PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Solok)
ARTIKEL/JURNAL Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
DAVID BENNYANTO 0910012111188
BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Nama Nomor Buku Pokok Program Kekhususan Judul Skripsi
: : : :
David Bennyanto 0910012111188 Hukum Pidana PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK)
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website.
2
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK) David Bennyanto1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati2 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
Abstract In essence, everyone has equal rights before the law or referred to equality before the law. In this case, one is confronted in court based on the facts revealed in court in accordance with the evidence in the form of instructions that a judge later ruled by his belief in particular murder of the guilt or innocence of a person. The problems studied in this thesis: how the application of evidence in the instructions by the judge in the criminal murder verdict? and how the consideration of Solok District Court judge in the criminal murder verdict? This study uses a normative approach. Material studied is Solok District Court Decision Number: 13/Pid/Sus/2011/PN.SLK and Solok District Court Decision Number: 38/Pid.B/2012/PN.SLK. Data collection techniques using document study. Data were analyzed qualitatively. Based on the results, it can be concluded that: (1) the application of the instructions by the judge evidence in the murder verdict does not directly use the tool hint of evidence but hear witness testimony, letters, and testimony of the defendant in advance at which time the judge to get a clue as a basis for deciding a case, (2) consideration of the sentencing judge by objective is not merely for revenge but for the accused not to repeat his actions and the things that are burdensome and ease of the defendant. Keywords: evidence, clues, judge, murder.
penegak
Pendahuluan
hukum
menegakkan
dan
menjamin kepastian hukum. (Marwan Penegakan bagian
yang
hukum tak
pembangunan
merupakan
terpisahkan
hukum,
Effendi, 2012: 17)
dari
Pada masa sekarang semakin banyak
sedangkan
terjadi aksi-aksi kejahatan yang sangat
pembangunan hukum itu sendiri adalah
meresahkan
komponen integral dari pembangunan
kejahatan
nasional. Penegakan hukum sebagai
saja
ketaatan
menghendaki
seluruh
tidak
hanya
juga dilakukan oleh kalangan remaja
komitmen
komponen
tersebut
dimana
dilakukan oleh kalangan dewasa, tetapi
landasan tegaknya supremasi hukum, tidak
masyarakat
bahkan anak-anak. Suatu kejahatan
bangsa
mempunyai efek negatif dan sangat
terhadap hukum, tetapi mewajibkan
berpengaruh dalam masyarakat, dimana
aparat
hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 1
faktor seperti faktor ekonomi yang
dilakukan dan apakah orang yang
sangat
didakwakan
memprihatinkan,
penindasan,
kecemburuan sosial, dendam, dan moral
tersebut
dapat
dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2004:7)
yang semakin menipis.
Hal ini dapat dilihat pada kasus
Hukum pidana sebagai salah satu
tindak pidana yang dilakukan oleh
bagian dari hukum publik mempunyai
warga Kota Solok, dimana kasus I kasus
peranan
posisinya
penting
dalam
penegakan
adalah
pada
hari
Jumat
hukum pada suatu negara, dimana yang
tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul
mengemban tugas melaksanakan hukum
04.15 WIB atau setidak-tidaknya pada
pidana adalah aparat penegak hukum
suatu
yaitu
dan
bertempat di Rumah Dinas Sekda Kota
kehakiman yang mewakili kepentingan
Solok di Komplek Pemda I Kelurahan
masyarakat atau persekutuan hukum.
IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah
Tugas dari hukum pidana adalah untuk
Kota Solok, turut serta melakukan
memungkinkan
nya
perbuatan, dengan sengaja dan rencana
manusia,
terlebih dahulu merampas nyawa orang
tatkala persoalannya adalah benturan
lain yaitu terhadap Yudi Afdol pgl Andi
kepentingan
yang
dengan cara menghujamkan gunting
melanggar norma dengan kepentingan
rumput ke tubuh Yudi Afdol pgl Andi
masyarakat umum.
karena terdakwa merasa sakit hati dan
kepolisian,
kehidupan
kejaksaan,
terselenggara-
bersama
antar
antara
pihak
Salah satu tujuan dalam hukum acara
pidana
adalah
adalah
waktu
dalam
tahun
selalu dibohongi dengan diiming-imingi
untuk
barang berupa handphone dan sejumlah
mencari dan mendapatkan atau setidak-
uang.
