PENGADILAN TINGGI MEDAN

PUTUSAN

N

Nomor : 757/PID.SUS/2016/PT.MDN.

ED A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus Narkotika dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

: HENDRIK KALVIN KACARIBU als TONGAT.

Tempat Lahir

: Tanjung Jati.

Umur / Tgl. Lahir

: 19 Tahun / 12 Juni 1997.

Jenis kelamin

: laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Dsn. I Ds. Tanjung Jati, Kec. Binjai, Kab.

GG

IM

Nama Lengkap

Langkat / Sungai Remban. : Protestan.

Pekerjaan

: Petani.

TIN

Agama

Pendidikan

: SMP (tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faisal Arbi, SH, MH. dan

N

M. Muda Harahap, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

ILA

Binjai pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Binjai oleh : 1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei

AD

2016 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;

NG

3. perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;

4. perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal

PE

15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ; 6. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

7. Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal tanggal 7 Nopember 2016 ;

N

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal tanggal 7 Desember 2016 ;

dengan tanggal tanggal 5 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

ED A

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

IM

serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj. dalam

GG

perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 01 Agustus 2016 Nomor : PDM-207/BNJEI/Ep/07/2016

KESATU :

TIN

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU Als TONGAT pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April

2016 bertempat didalam rumah terdakwa di Dsn I, Desa

N

Tanjung Jati, Kec.Binjai, Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai,

ILA

menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

AD

itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

NG

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) Gram,1 (satu) buah korek

PE

mancis,6 (enam) buah sedotan plastic yang dibentuk menyerupai skop untuk meracik sabu-sabu, 28 (dua puluh delapan) plastic bening transparan klip merah kosong tempat sabu-sabu.,dan 1 (satu) buah botol bekas tempat Minyak rambut tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bekas

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

tempat minuman supleman tempat menyimpan sabu-sabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

N

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 10.00 wib

atau setidak-tidaknya pada bulan April 2016 bertempat Dsn I Desa Tanjung

ED A

Jati Kec.Binjai Kab.Langkat,saksi M.HARRIS, saksi AGUS MUJIONO saksi

B.S.A Tanjung ,saksi T.TARIGAN, B.S.A Tanjung,saksi RULLY JUANDA (keempat saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Binjai) kemudian saksi polisi

menindak

lanjuti

informasi

tersebut

cara

melakukan

30 menit lamanya melakukan

IM

pengintaian dan berkisar kurang lebih

dengan

pengintaian tepatnya sekitar pukul 11.00 Wib ketika seorang laki-laki tersebut keluar dari rumah, saksi polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan 1 (satu)

GG

paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening lis merah yang disita saksi polisi dari saku celana sebelah kanan terdakwa,kemudian saksi polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti lagi berupa 3 (tiga) paket

TIN

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis, 28 (dua puluh delapan) plastic bening transparan kosong dan beberapa alat untuk meracik dan menyimpan sabu-sabu disita saksi polisi dari atas kelambu (Tirai Tidur) ruang tamu rumah terdakwa yang pengakuan terdakwa bahwa barang-

N

barang yang didapatkan dari dalam rumah terdakwa tersebut adalah milik dari bapak kandung terdakwa yang bernama SABARITA KACARIBU (DPO)

ILA

yang pada saat itu bapak terdakwa sedang tidak berada di dalam rumah. Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama JERRY

(DPO) alamat Dsn I Desa tanjung jati

Kec.Binjai Kab.Langkat yang mana JERRY (DPO) adalah teman terdakwa,

AD

dan terdakwa memberi uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari bapak kandung terdakwa yaitu SABARITA KACARIBU (DPO) yang mana bapak

NG

terdakwa memang berprofesi sebagai pengedar/penjual narkotika jenis sabusabu tersebut, dengan sengaja terdakwa menyuruh JERRY (DPO) untuk membelinya dari bapak terdakwa karena terdakwa takut membelinya

PE

langsung dengan bapak terdakwa supaya terdakwa tidak diketahui oleh bapak terdakwa bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabusabu dan rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa JERRY (DPO) tersebut tetapi sebelum terdakwa sempat memakai sabu tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh anggota

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

polisi dari polsek Binjai,Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Binjai untuk di proses lebih lanjut.

