoperasikan kegiatannya. Mengatur struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol, good corporate governance digunakan sebagai sarana interaksi agar tetap mendorong efisiensi kinerja BPR. Praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan khususnya dalam hal ini adalah BPR dengan cara meningkatkan

kinerja BPR dari segi keuangan maupun non

keuangan. Dilihat dari perspektif keuangan dengan memperhatikan perspektif ini dapat mengetahui apakah strategi perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan. Untuk perspektif pelanggan, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dengan melihat feedback yang terjadi atas jasa yang diberikan kepada nasabah. Perspektif proses 122


bisnis internal, BPR harus lebih mengembangkan inovasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi terhadap nasabah. Perspektif pembelajaran serta petumbuhan dapat memotivasi karyawan dan mengembankan infrastuktur dan sistem. Good corporate governance perlu diterapkan oleh perusahaan secara konsisten agar menghasilkan tata kelola yang baik sehingga perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena tujuan dari GCG adalah untuk melindungi setiap pemangku kepentingan sehingga akan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan BPR. Keharmonisan ini merupakan modal penting serta motivasi bagi BPR dalam melakukan aktifitasnya karena akan mempermudah BPR dalam mencapai tujuannya.

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkandhasil analisisddan uraiandsebelumnya mengenai pengaruh prinsipprinsip good corporate governance pada kinerja Bank PerkreditannRakyat di Kabupaten

Gianyar,

dapat

diperolehhsimpulan

sebagaiiberikut.

Transparansi

berpengaruhh positif pada kinerjaeBank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan perusahaan dalam mengungkapkan informasinya akan meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan, sehingga secara tidak langsung perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk menambah nilai perusahaan.

123


Semakin jelas fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban struktur dalam perusahaan, maka semakin efektif pengelolaan perusahaan. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatannkinerja BPR. Dengan mengacu pada teori serta hasil analisis maka akuntabilitasberpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat

di

Kabupaten

Gianyar.

Hasil

analisis

yang

selanjutnya

yaitu

responsibilitasberpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan pada peraturan dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap stakeholders akan meningkatkan kinerja perusahaan. Membuat keputusan dengan sikap independensi atau tidak adanya tekanan dari pihak yang mendominasi maka diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja BPR. Berdasarkan pemaparan tersebut independensiberpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Hasil dari studi empiris yang terakhir menerangkan bahwa kewajarannberpengaruhr positif pada kinerjadBank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Kinerja perusahaan akanlebih mengalami peningkatan apabila dalam mengelola usahanya, perusahaan selalu berlandaskanrkewajaran dangkesetaraan. Bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti menyarankan beberapa hal yaitu lebih mengembangkan teknologi informasi manajemen agar menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. BPR akan lebih meningkatkan akuntabilitas dengan menetapkan sistem penilaian kinerja untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Agar lebih meningkatkan responsibilitas 124


BPR dapat mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Untuk meningkatkan independensi BPR lebih baik tidak melibatkangpengaruh pihakhluar yang tidak sesuai dengand prinsip korporasii yangf sehat. Prinsip kewajaran dapat lebih ditingkatkan dengan menetapkan peran dan tanggungjawab komisaris dan manajemen. Meningkatkan kinerja perusahaan sangatlah penting bagi pihakginternal maupungeksternallperusahaan. Salahhsatu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan inovasi terbaru dalam perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk?memperluas cakupan objek? dan menambah variabel penelitian yang meliputi struktur modal ataupun struktur kepemilikan sehingga mampu menggeneralisasi secara lebih baik mengenai pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pada BPR. Selain itu dengan meneliti BPR di kabupaten yang berbeda dapat menyempurnakan penelitian agarkmencakup seluruh Bali. Selain itu dapat menambahkan responden dalam penelitian untuk lebih menjamin keakuratanmdatalyangudiberikan, sepertifnasabahlBPR. REFERENSI Anton, FX. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika, 1(2). Araujo, Elidio De., Budiman Christiananta. 2013 Confirmatory Factor Analysis On Strategic Leadership, Corporate Culture, Good Corporate Governance And Company Performance. Part-II: Social Sciences and Humanities, 4(4). Ciptani, Monika Kussetya. 2000. Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar. Jurnal Akuntansi & Keuangan 2 (1), h: 21 – 35.