tidaknya mendekati ke- benaran materil,
13/Pid/Sus/2011/PN.SLK)
yaitu
kebenaran
yang
2011
(Putusan
Perkara
Nomor
:
selengkap-
Pada kasus II kasus posisinya
lengkapnya dari suatu perkara pidana
adalah pada hari Senin tanggal 9 April
dengan menerapkan ketentuan hukum
2012 sekira pukul 13.30 WIB atau
acara pidana secara jujur dan tepat
setidak-tidaknya
dengan tujuan mencari pelaku yang
dalam bulan April 2012 bertempat di
dapat didakwakan melakukan suatu
Rumah Paviliun saksi Aminah di Gurun
pelanggaran hukum dan selanjutnya
Koto Anau Kelurahan Tanjung Paku
meminta pemeriksaan dan putusan dari
Kecamatan
pengadilan guna menemukan apakah
Solok, dengan sengaja menghilangkan
terbukti bahwa tindak pidana telah
jiwa orang lain yaitu terhadap korban 2
pada
Tanjung
suatu
Harapan
waktu
Kota
Indra
pgl
In,
dimana
terdakwa
Kejahatan terhadap nyawa ini termasuk
melakukan pembunuhan dengan cara
delik materil yakni delik yang hanya
mengambil 1 (satu) buah batu berukuran
menyebut sesuatu akibat yang timbul
sebesar kepala orang dewasa kemudian
tanpa
dipukulkan ke arah bagian kepala
menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan
korban Indra pgl In, terdakwa sakit hati
terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338-
dan emosi gara-gara korban Indra pgl In
349 KUHP.
menyebut
cara-cara
yang
berulang kali menuduh terdakwa karena telah membunuh orang tua perempuan
Adapun sistem pembuktian yang
terdakwa. (Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.B/2012/PN.SLK). Pembunuhan
dianut dalam KUHAP adalah : a. Sistem
merupakan
suatu
bertentangan
dengan
melanggar
pembuktian
(Conviction in-Time)
seseorang terhadap orang lain dimana tersebut
teori
berdasarkan keyakinan hakim melulu
peristiwa pidana yang dilakukan oleh
perbuatan
atau
Sistem pembuktian conviction in-
atau
time menentukan salah tidaknya seorang
undang-undang
terdakwa semata-mata ditentukan oleh
yang berlaku Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada
penilaian keyakinan hakim. b. Sistem
atau
manusia. Menghilangkan nyawa berarti
berdasarkan
menghilangkan kehidupan pada manusia
alasan
secara umum disebut pembunuhan.
Raisonnee)
Dilihat dari kesengajaan (dollus), tindak
Dalam
pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :
faktor
keyakinan teori
b) yang dilakukan dengan sengaja disertai
memutuskan
hakim
logis
sistem
Menurut
pembuktian
keyakinan
yang
a) yang dilakukan dengan sengaja,
kejahatan berat,
teori
atas
(Conviction
pembuktian hakim
ini
dibatasi.
hakim
seseorang
ini,
dapat bersalah
berdasarkan keyakinannya, keyakinan
c) yang dilakukan dengan direncanakan
yang didasarkan kepada dasar-dasar
lebih dahulu,
pembuktian
d) atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
disertai
dengan
kesimpulan
(conclusie)
berlandaskan
kepada
suatu yang
peraturan-
e) menganjurkan atau membantu orang
peraturan pembuktian tertentu. Jadi,
untuk bunuh diri. (Leden Merpaung,
putusan hakim dijatuhkan dengan suatu
2005: 19)
motivasi. (Andi Hamzah, 2004 : 249)
3
c. Sistem
atau
berdasarkan
teori
saksi alami sendiri. “unus testis nullus
pembuktian
Undang-Undang
testis” yang berarti satu saksi bukanlah
secara
positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie) Dikatakan positif karena hanya didasarkan
2. Keterangan ahli.
Undang-Undang
Keterangan ahli merupakan alat
melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu
bukti yang penting dalam pemeriksaan
perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti
perkara
yang disebut oleh Undang-Undang,
keterangan ahli sebagai alat bukti
maka keyakinan hakim tidak diperlukan
merupakan salah satu kemajuan dalam
sama sekali. Sistem ini disebut juga
pembaharuan hukum.
teori
kepada
saksi.
pembuktian
formal
(formele
Alat bukti surat pun hanya diatur
atau
berdasarkan
Menempatkan
3. Surat
bewijstheorie). d. Sistem
pidana.
teori
pembuktian
Undang-Undang
dalam satu pasal saja yaitu Pasal 187
secara
KUHAP. Menurut ketentuannya, surat
negatif
yang dapat dinilai sebagai alat bukti
Hasil penggabungan dari Undang-
yang
sah
menurut
Undang-undang
Undang secara positif dengan sistem
adalah surat yang dibuat atas sumpah
pembuktian menurut keyakinan atau
jabatan dan atau surat yang dikuatkan
conviction in-time yang saling bertolak
dengan sumpah.
belakang,
terwujudlah
pembuktian
4. Petunjuk
menurut Undang-Undang secara negatif.