N

Bahwa Barang bukti Sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab: 4879/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 ditangani oleh

ED A

Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt. dan Supiyani,S.Si,M.Si. dengan kesimpulan

bahwa barang bukti 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) Gram, yang diperiksa milik terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU Als TONGAT

tersebut adalah

nomor urut 61

IM

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

GG

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

TIN

dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

N

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU Als TONGAT pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya 2016 bertempat didalam rumah terdakwa di Dsn I Desa

ILA

pada bulan April

Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai,

AD

menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya

NG

tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

PE

bukan tanaman , berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Jenis sabusabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) Gram,1 (satu) buah korek mancis,6 (enam) buah sedotan plastic yang dibentuk menyerupai skop untuk meracik sabu-sabu,28 (dua puluh delapan) plastic bening transparan klip merah kosong tempat sabu-sabu.,dan 1 (satu) buah botol bekas tempat Minyak rambut tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol bekas Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

tempat minuman supleman tempat menyimpan sabu-sabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

N

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 10.00 wib

atau setidak-tidaknya pada bulan April 2016 bertempat Dsn I Desa Tanjung

ED A

Jati Kec.Binjai Kab.Langkat,saksi M.HARRIS, saksi AGUS MUJIONO saksi

B.S.A Tanjung ,saksi T.TARIGAN, B.S.A Tanjung,saksi RULLY JUANDA (keempat saksi merupakan anggota Polri dari Polsek Binjai) kemudian saksi polisi

menindak

lanjuti

informasi

tersebut

dengan

cara

melakukan

IM

pengintaian dan berkisar kurang lebih saksi 30 menit lamanya melakukan pengintaian tepatnya sekitar pukul 11.00 Wib ketika seorang laki-laki tersebut keluar dari rumah saksi polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan mendapatkan 1 (satu)

GG

paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening lis merah yang disita saksi polisi dari saku celana sebelah kanan terdakwa,kemudian saksi polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti lagi berupa 3 (tiga) paket

TIN

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek mancis, 28 (dua puluh delapan) plastic bening transparan kosong dan beberapa alat untuk meracik dan menyimpan sabu-sabu disita saksi polisi dari atas kelambu (Tirai Tidur) ruang tamu rumah terdakwa yang pengakuan terdakwa bahwa barang-

N

barang yang didapatkan dari dalam rumah terdakwa tersebut adalah milik dari bapak kandung terdakwa yang bernama SABARITA KACARIBU (DPO)

ILA

yang pada saat itu bapak terdakwa sedang tidak berada di dalam rumah. Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama JERRY

(DPO) alamat Dsn I Desa tanjung jati

Kec.Binjai Kab.Langkat yang mana JERRY adalah teman terdakwa, dan

AD

terdakwa memberi uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari bapak kandung terdakwa yaitu SABARITA KACARIBU (DPO) yang mana bapak

NG

terdakwa memang berprofesi sebagai pengedar/penjual narkotika jenis sabusabu tersebut, dengan sengaja terdakwa menyuruh JERRY (DPO) untuk membelinya dari bapak terdakwa karena terdakwa takut membelinya

PE

langsung dengan bapak terdakwa supaya terdakwa tidak diketahui oleh bapak terdakwa bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabusabu dan rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa JERRY (DPO) tersebut tetapi sebelum terdakwa sempat memakai sabu tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh anggota

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

polisi dari polsek Binjai,Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Binjai untuk di proses lebih lanjut.

N

Bahwa Barang bukti Sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri

Cabang Medan No.Lab: 4879/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 ditangani oleh

ED A

Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Supiyani,S.Si,M.Si. dengan kesimpulan

bahwa barang bukti 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) Gram, yang diperiksa milik terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU Als TONGAT tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

nomor urut 61

IM

Positif

lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

GG

Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

TIN

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum dengan tuntutan yang dibacakan di persidangan tanggal 27 September 2016 pada

N

pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU ALS TONGAT

ILA

bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

AD

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU ALS TONGAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

NG

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan

PE

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,07 (empat koma nol tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening transparan klip merah.



1 (satu) buah korek mancis. Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.



6 (enam) buah sedotan plastik yang dibentuk menyerupai skop untuk meracik sabu-sabu. 28 (dua puluh delapan) plastik bening transparan klip merah kosong

N



tempat sabu-sabu,.

1 (satu) buah botol bekas tempat minyak rambut tempat menyimpan

ED A



sabu-sabu. 

1 (satu) buah botol bekas tempat minuman suplemen tempat menyimpan sabu-sabu.

dirampas untuk dimusnahkan ;

IM

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

GG

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj. yang amarnya berbunyi sebagai

TIN

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU ALS TONGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

N

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU

ILA

ALS TONGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

AD

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

NG

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 

4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,07

PE

(empat koma nol tujuh) gram yang dibungkus dengan plastik bening transparan klip merah.



1 (satu) buah korek mancis.



6 (enam) buah sedotan plastik yang dibentuk menyerupai skop untuk meracik sabu-sabu.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.



28 (dua puluh delapan) plastik bening transparan klip merah kosong tempat sabu-sabu. 1 (satu) buah botol bekas tempat minyak rambut tempat menyimpan

N



sabu-sabu.