125


Chaarani, Hani El. 2014. The Impact Of Corporate Governance On The Performance Of Lebanese Banks. The International Journal of Business and Finance Research 8(5). Dewi, K. Krismaya dan IGA M. Asri Dwija Putri. 2014. Pengaruh Penerapan PrinsipPrinsip GCG Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7 (3), h:559-573. Djokosantoso Moeljono. 2005. Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hayati, N. R., Muclis, T. I., and Oktaviani, F. 2009. Comparison Analysis of Financial Performance on Shariah Banking (Case Study In Indonesia and Malaysia). Journal of International Business Academics Consortium Academy of Taiwan Information Systems Research college of Business National Taipe University. Haque, F., Arun, T., dan Kirkpatrick, C. 2008. Corporate Governance and Capital Markets: A Conceptual Framework. White paper, Heriot-Watt University Imam Ghozali. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi ke-6. Semarang: Universitas Diponegoro. Ismail Solihin. 2008. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Bandung: Salemba Empat. Ittner, Christopher D., David F. Larcker, and Marshall W. Meyer. 1997. Performance, Compensation, And The Balanced Scorecard. The Wharton School The University of Pennsylvania. Jensen, M.C., and Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Strukture. Journal of Financial Economic 3, pp: 305-360. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Jakarta. Lestari, Venny Dwi. 2009. Analisis Tingkat Kesehatan Bank-Bank Pemerintahan dengan Menggunakan CAMELS dan Analisis Deskriminan Periode 20062008. Journal Akuntansi Universitas Gunadharma. 126


Lipe, Marlys Gascho and Steven E. Salterio. 2000. The Balanced Scorecard: Judgmental Effects of Common and Unique Performance Measures. The Accounting Review 75(2). Muhammad Arief Effendi. 2009. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya. Jakarta: Salemba Empat. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Bank Perkreditan Rakyat. http://www.ojk.go.id/bankperkreditan-rakyat. Diunduh tanggal 03, bulan Juni, tahun 2015. Peni, Emilia, Stanley D. Smith, and Sami Vahamaa. 2013. Bank Corporate Governance and Real Estate Lending During the Financial Crisis. JRER, 35 (3). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Putri, I G.A.M. Asri Dwija 2013. Pengaruh Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Proceding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK). Pratiwi, Ni Luh Putu Andriyani, I G.A.M. Asri Dwija Putri, I G.K.A. Ulupui, Eka Ardhani. 2015. Good Corporate Governance and Performance. Proceding The Asian Pacific Conference On Accounting and Finance Bali. Rachmandy, Galih. 2012. Analisa Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Rambo, Charles M. 2013. Influence Of The Capital Markets Authority’s Corporate Governance Guidelines On Financial Performance Of Commercial Banks In Kenya. The International Journal of Business and Finance Research, 7 (3). Syamsu Iskandar. 2013. Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing. Jakarta : Penerbit In Media. Todorovic, Igor & Zdravko Todorovic. 2012. Compliance With Modern Legislations Of Corporate Governance And Its Implementation In Companies. Montenegrin Journal Of Economics, 8 (2).

127


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Utami, Anindyati Sarwindah. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal UNEJ Digital Repository. ______. 2014. Kasus BPR Restu Artha Makmur Bermula dari Kredit. http://finansial.bisnis.com/read/20140305/90/208056/kasus-bpr-restu-arthamakmur-bermula-dari-kredit-rp1-miliar. Diunduh pada tanggal 18, bulan April, tahun 2015. _____.

2015. Gianyar dalam Angka. http://www.gianyarkab.go.id/index.php/profil/12/Gianyar-Dalam-Angka2014. Diunduh pada tanggal 18, bulan Agustus, tahun 2015.

128

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN GIANYAR

Recommend Documents