Berdasarkan Pasal 188 ayat (2),
Rumusannya berbunyi: salah tidaknya
petunjuk hanya dapat diperoleh dari
seorang
keterangan saksi, surat, dan keterangan
keyakinan
terdakwa hakim
ditentukan yang
oleh
didasarkan
kepada cara dan dengan alat-alat bukti
terdakwa. 5. Keterangan terdakwa.
yang sah menurut Undang-Undang.
Terhadap
keterangan
terdakwa
secara limitatif diatur dalam Pasal 189 Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP
KUHAP.
1. Keterangan saksi Keterangan saksi yang mempunyai
Putusan
nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1
Hakim
dan
Bentuk-bentuk
Putusan Hakim dalam Perkara Pidana a. Pengertian Putusan Hakim
angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat
Leden
Merpaung
menyebutkan
pengertian ‘putusan hakim’ adalah hasil
sendiri, saksi yang dengar sendiri, dan 4
atau kesimpulan dari sesuatu yang telah
Putusan
bebas
berarti
terdakwa
dipertimbangkan dan dinilai dengan
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum
semasak-masaknya
dapat
(vrijspraak) dalam arti dibebaskan dari
berbentuk tertulis maupun lisan. (Leden
pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak
Merpaung,
Sedangkan
dipidana. Apabila bertitik tolak pada
menurut Bab I angka 11 Undang-
Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
bebas dapat dijatuhkan oleh Majelis
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Hakim karena :
Pidana
yang
2005:202).
putusan
1. Hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
pengadilan adalah pernyataan hakim
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
yang
menyebutkan
diucapkan
dalam
sidang
didakwakan kepadanya tidak terbukti
pengadilan terbuka, yang dapat berupa
secara sah dan meyakinkan menurut
pemidanaan atau bebas atau lepas dari
hukum.
segala tuntutan hukum dalam hal serta
Putusan lepas dari segala tuntutan
menurut cara yang diatur dalam undang-
hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2)
undang ini.
KUHAP
b. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam
yaitu
jika
pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang
Perkara Pidana
didakwakan kepada terdakwa terbukti,
Setiap keputusan hakim merupakan
tetapi perbuatan itu tidak merupakan
salah satu dari tiga kemungkinan :
suatu tindak pidana, maka terdakwa
1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana
diputus
dan/atau tata tertib.
lepas
dari segala tuntutan
hukum.
2. Putusan bebas.
Permasalahan
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
yang
diangkat
dalam penelitian ini, adalah: a. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim
Putusan pemidanaan (veroordeling). Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan,
hakim
telah
yakin
di
persidangan
terdakwa
melakukan
b. Pertimbangan
sebagaimana dalam surat dakwaan.
putusan
hakim
dalam
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.
bahwa
perbuatan
menjatuhkan
tindak pidana pembunuhan.
berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta
dalam
Tujuan penelitian adalah : a. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk
5
oleh
hakim
dalam
menjatuhkan
putusan
tinda
pidana
Pada kasus I dalam perkara Nomor:
pembunuhan.
13/Pid/Sus/2011/PN.SLK,
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim
kasus posisinya adalah berawal pada
dalam menjatuhkan putusan tindak
hari Kamis tanggal 06 Januari 2011
pidana pembunuhan.
sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa yang sedang duduk di samping Bank BRI Cabang Solok didatangi oleh
Metode Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
korban yaitu Yudi Afdol pgl Andi,
normatif.
kemudian korban minta dikenalkan
Bahan yang dikaji adalah Putusan
kepada terdakwa Fara Utafan pgl Ipang
Pengadilan Negeri Solok Nomor:13/Pid
dan mengajak para terdakwa main ke
/Sus/2011/PN.SLK
Putusan
rumahnya di rumah Dinas Sekda Kota
Pengadilan Negeri Solok Nomor : 38/
Solok. Selama di rumah Dinas Sekda,
Pid.B/2012/PN.SLK. Teknik pengum-
terdakwa Herik Yandri Prawiza pgl Erik
pulan
dan terdakwa Fara Utafan pgl Ipang
pendekatan
yuridis
data
dokumen.