1 (satu) buah botol bekas tempat minuman suplemen tempat

ED A



menyimpan sabu-sabu. dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

IM

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat hukum terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

GG

Binjai pada tanggal 8 November 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 11/Akta Pid/2016/PN.BNJ dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa

TIN

Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 8 November 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan

N

Banding Nomor : 11/Akta Pid/2016/PN.BNJ dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat

ILA

hukum terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016 ;

Menimbang,

bahwa

sehubungan

dengan

permohonan

banding

tersebut, Penasehat hukum terdakwa mengajukan Memori Banding yang

AD

isinya merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 01 Nopember 2016,

Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj

tersebut, yang salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa

NG

Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016,

Yang isinya

sebagai

berikut :

1. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI

PE

BINJAI KELIRU DAN SALAH MENTERAPKAN HUKUM : Bahwa,

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Binjai

yang

mempertimbangkan perkara aquo keliru dan salah menterapkan hukum. Sebab Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya melulu menciter seluruh redaksional dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan. Padahal fakta-fakta Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

dipersidangan telah terungkap bahwa seluruh keterangan saksi-saksi dibantah oleh Terdakwa.

N

Disini kami menciteer kembali tentang dakwaan kedua yang diajukan

ED A

oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut yang mendakwa terdakwa telah

melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

IM

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.(delapan ratus juta rupiah)

GG

8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) ;

dan paling banyak Rp.

Bahwa, ketentuan pidana tersebut diatas hanya dapat diterapkan apabila telah memenuhi semua unsur atau elemennya. Disamping itu

TIN

ketentuan pidana tersebut juga tidak dapat pula diterapkan / dikenakan terhadap pelaku apabila ada unsur pema’af (fait d’ excuses). Oleh karena itu mari kita tinjau unsur-unsur atau elemen ketentuan pidana tersebut : a. Unsur “Setiap Orang” :

Yang dimaksud dengan rumusan setiap orang ialah manusia atau

dapat

mempertanggung

jawabkan

atas

perbuatannya

ILA

tersebut

N

orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana, dan orang

(toerekeningbaar heid van heit feit), maka yang dimaksud dengan setiap orang tersebut ialah terdakwa HENDRIK KALVIN KACARIBU Alias TONGAT.

AD

b. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” : Untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak” atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan di kemukakan

NG

pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

menegaskan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila

PE

ada pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (Vide: Pasal 1 Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “ tiada pidana tanpa melawan

hukum”

(afwijzigheid

van

alle

materiele

N

sifat

ED A

wederrechtelijkheid) ;

Ketiga asas diatas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran

dalam

Putusan

Hakim

sehingga

Hakim

tidak

hanya

mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) dengan berpegangan

IM

pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijxigheid van alle materiele wederrechtelijkheid),

GG

dengan melihat aspek filosofi dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek social ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi

TIN

keadilan, yaitu mendekati keadilan social (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legas justice) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau

N

tidak dalam perkara aquo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas

ILA

materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana

AD

tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asa “tiada pidana tanpa

sifat

melawan

hukum”

(afwijzigheid

van

alle

matereile

wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika

NG

itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ; Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi

PE

2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelitjk apabila yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang undang ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrectelitjk atau tidak,

N

masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum

umum dari hukum tertulis”. Senada

dengan

pendapat

Lamintang

di

ED A

yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum

atas,

Prof.

Satochid

Kartanegara pada halaman 45 menegaskan “ Wederrechtelitjk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelitjk materil

IM

bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmel menguraikan tentang

GG

“Melawan Hukum” antara lain : “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat menegenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang di tentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang

TIN

lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. ”Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum”

N

yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan

ILA

Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitanya dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas

AD

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang

NG

bersangkutan ;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang

PE

dimaksud “tanpa hak” dalam kaitanya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau tanpa persetujuan dari menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materill ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam

N

pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi

ED A

pula.

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas dikaitkan dengan faktafakta dipersidangan, ternyata Sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan dan menguraikan dengan jelas bagaimana dan

IM

dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut. Apalagi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan

GG

telah terungkap bahwa terdakwa membantah seluruh keterangan saksisaksi dipersidangan. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti ;

a. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

TIN

golongan I bukan tanaman :

Ajaran “kesalahan” (schuld) yang di kenal dalam ilmu hukum pidana yaitu Kesalahan (schuld) terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (dolus/opzet)

N

ialah perbuatan yang di kehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang di maksud dengan

ILA

kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang di larang oleh undangundang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah

AD

yang terlarang ;

“Kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai di maksud (opzet als oogmerk). 2) kesengajaan

NG

dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis), sedangkan “kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk

PE

yaitu kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). (Vide: Leden Marpaung,

“Asas-Teori-Praktik

Hukum

Pidana”.

Penerbit

Sinar

Grafika.