dan
menggunakan
Data
dianalisis
studi secara
melayani
kualitatif.
nafsu
seksual
si
korban
dengan cara oral sex sebanyak dua kali. Kemudian si korban juga menjanjikan
Hasil dan Pembahasan
akan
1. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh
sebesar
memberikan
pinjaman
Rp.100.000,-
(seratus
uang ribu
Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
rupiah) untuk membayar uang sekolah
Tindak Pidana Pembunuhan.
terdakwa dan juga menjanjikan akan
Dalam mengkaji Negeri
penelitian dua
Solok
ini,
putusan yang
penulis
memberikan uang Rp.500.000,- (lima
Pengadilan
ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
telah
inkraht
Herik Yandri Prawiza pgl Erik namun
(berkekuatan hukum tetap) mengenai
sudah beberapa lama tidak kunjung
tindak pidana pembunuhan, khususnya
diberikan oleh korban. Pada saat itu,
kasus
Nomor:
terdakwa Herik Yandri Prawiza pgl Erik
nama
melihat sebuah gunting yang berada di
terdakwa I Herik Yandri Prawiza pgl
atas lemari piring dan mengambil
Erik dan terdakwa II Fara Utafan pgl
gunting
Ipang dan kasus dalam perkara Nomor:
kepada terdakwa Fara Utafan pgl Ipang
38/Pid.B/2012/PN.SLK
untuk membunuh korban.
perkara
13/Pid/Sus/2011/PN.SLK
atas
atas
nama
terdakwa Niza Junaidi pgl Jun. 6
tersebut
lalu
mengatakan
Pada
kasus
perkara
Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa
Nomor: 38/Pid.B/2012/PN.SLK, kasus
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
posisinya adalah berawal pada hari
Solok
Senin tanggal 9 April 2012 sekira pukul
dakwaan yang terdiri dari dua atau
09.00 WIB terdakwa sedang duduk-
beberapa tindak pidana yang ancaman
duduk dengan Aminah (saksi) di teras
hukumannya
rumah saksi Aminah, kemudian lewat
Undang-undang
Indra pgl In (korban) lalu di panggil
diurutkan mulai dari ancaman hukuman
oleh
ikut
yang paling berat hingga yang paling
mengobrol dengan terdawa. Setelah
ringan. Artinya dakwaan yang dibuat
sekian
oleh
Aminah
II
dalam
(saksi)
lama
untuk
mengobrol,
akhirnya
berbentuk
subsideritas,
diatur
Jaksa
yaitu
dalam
Kitab
Hukum
Pidana
Penuntut
Umum
terdakwa dan Indra pgl In pergi dari
dimaksudkan agar hakim memeriksa
rumah Aminah. Pada saat hari itu juga
dakwaan
sekira pukul 12.45 WIB terdakwa
Apabila dakwaan primair tidak terbukti,
sedang duduk
sendirian
barulah hakim menelaah bagaimana
Aminah
datang
lalu
di
rumah
korban
dan
primair
terlebih
dahulu.
substansi dari dakwaan subsidair.
terdakwa membuatkan kopi untuknya,
Dalam hal hakim menjatuhkan
setelah itu datang Amril pgl Kutak
pidana kepada terdakwa berlaku sistem
(saksi) dan mengobrol dengan korban.
negatief wettelijk bewijs (pembuktian
Tak lama setelah itu Amril pgl Kutak
negatif), yaitu dengan minimal dua alat
pergi. Pada saat itu juga Amril pgl
bukti yang sah hakim memperoleh
Kutak mendengar terdakwa dan korban
keyakinan bahwa tindak pidana benar-
mengobrol sampai mengenai masalah
benar terjadi dan terdakwalah yang
keluarga dimana Indra pgl In (korban)
bersalah melakukannya.
berulang kali menuduh terdakwa bahwa
Berdasarkan kasus pertama dalam
terdakwalah yang membunuha orang tua
perkara
perempuan
Mendengar
PN.SLK dan kasus kedua dalam perkara
akhirnya
Nomor: 38/Pid.B/2012/PN.SLK di atas,
terdakwa.
tuduhan-tuduhan
tersebut
Nomor:
13/Pid/Sus/2011/
terdakwa emosi lalu mengambil 1 (satu)
penulis
berpendapat
bahwa
hakim
buah batu berukuran kepala orang
dalam
menjatuhkan
putusan
tidak
dewasa
langsung
dan
langsung
dipuukulkan
menggunakan
alat
bukti
kearah kepala Indra pgl In sebanyak 3
petunjuk karena dalam persidangan
(tiga) kali sampai korban terjatuh tidak
seorang
berdaya dan meninggal dunia.
mendengarkan keterangan saksi yang 7
hakim
terlebih
dahulu
dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum,
penerapan alat bukti petunjuk yang
kemudian
keterangan
diperoleh dalam persidangan dengan
melakukan
cara menggunakan alat bukti berupa
kejahatan sesuai dengan kasus yang
petunjuk ditambah dengan keyakinan
penulis teliti.
hakim sehingga dapat menilai dan
dari
mendengarkan
terdakwa
Setelah keterangan
yang
hakim saksi
mendengarkan
dan
menjatuhi hukuman kepada terdakwa
keterangan
karena
terdakwa
terbukti
bersalah
terdakwa lalu ditambah dengan adanya
melakukan tindak pidana. Selain itu,
keyakinan hakim bahwa benar terdakwa
hakim juga mempertimbangkan hal-hal
melakukan pembunuhan maka sesuai
yang memberatkan dan hal-hal yang
dengan pembuktian negatif (negatief
meringankan bagi terdakwa.
wettelijk bewijs) maka syarat hakim untuk
menjatuhi
hukuman
terpenuhi. Akan tetapi,
telah
Kesimpulan
hakim tetap
Penerapan
alat
berupa
hakim
dalam
memakai atau menggunakan alat bukti
petunjuk
berupa petunjuk sebagai acuan lain
menjatuhkan putusannya agar lebih
setelah keterangan saksi dan keterangan
memperkuat pembuktian dalam suatu
terdakwa
persidangan
untuk
pembuktian
lebih
dalam
memperkuat
suatu
putusan
oleh
bukti
dengan
keterangan
saksi
mendengarkan dan
pengadilan, karena hakim tidak terikat
terdakwa
atas
mendengarkan keterangan saksi dan
kebenaran
persesuaian
yang
terlebih
keterangan
diwujudkan oleh petunjuk dan oleh
keterangan
karena itu hakim bebas menilai dan
ditambah
mempergunakannya pembuktian
agar
dahulu.
terdakwa dengan
sebagai
upaya
bahwa
benar
terdakwa
dapat
pembunuhan,
Setelah
kemudian
keyakinan
terdakwa maka
hakim
melakukan
sesuai
dengan
dihukum sesuai dengan undang-undang
pembuktian negatif (negatief wettelijk
yang berlaku.
bewijs)
syarat
bagi
hakim
untuk
menjatuhi hukuman telah terpenuhi. 2. Pertimbangan
hakim
dalam
Hakim tidak terikat atas kebenaran
menjatuhkan putusan tindak pidana
persesuaian
pembunuhan tidak hanya dilihat dari
petunjuk dan oleh karena itu hakim
adanya unsur-unsur yang didakwakan
bebas menilai dan mempergunakannya
oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi
sebagai
hakim
juga
mengkaji
bagaimana 8
yang
upaya
diwujudkan
pembuktian
oleh
agar
Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya), ALUMNI, Bandung. Marwan Effendy, 2012, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana), Referensi, Jakarta. M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. Osman Simanjuntak, 1999, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Soeharto RM, 1993, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta.
terdakwa dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan
hakim
dalam
menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilihat dari adanya unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi hakim
juga
mengkaji
bagaimana
penerapan alat bukti petunjuk yang diperoleh dalam persidangan dengan cara menggunakan alat bukti berupa petunjuk ditambah dengan keyakinan hakim sehingga dapat menilai dan menjatuhi hukuman kepada terdakwa karena
terdakwa
terbukti
bersalah Regulasi (Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dll) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 13/Pid/Sus/2011/PN.SLK . Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 38/Pid.B/2012/PN.SLK.
melakukan tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.
DAFTAR PUSTAKA Andi
Hamzah, 1999, Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang Berkaitan Dengan Kerusuhan, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. -------------------, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta. Binsar M. Gultom, 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Leden Merpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 9