Dari pembahasan di atas dapat di simpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukan adanya kesalahan (schuld) dalam hal Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca: memiliki atau menguasai) seseorang maka

N

berdasarkan asas culpabilitas, maka orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun

ED A

secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure delik memiliki atau menguasai Narkotika.

Sebab unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan terdakwa. Kedua unsure itu harus

IM

dihubungkan dengan fakta persidangan yang terungkap bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan

GG

plastic klip merah beninng lis merah yang disita polisi dari saku celana sebalah kanan terdakwa, selanjutnya saksi polisi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti lagi berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu)

TIN

buah korek mancis, 28 (dua puluh delapan) plastic klip bening lis merah transparan kosong dan beberapa alat untuk meracik dan menyimpan sabu-sabu disita saksi polisi dari atas kelambu (tirai

N

tempat tidur) ayah terdakwa.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut ternyata terdakwa membantah

ILA

dan menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi kepolisian tersebut dan menyatakan bahwa keterangan dihadapan penyidik adalah tidak benar, sebab terdakwa dipukul dan di tekan oleh oleh seorang polisi pada saat itu. Demikian pula dengan seseorang yang bernama Jerry

AD

sama sekali tidak pernah dikenal oleh terdakwa, sebab menurut Kepala Dusun I Tanjung Jati tidak ada warga Dusun I Tanjung Jati

NG

yang bernama Jerry.

Bahwa oleh karena itu sangat tidak adil untuk menyatakan bahwa terdakwa

telah

memiliki,

menyimpan,

dan

menguasai

serta

PE

menyediakan narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan cara apa serta dari mana datangnya barang tersebut, dimana terdakwa di persidangan membantah bahwa barang tersebut tidak pernah ada dalam saku celana terdakwa apalagi barang yang ada didalam rumah orang tua terdakwa. Dengan demikian unsure memiliki, Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti.

N

Demikianlah hal-hal yang kami uraikan dalam Memori Banding ini

ED A

sebagai fakta yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, bahwa sangat tidak adil bila terdakwa dinyatakan telah terbukti

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara aquo

tersebut.

Sebab

terungkap

dipersidangan

ternyata

terdakwa

IM

membantah bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Demikian pula dengan pemeriksaan urine terdakwa yang diperiksa Lab Forensik dengan hasil negative.. Sehingga kami sangat mengharapkan

GG

keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi ;

Sebelum kami sampai pada permohonan kami, kiranya perlu kami kemukakan untuk pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi selain

TIN

yang kami kemukakan di atas sebelum menjatuhkan putusan, yaitu : 

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Terdakwa adalah seorang anak yang masih sangat muda ;



Terdakwa-terdakwa sangat kooperatif dan bersikap sopan selama mengikuti pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan jujur dan

N

sebenarnya sesuai yang di alaminya sendiri dan dan tidak berbelit-belit. ;

ILA

Bahwa, sebagai penutup kata dalam Memori Banding ini kami kemukakan permohonan kami pada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak terbukti

AD

secara sah dan meyakinkan ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohonkan kehadapan

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara mengabulkan

NG

alasan-alasan Banding Pemohon Banding dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 379/Pid.Sus/2016/PN-Bnj

PE

Tanggal 1 Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj. selama 7 hari sejak tanggal 2 November 2016 ;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

Menimbang, bahwa kepada Penasehat hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 01

N

Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj. selama 7 hari

ED A

sejak tanggal 2 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat

IM

diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

GG

meneliti keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj.

serta surat

bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi pada

TIN

dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Hakim Tingkat Pertama dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang

N

didakwakan kepada terdakwa ;

ILA

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat pada intinya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara jelas dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan

AD

dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan

NG

dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan telah tepat dan

PE

benar sesuai dengan kesalahan dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

ditingkat banding, sehingga putusan dibawah ini dapat dipertahankan untuk

N

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang

ED A

dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan

IM

melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Binjai ;

GG

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan

TIN

dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor ; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang

ILA

perkara ini ;

N

Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut

AD

Umum Kejaksaan Negeri Binjai dan

Penasehat Hukum

Terdakwa tersebut ;

NG

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 01 Nopember 2016, Nomor : 379 / Pid. Sus / 2016 / PN. Bnj.

PE

yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, oleh sebagai Ketua Majelis, BINSAR

SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH.

N

kami DHARMA E DAMANIK, SH.MH.

masing-masing

ED A

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan, Nomor 757/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 29 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan hakim-hakim anggota, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

IM

didampingi

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa

GG

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

TIN

Ttd

BINSAR SIREGAR, SH.MHum. Ttd

Ttd

DHARMA E DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd MARTHIN A.P. SINAGA, SH

PE

NG

AD

ILA

N

PERDANA GINTING, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.